Aceh
WASPADA Jumat 28 Desember 2012
B5
Retribusi Dibebankan, Pelayanan Harus Maksimal
Petani Alue Ie Mirah Merugi Rp3,2 Miliar
LHOKSEUMAWE (Waspada): DPRK Aceh Utara menegaskan Pemkab setempat harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, apalagi setelah disahkan Qanun (peraturan daerah) Retribusi Pelayanan Kesehatan, Izin Gangguan, Izin Usaha Perikanan dan Qanun Retribusi Pengolahan limbah cair. Ahmad Satari dari panitia legislatif (Parleg) DPRK Aceh Utara dalam Rapat Paripur, Kamis (27/12) mengatakan, retribusi pelayanan kesehatan akan dibebankan kepada masyarakat administrasinya. Oleh sebab itu pelayanan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas, Jampersal dan asuransi lainnya harus prima. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien rujukan harus adanya jaminan ketersediaan dan kesiapan tenaga medis. “Terhadap pasien rujukan harus adanya jaminan ketersediaan dan kesiapan tenaga medis serta obat-obatan tanpa adanya pengecualian pasien yang berobat,” jelas Satari dari Partai Demokrat. Kadis Kesehatan Aceh Utara, M Nurdin menegaskan, pihaknya mendukung qanun tersebut. Pihaknya juga akan mensosialisasi isi peraturan daerah tersebut kepada jajaran dinas kesehatan sampai ke kecamatan. (b15)
LHOKNIBONG (Waspada): Ratusan petani pemilik 135 ha padi yang terendam banjir di Desa Alue Ie Mirah, pedalaman Kec. Pante Bidari, Aceh Timur, sejak Selasa (25/12) ditaksir merugi hingga Rp3,2 miliar. “Kalau tidak terendam banjir, setidaknya sawah itu bisa menghasilkan gabah sekitar 810 ton. Jika dikalikan dengan harga Rp4.000 saja per kg, kerugian petani mencapai Rp3,2 miliar,” taksir Kepala Desa Alue Ie Mirah, A Rahman, kemarin. A Rahman menjelaskan, 135 ha sawah tersebut, sawah cetak baru yang dibangun bertahap sejak 2010. Meski masih tadah hujan, sawah ini sangat membantu perekonomian masyarakat, yang sebelumnya hanya mengandalkan hasil kebun. “Harapan kami, pemerintah membantu
Kakek Gagahi Anak 12 Tahun PANTONLABU (Waspada): AK alias LB, 53, kakek pengayam atap daun nipah asal Desa Teupin Gajah, Kec. Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, ditangkap aparat Polres Aceh Utara karena diduga menggagahi seorang anak perempuan berusia 12 tahun. “Tersangka diproses dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena diduga mencabuli anak bawah umur,” kata Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE melalui Kasat Reskrim, AKP Achmad Fauzy, kemarin. Didampingi Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Aipda Junaidi, Kasat Reskrim menambahkan, AK alias LB ditangkap di rumahnya, Senin (24/12). Dia diciduk berdasarkan laporan keluarga korban, beberapa jam sebelumnya. “ Di hadapan juru periksa, tersangka mengaku sudah menggagahi korban sebanyak 10 kali, di rumah tersangka. Korban diiming-imingi dibelikan HP dan baju baru,” kata AKP Achmad Fauzy. (b19)
Lagi, Guru Aceh Utara Kepung Dewan LHOKSEUMAWE (Waspada): Ratusan guru honorer Kategori Satu (K1) Aceh Utara kembali mendatangi gedung DPRK Aceh Utara, Rabu (26/12). Pasalnya, dari 514 guru yang dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, hanya 158 lulus uji publik. Mereka meminta agar dewan mendesak bupati agar memperjuangkan nasibnya. Sekitar pukul 09:00, ratusan guru sudah berada di gedung DPRK Aceh Utara di Lhokseumawe. Namun pertemuan baru dilakukan sekitar pukul 11:30. Sedangkan sebelumnya, mereka juga telah mendatangi gedung dewan pada 21 Desember lalu. Lalu, para honorer meminta agar ada keputusan terhadap mereka dan mendesak proses pengajuan harus segera dilakukan. Jika tidak, mereka mengancam menduduki gedung dewan dan kantor bupati. “Kami para honorer mendesak Pemkab Aceh Utara, dalam hal ini bupati atau sekda, untuk memerintahkan Kepala BKPP menyusul kembali pengajuan berkas kami ke MenPAN. Kami berharap, semua yang dinyatakan lulus verval, 514 orang dapat diangkat menjadi CPNS,” kata Koordinator Honorer, Zakaria. Suasana pertemuan yang terlihat alot ini berlangsung hingga tiga jam lebih, bahkan sampai diskors 10 menit. Namun akhirnya semua sepakat dalam beberapa hari ini tim pemerintah akan kembali bertemu dengan MenPAN di Jakarta. Kata sepakat ini juga dikuti anggota dewan seperti M Nasir Taher, Ridwan Yunus, Rajuddin, Ahmad Satari, Tgk Munir Syamsuddin dan Amiruddin B. “Seyogyanya tadi sekda yang akan hadir dalam rapat ini. tetapi karena ada kegiatan lain, saya diminta untuk mewakili bupati dan sekda. Bahkan sekda telah memerintahkan saya untuk segera menyurati MenPAN dan BKN terkait ini. Kami komit untuk memperjuangkan kembali semua honorer hingga ke Jakarta,” ucap Kepala BKPP, Anwar Adlin. (cmk)
Polres Bireuen Panggil Pertamina BIREUEN (Waspada): Pihak Polres Bireuen, memanggil pihak Pertamina untuk memeriksa dokumen pasca menangkap satu unit mobil tanki BK 9160 CC bersama sopir dan awaknya yang diduga mengangkut BBM illegal dari Medan ke Takengen di Bireuen, Senin (24/12). Pasalnya, PT Ads diduga telah menggunakan simbol Pertamina tersebut. “Jadi untuk mengungkap kasus ini illegal atau bukan BBM yang mereka angkut, kita panggil pihak Pertamina untuk kita cek dokumen yang kita sita dari awak yang mengangkut BBM dengan mobil tanki yang telah kita amankan,” kata Kapolres Bireuen, melalui Kasat Reskrim, Iptu Benny Cahyadi, Rabu (26/12). Sebagaimana diberitakan, satu unit mobil tanki disebutsebut milik PT Ads diduga membawa BBM illegal dari Medan tujuan Takengen, disita anggota Polres Bireuen, Senin (23/12) bersama sopirnya. (cb02)
Abrasi Pantai Kian Mengancam BIREUEN (Waspada): Abrasi pantai yang melanda kawasan pinggiran Desa Alue Kuta, Kec. Jangka, Kab. Bireuen, pascagempa dahsyat yang disusul dengan geulumbang raya (tsunami) akhir Desember 2004 lalu belum ditangani sampai sekarang ini. Sudah puluhan hektare kebun milik warga yang berada di Dusun Pasie amblas ditelan air laut serta dua unit rumah warga setempat terpaksa dipindahkan ke tempat lain. Hal itu dikatakan Keuchiek Gampong Alue Kuta, M Diah, Rabu (26/12). “Di Dusun Pasie ini terdapat 47 KK, sekarang jarak antara pinggir laut dengan perkampungan warga sudah sangat dekat, akibat terus digerus air laut, sedangkan sebelumnya jaraknya melebihi 200 meter,” katanya. Didampingi sejumlah warga dan sejumlah anggota KPA setempat, keuchiek mengharapkan, masalah abrasi pantai di desa dipimpinnya sekarang ini supaya cepat mendapat ditangani pemerintah, karena selama ini, hampir setiap pasang purnama air laut menggerus tepi pantai yang sudah dekat dengan rumah warga dan juga airnya sering masuk ke perkampungan. (cb02)
Penerbangan Di Bandara SIM Banda Aceh Tiba (flight, asal, waktu) Garuda Indonesia
Berangkat (flight, tujuan, waktu)
GA 142 Jakarta/Medan GA 146 Jakarta/Medan
10:40 15:50
GA 143 Medan/Jakarta GA 147 Medan/Jakarta
11:25 16:45
Y6 555 Jakarta * Y6 537 Jakarta/Medan
19:05 12:30
Y6 556 Jakarta** Y6 538 Medan/Jakarta
07:05 12:30
JT 304 Jakarta JT 396 Jakarta/Medan
11:35 20:00
JT 397 Medan/Jakarta JT 307 Jakarta
06:40 12:15
SJ 010 Jakarta/Medan
12:55
SJ 011 Medan/Jakarta
13:25
Batavia Air Lion Air
Sriwijaya Air Air Asia
AK 305 Kuala Lumpur *** 12:20
AK 306 Kuala Lumpur*** 12:45
FY 3401 Penang ****
FY3400 Penang ****
Fire Fly
14:10
* Setiap Selasa, Kamis, Minggu. ** Setiap Senin, Rabu, Jumat. *** Setiap Senin, Rabu , Jumat dan Minggu. **** Setiap Selasa, Kamis dan Minggu.
14:30
Waspada/Musyawir
PETANI mengangkat padi yang terendam banjir di Dusun Kulam Pusu, Desa Alue Ie Mirah, Kec. Pante Bidari, Ace
MaTA: 159 Pejabat Aceh Aktor Korupsi LHOKSEUMAWE (Waspada): Hasil monitoring peradilan LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) selama 2012 menemukan 159 terdakwa dan tersangka dugaan korupsi di Aceh. Akibat ini kerugian negara mencapai Rp275 miliar lebih dari 80 kasus yang dikumpulkan. Hal tersebut disampaikan MaTA Aceh saat melakukan Kilas Balik Pemberantasan Korupsi Sepanjang 2012, Refleksi serta Prediksi bagi Kota Lhok-
seumawe dan Kabupaten Aceh Utara di kantor MaTA Aceh, Lhokseumawe, Kamis (27/12). MaTA menyampaikan di hadapan kepolisian, kejaksaan negeri, mahasiswa, akademisi, LSM dan pihak eksekutif. Koordinator Bidang Advokasi Korupsi dan Monitoring MaTA Aceh, Boihaqi melaui data temuan tersebut menyebutkan, sepanjang 2012 ini didapatkan 80 kasus indikasi korupsi yang masih dalam pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan proses persidangan di seluruh Aceh. Dari kasus ini terdapat 159 terdakwa dan tersangka, 5 orang ditetapkan sebagai DPO (Daftar
Pencarian Orang) dan 1 orang terdakwa telah meninggal dunia. Itu belum termasuk 13 kasus yang belum ditetapkan tersangkanya. Sementara potensi kerugian negara mencapai Rp275.428.070.835, dan belum termasuk 17 kasus yang belum diperoleh hasil audit. Di samping itu MaTA meminta kepada bupati/wali Kota harus menjadi “pimpinan perang” dalam melawan korupsi dan tidak menjadikan komitmen pemberantasan korupsi hanya sebagai pencitraan dan kepada eksekutif dan legislatif harus meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (cmk)
meringankan beban petani korban banjir ini. Mereka sangat terpukul. Mereka sudah menghabiskan banyak modal dan menaruh harapan besar dari hasil panen. Tapi asa itu sudah keburu tersapu banjir,” katanya. Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Sugiarto, secara terpisah, menyatakan, setidaknya ada 3.260 ha padi di seluruh Aceh Timur, termasuk di Alue Ie Mirah, terendam akibat tingginya curah hujan dalam sebulan terakhir. “Kita sudah mengupayakan bantuan ke tingkat provinsi. Alhamdulillah, provinsi setuju melakukan pergantian benih untuk semua sawah yang terendam tersebut, dan benihnya diambil dari cadangan benih daerah (CBD),” kata Sugiarto. (b19)
Anak Saya Menangis Minta Pergi Sekolah... BANJIR yang melanda Dusun Kulam Pusu dan Padang Kasap, Desa Alue Ie Mirah, Kec. Pante Bidari, Aceh Timur, sejak Selasa (25/ 12) pagi, juga berimbas terhadap sektor pendidikan. Pada hari pertama banjir— sebelum perahu bantuan Pemkab sampai— sebagian pelajar, termasuk anak-anak usia sekolah dasar, terpaksa mengarungi hujan lebat dan banjir demi ikut ujian semester I Tahun Ajaran 20122013. Sementara sebagian lagi, dilarang pergi sekolah oleh orang tuanya lantaran ketinggian air di atas jalan mencapai 1 meter lebih. Untungnya, pihak sekolah berbaik hati membuat ujian susulan. “Anak saya sampai menangis karena tak diizinkan sekolah. Dia masih kecil; masih kelas dua Madrasah Ibtidayah. Saya takut dia terbawa banjir,” kata Nurida, ibu rumah tangga warga Dusun Kulam Pusu, Desa Alue Ie Mirah, Rabu (27/12) sore. Jalaluddin, 35, salah seorang guru Madrasah Ibtidayah Alue Ie Mirah, di tempat sama menjelaskan, pihak sekolah memberi keringanan kepada para murid yang tidak bisa ikut ujian akibat banjir. “Mereka bisa ikut ujian susulan,” katanya.
Amatan Waspada, walau terpaut belasan kilometer dari pusat kecamatan dan di tengah guyuran hujan lebat plus banjir, antusiasme anak-anak Kulam Pusu pergi sekolah cukup tinggi. Mereka pulang-pergi sekolah tanpa payung, dengan baju biasa. Sementara seragam sekolah dibalut dengan plastik kresek dalam tas buku dan baru dipakai saat sudah tiba di sekolah. Kepala Dusun Kulam Pusu, Aji Puteh, yang dihubungi via telepon, Kamis (27/12) sore, mengatakan, banjir yang melanda Dusun Kulam Pusu dan Padang Kasap, sejak Selasa (25/12) belum surut. “Masih seperti kemarin. Belum surut,” kata Aji. Saat ditelefon sekitar pukul 15:30 kemarin, Aji mengaku sudah mendapat arahan dari petugas kantor kecamatan Pante Bidari untuk mengambil bantuan logistik di kantor camat. “Tapi, saya belum tahu persis bantuannya apa, Bang. Saya lagi ke sana,” tambahnya. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur, Elfiandi, menjelaskan, pihaknya sudah mengusul dana hibah sebesar Rp100 miliar kepada pemerintah pusat, untuk menangani masalah dan ekses banjir di Aceh Timur. Musyawir
Alokasi Anggaran Instansi Vertikal Rawan Korupsi BANDA ACEH (Waspada): Koalisi yang tergabung dalam Gerakan Respon Hukum Cepat (GRHC) kembali menemukan adanya indikasi alokasi anggaran yang diberikan kepada TNI dan Polri atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2013. Koalisi yang terdiri dari GeRAK Aceh, LBH Banda Aceh, dan KontraS Aceh, mengatakan bahwa kedua instansi vertikal tersebut rencananya akan mendapatkan gentoran dana sebesar Rp2,1 miliar yang berasal dari APBK Kabupaten Aceh Utara. Padahal, dalam ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah, jelas-jelas disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Direktur LBH Banda Aceh, Hospinovrizal Sabri, Kamis (27/12), dalam usulan RAPBK Aceh Utara tahun 2013 terdapat alokasi bagi instansi pertahanan dan keamanan yang dialokasikan dalam item anggaran Bantuan Instansi Vertikal, seperti pembangunan tempat parkir kantor Polsek Lhok Nibong senilai Rp80. 000.000 dan pembangunan pagar kantor Koramil 02 Gp. Blang Ara, Kuta Makmur.
Bila ini terjadi, kata dia, maka pada tataran implementasi, pemerintah daerah sering kali mengabaikan aturan yang seharusnya tidak memberikan alokasi anggaran bagi TNI-Polri. “Legislatif tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal, tindakan itu melanggar hukum,” tegasnya. Koordinator KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan, pemberian anggaran untuk instansi vertikal erat kepentingan politik, dan ini merupakan wujud dari kegagalan legislatif yang tidak memahami kepentingan masyarakat Aceh yang sedang membangun ekonomi paskakonflik. (b04)
Kisah Pilu Maimunah Di Gubuk Reot “Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan.Walau tapak kaki, penuh darah... penuh nanah. Seperti udara... kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas...ibu...ibu...” Penggalan lirik lagu di atas dinyanyikan Iwan Fals, seorang penyanyi beraliran balada dan country. Lagu yang berjudul Ibu mampu mengilustrasikan kehidupan Maimunah, 60, warga Gampong Lhok Seutui, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara. Maimunah merupakah ibu rumah tangga miskin di gampong tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, wanita paruh baya itu bersama suaminya Abdurahman, 65, bekerja sebagai buruh tani. Dalam perkawinan mereka, suami istri tersebut telah dikaruniai tujuh putra dan putri. Salah satunya Baihaqi, 22. Baihaqi merupakan anak mereka yang paling bungsu. Pada penghujung konflik bersenjata antara GAM dan RI, Baihaqi mengalami gangguan kejiwaan, namun belum begitu parah. Sekitar dua tahun lalu, Baihaqi pamit untuk merantau ke Kota Banda Aceh. Di sana dia bekerja sebagai pelayan di salah satu rumah makan. Tidak berapa lama bekerja di sana, Maimunah mendapat informasi dari masyarakat kalau Baihaqi sekarang ini mulai ngawur berbicara dan sering berbicara sendiri. Karena itu, Baihaqi dijemput. Setelah beberapa lama tinggal di rumah, kondisi kejiwaan Baihaqi memburuk, khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan Maimunah dan Abdurahman berinisiatif untuk memasung Baihaqi di kamarnya. “Sudah lima bulan Baihaqi kami pasung di kamarnya. Kami
Maimun Asnawi
MUHAMMAD Jamil,Wakil Bupati Aceh Utara dan Muhammad Nurdin, Kadis Kesehatan melihat kondisi Abdurahman di rumahnya, Kamis (27/12) sama sekali tidak pernah bermaksud untuk menyiksa anak kami di pasung tersebut. Tindakan ini kami ambil sebagai bentuk kasih sayang kami kepadanya. Kalau tidak dipasung kami khawatir dia akan pergi jauh dan untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan,” kata Maimunah sambil menyeka air mata kesedihan. Di dalam kamar yang berukuran 3 meter x 4 meter itu, Baihaqi menghabiskan hari-harinya. Maimunah dan Abdurahman mengaku tidak membawa Baihaqi ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banda Aceh karena tidak memiliki biaya. Satu persoalan belum teratasi muncul persoalan lainnya, Abdurahman suami Maimunah sepuluh hari yang lalu di areal persawahan tiba-tiba sakit. Tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Selama 10 hari itu, Maimunah merawat suaminya di rumah. Kondisi Abdurahman begitu menyedihkan, tonjolantonjolan tulang terlihat timbul tenggelam di wajahnya. Setelah melepaskan Baihaqi dari pasung, Muhammad Jamil, Wakil Bupati Aceh Utara bersa-
ma Muhammad Nurdin, Kadis Kesehatan menyempatkan diri untuk melihat kondisi Abdurahman yang duduk lemah di ranjang tidur di bagian dapur. Mengetahui yang datang wakil bupati, Abdurahman menangis. Sambil terisak-isak, lelaki tersebut mengucapkan terimakasih atas bantuannya yang telah mau mengantarkan Baihaqi ke RSJ di Banda Aceh. Melihat kenyataan tersebut, M Jamil, tidak mampu menyembunyikan rasa sedihnya. Air mata yang telah menumpuk tiba-tiba pecah membasahi pipinya. Pada kesempatan itu orang nomor dua di Aceh Utara itu sempat menyantuni keluarga miskin tersebut. “Ini untuk beli obat,” katanya kepada Abdurrahman. Maimunah mengaku tidak keberatan Baihaqi dibawa pergi ke Banda Aceh, karena Baihaqi dibawa ke RSJ untuk diobati sampai sembuh. “Kemarin saya kesusahan karena harus merawat dua orang sekaligus, tapi sekarang Baihaqi telah dirawat di RSJ. Satu persoalan saya anggap selesai,” kata Maimunah tulus. Maimun Asnawi
Waspada/Musyawir
ANAK-ANAK Dusun Kulam Pusu pulang sekolah dalam guyuran hujan lebat, Rabu (26/ 12) siang. Meski di pedalaman, antusiasme anak-anak ini pergi sekolah cukup tinggi.
Warga Minta Keuchik Lama Dikembalikan BLANGPIDIE (Waspada) : Sejumlah masyarakat Gampong Panjang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya mendatangi kantor Camat Susoh guna meminta kepala desa (keuchik) yang sudah diberhentikan oleh Pemerintah Abdya atas nama Marwan segera dikembalikan lagi, Rabu (26/12). Ha itu terjadi karena para warga tersebut menganggap Marwan diberhentikan tanpa alasan yang jelas, warga juga meminta Bupati Abdya melalui camat segera mencabut kembali Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat (Pj) kepala desa yang baru atas nama Khairul, karena menurut mereka masyarakat banyak yang tidak setuju dengan putusan itu. Faisal, salah satu warga sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam mengambil sikap tentang pencopotan kepala desa yang lama tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan semua tokoh masyarakat Gampong Panjang Baru. “Untuk itu kami menuntut kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali mengenai putusan yang masih butuh kejelasan itu,” katanya. Amatan Waspada, setelah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan kemudian perwakilan dari warga yang melakukan aksi demo
bersama Muspika Kecamatan Susoh langsung menuju ke Kantor Bupati Abdya untuk meminta kejelasan. Kedatangan Muspika Susoh bersama dengan perwakilan warga itu disambut Wakil Bupati Abdya Yusrizal Razali bersama Sekda Abdya Ramli Bahar di ruang rapat Bupati Abdya. Selain dari wakil bupati dan Sekda Abdya, juga hadir Kasdim 0110 Abdya Mayor Arh Kusdi YS, Asisten I Sekdakab Abdya Nasir Gani, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kasat Intel Ipda Ismy Setiawan dan sejumlah wartawan. Setelah mendengarkan beberapa paparan dari perwakilan warga Gampong Panjang Baru terkait mengenai tuntutan itu, Asisten I Nasir Gani selaku perwakilan dari Pemerintah Abdya meminta untuk berembuk terlebih dahulu. Dari hasil perembukan yang dilakukan tim yang dipimpin Waki Bupati itu menuai hasil sementara bahwa SK bupati yang sudah diberikan tidak bisa dicabut karena sudah sesuai dengan prosedurnya, selanjutnya untuk menghindari keributan dalam masyarakat sebelum keputusan akhir dikeluarkan tim secara tertulis, maka pelaksana tugas sementara terhadap Kepala Desa Panjang Baru dilaksanakan Camat Susoh. (b08)
Dua Pemuda Kurang Waras Bebas Pasung BAKTYA (Waspada): Muhammad Jamil,Wakil Bupati Aceh Utara bersama petugas Dinas Kesehatan, Kamis (27/12) membebaskan Baihaqi, 22, warga Gampong Lhok Seutui dan Muhammad Jafar, 31, warga Rambong Dalam, Kecamatan Baktya dari pasung. Kedua pemuda tersebut langsung dikirim ke RSJ Banda Aceh untuk menjalani pengobatan medis. Jumlah warga yang mengalami gangguan kejiwaan yang dipasung di Kabupaten Aceh Utara mencapai 18 orang. “Ini merupakan yang perdana kita lakukan bebas pasung pada penderita gangguan jiwa. 16 Penderita lainnya akan kita bebaskan secara bertahap. Pemda Aceh Utara sanggup mengirim 18 orang tersebut sekaligus ke RSJ Banda Aceh, namun pihak RSJ Provinsi Aceh kesulitan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Karena itu kita harus bersabar,” Muhammad Jamil yang diamini Muhammad Nurdin, Kadis Kesehatan. Agar tidak ada lagi penderita gangguan jiwa yang dipasung, petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas-puskesmas diminta untuk selalu memantau ke gampong-gampong (desa) siapa tahu masih ada warga yang hidup dipasung akibat ketidakmampuan keluarga untuk
mengobati penderita ke RSJ. Petugas kesehatan harus memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing. Maimunah, 60, ibu kandung Baihaqi ketika dikonfirmasi Waspada, Kamis (27/12) di rumahnya mengaku tidak tahu penyebab anaknya mengalami gangguan kejiwaan, namun beberapa tahun sebelumnya, Baihaqi bekerja di salah satu rumah makan di Kota Banda Aceh sebagai pelayan. Tidak berapa lama di sana, Maimunah mendapat kabar kalau Baihaqi mulai berbicara sendiri dan tidak jelas. Sejak itulah Baihaqi dipulangkan ke rumahnya di Gampong Lhok Seutui. “Baru lima bulan si Boi kami pasung. Ini kami lakukan agar anak saya itu tidak pergi jauh dan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Maimunah. Muhammad Nurdin, Kadis Kesehatan melalui Sri Aprianti, Konseling Trauma mengatakan, harusnya setiap orang tua atau keluarga yang mengetahui sanak keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan untuk segera membawa berobat ke RSJ, karena jika penanganan medis cepat dilakukan, maka kesembuhan pasien akan lebih mudah. (b18)