Waspada, Jumat 18 Maret 2011

Page 20

Aceh

WASPADA Jumat 18 Maret 2011

C3 Panglima Laot Aceh Timur Dualisme

Kesbang Linmas Langsa Gelar Donor Darah LANGSA (Waspada) : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang, Pol dan Linmas) Kota Langsa, Selasa (15/3), menggelar kegiatan donor darah di kantor instansi tersebut di Jl A Yani Lingkungan PJKA Langsa. Kegiatan tersebut berlangsung selama setengah hari dan bekerjasama dengan PMI Aceh Timur yang membawahi wilayah tugas Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kota Langsa Said Fuad Kelana ST kepada Waspada, Rabu (16/3), mengatakan kegiatan donor darah yang digelar pihaknya adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, mengingat kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Langsa meningkat sementara persediaan darah terbatas. “Dengan donor darah ini, kita harapkan dapat sedikit membantu menanggulangi keburuhan darah bagi pasien di rumah sakit Langsa,”kata Said Fuad Kelana. Dikatakannya, donor darah yang digelarnya merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap enam bulan sekali, dan para pendonor umumnya pegawai Kesbang Linmas Kota Langsa. Dari hasil donor darah yang dilakukan kali ini, Kesbang Linmas Kota Langsa berhasil mengumpulkan 19 kantong darah. “ Untuk tahap ini, darah yang kami kumpulkan sudah maksimal, mengingat ada beberapa pegawai yang tidak diikutkan dalam donor karena alas an kesehatan,” demikian Said Fuad Kelana.(ts)

Security RSUZA Dikeroyok BANDA ACEH (Waspada): Seorang security yang bertugas di Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, Sabandi dipukul pihak keluarga pasien di ruang IGD setempat, Rabu (17/3) dini hari. Belum diketahui motif pemukulan seorang security itu. Menurut Sabandi korban pemukulan, dirinya dipukul oleh dua orang tanpa alasan pada malam itu. “pelaku pemukulan bukan seorang, bahkan lebih dari 2 orang yang memukul saya,”katanya. Sabandi menjelaskan, saat malam itu dirinya sedang piket di ruang IGD, dan ketika itu ada pasien masuk ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Kemudian dokter yang piket diruangIGDmemintabantupadadirinyauntukdipasangkan alat deteksi jantung, saat itu pula datang keluarga korban dan langsung memukul hingga lembam dipelipis mata. “Pagi itu saya kena piket, sekitar jam 3.00, ada pasien yang di bawa ke IGD, untuk memasang alat pacu jantung, namun, tiba-tiba tanpa sebab, saya kena tonjok di pelipis bagian kiri,”katanya. (gto)

Enam Kasus Kriminal Dan Narkoba P21 LHOKSUKON, Aceh Utara (Waspada): Sedikitnya, empat kasus narkoba dan satu kasus KDRT dan satu kasus pengancaman yang ditangani Mapolsek Tanah jambo Aye telah di P21kan di Kejaksaan Negeri Lhoksukon, Rabu (16/3). AKBP Farid Bachtiar Efendi, Kapolres Aceh Utara didampingi Kapolsek Tanah Jambo Aye Iptu Mardan P, kepada Waspada menjelaskan, M Saleh bin Hasan, pengedar dengan barang bukti 17 am, Muzakir bin Jailani, 27 dan Fitriadi bin Burhanuddin, 26 merupakan tersangka yangb terliobat dalam jenis narkoba ganja. “Untuk Narkoba jenis sabu TSK atas nama Ahmad Muttaqim bin Miftahuddin, 17, satu perkara pengancaman terhadap Mansur Junaidi, asal Lhokseumawe dengan tersangka Nur Baridin alias Tgk Thailand, 34, asal Desa Blang Buket, Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, serta satu perkara KDRT dengan tersangka Khairul Amri bin Hamzah, 35,” jelas Kapolsek Jambo Aye. Ke enam kasus tersebut sedang dalam proses menunggu dan sedang menjalani persidangan di pengadilan negeri Lhoksukon. (cmun)

Persit Kartika Bantu Korban Tangse LHOKSEUMAWE (Waspada): Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 011 menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang Tangse, Pidie. Penyerahan bantuan dilakukan di Posko bantuan di Desa Layan, yang langsung dilakukan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 011, Ny. Ani Deni K. Irawan, didampingi Wakil Ketua persit KCK Koorcab Rem 011 Ny. S Budi Raharjo, Pengurus persit Kartia Chandra Kirana dan persit Cabang Dim 0102/Pidie. Banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Tangse melanda empat desa, yaitu meliputi Peunalom I, Peunalom II, Layan, dan sebagian Pulo Baro serta Blang Dalam. Banjir juga telah mengakibatkan 160 lebih rumah dan ruko hilang total disapu banjir. Bantuan yang diberikan Persit KCK Koorcabrem 011 berupa sembako, meliputi beras, mi instan, gula, dan pakaian. “Kami mengharapkan bantuan ini dapat mengurangi penderitaanmasyarakatyangmenjadikorbanbanjirbandang, dan tidak menjadi bahan perselisihan di tengah-tengah masyarakat yang akan dapat menimbulkan masalah lain,” ujar Ny. Ani kepada Waspada, Kamis (17/3). Camat Tangse, Jafaruddin mewakili masyarakat menanggapi bahwa masyarakat korban banjir bandang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan Persit Korem 011/LW. “Kami menganggap ini sebagai kepedulian Persit (TNI) kepada penderitaan masyarakat yang menjadi korban pada bencana banjir bandang ini,” ucapanya.(b12)

Waspada/Muhammad Riza

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kamis (17/3) berkesempatan mengunjungi sekaligus memantau secara dekat Posko Induk penanggulangan bencana banjir bandang, Pemkab Pidie di Tangse. Gubernur juga menjumpai warga pengungsian korban banjir tersebut kemarin.

Qanun Jinayat Untuk Kepentingan Politik Wagub: Investor Takut Masuk Aceh Karena Intimidasi Dan Pungli ACEH UTARA (Waspada): Muhammad Nazar, S.Ag, (foto) Wakil Gubernur Aceh, hingga kini qanun jinayat belum diselesaikan akibat berbagai alasan. Pasalnya, qanun itu dibuat hanya untuk kepentingan politik. Nazar membantah jika ada pihak yang mengatakan, para investor takut masuk Aceh hanya gara-gara Aceh memberlakukan hukum Syariat Islam. “Para investor tak masuk ke Provinsi Aceh bukan karena SI, tapi mereka takut pada intimidasi dan pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Ini perlu diketahui, qanun jinayat dibuat kemarin hanya untuk kepentingan sesaat,” kata orang nomor dua di Provinsi Aceh setelah memberikan kata sambutan pada acara zikir di Makam Malikussaleh, Samudera, Aceh Utara, Kamis (17/3). Menjawab Waspada, Nazar menyebutkan, secara pribadi dia berkomitmen meneruskan dan mengawal proses

penyelesaian qanun jinayat, mengingat qanun itu sangat dibutuhkan Aceh. Syariat Islam harus dilaksanakan secara kaffah. Apalagi Islam pertama masuk ke Indonesia lewat Provinsi Aceh, tepatnya di Samudera, Aceh Utara. Di sana pernah dibangun sebuah kerajaan yang diberi nama Samudera Pasai. Kerajaan itu dipimpin Malik Al-Saleh. Seorang raja dari keturunan yang terhormat yang pemurah dan penyantun, serta tak angkuh, dan seorang yang ahli ibadah. Dia orang yang sangat dekat dengan Allah. Menurut Wagub, masyarakat Aceh telah melupakan sejarah. Sejarah itu penting bagi bangsa dan negara. Karena sejarah ibarat cermin. Dengan sejarah kita dapat menilai diri kita sendiri sehingga dengan sejarah kita akan mampu menjadi lebih baik. “Sejarah kita pahami pendek, maka masa depan kita juga pendek. Maka saya punya moto hidup, masa depan adalah sejarah, sedangkan masa lalu saya jadikan untuk meraih masa depan menjadi lebih baik,” katanya. Untuk diketahui, dari Samudera Pasai agama Islam menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara, ini berhasil dilakukan,

karena perjuangan Malikussaleh. Untuk itu, hukum SI harus ditegakkan di Bumi Serambi Mekah secara kaffah. Agar SI tegak di Bumi Malikussaleh, masyarakat Aceh harus mampu mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Saya sendiri bertekad akan terus memperjuangkan qanun jinayat hingga selesai dan bisa diterapkan di Aceh,” kata Muhammad Nazar. (cmun)

Opsi Calon Independen Dinilai ‘Sesat’ IDI, Aceh Timur (Waspada): Pakar hukum dan Tim Pengacara Judicial Revieu Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Pasal 256 tentang Calon Independen berpendapat, opsi yang ditawarkan Ketua Pansus III DPR Aceh, Adnan Beransyah di salah satu media cetak adalah sesat lagi menyesatkan. Ketua Tim Kuasa Hukum JR-UUPA, Safaruddin, SH kepada Waspada, Kamis (17/3) mengatakan, pernyataan Pansus III DPRA (Adnan Beuransyah—red) tentang opsi calon independen di Aceh menyesatkan dan beraroma provokatif. Menurut dia, tidak seharusnya Pansus III mengajukan opsi Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada). Safaruddin yang juga Kuasa Hukum Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar itu berpendapat, keputusan mahkamah Konstitusi (MK) sifatnya final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh lembaga negara. “Makna final dan mengikat adalah keputusan MK itu tidak dapat diganggugugat dan tidak bisa di protes. Sementara mengikat berarti setiap

lembaga negara wajib mengikuti dan tunduk pada putusan MK, dan tidak ada aturan satupun yang dapat mengubah, atau menggugat putusan MK,” jelas Safaruddin yang juga Ketua TPM Aceh. Safaruddin juga mengatakan, kewenangan MK merupakan amanah konstitusi. “Jika berbicara mengenai pilihan rakyat itu monumennya adalah Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) sebagaimana dilakukan pada tahun 1998 hingga berakhir dengan perdamaian melalui MoU Helsinki 2005,” sebutnya. Sementara pengacara senior Aceh, Mukhtar Mukhlis, SH, secara terpisah juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dia menambahkan, persoalan calon independen diikutsertakan dalam Pemilukada ditanya ke rakyat melalui penyebaran kuesioner adalah belum tiba saatnya. “Ini persoalan kecil, jadi saya nilai belum saat kita tanyai ke rakyat,” tandasnya. Tak Mampu Ubah Aceh Rencana Adnan Beuransyah melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua untuk mencari celah agar calon Independen tak

diikutsertakan pada Pemilukada di Aceh, ditanggapi sinis oleh Irwandi Yusuf. Gubernur Aceh itu mengatakan Adnan Beuransyah tidak mampu merubah wajah Aceh menjadi lebih baik. Kecuali itu Irwandi yakin, tahapan Pemilukada akan berjalan dengan baik terlebih DPRA berjanji menuntaskan Qanun Pemilukada akhir Maret ini. Tapi Adnan Beuransyah yang dihubungi terpisah, membenarkan pernyataan Irwandi. “Kalau saya sendiri tidak bisa merubah Aceh,” kata Adnan. Komitmen Partai Aceh, kata Adnan, tetap menolak calon Independen, karena itu lah sekuat tenaga dirinya berikut anggota DPRA lain berupaya mencari celah agar tidak timbul ketegangan di Aceh. Ketegangan di Aceh yang dimaksud Adnan, akan terjadi bila calon Inde penden ikut Pemilukada, dan Partai Aceh serta mayoritas anggota DPRA menilai keputusan Mahkamah Konstitusi ten tang calon Independen tidak sah. (b32/cmad)

Bandara Malikussaleh Menuju Embarkasi Haji Pantai Timur

Waspada/Arafat Nur

Persit Kartika Chandra Kirana Koorcabrem 011, Ny. Ani Deni K. Irawan menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir bandang Tangse, Pidie.

Penerbangan Di Bandara SIM Banda Aceh Tiba (flight, asal, waktu) Garuda Indonesia

Berangkat (flight, tujuan, waktu)

GA 146 Jakarta/Medan

15:45

GA 147 Medan/Jakarta

16:20

Y6 537 Medan

19:15

Y6 538 Medan

07:30

JT 304 Jakarta JT 396 Jakarta/Medan

11:35 20:00

JT 397 Medan/Jakarta JT 307 Jakarta

06:40 12:15

SJ 010 Jakarta/Medan

12:55

SJ 011 Medan/Jakarta

13:25

AK 305 Kuala Lumpur *

12:20

AK 306 Kuala Lumpur*

12:45

FY 3401 Penang **

14:10

FY3400 Penang **

14:30

Batavia Air Lion Air

Sriwijaya Air Air Asia Fire Fly

* Setiap Senin, Rabu , Jumat dan Minggu. ** Setiap Selasa, Kamis dan Minggu.

WABUP Aceh Utara, Syarifuddin, SE menjalin kemitraan dengan salah satu BUMN di Jakarta, dalam rangka perpanjangan landasan pacu (runway bandar udara (Bandara) Malikussaleh Lhokseumawe. Runway yang telah ada dan selama ini didarati pesawat berbadan sedang, hanya 1.850 meter. “Dengan kerjasama (kemitraan) ini kita harapkan, dalam waktu dekat bandara ini dapat kita tambah minimal 1000 meter, atau maksimal 1.250 meter,” kata wakil Bupati (Wabup) Aceh Utara, saat membawa tim BUMN dari Jakarta, untuk meninjau lokasi bandara Malikussaleh tersebut, Rabu (16/3). Menurut Wabup, volume (fisik) bandara Malikussaleh Lhokseumawe, kini sudah standar buat pesawat berbadan sedang. Namun, kalau satu saat nanti bandara ini mau dijadikan embarkasi jamaah haji untuk lima kabupaten/kota di Aceh, alternatif satu- satunya hanya penambahan runway. Kata dia, soal peningkatan bandara ini sekarang tak ada keraguan lagi. “Saya sudah berjuang habis-habisan, sehingga status bandara Malikussaleh sekarang sudah sepenuhnya menjadi aset Pemkab Aceh Utara. Namun perjuangan saya belum selesai dengan rakyat Aceh Utara, sebelum bandara Malikussaleh berfungsi sebagai embarkasi jamaah haji untuk pantai timur dan pantai utara Aceh,” ujarnya. Setelah sah menjadi aset Pemkab

Aceh Utara, pengelolaan Bandara Malikussaleh Lhokseumawe, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk atau disahkan melalui SK.Bupati Aceh Utara. “UPTD itu bertanggungjawab atas kegiatan operasional bandara kepada Bupati Aceh Utara, melalui Kadis Perhubungan kabupaten ini,” sebut Syarifuddin. “Kini status Bandara Malikussaleh bernilai Rp 1,3 T sudah resmi milik Pemkab Aceh Utara. Insya Allah, tak ada halangan lagi untuk kita gunakan bagi kepentingan usaha penerbangan komersial, di bawah tanggungjawab Pemkab di sini,” ungkapnya. Selama ini satu pekan dua kali pesawat Wings Air beroperasi mengangkut

penumpang Medan – Lhokseumawe dan sebaliknya. “Ini pesawat baru dalam jumlah lima unit di Indonesia. Jalur penerbangan Lhokseumawe – Medan, menurutnya bagus. Penerbangan mengambil posisi sepanjang garis pantai selat Malaka, dengan kondisi udara yang sangat aman,” katanya. Terbukanya jalur penerbangan Lhokseumawe – Medan, sejak 4 Mei 2010 tahun lalu, kata Wabup Aceh Utara, telah memudahkan transportasi cepat. Sekarang Aceh sudah benar-benar aman, dengan transpornya sangat mudah. Tak ada alas an lagi investor takut menanam modal di sini,” ujarnya. M Jakfar Achmad

Waspada/M Jakfar Achmad

Wabup Aceh Utara, Syarifuddin, SE bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bandara Malikussaleh Lhokseumawe, mendampingi tim salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jakarta, foto bersama di landasan pacu (runway), usai meninjau lokasi rencana penambahan runway bandara tersebut, Rabu (16/3).

NURUSSALAM, Aceh Timur (Waspada): Akibat tertunda Surat Keputusan (SK) Pengurus Panglima Laot Lhok Bagok, Kab. Aceh Timur, yang tak kunjung dikeluarkan Bupati Aceh Timur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, mengakibatkan jabatan Panglima Laot di sana terjadi dualisme kepemimpinan. Sehingga perkara sengketa sesama nelayan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir terpaksa diselesaikan ditingkat kemukiman (Mukim Gampong), seperti kasus bocor dan tenggelamnya boat (kapal motor) milik salah satu nelayan asal Desa Teupin Pukat, Kecamatan Nurusaalam, yang terkena tiang ambe-ambe (pukat—red) yang patah di kawasan sungai Kuala Bagok. Akibat tidak ada penyelesaian ditingkat pengurus panglima laot yang tumpang tindih jabatannya, dimana pengurus lama engan bekerja dikarenakan telah dipilih pengurus panglima laot yang baru. Sedangkan pengurus panglima laot yang baru juga engan bekerja, dikarenakan SK-nya tak kunjung dikeluarkan. Akhirnya berdasarkan laporan nelayan yang merasa dirugikan, perkara sengketa itu diselesaikan pihak kemukiman, Selasa (15/3) di Aula Kantor Camat Nurussalam. Acara musyawarah penyelesaian sengketa itu ikut dihadiri Camat Nurussalam, M. Amin, SE, Mukim Kuta Bagok, M. Husen, Panglima Laot Lama M. Aji Puteh, Panglima Laot Baru, Ismail, Kades Teupin Pukat dan Kades Matang Neuheun, serta pelapor dan terlapor. Dalam perdamaian itu, kedua belah pihak yang bersengketa antara pemilik boat (KM) dan pemilik tiang ambe yang patah, akhirnya dapat didamaikan pihak kemukiman Kuta Bagok. Meski perdamaian telah dapat disepakati kedua belah pihak, namun harapan para tokoh masyarakat setempat, perkara kecil antara nelayan bila terjadi nantinya agar dapat diselesaikan ditingkat Panglima Laot, dan mendesak Pihak terkait, dapat segera mengeluarkan SK kepada Panglima Laot Lhok Bagok yang telah dua bulan terpilih, agar dapat bekerja dengan maksimal. “Agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan Panglima Laot Lhok Bagok, kita mendesak pihak terkait untuk segera mengeluarkan SK kepada Panglima Laot Lhok Bagok yang baru, sehingga persolan kelautan yang terjadi di kecamatan Nurussalam dapat ditanggani sepenuhnya secara adat laot oleh pihak Panglima Laot,” ujar Sektaris Tuha Peut Mukim Kuta Bagok, Ilyas Ismail kepada Waspada, Rabu (16/3) di Idi. Sementara Panglima Laot Kab. Aceh Timur, Hasballah saat dikonfirmasi Waspada, Rabu (15/3) mengatakan, SK Pengurus Panglima Laot secara keseluruhan akan dibuat dengan kolektif. Bahkan, pihaknya telah mengusulkan SK ke Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur. “Sepekan ke depan sudah ada SK seluruhnya, termasuk SK pengurus Panglima Laot Bagok,” katanya singkat. (cmad).

Kaltim Belajar Penanganan Narkoba Di Aceh BANDA ACEH (Waspada): Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kalimantan Timur belajar mengatasi masalah penyalahgunaan dan perderan gelap narkoba dan melihat upaya rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yang dilakukan BNP Aceh. “Kami ingin tahu banyak hal tentang penanganan Narkoba di Aceh dan upaya-upaya pencegahan serta rehabilitasi terhadap pecandu,” ujar Farid Wajidy, Kepala BNP Kaltim dalam pertemuan dengan jajaran BNP Aceh, Selasa (15/3) di RSJ Banda Aceh. Farid yang juga Wakil Gubernur Kaltim berkunjung ke Aceh, bersama sejumlah pejabat termasuk didalamnya Wakil Bupati Kutai Kartanegara, WakilWalikota Tarakan, Kadinkes Kaltim, Direktur rumah sakit jiwa Dharma Husada. Pada pertemuan yang berlangsung di ruang training center Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banda Aceh itu, Farid menyebutkan Kaltim berbatasan dengan Malaysia yang awalnya sangat terbuka menjadi daerah transit narkoba di pulau Kalimantan. Namun sekarang, katanya, sudah menjadi produsen narkoba sehingga perlu banyak belajar dari daerah yang berhasil memberantas narkoba. “Di Kaltim itu hanya 30 persen penghuni penjara terkait narkoba,” cetusnya. Sebelumnya, Ponirin, S.Sos, Kabag Tata Usaha BNP Aceh, mewakili Kalakhar BNP Aceh, mengungkapkan narkotika jenis ganja di Aceh sudah memperlihatkan penurunan kasusnya, tapi narkotika jenis sabu-sabu malah meningkat. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan BNP Aceh kepada ulama, pemuda, mahasiswa, siswa maupun stake holder lainnya seperti Lapas, TNI dan Polri. “BNP juga membentuk Kelompok Informasi Gampong untuk memberantas Narkoba.”(b04)

6 Kabupaten Tinggi Kasus KDRT IDI (Waspada): Pasca MoU antara Pemerintah RI-GAM di Helsinki 2005 lalu, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih tinggi di enam kabupaten dinilai tinggi, sehingga diperlukan berbagai sosialisasi, khususnya terhadap kaum perempuan. “Berdasarkan survei dan data ditingkat provinsi, angka KDRT masih tinggi di 6 kabupaten di Aceh. Oleh sebabnya, lembaga kita melakukan beberapa training terhadap ratusan kaum perempuan,” ungkap Senior Program Manager For Local Governance Innovations For Communities in Aceh (Logica II), Khairani Arifin, SH, M. Hum, kepada Waspada, Kamis (17/3) di Idi. Di sela-sela Training Leadershif Perempuan Logica II terhadap enam kecamatan di Aceh Timur, Khairani Arifin mengatakan, selain tingginya angka KDRT, enam kabupaten itu juga tercatat wilayah yang masih banyak pengangguran dan tingginya angka kemiskinan serta kurang terjangkau dengan informasi sebagaimana terdapat dalam program Logica II. Khairani Arifin menyebutkan, Training Logica yang sedang dijalankan di Aceh tersebut fokus bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan. Seperti Training Leaderchip terhadap perempuan. “Training Logica ini kita laksanakan selama tiga hari dengan tiga materi tentang perempuan,” kata Khairani.(cmad)

Pengurus Tak Harapkan Cepat Pelaksanaan Muskab V PMI ACEH UTARA (Waspada): Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Aceh Utara, masa bakti tahun 2006 – 2011 tak mengharapkan cepat atau lambatnya pelaksanaan kembali Musyawarah kabupaten (Muskab) V yang pernah tertunda. “Terserah PMI Provinsi Aceh, karena surat Bupati Aceh Utara, terhadap penundaan itu dialamatkan ke PMI Aceh. Muskab V PMI Aceh Utara, seyogianya dilaksanakan 6 Maret lalu, namun bupati setempat meminta penundaan dengan alasan kondisi yang tak kondusif,” kata wakil ketua bidang penanggulangan bencana PMI Cabang Aceh Utara, Mauludi, S.Sos, MSP menjawab pertanyaan Waspada, Kamis (17/3). Sumber menyebutkan, surat Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid tanggal 6 Maret 2011 No. 400/1540/2011 perihal pemberitahuan penundaan Muskab V PMI Aceh Utara, kini disinyalir jadi ajang untuk memperpanjang status quo di kepengurusan PMI kabupaten ini, masa bakti 2006 – 2011. “Mereka meminta Muskab V PMI Aceh Utara tersebut, agar dilaksanakan usai Pemilukada Aceh. Permintaan ini sangat tak rasional, karena permasalahan di kepengurusan PMI Aceh Utara selama ini, sangat mendadak untuk mendapat titik terang, terkait berbagai sinyalemen yang kabur,” kata sumber tadi. Hal yang meminta penundaan Muskab V PMI Aceh Utara, sampai tegang waktu usai Pemilukada Aceh, dibantah Mauludi. “Tak demikian, terserah pleno pengurus PMI Aceh. Mungkin mereka belum sempat melaksanakan rapat pleno, karena baru-baru ini ketua PMI Aceh, Ir Alaidinsyah, M.Eng dipanggil Pangdam dan Kapolda Aceh, terkait permasalahan PMI,” ungkap wakil ketua bidang penanggulangan bencana PMI Cabang Aceh Utara. Diuraikan pula, PMI Cabang Aceh Utara, dalam hal ini sudah menggelar rapat pleno terkait tindak lanjut Muskab V yang disuruh tunda bupati setempat. “Soal ini, kami pengurus PMI Aceh Utara akan membawa hasil pleno kami itu ke ketua PMI Aceh ke Banda Aceh, Minggu (20/3),” demikian wakil ketua bidang penanggulangan bencana PMI Cabang Aceh Utara, Mauludi, S.Sos.MSP.(b10)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.