Aceh
22
WASPADA Jumat 12 Februari 2010
Kasus Lahan PKS, BPN Minta Pengacara Lebih Profesional ACEH UTARA, (Waspada): Dugaan manipulasi harga tanah lahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Lhoksukon, Aceh Utara, memanas. Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh Utara, Drs Madian Syukri minta pengacara lebih profesional dalam memahami aturan. “Saya tidak perlu menjawab surat pengacara, dengan alasan surat kuasa pemilik tanah tidak dilampirkan,” ujarnya menjawab pertanyaan Waspada, Rabu (10/2). Menurut Madian Syukri, Kepres No 55/1993 yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak berlaku lagi. “Sekarang yang masih berlaku, yaitu Perpres No.36/ 2005 dan Perpres No.65/2006 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bukan bagi keperluan investasi,” katanya seraya menambahkan. “Pengadaan tanah untuk investasi, seperti untuk PKS Lhoksukon, tidak perlu lewat proses panitia pengadaan tanah. Hal itu diatur dalam Keputusan (Kpts) Kaban BPN pusat, No.2/1999 yang bunyinya saya tidak ingat. Karena itu saya minta, agar pengacara dapat mendalami kembali aturan-aturan tersebut,” pintanya. Alasan berikutnya, kepala BPN Aceh Utara, tidak perlu membalas surat pengacara M Ali Ahmad, SH dan Mustiwal Fitri, SH tertanggal 21 Januari 2010 karena persoalan lahan PKS Lhoksukon, sampai saat ini belum dibawa ke kantor BPN Aceh Utara, oleh pihak yang merasa berkepentingan, sebutnya. Pengacara M Ali Ahmad, SH dan Mustiwal Fitri, SH surati BPN Aceh Utara, atas nama pemberi kuasa, T A Jalil, dkk menanyakan apakah BPN kabupaten ini mengetahui pengadaan tanah, apakah pelepasan atau penyerahan atau pengalihan atau ganti rugi hak atas tanah yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu lokasi pembangunan PKS di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri (PN) Lhoksukon, di Gampong (Desa) Blang Rubek, Kec Lhoksukon, Aceh Utara. Apakah dalam pelepasan hak atas tanah itu, dibentuk panitia musyawarah atau panitia pengadaan tanah. Jika ada, kepala BPN Aceh Utara, termasuk wakil ketua merangkap ang-
gota. “Untuk itu, mohon foto copy Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Utara, tentang kepanitiaan tersebut,” tulis surat pengacara kepada kepala BPN setempat, No.02-Ket-Pdt/PPH-2010/ AP-Bir, 21 Januari 2010. Sebagaimana diberitakan Waspada sebelumnya, kasus pengadaan tanah lahan PKS Lhoksukon, mencuat karena harga ganti rugi yang bervariasi antara Rp2.500/meter – Rp5000/meter. Masyarakat pemilik tanah yang menerima pembayaran Rp2.500/meter mengkomplain dan menuntut tanahnya dibayar sesuai plafon harga yang dianggarkan sebesar Rp5.650/meter. Luas tanah untuk lahan PKS itu mencapai 24 hektar (240.000 meter), dibayar dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara, Tahun Anggaran (TA) 2009. Total APBK untuk program pembangunan PKS aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, Rp7,6 miliar yang ditempatkan di PD Bina Usaha Aceh Utara. Sebesar Rp1.356.000. 000 dari dana tersebut sudah dipakai untuk pembebasan tanah, via seseorang yang disebutsebut oknum Gacok, cs. Dengan uang negara itu, disinyalir oknum Gacok, cs membeli tanah dari masyarakat dengan menggembar-gemborkan untuk kepentingan Negara, agar masyarakat rela melepaskan tanahnya dengan harga murah (Rp2.500/meter). Sementara pemilik tanah yang ber-SDM tinggi, dibayarnya sebesar Rp5000/meter. Hal ini kemudian terungkap dari surat perjanjian antara Direktur Utama (Dirut) PD Bina Usaha, Sulaiman, SE dengan oknum gacok, 18 November 2009 sehingga menimbulkan sengketa. Pengacara M Ali Ahmad, SH yang dicroschek kembali oleh Waspada pada kesempatan terpisah, menuding kepala BPN Aceh Utara, keliru memahami aturan. “Dari jenis uang negara dan program pembangunan PKS Lhoksukon itu sendiri sudah mencerminkan kepentingan umum, sehingga proses pengalihan hak atas tanah masyarakat itu dengan sistem Gacok tanpa melibatkan panitia pengadaan tanah, itu jelas-jelas sudah mengkangkangi Perpres No.36/ 2005 Jo Perpres No.65/2006,” tegasnya.(b10)
Surat Bupati Diabaikan IDI (Waspada): Sejumlah tokoh masyarakat dan mukim menuding, bahwa Camat Idi Tunong, Drs. Syakya, telah mengabaikan Surat Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah, terhitung sejak 7 Januari 2010. Padahal surat perintah itu memuat perihal penting pemberhentian Geuchik Gampong Buket Puuk, Kec Idi Tunong. Pasalnya, oknum geuchik berinisial Zul, telah melakukan pelanggaran terhadap qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, dan Zul juga telah membuat pernyataan sikapnya. “Kita menyesalkan sikap Camat Idi Tunong, Drs. Syakya, yang tidak mengindahkan surat perintah Bupati Muslim Hasballah. Padahal, ini sangat mendesak untuk kelancaran roda pemerintahan Desa Buket Puuk,” terang Mukim Blang Siguci, Tgk. Ilyas Yacop, kepada Waspada, Kamis (11/2) di Idi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lanjut Mukim Blang Siguci, bahwa Geuchik Gampong Buket Puuk, Kecamatan Idi Tunong, harus diberhentikan. Untuk itu kami minta agar saudara (Camat Idi Tunong—maksudnya) segera mengusulkan pemberhentiannya, dan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut agar camat segera mengusulkan pejabat geuchik dengan mempedomani ketentuan yang berlaku. Ilyas mengaku, meski Zul telah membuat
surat perjanjian sehubungan dengan hasil musyawarah semua aparatur desa setempat, namun Zul belum sepenuhnya menyelesaikan semua syarat-syarat yang tertera dalam surat perjanjian itu, diantaranya poin kedua disebutkan, bahwa segala aset / pemasukan yang ada di desa Buket Puuk, semuanya diserahkan / dipegang kepada Bendaraha Desa. “Tapi itu tidak ada, bahkan Zul hingga kini masih aktif sebagai geuchik sebagaimana geuchik lainnya,” kata Ilyas. Anehnya, lanjut Ilyas, Camat Idi Tunong, Drs. Syakya, malah mengeluarkan dua Surat Keputusan (SK) tentang pemberhentian/pengangkatan Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun (Kadus) Desa Buket Puuk. Masing-masing Kaur Pembangunan, Razali Raden diganti dengan Mustaqim, dan Kadus Pagi Sore, Daini A. Wahab diganti dengan Nurdin. “ Kedua SK itu dikeluarkan 4 Januari 2010,” terang Ilyas. Dia mengatakan, surat perintah Bupati adalah memberhentikan Geuchik Buket Puuk, bukan mengantikan Kaur dan Kadus. “Ini benar-benar telah melanggar prosedur,” sebut tokoh masyarakat Idi Tunong itu seraya menambahkan, di Desa Buket Puuk, Kec Idi Tunong, kini telah muncul dua kubu besar, yakni kubu yang menginginkan Geuchik Buket Puuk, segera diganti, dan kubu lain adalah pro terhadap geuchik itu. (cmad)
Kadis Pertambangan Dan Energi Gayo Lues
Semua Desa Telah Masuk Listrik BLANGKEJEREN (Waspada): Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues, Drs. Wahab Makmur mengatakan 136 desa yang ada di daerah itu telah dialiri listrik baik dari PLN, PLMTH, PLTS, dan PLTA. Hal itu dikatakannya untuk menindaklanjuti berita Waspada “Warga Pantan Lues Terangon harapkan listrik,” Kamis (11/2) di ruang kerjanya yang didampingi Kabid Pertambangan, Ir. Rasyidin Porang. Dikatakannya, kebanyakan warga tidak mengerti katagori pelistrikan yang dipasok ke desa mereka. “Warga beranggapan listrik hanya dari PLN saja. Jika beranggapan demikian 50 % desa di Gayo Lues belum dialiri listrik,” katanya. Jika bergantung terhadap PLN kemungkinan apa yang disampaikan warga tersebut
benar. Karena itu, Pemkab Gayo Lues terus berupaya agar seluruh desa mendapat penerangan. “Karena itu, desa yang tidak terjangkau PLN kita upayakan pembangunan PLMTH, PLTS, dan PLTA serta membantu beberapa desa lainnya dengan mesin genset,” uangkapnya. Soal desa listrik di Desa Pantan Lues Kec Terangon,Wahab Makmur menjelaskan, aliran listrik di desa tersebut di akses melalui pembangunan PLTS. katanya. Keterangan yang di-himpun dari dinas setempat, tiga desa yang masih bergantung terhadap mesin genset meliputi Desa Tongra, Tingkem. Sementara Pemkab yang bekerja sama dengan PT. Asri Aliansi Indonesia berencana akan membangun PLTA di Desa Kala Pining, Lesten, Kec Pining dengan kapasitas 400 megawatt.(cb01)
Waspada/Wintoni
Keluarga pasien di RSU Sangir, Gayo Lues terlihat sedang beristirahat dipelataran RSU. Hal itu terpaksa mereka lakukan karena tidak adanya ruang istirahat yang disediakan RSU bagi keluarga pasien, Kamis (11/2).
MUSIM KERING:
Waspada/Muhammad H. Ishak
Sejumlah warga di kawasan Seumali, Kec Ranto Peureulak, Aceh Timur, mayoritas menggunakan air sungai setempat untuk berbagai kebutuhan, karena daerah itu belakangan dilanda musim keering. Sementara PDAM disana belum ada. Dikhawatirkan warga terancam serangan penyakit kulit. Foto diambil, Rabu (10/2).
Pemakai SS Gol, Agen Kabur BB 0,15 Miligram SS Disita IDI (Waspada): Jajaran kepolisian meringkus seorang pemuda yang diduga pemakai shabushabu, di Desa Matang Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Kab. Aceh Timur, Rabu (10/2) sekira pukul 14:55. Tersangka berinisial, RA Bin MD, warga Aceh Timur. Dari tangan tersangka petugas menyita 0,15 miligram shabu siap pakai. Selain tersangka polisi hampir berhasil seorang
bandar shabu di daerah itu, namun karena kedatangan polisi tercium akhirnya pemuda yang diklaim polisi memiliki jaringan narkoba antar provinsi itu berhasil kabur. “Tersangka pemakai telah kita amankan bersama barang buktinya, sementara seorang bandar masih dalam buronan kita,” ungkap Kapolres Aceh Timur, AKBP Drs Ridwan Usman, melalui Kapolsek Idi Rayeuk, AKP Nurdin Z, kepada Waspada, Kamis (11/2) di Idi. Nurdin mengungkapkan, penangkapan tersangka pemakai narkoba jenis shabu berawal dari informasi masyarakat, dimana di lokasi mangkalnya ter-
sangka kerap terjadi transaksi narkoba. Kebanyakan, pembeli yang datang tidak dikenali oleh warga disekitar. Untuk memastikan laporan itu, lanjut AKP Nurdin, sejumlah personel polisi dari Mapolsek Idi Rayeuk dengan menggunakan mobil patroli langsung melakukan pengintaian. Setelah dipastikan keberadaan tersangka akhirnya polisi menggerebek sebuah kios (tempat transaksi narkoba—red). “Saat kita gerebek tersangka sempat membuang shabu di saku celananya ke luar kios, namun kita berhasil temukan. Bahkan, tersangka mengakui perbuatannya salah,” kata Kapolsek. (cmad/cmus)
Masih Banyak Yang Belum Memahami HAM BANDA ACEH (Waspada): Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Drs H Ace Hendarmin, Bc.IP menyatakan, meski berbagai upaya telah dilakukan baik melalui sosialisasi, diseminasi maupun pendidikan HAM, namun tidak mudah membangun kesadaran HAM dalam kehidupan masyarakat maupun aparat pemerintah. “Tidak terkecuali di jajaran Lembaga Pemasyarakatan,” ujar Drs H Ace Hendarmin, Bc.IP yang pernah menjabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Keudah, ketika membuka Sosialisasi HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan di Aula Rumoh PMI Aceh, Bamda Aceh Kamis (11/2). Menurutnya, belum dipahaminya makna Hak Asasi Manusia oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah secara lebih luas, mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM, baik secara horizontal maupun vertikal yang mengakibatkan kerugian pihak warga binaan pemasyarakat.
Ace juga mengatakan, meski banyak kemajuan yang telah dicapai, khususnya pasca penandatanganan MoU Helsinki dan proses rehab-rekon AcehNias, namun kondisi HAM secara keseluruhan masih tetap menjadi masalah. “Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan, tidak hanya dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, tetapi juga membangun dan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah (petugas pemasyarakatan) dan civil society,” jelasnya. Pada kesempatan itu, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga mengungkapkan, belakangan ini pihaknya ada menerima pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM berupa kekerasan yang dilakukan oknum petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan. “Dari beberapa kasus tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti dan ada yang sedang diproses,”
sambungnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Sosialisasi HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan Irfan SH mengatakan, kegiatan yang dilaksanakannya itu bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Hak Asasi Manusia bagi petugas LP, sehingga dapat terpenuhi dan terlindungi HAM warga binaan pemasyarakatan terutama di bidang kesehatan, keamanan serta dapat berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindunganHAMyanhmadani. Sosialisasi yang berlangsung satu hari penuh itu diikuti 70 peserta di antaranya unsur Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh 15 orang, Rutan Jantho delapan orang, Cabang Rutan Lhoknga delapan orang, BAPAS Banda Aceh lima orang, Unsur RUPBASAN empat orang dan unsur Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh 11 orang. (b09)
Kampus Tiga Unsyiah Gayo Lues Segera Dibuka BLANGKEJEREN (Waspada): Rektor Unsyiah Banda Aceh, Prof. Dr. Darni M. Daud, MA disela-sela sosialisasi pembukaan Kampus Tiga Unsyiah Gayo Lues di Balai Musyara, Blangkejeren, Selasa (9/2) mengatakan, penerimaan mahasiswa baru segera dilakukan, tetapi pihaknya melihat dulu kondisi fasilitas yang ada. Penerimaan akan disesuaikan dengan permintaan daerah, manajemen serta teknis. Rektor mengatakan, kampus tiga Gayo Lues akan membuka jurusan Pertanian, namun pihaknya akan mengakumulasi kemungkinan pembukaan jurusan lain sesuai dengan kondisi yang ada. Sementara penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan di Unsyiah banda Aceh secara umum, hanya sistem perkuliahannya dilakukan di Gayo Lues dengan mengirim tenaga dosen dari Banda Aceh. Dikatakan Unsyiah hanya bisa menyediakan SDM sementara sarana dan prasarana lain jadi tanggungjawab Pemda Gayo Lues dan Pemda Tingkat I. Dengan dibangunnya kampus Gayo Lues, ke depan daerah ini
akan dijadikan tempat penelitian baik hutan maupun pertanian. Pembukaan kampus di daerah merupakan upaya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Aceh, khususnya di daerah pedalaman. Upaya itu sudah dilakukan dengan mengirim undangan ke seluruh kabupaten di Aceh, seperti di Simeulue. Setiap tahun SMA dikirim undangan untuk mendapat kesempatan masuk ke Unsyiah. Bupati Gayo Lues H. Ibnu Hasim dalam kesempatan itu mengatakan, urusan pendidikan di Gayo Lues sangat menyedihan. Sejak 64 tahun Indonesia merdeka, baru satu putra Gayo lues yang mendapatkan gelar profesor yaitu Pror. Dr. Ir. Abubakar Karim yang juga Guru Besar Unsyiah saat ini. Sesuai data yang ada saat ini, sekitar15persenmasyarakatGayo Lues mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dalam dunia pendidikan, sebutnya, masyarakat Gayo Lues sebenarnya tidak mau ketinggalan dengan daerah lain. Tetapi apa daya, jauh dari fasilitas dan minimnya dana. Dengan dibangunnya Kampus
Unsyiah di Gayo Lues akan dapat memotivasi masyarakat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. (cb01)
Balita Tewas Tenggelam Saat Bertolak Bala SINGKIL (Waspada): Seorang balita Wardiani Mahmudah, 5, warga Kuala Baru Laut Kec Singkil, Kab Aceh Singkil, Rabu (10/ 2) sekira pukul 11:00 tewas setelah 30 menit tenggelam saat mandi pada acara tolak bala. Camat Kuala Baru Ahmad Rivai, SH kepada Waspada, Kamis (11/2) melalui ponselnya mengatakan, tewasnya balita terjadi saat hari tolak bala yang bagi masyarakat setempat diperingati dengan melakukan kenduri di laut. Sebelum tenggelam, korban Wardiani, anak dari pasangan Yahdi dan Yusnainar, sempat mandi bersama seorang rekannya. Namun naas bagi Wardani, di mana korban tenggelam diduga terbawa arus. Jasad korban ditemukan masyarakat setelah 30 menit berada di bawah permukaan air dan dikebumikan di TPU Kuala Baru. (cb02)
Cegah Gizi Buruk Dinkes Singkil Adakan Pelatihan SINGKIL (Waspada): Sebanyak 40 tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat se Kabupaten Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam mengikuti pelatihan tata laksana gizi buruk mulai Kamis yang berlangsung tiga hari di aula Dinkes Aceh Singkil. Ketua panitia pelaksana H. Mufrin. SH Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kab Aceh Singkil pelatihan yang didanai World Bank melalui program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tahun 2009 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta dalam upaya melakukan pencegahan gizi buruk di daerah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kab Aceh Singkil, Sulaiman Malau, S.Sos. M.Kes dalam sambutannya berharap pelatihan tata laksana gizi buruk selain memberikan pengetahuan kepada peserta, juga dapat melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat. Acara yang dihadiri Konsultan Manajemen P2DTK Bidang Kesehatan Mustafrin. S.KM P2DTK, Mansurdin Sekretaris TPK menghadirkan nara sumber Dr. Hasnani dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. (cb02)
FK Unsyiah Yudisium 331 Sarjana Kedokteran BANDA ACEH (Waspada): Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menyudisium 331 sarjana kedokteran baru, yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawoed, Rabu (10/2) siang di Darussalam, Banda Aceh. Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah, dr. Syahrul, SpS menyebut seluruh sarjana baru kedokteran tersebut lulusan sistem kurikulum PBL (problem base learning ) pertama Unsyiah. Para sarjana tersebut mengikuti masa studi selama 42 bulan. Para sarjana baru itu juga akan mengikuti kepaniteraan klinik senior atau lebih dikenal dengan istilah koas selama 82 minggu, atau selama 3 semester, sebut Syahrul. Para sarjana kedokteran ini tanpak bahagia sekali, panggung besar di gedung Dayan Dawoed penuh dengan para sarjana dan para orang tua serta kerabat, sekedar untuk foto bersama dan menyalami para dosen. Rina Mayasari, S.Ked salah satu yang di yudisium bersama 330 rekannya menyebut beban belajar masih di depan, karena dia harus menjalani koas di rumah sakit.”Tapi terpenting tahapan pertama sudah selesai, yang berikutnya akan kita hadapi,” kata Rina disamping kedua orang tuanya.(b32)
Waspada/M.Rapyan
Pulau Siumat merupakan sebuah pulau yang letaknya sekitar 10 mill laut dari Kota Sinabang, Ibukota Kabupaten Simeulue. Pulau ini berstatus sebuah desa definitif, didiami penduduk sekitar 80 KK. Dermaga ini merupakan satu-satunya akses masuk kondisinya kini rusak berat. warga berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Foto direkam Rabu (10/2)