Aceh
WASPADA Jumat 10 Februari 2012
C3 Kisruh Puskesmas Langkahan Dipicu Konflik Internal
Pemblokiran Jalan Teupin Gajah Berlanjut PANTONLABU (Waspada) : Aksi pemblokiran jalan di Desa Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dilakukan warga sejak Selasa (7/2)hingga Kamis (9/2) masih berlanjut. “Bahkan kondisinya tambah parah. Kini badan jalan kian sempit karena material blokade semakin banyak,”kata Hasbi Abbas, 40, tokoh masyarakat Desa Teupin Gajah. Hasbi menambahkan, Rabu (8/2), Kepala Dinas Bina Marga Aceh Utara, Muspika Tanah Jambo Aye dan warga sudah membahas masalah pemblokiran jalan tersebut di Meunasah Desa Teupin Gajah. Namun gagal mencapai kata mufakat dan rapat dibubarkan tanpa solusi. “Kadis Bina Marga bilang jalan baru bisa diaspal paling cepat Mei 2012 karena harus ditender dulu. Sementara menunggu proses tersebut, kami minta jalan disiram minimal dua kali sehari. Tapi permintaan ini ditolak kadis dengan dalih tak ada dana. Itu sebabnya, warga tetap memblokir jalan,” tandas Hasbi. Kadis Bina Marga Aceh Utara Riswan Bentara menjelaskan, pihaknya terpaksa menolak permintaan warga karena memang tidak ada dana. Untuk dua bulan saja, biaya penyiraman jalan mencapai Rp60 juta. (b19)
LANGKAHAN (Waspada) : Sejumlah masalah yang belakangan ini mencuat di Puskesmas Langkahan, Aceh Utara, termasuk soal buruknya pelayanan di UGD, ternyata dipicu oleh konflik internal di puskesmas itu. Dalam tiga hari ini, situasi dilaporkan kian memanas. Sejumlah pegawai dikabarkan mulai membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Di pihak lain, seorang dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilaporkan tak berani lagi masuk kerja karena merasa diancam pihak tertentu. “Senin, (6/2) lalu, salah seorang pegawai Tata Usaha yang disebut-sebut kubu Kepala Puskesmas juga mengamuk gara-gara mesin printer TU rusak. Dia membacok printer itu
Laka Lantas Di Alue Awe, Lima Kritis LHOKSEUMAWE (Waspada) : Enam penumpang dalam kondisi kritis terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia di Desa Buket Rata, Kota Lhokseumawe, Kamis (9/2) setelah mengalami kecelakaan lalulintas antara mobil Innova dengan truk jenis colt di jalan negara Desa Alue Awe setempat. Masing-masing korban dalam mobil Innova BK 1839 KP berasal dari Desa Cot Mamplam Kandang, Kec.Muara Dua adalah Hj Makoiyah, 77, Arani Najib, 55, Heni Widiastuti, 33, dan Ana Sarila, 10, seorang pelajar. Korban lainnya Sulaiman, 55, sopir truk BL 9000 NB juga mengalami luka berat. Kasat Lantas Polres Lhokseumawe AKP Adjie Purwanto melalui Kanit Laka Lantas Aipda Suardi membenarkan terjadinya laka lantas itu di Jalan Medan-Banda Aceh, kawasan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua. (b16)
Perlu Membangun Pola Pikir LHOKSEUMAWE (Waspada) : Sudah lima tahun periode peralihan dari Pemerintahan Aceh berlalu selepas perjanjian damai, tetapi belum ada perubahan yang menggembirakan. “Pola pikir orang-orang dari semua kelas sosial masih terlalu jauh dari masa perang. Padahal ini sangat penting dalam pembangunan moral dan intelektual orang Aceh,” ucap Direktur Lembaga Kebudayaan Saman, Thaib Sulaiman, Kamis (9/2). Pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini sangat tidak seimbang. Yang lebih mereka utamakan adalah pembangunan fisik. “Seharusnya moral dan membentuk kecerdasan tidak boleh diabaikan,” katanya. Mereka yang mencintai Aceh berusaha melestarikan budaya dan membangun peradapan berada di posisi terasing. Pembangunan Aceh masa depan pasca konflik harus didukung dari membangun pola pikir. Katanya, tidak mungkin dengan pikiran terkebelakang sebuah pembangunan yang baik itu akan terwujud. (b14)
Bantuan Pertanian Belum Tepat Sasaran BANDA ACEH (Waspada) : Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Aceh menilai banyak bantuan untuk sektor pertanian yang disalurkan oleh pemerintah selama ini kepada sejumlah kelompok tani di berbagai kabupaten/kota di Aceh tidak tepat sasaran. “Selama ini bantuan yang disalurkan kurang memperhatikan aspirasi kelompok tani yang ada di desa-desa, kecamatan dan kabupaten/kota, dan bahkan tanpa setahu kepala desa, sehingga penggunaan bantuan yang diberikan itu tidak maksimal. Penyaluran bantuan harus lewat kelompok yang sudah dibentuk dan dibina, jangan seperti selama ini penyaluran bantuan dilakukan tak tepat sasaran, “tegas Ketua KTNA Provinsi Aceh, Drs Zakaria Affan, Kamis (9/2). Ia mengatakan, penyaluran bantuan pertanian yang disalurkan selama ini lebih banyak kepada kelompok baru yang sengaja dibentuk karena memiliki kedekatan secara politik. Sehingga bantuan di lapangan tidak tepat sasaran dan jadi sia-sia. Zakaria Affan mengharapkan, ke depan pemberian bantuan pertanian harus lebih selektif, apalagi sektor pertanian di Aceh secara umum merupakan sektor andalan yang akan mendukung terwujudnya Provinsi Aceh sebagai salah satu lumbung pangan nasional, untuk mencapai swasembada pada tahun 2014 mendatang. (b09)
Pemerintah Aceh Besar Persulit Birokrasi ACEH BESAR (Waspada): Masyarakat yang mendiami wilayah Aceh Besar mengeluhkan pelayanan pengurusan surat pindah, karena masyarakat merasa dipersulit oleh sejumlah birokrasi yang membidangi masalah kependudukan di jajaran Pemkab Aceh Besar. Seperti halnya penjelasan seorang warga Ujong Batee Kec. Mesjid Raya - Aceh Besar, mengeluhkan pelayanan di Pemerintahan Aceh Besar. “Saya hendak urus surat pindah, dan saya harus pergi ke Kantor Kecamatan di Krueng Raya yang berjarak 10 km lebih, dan saya diminta harus ke Kota Jantho yang jaraknya dari Kota Banda Aceh jarak tempuh sekitar 60 km,”kata Wati, warga Ujong Batee, Kamis (9/2). Seharusnya kata dia, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bisa membuat program pelayanan satu pintu atau kantor UPTD cabang pembantu untuk memudahkan akses pelayanan masayarakat yang menduduki wilayah perbatasan dengan Kota Banda Aceh, karena sebagian besar penduduk Aceh Besar berada jauh dari Kota Jantho yang tersebar di wilayah pinggiran Kota Banda Aceh. Menurut Wati, sebelumnya pengurusan surat pindah bisa diselesaikan di tingkat UPTD yang berada di Lambaro Angan, Kec. Darussalam. “Namun kemarin, waktu saya meminta untuk stempel dan tanda tangan surat pindah mereka menjawab tidak bisa harus dibawa ke Kota Jantho,”katanya meniru pegawai UPTD. Padahal, seorang warga Ujong Batee itu telah menempuh jarak puluhan kilometer untuk memperoleh tanda tangan dan stempel,“ketika saya PP ke Kantor Camat Krueng Raya yang berjarak Banda Aceh - Krueng Raya, 33 Km, camat setempat mengarahkan saya ke kantor UPTD yang berada di Lambaro Angan tapi walhasil saya malah dipersulit,”terangnya. Ia berharap Pemkab Aceh Besar kedepan dapat mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan memudahkan akses yang dibutuhkan masyarakat yang jauh dari pusat Kota Jantho. (cb01)
Penerbangan Di Bandara SIM Banda Aceh Tiba (flight, asal, waktu) Garuda Indonesia
Berangkat (flight, tujuan, waktu)
GA 142 Jakarta/Medan GA 146 Jakarta/Medan
10:40 15:50
GA 143 Medan/Jakarta GA 147 Medan/Jakarta
11:25 16:45
Y6 555 Jakarta * Y6 537 Jakarta/Medan
19:05 12:30
Y6 556 Jakarta** Y6 538 Medan/Jakarta
07:05 12:30
JT 304 Jakarta JT 396 Jakarta/Medan
11:35 20:00
JT 397 Medan/Jakarta JT 307 Jakarta
06:40 12:15
SJ 010 Jakarta/Medan
12:55
SJ 011 Medan/Jakarta
13:25
Batavia Air Lion Air
Sriwijaya Air Air Asia
AK 305 Kuala Lumpur *** 12:20
AK 306 Kuala Lumpur*** 12:45
FY 3401 Penang ****
FY3400 Penang ****
Fire Fly
14:10
* Setiap Selasa, Kamis, Minggu. ** Setiap Senin, Rabu, Jumat. *** Setiap Senin, Rabu , Jumat dan Minggu. **** Setiap Selasa, Kamis dan Minggu.
14:30
Waspada/Musyawir
PENGGUNA sepedamotor melintas di jalan Desa Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kamis (9/2). Karena tak tahan terus-terusan mengirup debu, warga memblokir jalan ini dengan berbagai material, termasuk gelondongan kayu, pos jaga dan tumpukan pasir, sejak Selasa (7/2) malam.
Mahasiswa Baru Unimal Protes Kenaikan SPP MUARA BATU (Waspada) : Ratusan mahasiswa baru angkatan 2011 Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara melakukan aksi protes kenaikan biaya Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) tahun ini di Biro Rektorat Unimal, Reuleut, Kec. Muara Batu, Aceh Utara, Kamis (9/2). Demonstran itu kemudian menjumpai Rektor di aula Sultan Malikussaleh. Koordinator aksi Imam Saputra menuturkan, mahasiswa baru tidak menerima Rektor Unimal menaikkan SPP yang demikian, penilaian mereka kenaikan itu sangat tinggi. Seluruh angkatan sebelumnya untuk eksata Rp420 ribu naik menjadi Rp900 ribu dan non eksata Rp350 naik menjadi Rp750 ribu. Lanjut Imam, pihaknya tidak akan memprotes kalau
dana SPP naik tidak sebesar itu, misalnya naik sekitar 10 persen. “Kami sangat mengharapkan kebijakan pihak rektorat untuk segera menurunkan SPP, kami minta kepada pak rektor sebelum masa pembayaran SPP 24 Februari nanti agar permintaan kami dikabulkan,” papar mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi ini.
Pembantu Rektor II Unimal Ferry Safriwardi saat dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya mahasiswa jangan salah persepsi atas perubahan pembayaran SPP. “Ini bukan naik, tapi penyesuaian terhadap putusan Dirjen Dikti terhadap perguruan tinggi negeri di Aceh seperti Unsyiah, Unimal dan Politeknik Lhokseumawe,” ujarnya. (cmk)
Belasan Guru Tak Lulus Seleksi Calon Kepsek BIREUEN (Waspada) : Sedikitnya 18 dari 62 guru yang mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (Disdikbudpora) Bireuen di SMA Negeri 2 Bireuen belum lama ini tidak lulus. Kabid Dikmenjur Disdikbudpora Bireuen M Nasir mengungkapkan itu, Kamis (9/2). “Mengacu pada Permendiknas 28 tahun 2010 sekaligus menyahuti arahan Lembaga Pengembangan Dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, kita telah melaksanakan seleksi dan hasilnya telah diketahui yaitu 16 dari 62 yang ikut seleksi tidak lulus,” katanya. Dijelaskan, para guru yang ikut seleksi cakep mengikuti teori meliputi empat kategori, situasional, respon kondisi menyangkut pengambilan keputusan, respon kasus menyangkut kreativitas dan pemecahan masalah, wawancara dan uji kemampuan membaca Alquran. (cb02)
Empat Siswa SMPN 1 Lhokseumawe Ikut OSN Di Solo LHOKSEUMAWE (Waspada): SMP Negeri 1 Lhokseumawe mempersiapkan empat siswanya berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional III di Solo. Sebelumnya RSBI ini berhasil meraih perunggu, sehingga kali ini mereka diharapkan minimal bisa meraih medali perak. Kepala SMPN 1 Lhokseumawe M Yunus YS, Kamis (9/2) menjelaskan, siswanya akan bersaing dengan 264 sekolah RSBI di seluruh Indonesia. “Tahun lalu kita berhasil meraih pe-
runggu,” ungkap Yunus. Keberhasilan tersebut sangat luar biasa mengingat peserta olimpiade berasal dari sekolah di kota-kota besar. Empat siswa yang telah dipersiapkan secara matang, Dita Khairani, Yarga Yurida, Eva Juliana dan Fany. Tanggal 13 sampai 16 Februari mereka bersama siswa dari 264 RSBI tingkat SMP bersaing untuk mencari nilai terbaik. Mata pelajaran yang diperlombakan, Matematika, Fisika/Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris.
Selainpersiapansiswa,SMPN 1 juga telah memper-siapkan dana, sehingga tidak membebani keluarga siswa dan daerah. “Kita tidah ingin membebani APBK Lhokseumawe, atau keluarga peserta,” tegasnya. Karena olimpiade merupakan agenda tahunan, pihaknya telah mempersiapkan dana dan mental siswa jauh hari sebelumnya. Kepada masyarakat Kota Lhokseumawe diharapkan doa restu agar para siswa membawa nama harum Kota Lhokseumawe di tingkat nasional. (b15)
Wartawan Daerah Kutuk Kekerasan Terhadap Pers LHOKSEUMAWE (Waspada) : Demo Hari Pers Nasional (HPN) setiap 9 Februari di Aceh Utara dan Lhokseumawe dipusatkan di Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (9/2). Puluhan wartawan serta beberapa LSM mengutuk setiap tindakan kekerasan terhadap insan pers. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan DPP Persatuan Wartawan Aceh (PWA) di daerah itu memprotes setiap tindakan kekerasan terhadap wartawan. Karena baru-baru ini kerap sekali terjadi kekerasan terhadap insan pers, baik di Aceh seperti di Aceh Utara, Pidie, Aceh Tenggara, Aceh Timur maupun yang terjadi di Jakarta, Medan dan juga di daerah lainnya. Tindakan kekerasan seperti memukul, menculik, mengancam dan menghancurkan alat pemberitaan suatu tindakan yang tidak terkendalikan setahun terakhir ini. Kelompok yang melakukan mulai dari preman, aparat pemerintah, ormas, oknum TNI/Polri, hingga masyarakat. “Wartawan bukanlah suatu alat yang bisa dipakai saat diperlukan, tapi kalau tidak berkenan wartawan diperlakukan seenaknya. Hentikan kekerasan terhadap pelaku pers sekarag juga,” kata Zulfikar Syarif, koodinator
aksi. Menurut Zulfikar, Hari Pers Nasional ini milik semua orang, bukan milik sesuatu golongan atau kepentingan kelompok tertentu. Hendaknya HPN ini dilakukan oleh semua wartawan yang ada di daerah. Karena selama ini terkesan, HPN merupakan milik satu organisasi pers di Indonesia. Jubir Aksi M Agam Khalilullah membacakan empat sikap. Pertama, mendesak seluruh elemen di Aceh agar tidak melakukan kriminalisasi terha-
dap pers. Kedua, mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Selanjutnya ketiga, mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers setiap kasus yang berkaitan dengan tugas jurnalistik. Keempat, mengajak semua jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi untuk memperkuat solidaritas melawan setiap potensi ancaman kekerasan terhadap insan pers. (cmk)
Waspada/Mustafa Kamal
SEJUMLAH wartawan media cetak dan elektronik di Aceh Utara dan Lhokseumawe saat longmarch di Jalan Merdeka Lhokseumawe dalam rangka aksi di Hari Pers Nasional (HPN), Kamis (9/2)
dengan senjata tajam sejenis sangkur, karena mengira sengaja dirusak oleh orang lain. Belakangan, pegawai TU ini dipanggil ke Polsek,” kata sumber, kemarin. Kapolres Aceh Utara AKBP Farid BE melalui Kapolsek Langkahan Iptu M Jafaruddin membenarkan adanya kasus tersebut. “Tapi printernya tidak sampai rusak berat. Dari pegawai TU ini pula, kita ketahui ada pegawai lain yang juga membawa senjata tajam ke Puskesmas,” kata Kapolsek. Camat Langkahan Teuku Nadhirsyah juga membenarkan berbagai masalah di Puskesmas Langkahan dipicu konflik internal. (b19)
Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRK Bireuen Dikritik BIREUEN ( Waspada) : Indonesia (PDRI) Bireuen meBiaya perjalanan dinas 35 angngatakan, biaya perjalanan dinas gota DPRK Bireuen yang diusulanggota DPRK terlalu besar dan kan dalam RAPBK 2012 sebesar harus dapat dipertanggungjaRp1,5 miliar mendapat kritik. wabkan penggunaannya secara Sejumlah kalangan menilai transparan agar pengalokasian biaya perjalanan dinas 35 angdana itu tidak berpihak untuk gota dewan terlalu besar dan kepentingan rakyat. perlu dikurangi. “Alangkah baiknya jika seBiaya kunjungan kerja bagian anggaran perjalanan dinas Ketua dan anggota DPRK dalam anggota dewan dipangkas sendiri daerah sebesar Rp70 juta, kununtuk dialokasikan ke sektor pemjungan keluar daerah Rp1,478 bangunan lain demi kepentingan miliar, sehingga totalnya menrakyat,” papar Muazimah. jadi Rp1,5 miliar dan biaya lainKetua DPRK Bireuen Ridwan nya yaitu biaya reses anggota Muhammad mengatakan, biaya dewan 42 juta, biaya pertemuan RIDWAN MUHAMMAD dengan asosiasi (Adkasi, Asdeki, Ketua DPRK Bireuen perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRK tidak melanggar Lemhanas) Rp233,2 juta. Muazinah, dosen Unimus Peusangan yang aturan jika pengalokasiannya pada kunjungan juga Ketua Perempuan Demokrat Republik penting. (b12)
Ulah PKL, Kota Idi Masih Semraut IDI (Waspada): Meski penertiban terus dilakukan secara perlahan dan sesuai dengan permintaan, namun Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tetap berjejeran berdagang di sejumlah jalan utama. Akibatnya, Kota Idi yang notabenenya pusat ibu kota Pemkab Aceh Timur tampak semraut. Amatan Waspada, belasan titik di depan Ruko di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sultan Iskandar Muda masih tetap di tempat PKL. Ratarata, pedagang menjajakan makanan ringan dan buah-buahan musiman, seperti buah durian, rambutan, jeruk, pepaya dan salak serta buah-buahan lainnya. Akibat banyaknya PKL yang menempati dua ruas jalan itu membuat kemacetan jalan, lebih-lebih menjelang sore. Menurut pengakuan pemilik salah satu Ruko di Kota Idi, kedua ruas jalan itu sudah sering dilakukan penertiban oleh pihak Muspika Idi Rayeuk bersama personil Satpol-PP, namun PKL tetap bersikeras kembali ke lokasi itu, karena dinilai lebih laku dagangannya dibandingkan dengan lokasi yang sudah disediakan Pemkab setempat, yakni pedagang buah di jalan menuju Calok Geulima (tanah Bank Aceh). “Kita sangat sesalkan kondisi semrautnya Kota Idi dengan aksi-aksi PKL di Kota Idi.Dengan adanya PKL maka Kota Idi yang sudah mulai ditata rapi oleh Pemkab Aceh Timur kini kembali semak dan kotor. Ini akibat ulah dari PKL. Kita harap kesadaran dari PKL agar tidak berdagang di ruang badan jalan didalam perkotaan, sebab pemerintah sudah menyediakan tempat,” kata Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Timur Iskandar Usman kepada Waspada, Kamis (9/2).
Waspada/Muhammad H. Ishak
SALAH satu titik di jalan protokol Kota Idi, Kab. Aceh Timur, masih ditempati PKL. Padahal Pemkab setempat sudah berulangkali melakukan penertiban. Foto direkam, Senin (6/2). Dikatakan, apapun kebijakan dan keputusan pemerintah untuk PKL dinilai sangat objektif dan layak Camat Idi Rayeuk, Zulkhaidir , SH mengatakan, penertiban Kota Idi terus dilakukan pihaknya dengan berkoordinasi dengan personil Satpol PP. “Kita sudah sediakan tempat untuk para PKL, baik itu pedagang pakaian jadi ataupun pedagang buah. Jadi sekarang kita kembalikan kepada kesadaran masyarakat khusus pedagang Kota Idi dalam menjaga kerapian kota ini,” tandas Camat Zulkhaidir. (b24)
Cat Marka Jalan Di Sejumlah Ruas Jalan Langsa Terkelupas LANGSA (Waspada): Akibat kualitas jalan yang kurang bagus, marka jalan yang terbuat dengan cat warna putih pada sejumlah ruas jalan di Kota Langsa tidak bisa bertahan lama. Pada sejumlah titik, selain warnanya sudah memudar juga terlihat ada yang terklupas, padahal baru dikerjakan hanya beberapa bulan lalu. Kawasan yang marka jalannya sudah terkelupas itu antara lain di lintasan Syiah Kuala, persisnya pada persimpangan depan asrma perwira Polres Langsa dan beberapa titik lagi pada ruas jalan menuju simpang empat Remi. Padahal proyek pembuatan marka jalan baru dikerjakan pada pertengahan 2011 lalu, yang sumber dananya berasal dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 senilai Rp160 juta. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pemerintah Kota Langsa Razali A.Karim kepada wartawan, Selasa (7/2) mengatakan, marka jalan yang terkelupas itu tidak dapat dihindari karena pengerjaannya dilakukan saat lalulalang kendaraan. Selain itu, kualitas jalan di Kota Langsa masih kurang bagus, maka tidak bisa disamakan dengan jalan yang ada Kota Medan dan Jakarta, kata Razali seraya menjelaskan kualitas jalan itu sangat berpengaruh terhadap pembuatan marka jalan. Menurutnya, proyek marka jalan senilai Rp160 jutat selain dikerjakan di jalan Syiah Kuala juga dilaksanakan di jalan Sudirman dan jalan sebelah kiri serta kanan Pendopo Bupati Aceh Timur di Langsa. Dalam pengerjaan proyek,
Waspada/ Ibnu Sa’dan
INILAH sebagian marka jalan di ruas Jalan Syiah Kuala yang warnanya mulai memudar dan ada yang terkelupas, akibat pengerjaannya di saat lalu lalang kendaraan dan kualitas jalan yang kurang bagus. katanya, sudah diupayakan menggunakan bahan yang bagus, dan perusahaan pelaksananya CV Saudagar Aceh. Sementara rekanan pelaksananya, Tabrani, ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya mengakui bahwa pada sejumlah titik marka jalan Syiah Kuala memang ada yang terkelupas. Namun pihaknya berjanji akan memperbaikinya kembali karena proyek itu masih ada masa perawatan hingga tiga bulan ke depan. (b20)
Wakil Ketua MPR RI Perang Mulut Dengan Warga Lhokseumawe LHOKSEUMAWE (Waspada) : Kunjungan kerja anggota Tim I Komite IV DPD-RI ke Lhokseumawe di Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Selasa (7/2) malam diwarnai sedikit kericuhan. Ahmad Farhan Hamid, Ketua Tim danWakil MPR RI itu sempat terlibat perang mulut dengan seorang warga dalam suasana forum pertemuan. M Thaleb, pengurus Koperasi Gampong Pusong Lama, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe dalam kesempatan dialog itu antara pengurus koperasi dan pelaksana UKM dengan enam panelis, Wali Kota Munir Usman dan Ketua Tim Kunker Ahmad Farhan Hamid. M Thaleb telah diberikan kesempatan sekali pada sesi pertama tanya jawab. Pada sesi pertama pertanyaan yang diajukan walaupun itu
kepada DPD, tapi tidak mengarah pada tema pertemuan. Tema malam itu tentang koperasi dan UKM, malah M Thaleb menanyakan tentang pembangunan rel kereta api. Lalu pada sesi kedua M Thaleb mengacungkan tangan dan kembali menanyakan hal yang sama. Semua peserta dalam forum terlihat tegang dan kesal dengan tingkahnya. Karena pertanyaan diarahkan ke Farhan Hamid, Farhan menjawab. Farhan belum selesai menjawab, M Thaleb merasa tidak puas lalu ia memotongnya. Akhirnya Farhan berang dan marah kepada M Thaleb, alhasil tidak direspon lagi dengan cara mengalihkan ke pembicaraan ke masalah koperasi lagi. Wali Kota sebagai penanggungjawab meminta maaf atas kejadian itu. (cmk)