Sumatera Utara Kuasa Hukum Terdakwa Mantan Bendahara Dinkes Palas Menyerah Korupsi TPAPD Tapsel Kaget B4
WASPADA
Jumat 25 Februari 2011
Dituntut 4,5 Tahun Penjara
P.SIDIMPUAN (Waspada): Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan tahun 2004-2005. Telah menuntut terdakwa AT, mantan Pemegang Kas Daerah, dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Dalam tuntutan itu terdakwa juga didenda Rp 300 juta subsidair4bulankurungan.Mengganti kerugian negara sebesar Rp1.590.944.500, jika dalam satu bulan tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang. Jika tidak punya harta benda, diganti hukuman 3 tahun penjara. Menanggapituntutanitu,dalam nota pembelaan yang dibacakan pada sidang Rabu (23/2). Kuasa hukum terdakwa, Erfi J Samudera Dalimunthe , SH, Dipo Siregar SH, dan FerryY Dalimunthe, SH, mengaku kaget mendengarnya. Menurut mereka, tuntutan terlalu tinggi. Pasalnya, kerugian negara sebesar Rp1.590.944.500 itu telah dikembalikan terdakwa AT secara tunai dan diserahkan di depan persidangan kepada
Majelis Hakim untuk dititipkan kepada JPU guna dikembalikan ke Kas Daerah Pemkab Tapsel. Dalam analisis yuridisnya, pengacara dari Kantor Hukum Erpi J Samudera Dalumunthe, SH & rekan itu berpendapat, JPU telah keliru dalam menempatan hukum yang mendasar dalam surat tuntutannya. Menurut mereka, terdakwa tidak ada upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena telah mengembalikan kerugian negara Rp1.590. 944.500. Sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat lagi kerugian negara. Ketika mengembalikan uang negara itu, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Sementara salah satu dasar dibuatnya UU Tipikor adalah untukpenyelamatanuangnegara dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi. Pada perkara ini hal itu telah terpenuhi. “KamimohonMajelisHakim memberi keringanan hukum kepada terdakwa. Karena terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, mengembalikan uang negara dan tidak pernah
dihukum,” pinta kuasa hukum. Kemudian terdakwa masih muda dan punya tanggungan keluarga. Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan santun, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Menanggapinotapembelaan kuasa hukum terdakwa, JPUYudhaUtamaPutraSH,danSartono Siregar SH, menyatakan tetap pada tuntutannya. Karena menurutmereka,tidakadakesalahan penerapan hukum pada tuntutan. JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Padangsidimpuan,Yudha Utama Putra, mengatakan, terdakwa AT dituntut sesuai dakwaan.Yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) yuncto Pasal 18 UU No.31/ 1999sebagaimanadiubahdengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor yuncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Usai mendengar nota pembelaandantanggapanJPU.Majelis Hakim diketuai Efiyanto, SH, dengan anggota, Zulfadly, SH dan Tri S Saragih, SH, menunda sidang dan melanjutkannya pada Selasa (1/3) mendatang. (a27)
Terkait Sengketa Lahan Warga Gelar Aksi Kubur Diri SIMANGAMBAT (Waspada): Sejumlah ibu warga Desa Ujung Gading Julu, Kec. Simangambat, Kab. Padanglawas Utara, Rabu (23/2) melakukan aksi kubur diri di lahan perkebunan sawit mereka. Aksi itu dilakukan menyusul perusakan lahan warga yang dilakukan oknum mengatasnamakan PT Wonorejo Perdana. Aksi yang tergolong unik itu dilakoni ibu-ibu itu dengan menanam tubuh mereka ke dalam tanah hingga sebatas leher. Sementara sejumlah warga lainnya membersihkan kembali lahan mereka yang diratakan PT Wonorejo Perdana menggunakan dozer. Meski cuaca panas terik namun tak mengurangi antusias warga untuk melakukan aksi tersebut. Ester Nainggolan, 43, seorang warga yang turut dalam aksi itu kepada Waspada mengatakan, aksiitusebagaibentukperlawanan dan keputusasaan warga atas perlakuan PTWonorejo Perdana. Selama ini kata dia, warga sudah berupaya menghalangi aksi penggusuran itu, namun karena kalah dalam jumlah, warga berkali-kali mundur. Lolita br Napitupulu, 35,
wargalainnyayangjugaturutserta dalam aksi itu mengatakan, pihak perusahaan telah merusak tanaman sawit warga yang ratarata berusia lima tahun. Akibatnya, warga kehilangan mata pencaharian. “Mau makan apa anak kami. Bagaimana kami menyekolahkan anak. Kami di sini seperti dijajah,” katanya. Dikatakan, jika pihak perusahaan tak menarik pasukannya darikawasanitu,wargaakanterus melakukanaksitanamdiri.“Kalau perlu kami akan aksi tidur saat dozer beraksi biar kami dilindas, biar puas,” katanya. Sementara dikonfirmasi terpisah Parubahan Hasibuan Kepala Desa Ujung Gading Julu mengatakan, dia bersama warga telah melaporkan kasus sengketa lahan itu ke DPRD. Setelah itu DPRD Paluta menggelar Rapat DengarPendapat(RDP)pada2010 lalu. Karena pihak PT Wonorejo Perdana tak dapat menunjukkan bukti HGU dan kepemilikan tanahnya, DPRD kemudian merekomendasikan agar penggarapanyangdilakukanperusahaan dihentikan sementara (stanvas). Rekomendasi itu kemudian
ditindaklanjuti Bupati Paluta dengan dikeluarkannya SK No.593/4136/2010ditandatangani Wakil Bupati Paluta Riswan Hasibuan. Namun peringatan itu tak diindahkan perusahaan. Lalu pada 2011 Pemkab melalui wakil bupati kembali mengeluarkan surat penghentian aktifitas sementara yakni surat No. 170/ 0376/2011, namun tetap saja tak digubris perusahaan. “Sampai kini mereka terus menggarap,” katanya. Dijelaskan, saat ini sudah sekitar 5.000-an hektare lahan di lima desa di kecamatan itu berpindah ke pihak perusahaan. Khusus Desa Ujung Gading Julu lanjut dia, tak kurang dari 1.000an hektare sudah digarap perusahaan. “Mereka mainnya cepat, sejak 2008 sudah 5.000-an hektar lahan di daerah Simangambat dikuasai,” katanya. Menurutnya, saat ini masyarakat sedang mempersiapkan gugatan terkait sengketa tersebut. Karenanya kata dia, sebelum adanya putusan hukum tetap sebaiknya perusahaan tidak merusak lahan warganya. “Jangan main gusur begitu saja, masih ada proses hukum yang akan ditempuh,” katanya. (c18)
Puluhan Pasangan Diciduk Polres Kota P. Sidimpuan P.SIDIMPUAN (Waspada) : Puluhan pasangan laki-laki dan perempuan bukan pasangan suami istri diciduk anggota Polresta Kota Padangsidimpuan bersama personil Satpol PP, Rabu (23/2) pukul 23:00. Mereka diciduk dari lima hotel yang bebeda, di wilayah Padangsidimpuan Selatan, dan seputaran pasar buah yang tidak jauh dari Pos Polisi Kota.
Perempuan yang terjaring dalam razia itu masih rata-rata berumur belia, sebagian berusia setengah baya dan laki-laki yang sudah memiliki istri dan sanak keluarga yang sah, ditengarai sedang selingkuh di dalam hotel. Demikian diungkapkan Kasatpol PP Erwin H Harahap didampingi Kapolres Kota Padangsidimpuan AKBP Andi
Syahriful Taufik. ‘’Razia terhadap pasangan yang bukan suami istri itu akan teruskan dilaksanakan, sebagai upaya pemberantasan kemaksiatan di kota Padangsidimpuan, selain penginapan yang terindikasi tempat prostitusi dan kafekafe akan kami pantau terus perkembangannya’’, papar Harahap. (c13)
Periksa Jajanan Anak SD Di P. Sidimpuan P.SIDIMPUAN (Waspada): Pemko Padangsidimpuan dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap jajanan anakanakdisekitarlingkunganSekolah Dasar (SD). “Kemarin anak saya sakit perut dan diare usai minum air es berwarna merah yang dibelinya dari seorang pedagang di sekitar sekolah,” kata Rahmat Harahap, warga Kelurahan Siborang, Selasa (22/2). Menurutnya, pedagang keliling cukup banyak di sekitar sekolah anaknya yang berada di Jalan Masid Raya. Ada es, gorengan, bakso, mie, dan lainnya. Tidak diketahui apakah jajanan itu aman untuk dikonsumsi. “Hampir 3 tahun mengantar danmenjemputanaksaya,belum pernah melihat petugas Pemko melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap jajanan yang dijajakan itu,” ucapnya. Hal serupa dialami Tamsor Lubis, warga Sadabuan. Anaknya yangmasihdudukdibangkukelas 1 SD mengalami muntah-muntah usai memakan telur gulung goreng yang dibeli di dekat gerbang sekolah. “Anak saya baru kelas 1 SD, saat saya jemput dia sedang membeli telur gulung goreng yang diolesi saos. Tiba-tiba dia muntah di mobil, karena telur itu bauk. Saya kira telurnya sudah
mulai busuk,” katanya. Karena itu Rahmat danTamsor mengharap pemerintah daerah segera memeriksa dan meneliti semua jajanan yang dijual di sekitar sekolah. Sehingga diketahuimakanandanminumanmana yang aman dikonsumsi. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan H Khoiruddin Nasution menilai pemerintah daerah memang lemah dalam mengawasi jajanan anak-anak di sekitar lingkungan sekolah. “Anggaran pengawasan obat dan makanan itu ditampung dalam APBD. Harusnya Pemko melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, maupun BPOM, intens melakukan tugas pengawasan. Jangan setelah korban berjatuhan baru sibuk melakukan pemeriksaan,” katanya. Diharapkan, harusnya ini menjadiagendarutinpemerintah daerah minimal sekali tiga bulan. Sehingga pedagang terkontrol dan tahu bahan kimia apa yang boleh dicampur pada makanan dan minuman. “Kalau tidak diperiksa dan diteliti, bagaimana kita tahu zat pewarna, pengawet, dan campuran lain yang mereka campur ke makanandanminumanituaman diokonsumsi.Apalagipembelinya anak SD,” sebut Khoir. Selain itu kebersihan lingku-
ngan, wadah atau tempat makanan,dancaramemasakmakanan tersebut juga harus jadi perhatian serius. Paling utama lagi memeriksa masa berlaku makanan produksi pabrik yang diperjual belikan di sekitar lingkungan sekolah. “Saya pernah membaca tulisan tentang adanya zat perangsang otak anak-anak yang dicampurpadajajanan.Memang untuk tingkat kecerdasan anak, zat tersebut cukup membantu. Tapi pada saat usianya mencapai 40 tahun, otaknya mulai kropos dan berakibat pada stress dan stroke,” jelasnya. Sosialisasi Kadis Kesehatan Pemko Padangsidimpuan drg Hj Doria Hafni Lubis Mkes, mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada murid-murid SD tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Namun sosialisasi itu baru kepada anggota dokter kecil di setiap SD. Para dokter kecil inilah yang diharapkan untuk dapat mensosialisasikannya kembali kepada teman-temannya. “Ke depan, kita akan membuat imbauan berupa selebaran ke seluruh sekolah tentang makanan atau minuman yang harus dihindari, dan yang aman dan bersih untuk dikonsumsi,” ujarnya. (a27)
SIBUHUAN (Waspada): Mantan Bendahara Dinas Kesehatan dan Sosial Padanglawas Khoirul Asran Daulay tersangka kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi dana APBD tahun 2009 sebesar Rp.219. 473. 375 menyerahkan diri ke Kejari Padangsidimpuan Cabang Sibuhuan.
“Dia (Khoirul Asran Daulay) menyerahkan diri dengan kesadarran sendiritadipagisekira pukul 08:00,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Sibuhuan H.Ramlan Harahap, SH di acara peresmian Kec. Barumun Selatan di Desa Batang Bulu, Kamis (24/2). Kata Kacabjari, penyerahan
pria yang sebelumnya berprofesi guru langsung dia terima. Setelahdiinterogasi,tersangka mengaku bersembunyi secara berpindah-pindah di sekitar daerah Padanglawas, kemudian yang bersangkutan diantar ke Rutan Sibuhuan. “Selama ini menurut pengakuan tersangka, kondisi badan-
nya kurang sehat dan takut untuk menyerahkandiri,”ujarKacabjari. Pria asal Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun ini adalah salah satu buronan yang diburu dari 3 Februari 2010 lalu, dan ditetapkan menjadi tersangka sejak Kajari P.Sidimpuan mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan nomor print 01/
N.2.20.9/FD.1/02/2010. Dia menjadi tersangka saat memangku jabatan bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Padanglawas, dimana yang menjabat kepala dinasnya saat itu dr Taslim Hasan yang sekarang menjabat staf Ahli Bidang Sosial dan Kesehatan. (a34)