cmyk
14
kalianda region
JUMAT 4 DESEMBER 2009
Tribun Lampung
2011 PNPM MP dan Musrenbang akan Bergabung Musyawarah Pembangunan Desa
Cukup Sekali Digelar KALIANDA, TRIBUN - Satuan kerja perangkat daerah akan menggabungkan realisasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dengan program Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang). Penggabungan ini menurut rencana akan terlaksana pada 2011 mendatang. Sejauh ini realisasi antara PNPM dan Musrenbang di pedesaan berjalan masing-masing kendati keduanya mempunyai tujuan sama untuk membangun desa. Perbedaan dua program ini terletak pada sumber dana. Program dana PNPM bersumber dari pemerintah pusat. Adapun Musrenbag berasal dari APBD. Menurut penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) PNPM MP BPMD Pemkab Lamsel,
Drs Winarto, sinergi antara PNPM dan Musrenbang sangat diperlukan untuk saling mem-back up kekurangan antarkeduanya. Keuntungan lain dari penggabungan ini ialah kian efektifnya pembangunan desa. “Penggabungan keduanya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. Baik dana PNPM maupun Musrenbang akan turun pada awal tahun,” kata Winarto, Rabu (2/ 12). Penggabungan ini dilaksanakan pada 2011 diakibatkan tahun 2010 merupakan tahun yang berat. Menurut Winarto, tahun 2010 akan akan digunakan untuk meneruskan pekerjaan yang belum terealisasi pada tahun ini. Di samping itu, tahun depan juga akan berisi pelaksanaan pembangunan dan waktu untuk
Baru Dikucurkan Rp 1,8 Miliar PEMKAB Lamsel baru mengucurkan dana Rp 1,8 miliar sebagai dana pendamping PNPM MP 2009. Jika sampai 15 Desember mendatang seluruh danan belum juga cair, maka sisa dana PNPM sebesar 40 persen akan dihentikan pemerintah pusat. Selama ini baru Kecamatan Natar, Sidomulyo, dan Katibung yang mendapatkan dana pendamping PNPM. Fasilitator Teknik PNPM MP Kabupaten (Fastekab) Lamsel Nasrullah mengatakan, besaran dana pendamping program PNPM MP 2009 per kecamatan mencapai 20 persen atau Rp 1,8 miliar dari total dana PNPM MP sebesar Rp 8,2 miliar. Tiap kecamatan diperkirakan mendapat Rp 600 juta. Agar berjalan lancar sejauh ini pihaknya intensif berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Pemkab Lamsel. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat pemkab bisa mencairkan dana pendamping untuk 12 kecamatan,” kata Winarno. Di Lamsel terdapat 15 kecamatan yang mendapatkan dana PNPM MP. Hanya Candipuro dan Ketapang yang tidak kebagian dana PNPM MP. (tri)
mengonsep sinergi antara PNPM dan Musrenbang. Penggabungan dua program itu mulai diperkenalkan BPMD pada kegiatan Semiloka di aula PKK Lampung Selatan, baru-baru ini. Hadir dalam Semiloka itu utusan dari dinas terkait sebagai elemen Musrenbang. Kegiatan itu membahas kebijakan umum PNPM MP dan kegiatan pembangunan partisipatif, alur perencanaan dan prioritas pembangunan, strategi pengintegrasian pembangunan PNPM MP, dan Musrenbang. Winarto menjamin sinergi antarkeduanya tidak akan tumpang tindih dan saling melengkapi. Dampak positif lainnya akan timbul satu konsep pembangunan di tingkat bawah. “Musyawarah di desa untuk pembangunan cukup satu kali digelar, berbeda dengan sekarang yang harus rapat berkali kali,” urainya.(tri)
Efektivitas SKPD akan menggabungkan realisasi dana PNPM MP dengan Musrenbang pada 2011 mendatang Sejauh ini realisasi antara
PNPM dan Musrenbang di pedesaan berjalan masingmasing kendati keduanya mempunyai tujuan sama untuk membangun desa Dampak positif lainnya akan timbul satu konsep pembangunan di tingkat bawah Musyawarah di desa untuk
pembangunan cukup satu kali digelar, berbeda dengan sekarang yang harus rapat berkali-kali
Disosnakertrans Beri Bantuan Alat Masak Antisipasi Bencana Alam KALIANDA, TRIBUN - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lampung Selatan menyerahkan bantuan berupa peralatan masak untuk pengadaan dapur umum. Pengadaan dapur umum dinilai sangat perlu sebagai bagian antisipasi datangnya bencana alam. Kadis Dissosnakertrans Lamsel Aksa Jamili mengatakan, bantuan ini diberikan kepada 17 kecamatan dan untuk sementara tiap kecamatan rata-rata 500 peralatan memasak. “Bantuan akan bertambah secara bersamaan jika kecamatan benar-benar
dilanda bencana,” kata Aksa Jamili, Rabu (2/12). Bantuan berupa piring, gelas, panci, wajan, dandang, tikar, dan seragam SD. Aksa menilai pengadaan dapur umum di lokasi bencana menjadi unsur terpenting, terutama bagi kecamatan yang menjadi langganan banjir, seperti Sragi dan Palas. Disosnakertrans juga telah mempersiapkan bantuan lainnya, seperti 100 ton beras, 100 tenda dengan kapasitas masing-masing 200 orang, satu perahu karet, dan dua perahu motor.”Saya yakin bantuan ini cukup untuk bantuan pertama. Nantinya akan ada bantuan
tambahan jika bencana tersebut benar-benar besar,” ujar Aksa. Selain bantuan peralatan, Disosnakertrans juga menyiapkan 27 personel Taruna Siaga Bencana, satu tenaga kesejahteraan sosial di tiap kecamatan, dan 10 pekerja sosial masyarakat (PSM). Aksa menambahkan, Dissosnakertrans juga menyiapkan lampu-lampu dan satu generator listrik sebagai langkah antisipasi bencana. “Untuk musim hujan Desember hingga Maret yang bisa mengakibatkan banjir, kami siap mengantisipasinya,” tegasnya. (tri)
TRIBUN LAMPUN/FERIKA OKWA ROMATO
BERSIKAP REALISTIS - DPRD bersama Bupati Lamsel menggelar rapat paripurna pembahasanRAPBD 2010, Kamis (3/12). Dalam rapat itu sebagian fraksi meminta pemkab bersikap realistis dalam menempatkan pendapatan dengan belanja daerah untuk menghindari defisit anggaran.
DAU Dominasi Penerimaan Lamsel Pembahasan RAPBD 2010 Target Pemkab 2010
Penerimaan pemkab 2010 mencapai Rp 700, 894 miliar Bersumber dari pos penerimaan PAD Rp 28,98 miliar, pos dana perimbangan Rp 631,320 miliar, dan lain lain pendapatan sah Rp 40,58 miliar Penerimaan didominasi oleh dana perimbangan, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp 505, 873 miliar, meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 444,677 miliar Anggaran belanja dialokasikan Rp 675, 932 miliar Terbagi menjadi belanja tidak langsung Rp 550,450 miliar dan belanja langsung Rp 125,481 miliar
Sinaga Ragu Udang Terkena Virus Mio Dukung Lampung Lumbung Udang Nasional KALIANDA,TRIBUN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Selatan mencurigai serangan virus mio kepada benih udang sepenuhnya tidak benar . Kadis DKP Ir Mansyur Sinaga MM menyatakan, terdapat kejanggalan jika benih udang asal Lamsel terserang virus mio. “Itu virus mio sungguhan atau miomioan. Sebab selama ini induk udang yang didatangkan dari Bali tidak ada masalah. Kami tidak percaya jika virus mio menyerang benih udang di tempat pembibitan di sini,” katanya, Kamis (3/ 12). Kendati begitu Sinaga mencurigai virus mio masuk dari makanan yang diberikan. “Memang pakannya bagus, tapi dalam unsur pakan itu ada kandungan penyedap makanan. Nah mungkin saja dari sana asal muasal virus.Kami akan mengujinya di laboratorium,” tegas Sinaga. Ia pun menjelaskan jika air tempat hidupnya benih udang dapat menjadi penyebab. “Semestinya air laut yang digunakan tidak langsung dimasukkan ke kolam atau tambak. Endapkan dulu selama dua hari. Tindakan ini jarang dilakukan petambak. Untuk hal ini kami akan turun lapangan guna menyelidikinya,” kata Sinaga. Sinaga menambahkan, virus mio memang mematikan. Serangan pertama virus ini biasanya menyerang lender di tubuh udang dan selanjutnya menyerang kulit atau tulang udang. Jika sampai pada tahap ini, bisa dipastikan udang akan mati.
Tentang target Lamsel sebagai lumbung udang, Sinaga mengatakan program itu bisa saja direalisasikan. “Kalau targetnya seperti itu, setiap kolam tambak akan disebar dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Misalkan dulu menyebar 100 ribu bibit, maka sekarang 200 ribu bibit. Jika ingin menuju itu, pengoperasionalan kincir air pun harus ditambah seiring bertambahnya pasokan listrik,” katanya. Sejauh ini, menurut Sinaga, Lamsel memang menjadi lumbung udang untuk skala me-
nengah ke bawah. “Di Lamsel tambak mayoritas dikelola masyarakat. Tidak seperti daerah lainnya yang dikelola sejenis PT,” urainya. Sinaga berharap jika Lampung ditargetkan menjadi lubung udang nasional, setidaknya memerlukan bantuan dana dari pusat untuk pengembangan budidaya udang. “Saya percaya dengan pencanangan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Tapi alangkah baiknya ada dana pusat yang diturunkan untuk mendukung program tersebut,” ujarnya. (tri)
cmyk
KALIANDA, TRIBUN - Defisit anggaran Lampung Selatan tahun 2010 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 35 miliar dibandingkan defisit tahun ini yang mencapai Rp 59 miliar. Dengan demikian total defisit pada 2010 diperkirakan menjadi Rp 24 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati Lamsel Wendy Melfa pada rapat paripurna pembahasan RAPBD Lamsel 2010, di ruang utama DPRD, Kamis (3/12). Dia menjelaskan, penurunan defisit didasarkan pada estimasi pembiayaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2010. Untuk menekan angka defisit Rp 59 miliar memerlukan estimasi penerimaan pembiayaan sekitar Rp 5, 12 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan APBD 2010 sebesar Rp 30 miliar. Langkah ini setidaknya mampu menekan angka defisit menjadi Rp 24 miliar dibandingkan defisit tahun 2009 yang mencapai Rp 59 miliar. “Saya harap kita mampu mengatasi defisit. Bukan hanya menekan angka defisit, namun juga mampu membuat anggaran menjadi surplus di tahun berikutnya,” ujarnya. Skala prioritas untuk menanggulangi defisit menjadi tanggung jawab pemkab dan DPRD. Paripurna DPRD pembahasan RAPBD TA 2010 setidaknya dapat menentukan arah Lamsel ke depan. Adapun langkah yang diambil ialah membiayai programprogram prioritas baik belanja langsung maupun tidak langsung, seperti bidang pendidikan, pekerjaan umum, dan kesehatan.
“Untuk mencapainya perlu kerjasama eksekutif dan legislatif,” ujar Wendy. Wendy menambahkan, target penerimaan Pemkab Lamsel tahun 2010 mencapai Rp 700, 894 miliar. Jumlah itu bersumber dari pos penerimaan PAD sebesar Rp 28,98 miliar, pos dana perimbangan sebesar Rp 631,320 miliar dan lain lain pendapatan sah sebesar Rp 40,58 miliar. Dilihat dari perkembangan struktur penerimaan, penerimaan didominasi oleh dana perimbangan, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp
505, 873 miliar, meningkat dari tahun 2009 yang hanya sebesar Rp 444,677 miliar. Dalam rangka memantapkan subtansi program prioritas, kata dia, dialokasikan anggaran belanja sejumlah Rp 675, 932 miliar. Anggaran itu terbagi menjadi belanja tidak langsung Rp 550,450 miliar dan belanja langsung Rp 125,481 miliar. Alokasi belanja sebesar itu untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai perundangan dengan mempertimbangkan renstra, arah dan kebijakan umum, starategi dan prioritas anggaran APBD 2010. (fer)
Perhatikan Nasib Guru Honor TUJUH fraksi di DPRD Lamsel secara umum menyampaikan persoalan seputar penanggulangan defisit anggaran, kesehatan masyarakat, penyelesaian kewajiban pemerintah terhadap rekanan, dan perbaikan infrasturktur. Anggota F PDIP Hifni dalam pandangan umumnya menyarankan agar pemkab lebih memprioritaskan penyelesaian proyek fisik, inventarisasi, dan evaluasi izin yang telah dikeluarkan guna peningkatan PAD. Pemkab juga dituntut menyelesaikan kewajiban atas mandeknya pembayaran dana pemeliharaan (retensi) kepada para rekanan. “Kita harap pada 2010 mendatang dana retensi rekanan bisa terealisasi. Itu kewajiban pemkab untuk meminimalisasi berkembangnya isu di luar,” ungkapnya. Raden Insmail dari F Demokrat berharap agar dana pendamping PNPM dapat secepatnya digelontorkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pemkab juga dapat memperhatikan peningkatan SDM di RSUD Kalianda. Sementara, Hamdani dari FPAN meminta pemkab untuk memperhatikan nasib insentif para guru honor murni dan mengangkatnya menjadi PNS. Adapun dalam pengajuan RAPBD pemkab juga harus bersikap realistis dalam menempatkan pendapatan dengan belanja daerah untuk menghindari defisit anggaran. Selain persoalan itu, dewan juga menyoroti perbaikan infrastruktur desa dan kecamatan, menggali potensi pertanian, peningkatan PAD, pelayanan masyarakat seperti KTP, dan pencegahan demam berdarah (fer) di daerah yang memiliki potensi DBD.(fer)