TANJUNGPINANG POS SENIN 6 MEI 2013
3
Gaji PTT Hanya Rp2 Juta per Bulan
PNS Pemprov Terima 4 Tunjangan TAUFIK, Tanjungpinang ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, HM Sadar mengungkapkan, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang mutlak dibayar dari APBN. Selaian gaji ada empat macam tunjangan yang diberikan kepada PNS yang sumber dananya dari APBD. Tunjangan itu, yakni, tunjangan kinerja, tunjangan anak dan istri, tunjangan jabatan dan tunjangan prestasi kerja. Jumlahnya pun sesuai golongan kepangkatan, yakni untuk kelompok Golongan III A gaji pokoknya, sekitar Rp1,8 per bulan. Sedangkan penambahan dari empat tunjangan itu, para PNS golongan IIIA bisa mengantongi sampai Rp8 juta per bulan. “Saya coba akan memaparkan sejumlah fakta dan tidak mau berpihak kepada siapapun, terkait dengan pendapatan pegawai di
Tim Gabungan Kawal Suplai BBM ANAMBAS - Akibat kerap terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), membuat tim gabungan harus mengawal penyalurannya ke beberapa agen di daerah ini. Tim tersebut terdiri dari Satpol PP, Polri dan TNI. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabag Perekonomian Setdakab Anambas Eka Saputra kepada wartawan, Sabtu(4/5). Ditambahkannya, pengawalan yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari sengaja dilakukan guna mencegah adanya dugaan kebocoran dan penimbunan yang kerap terjadi. Menurutnya, setidaknya ada 4 titik pengawalan BBM itu. Seperti di kawasan pelabuhan Tanjung, Pelantar Pemda, Kampung Baru dan Jalan SP. “Tindakan ini lebih kepada pencegahan saja, mengingat setiap kali terjadi penyaluran BBM dalam beberapa hari ke depan, Anambas selalu mengalami kekurangan stok BBM yang pada akhirnya terjadi kelangkaan BBM jenis Premium,” kata Eka. Untuk berapa banyak kouta BBM jenis premium yang masuk ke dalam minggu ini, Eka mengatakan kawasan Tarempa saja ada sekitar 7-10 ton, yang dibagi ke beberapa agen. “Untuk Hari ini (Sabtu, red) jumlahnya baru segitu, namun pada Senin mendatang akan ada lagi. Dan tentunya akan dikawal juga,” tutupnya. Sebagaimana diketahui, kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium kerap sekali terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Meski suplai BBM jenis tersebut terbilang rutin dan tepat waktu. (ron)
lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Kebetulan komisi kami yang paham dan tahu persis anggaran pendapatan pegawai pemprov itu,” ucapnya kepada Tanjungpinang Pos, Ahad (5/5) kemarin. Informasi yang diperoleh koran ini, khusus untuk tunjangan kinerja hanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu saja yang menerimanya. Termasuk sejumlah biro tertentu. Sedangkan umumnya SKPD lainnya tidak menerima tunjangan tersebut. Karena jumlah tunjangan yang sangat besar, tunjangan kinerja ini menjadi isu hangat antara sesama PNS. Sekaligus menimbulkan kecemburuan yang berakibat minimnya motivasi kerja. “Contoh kelompok kedua yakni, golongan III B. Mereka menerima gaji pokok sekitar Rp2,5 juta, dan jika ditambah dengan empat tunjangan tadi, pendapatan mereka berkisar ant-
ara Rp 9-11 juta per bulannya,” sebut politisi PKS ini detil. Dan, contoh fakta berikutnya, sambung Sadar yaitu para PNS Pemprov Kepri golongan IV A. Para pegawai yang rata-rata yang sudah memegang jabatan ini menerima gaji pokok Rp4,5 juta setiap bulan. Ditambah tunjangannya sekitar Rp 13-15 juta. Jika ditotalkan, para PNS golongan ini bisa membawa pulang hampir Rp20 juta bersih setiap bulannya. “Itu data di kalangan PNS,” tambahnya. Sedangkan pendapatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Harian Lepas (THL) berijazah sarjana menerima gaji dari APBD sekitar Rp1,9 juta per bulan tanpa embel-embel apapun, termasuk tunjangan dan pendapatan dari perjalanan dinas. Sedangkan PTT atau THL lulusan SMA menerima gaji Rp1,6 juta dan yang tamatan SMP menerima upah Rp1,2 juta per bulan.
“Dari data pendapatan yang bersumber dari APBD Kepri itu, silahkan dihitung. Siapa sebenarnya yang menjadi beban APBD. Dan jangan lupa, angka itu dikalikan 12 bulan dikali lagi jumlah pegawai keseluruhan. Kebetulan dalam data yang sering dipaparkan BKD di koran, total pegawai Pemprov Kepri saat ini sekitar 3.000 orang,’’ imbuhnya. Ditambahkannya, sekitar 2 ribu menyandang status PNS dan yang sisanya PTT atau THL. ‘’Jadi sekarang bisa dilihat secara gamblang, kepada pegawai mana APBD ini menjadi beban. PNS kah? Atau PTT?” ujar Sadar sembari meminta kepada semua pihak agar bersikap arif dan bijaksana dalam menilai masalah ini. Menurut Sadar, persoalan lainnya yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan Pemprov Kepri adalah penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Tugas ini
harus sesegera mungkin diselesaikan. Mengingat dengan cara inilah perekrutan pegawai negeri bisa transparan, akuntabel dan profesional. Sebab selama ini, metode penerimaan pegawai masih kurang transparan sehingga yang diterima juga tidak terlepas dari metode titip menitip. “Saya hanya menyarankan, apabila Pemprov Kepri kesulitan menyusun Anjab dan ABK. Sebaiknya pemerintah meniru cara Pemkab Anambas yang menggunakan tenaga ahli dari Kemenpan RB. Kalau lebih mau hemat dan efisiensi lagi, coba datangkan para ahli dari Kemenpan itu untuk melatih dan memberi bimbingan teknis ke pegawai pemprov yang ditunjuk masing-masing SKPD. Saya yakin, cara ini akan sangat menguntungkan pemprov, baik dari segi ilmu yang didapat dan ke depan pemerintah bisa lebih mahir dalam menyusun anjab dan ABK,” tutupnya. ***