epaper tabloid sensor

1 EDISIMingguan 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011 Tabloid Berita

EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Fabruari 2011

http://www.tabloidsensor.co.cc

Ketika Putera Presiden Bersaksi BPOM, Menkes, dan IPB Langgar Hukum

Jaksa Nakal Berulah Lagi

Rp.4.000 (Luar Kota Rp 5.000)

2

BERANDA EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Semuanya Telah Berubah

TUTUP KEPALA Mesir Kembali Lagi Jumat malam, 11 Februari 2011, menjadi hari yang bersejarah bagi rakyat Mesir. Berbagai ekspresi suka cita mereka ungkapkan. Malam itu, orang-orang berdansa, meniup terompet, dan banyak yang mengibar-ngibarkan bendera nasional Mesir. Tak cuma itu, pelukan, air mata, dan teriakan kebahagiaan membahana dari seluruh penjuru negeri yang kaya peninggalan sejarah ini.

Bahkan kebahagiaan juga terlihat di kantor televisi nasional dan istana presiden. Dua tempat yang selama ini membela kepentingan pemerintah. Ungkapan “Allah Akbar� bergema dimana-mana. Mereka juga berlomba menyatakan diri sebagai orang Mesir dan bangga sebagai orang Mesir.

Rakyat Mesir patut berbahagia, sebab tuntutan mereka terhadap Hosni Mubarak untuk melepaskan jabatan presiden berhasil pada hari ke-18. Kenyataan ini terungkap dari pengumumam yang disampaikan Wakil Presiden Mesir, Omar Sulaiman.

Perjuangan rakyat Mesir untuk menumbangkan rezim otoriter Mubarak, yang berkuasa selama 30 tahun, bukan tanpa korban. Tercatat, sudah lebih dari 200 orang tewas selama mereka melakukan aksi menuntut mundur Mubarak.

Selain itu, ratusan orang ditahan oleh aparat keamanan pro Mubarak. Sedihnya, Mubarak membiarkan rakyat Mesir diadu domba. Aksi tandingan pun terjadi hingga jatuh korban.

Dunia juga melihat segerombolan penunggang unta dan kuda yang dengan angkuhnya sengaja menabrakan diri ke ribuan rakyat Mesir yang sedang berdemonstrasi. Selain itu, terlihat juga sebuah kendaraan berkecepatan tinggi melintas di tengah kerumunan massa. Peristiwa itu seolah melupakan sejarah panjang peradaban Mesir memberikan sumbangan yang besar dunia.

Kini, rakyat Mesir telah kembali lagi menjadi warga dunia yang bebas dari pemimpin otoriter. Sebagai bangsa yang menghargai persaudaraan, patutlah kita menjadi bangsa yang pertama mengakui keberhasilan perjuangan rakyat Mesir itu. Pengakuan ini sebagai gol balasan setelah Mesir lebih dulu menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. @

FAHMI MENGUNGKAP ADANG MENANTANG Mantan Menteri Perindustrian dan mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) berseteru tentang kondisi Nunun Nurbaeti, saksi dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.

PembAca budiman, pertama-tama kami mohon maaf. Kami berharap dimaklumi dan masih mendapatkan kesempatan untuk membangun media yang terpercaya. Kini, kami kembali menerbitkan edisi 252 dengan segala upaya namun tetap dengan konsep sebagai tabloid berita mingguan.

Pada kesempatan ini, patutlah kita merenungi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Pers Nasional 2011 di

Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/11), yang mengajak insan pers untuk memahami hakikat kekuasaan.

Presiden mengatakan, kekuasaan itu cenderung bisa saja membuat orang melakukan penyimpangan. Manakala kekuasaan itu amat absurd, maka penyimpangannya absurd pula.

Memang, sekarang hampir semuanya telah berubah. Presiden dan pemerintah bukan satu-satunya pemegang kekuasaan, tapi telah

RAGAM berkembang. Saat ini, pemegang kekuasaan itu banyak, ada di parlemen, LSM, pemda, pers, dan banyak lagi yang lainnya.

Terdorong oleh pernyataan Presiden itu, kami berkomitmen untuk membangun media yang berkualitas, professional dan berdampak luas. Kami juga memahami bahwa perusahaan media hampir pasti akan bangkrut jika tidak punya wartawan yang berkualitas dan kompeten pada bidangnya. Seperti halnya restoran, dapat dipastikan akan gulung tikar, kalau juru masaknya tidak mampu memasak. Dengan kata lain, jika media tidak menyajikan menu berita yang berkualitas dan tidak memenuhi kriteria layak berita , maka akan mengancam kelangsungan hidup media tersebut.

Pembaca, kami menyadari bahwa ancaman kemerdekaan pers dapat datang dari pers sendiri. Yakni ketika kemerdekaan pers diperlakukan seakan-akan sebagai hak atau keistimewaan tanpa harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Suatu kemerdekaan atau kebebasan tanpa tanggung jawab dan disiplin dapat bermuara pada anarki yang bahkan akan meredupkan atau merampas kemerdekaan atau kebebasan itu sendiri. Salam!

INDEKS Ketika Putera Presiden Bersaksi

Hal 06

Kedua kubu antara terdakwa dan saksi pelapor tampaknya sama-sama membawa massa. Jumlah aparat juga melimpah.

Terdakwa Narkotika Divonis Bebas

Hal 10

Wakil Walikota Bekasi: Hal Proyek Rp50 Juta Dikelola BKM

14

Solusi Atasi Banjir tak Efektif

Hal 16

Diduga KKN, Periksa Mantan Bupati & Kontraktor

Hal 22

Kasus Hukum Olah Raga Pendidikan Nasional

06 10 13 15 16

PENERBIT : CV. TABLOID SENSOR Akta Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, SH Nomor 31 Tanggal 12 Januari 2009 SIUP : Nomor 3.201/1.824.51 Komisaris Utama : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH Pimpinan Umum : Johny Sulu Pimpinan Redaksi : Mas Yoyok BP Redaktur Pelaksana : Ary Hidayat Redaktur : Mumu Najmudin, Simon Leo Siahaan, Sofyan Hadi, Naba Silitonga Lawyer : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH, Syahrir Siregar SH, Christian P. Tambunan SH, Jimmy Pangau SH Staf Redaksi : Elfaber Hutapea, Mahadir Ramadhon, Jemmy Holderman, John Effendi, Freddy Tuela, Heri Susanto, Jhony Marlen Siahaan, Soebardjo S. Muljono, Indra Sukma, Delwandra Gani, Rahmat, Ahmad Hariri, Sanjaya H. Siahaan, Armenius Barus, Vanlif Tompinit, Murtirina SH, Jerry Pati, Effendi Siahaan, Kusmana Eka, Tommy Albertus Manajer Keuangan : Edward Pangau Administrasi: Michael Sirkulasi Jimmy Maukar, Agus Ma’mur, Asep Awaludin PERWAKILAN/BIRO: Jawa Barat : Borman Timbert Tobing, Sonny Partomuan N., Endang Rukmana, Ida Farida Bekasi: Deddy Suryadi, H. Hambali, Donny Pakpahan, M. Nur Bogor : H. Lazuardi A Depok : Joko Warihnyo, Juni Amir Sukabumi : Jaya T, Bobie PN, Irwan D Indramayu: Duliman, Sony S, Imam Santo, Eka Ferdiana Cirebon : Tri Van Royen BA, Sutawijaya, Mukhamad Maedi ST Karawang : Asgan Abdulgani Tasikmalaya : H.Madjid. RW, Sabihin, Ade Ridwan BANTEN : Amal Jamaludin, Bumi Sunyoto Tangsel: Endang Bidawati Serang : Nuraeni Semarang: Tulus Supangkat, Hardjanto MS Kedu/Banyumas : Tri Winarto, Miftahulalim, Ridwan Abdul Wahab Wonosobo: Dwi Kusmanahadi RW Temanggung : Teguh Lima Sudarlin Sidoarjo : Wachid Yulianto Pekalongan : hadi sulistiyono Tegal: R. Arnest ST, Ernawati, Dyah Setyawati Pontianak: Syafri Murni, Budi Gautama Pekanbaru : A Z Akbar Luis (Koordinator),Tedy Makmur, Didi Rinaldo, Elfiadi Medan: Drs. Sabam Silitonga, Ir. Parlindungan Nainggolan, Ir. David Malau Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Pegangsaan Barat No 32 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telepon. 021 31931366, 3154587, 70642551 Fax. 021 3154586 Email : redaksi_sensor@yahoo.co.id No. Rekening Bank Mandiri KCP Cik Ditiro I No. 1220005252534 a/n CV. Tabloid Sensor Harga Iklan : Display: Hitam Putih/BW:Rp 5.000,-mmk, Warna/FC:Rp.7.000,-mmk,Duka Cita/keluarga:Rp.4.000,-/mmk, iklan Baris : Rp.10.000,-/baris (min 5 baris maks 10 baris).

Wartawan Tabloid SENSOR dibekali Surat Tugas atau Kartu Pers serta namanya tertera dalam box redaksi. Diluar nama yang tertera diatas bukan menjadi tanggungjawab redaksi.

3

FORUM EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Shomad usai dilantik menjadi walikota dan wakil walikota Depok periode 2011-2016 oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Gedung DPRD Depok, Rabu (26/01/2011).

LAPORAN UTAMA

4

EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

FAHMI MENGUNGKAP ADANG MENANTANG

Mantan Menteri Perindustrian dan mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) berseteru tentang kondisi Nunun Nurbaeti, saksi dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI.

S

empat tenggelam sekian lama, kini nama Nunun Nurbaeti kembali mencuat. Ini kali lebih seram, karena sebagian kalangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan Nunun sebagai penyandang dana untuk menyuap anggota DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda S. Gultom.

Sebelumnya, KPK tidak berhasil menghadirkannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor karena terbentur dengan surat dokter yang menyatakan kesehatan Nunun tidak lebih baik pascastroke, 25 Juli 2009.

Dokter mengatakan Nunun mengalami sakit lupa berat

(forgetfullness) sehingga sulit untuk dimintai keterangan.

Padahal, Nunun disebutsebut sebagai pihak yang memerintahkan anak buahnya, Ahmad Hakim Safari alias Ari Malang Judo, untuk memberikan 480 lembar cek perjalanan senilai Rp 24 miliar kepada anggota DPR. Kini, selain 4 politisi telah dijatuhi vonis, sebanyak 26 politisi yang pernah menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 akan menyusul menjadi terdakwa.

Sementara itu, mantan menteri perindustrian Fahmi Idris, pekan lalu, mengungkapkan bukti baru.

Berbekal gambar paspor atas nama Nunun yang disimpan dalam telepon genggamnya, Fahmi menegaskan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun

itu dalam keadaan sehat. “Ini dapat dari teman saya, saya khawatir Nunun akan ganti nama. Imigrasi harus waspada dan berkoordinasi dengan imigrasi Thailand. Dari sini sudah ketahuan bahwa Nunun bermaksud menghindar,” kata Fahmi.

Foto pertama terlihat halaman pertama paspor yang menunjukan data pemilik paspor, Nunun Nurbaeti, lengkap dengan foto yang ada di sebelah kiri atas halaman paspor.

Sementara paspor tersebut memiliki massa kadaluarsa 11 November 2014. Sedangkan foto kedua terlihat cap kedatangan dan keberangkatan imigrasi.

Tertera cap kedatangan di Bangkok 16 Mei 2010 serta 14 Juni 2010. Selain itu, tanggal

23 Februari 2010 dan 6 Mei 2010 tertera pula cap kedatangan di Singapura.

Menurut Fahmi, rekannya juga menginformasikan sempat bertemu Nunun di suatu ruang publik di Bangkok. “Malah, rekan saya yang lain mengatakan Nunun hanya stress saja dan bukan berarti hilang ingatan. Itu keterangan seorang ahli syaraf top. Kebetulan itu teman saya,”

tandas Fahmi.

Merasa tidak punya masalah dengan mantan menteri perindustrian, sontak Adang Daradjatun menantang Fahmi Idris untuk membuktikannya. ‘’Sekarang kalau Fahmi punya bukti, silakan serahkan ke KPK. Kita bersyukur kalau beliau bisa memberi tambahan alat bukti.

Kondisi ibu masih sakit. Saya menginginkan kesehatan dan perawatan ibu dengan baik,” ujar suami Nunun itu.

Adang juga menegaskan bahwa istrinya tidak terlibat dalam kasus cek pelawat yang telah menjerat sejumlah politisi dari berbagai partai politik tersebut. ‘’Sekarang kembali ke status hukum, kan pada saat empat orang sudah terhukum (mantan anggota Komisi XI), istri saya tidak hadir tidak apa-apa,’’ katanya.

Menurutnya, kasus ini berhenti di Ari Malangjudo.

Yang disebut para penerima yang telah divonis sebagai kurier Nunun Nurbaeti. “Di pengadilan,

pemberinya jelas Ari Malangjudo.

Kita bicara hukum, tolong dibuktikan Nunun menyuruh memerintahkan Ari Malangjudo.

Kenapa kok selalu ibu Nunun saja dibilang (saksi) kunci,” tegasnya.

Adang menjelaskan, saat ini pihaknya belum bisa mendatangkan Nunun, dengan alasan kondisinya belum stabil.

“Kalau sudah stabil, silakan,” ujarnya.

Pengacara Nunun Nurbaeti, Ina Rahman, juga menantang Fahmi untuk membeberkan bukti bahwa Nunun sehat. “Kami tidak mau menyentuh ranah politik. Kita tidak tahu maksud Pak Fahmi dengan pancinganpancingan (pernyataan) seperti itu. Diluar benar atau tidaknya Bu Nunun ada di Thailand atau Singapura,” kata Ina. Ina menambahkan, siapa saja boleh beropini. Namun, kalau punya bukti silakan lapor ke KPK. “Kita minta kalau punya bukti Ibu Nunun sehat, silahkan bilang ke KPK jangan ke media,” ujarnya.

7Second Opinion Bak ditantang untuk membuktikan kebenaran keterangan mantan menteri itu, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengaku akan mendalami semua informasi terkait keberadaan Nunun. “Akan kita dalami dan tentunya akan jadi perhatian,” katanya seraya menambahkan selama ini KPK belum mengetahui persis keberadaan Nunun. “Itu informasi yang penting.”

Wakil Ketua KPK M Jasin menambahkan, KPK akan melakukan second opinion dan memanggil dokter pribadi Nunun untuk kepentingan penyidikan.

“Keterangan dokter pribadi Nunun, Andreas Harry, juga sangat penting untuk keterangan tambahan. Apalagi, kesehatan sangat dinamis, kondisi Nunun bisa naik turun,” katanya.

Sedangkan pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai Adang Daradjatun tidak jujur s o a l k e t e rlibatan istrinya.

Sikap Adang Darajatun, seolah menyembunyikan keberadaan Nunun sebagai saksi kunci dugaan suap cek perjalanan itu.

“Kalau saya jadi Adang, sejak tahu istrinya terlibat, paling kurang diduga baru terlibat, dan sudah ada yang dihukum menyebut nama istrinya, kalau dia jujur dan gentlemen, ksatria, dia akan datang, bawa istrinya kepada KPK, atau penyidik, silakan periksa,” kata Buyung.

Buyung menambahkan, jika benar saat ini Nunun dalam kondisi sakit, Adang dapat meminta kepada KPK untuk tidak menahan istrinya. “Saya kira penyidik akan toleran asal tunjukkan kemauan baik, mau diperiksa,” pungkas Buyung. n sofyan hadi, simon leo

5

LAPORAN UTAMA EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Peran Miranda Kian Misterius KPK sengaja menjadikan Nunun Nurbaeti sebagai tameng agar Miranda Goeltom tidak dijadikan tersangka.

M

antan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom merupakan salah satu sosok yang juga menjadi sorotan dalam kasus suap anggota DPR periode 1999-2004. Dia yang akhirnya terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) ternyata hanya berstatus saksi.

Padahal, mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 Dudhie Makmun Murod telah dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonisnya dibacakan bersama tiga terdakwa mantan legislator lainnya,Endin AJ Soefihara (1 tahun 3 bulan),Udju Juhaeri (2 tahun),dan Hamka Yandhu (2 tahun 6 bulan).

Menyusul keempat politisi itu, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelandang sebanyak 26 politisi lainnya sebagai tersangka. Tak cukup itu, KPK juga menempatkan mereka sebagai penghuni rumah tahanan di tempat yang berbeda.

Mereka yang menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, yakni Sofyan Usman, Pazkah Suzetta, Daniel Tanjung, Sutanto

Pranoto, Poltak Sitorus, Matius Formes, M Iqbal, Martin Briaseran dan Hafid Zawawi.

Tersangka yang menghuni Rutan Salemba, Jakarta Pusat, yaitu Asep Nuhimat, Baharudin Aritonang, Nurlip Suwarno dan Reza Kamarullah. Sedangkan mantan anggota wakil rakyat yang mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, adalah Angelina dan Ni Luh Mariani.

Menanggapi tersangka baru yang terdiri dari mantan anggota DPR periode 1999-2004, Miranda ternyata lebih memilih untuk diam. “No comment, ya,” katanya berkali-kali, Selasa (8/2).

Oktober tahun lalu, usai diperiksa KPK, Miranda mengaku kenal Nunun sebatas dalam lingkungan pergaulan. “Saya kenal Bu Nunun sebagai teman sosialita,” kata Miranda.

Meski berteman, Miranda membantah pernah meminta Nunun untuk membagikan cek pelawat ke anggota Dewan. “Saya tidak pernah menjanjikan memberi uang atau menjanjikan apapun kepada siapapun sebelum atau setelah pemilihan,” katanya.

Sebab, kata Miranda, ia sangat percaya diri bisa terpilih. “Saya patut menjadi Deputi Gubernur Senior tanpa harus berbuat

demikian.”

Selain berstatus sebagai saksi, pada September 2010 KPK telah mencekal Miranda ke luar negeri lantaran takut Miranda akan melarikan diri. Ketika itu, KPK beralasan, pencekalan Miranda karena ia sering berhalangan hadir diperiksa karena berada di luar negeri.

Bagi KPK, Miranda adalah saksi penting. Makanya, KPK sangat berhati-hati menjaganya.

“Kita lihat perkembangannya.

Yang jelas KPK bisa mencekal seseorang bukan hanya (berstatus) tersangka,” jelas Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, KPK sengaja menjadikan Nunun sebagai tameng agar Miranda tidak dijadikan tersangka. “Nunun hanya dijadikan kambing hitam agar tidak bisa menjerat Miranda,” katanya, akhir Januari lalu.

Menurutnya, tidak adil bila KPK menjerat kader-kader Golkar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap namun belum menindak sang pemberi suapnya. Dia juga menilai ada kejanggalan dalam gerak langkah KPK menangani kasus tersebut. “Nunun sama sekali tak punya motif dan yang seharusnya dijerat oleh KPK adalah Miranda. Sebab kasus ini sudah terang berhubungan dengan kepentingan Miranda

agar terpilih sebagai DGS BI,” tukasnya.

Sebelumnya, ketika kali pertama mengungkapkannya, Juli dua tahun silam, mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dari fraksi PDI Perjuangan, yang kini telah menjadi tersangka, Agus Tjondro, mengaku menerima 10 lembar cek pelawat bernilai Rp 500 juta, sehari setelah terpilihnya Miranda.

Saat itu Agus mengaku, dukungan PDI Perjuangan untuk Miranda beserta imbalannya dibahas beberapa hari sebelum uji kepatutan dan kelayakan para calon deputi gubernur senior bank sentral itu. Dia mengatakan pertama kali bertemu dengan Miranda Goeltom saat ada rapat pengarahan fraksi di Hotel Dharmawangsa pada Juli 2004.

Saat itu, menurut Agus Condro, fraksi diarahkan oleh pimpinan fraksi untuk memilih Miranda.

Agus menambahkan, Miranda datang ke Dharmawangsa untuk menyampaikan visi dan misi ke depan untuk menjadi Deputi Gubernur Senior. Menurut dia, tidak ada yang dijanjikan Miranda untuk fraksi. Hanya saja, Agus mengaku ada hal yang disepakati oleh fraksi, salah satunya soal janji memilih Miranda.

Mengundang Nunun Sementara itu, orang kepercayaan Nunun, Achmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo saat menjadi

saksi di Pengadilan Tipikor atas terdakwa politisi PDI Perjuangan Dudhie Makmun Murod, bersama dengan Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Udju Djuhaeri(Fraksi TNI/Polri), Endin AJ Soefihara (Fraksi PPP), dan Muhammad Iqbal (FraksiPDI Perjuangan), pada Maret tahun lalu, mengungkapkan, Miranda pernah mengundang Nunun ke kantornya di BI pasca pemilihan deputi gubernur tahun 2004.

“Saya diajak Ibu Nunun bersama cucunya untuk menemui Miranda pada Agustus 2004. Saat itu Miranda meminta ibu untuk menjadi sekretaris GABSI,” ujar Arie.

Menurut Arie, Nunun saat itu menolak dengan alasan takut tak punya waktu bila aktid di GABSI. Akhirnya, sambungnya, Nunun menawarkan posisi tersebut kepada dirinya namun juga ditolak. Tetapi setelah didesak, posisi itu akhirnya diterima Arie.

Arie adalah pihak yang memberikan amplop berisi cek pelawat kepada anggota Komisi IX DPR usai terpilihnya Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur BI. Dia merupakan Dirut PT Wahana Esa Sejati, perusahaan milik Nunun. Dia juga mengungkapkan PT First Mujur Plantation & Industry sebagai pembeli 480 cek pelawat dari Bank Artha Grahap. “ Kalau di Bank Artha Graha kita pernah meminjam modal kerja Rp 12 miliar,” ungkapnya, ketika itu. n sofyan hadi, simon leo

6

KASUS EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Ketika Putera Presiden Bersaksi

Kedua kubu antara terdakwa dan saksi pelapor tampaknya sama-sama membawa massa. Jumlah aparat juga melimpah.

S

uasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (10/2) penuh sesak oleh para pengunjung. Kedua kubu antara terdakwa dan saksi pelapor tampaknya sama-sama membawa massa.

Jumlah aparat juga melimpah, termasuk mereka yang berasal dari Pasukan Pengawal Presiden.

Maklum, karena agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan salah satu saksi pelapor, yakni putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro alias Ibas. Kedatangan Ibas menjadi perhatian publik, karena sebelumnya sempat absen dari panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dipimpin Hakim Bayu Istiatmoko dan beranggotakan Hakim Ennid Nainggolan dan Ahmad Rivai. Dua terdakwa kasus pencemaran nama baik, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun, yang dikenal sebagai aktivis LSM Bendera tampak didampingi kuasa hukumnya.

Dalam kesaksiannya Ibas menguraikan kronologi pelaporan terkait pencemaran nama baiknya dan tujuh orang lainnya.

Ibas memaparkan, pada 30 November 2010, dirinya menerima telepon dari Djoko Suyanto, yang kini menjadi Menkoplhukam. Ketika itu, Djoko menyebutkan nama Ibas disebut-sebut sebagai salah satu penerima aliran

dana bail out bank Century senilai Rp 500 miliar.

Keesokan harinya, pada 1 Desember 2010, Ibas menyaksikan rekaman televisi yang menyiarkan konferensi pers Bendera terkait para penerima aliran dana bail out Bank Century. Ibas menonton rekaman tersebut bersama Djoko, dan Andi Malarangeng, Choel Malarangeng di jalan Diponegoro No 43.

Usai menonton rekaman, Ibas dan yang lainnya sepakat untuk melaporkan dua aktivis Bendera, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun, ke polisi dengan membawa bukti CD rekaman siaran televisi dan fotokopi selebaran dari konferensi pers Bendera.

Pada kesempatan itu, Ibas juga menyangkal menerima aliran dana dari bail out Bank Century. Dia juga membantah memiliki rekening di bank tersebut. “Itu fitnah, tidak benar sama sekali dan pencemaran nama baik,” jawabnya ketika ditanya hakim anggota Marsudin Nainggolanh.

Suasana menjadi lain ketika giliran terdakwa dan kuasa hukumnya diberikan kesempatan bertanya oleh majelis hakim. Terdakwa Ferdi sempat mengajukan pertanyaan kepada Ibas soal daerah pilihan atau dapil dimana Ibas dimenangkan sebagai anggota DPR. Lalu seputar peristiwa tim suksesnya yang

melaporkan dua buah media di dapilnya karena memberitakan Ibas bermain politik uang. Ferdi juga meminta Ibas kembali menjelaskan secara detail apa yang sudah dilakukan dirinya kepada Ibas sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik.

Namun tak ada satupun pertanyaan Ferdi yang dijawab Ibas karena menilai yang ditanyakan Ferdi adalah hal yang tidak berhubungan dengan kasus yang dilaporkannya itu. Ferdi kata Ibas, juga mengulang pertanyaan yang sebelumnya sudah dipertanyakan. Hal itu disetujui oleh Majelis Hakim.

Karena terus mendapat cecaran dan pertanyaan yang dinilai tidak relevan itu, Ibas bahkan sempat mengajukan agar dirinya selesai menjadi saksi. “Yang jelas saya melaporkan karena nama saya tertera dalam lembaran yang fotokopinya dilampirkan dalam berkas laporan itu.

Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa selesai,” ujarnya.

Suasana menjadi tegang ketika pengunjung ikut memprotes pertanyaan yang diajukan terdakwa, Ferdi Semaun.

Secara tiba-tiba, Ferdi berdiri dan menunjuk ke arah penonton sambil berteriak, “Saya tidak bertanya ke penonton.”

Tak cukup di situ, Ferdi juga langsung bangun dari tempatnya duduk melewati Ibas dan maju ke arah pengunjung.

Pengunjung yang terprovokasi ganti berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah Ferdi. Polisi yang berjaga pun berekasi sampai-sampai hakim terus mengetuk palunya meminta semua pihak tenang.

Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Saor Siagian juga mencecar Ibas dengan pertanyaan yang dinilainya tidak relevan dengan kasus yang sedang diadili.

Dengan nada tinggi dan terus mencecar, salah satu anggota tim kuasa hukum, Saur Siagian menanyakan apakah Ibas siap dihukum mati jika menjadi tersangka dalam kasus bailout Century yang saat ini sedang diselidiki KPK. “Sekarang kan kasus Century sedang diselidiki KPK, jika nanti, siapapun, termasuk saya sebagai warga negera, apakah saudara saksi siap diancam hukuman mati jika seandainya suatu saat nanti KPK menetapkan saudara saksi sebagai tersangka,” tanya Saur kepada Ibas.

Ibas menolak menjawab pertanyaan Saur. “Saya keberatan, saya menolak menjawab karena pertanyaan tidak relevan dengan kasus, saya hadir di sini sebagai saksi pelapor atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan kepada saya,” ujar Ibas kepada Majelis Hakim.

Namun Saur tidak menyerah dengan pertanyaannya dan masih saja terus mempertanyakan hal itu kepada Ibas meski Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sudah mengingatkan bahwa pertanyaan yang diajukan seharusnya yang ada hubungan dengan dugaan pidana yang sedang disidangkan. Namun

Ibas tetap pada sikapnya yaitu tidak menjawab.

Hatta dan Murdaya Selain Ibas, Menko perekonomian Hatta Rajasa dan pengusaha Hartati Moerdaya juga dihadirkan JPU sebagai saksi pelapor. Keduanya juga membantah tuduhan terdakwa dan menegaskan merasa difitnah.

“Tuduhan itu tidak benar, suatu fitnah, merusak nama baik, karena tersebar di media massa dan media elektronik. Itu penghinaan, fitnah dan merusak nama baik,” ujar Hatta.

Hatta juga menegaskan kepada Majelis Hakim bahwa baik dirinya maupun keluarga tidak pernah memiliki rekening di Bank Century yang kini berganti sebagai Bank Mutiara. Namun, dia sempat mendapat teguran dari Hakim Ketua, Bayu Istiatmoko karena menolak menjawab pertanyaan Hakim. Yaitu soal apakah Hatta pernah menjadi mediator atau penengah dalam penyelesaian kasus Century. “Kasus yang mana, saya rasa ini tidak relevan. Saya keberatan menjawab,” ujar Hatta. Meski hakim sudah menjelaskan maksud pertanyaan, namun Hatta tetap keberatan menjawab.

Hakim pun menegur Hatta.

“Tidak usahlah keberatan, kalau tidak pernah, bilang saja tidak. Karena hakim mengajukan pertanyaan ini tidak mungkin tidak ada relevansinya. Hakim pasti objektif,” ujar Hakim.

Hakim pun kembali mengajukan pertanyaannya yang semua kepada Hatta.

“Tidak pernah Yang Mulia,” jawab Hatta.

“Nah begitu saja, bilang tidak, kalau memang tidak,” balas Hakim.

Sementara itu, Hartati Moerdaya dalam kesaksiannya merasa terinjak-injak harga dirinya ketika ditanya oleh penasehat hokum. Pasalnya, dia menilai pertanyaan penasehat hukum cenderung berulang - ulang dan tidak sesuai substansi perkara, “Saya punya harga diri, anda jangan tanya marah - marah gitu sama saya? Anda kan orang hukum, saaya merasa terhina,” tegas Hartati dengan nada emosi.

Sontak hal ini membuat penasehat hukum juga ikut geram dan meminta majelis memperingatkan saksi. “Tolong majelis diperingatkan saksi ini, kalau tidak kita bisa mengambil sikap (WO red)” tegas Saor.

Akhirnya, untuk menjaga emosi saksi majelis hakim meminta kepada penasehat hukum agar pertanyaan terhadap saksi disampaikan ke majelis dan majelis yang akan menanyakan kepada saksi. Namun hal itu tidak membuat emosi saksi mereda , bahkan majelis melarang penasehat hukum dengan saksi bertatapan mata.

Sidang yang seharusnya menghadirkan saksi lainnya yakni Amir Syamsudin dan Hadi Utomo mantan ketua umum Partai Demokrat ditunda hingga 17 Februari mendatang. Sebelumnya, sidang telah mendengarkan kesaksian Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Menpora Andi Mallarangeng. n simon leosi

7

KASUS EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Jaksa Nakal Berulah Lagi Sebelum penangkapan sempat terjadi kejar kejaran antara mobil Toyota Innova yang ditumpangi penyidik KPK dengan mobil yang ditumpangi jaksa.

K

omitmen Jaksa Agung Basrief Arief untuk menjadikan jaksa profesional dengan menjunjung tinggi amanah negara ternyata tercoreng oleh ulah jaksa nakal. Mereka yang seharusnya mengabdi untuk menegakan keadilan rupanya masih tergiur dengan tabiat rekan sejawatnya yang kini masuk penjara.

Daftar panjang jaksa nakal pun bertambah dengan ditangkapnya jaksa fungsional di Kejari Tangerang bernama Dwi Seno Wicaksono (DSW) oleh petugas Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Jumat (11/2). Saat itu, dia bersama seorang koleganya diduga sedang melakukan transaksi penyuapan.

Keduanya ditangkap saat berada di dalam sebuah mobil Terios warna hitam dengan pelat nomor B 1835 VFD. “Sekitar pukul 21.00 WIB, KPK melakukan penangkapan tangan seorang oknum jaksa berinisial DSW, jaksa fungsional di Kejari Tangerang,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK. Diduga, Jaksa Dwi hendak memeras salah seorang pegawai BUMN. Pegawai ini memiliki seorang teman yang tengah berkasus di Kejari Tangerang.

Pegawai ini pun ikut dibawa ke KPK untuk diperiksa. “Jadi total dua orang dengan status terperiksa sampai 1x24 jam,” lanjut Johan.

Setelah terjadi penyerahan uang, Dwi Seno Wicaksono kemudian pergi. Di sinilah kemudian KPK beraksi dengan melakukan penangkapan.

Sebuah amplop coklat yang dibungkus dengan plastik berisi uang juga turut disita.

“Sedang kita hitung jumlahnya,” jelasnya.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, sebelum penangkapan sempat terjadi kejar kejaran antara mobil Toyota Innova yang ditumpangi penyidik KPK dengan mobil yang ditumpangi jaksa.

Jaksa Dwi Seno Wicaksono dan pegawai BUMN ini sudah diintai KPK sejak sore hari sekitar

pukul 17.00 WIB. Penangkapan sendiri terjadi pukul 21.00 WIB. Pegawai BUMN itu menyerahkan uang yang dibungkus amplop coklat di pinggir jalan. Usai menerima, DSW pun langsung pergi.

Tidak berapa lama, tim KPK langsung mengejar mobil Dwi SW, Terios hitam bernopol B 1835 VFD dengan logo kejaksaan di nopolnya itu. Di sinilah terjadi aksi kejar-kejaran. Di sekitaran Bintaro Regency, Dwi SW mulai sadar jika dibuntuti KPK. Ia pun memacu kendaraannya makin cepat.

KPK yang menerjunkan empat mobil pun langsung mengepung.

Supaya tidak lari, salah satu mobil KPK, Toyota Inova pun memepet mobil Dwi SW. Bahkan bemper belakang Inova sampai penyok ditabrak Terios. Di dalam mobil tersebut ditemukan amplop. “Jumlahnya masih dihitung,” kata Johan Budi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangerang Chairul Amir mengatakan, Dwi Seno Wicaksono sudah dua tahun menjadi jaksa di Kejari Tangerang.

“Dia ditugaskan sejak 2009-an seingat saya. Dia memang lebih lama di sini, kalau saya kan baru,” ujar Chairul Amir Sabtu (12/2).

Menurut Chairul, Dwi SW merupakan jaksa fungsional di Kejari Tangerang, dan bertugas di Seksi Intelijen. “Iya dia di di intel,” ujarnya singkat. Chairul juga mengetahui bila anak buahnya telah di tangkap KPK, namun dirinya tidak tahu sebab musabab ditangkapnya Dwi SW. “Ya saya baru tahu, tetapi kan masih simpang siur. Ada yang bilang karena kasus suap BUMN lah, dan ada lagi yang lainnya,” katanya.

Meski begitu, Chairul Amir enggan memberikan komentar lebih banyak lagi. “Saya tidak mau memberikan keterangan yang sepotong-sepotong. Apa kasusnya dan permasalahannya harus saya mengerti dulu, apa alasan KPK menangkapnya, jadi tidak bagus kalau saya komentar tanpa tahu kasusnya, takutnya malah simpang siur,” tutupnya.

Kepala Pusat Penerangan

Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengaku baru mendengar informasi itu. Dia juga belum tahu kasusnya. “Kami akan segera mencari informasinya dan berkoordinasi dengan atasan menyikapi penangkapan ini,” kata Noor Rachmad.

Ditanya mengenai ke­ mungkinan adanya keterkaitan penangkapan ini dengan jaksa yang menangani kasus pajak, dia tidak mau berspekulasi.

“Kami masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Apakah betul terkait jaksa pada kasus pajak,” ujar Noor kepada wartawan.

Ini bukan pertama kali KPK menangkap tangan seseorang dalam kaitan dengan kasus hukum. Di antaranya KPK menangkap jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima uang suap dari Artalyta Suryani. Saat

ini Urip menjalankan hukuman selama 20 tahun penjara. KPK juga pernah menangkap tangan seorang hakim tinggi PT TUN Provinsi DKI Jakarta berinisial IB yang diduga menerima suap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejagung mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kepala Seksi (Kasie) Intelijen Kejari Buol.

Mereka dicopot dari jabatannya terkait kasus penyuapan dalam penanganan kasus korupsi proyek pengadaan alat geologi tahun 2009.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung membentuk Tim Khusus untuk menangani jaksa nakal.

“Kejagung harus membuat aturan yang tegas untuk tidak mentolelir jaksa yang diduga terlibat praktik mafia hukum.

Kejagung perlu membentuk timsus tangani jaksa nakal,” kata Wakil Koordinator ICW, Emerson F Juntho.

Kendati demikian, ICW mendukung langkah cepat Kejagung yang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap oknum jaksa yang diduga bermasalah tersebut. Hal ini, kata Emerson, menunjukkan itikad baik Kejagung untuk membersihkan institusinya sendiri dari praktik korupsi.

“Kami menilai penjatuhan sanksi administratif saja, tidaklah cukup untuk memberantas mafia hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku,” katanya.

“Untuk menunjukkan keseriusan Kejagung dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum, maka kejaksaan harus memproses dugaan suap dalam kasus ini,” tambahnya. n sofyan hadi

8

KASUS EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

BPOM, Menkes, dan IPB Langgar Hukum

BPOM, Menkes, dan IPB telah melakukan pelanggaran hukum dalam pelayanan publik. publik. Sebab, tidak adanya kejelasan soal merek susu yang tercemar bakteri mengakibatkan keresahan masyarakat.

K

eputusan Mahkamah Agung (MA) yang menghukum Menteri Kesehatan (Menkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk mempublikasikan hasil penelitian susu formula yang dianggap terkontaminasi bakteri sudah incracht atau berkekuatan hukum tetap.

Soalnya, hal-hal yang menyangkut kepentingan umum harus diketahui secara jelas dan benar. “Karena apa, kalau tidak diumumkan, bagaimana nanti kalau ada orang yang celaka dengan mengonsumsi susu berbakteri itu,” jelas Ketua MA Harifin Tumpa, akhir pekan lalu Penjelasan Harifin itu berkaitan dengan Putusan Kasasi MA No 2975 K/Pdt/2009 tanggal 27 Januari 2011 yang menolak kasasi yang diajukan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). MA juga memutuskan ketiga instansi itu harus segera mempublikasikan nama-nama produsen yang produk susu formulanya mengandung Enterobacter Sakazakii.

Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Harifin A Tumpa beranggotakan Prof Muchsin dan I Made Tara. menilai, BPOM, Menkes, dan IPB telah melakukan pelanggaran hukum dalam pelayanan publik. Sebab, tidak adanya kejelasan soal merek susu yang tercemar bakteri tersebut mengakibatkan keresahan masyarakat.

MA menilai, jika suatu penelitian mengandung kepentingan masyarakat banyak, maka harus dipublikasikan agar masyarakat lebih berhatihati. Selain itu, majelis kasasi menyatakan tidak dipubliksikannya hasil penelitian

secara detail yang dilakukan Dr Sri Es-tuningsih terkait susu formula yang terkontaminasi itu mengakibatkan keresahan dalam masyarakat yang dapat merugikan konsumen.

Sayang, ketiga pihak yang kalah dalam perkara itu terkesan ingin mengabaikan keputusan MA. Berdalih belum menerima salinan putusan MA, pemerintah dan IPB merasa tidak mempunyai kewajiban mengumumkan merek susu formula dan makanan bayi yang tercemar bakteri tersebut.

“Kami, dalam hal ini pemerintah, tidak tahu detail apa saja susu yang tercemar. Yang tahu ya peneliti IPB, sedangkan mereka d ilindungi kode etik peneliti,’’ ujar Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Hukum dan Organisasi IPB Dedi Muhammad Tauhid justru kukuh mempertahankan diri bahwa lembaganya tidak akan mengungkap temuan susu berbakteri itu. Dia berdalih, pengujian dilakukan sekadar untuk eksplorasi temuan enterobacter sakazakii pada susu formula di pasaran. “Toh penelitian ini bukan tentang merek, tapi kandungannya,’’ tegasnya.

Demikian pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menegaskan, penelitian IPB dilakukan pada 2003–2006 dan baru dirilis pada 2008. Sebelum 2008, di Indonesia memang belum ada aturan susu

formula bebas enterobacter sakazakii. “Sedangkan hasil penelitian IPB baru diumumkan pada Maret 2008, sedangkan standar baru yang mensyaratkan produk sufor bebas enterobacter sakazakii baru ditetapkan Codex Alimentarius Commission (CAC), badan tertinggi keamanan pangan dunia, pada Juli 2008,” jelas Kepala BPOM Kustantinah.

Ditambahkan, sebelum ada standar baru Codex itu, BPOM hanya mensyaratkan produk susu formula dan makanan bayi di Indonesia harus bebas dari 4 jenis pencemar. Yakni, logam berat, lempeng, coliform, dan salmonela. Di Indonesia, standar Codex secara nasional baru diterapkan BPOM mulai Oktober 2009. ’’Karena itu riset IPB bisa berbeda dari riset BPOM karena tahunnya berbeda. Saya tegaskan juga, sekarang semua susu formula aman dikonsumsi,’’ ungkapnya.

Merespons sikap pemerintah tersebut, pengacara konsumen David L. Tobing (penggugat yang memenangi gugatan) meminta PN Jakarta Pusat mengeksekusi putusan MA tersebut. Caranya, menyita hasil penelitian IPB. Dia menilai, sikap pemerintah yang belum juga bersedia mengumumkan merek susu formula yang tercemar bakteri merupakan bukti ketidakberpihakan kepada rakyat. ’’Karena itu, secara hukum kami akan meminta hasil penelitian disita dan diungkap

kepada wartawan,’’ ujar David.

Kebohongan Publik Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait berencana mengambil alih pengumuman nama-nama merek produk yang tercemar bakteri itu.

Tindakan tersebut akan diambil setelah menerima putusan sita eksekusi PN Jakarta Pusat pada Senin mendatang (14/2).

Komnas PA mendaftarkan permohonan sita eksekusi dan segera mengumumkan merekmerek susu yang tercemar itu. ’’Pemerintah dan IPB telah melakukan kebohongan publik dan mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Ini berarti mereka tidak berpihak pada perlindungan anak,’’ ujarnya.

Namun, Ketua MA Harifin Tumpa menjelaskan, pihak pengadilan tidak dapat memaksa dalam mengeksekusi putusan.

“Namun, kita tidak punya kepentingan apa apa, (putusan) mau dilaksanakan atau tidak,” jelasnya.

Maka, kata Harifin, jika memang pihak yang diminta melaksanakan putusan tidak melakukan, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum. “Ya tentu akan kita lihat tergantung orang yang merasa dirugikan. Yang punya kepentingan dengan itu bisa mengambil langkah hukum berikutnya,” ujarnya. n sofyan hadi, indra sukma

Alasan Menkes, IPB dan Putusan MA Menkes tidak membeberkan merek-merek susu formula yang terkontaminasi bakteri E Sakazakii karena sejumlah alasan. Berikut ini alasan Menkes: 1. Karena Menkes tidak tahu nama merek susu formula tersebut. Hal itu dikarenakan IPB-lah yang melakukan penelitian tentang keberadaan bakteri E Sakazakii di susu formula.

2. IPB sebagai universitas yang independen tidak wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Kementerian Kesehatan. Karenanya, Menkes tidak mendapatkan hasil riset yang dipublikasikan para peneliti IPB tahun 2008 tersebut.

3. Menkes belum mendapatkan

salinan putusan kasasi MA secara resmi. Putusan atas gugatan perdata yang layangkan oleh pengacara publik David Tobing itu baru diunduhnya di website MA. IPB sebagai pihak yang melakukan penelitian juga belum membuka hasil penelitiannya.

Berikut ini alasan IPB: 1. IPB mengaku belum menerima salinan putusan MA, sehingga IPB juga belum bisa melaksanakan putusan tersebut.

2. Penelitian IPB terhadap susu formula produksi tahun 20032006 bukan berbentuk pengujian.

Penelitian itu lebih pada usaha untuk mengeksplorasi bakteri Enterobacter

Sakazakii.

Berikut ini alasan perintah putusan MA: 1. Hasil penelitian ini yang tidak dipublikasikan mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat karena dapat merugikan konsumen.

2. Suatu penelitian yang telah dilakukan yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat harus dipublikasikan agar masyarakat lebih waspada.

3. Tindakan tidak mengumumkan hasil penelitian adalah merupakan tindakan yang tidak hati-hati yang dilakukan tergugat (Menkes, IPB dan BPOM).

9

KASUS EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Kepemilikan Trisakti Mulai Jelas MA memutuskan Yayasan Trisakti adalah Badan Pembina Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti yang sah secara hukum.

K

isruh soal penggelolaan dan aset milik Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti nyaris berujung. Sebab Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis, Avendi Simangunsong SH MM, Prof DR HA Prayitno dr SpKJ, dan Drs Immanuel Bonjol Siagian MH. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi para pemohon kasasi (itu) tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (hakim) tidak salah menerapkan hukum. Dengan putusan MA tersebut, berarti Yayasan Trisakti adalah Badan Pembina Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti yang sah secara hokum.

Salinan putusan itu diterima Yayasan, 5 Januari lalu.

Sebelumnya pengadilan banding telah memenangkan Yayasan Trisakti sebagai pihak yang berhak mengelola Universitas Trisakti. “Yayasan juga sekaligus pemilik uang pembayaran mahasiswa yang dibayarkan ke universitas,” demikianlah petikan putusan itu.

Pihak Universitas menyambut keputusan itu dengan santai.

Thoby tak berminat menerangkan lagi soal ini. Ia mendelegasikan penjelasan seputar konflik ini kepada Advendi Simangunsong, juru bicara Universitas Trisakti.

Dosen hukum ini juga menjadi tergugat II dalam perkara tersebut. “Kami tawarkan dialog yang setara,” katanya.

“Dengan catatan, Yayasan bukan sebagai majikan atau pemilik Universitas,” katanya.

Kasus ini berawal saat berakhirnya periode pertama Thoby Mutis sebagai rektor.

Sebelumnya, pada 1998, Yayasan mengangkat bekas Direktur Dewan Koperasi Indonesia ini untuk jabatan rektor selama empat tahun. Namun, pada 4 September 2002, lima hari sebelum jabatan rektornya berakhir, Yayasan memecat Thoby.

Pemecatan itu dilakukan karena Thoby menerbitkan Statuta Universitas Trisakti 2001R sebagai pengganti statuta 2001. Dalam statuta ini, Thoby menghapus keberadaan Yayasan

dan menggantinya dengan Badan Hukum Pendidikan.

“Semangat penggantian itu karena Pak Thoby dan kami ingin meluruskan sejarah,” kata Advendi.

Kelompok ini memiliki penafsiran berbeda perihal awal mula terbentuknya Trisakti pada 1965. Syahdan, universitas ini berdiri sebagai penerus Universitas Res Publica milik Yayasan Baperki yang diduga terkait dengan Gerakan 30 September 1965. Pemerintah mengambil alih, lalu dua bulan kemudian mengganti namanya.

Sebagai universitas swasta, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Thayeb membentuk Yayasan Trisakti pada 27 Januari 1966.

Inilah yang dipersoalkan Thoby.

Thoby menilai Universitas dan Yayasan tak punya pertalian apa pun menyangkut aset dan pengelolaan karena berdiri setelah Universitas. “Jadi Yayasan tidak mendirikan Universitas,” kata Advendi.

Menurut dia, tak ada satu kata pun dalam akta yang menyebut peran dan fungsi Yayasan di universitas ini.

Tapi tak demikian dengan Yayasan. Yayasan menganggap mereka berhak menentukan “hitam-putih” Universitas.

Dasarnya, surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef pada 31 Desember 1979. Lewat surat itu, Daoed menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas berikut seluruh aset kepada Yayasan. Belakangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi juga mensyaratkan universitas swasta dikelola oleh lembaga nirlaba.

Thoby menganggap surat Menteri Daoed itu cacat hukum karena mencampuradukkan pengelolaan dan aset. Thoby menyitir Indische Comptabiliteit Wet, hukum pemerintah kolonial yang menjadi dasar hukum perdata Indonesia, yakni aset-aset limpahan dikuasai dan dikelola Departemen Keuangan.

Dialog antara kubu Thoby dan Yayasan tak pernah mencapai kata sepakat. Belakangan, muncul Solidaritas Penerima Ijazah Palsu yang melaporkannya ke polisi.

Perkumpulan ini mewakili lebih dari 16 ribu alumnus Trisakti dan menganggap Thoby tak sah sebagai rektor setelah dipecat Yayasan. Thoby bergeming.

Hingga hari ini, dia terus menjadi rektor. Padahal Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi hanya membolehkan rektor menjabat dua periode.

Konflik kian runcing karena masing-masing pihak mengajukan saksi dan bukti.

Soekisno Hadikoemoro, misalnya.

Anggota panitia pengalihan aset yang ditunjuk Daoed Joesoef ini membuat pernyataan bahwa lima orang yang ditunjuk itu tak pernah bekerja. “Sehingga pengalihan aset tak pernah terlaksana,” tulisnya pada 10 April 2003. Artinya, aset Trisakti milik negara, bukan Yayasan.

Juga keputusan Syarif Thayeb ketika membekukan Res Publica pada 1965. Sjarif saat itu menunjuk tujuh orang sebagai presidium sementara untuk mengelola universitas baru tersebut. “Seharusnya presidium inilah yang mengelola Universitas Trisakti,” kata Advendi. Soalnya, meski dibubuhi kata “sementara”,

tak dicantumkan kapan masa kerja tim ini.

Seiring dengan itu, Departemen Pendidikan merestui badan hukum Trisakti. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satrio Brodjonegoro menyatakan bahwa badan itu bakal menjadi model badan hukum pendidikan untuk universitas swasta.

Sebaliknya, Departemen Hukum menolak permohonan pendaftaran badan hukum ini.

Alasannya, peraturan pemerintah hanya mengatur badan hukum untuk perguruan tinggi negeri.

Swasta dipersilakan mengelola dan mengaturnya sendiri di bawah yayasan.

Anehnya, meski ditolak, lembaran negaranya muncul dengan tanggal sebelum penolakan Departemen Hukum.

“Setelah diusut, nomor ini palsu karena dicatut milik Perkumpulan Pendidikan Nasional yang mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia di Surabaya,” kata Abi Jabar.

Saling gugat pun tak terhindarkan. Ada banyak nama tenar terlibat dalam sengketa

ini. Di belakang Yayasan ada pendiri Trisakti, Harry Tjan Silalahi, Anak Agung Gde Agung, dan pengusaha George Tahija. Sementara itu, Thoby Mutis didukung para mantan rektor, dekan, dan pejabat Trisakti lainnya. “Konflik ini bukan antara Yayasan dan Universitas, tapi Yayasan dan Thoby cs,” kata Abi. Masing-masing mengajukan dokumen dan peraturan yang melatari pendirian universitas tersebut. Tak hanya soal hak pengelolaan, gugatan melebar ke soal-soal lain. Setidaknya ada tujuh perkara yang mereka perebutkan. “Kami menang dalam perkara pemakaian nama dan logo,” kata Advendi.

Sebenarnya Mahkamah Agung sudah memutus perkara hak pengelolaan pada 2002.

Namun keputusan ini tak bisa dieksekusi. “Kami mengajukan gugatan ulang hingga menang di kasasi kemarin itu,” kata Abi. Kali ini gugatan disertai permohonan eksekusi.

Akibatnya permasalah itu tak urung berimbas ke kampus.

Menurut Abi Jabar, kemerosotan yang signifikan terjadi pada jumlah mahasiswa. Mahasiswa Trisaksi, yang dulu pernah mencapai 30 ribuan orang, kini jumlahnya menurun drastis.

Advendi mengakui mahasiswa Trisaksi kini tinggal 20 ribu.

“Tapi jumlah mahasiswa turun, bukan berarti kualitas merosot,” katanya.

Dengan kampus utama di tiga lokasi sebanyak sepuluh gedung dan sepuluh lantai, juga aset tanah di banyak tempat, kampus ini memang seksi diperebutkan.

Menurut Abi, jumlah dana abadi yang bersumber dari iuran mahasiswa di rekening BNI Harmoni mencapai Rp 140 miliar pada 2002. “Tapi tahun lalu jumlahnya tinggal Rp 970 juta,” katanya.

Menurut Advendi, rekening itu milik Universitas dan dipakai untuk kepentingan kampus.

“Kalau tak dipakai, 6.000 karyawan mendapat gaji dari mana?” katanya. Ia dan kuasa hukum Universitas Trisakti kini tengah menyiapkan novum untuk mengajukan peninjauan kembali.

Pengadilan belum menjadwalkan penyitaan.

Menurut Abi, jika Universitas sudah resmi kembali ke Yayasan, pihaknya akan membuka posko tanda tangan ulang ijazah oleh rektor pilihan Yayasan untuk sekitar 30 ribu alumni yang lulus sejak 2002. n sofyan hadi

10

HUKUM EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

VARIA Baasyir Batal Disidang

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak dengan pendukung Abu Bakar Baasyir, Kamis (10/2). Sedianya pada sidang ini jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan kepada Baasyir. Namun hal itu urung (batal) dilakukan karena majelis hakim pimpinan Herry Swantoro menunda persidangan hingga Senin (14/2) pekan depan.

Alasannya karena hakim menilai surat panggilan sidang yang dilayangkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Baasyir tak memenuhi syarat formal yang diatur KUHAP. “Maka sidang ditunda. Majelis perintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa pada hari Senin,” kata Herry yang didampingi empat anggota hakim lainnya, yaitu Sudarwin, Aksir, Aminul Umam dan Herry Dwiyantara.

Sebelum memutuskan menunda persidangan, hakim mengutip ketentuan Pasal 145 KUHAP yang menyatakan surat panggilan kepada pihak terdakwa disampaikan oleh penuntut umum.Selanjutnya, sesuai Pasal 146 Ayat (1) KUHAP, surat panggilan paling lambat diterima pihak berperkara tiga hari sebelum sidang.

Achmad Michdan, salah satu pengacara Baasyir menuturkan,surat panggilan diterima kliennya pada Selasa (8/2). Padahal sesuai aturan hukum acara, lanjutnya, surat panggilan pemberitahuan sidang diterima tiga hari sebelum sidang perdana digelar.

“Kami keberatan untuk dilaksanakan hari ini.

Maka kami minta ditunda,” ujarnya. n elfaber hutapea, simon

Ketua Dekel Diadili JAKARTA - Pengadilan Tipikor Jakarta mengadili Ketua Dewan Kelurahan (Dekel) Kebon Kacang Jakarta Pusat, terdakwa Endang Abdullah Karta. Sidang yang digelar, Senin (7/2) lalu, merupakan kasus kedua yang dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tipikor.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bimo Budi Hartono mengatakan, kasus bermula dari adanya dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Kebon Kacang tahun 20032005. Sebagai sebagai Ketua Dekel, terdakwa telah menggulirkan dana PPMK bina ekonomi kepada pemanfaat secara langsung tanpa melalui prosedur peminjaman bergulir PPMK. Padahal berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1747/2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1561/2002 Tentang PPMK, untuk penyaluran dana PPMK harus menunjuk Unit Pelayanan Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK).

Menurut Bimo, pencairan dilakukan sesuai permohonan kebutuhan dari pemanfaat. Total dana PPMK Kelurahan Kebon Kacang tahun 2002-2005 sebesar Rp1,8 miliar. Dari dana tersebut, terdakwa diduga telah merugikan negara sebesar Rp515 juta. “Penyimpangan ini ditemukan berdasarkan hasil audit Tim Bawasko Jakarta Pusat,” katanya. n kusmana eka, simon

Terdakwa Narkotika Divonis Bebas JAKARTA - Novarina Adelin Y (25), terdakwa dalam kasus narkotika yang sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara, divonis bebas murni di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pekan lalu.

Majelis hakim yang diketuai Joni Palayukan, SH, MH, dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa tidak terbukti bersalah memiliki, memakai, menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

JPU Maudin sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun, plus denda Rp800

juta, dengan subsider sebulan kurungan. Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan itu di sebuah kamar Apartemen Mediatrania I, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 18 Juni 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.

Namun, hakim berpendapat sebaliknya, karena keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan tidak mendukung tuduhan terhadap terdakwa. Menurut hakim, saksi dari kepolisian, Bambang Siswanto, mengaku menemukan dan menyita barang bukti berupa sebutir pil ekstasi dari lemari pakaian terdakwa di sebuah kamar apartemen

tersebut.

Namun, penyitaan itu tidak disaksikan terdakwa dan seorang saksi pun. Kala itu, terdakwa sedang digeledah oleh saksi polisi lain di kamar mandi. “Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tak bisa dilakukan hanya oleh seorang polisi, harus ada pihak lain yang menyaksikannya, baik oleh terdakwa atau keluarganya, maupun ketua RT setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHAP,” ujar hakim.

Selain itu, keterangan mengenai barang bukti pun simpang-siur. Saksi dari kepolisian mengatakan barang buktinya berupa sebutir pil ekstasi yang mengandung

metamfetamina, sementara dalam BAP setengah butir, sedangkan ketika dibawa ke laboratorium kriminal bentuknya berubah lagi menjadi bubuk.

“Keabsahan barang bukti itu dari segi yuridis patut diragukan, apalagi dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa,” kata majelis hakim dalam pertimbangannya.

Karena itu, hakim memvonis terdakwa dengan bebas murni, dengan perintah supaya JPU mengeluarkan terdakwa dari tahanan sementara. Putusan itu disambut terdakwa dengan tangis haru. “Terima kasih, Pak Hakim,” ujarnya dengan suara terbata-bata. n sofyan hadi

Gugatan Sengketa Kepemilikan Tanah JAKARTA – Sengketa gugatan kepemilikan tanah seluas 291. 300 meter persegi (M2) di Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Antara Yoelia Erna anak dari almarhum Johanes Maurmanns dan salim bin Azis, sebagai penggugat melawan 28 tergugat digelar Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum lama ini. Para tergugat sebagaian besar

adalah pengusaha.

Yoelia menggugat kedua puluh delapan tergugat diantaranya, Johny, Ramli, Lie Men Chong, Joni Wisata, Sofyan, Like Hermansyah, Kwa Siok Hui dan Hakim Rusli. Lantaran menurut Yoelia melalui kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak. Para tergugat telah merampas tanah milik secara bersama-sama dengan melawan hak pada era

30 Januari 2006.

Penggugat merasa belum pernah mengalihkan atau memeindahtangankan kepada orang lain, khususnya kepada para tergugat. “Baik dengan cara jual beli, hibah atau dengan cara lain yang diatur undang-undang,” kata Kamaruddin kepada Tabloid Sensor seusai sidang. n sofyan hadi

pemerintahan orde baru.

Selain itu, berdasarkan surat penetapan waris atas nama Johanes Maurmanns yang dikeluarkan pihak Pengadilan Negeri Bogor dengan no 188/Pdt/P/1991/ PN.Bgr dan surat penetapan waris Salim bin Azis yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat no 01/ Ket. Waris/2006/ PA.JB pada

Tolak Praperadilan Paskah Suzetta JAKARTA - Permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan mantan anggota DPR-RI dari partai Golkar Paskah Suzetta terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penahanan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas itu terkait dengan kasus dugaan suap Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, dinilai sah di mata hukum.

“Penahanan terhadap pemohon adalah sah.

Sehingga permohonan pemohon harus ditolak seluruhnya. Menyatakan penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum,” kata hakim tunggal, Martin Ponto Bidara, dalam amar putusannya, Jumat (11/2).

Dalam amar putusan menyatakan, penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Paskah sudah berdasarkan bukti yang cukup. Adapun keberatan Paskah yang meminta

Praperadilan memeriksa bukti permulaan tidak beralasan secara hukum.

Selain itu, hakim Pra­ peradilan, menurut Martin, tidak berhak menilai keberatan Paskah terkait belum dite­ tapkannya tersangka pemberi suap. “Pokok keberatan pemohon, sudah memasuki pokok pembuktian terkait perkara yang menjerat pemohon itu sendiri,” jelas Martin.

Sebelumnya Paskah Suzetta mengajukan gugatan Praperadilan ke KPK karena

merasa komisi antikorupsi tersebut tak memiliki alat bukti yang cukup untuk menahannya.

Pengacara Paskah, Singap Panjaitan mengaku kecewa atas putusan itu. Meski demikian, pihaknya siap untuk menjalani persidangan.

“Tentu kita kecewa karena kita menilai penahanan terhadap Paskah, bukti-bukti yang dipunyai KPK masih kurang.

Tapi putusan praperadilan ini sudah tidak ada lagi upaya hukum lain. Kita

tentunya siap untuk menjalani persidangan,” kata Singap.

Paskah ditahan oleh KPK pekan lalu bersama dengan tersangka lainnya yang total berjumlah 24 orang karena diduga menerima cek pelawat dalam usaha memuluskan langkah Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Pada Tahun 2004. Saat ini Paskah ditahan di Rumah tahanan Cipinang bersama beberapa tersangka lainnya. n simon leosi

11

HUKUM EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

VARIA Atasan Gayus Bersalah

JAKARTA - Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/2), jaksa menuntut atas Gayus Tambunan terdakwa Maruli Pandapotan Manurung lima tahun penjara. Jaksa menilai terdakwa bersalah telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan saat memproses keberatan dan banding pajak yang diajukan PT Surya Alam Tunggal (SAT).

Selain tuntutan lima tahun bui, Maruli dituntut membayar denda sebesar Rp100 juta plus subsider enam bulan kurungan.

“Meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun,” ujar koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rhein Singal.

Penuntut umum menjerat Maruli, mantan Kepala Seksie Keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak, dengan dakwaan berlapis.

Primer, pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider, pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Gayus Halomaon P Tambunan, Humala Setia Leonardo Napitupulu, Johny Marihot Tobing dan Bambang Heru Ismiarto yang berujung negara mengalami kerugian sebesar Rp570 juta. Maruli keberatan atas rekuisitor jaksa.

Ia justru balik menuding penuntut umum memutarbalikkan fakta persidangan.

“Saya tidak mengerti kok mereka lebih mengerti peraturan perpajakan menurut mereka sendiri,” katanya. Sidang dilanjutkan pada Rabu (16/2) dengan agenda pembacaan nota pembelaan pribadi dan penasihat hukum Maruli. n elfaber hutapea, simon

Sarjana Hukum Menipu JAKARTA - Meski menyandang title Sarjana Hukum, namun Benny rupanya tidak mengerti hukum. Terbukti pria berusia 60 tahun ini justru melanggar hukum dengan melakukan aksi penipuan.

Akibat perbuatannya ini, warga Jalan Pintu Air II, Jakarta Pusat, Selasa (8/2), harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Jaksa Penuntut Umum Feri Mupahir, mendakwa dengan pasal 372 Jo 378 KUHP. Menurut JPU, aksi ini bermula saat terdakwa menawarkan rumah dan tanah milik Jeanny Sri Redjeki dan Daisy Srihandajani kepada Nana Triana seharga Rp1,2 miliar. Kepada Nana Triana terdakwa juga menjelaskan, rumah tersebut saat ini dihuni oleh tiga keluarga yaitu, Soengkono warsono, Denny Jiohannes dan Emma Talakua Sepang.

Dengan alasan biaya pengurusan sertifikat, terdakwa meminta uang kepada Nana sebesar Rp130 juta. Padahal sebelumnya terdakwa juga sudah menerima uang dari pemilik rumah Jeanny Sri Redjeki sebesar Rp150 juta untuk kepentingan yang sama.n simon leosi

Jaksa Hilangkan BB Narkotika JAKARTA - Raibnya barang bukti (BB) Narkotika yakni, satu paket sabu-sabu milik terdakwa Devi Kristiani Mayangsari. Kontan, membuat majelis hakim yang diketua hakim Brahmana berang terhadap ulah Jaksa Agus Syarifuddin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, belum lama ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pasalnya menurut majelis hakim, sejak awal persidangan hingga menjelang pembacaan putusan. Jaksa Agus tidak bisa menghadirkan saksi penangkap serta barang bukti sabu-sabu yang

dituduhkan kepada Devi. ”Aneh sejak awal sidang hingga menjelang putusan (vonis) jaksa tidak menghadirkan itu,” kata hakim anggota Joni Palayukan kepada Tabloid Sensor di ruang kerjanya.

Akibat ulah Jaksa Agus, majelis hakim pun menunda pembacaan putusan. “Saya perintahkan jaksa agar menghadirkan saksi barang bukti sabu-sabu ke persidangan dan sidang saya skor satu jam,” kata Brahmana.

Mendengar perintah hakim, Agus bak kebakaran jenggot. Ia pun segera menghubungi saksi polisi yang menangkap Devi.

Sayangnya hingga putusan dibacakan barang bukti sabu-

barang bukti satu paket sabusabu.

Anehnya saat persidangan jaksa Agus hanya menghadirkan satu paket plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,025 gram. Padahal saat ditangkap Devi kedapatan memiliki dua paket barang bukti sabu-sabu.

Sebaliknya jaksa Agus tidak menghadirkan saksi Ema ke persidangan.

Namun ia hanya mengha­ dirkan saksi Meijatno. Sontak Devi pun membantah sabusabu yang diperlihatkan jaksa bukan miliknya.” Itu (barang bukti sabu-sabu) bukan punya saya. Barang bukti sudah saya berikan kepada Ema,” kata terdakwa. n sofyan hadi

sabu serta saksi penangkap tidak juga tampak batang hidungnya. Devi akhirnya divonis 4 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 7 tahun kurungan badan.

Kasus ini bermula saat Devi ditangkap petugas kepolisian saat melakukan under buy di Hotel Penhouse Jalan Mangga Besar IV E, Jakbar. Kala itu Devi disuruh membeli satu paket sabu-sabu oleh saksi Ema melalui perantara tukang ojek.

Tak berselang lama, giliran saksi Meijatno anggota Polres Jakbar juga meminta hal yang sama kepada Devi. Selanjutnya Devi pun ditangkap dengan

Kejari Jakbar Didominasi Kasus Narkoba JAKARTA - Angka kejahatan di yuridiksi Jakarta Barat lebih banyak didominasi kasus Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan). Ini terlihat dari seluruh kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) pada tahun 2010, 80 persennya adalah kasus narkoba.

“Kasus narkoba yang kami tangani tahun 2010 ada 218 kasus atau 80 persen dari keseluruhan kasus kejahatan

di Jakarta Barat. Dan ini 30 persen lebih tinggi dibanding tahun 2009,” ujar Kepala Seksi Penindakan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, David P Duarsa, belum lama ini.

Namun, David melanjutkan, dari ratusan kasus narkoba yang diproses, sebagian besar terdakwa hanyalah para pengguna bukan pengedar atau bandar. “Mayoritas pengguna yang memiliki barang bukti hanya 0,5 hingga 1 gram

narkoba. Para pengguna umumnya masyarakat ekonomi kelas bawah.” jelas David.

Guna mengantisipasi terus meningkatnya jumlah kasus narkoba di Jakarta Barat, David selalu menuntut para pelaku dengan vonis tinggi.

“Tahun 2010, ada satu terdakwa pemilik pabrik shabu yang kami tuntut mati. Tapi vonis hakim hanya seumur hidup” kata David.

Kejaksaan, kata dia, tetap mengajukan banding atas

putusan hakim. “Putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan. Masa’ pemilik pabrik shabu cuma dihukum seumur hidup, pengguna 0,5 gram shabu saja divonis minimal 4 tahun,” jelas David.

D i a b e r h a r a p a p a ­r a t kepolisian lebih memprio­ ritaskan penangkapan dan pengungkapan pengedar dan pemilik pabrik narkoba dibanding pengguna yang hanya sebagai korban. n sofyan hadi

Jaminkan Senpi ke Pengedar Narkoba JAKARTA - Setelah terdakwa Tony alias Tony Tjoa kalah main judi, akhirnya ia meminjam uang kepada Jiang Liang al Yohanes Budiman sebanyak Rp 25 juta dengan menjaminkan senjata api (senpi) jenis pistol milik ayahnya. Hal itu diungkapkan Tony kepada majelis hakim pimpinan Osmar Simanjuntak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pekan lalu, atas terdakwa Jiang Liang.

Sementara jaminan uang itu, kata Tony merupakan inisiatif dari Jiang Liang al Yohanes Budiman. Selain itu, Tony juga mengatakan kepada majelis hakim bahwa sebelumnya si Jiang Liang al Yohanes Budiman itu sudah diketahuinya sebagai pengedar narkoba.

“Saya sudah tahu pak, bahwa dia (Jiang Liang al Yohanes Budiman) merupakan pengedar narkoba,” katanya.

Sedangkan senjata api tersebut diambilnya dari kamar tidur milik ayahnya, yang kemudian sebagai jaminan uang dengan pembayaran bertahap. “Saya yang bilang supaya ada jaminannya pak,” kata Jiang Liang al Yohanes Bu d ima n k epa da ma jelis hakim. Senpi itu diterimanya dalam keadaan tertutup plastik. Sementara senpi itu, kata penasehat hukum Tony memiliki ijin punya ayah Tony.

Tony dijadikan sebagai

terdakwa berawal dari ditangkapnya Jiang Liang al Yohanes Budiman di Apartemen CBD Unit Padma lantai 5, Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara, karena diduga sebagai pengedar narkoba.

Lalu polisi menggeledah apartemen itu dan ditemukan narkotika jenis sabu, bahanbahan pembuat sabu, yang dibawanya dari Cina, dan satu pucuk senjata api pistol baretta kaliber 9 serta beberapa peluru.

Kepada polisi, si Jiang Liang itu mengaku bahwa senjata api itu diperoleh dari Tony al Tony Tjoa. Selanjutnya polisi memanggil terdakwa dan diakui bahwa senjata api itu diserahkan kepada Jiang Liang sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp 25 juta. Sementara senjata api itu adalah milik orang tua terdakwa bernama Tjoa Sun Hok. Menurut Tony, April 2010

yang lalu, ia membuka kamar tidur ayahnya.

Setelah masuk, terdakwa melihat senpi dan satu peluru, lalu diambilnya.

Selain itu, terdakwa juga menerima 38 peluru dari Kelvin (katanya buron).

Karena terdakwa kalah main judi dan memerlukan uang Rp 25 juta, selanjutnya terdakwa menemui Jiang Liang dan meminjam uang dengan jaminan senpi dan peluru tersebut.

Sementara itu, Jiang Liang terancam hukuman mati akibat dituduh sebagai pengedar narkoba. Dimana polisi menemukan barang bukti sabu sekitar 2000 gram dan 135 butir erimin nimetazepam. Selain UU Narkotika, jaksa juga mendakwa Jiang Liang dengan UU darurat, karena memiliki senjata api jenis pistol baretta dan puluhan peluru tanpa ijin. n sanjaya siahaan

12

FIGUR EDISI 252 TAHUN VI, 14- 20 Februari 2011

Ali Mudasir

Banjir Rob Tak Jadi Halangan

SESUAI dengan letak geografis wilayah Penjaringan khususnya Muara Baru yang berada di bibir pantai dan laut seringkali menjadi langganan rob yang kerap menerpa lokasi itu. Kondisi semacam itu membuat obsesi Ali Mudasir yang kini menjabat sebagai Lurah Penjaringan berobsesi ingin menanggulangi bencana rob yang sering terjadi di wilayah yang mayoritas penduduknya berada di pemukiman padat tersebut.

“Penjaringan selain rawan banjir air pasang (rob) juga ancaman kebakaran sangat tinggi karena termasuk lokasi pemukiman padat penduduk. Baru minggu sore lalu terjadi kebakaran dan ini sudah berulangkali,” ungkap lurah.

Lelaki kelahiran Jakarta 10 Februari 1962 ini memiliki program terdepan yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama memberdayakan masyarakat tanggap terhadap bencana. Untuk itu, setiap hari di wilayah Kelurahan Penjaringan selalu saja ada petugas piket. Selain aparat pemerintah juga ada sekitar 30 anggota linmas Penanggulangan Bencana Alam (Linmas PBA) yang dibentuk dari tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya yang selalu bersiaga 24 jam mengantisipasi bencana rob dan lainnya termasuk kebakaran.

“Kami selalu berusaha memi nimalisir banjir rob dan bencana lainnya termasuk kebakaran.

Astrid Tyar Yosephine

Pengaruhi Penampilan DIJUMPAI di a cara preskon program baru Trans TV tam pak dandanan Astrid Tyar Yosephine kali ini tampil lebih feminim. Menurutnya faktor usia yang bertambah dewasa mempengaruhinya.

“Mung kin karena umur udah 24 tahun jadinya ya emang harus feminim.

Aku jadi lebih tahu aja, lebih tahu harus gimana,” paparnya saat ditemui di Gedung Trans TV, Jakarta Selatan.

Astrid menambahkan bahwa perubahan ini bukan karena saran dari orang tuanya. Men urut Astrid perbedaan

penampilan dulu dengan sekarang memang sa ngat berbeda sekali. “Enggak ada saran dari orang tua.

Cuma kalo me mang membandingkan dari 10 tahun yang la lu jelas berbeda kan. Kalo dulu masih kecil banget yah,” ujarnya.

Artis cantik kelahiran 12 Juli 1986 ini me rasa nyaman dengan penam pilannya yang sekarang. Dengan dandanan rambut yang panjang seakan me nunjukkan perbedaan dirinya dengan yang dulu.

“Aku nyaman de ngan penampilannya yang se karang,” tukasnya. n ary

Contohnya, untuk mengantisipasi banjir, sekarang ini tanggul yang bolong atau bocor di RT 15/17 sepanjang 700 metersudah ditambal oleh pihak Pelindo sesuai laporan kita. Begitupun tanggul di Perikanan Samudra sepanjang 2 km sudah diperbaiki,” tutur anak sulung dari lima saudara pasangan H. Mudasir dan Hj. Akbari.

Dikarenakan rawannya berbagai bencana di Penjaringan, baik rob maupun kebakaran, suami dari Evy Susana ini tak henti-hentinya memberdayakan masyarakat.

Baik melibatkan pemuda karang taruna mapun tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk selalu siaga menghadapi musibah secara fisik maupun doa. Hasilnya cukup dirasakan dimana sepanjang dirinya menjabat lurah belum ada korban bencana rob maupun kebakaran yang meninggal dunia.

“Dan diharapakan memang jangan sampai terjadi korban meninggal,”ujar ayah dari Seren Violeta, Agnes Claudia dan Safira Raudatushifa.

Wilayah Penjaringan yang berada di tapal batas utara Laut Jawa, Selatan berbatasan dengan Jalan Bandengan Selatan. Dan sebelah Barat dengan Waduk Pluit serta di Timur dengan Kali Opak dan sepanjang Pelabuhan Sunda Kelapa itu terkenal sangat padat penduduknya. Terdiri dari 240 RT dengan 17 RW wilayah Penjaringan memiliki penduduk mencapai 55.901 jiwa dan 16.427 KK. Bahkan di wilayah Kelurahan Penjaringan juga memiliki satu obyek destinasi pesisir yang ramai dikunjungi turis dari lokal maupun mancanegara yaitu Masjid dan makam keramat Luar Batang yang selalu dibanjiri penziarah. n jerry pati

Fanny Fabriana

Nikmati Akting ARTIS Fanny Fabriana kini tengah sibuk di pang gung akting, bahkan ber deret jadwal memenuhi schedule-nya hingga be berapa bulan ke depan.

Bintang film HARI UNTUK AMANDA itu merasa seru dan tengah merasakan nikmatnya dunia peran.

“Aku lagi sibuk FTV, terus bulan depan ada launching film Lost In Papua. Terus Maret film baru lagi based ke novel. Judulnya belum boleh dikasih tahu, tapi syutingnya seru soalnya syuting di macam-macam tempat di Jakarta, Sidney, sama Raja Ampat (Papua) jadi seru saja,” ungkap Fanny Fabriana.

Untuk akting di sinetron stripping, Fanny masih mempertimbangkan, karena aktivitasnya yang masih penuh di dunia akting layar lebar. Suatu saat kalau memang ada

tawaran cocok dan bagus akan dipertimbangkan.

“Stripping bukannya nggak mau, memang kayaknya seru juga, apa lagi panen duit katanya, cuma kerjanya juga berat dari pagi ke pagi. Cuma sekarang lagi film dulu,” urainya.

Fanny sendiri sempat pernah mendukung si netron stripping, dira sakan memang sangat melelahkan. n ary

Sido Panbers

Ultah ke-60 Tahun

GRUP musik legendaris Pambers yang terkenal hitnya dengan lagu ‘Gereja Tua’ diera tahun 70-an, adalah salah satu group musik yang sangat populer pada jamannya.

Dimanakah keberadaan Pambers sekarang ini? Ternyata Masih ada tetap eksis dan bagi penggemar Khususnya Jakarta dan Tangerang masih dapat mengukir kenangan bernyanyi di Cafe Pambers bersama group Pambers dan komunitasnya yang diberi nama Pambers Fans Club dibilangan jalan H. Mencong Larangan, Kota Tangerang.

Adapun Cafe Pambers adalah merupakan tempat kediaman keluarga besar dari seluruh personil group tersebut

yang mereka tempati sejak tahun 80-an.

Kepada Tabloid Sensor salah seorang kerabat dekat Pambers Non Keke (35) mengatakan keberadaan Cafe Pambers merupakan tempat sarana rekreasi santai bagi keluarga dengan beraneka ragam lagu dari Indonesia, Pop, Rock, Keroncong dan Dangdut pun ada.” Dan Bagi yang hobbi mancing kami sediakan beberapa lapak dengan area cukup luas dibelakang Cafe ini,” ujar Keke.

Sido Panjaitan yang juga penggebug drum dari Pambers pada 1 Februari 2011 ini genap ultah yang ke-60 dan pada tanggal 6 Februari bertempat di Cafe Pambers mengadakan acara temu kangen. n bumi sunyoto

13

OLAH RAGA EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

Villa: Messi terbaik di dunia

PENYERANG Barcelona David Villa menyebut rekannya Lionel Messi sebagai pemain terbaik yang tak ada bandingannya di dunia saat ini. Kehebatan Messi di lapangan, katanya, lebih baik dibandingkan Cristiano Ronaldo.

Apa yang dikatakan Villa itu memang tak terbantahkan. Setelah terpilih sebagai pemain terbaik dunia pada 2010 atau untuk kedua kalinya berturut-turut, penampilan Messi terus mengkilap. Kini ia menjadi pencetak gol terbanyak La Liga bersama Cristiano Ronaldo, yakni 24 gol.

Walau mengakui Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, namun Villa menilai Messi tetap lebih baik. “Tidak ada pemain yang bisa dibandingkan dengan Messi.

Cristiano Ronaldo dan Messi adalah dua pemain terbaik di dunia. Tapi, saya selalu katakan Messi adalah yang terbaik,” kata Villa. n ary

Kuyt: Torres ingin juara

Nurdin Halid Digugat

KEABSAHAN Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI kembali dipertanyakan. Kali ini kelompok Masyarakat Sepak Bola Nasional

melayangkan gugatan hukum soal kebe radaan Nurdin di posisi tertinggi otoritas sepak bola Indonesia tersebut.

“Saya, Tondo Widodo, Abu

bakar Assegaf, dan Sumaryoto, yang meng atasnamakan Mas yarakat Sepak Bola Nasional, akan melayangkan gugatan kepada PSSI lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut dilayangkan pada 17 Januari lalu,” kata CEO Persebaya Surabaya 1927, Saleh Mukadar.

Saleh menegaskan, gugatan itu diutarakan karena jabatan Nurdin sebagai Ketua Umum PSSI telah melanggar statua FIFA. “Di statuta FIFA dikatakan bahwa ketua umum tidak boleh di jabat oleh mantan narapidana,” jelas Saleh.

PSSI, kata Saleh, bersikeras mengganggap jabatan Nurdin sah karena sesuai dengan statuta PSSI. Namun, Saleh menganggap PSSI sengaja mengubah statua FIFA saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. “Padahal, PSSI sendiri bilang kalau ada perbedaan pemahaman antara versi Inggris

dengan versi Indonesia, maka yang digunakan adalah versi Inggrisnya,” tegas Saleh.

Yang dimaksud Saleh adalah Statuta Standar FIFA Pasal 32 ayat 4 yang berbunyi, “The members of the Executive Committee… must not have been previously found guilty of a criminal offence.” Artinya, anggota komite eksekutif tidak boleh pernah dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal).

Pada statuta PSSI Pasal 35 ayat 4, ketentuan itu melenceng.

Di situ tertulis, “Anggota Komite Eksekutif… harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal pada saat kongres serta berdomisili di wilayah Indonesia.”

Ketika ditanya kenapa baru sekarang mengajukan gugatan tersebut, Saleh beralasan gugatan semacam ini sebetulnya melalui Arbitrase Olahraga yang dibentuk oleh PSSI. n ary

Clijsters Menuju Puncak Dunia KIM Clijsters tinggal mem butuhkan dua kemenangan lagi untuk menjadi petenis nomor satu dunia untuk pertama kalinya dalam kurun lima tahun terakhir.

Clijsters yang sukses menju arai Australia Terbuka, bulan lalu, hanya harus mencapai babak semifinal turnamen Open Gaz de France untuk menyalip Caroline Wozniacki di puncak daftar klasemen

petenis putri dunia.

“Jika saya berhasil maka itu akan menjadi pencapaian yang menyenangkan. Namun, seandainya saya gagal, saya tidak akan terlalu kecewa,” ujar Clijsters.

Petenis berusia 27 tahun itu menambahkan saat pertama kali dia menjadi petenis nomor satu dunia pada Agustus 2003 merupakan momen yang paling berarti baginya. n ary

Chris John Akan Bertarung Lawan Daud Yordan APA alasan Fernando Torres meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Chelsea? Menurut penyerang Liverpool, Dirk Kuyt, Torres pergi karena ingin merasakan gelar juara. Torres berharap dengan bergabung ke Chelsea impiannya untuk merasakan gelar juara Liga Premier dapat terwujud. Sebuah target yang menurutnya sulit dicapai jika tetap bertahan di Liverpool.

“Dia (Torres) sulit menjelaskan dengan baik alasan kepindahannya karena dia tak lancar berbahasa Inggris,” kata Kuyt. “Tak yang bisa saya tangkap dari penjelasannya adalah bahwa dia ingin meraih gelar juara dan katanya dia mempunyai kese mpatan lebih besar dengan Chelsea,” tambah pemain asal Belanda ini.

Alasan yang diungkapkan oleh Torres itu menurut Kuyt mengadaada. Dia juga kecewa dengan berbagai komentar Torres di media setelah pindah. Itu sebabnya dia berharap, impian Torres gagal terwujud. n ary

PETINJU pro-nomor satu Indo nesia Chris John akan mem pertahankan gelar kelas bu lu 57,1 kg versi WBA melawan petinju senegara, Daud Yordan pada 17 April 2011 di Hall D Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta. ` Pertandingan 12 ronde tersebut dipromotori Raja Sapta Oktohari melalui Mahkota Promotion dan dika tegorikan sebagai pertarungan tinju dunia versi WBA. Dalam jumpa pers dengan wartawan, Senin, promotor yang akrab dipanggil Okto itu mengatakan, pertarungan tersebut merupakan per tarungan dunia yang ke-14 kalinya bagi Chris John untuk mempertahankan gelar juara kelas bulu WBA. “Ini pertarungan yang tidak menjadikan masyarakat berdebar karena siapa

pun yang menang Chris John atau Daud Yordan, sama saja karena artinya Indonesia yang menang,” katanya kepada wartawan.

Sementara itu, ketika ditanya berapa bayaran yang bakal diterima oleh kedua petinju, Okto tidak menye butkan secara rinci.”Tidak perlulah disebutkan tentang

bayaran petinju, yang jelas mereka berdua bertarung untuk bangsa,” katanya.

Sementara itu, Chris John yang hadir pada jumpa pers bersama Daud Yordan menga takan, pertarungannya nanti merupakan upaya dirinya untuk memberi kesempatan kepada Daud Yordan untuk

bisa bertarung dengannya.

“Saya beri ke sempatan Daud menantang saya, dia petinju yang bagus,” kata Chris John menanggapi pertanyaan wartawan tentang mengapa dirinya bersedia ber tarung dengan Daud Yordan.

Ketika ditanya tentang ke siapannya untuk pertarungan nanti serta target KO, petinju itu mengatakan cukup siap namun tidak memastikan dirinya akan meng-KO lawan nya. “Saya delapan minggu berlatih di base camp di Perth, Australia bulan lalu, jadi saya rasa saya cukup siap, tentang KO nanti anda lihat sendirilah,” tambahnya.

Sedangkan Daud Yordan justru mematok target KO untuk pertarungannya.”Ini pertarungan 12 ronde, tapi saya rasa pertarungan tidak akan memakan waktu sampai 12 ronde,” kata petinju peringkat enam WBA itu. n ary

14

EKONOMI EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

SINGKAT Wabup Buka Pelatihan Operator Mesin Jahit

KARAWANG - Sebagai salah satu upaya untuk membantu dan mengembangkan sekaligus menghasilkan tenaga kerja yang handal, Pemerintah Kab. Karawang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan pelatihan program kursus untuk operator dan teknisi mesin jahit.

Program ini diprakarsai oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan LPK Bina Lentera Kencana Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurachadiana yang membuka pelatihan tersebut berharap keberadaan pelatihan ini selain sebagai wadah untuk membina ketenagakerjaan, juga untuk merealisasikan proses rekruitmen calon tenaga kerja yang handal melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat). “Sehingga diharapkan dapat menimbulkan nilai positif dalam kehidupan masyarakat khususnya di lingkungan kawasan industri seperti Kab. Karawang,” ujarnya. n asgan abg

Bantuan Rutilahu Rawan Penyimpangan CIREBON – Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Kab. Cirebon, patut menelusuri dugaan penyimpangan dibalik penggunaan dana bantuan rehab rumah tidak layak huni (rutilahu) 2010.

Pasalnya, tak sedikit kepala desa (kuwu) yang kelabakan sewaktu ditanya soal alokasi/penggunaan dana dan laporan pertanggungjawabannya (LPJ). Bahkan, ada yang terang-terangan menghambat implementasi UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lebih mementingkan urusan weteng dewek ketimbang melayani publik.

“Saya mohon maaf belum bisa memberikan jawaban tentang data bantuan rutilahu Rp 100 juta, karena sekarang ini sedang repot ngurusin anak,” ujar Kuwu Kejiwan Sapingi.

Kuwu Bojongkulon H Makmur mengaku dapat bantuan rutilahu Rp 70 juta dengan sistem dompleng dan tidak tahumenahu tentang LPJ. Kuwu Kedongdong Mulya justru berbelat-belit menyangkut data rutilahu bernilai Rp 60 juta.

Padahal, Kementerian Sosial menegaskan, penerima bantuan wajib menyampaikan LPJ keuangan dan kegiatan RS-RTLH ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (Dit. PFM) melalui Dinsos Kab/Kota tembusan ke Dinsos Prov dengan melampirkan kwitansi pengeluaran serta Surat Pernyataan selesainya pekerjaan diketahui Kepala Desa/Lurah. nsutawijaya

Komisaris dan Direksi Indosat Diganti

JAKARTA - PT Indosat Tbk. memutuskan untuk mengganti dewan komisaris dan direksi di antaranya mengangkat Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian

BUMN Parikesit Suprapto sebagai Komisaris operator telekomunikasi itu.

Presiden Direktur & CEO Indosat Harry Sasongko mengatakan, korporasi kini diperkuat seorang

komisaris baru dan seorang direktur baru. “Kami berharap kehadiran mereka di Indosat akan semakin memberikan warna dan harapan yang lebih baik,” kata Harri Sasongko, baru-baru ini.

Perombakan direksi dan komisaris itu dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihadiri pemegang saham.

Rapat tersebut menyetujui diantaranya mengangkat Parikesit Suprapto yang juga Deputi Bidang Usaha Kementerian BUMN sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai 2012.

Selain itu, pihaknya juga menyetujui mengangkat Hans C. Moritz sebagai direktur, efektif sejak 1 Mei 2011. Terhitung sejak 1 Mei 2011 sampai 2015, direksi perseroan Indosat adalah Harry Sasongko Tirtotjondro sebagai Dirut, Peter Wladyslaw

K. sebagai direktur, Hans C. Moritz sebagai direktur, Fadzri Santosa sebagai direktur, dan Laszlo Imre Barta sebagai direktur.

Sementara sususan komisaris adalah H.E. Sheikh Abdullah Mohammed S.A. Al-Thani sebagai Komisaris utama dengan komisaris lainnya yakni Nasser Mohd.

A. Marafif, Richard Farnsworth Seney, Rachmad Gobel, Rionald Silaban, dan Parikesit Suprapto.

Sedangkan komisaris inde penden adalah Soeprapto, Alexander Rusli, Thia Peng Heok George, dan Chris Kanter. “Kami memiliki visi untuk menjadi operator pilihan utama pelanggan untuk seluruh kebutuhan informasi dan komunikasi,” kata Harry.

Telkom bertekad meningkatkan kualitas layanan dan melakukan inovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi lebih dari 40 juta pelanggannya. n soebardjo

Proyek Vital ESDM tak Capai Target JAKARTA - Kegiatan pem bangunan disektor ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang dilakukan pemerintah pada tahun 2010, beberapa diantaranya (terutama proyek-proyek vital) tidak mencapai target. Dibidang ketenagalistrikan misalmya, pembangunan pembangkit listrik hanya berhasil meraih kapasitas 600 MW, jauh dibawah target yang direncanakan sebesar 1.150 MW.A. Alasannya, pembangunan

beberapa pembangkit pada program 10.000 MW (PLTU Rembang, PLTU Indramayu, PLTU Amurang, PLTU Kendari, PLTU Tanjung Balai Karimun I, dan PLTU Bangka Baru I), mengalami keterlambatan se bagai akibat kurangnya dana, terkendalanya penyelesaian perijinan, masalah pembebasan tanah, dan sebagainya.

Demikian pula dengan pembangunan transmisi lis trik, mengalami hambatan.

Pembangunan transmisi yang

direncanakan sepanjang 1.102 kms, baru sepanjang 330 kms (tiga ruas) yang dapat diselesaikan. Sisanya sepanjang 772 kms (7 ruas transmisi) masih dalam tahap penyelesaian.

Hal itu terungkap dalam sia ran pers Humas Kementerian ESDM sehubungan dengan adanya Refleksi Kinerja Sektor ESDM tahun 2010, baru-baru ini di Jakarta. Siaran pers itu juga menyebutkan dibidang minyak dan gas bumi pun

mengalami hal yang sama.

Realisasi produksi minyak hanya mencapai 945.000 BOPD, atau hanya sebanyak 98% dari target APBN-P yang ditentukan sebesar 965.000 BOPD. Tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh bocornya pipa gas untuk CPI, dan terjadi kebakaran pada anjungan Kodeco serta Kangean. Selain itu juga karena ada permasalahan subsurface, kegagalan pengambilan minyak dari beberapa off-taker. n soebardjo

Wakil Walikota Bekasi: Proyek Rp50 Juta Dikelola BKM BEKASI - DR. H. Rahmat Efendi S Sos, Wakil Walikota Bekasi, pada acara peresmian pelaksanaan pembangunan rumah warga yang tidak layak huni (Rutilahu), di RT. 04, RW. 06, kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Sabtu (5/2) lalu, menegaskan bahwa aparat pemerintah harus bersikap netral dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Jangan berpihak pada satu golongan atau warna,” tegasnya.

Dia juga menekankan, aparat harus berhati-hati mengelola uang rakyat, harus jujur dan transparan. “Sesenpun uang rakyat harus dipertanggung jawabkan, “ pinta Wakil Walikota, yang akrab disapa Pepenitu.

Begitupun kepada para ketua Rt/Rw, dia berharap untuk menjaga kondusifitas pemerintah kota Bekasi, yang menurutnya sedang gonjang - ganjing. “Bapak -bapak, ibu - ibu baca koran nggak ? “ tanyanya, yang kemudian

H. Rahmat Effendi S Sos, Wakil Walikota Bekasi didampingi Nadih Arifin Sip. MM, Sekcam Kecamatan Bekasi Timur dan Ahmad Nuryadi Sip, Lurah Duren Jaya serta mardiono, Ketua BKM . n foto: deddy s dijawab serempak, ”Baca pak Wakil,” jawab hadirin, riuh. “ Pemimpin yang punya integritas, jujur, disiplin, insya Allah tidak akan menyelewengkan uang rakyat.

Untuk itu Camat dan Lurah, awas jangan nyogok yang lain,” lanjutnya.

Hal yang menggembirakan warga dari sambutan Wakil Walikota tersebut adalah, bahwa kedepan proyek-proyek jalan lingkungan

yang nilainya Rp 50 juta ke bawah, akan dikelola oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan diawasi oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

“Saya akan perintahkan Bapeda, karena saya percaya hasilnya akan lebih baik,” kata Wakil Walikota serius. Mardiono, Koordinator BKM kelurahan Duren Jaya, dalam laporannya

menjelaskan bahwa dari 60 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kelurahan Duren Jaya, pada tahap awal telah dibangun sebanyak 26 unit. Perinciannya adalah, 16 unit dibiayai dengan dana PNPM dan 10 unit dibiayai dengan dana paketP2KPtahapII.Kemudianyang pelaksanaan pembangunannya sedang berjalan sekarang ini, sebanyak 14 unit, dengan dana paket P2KP tahap III, sebesar Rp. 140 juta (Rp.6 juta dari APBD dan Rp64 juta dari APBN ). “Sisanya sebanyak 20 unit Rutilahu, masih menungguperhatianpemerintahdan partisipasiwarga,”ungkapMardiono.

Sementara Tukiyem, 66 th, pemilik rumah, ketika ditemui Tabloid Sensor mengungkapkan kegembiraannya dengan ma ta berkaca-kaca. “Saya mengucapkan terima kasih, kepada pemerintah dan tetangga yang telah membantu ngebagusin rumah saya,” ucap nenek beranak enam dengan tiga belas cucu itu. n deddy suryadi

15

PENDIDIKAN EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

SINGKAT Kadisdik Tangsel Lantik UPT Pendidikan Pondok Aren PONDOK AREN - Kadis Pendidikan Kota Tangerang Selatan Drs. Matoda M.si mengharapkan kepada seluruh UPT Pendidikan Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan agar mampu bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pendidik harus bisa bersenergi dengan pihak sekolah serta aparatur Kecamatan dan Ke lurahan untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Hal tersebut disampaikan dalam acara lepas sambut UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren kepada Junaedi S.pd, sebagai UPT Penndidikan yang baru menggantikan Drs, Darmawan.

“Kepala UPT Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya tidak hannya sebatas mengawasi sekolah-sekolah saja melainkan juga harus turun langsung menjalin silahturahmi untuk memperkenalkan diri kesemua pihak, baik memperkenalkan diri kepada Lurah maupun ke pada Camat. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya nanti dapat berjalan dengan baik,” ujar Matoda.

Kepala Sekolah SDN Jurang Ma ngu Barat 1 Andrean mengharapkan kepada UPT Pendidikan agar dapat berjalan lebih efektif serta dapat memberikan motivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. “Kami berharap dengan dilantiknya Pak Junaedi sebagai UPT Pendidikan Kecamatan Pondok Aren dapat bekerjasama untuk membangun dunia peendidikan kedepannya lebih baik lagi khususnya di Kecamatan Pondok Aren. n amal jamaludin

SMP Yadika 3 Siap Hadapi Era Globalisasi TANGERANG - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadika 3 dibawah komando Drs. PU. Sinulingga di Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang terus bekibar mencerdaskan anak bangsa guna menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di era globasisasi. Hanya saja pemegang akriditasi A ini tetap mengedepankan pembentukan kepribadian siswa yang berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mendukung Visi dan Misinya itu SMP Yadika 3 memiliki gedung berlantai 3 lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung aktivitas belajar mengajar. Mulai dari ruang kelas berukuran 8x9 m yang nyaman, ruang audio visual, hingga ruang ibadah dan mushollah. Tak hanya itu siswa juga bisa memanfaatkan perpustakaan yang lengkap dengan jumlah dan jenis buku yang memadai.

Tentu saja siswa Yadika difasilitasi berbagai alat peraga hingga beragam sarana dan pilihan aktivitas olahraga.

Selain dibimbing oleh staf pengajar mi nimal sarjana (S1) yang berpengalaman, sekolah ini juga dilengkapi fasilitas multimedia room. n bumi sunyoto

5.000 Sekolah di Jabar Bakal Diakreditasi BANDUNG - Badan Akreditasi Pro vinsi Jawa Barat, menyatakan sekitar lima ribu sekolah dasar hingga menengah atas di Jawa Barat siap diakre ditasi.”Sebenarnya kami menga jukan sekitar 11 ribu tapi prediksinya yang siap diakreditasi mungkin lima ribu sekolah,” kata Ketua Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat Prof. Djam’an Satori, di Bandung, Kamis (10/2).

Menurutnya, berdasarkan aturan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, akreditasi terhadap sebuah sekolah dilakukan setiap lima tahun sekali. Ia mengatakan, di Jawa Barat sendiri hingga saat ini ada sekitar 15 ribu sekolah dasar hingga menegah atas belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi.

Menurutnya, faktor biaya yang cukup besar menjadi salah salah satu kendala dalam proses akreditasi sekolah di Jawa Barat.

“Selama ini anggaran akreditasi itu dari APBD provinsi, jadi yang siapnya akreditasinya hanya 5 ribu,” ujar Djaman.

Meskipun demikian, kata Djaman, ada beberapa kabupaten/ kota di Jawa Barat yang meng anggarkan untuk akreditasi sekolah dasar dan menegah pertama. “Untungnya kami dibantu oleh beberapa kabupatem/ kota yang memiliki anggaran untuk akreditasi,” kata Djaman.

Selain masalah biaya, kendala lain yang dihadapi dalam akreditasi sekolah ialah kurang jumlah asesor (petugas yang melakukan akreditasi). “Untuk bisa jadi

asesor ini tidak bisa langsung tapi harus melalui tahapan dan dilatih terlebih dahulu,” katanya.

Ia menambahkan, proses akreditasi sebuah sekolah sangat penting dilakukan karena jika sekolah tersebut tidak terakreditasi

maka tidak dapat mengeluarkan ijazah. Pihaknya berharap, proses akreditasi sekolah di Jawa Barat tahun 2011 bisa selesai sesudah Idul Fitri tahun ini. “Mudahmudahan setelah Lebaran tahun ini bisa selesai,” katanya. n farida

Meningkatkan Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru

JAKARTA – Dalam rangka meningkatakan mutu pen didikan sekolah ada beberapa indikator yang diperlukan, Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Utara (Sudin Dikdas Jakut) terus mengalakan program peningkatan mu

tu pendidikan melalui kua lifikasi dan sertifikasi guru.

Bahkan, Sudin Dikdas Jakut melakukan pembenahan da lam dunia pendidikan, de ngan peningkatan kualitas kesejahteraan sekaligus untuk bi sa memajukan dan memberikan kontribusi lebih kepada peserta didik. Dan Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar.

“Poin itu sangatlah penting.

Karena guru merupakan te naga pendidik yang sangat berpengaruh dalam dunia

pendidikan. Jika kesejahteraan guru baik akan memberikan motivasi serta mengairahkan dalam kegiatan belajar mengajar,” ujar DR. HJ. Istaryatiningtias, Msi, Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Utara.

Menurut Istaryatiningtias, pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas harus di lakukan sejak dini dan ber kelanjutan dimulai dari tahapan untuk bisa merubah profil guru secara menyeluruh, sehingga tercipta profesionalitas dalam profesi guru dan memiliki daya tarik di dalam masyarakat dan dapat mengimplementasikan uji kompetensi bagi siapa yang hen dak menjadi gu ru, khususnya saat ini untuk guru yang mengajar

di wilayah Jakarta Utara.

Dikatakan Istaryatiningtias, pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk mening katkan kualitas pendidikan Indonesia dengan cara mening katkan kualitas guru serta kesejahteraannya. “Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi,” ujarnya.

Istaryatiningtias berharap, seluruh guru di Jakarta Utara nantinya mempunyai sertifikat atau lisensi mengajar. “Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional,” ucapnya. n jerry pati

Bangun Status Guru sebagai Profesi Terhormat

SEMARANG - Tuntutan untuk terus makin meningkatkan mutu pendidikan, tidak bisa dihindari seiring dengan makin majunya pendidikan di Negara–Negara lain.

Lahirnya Undang–Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen beserta peraturan perundangan pelaksanaannya, merupakan

bukti komitmen bangsa dalam membangun status guru sebagai profesi terhormat. Juga sekaligus sebagai bukti yuridis semakin diteguhkannya peran penting guru dalam pembangunan pendidikan.

“Sesuai dengan tuntutan UU, maka keberadaan guru dari tahun ke tahun terus diperbaiki,antara

lain kesejahteraan, kompetensi dan kualifikasinya terus ditingkatkan “ kata Ka Dinas Pendidikan Prov Jateng Drs Kunto Nugroho HP MSi belum lama ini dalam temu komunikasi wartawan dan LSM di Semarang.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Dinas Pendidikan Prov Jateng Drs.Soenarto,MPd, ia lebih lanjut mengemukakan dalam usaha meningkatkan kualifikasi guru agar sesuai dengan UU, pemerintah telah memberikan kelonggaran waktu dan biaya untuk menempuh studi lanjut, bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi. Hasilnya, katanya tahun 2008 Guru SD yang belum memenuhi kualifikasi sekitar 25,01 persen dan sekarang sudah mencapai 29,37 persen.

Guru SMP tahun 2008 baru 61,11 persen sekarang sudah

mencapai 66,49 persen. Guru SMK tahun 2008 62,91 persen sekarang sekitar 80,74 persen.

Demikian pula untuk guru SMA dari 65,59 persen sekarang sudah menjadi 79.60 persen.

Peningkatan kualifikasi guru, seperti dikatakan ternyata juga diiringi dengan makin meningkatnya kualitas. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih para guru di Jateng, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Diberikan gambaran Ka Dinas, tahun 2008 insan pendidikan y a n g memperoleh prestasi sebanyak 272 orang dengan jumlah total medali 188 buah, dengan rincian 4 medali di tingkat internasional dan 184 medali ting kat nasional. Tahun 2009 insan pendidikan yang memperoleh prestasi sebanyak 384 orang. n hardjanto ms

16

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

INFO Posyandu Layani Lansia JAKARTA - Perhatian Pemprov DKI terhadap warga lanjut usia (lansia) terbilang cukup besar. Setelah ber hasil membangun Taman Lansia Langsat di Jakarta Selatan tahun lalu, kini Pemprov DKI juga akan meningkatkan layanan kesehatan para lansia. Layanan kesehatan tersebut diberikan melalui ke giatan gebyar pos pelayanan terpadu (posyandu) khusus lansia.

Gebyar posyandu lansia ini akan digelar setiap tanggal 27, berbarengan dengan gebyar posyandu untuk ibu dan bayi yang sudah berjalan selama ini.

“Akan diperkenalkan gebyar posyandu untuk lansia. Saat ini sedang dalam proses,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat berkantor di Kelurahan Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (10/2).

Selain gebyar posyandu, kata Fauzi Bowo, pelayanan kesehatan juga diberikan dengan memperkuat jaringan puskesmas khusus lansia.

S e h i n g g a p e l a y a n a n yang di berikan kepada lansia dibedakan dengan masyarakat umum.

“Pelayanan kesehatan untuk lansia sementara ini sudah ada di beberapa puskesmas yang ada di Jakarta. Ke depan akan le bih ditingkatkan lagi,” ujar Fauzi. n delwandra

Bangunan Melanggar di Kebayoran Baru JAKARTA – Maraknya pelanggaran yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan ditandai dengan maraknya bangunan berubah fungsi. Pe langgaran itu hingga kini masih menjadi persolan serius di Jaksel khususnya di Kebayoran Baru.

Banyak perizinan yang dikeluarkan Sudin Tata Ruang ternyata dilapangan tidak sesuai dengan kenyataan.

“Terkesan unit dan pejabat yang bertugas tak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, dan diharapkan mampu menga wasi, namun justru malah membiar kan penyimpangan,” tandas Wa likota Jaksel, Syahrul Effendi.

Keprihatinan dan kekecewaannya terhadap maraknya pelanggaran peruntukkan khususnya bangunan berubah fungsi di Kecamatan Kebayoran Baru Jaksel benarbenar menjadi lahan yang menguntungkan bagi oknum tersebut. Hasil survei di lapangan, daerah yang nampak jelas di Jalan Radio Dalam, Jalan Lautser, Jalan Gandaria Raya, dan masih banyak lagi terdapat pelanggaran bangunan berubah fungsi. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengawasan mulai Seksi hingga Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) yang seharusnya ditindak tegas. Bahkan ia menuding penyimpangan ini tak terlepas dari permainan oknum dengan pemilik bangunan. n delwandra

Solusi Atasi Banjir tak Efektif JAKARTA - Solusi untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta hingga saat ini dinilai tak kunjung efektif. Beberapa pihak mempertanyakan solusi banjir yang dicanangkan pemprov.

“Solusi selalu ketinggalan karena keterbatasan sumber daya dan hanya berjangka pen dek,” kata anggota komunitas Jaringan Informasi Publik Peduli Bencana dan Lingkungan, Erfan Maryono, Rabu (9/2).

Menurutnya, perspektif tersebut harus diubah. Pena nganan banjir dan macet harus berjangka panjang.

“Jangan ganti gubernur, berganti pula kebijakannya,” katanya.

Tak hanya itu, ke tidak samaan dalam melihat ma salah dan cara penanganan antarpemangku kepentingan se ring kali tak seragam, terutama di kalangan pemerintah se

perti Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Ke menterian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih pe ran dan kekosongan peran. Padahal, kesamaan dalam pemahaman masalah mutlak diperlukan, termasuk tujuan penanganan dan cara mengatasi ma salah antar pe mangku kepentingan.

Ia juga beranggapan, tidak ada sinergi antartiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan sektor publik. “Dunia usaha masih lebih banyak menyumbang masalah daripada memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah,” katanya. Seharusnya, lanjut dia, daya dukung ling kungan dan aspek sosial lebih dikedepankan dibandingkan aspek eko nomi dan teknis dalam pena nganan dua masalah itu.

Begitu pula dengan partai politik dan DPRD belum me nunjukkan kontribusinya secara optimal. “Perlu cara pandang yang out of the box, misalnya, review alokasi APBD dengan pertajam anggaran ke macet dan banjir, serta review pembagian peran dengan cara kerja baru,” katanya.

Menurutnya, sebagai pe megang mandat penuh de ngan sumber daya besar dan me miliki otoritas yang mengikat, pemerintah merupakan aktor utama. Pemerintah menjadi pe nanggung jawab terbesar dalam mengatasi macet dan banjir.

Hal yang tak boleh dilupakan adalah kritik publik yang harus dipandang sebagai bagian dari kontribusi publik untuk mengatasi macet dan banjir.

Publik bisa diajak untuk bersamasama dan diminta kontribusinya meski kemampuannya terbatas.

Selama ini, ia menilai telah terjadi penurunan tingkat ke percayaan pada pemerintah.

Tak hanya itu, kontribusi pub lik sering kali tidak diapresiasi.

“Program pemerintah kurang mendorong inisiasi publik bahkan tidak jarang justru me rusak inisiatif publik,” katanya.

Menurutnya, kegiatan atau kontribusi masyarakat juga kadang kurang terorganisasi, berjalan sendiri-sendiri, dan kurang ada kai tan dan kerja sama antarmereka.

Tak jarang, kepentingan elite justru mendominasi organisasi masya rakat sehingga membelokkan dari kepentingan publik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan program yang sedang diupayakan pemprov dalam menangani banjir tidak akan terlaksana baik jika tidak ikuti perilaku positif dari warga Jakarta. n armenius barus

Penurunan Muka Tanah Penyebab Amblesnya Jembatan JAKARTA - Dua buah jembatan yang berlokasi di wilayah Jakarta Utara ambles. Jembatan tersebut adalah jembatan Pluit Utara dan jembatan Muara Angke. Penyebabnya diduga karena terjadi penurunan muka tanah atau land sub siden di kawasan tersebut.

“Permukaan jembatan pun sudah hampir sama tingginya dengan permukaan air,” kata Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Novizal, Rabu (9/2).

Ia menampik jika penu runan ini disebabkan struk tur jembatan yang salah.

S e b a b, jika h a l t e r s e b u t terjadi, berarti ada kegagalan struktur. Menurutnya, yang mengalami penurunan bukan hanya jembatan, melainkan juga tanahnya. Seharusnya, tiang pancang didudukkan di tanah yang keras. “Sam pai saat ini, saya baru men dapati dua jembatan itu yang ambles,” katanya.

Terlebih lagi, lanjutnya, penurunan muka tanah di Jakarta, terutama Jakarta Utara tidak bisa dicegah. Hanya saja, ia tak bisa memastikan sejak kapan dan berapa meter penurunan itu terjadi pada

kedua jembatan tersebut.

Pihaknya mengaku sudah melakukan perbaikan secara bertahap. Sejak 2010, usaha perbaikan dan peninggian untuk jembatan Muara Angke sudah dimulai. Tepatnya, di jalan menuju Kompleks Perikanan ke Muara Angke, sedangkan untuk perbaikan dan peninggian jembatan Pluit Utara baru dilakukan tahun ini. “Baru akan ditenderkan tahun ini dan dituntaskan tahun ini pula,” katanya.

Rencananya, peninggian itu akan dilakukan hingga dua meter. Dana yang dibutuhkan

untuk peninggian jembatan Pluit Utara mencapai Rp 15 miliar, sedangkan perbaikan jembatan Muara Angke membutuhkan dana hingga Rp 4 miliar.

Menurutnya, perbaikan dan peninggian ini masih belum mendesak untuk dilakukan.

“Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dua jembatan itu masih bisa digunakan,” katanya.

Novizal mengatakan bahwa Dinas PU selalu memiliki dana untuk perbaikan jembatan setiap tahunnya. Hanya saja, ia pun tak mengetahui secara pasti total dana perbaikan jembatan untuk tahun 2011. n jerry pati

60 Pasar Tradisional di Jakarta tak Memadai JAKARTA -- Sekitar 60 dari 153 pasar tradisional di DKI Jakarta dinilai tak memadai.

Manajer bagian pembangunan PD Pasar Jaya, Adi Sulaeman, mengatakan pasar tradisional harus berubah.

Contohnya, bangunan fisiknya harus nyaman dan layak.

Kebanyakan dari bangunan pasar tradisional itu sudah berdiri sejak 1980-an.

Akibatnya, tak sedikit yang sudah mengalami kerusakan seperti atap hingga saluran air yang bermasalah. “Oleh karena itu, kami berencana untuk merevitalisasinya,” katanya.

Ia menjelaskan akan merevitalisasi pasar yang dalam kondisi rusak parah. Sejauh ini, baru ada 13 pasar tradisional yang ditargetkan, yakni

Pasar Pademangan, Pasar Pondok Bambu, Pasar Majestik, Pasar Ikan Luar Batang, dan Pasar Koja.

Hanya saja, ia mengatakan revitalisasi itu tak mungkin bisa diselesaikan tahun ini. Diperkirakan, revitalisasi hanya akan berjalan 40 persen dari yang ditargetkan. “Tahun ini dikejar dulu

pembangunan fisik, pembangunan penampungan sementara,” katanya. Terlebih lagi, pemindahan para pedagang di 13 pasar pun dipastikan membutuhkan waktu.

Tak hanya itu, setelah revitalisasi, kendala lain pun biasanya muncul. Contohnya, butuh waktu sekitar satu tahun agar pasar tersebut

bisa ramai kembali dikunjungi pembeli. Karena biasanya, setelah pengoperasian pasar yang baru, kondisi pasar masih sepi. Belum lagi ada pedagang yang kemungkinan menolak berjualan di lantai atas hingga mereka yang merasa keberatan dengan harga sewa yang ditetapkan.

Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, mengatakan revitalisasi ini dinilainya sudah mendesak untuk dilakukan sebab persaingan dengan pasar modern semakin besar. Apabila pasar tradisional dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan pembeli akan semakin tak nyaman dan pindah tempat berbelanja. Belum lagi pencitraan terhadap pasar tradisional pun sudah saatnya diubah. n armenius barus

17

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

SEPUTAR Koalisi Permanen Dewan Buat Program Bayangan DEPOK - Koalisi Permanen yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan), dan Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) serta dua orang unsur partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai membuat program bayangan untuk menandingi delapan program Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Walikota Idris Abdul Somad. “Kita akan membuat program-program yang pro rakyat. Pembuatan program dilakukan untuk mengantisipasi jika program buatan pemerintah tidak berjalan atau kurang baik ditingkat pelaksanaan,” kata Ketua Fraksi PDI Per juangan, Siswanto kepada wartawan.

Menurut Siswanto, Koalisi Per manen pimpinan Agung Witjaksono ini memiliki semangat memperbaiki kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok disegala aspek. Baik itu aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Terutama terkait pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal. “Seluruh program wali kota kita akan evaluasi.

Kalau dalam ternyata kita temukan kegagalan dalam pelaksanaan program unggulan maka kita ganti,” katanya.

Siswanto menuturkan, ada beberapa program yang menurut koalisi kurang berjalan sesuai kesepakatan antara pihak Pemkot Depok dengan DPRD. Misalnya saja, kata dia, program UPS.n joko warihnyo, juni amir

Tol Cinere-Jagorawi Beroperasi Juni 2011 DEPOK - Jalan tol Cinere-Jagorawi akan segera dioperasikan pada Juni 2011.

Hal tersebut ditandai dengan dimulainya pembangunan struktur simpang susun Cimanggis. Jalan tol ini merupakan salah satu bagian dari tol JORR II. Jalan tol Cijago dibagi dalam tiga seksi, yaitu seksi I sepanjang 3,70 km, seksi II sepanjang 5,50 km, dan seksi III sepanjang 5,45 km. Total ruas tol ini memiliki panjang sekitar 15 km. “Pembangunannya dimulai dengan pembangunan simpang susun Cimanggis,” ujar Bambang Hartanto, direktur utama Translingkar Kita Jawa.

Ia menambahkan, pembangunan simpang susun dimulai dengan pe masangan girder beton bertulang yang melintang di atas jalan tol Jagorawi. Selain itu, pembangunan konstruksi jalan tol seksi satu juga sedang dilakukan. Pembangunan konstruksi itu berupa pemasangan box traffic di Pura Cibubur, Anantakupa, Putri Tunggal, Kali Cipinang, dan Bontang.

Pembangunan simpang susun ini telah dimulai sejak November 2010, dan pengerjaan konstruksi bentang tengah simpang susun dimulai pada Selasa (8/2).

Target pengerjaan dilakukan selama empat malam. Setiap harinya akan dipasang lima balok bentang jalan. Setiap pilarnya sepanjang 25 meter dan setinggi 70 cm.

Pengerjaan ini dikebut siang dan malam agar dapat selesai pada waktu yang ditentukan, yaitu Juni 2011. n joko warihnyo

Potensi PAD Diduga Bocor

BEKASI - Dewan Perwakilan Rak yat Daerah (DPRD) Kota Bekasi akan melakukan uji lapangan terkait dugaan kebocoran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dugaan itu berdasarkan asumsi PAD yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lebih kecil dari setoran wajib pajak.

Dugaan kebocoran ini mengaki batkan waktu pengesahan ang garan 2011 mundur. “Asumsi target PAD jauh dari kewajaran.

Lost potensi hampir 100 persen,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, Rabu (9/2).

Tumai mengatakan target potensi PAD di luar kewajaran terjadi di hampir semua dinas ter kait. Dia mencontohkan, pajak Ho tel Horizon berdasarkan laporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) hanya Rp 2,1 miliar. Padahal, hasil penulusuran DPRD pihak hotel mengaku menyetor Rp 4,1 miliar.

Dengan setoran Rp 2,1 miliar, kata dia, berarti tingkat keterisian kamar hanya 15 persen atau 35 kamar yang dioperasikan. “Padahal, Hotel Horizon mengoperasikan 166 kamar dengan tingkat keterisian hampir 85 persen,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, asumsi besaran APBD yang diajukan Pemkot tidak naik selama dua tahun. Pada 2009, APBD Kota Bekasi mencapai Rp 1,7 triliun. Tahun ini, APBD juga Rp 1,7 triliun. Itu sudah termasuk pendapatan dari perimbangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Apa selama ini tidak ada pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi?” tanyanya.

Terkait molornya pengesahan APBD, Tumai mengatakan DPRD akan mengesahkan jika ada kewajaran target PAD sesuai fakta yang ada di lapangan. Jika penelusuran DPRD disetujui Pemkot, pengesahan APBD

akan cepat disahkan. “Sekarang kita bekerja untuk protect PAD. DPRD akan mengetok palu secepatnya, tapi dengan kewajaran asumsi PAD sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

Dia mengakui, pengajuan draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPS) Pemkot sudah terlambat dari ketentuan.

Draf tersebut seharusnya sudah diajukan Agustus 2010, ternyata baru diajukan pada Januari 2011.

“Kita tidak punya deadline untuk mengetok APBD. Seharusnya yang punya deadline eksekutif.

Kalau hasil penelusuran kita disetujui eksekutif, Senin depan (15/2), KUAPPS bisa diketok palu,” ujarnya.

Selain itu, ditemukan ju ga kebocoran pada potensi parkir. Menurut dia, satu mal saja seperti Metropolitan Mal, retribusi parkir bisa mencapai Rp 1 miliar setahun. n deddy suryadi

Banyak Tanah Pemkot Depok Belum Bersertifikat

DEPOK - Ditengah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok yang sedang gencarnya melakukan sosialisasi pembuatan sertifikat bagi warga depok yang saat ini masih banyak pemilik tanah yang belum mendapatkan sertifikat sebagai surat legalitas yang sah. Justru pemerintah depok sendiri juga masih banyak aset-aset yang belum dibuatkan sertifikat.

Dari catatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, sekitar 40 persen tanah fasum dan fasos milik pemerintah kota (Pemkot) Depok belum memiliki sertifikat. Sejak tahun 1960 sampai 2010, tanah

fasum dan fasos yang sudah memiliki status legalitas terdaftar di BPN sebanyak 189 bidang dari 300 bidang. “Kami masih menunggu usulan Pemkot Depok untuk segera mendaftarkan asset-assetnya yang belum memiliki legalitas sertifikat,” ujar Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kantor BPN Kota Depok Dedi Daskin,baru-baru ini.

Dikatakan, tanah fasos dan fasus milik Pemkot Depok yang sudah bersertifikat itu, antara lain kantor dinas, kelurahan, kecamatan, puskesmas, sekolah, lapangan olahraga, dan taman pemakaman umum (TPU). Selain tanah milik Pemkot Depok, juga di

temukan sekitar 28 persen tanah milik warga, dan badan hukum yang belum memiliki status legalitas terdaftar di BPN Kota Depok. Luas wilayah ini mencapai 20.019 hektare (ha), sedangkan status tanah baru 72 persen yang memiliki status. Padahal, dengan tidak terdaftarnya tanah yang ada akan mengurangi pemasukan kas daerah dan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah.

“BPN minta kepada warga dan Pemkot Depok untuk segera mendaftarkan tanah dan assetassetnya yang belum memiliki leglitas sertifikat,” ujarnya.

Dikatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah pusat No

11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, BPN diminta untuk melakukan penertiban aset-aset dan penataan serta penggunaan tanah disesuaikan dengan tata ruang Pemkot Depok. Setiap pendaftaran untuk memperoleh sertifikat milik warga, instansi atau badan hukum, perlu disesuaikan dengan tata ruang yang ada. “Dalam pengaturan dan penataan pertanahan, BPN kerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok. Jadi, penerbitan sertifikat tetap pada kebijakan dan peruntukan yang ada,” jelas Dedi. n joko warihnyo

Angkot di Bekasi Lebihi Batas BEKASI - Jumlah angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Hal ini terjadi lantaran izin pengoperasian angkot tetap diberikan, meskipun jumlah armada untuk sejumlah trayek telah melebihi batas. Saat ini, sedikitnya terdapat lima ribu angkot yang beroperasi di Kota Bekasi. Jumlah angkot tersebut dioperasikan dalam 60 trayek.

“Sekitar 30 persen dari trayek yang ada, telah kelebihan armada,” ungkap Kepala Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, barubaru ini.

Indra mengungkapkan, setiap trayek angkot sudah memiliki jumlah maksimal (kuota) armada yang dapat beroperasi.

Menurutnya, pengaturan jumlah maksimal armada untuk setiap trayek sudah ditentukan menurut keputusan wali kota. “Sudah ba nyak trayek yang melebihi kuota, tapi izin operasi terus dikeluarkan.

Kalau izin tidak dikasih, tidak

akan ada angkot sebanyak sekarang,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, trayek angkot 02 dibatasi untuk 250 armada. Namun, saat ini terdapat sekitar 600 armada yang berjalan untuk trayek yang melewati

Terminal Pondok Gede tersebut.

Hal yang sama dialami trayek 01A yang melewati Terminal Kota Bekasi-Terminal Kalijaya.

Trayek angkot 01A dibatasi untuk 61 armada. Tapi, ada sekitar 520 armada yang beroperasi di trayek tersebut. Trayek lainnya yang memiliki armada melebihi batas antara lain angkot 11, 01, dan 25.

Bertambahnya jumlah angkot tersebut, menurut Indra, juga terjadi lantaran ada penambahan izin trayek baru. Dari akhir 2010, ada penambahan sekitar 15 izin baru untuk trayek 56.

Penambahan izin tersebut menambah 200 angkot di Kota Bekasi. n deddy suryadi

18

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

INFO SMA Manggala Siap Tampung Siswa TANGERANG - Tahun ajaran baru 2010-2011 tidak lama lagi dibuka.

Para orang tua pun sibuk mencari sekolah yang terbaik untuk anakanaknya, sudah jelas sekolah yang dicari adalah sekolah bermutu, berkualitas dan berstandar. Dari sekian banyak sekolah yang bertebaran di Kota Tangerang, salah satunya adalah Sekolah Menegah Atas (SMA) Manggala dengan status disamakan berlokasi di Karang Tengah, Ciledug Kota Tangerang.

Sekolah ini dipimpin oleh Drs. Arbani dengan staf pengajar yang semuanya lulusan sarjana pada bidang pendidikannya masing-masing, ditambah beberapa karyawan yang peduli dengan dunia pendidikan.

Kini SMA Manggala menjadi salah satu sekolah yang dicari dan diunggulkan, karena dapat menciptakan lulusan yang santun, di siplin, kreatif, cerdas dan berprestasi. n endang bidawati, bumi sunyoto

H. Abdul Muit Noor, Tokoh Pendidikan Tangerang TANGERANG - Menjadi guru itu tidak mudah, karena harus dapat menjadi panutan bagi murid-muridnya, sehingga ada pepatah guru kencing berdiri murid kencing berlari yang artinya jika sikap gu ru buruk maka akan diikuti oleh muridmuridnya. “Oleh karena itu seorang guru harus tulus serta ikhlas memberi pelajaran yang baik dan bermanfaat kepada anak didiknya agar menjadi generasi yang berprestasi, beriman dan bertaqwa.” kata H. Abdul Muit Noor, BA. Diungkapkan, menjadi guru yang digugu dan ditiru harus benar-benar siap mengabdi kepada masyarakat tampa pamrih karena panggilan hati serta ihklas,” kata H. Abdul Muit yang kini menjabat kepala sekolah SMP PGRI 2 Ciledug Kota Tangerang. Pria berusia 67 tahun ini sudah mengabdi sebagai pendidik selama 44 tahun dijakarta maupun di Tangerang. Dimulai dari tahun 1963 sampai pensiun sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) tahun 2003.

Pertama mengajar di SMP Persiapan Negri Ciledug sekarang SMP Negeri 3 Tangerang, SMP Negeri 48 Jakarta, SMEA IX Jakarta Selatan, SMP 87 Jakartadan SMP Negeri 2 Larangan (SMP Negeri 11 Kota Tangerang) Pengabdiannya dalam kiprahnya mencerdaskan anak bangsa ini sudah digelutinya sejak muda belia , karena memang menjadi guru citacitanya sejak kecil dan menjadi pilihan hidupnya.”Banyak murid-murid saya yang kini menjadi orang terpandang.

Ada yang jadi Lurah, Polisi, bahkan petinggi di-Kota Tangerang ini adalah mantan murid saya,”ujar lelaki itu bersemangat. Dalam usian 67 tagun ini H. Abdul Muit Noor BA, tetap konsisten dengan semangatnya yang menggelora mencerdaskan anak bangsa. Wajarlah kalau beliau disebut pejuang pendidikan Kota Tangerang. n bumi sunyoto

Jabatan Adalah Pelayan Masyarakat

P A MU L A N G - B a g i D r s .

Durahman M.Pd (51), ja batannya sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan So sial (Kabag Kesos) pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan selalu mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat, karena jabatan yang sekarang

diembannya ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi) serta sesuai prosedur, dan kelak jabatan itu nantinya juga harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Menurut Durahman bahwa sudah saatnya sebagai apa ratur pemerintah yang juga pelayan masyarakat dalam memberi pelayanannya harus optimal. “Apabila masyarakat dilayani dengan baik tanpa pamrih, nanti kedepannya masyarakat akan timbul rasa kepercayaan dan pandangan yang positif terhadap kita sebagai aparatur pemerintah,” tuturnya. Bahkan Durahman selalu menekankan kepada

jajarannya agar jangan tebang pilih dalam melayani masyarakat, agar tidak tim bul persepsi yang negatif dari masyarakat terhadap jajarannya juga sebagai Kabag Kesos yang dipimpinnya.

Bahkan Durahman di tahun 2011 ini bertekad, su dah saatnya sebagai abdi masyarakat dalam segi pelayanan jangan sampai tertinggal dan dirinya pun siap memberikan sumbangsih sekuat tenaga terhadap masyarakat dan siap dikritik oleh siapa saja, karena menurutnya kritikan bagi dirinya adalah masukkan yang dapat membangun kinerja kerja dirinya beserta jajarannya dalam melayani

masyarakat agar kedepannya nanti dapat lebih baik lagi.

“Sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya melayani masyarakat secara maksimal dan siap menerima kritikan agar dapat mengevaluasi apa saja yang sudah diperbuat dan dilakukan oleh jajarannya untuk masyarakat,”ujarnya.

Ditanya program-program apa yang dilakukan jajarannya, Durahman mengatakan sama seperti tahun yang lalu, yakni menjalankan programprogram yang telah dibuat oleh Pemkot Tangsel, serta mensosialisasikan kepada masyarakat dan menegakkan peraturan Daerah (perda) yang sudah dicanangkan. n bumi sunyoto, amal jamaludin

Ratusan Warga Losarang Demo Pertamina Balongan

INDRAMAYU - Ratusan warga dari tiga kecamatan melakukan unjuk rasa, menuntut Migas Pertamina RU VI Balongan untuk menjalankan program Pen i n g k a t a n l i n g k u n g a n secara berkualitas, agar tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan salah satu contoh tahun 2008 telah terjadi penecamaran crud oil oleh pihak pertamina.

Ratusan warga yang terdiri dari Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Losarang dan kecamatan Kandanghaur, para pengunjuk rasa menuntut agar pihak pertamina RU VI Balongan harus benar-benar dalam pro gram peningkatan lingkungan

ditangani secara serius, agar tidak lagi adanya pencemaran dari pihak pertamina terutama croud oil pada tahun 2008, akibatnya system perekonomian masarakat Nelayan dan tam bak mengalami kerugian akibat pencemaran tersebut.

Pertamina dengan masya rakat pesisir tanggal 28 Januari 2010 telah melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut berupa rangkaian program Peningkatan kualitas Lingkungan, namun sejauh ini pihak pertamina dianggap lalai atas kesepakatan tadi, sehingga para Nelayan, dengan tujuan memperbaiki sendi-sendi sosial ekonomi warga pesisir,

namun usia kesepakatan hingga mencapai satu tahun, realisasi dari pihak pertamina untuk meningkatkan lingkungan berkualitas sangat tidak maksimal dan tidak seruis.

Ketidak seriusan pihak pertamina dapat di buktikan dengan berbagai hal, seperti dalam penanganan PPKL , pihak pertamina sampai hari ini tidak membentuk fungsi khusus, sehingga sangat berdampak dalam berkesinambungan realisasi program. Penjadwalan pelaksanaan program tidak pernah realisasi, sehingga dapat di maknai bahwa pi hak pertamina telah menge sampingkan, kesepakatan program pening

katan lingkungan kua litas dan Ketia daan jadwal pelak sanaan kepastian program.

Oleh karenanya masarakat nelayan yang tergabung pada Aliansi Nelayan dan petambak dari Kecamatan Juntinyuat, Losarang dam Kecamatan Kandanghaur menuntut agar Pertaimina segera mungkin membentuk Fungsi khusus untuk penganan program peningkatan lingkungan kua litas secara konferhensif.

Percepatan Realisasi hibah Hibah untuk Nelayan dan Petambak, dan yang terakhir membentuk jadwal bersama pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan. n soni s

Ubud Village Bernuansa Bali di Ciledug TANGERANG - Bali adalah merupakan salah satu pulau paling indah didunia. Keindahan pantainya dan beragam aneka budaya yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik.

Beraneka pilihan yang ada seperti Kuta, Kintamani, Jimbaran, Legian, dan Ubud banyak wisatawan manca negara yang mengunjungi tempat tersebut.

Salah satu diantarannya yang paling banyak dikunjungi oleh turis asing dan yang paling memukau adalah Taman Ubud, karena dimata mereka (turis asing) Taman Ubud mempunyai nilai-nilai seni dan budaya yang menakjubkan dan Taman Ubud juga tempatnya berkumpul seluruh seniman Bali.

Saat ini masyarakat Indonesia khususnya warga Jakarta dan Tangerang bila ingin melihat keindahan Taman Ubud tidak

perlu lagi pergi jauh ke Bali ka rena sebuah kawasan bernama Ubud Village kini hadir diselatan Jakarta tepatnya diwilayah Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten yang dibangun lebih 300 rumah tinggal oleh pengembang PT. Triniti Properti seluas 5,1 hektar. Dengan pintu gerbang sepanjang 76 meter yang menyerupai pura Bali adalah sebuah hunian bernuansa Bali pertama yang mengembangkan konsep foodcourt seluas 1,2 hektar dibuat semi terbuka sehingga masyarakat dapat berkeliling mencicipi aneka jenis makanan khas Indonesia dengan berjalan kakI serta sarana olah raga Jogging track sepanjang 1 km, club house dan masih banyak fasilitas tersedia guna memenuhi kebutuhan penghuni Ubud Village.

“Good is not enough, bagus saja tidak cukup,”kata Bong

Chandra, CEO Ubud Village yang juga motivator muda Asia perihal pembangunan perumahan Ubud Village. “Semangat itulah yang kami pegang dalam membangun perumahan ini. Kami bekerja keras dalam membangun Ubud Village dengan konsep-konsep serta fasilitas pres tisius,”ujar pria berkaca mata penulis buku best seller berjudul ‘Unlimited Wealth’.

“sejak Agustus 2010, sudah 200 unit yang terjual dengan harga 300 jutaan masyarakat sudah memiliki rumah ting gal bernuansa Bali dan bebas banjir dengan 65 areal komersil,”imbuh Sintawati Manager Marketing Ubud Village kepada Tabloid Sensor. n bumi sunyoto, endang bidawati

19

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

GEMA Anggaran Pembebasan Saritem Macet

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung tidak mengalokasikan anggaran untuk pembebasan sisa rumah di kawasan eks Lokalisasi Saritem pada tahun ini.

Dari 40 rumah, baru setengahnya atau sekitar 21 rumah yang dibebaskan di kawasan itu. Wali Kota Bandung Dada Rosada pun membenarkan belum adanya anggaran untuk pembebasan rumah ke tahap berikutnya.

“Kami ada masalah di pendanaan.

Uangnya belum cukup karena digunakan untuk kepentingan lain,” aku Dada seusai rapat pleno Ikatan Notaris di Hotel Horisson Bandung, kemarin. Ditanya lahan yang telah dibebaskan tersebut untuk apa, Dada mengakui ada perubahan rencana. “Tadinya kami ingin membangun sekretariat bersama ormasormas Islam, tapi kemudian rencana itu batal karena sekretariat akan dibangun di Gedebage,” jelasnya.

Demikian pula, rencana pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi tersebut juga belum jelas akibat keterbatasan dana. “Mungkin kalau dananya ada, kami alokasikan kembali di APBD perubahan nanti, termasuk dengan pembebasan lahannya,” tandas Dada. n sonny p

Pembayaran HPB Raskin

CIREBON – Realisasi raskin sampai dengan Desember 2010 sebesar 68.945.830 Kg atau 99,73% dari pagu raskin setahun. Untuk pembayaran HPB raskin mencapai 95,98% dengan tunggakan Rp 4.426.708.300.

Kasubdivre Bulog Cirebon, Rusdianto mengungkapkan hal tersebut saat memaparkan kumulatif penyaluran, pembayaran dan sis HPB raskin terhitung Januari–Desember 2010.

Menurutnya, Kab. Cirebon terbilang memiliki komposisi terbanyak ketimbang daerah lainnya, sementara Kota Cirebon justru paling sedikit.

“Pagu raskin untuk Kab. Cirebon selama setahun sebanyak 34.075.140 Kg, realisasi 33.890.130 Kg dan sisa 185.010 Kg. Pembayaran HPB raskin mencapai Rp 52.125.285.700 dengan tunggakan sebesar Rp 2.098.922.300,” kata Rusdianto.

Data menerangkan, Kota Cirebon mempu n y a i p a g u d a n r a s k in yang sama sebanyak 2.390.880 Kg, pembayaran HPB raskin Rp 3.503.905.000 dan tunggakan sebesar Rp 321.503.000. “Pagu raskin untuk Kab. Majalengka sama dengan realisasinya, yakni 18.431.740 Kg dengan pembayaran HPB raskin Rp 28.920.824.000 dan tunggakn Rp 569.960.000. Kab. Kuningan, pagu dan realisasi raskinnya pun sama 14.233.080 Kg, dengan pembayaran HPB raskin Rp 21.33.605.000 dengan tunggakan Rp 1.436.323.000,” jelasnya. n tri van royen

Pengurusan IMB Masih Minim BE K A S I - P e m e r i n t a h Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menilai kesadaran masyarakat di sekitar pesisir utara untuk membuat izin rumah tinggal sangat minim. Kabid Pemrosesan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi, Iman Santoso, di Cikarang, Jawa Barat, Jumat, mengatakan dalam satu tahun, pihaknya hanya mengeluarkan 230 izin rumah tinggal di wilayah setempat.

“Warga di wilayah Kecamatan Taruma Jaya dan Muaragembong, masih yang paling sedikit memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bila dibandingkan 23 kecamatan lainnya di

Kabupaten Bekasi yang ratarata sudah mencapai angka ribuan dari total jumlah penduduk 2,3 juta jiwa,” katanya.

Menurut Iman, minimnya warga yang mengurus IMB itu mayoritas disebabkan faktor lokasi gedung BPPT di lingkup Pemkab Bekasi dengan wilayah setempat yang relatif jauh dengan waktu tempuh selama dua jam.

“Namun, diharapkan warga tetap mengambil tindakan untuk mengurus bangunan rumah tinggalnya masing-masing. Karena kita mewajibkan setiap pemilik rumah tinggal harus memiliki IMB,” katanya.

Hingga Januari 2011, kata

dia, pihaknya baru memproses 23 permohonan pembuatan IMB dari masyarakat setempat.

Untuk itu, kata dia, perlu ada revisi Peraturan Bupati (Perbup) No 05 tahun 2010 yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan perizinan.

“Sehingga perizinan bisa diurus melalui BPPT di setiap Kecamatan. Kami menginginkan izin rumah tinggal itu bisa melalui kecamatan, agar desa yang jauh bisa cepat mengurusinya,” katanya.

Imam menepis anggapan bahwa sebagian besar warga di pesisir laut utara Kabupaten Bekasi hidup dalam kemiskinan, sehingga

Zinah Ala Tegalgubug Haram CIREBON – Setelah sebelumnya Kecamatan Arjawinangun dan Kejaksaan Negeri Sumber angkat bicara, kini giliran Polsek Arjawinangun dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kab. Cirebon menyoroti ulah Kuwu Tegalgubug H Sambung dan KH Sobirin yang diduga mendamaikan kasus perzinahan antara H Makhya dengan Een Farida berbuntut Rp 10 juta.

Kakankemenag Kab. Cirebon, H Rifa’i mengatakan, zinah dalam Hukum Islam haram, termasuk kasus perzinahan yang terjadi di Tegalgubug.

Anehnya, Kuwu Sambung tetap besar kepala dan enggan mengakui kesalahannya dibalik terbitnya Surat Perjanjian

tanggal 17 Agustus 2010.

Ia malah naik pitam meres pon pemberitaan, bahkan seenak udelnya menuding fitnah. Padahal, Khoeruddin mengaku belakangan menan datangani surat perjanjian, karena sebelumnya H Makhya dan Kuwu Sambung sudah duluan tanda tangan sesuai surat tanggal 6 Desember 2010.

“Istri saya, Een Farida dizinahi H Makhya sekitar Juli 2010.

Namun, Kuwu Sambung dan KH Sobirin justru mengatur terbitnya Surat Perjanjian tanggal 17 Agustus 2010 berstempel Pemdes Tegalgubug berisi damai berbuntut Rp 10 juta. Akibatnya, istri H Makhya, Hj Junaeri sering mencacimaki Een Farida bernada

H. Rifa’i asusila. Bahkan, KH Sobirin mendapat bagian Rp 1 juta atas perdamaian tersebut, termasuk mertua dan yang lainnya,” ujar

banyak dari tempat tinggal mereka yang terbuat semi permanen.

“Sebagian besar warga sudah membangun rumahnya dengan batu tidak lagi dengan bangunan kayu seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya,” katanya.

Iman menambahkan, usulan itu disampaikan pihaknya guna mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat sebesar Rp 37 miliar pada 2011.

“Pendapatan ini sebenarnya lebih besar ketimbang tahun 2010 lalu yakni sebesar Rp 35 miliar. Peningkatan target PAD 2011 dari sektor IMB meningkat sebesar Rp2 miliar,” kata Iman. n deddy suryadi

Khoeruddin didampingi Kiyai Khaeron dan Abdul Hamid.

Kuwu Sambung enteng bersilat lidah, saat proses terbitnya Surat Perjanjian disaksikan polisi (pembina).

“Terserah aja dia ngomong apa, yang jelas saya tidak tahumenahu persoalan tersebut,” kata Kapolsek Arjawinangun Kompol Oma Sujana didampingi Kanit Reskrim AKP Guntur, Rabu (26/1) lalu.

Camat Arjawinangun, Drs R Chaidir Susilaningrat menegaskan, ”Walaupun memungkinkan musyawarah untuk damai, tapi Kuwu Tegal gubug H Sambung tidak ber wenang mengurusi perkara pi dana dan ti dak boleh bertindak otoriter!”. n sutawijaya

Pemkab Karawang Gelar Rapat Antisipasi Bencana

KARAWANG - Sebagai salah satu upaya mengantisipasi bencana yang kerap melanda Kab. Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Rapat Antisipasi Bencana Tahun 2011 di Gedung Singaperbangsa Lt. III. Rapat yang dipimpin oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati, Kapolres Karawang, Dandim

0604/Karawang, dan Kepala Kejaksaaan Negeri, pekan lalu.

Bupati H. Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, di beberapa bagian wilayah Kab. Karawang terdapat sejumlah titik rawan bencana, khususnya bencana banjir, baik karena air pasang maupun karena curah hujan yang tinggi. Bahkan di sejumlah titik, bencana

banjir rutin terjadi setiap tahun, seperti di daerah desa Sedari maupun Cemarajaya.

Lebih lanjut Bupati menga takan, dengan kondisi curah hujan saat ini yang terus meningkat, aparatur pemerintah daerah perlu melakukan langkahlangkah antisipatif guna menanggulangi bencana banjir tersebut, khususnya dalam upaya mengurangi penderitaan yang dialami oleh para korban banjir. “Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita perlu memetakan secara tepat wilayah-wilayah yang merupakan daerah rawan bencana di kab. Karawang,” jelasnya.

Menurut Bupati, hal ini karena pemetaan wilayah yang tepat dapat memudahkan sekaligus mengoptimalkan upaya kita dalam penanggulangan bencana.

“Oleh karena itu, para camat dan kepala desa yang merupakan

ujung tombak pemerintah di daerah, diharapkan dapat memberikan data-data yang tepat mengenai daerah rawan bencana di wilayah masing-masing, serta menyiapkan lokasi evakuasi bagi para korban banjir,” imbuhnya..

Bupati melanjutkan, hal lain yang perlu diantisipasi dalam penanggulangan bencana adalah kesiapan kita saat bencana tersebut datang. Kebutuhan obat-obatan, pangan, air bersih, tenda, serta posko bencana dan dapur umum merupakan elemen vital yang harus siap tatkala bencana terjadi.

Di sisi lain, lanjut Bupati, sebagai daerah pertanian, bencana banjir yang terjadi di kab. Karawang tidak hanya melanda kawasan pemukiman warga, melainkan juga turut menyebabkan kerusakan di sawah-sawah. n asgan abg

20

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

TERAS HPN Harus Jadi Renungan Mawas Diri TASIKMALAYA - Hari Pers Nasional (HPN) harus jadi renungan mawas diri sejauh mana wartawan melaksanakan tugas sebagai jurnalis dalam melak sanakan sosial kontrol. “Sebagai insan Pers mari membenahi diri agar wartawan tidak tercoreng moreng ulah oknum wartawan yang selalu berbuat menyimpang dari kode etik jurnalistik,” kata wartawan senior, H Madjid RW. Namun dibalik itu menurut H. Madjid RW, keberadaan Pers diera refomasi sekarang ini banyak tercoreng moreng ulah oknum wartawan yang dalam melaksanakan tugasnya kebangblasan,sehingga ba nyak merugikan masyarakat.

Di Tasikmalaya jum lah wartawan seperti jamur dimusim hujan.

Dengan bermunculannya wartawan sudah barang tentu merepotkan para pejabat.Masalahnya oknum yang mengaku ngaku wartawan tersebut,dalam melaksanakan tugasnya sangat mengerikan.

Ada oknum wartawan yang main gebrak gebrakan,cara ber penampilan seperti preman, sama sekali tidak menampilkan sebagai insan yang santun yang dihargai oleh masyarakat dan para pejabat. n sabihin

Ledakan Penduduk Berdampak CIAMIS - Terjadinya ledakan penduduk akan berdampak terhadap beragam kehidupan sosial.Karena itu semua pihak diharapkan pemikiran untuk pemecahannya dengan melakukan upaya yang serius melalui Program Keluarga Berencana ( KB).

Dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk,sangat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat,baik permukiman kumbuh,kesehatan dan kriminalitas,kata Gubernur Jawa Barat H.Ahmad Heryawan saat membuka Rapat Kerja Program KB Provinsi Jabar di Pangandaran Ciamis pekan lalu.

Salah satu jalan untuk menekan ledakan jumlah penduduk menurut Gubernur lain tidak melalui program KB yang harus mendapat dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pem bangunan yang menyeluruh seluruh masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera. Penduduk Jawa Barat 43 juta terbesar di Indonesia.Kita dapat bayangkan,apabila jumlah penduduk terus bertambah,kontribusinya akan semakin buruk.Karena itu Heryawan minta seluruh pemangku kepentingan pembangunan sinergis dan berkesinambungan guna men capai pertumbuhan penduduk yang seimbang,kata Gubernur.

Di Jawa Barat jumlah peserta KB aktif sampai Agustus 2010 mencapai 6,77 juta,meingkta 0,37 juta dibanding dengan tahun 2009 yang hanya mencapai 6,40 juta dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) di kisaran 1,89 persen. n ade ridwan

Pembangunan di Tasik Terabaikan TASIKMALAYA - Terlalu ge muknya anggaran untuk kepen tingan operasional birokrasi, mengakibatkan banyak sektor pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya terabaikan.Ini disebabkan sektor privet,birokrasi yang dilatarbelakangi dengan pembengkakkan politik anggaran untuk kepentingan birokrasi.

Seperti halnya infrastruktur, di antaranya jalan banyak yang rusak berat.Begitu juga angka kemiskinan dan pengangguran meningkat serta perekonomian masyarakat carut marut.Masalah tersebut menjadi benang kusut dan percaturan masyarakat yang perlu mendapat perhatian Pemerintah. Oleh sebab itu bagi Bupati Tasikmalaya dimasa mendatang,harus menjadi prioritas untuk lebih mementingkan masyarakat ketimbang kepentingan.Ca ranya dengan mengurangi

pembengkakkan anggaran kepentingan opersioanl birokrat.

Kepala Bapeda H.Iwan Saputra.

SE.MM menyatakan,jumlah angka kemiskinan berdasarkan data tercatat 376.000 orang,dari jumlah penduduk 1,7 juta orang.

Dengan jumlah tersebut kami secara pribadi merasa perihatin.

Jumlah tersebut berdasarkan data yang dilaporkan ke Bapeda.

Tapi kalau kita survai ke stiap daerah mungkin jumlahnya akan lebih besar lagi. ”Mau kemanakan nasib rakyat kita,”ungkap H.Iwan sambil mengusap dada.

“Kami merasa prihatin dengan jumlah angka kemiskinan tersebut. Bahkan kalau kita survai kesetiap daerah jumlahnya akan lebih besar lagi. Sungguh kami secara pribadi merasa kasihan terhadap rakyat kecil yang sam pai saat ini belum merasakan hidup bahagia,” tambah.H. Iwan kepada Tabloid Sensor.

Untuk menekan angka me miskinan tidak bisa dibebankan kepada pundak salah satu instansi dinas jawatan saja.

Namun kita harus betindak bekerjasama dengan OPD,LSM termasuk para dunia usaha juga ada perhatian dari pe merintah. Karena itu, untuk tahun 2011, program untuk menekan angka kemiskinan akan lebih difokuskan,sesuai dengan program kerja dari Pusat.Setidaknya pada tahun 2011 angka kemiskinan bisa ditekan sekitar 2 persen.

Menyinggung masalah infra struktur terutama jalan banyak yang rusak berat.Kerusakan jalan tersebut akan berdampak terhadap perekonomian masya rakat.Sedangkan bantuan dari pusat dititik beratkan kepada pembangunan non pormal yang langsung menyentuh terhadap kegiatan masyarakat.

Disdik Jabar Mulai Sosialisasikan UN

BANDUNG – Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) telah disosialisasikan oleh Disdik Provinsi Jawa Barat kepada seluruh panitia UN di Kota/ Kabupaten se-Jabar . Demikian dikatakan Kabid Pendas Disdik Jabar, Drs. H. Dede Hasan.

M.Pd kepada Tabloid Sensor terkait UJian Nasional sebagai alat untuk mengukur dan menilai kompetensi peserta didik, dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan.

Pelaksanaan Ujian Nasional akan dilaksanakan pada bulan

April mulai tanggal 18 sampai 21 April 2011 untuk SMA–SMK, tanggal 25-28 April untuk SMP–MTS–SMPLB, dan SD/MI pada tanggal 10-12 Mei. Materi yang di UN-kan terdiri dari empat mata pelajaran. “Untuk nilai kelulusan yang di UNkan 5,5,” ungkap Dede Hasan.

Namun nilai rata–rata rapor masuk persyaratan pun untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya dengan perhitungan 40 % nilai rata–rata untuk sekolah dan 60 % untuk nilai rapor UN. Untuk pelajaran Sekolah

Madrasah, materi pelajaran dibuat oleh provinsi, yang tadinya dibuat oleh satuan pendidikan, hal ini bukan berarti intervensi tetapi hanya memfasilitasi membuat pedoman pendidikan guna penyeragaman standar pendidikan di daerah satu, dengan daerah yang lain.

Menurut Kabid Pendas Disdik Jabar Drs. H. Dede Hasan M.Pd, terlaksananya UN tahun ajaran 2011 mengacu kepada Perment 45 ter kait kriteria kelulusan, Perment 46 (Penyelenggaraan) SMP/SMA dan

Berdasarkan data di PU Binamarga Kabupaten Tasik malaya,jalan yang rusak berat panjangnya 421,875 Km atau 32 persen lebih dari panjang jalan 1.303 Km lebih. Untuk membangun jalan yang rusak berat me nurut Kepala PU.Binamarga H.Hermansyah dibutuhkan anggaran Rp421 miliar.

Hingga saat ini jalan yang rusak berat belum ada tanda tanda untuk diperbaiki,karena masih menunggu anggaran.Tapi kalau 2011 masih juga belum turun anggaran kemungkinan kerusakan jalan bertambah. Se mentara dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan jalan dengan sistem tambal sulam seluruhnya Rp18 miliar. Namun realisasinya hanya Rp1,3 miliar. “Dengan sistem tambal sulam tersebut akan lebih menghambur hamburkan dana. n h madjid rw, sabihin

SMK, serta Perment 02/2011 tentang Ujian Nasional Sekolah/ Madrasah/SD/MI/SDLB. Pen dataan di Provinsi Jabar dalam tahap DNS (Data Nominasi Sementara) dan akhir bulan ini pun sudah masuk ke tahap DNT. “Selanjutnya dalam pe laksanaan UN 2011, dalam pelaksanaan ada beberapa perubahan di antaranya di hapusnya ujian ulangan, ditiadakan tim TPI dan Ujian Nasional dilaksanakan setelah ujian sekolah,” ungkapnya pada Tabloid Sensor. n farida

Karawang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Jabar 2012 KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang menya takan siap bila kemudian ditunjuk sebagai tuan rumah bagi penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2012. Kesiapan itu disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Karawang, dr. Cellica Nurachadiana saat menerima kunjungan tim Panitia Pelaksanaan MTQ Propinsi Jawa Barat di Ge dung Singaperbangsa Lt. III Pemkab Karawang, pekan lalu.

Wakil Bupati Cellica Nuracha diana dalam kesempatan tersebut mengatakan, Kab, Karawang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan eventevent bertaraf propinsi maupun nasional, termasuk diantaranya adalah sukses sebagai tuan rumah MTQ Jawa Barat pada tahun 1994 dan Porprov Jawa

Barat tahun 2006. “Untuk tahun 2012, kami pun akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan, pihak Pemkab Karawang sendiri telah meng alokasikan anggaran untuk mem percantik Kompleks Masjid AlJihad sehingga bisa memberikan nilai lebih bagi para peserta. “Yang siap menampung hingga 2.600 orang, dan kami pun siap untuk

memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta MTQ,” jelasnya.

Wakil Bupati juga menam bahkan, dirinya saat ini tidak hanya bertindak sebagai wakil bupati, melainkan juga sebagai seorang marketing untuk menjual Karawang sebagai tuan rumah MTQ. “Kami akan tunjukkan lokasi-lokasi yang menunjukkan bahwa Kab. Karawang layak menjadi tuan rumah MTQ Propinsi Jawa

Barat Tahun 2012”, tambahnya.

Panitia Pelaksana MTQ Propinsi Jawa Barat, Dady Iskan dar mengatakan kunjungan timnya ke Karawang adalah merupakan protap dan SOP yang harus dilaksanakan, dimana ketika ada pengajuan tuan rumah harus terlebih dilaksanakan survey. “Kab. Karawang sendiri muncul di saat injury time, sehingga harus segera dilaksanakan survey,” ujarnya.

Dady menambahkan, sebagai tuan rumah, suatu daerah harus penuhi syarat sarana dan prasarana. Dari paparan yang disampaikan tadi, persiapan Karawang sudah sangat baik, dan anggaran pun telah disiap kan. “Namun demikian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah SDM, sehingga MTQ dapat menjadi bagian dari masyarakat, dan tujuan syiar MTQ dapat tercapai,” tambahnya. n asgan abg

21

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

kILAS Jalan Tamansari Rusak Berat TASIKMALAYA - Jalan Tamansari Kota Tasikmalaya rusak berat.

Hingga kini tidak ada tanda tanda diperbaiki.Padahal Jalan Tamansari merupakan jalan potensial urat nadi ekonomi dan jalan menuju tempat pembuangan sampah ahir (TPA) ke Ciangir Kelurahan Tamsari.

Pemerintah Kota setiap tahun hanya memusatkan pembangunan jalan ke daerah lain. Sedangkan pembangunan jalan ke wilayah Tamansari masih diabaikan.Paling tidak Pemkot hanya memperbaiki dengan tambal sulam.Itupun tidak rutin dilakukan setiap bulan.Padahal anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah kota mencapai trilun rupiah. “Tapi kenapa Jalan Tamansari yang setiap hari dilewati sekitar 30 armada sampah,tidak dilihat sebelah mata oleh PU. Binamarga,” kata armada sampah seraya menambahkan jengkel dengan rusaknya jalan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, Jl.Tamansari yang merupakan pusat industri kerajinan kondisinya sangat menghawatirkan.

B a h k a n k a l a u d i b i a r k a n terus jalan ter sebut akan mengalami kehancuran. Kondisi badan jalan bergelombang, berlubang dan m i r i n g . B e k a s a s p a l s u d a h tidak kelihatan lagi, dan kini tinggal lapisan batu. n sabihin

Pelanggaran Jembatan Timbang Masih Tinggi SEMARANG– Pelanggaran aturan muatan kendaraan yang masuk jembatan timbang di Jawa Tengah masih cukup tinggi.

Dari data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat selama Januari 2011 tercatat 50.722 kendaraan. Jumlah pelanggar ini sekitar 12% dari total keseluruhan 418.348 kendaraan. Kepala Dishu b k o m in fo J a wa T e n g a h Urip Sihabudin mengatakan, prosentase pelanggaran terbesar terjadi di Jembatan Timbang, Sarang,Kabupaten Rembang.Dari sekitar 24.183-an kendaraan yang masuk, 9.130 di antaranya atau 38% melakukan pelanggaran.“Tapi, bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran kita berikan sanksi tegas.Salah satunya berupa penilangan, dan kita kawal sampai Pengadilan,”katanya kemarin.

Un tu k m e n g h i n d a r i b e r b a g a i penyalahgunaan, semisal pengutan liar (pungli) di jembatan timbang, jelas Urip, saat ini sudah diterbitkan standar operasional prosedur.

Karena itu, jika ada petugas yang terbukti melakukan pungli akan ditindak.“Kita juga minta pengemudi angkutan tidak main mata dengan petugas,”ujarnya. n tulus supangat

Kantor Disdik Kab. Tasikmalaya Ambruk TASIKMALAYA - Belum setahun setelah dibangun Kantor Dinas Pendidikan ( Disdik) Kabupaten Tasikmalaya di Jl. Cibalanarik yang menelan dana Rp4 miliar lebih, plafonnya ambruk. Ambruknya plafon gedung ditingkat dua mengundang berbagai pertanyaan sejumlah karyawan Disdik, karena bangunan yang dinilai cukup megah ternyata rangka bangunan bagian atas tidak kuat menahan beban.

Sejumlah karyawan menduga ambruknya plafon bangunan

diduga kecerobohan kontraktor. ”Buktinya,bangunan yang menelan dana miliaran rupiah itu belum setahun sudah pada bocor dan temboknya sudah retak retak. Selain karyawan menyalahkan kinerja kontraktor selaku pelaksana, juga akibat kelalaian pengawasan dari Dinas Kimpraswil yang ketika itu dijabat H. Yusep Yustiawandana yang sekarang Kepala DPPKAD. Ambruknya plafon di tingkat dua, menurut keterangan sejumlah karyawan disaat hujan turun disertai angin. Gara-gara

genting bocor, plafon di ruang PMPTK dan ruang Olahraga dan Pemuda ambruk. Diduga kayu penahan plafon tidak kuat menahan beban rembesan air genting yang bocor.

Untung pada waktu kejadian, karyawan sudah pada pulang, karena peristiwanya terjadi menjelang Magrib. Meski tidak nelan korban jiwa,namun sejumlah arsip kepegawaian basah.

Kantor Disdik Kabupaten Tasikmalaya dibangun diatas lahan

urugan sawah dengan dana Rp4 milyar lebih. Karena diduga urugan tanah tidak padat padat,sehingga sebagian temboknyapun ada yang retak retak.

Kadisdik Kabupaten Tasik malaya, Drs.H.Moh.Zen MPd menyesalkan atas ambruknya plafon bangunan. Diduga kayu-kayu penahan plafon jelek sehingga kurang kuat menahan beban rembesan air genting yang bocor. ”Apalagi kalau terjadi gempa,” ungkap Moh.Zein. n h madjid rw

Koperasi Prajamukti Miliki Aset Rp6 Miliar TASIKMALAYA - Terjadinya krisis multi dimensional yang berkelanjutan, tidak terlepas dari ekses krisis ekonomi dan moneter yang berdampak terhadap perkembangan para pelaku bisnis, di antaranya banyak koperasi yang gulung tikar akibat manajemen pelaku bisnisnya dipegang orang yang tidak profesional.

Namun bagi Koperasi Prajamukti yang sudah berbadan hukum sejak tahun l968 dan kini sudah berusia 40 tahun, kendati krisis multi dimensi yang merupakan kombinasi dari krisis ekonomi,sosial dan ranah politik,malah lebih berkembang dari tahun tahun sebelumnya.

Tahun 2010 aset Koperasi Prajamukti mencapai Rp6,5

miliar atau naik 85,49 persen dari tahun sebelumnya Rp3,425 miliar. Ini salah satu kunci meningkatnya aset koperasi, karena manajemen pengelolanya dipegang oleh jajaran pengurus yang profesional dan proporsional dengan bekerja keras melakukan berbagai torobosan dan inovasi inovasi, baik hubungan dengan anggota maupun secara aktif hu bungan bisnis dengan pihak luar.

Perkembangan Koperasi Prajamukti bukan hanya retorika jajaran pengurus, manager dan karyawannya, tapi dibuktikan dengan naiknya sisa hasil usaha (SHU) secara signifikan.

Tahun 2010 besarnya SHU mencapai Rp154.043.105 atau naik 95,63 persen dibanding

tahun 2009 hanya mencapai Rp78.740.705. Sisa hasil usaha ini tidak termasuk paket lebaran yang dibagikan kepa anggota yang berjumlah 1.190 orang.

Koperasi Prajamukti dikelola oleh lima orang jajaran pengurus yakni Ketua H. Endang Kusaeni, SH, Msi, Wakil Ketua Drs. H.Munawar, MM, Sekretaris 1 dan 2 Sumarno Agustyn, BA dan Drs.H.M.Ridwan dan Bendahara Suparto,S.IP. Sedangkan para pengawas terdiri dari Ketua H.Rustidjo,SH.MH dibantu dua anggotanya yakni Drs.Tatang Gumilar,Msi dan Teten Sudirman.

Sementara manajer bidang usa ha Koperasi H.Tohirin dibantu 8 orang karyawan. ”Meski karyawan karyawati Koperasi 8 orang,namun

dalam pelayanan terhadap anggota, mereka sangat cepat dan akurat,sehingga tidak ada keluhan dari anggota,” ungkap H.Tohirin.

Sementara bidang usaha terdiri dari unit simpan pinjam, persewaan gedung dan per alatan serta pengadaan unit barang dan mengadakan hubungan dengan perusahaan swasta ( toko)untuk memenuhi ke butuhan barang. Dalam bidang sosial,Koperasi memberikan santunan dana perlaya kepada setiap anggota yang meninggal dan kepada anggota disaat akan pensiun.Selain itu memberikan hadiah kepada anak anggota yang berprestasi dan sum bangan kepada yayasan. n h madjid rw

Demo Bantuan Gempa Tasikmalaya Terus Berlanjut TASIKMALAYA - Aksi demo ka sus bantuan gempa di beberapa desa di Tasikmalaya terus berlanjut. Para pendemo yang terdiri dari masyarakat korban gempa dibantu mahasiswa dan ormas menuntut oknum Pokmas sebagai pelaku penyelewengan uang bantua gempa ditindak secara hukum. Begitu juga oknum kepala desa yang terlibat didalamnya dituntut mundur dari jabatannya.

Penyelewengan bantuan gempa yang dilakukan oknum Pokmas berimbas kepada aparat desa, karena seorang kepala desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam mela kukan pengawasan terhadap Pokmas dalam pembagian uang bantuan gempa kepada masyarakat.

Seharusnya Kades menindak oknum Pokmas yang melakukan penyelewengan uang gempa.

Namun kenyataannya Kades tak bisa berbuat banyak,karena diduga terjadi perselingkuhan didalamnya dengan oknum Pokmas. Karena itu masyarakat minta Kades mundur dari

jabatannnya Seperti halnya yang terjadi di Desa Ancol Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Kepala Desa Ancol, Imas dituntut mundur dari jabatannya karena tidak bertanggungjawab atas pemotongan bantuan gempa yang dilakukan oknum Pokmas, Dar. Selain tidak ber tanggung

jawab atas pemotongan bantuan gempa,juga masyarakat menilai bahwa Kades tidak transparan kepada masyarakat termasuk BPD dan LPM, tentang berbagai bantuan dari Pemda maupun Provinsi. Ulah Kades Ancol tersebut dinilai masyarakat bertindak sendiri Camat Cineam, Edeng mem benarkan atas kejadian tersebut

dan permasalahannya sudah beres melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat, BPD dan Kades yang disaksikan oleh Muspika. Tuntutan mas yarakat bahwa Kades harus mundur dari jabatannya menurut Edeng,setelah tersebar sejumlah pamplet yang beredar di masyarakat. Dalam pamplet disebutkan bahwa masyarakat Ancol sudah tidak percaya lagi terhadap kinerja Kades yang tidak transparansi dan tidak sinergi dalam menjalankan roda pemerintah terurama dalam masalah pembangunan yang menyerap dana bantaun dari Pemkab maupun Provinsi.

Selain itu, pemerintah desa sudah menyia nyiakan amanat kepercayaan rakyat yang mengakibatkan pemerintah desa gagal dalam mewujudkan harapan rakyat. Masyarakat juga menuntut agar bantuan gempa yang diduga diselewengkan oknum Pokmas sebesar Rp46 juta dari jumlah Rp70 juta di kembalikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. n sabihin

22

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

TERAS Perkuat Integritas Aparatur

CIREBON – Aparatur Kementerian Agama di pusat dan daerah, sebaiknya bekerja keras untuk memperkuat kesadaran kolektif, menegakan integritas aparatur yang bersih, profesional serta berwibawa.

Demikian sambutan Menteri Agama Republik yang dibacakan Wabup Cirebon H Ason, saat peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Tingkat Kab. Cirebon Tahun 2011 di Lapangan Ranggajati, Sumber.

“Mari kita kedepankan nilai-nilai kejujuran, etika kerja yang sehat dan benar serta menjauhi segala macam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” paparnya.

Menurutnya, Kementerian Agama memainkan empat peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta mengawal akhlaq dan moral bangsa. n tri van royen, maedi

Rotasi Jabatan Eselon

Dewan Pendidikan Awasi Kebijakan Anggaran MEDAN - Dewan Pendidikan Sumatera Utara pada tahun 2011 akan fokus pada tiga hal yaitu pengawasan kebijakan anggaran, mengawal jalannya kebijakan pemerintah dan mendorong atau mengawal Pemko dalam penetapan CPNS guru penerimaan 2010.

“Sesuai hasil rapat paripurna Dewan Pendidikan, kita akan fokus pada tiga hal di antaranya mengawasi kebijakan anggaran pendidikan,” kata Sekretaris Dewan Pendidikan Sumut, Mahdi Ibrahim, di Medan, tadi pagi.

Mahdi menyebutkan, pene kanan pentingnya pengawa san anggaran pendidikan tersebut, dikarenakan jumlah anggaran yang masuk setiap ta

hunnya meningkat, sehingga dikhawatirkan akan membuka peluang pengelola anggaran melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan.

Selain itu, kata Mahdi, alasan perlunya pengawasan kebijakan anggaran karena adanya perubahan mekanisme penyaluran anggaran. Jika sebelumnya penyaluran dana melalui pemerintah provinsi, kini langsung ke rekening pemerintah kabupaten dan kota, lalu ke satuan pendidikan.

Baik itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Block Grand Pendidikan, dan tunjangan profesi. Hal lain yang juga menjadi poin pembahasan

dalam rapat paripurna DP Sumut yakni proses kebijakan pendidikan di daerah terkait penerimaan siswa baru, konsep pelaksanaan ujian nasional (UN), dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).

“Kita juga akan mengawasi pro ses penyebaran dan pemerataan guru di daerah. Selama ini masih terjadi disparitas tenaga guru di daerah-daerah,” ungkapnya.

Saat ini guru masih menum puk di kota, sementara di daerah pelosok atau daerah pemekaran masih kurang tenaga pendidik.

Untuk itu, pihaknya mendukung kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut melakukan penempatan guru-guru yang berkualitas untuk pengem

bangan mutu pendidikan.

Sementara Kepala Dis dik Medan, Hasan Basri, menya takan sikap tegas yang ditun jukan DP Sumut semakin memperkuat kemitraan dalam membangun mu tu pendidikan. “Kita mendukung sikap De wan Pendidikan dengan kon sepnya tersebut. Secara tidak langsung kita terbantu dengan program itu,” paparnya.

Dikatakan, besarnya anggaran pendidikan yang dikelola setiap tahunnya tentunya tidak bisa dia wasi se pihak Disdik. Untuk itu, butuh bantuan stake holder mulai dari dewan pendidikan, pengamat pendidikan dan masyarakat. n sabam s, parlindungan n, david malau

Doa Bersama Tokoh Lintas Agama Batang

BATANG - Keberhasilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Hukumnya cukup menjadikan bukti bahwa hukum tidak bisa dibuat main-main. Meskipun banyak kontra tidak menyurutkan tekatnya dalam menjalankan tugas penegakan hukum sebenarnya secara profesional.

Atas keberhasilan tersebut, Kajari Batang pekan lalu melak sanakan Istighozah atau doa bersama dengan lintas tokoh agama

dan masyarakat Batang, yang dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Batang.

Acara yang dihadiri oleh jajaran kejaksaan, unsur Muspida dan Muspika serta ratusan warga batang. Hadir kepala Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kadarsyah SH, Wakil Bupati Batang Afa Mahfud, Kapolres, Dandim dan Ketua DPRD Kabupaten Batang.

Kajari Batang Jhonny Ma nurung menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh tamu

undangan yang hadir, terutama kepada ratusan masyarakat Batang yang begitu antusias mengikuti jalannya doa bersama.

Dikatakan bahwa keberhasilan mengungkap kasus korupsi dan upaya penegakan hukum tak lepas dari peran masyarakat.

Diakui oleh Jhonny Ma nurung, ketika baru menjabat di Kejaksaan Negeri Batang, dalam melaksanakan tugasnya ketika itu banyak yang mengecam bahkan didemo. Namun semua itu merupakan anugerah bagi

Kejaksaan Negeri Batang.

Dengan adanya aksi demo membuat Kejaksaan Negeri Batang akhirnya dikenal di seluruh Indonesia, dan menjadi kejaksaan terbaik diwilayah Jawa Tengah. Ketua Forum Paguyuban Perangkat Kepala Desa kabupaten Batang, Karnoto menyerukan, keluarga besar forum Paguyuban Perangkat Desa tetap konsis ten mendukungan kejaksaan melakukan pemberantasan korupsi di kabupaten Batang. n hadi sulistiyono

Diduga KKN, Periksa Mantan Bupati & Kontraktor CIREBON – Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM mengemukakan, pejabat harus bekerja lebih profesional, jujur dan transparan.

Hal ini mengingat bahwa jabatan adalah amanah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Penegasan itu mengemuka, saat pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilingkup Pemkab Cirebon yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Cirebon, Jl Kartini Kota Cirebon.

Pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Drs H Dudung Mulyana MSi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisidik) Drs H Kusnadi Muamarto MM, Kepala Dinas Kesehatan Dr Hj Endang Susilowati.

Selanjutnya, Kepala Dinas Bina Marga Ir Avip Suherdian MT, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Pertambangan Ir H Suroso MM serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kadis KUMKM) Ir Dedi Nurul SA. n tri van royen, maedi

JAKARTA - Warga masyarakat Jambi, khususnya masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meminta agar Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) se gera memeriksa mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS dan pemborong Fasha terkait pembangunan sarana air bersih perpipaan Tebing TinggiKuala Tungkal, Jambi yang menelan dana Rp 260 miliar.

Sebab, mereka diduga melakukan tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Pasalnya, selain pengerjaan yang memakan jarak 87 km mulai dari Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju kota Tuala Tungkal, diduga dikerjakan serampangan, asal-asalan, amburadul, dan hingga kini belum selesai meski sudah dimulai pada 2007.

Awalnya proyek yang memakai uang rakyat ini, dianggarkan lewat bungkus APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2007 se besar Rp 7 miliar. Kemudian pada 2008 dilakukan dengan dua jenis kegiatan pada proyek yang sama.

Pertama, pembangunan sa air bersih perpipaan Tebing Tinggi atau pembangunan jaringan transmisi air baku dengan pipa steel framed HDPE dianggarkan senilai Rp 50 miliar.

Kedua, sarana pembangunan pipa air bersih senilai Rp 50 miliar, untuk mengelabui masyarakat proyek ini dipecah menjadi dua yang dikerjakan PT Sakti Nusaindo Perdana.

Lebih mencengangkan dan menghebohkan, dengan proyek yang sama dianggarkan sebesar Rp154 miliar pada 2009-2010

dengan sifat program kegiatan pembangunan tahun jamak yang digarap PT Batur Artha Mandiri . “Kedua proyek ini sudah kami laporkan ke KPK pada 31 Desember 2008 dan 1 Juni 2009. Tapi, sam;pai saat ini belum ada tindakan serius dari KPK, Padahal, data-data penunjang sudah lengkap kami lampirkan. Semua legiatan yang dimulai sejak 2007 menggunakan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujar Ketua Forum Bersama Laskar Merah Putih Kabupaten Tanjung Jabung Barat H.Abdur Rahman yang didampimgi anggota Laskar Merah Putih Jakarta Joko H. di Jakarta, Kamis (10/2).

Abdur Rahman menam bahkan, pada 2007 sebelumnya sudah dilaporkan ke KPK bahwa pembangunan intake ini bermasalah. Imbasnya, sang kontraktor Fasha harus berurusan dengan Polda Jambi dan ditetap kan sebagai ter sangka. Anehnya, ketika Fasha diperiksa, kata Abdur Rahman, tidak terbukti melakukan KKN. Itu sebabnya proyek yang sama dilanjutkan pada 2008.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, jelas Abdur Rahman, bahwa pompa reservoir belum terpasang, rumah pompa yang dibangun ternyata tidak cukup lebar menampung dua unit pompa, lahan untuk menampung pipa belum ada, pipa steel frame tidak bisa dipasang sepenuhnya, dan pengerjaan pipa jembatan belum ada progress dalam survey dan pekerjan persiapan. “Dengan dana yang begitu besar yang mencapai Rp 260 miliar, sudah sewajarnya KPK bertindak dengan memeriksa segera mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dan kontraktor Fasha,” tegas Abdur Rahman yang juga Ketua Ormas Islam Aksi Pembrela Islam (API) Kab. Tanjung Jabung Timur.

Hal senada juga diutarakan Joko. “Ini benar-benar melukai hati masyarakat khususnya yang berada di Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Barat. Saya kira dengan laporan yang sudah berulangkali dilayangkan ke KPK, mestinya KPK bertindak cepat untuk segera memeriksa mereka yang terlibat dalam proyek tersebut,” tambah pria yang juga berprofesi sebagai kuli tinta ini. n ary

23

NASIONAL EDISI 252 TAHUN VI, 14 - 20 Februari 2011

singkat Tim Pengawas Peredaran Barang-Barang Impor SEMARANG - Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen atas risiko kerugian dalam pembelian barangbarang impor dan memberikan perlindungan kepada produsen di daerah sendiri, Pemprov Jateng dengan keputusan Gubernur Nomor 513.4/81/2010 tanggal 22 Desember 2010 telah membentuk Tim Pengawasan Peredaran BarangBarang Impor di Pemprov Jateng.

Dengan terbentuknya Tim Penga was diharapkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang impor yang akan dipakai/dikonsumsi akan terjamin. selain itu, keberadaan tim diharapkan akan mendorong terwujudnya perlakuan yang sama antara produsen daerah atau dalam negeri dengan produsen luar negeri. Dengan demikian produk daerah akan memiliki daya saing yang sama dibandingkan produk luar negeri.

Untuk mencapai sasaran itu, tim yang diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pem prov Jateng mempunyai tugas melaksanakan investarisasi permasalahan dan kendala yang terkait dengan peredaran barang impor. n tulus supangkat

Bank Daerah Siap Bersaing Perebutkan UMKM S EM A R A N G – P e r h i m p u n a n Bank Milik Daerah (Perbaminda) Jateng dan DIY mengaku tidak gentar dengan ketatnya persaingan memperebutkan pasar usaha mi kro kecil dan menengah (UMKM). Persaingan men jadi ketat seiring gen carnya b a n k umum menggarap pa sar UMKM. ”Persaingan de ngan bank umum sekarang ini sa ngat ketat, namun kami tidak mem permasalahkannya,” ujar Ketua Perbamida Jateng dan DIY Supar di di Semarang kemarin. Dia menuturkan,pasar UMKM selama ini menjadi segmennya BPR BKK,bank pasar,dan bank daerah yang menjadi milik pemerintah daerah (pemda).

Hanya, beberapa tahun belakangan ini banyak bank umum yang ikut-ikutan meng garap segmen pasar tersebut. Untuk menghadapi persaingan tersebut,kini Perbamida terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, persaingan harus dihadapi dengan peningkatan kualitas agar dapat ber saing dengan bank umum.”Kualitas SDM ini menjadi prioritas kami, makanya kita sekarang ini terus bekerja sama dengan lembaga sertifikasi menyangkut peningkatan kualitas SDM.Ini sudah berjalan,” paparnya. n tulus supangkat

Pemprov Kaji Aturan Sewa Mobil Dinas SEMARANG - Pemprov Jateng masih mengkaji berbagai aturan ter kait rencana penyewaan mobil untuk ken daraan dinas bagi 26 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada 2011 ini. Sedangkan dana untuk sewa mobil dinas telah dianggarkan dalam APBD. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

(DPPAD) Jateng, Herry Supangkat menya takan pihaknya selaku dinas yang menangani sistem sewa tidak mau terburu-buru memutuskan. ”Kami memilih berhati-hati dalam menentukan sikap agar jangan sampai ada aturan yang terlewatkan maupun kurang pas nantinya,” jelas Herry.

Selain itu, Pemprov juga masih membahas berapa kendaraan yang akan disewa nantinya karena jenis dan peruntukannya pasti berbeda untuk masing-masing SKPD. Pihaknya berharap pada Maret 2011 sistem sewa mobil bagi operasional SKPD sudah bisa dilaksanakan. Pemprov telah mengalokasikan dana sekitar Rp 12 miliar per tahun, dengan jumlah kendaraan yang disewa diperkirakan mencapai 150 unit dari berbagai tipe.

Perawatan Mobil Anggota Komisi A DPRD Jateng Wah yudin Noor Ali mengatakan, permintaan sewan mobil tersebut merupakan usulan dari dewan. Usulan itu mengemuka karena Komisi A mendapati pengeluaran yang cukup besar untuk perawatan mobil dinas yang selama ini pengadaannya dengan sistem membeli.

Menurut dia, untuk satu biro saja, yakni Biro Umum Setda, alokasi perawatan mobil dinas mencapai Rp 10 miliar per tahun. ”Itu belum termasuk SKPD lain, kalau terus begini (beli mobil-Red) tentu akan semakin memberatkan APBD. Harus ada solusi agar APBD tidak semakin terbebani, caranya ya dengan menyewa

mobil untuk kendaraan dinas,” jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Wahyudin berharap ke depan biaya perawatan mobil berangsur-angsur hilang seiring dengan penerapan sistem sewa. ’’Daerah yang telah melakukan sistem sewa mobil adalah Kabupaten Jembrana, Bali, dan ter nyata efektif mengurangi beban APBD,’’ katanya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih menjelaskan, secara prinsip pihaknya mendorong upaya untuk mengurangi biaya perawatan. ”Soal aturan, asalkan ada nota kesepahaman dan penjelasan yang detail dari eksekutif saya kira tak ada masalah,” katanya. n tulus supangkat

Ruas Semarang-Ungaran untuk Kendaraan Pribadi S EM A R A N G - J a l a n t o l Semarang - Ungaran yang akan dibuka 28 Februari mendatang belum bisa berfungsi optimal.

Pasalnya, usai dibuka jalan tol hanya untuk mobil pribadi.

Sedangkan kendaraan berat untuk sementara tidak di per bolehkan lewat. Kepala Dinas Bina Marga Jateng, Danang Atmodjo menjelaskan, berdasar perkembangan proyek fisik di lapangan, seluruh bahu jalan tol secepatnya selesai, sehingga bisa di buka pada akhir Februari.

Namun demikian, pihaknya tetap akan melakukan uji ke layakan terlebih dahulu terhadap

kondisi seluruh jalan tol SemarangUngaran sepanjang 14,1 km itu. ”Kalau sudah dibuka, sementara memang hanya untuk mobil pribadi dulu, karena pintu keluar atau masuk tol di Ungaran belum memadahi,” katanya saat mendampingi Gu bernur Jateng Bibit Waluyo menin jau proyek tol, Rabu (26/1).

Ia mengatakan, pintu masuk dan keluar tol di Ungaran saat ini ma sih sempit. Apabila kendaraan berat diperbolehkan lewat, dikhawatirkan terjadi penum pukan kendaraan sehingga rentan kemacetan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Bibit Waluyo telah meminta pelaksana proyek untuk mempercepat pembangunan agar

jalan tol bisa segera dibuka.

Menurut dia, persoalan teknis di lapangan hampir semua telah teratasi, seperti patahan di bawah Kampung Karangpucung, Pudakpayung, Banyumanik.

Saat ini seluruh bore pile telah terpasang dan tinggal menunggu pengurukkan dan pengerasan jalan. ”Dari pantauan tadi, proses bore pile sudah rampung jadi tinggal diuruk, dikeraskan atau dikrosok, dan diaspal agar lebih kuat.

Berdasar kajian para ahli, akhir Februari diperkirakan sudah siap,” jelasnya didampingi Kepala Biro Humas Setda Jateng Agus Utomo.

Sedangkan pengeprasan dua bukit, lanjutnya, telah

terselesaikan. Untuk bukit Cemoro Sewu, pengeprasan te lah rampung dan kini sudah masuk tahap pengecoran jalan.

Dari total panjang 14,1 km, kurang dari 200 meter yang saat ini belum dikeraskan, yakni di sekitar bukit Cemoro Sewu. Begitu pun dengan bukit Ceper yang pengeprasannya juga telah rampung dan sa at ini sudah mulai masuk penataan atau merapikan lereng di sisi kanan kiri jalan.

Di sisi selatan bukti Ceper yang nantinya menjadi pintu ke luar menuju Ungaran itu, proses pengerasan jalan juga telah dilakukan. n tulus supangkat

Pemprov Jateng Tingkatkan Kedisiplinan PNS SEMARANG - Semarang - Pasal 12 ayat (2) UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Penegakkan Disiplin PNS merupakan salah satu upaya pimpinan dalam membina pegawai agar melaksanakan kewajibannya sebagai aparatur negara.

Tujuannya adalah agar tercipta SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. hal ini meru pakan salah satu implementasi misi pertama Pembangunan Jawa Tengah, yai tu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta resposif aparatur. Guna menciptakan PNS yang berkualitas, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya, memberikan pembinaan pada PNS dalam

meningkatkan profesionalisme, memberikan kesempatan kepada PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik diklat struktural maupun teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing Selama ini ketentuan mengenai disiplinPNS secara rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil. Namin PP

tersebut sekarang ini sudah kurang sesuai dengan dinamika pembangunan dan pada 6 Juni 2010, pemerintah menetapkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sebagai pengganti PP Nomor 30 Tahun 1980 dan telah tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74. menindaklanjuti terbitnya PP Nomor 53 tahun 2010, Pemprov Jateng telah melaksanakan

sosialisasi kepada PNS seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jateng.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang kedisiplinan PNS yang meliputi kewajiban, larangan dan sanksi bagi PNS. Selain kegiatan sosialisasi tersebut, Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, telah menerbitkan Surat Edaran kepada Pimpinan SKPD (Badan, Dinas, Kantor dan Biro) dilingkungan Pemprov Jateng Nomor : 700/005 perihal Peningkatan Disiplin PNS tertanggal 12 Januari 2011. Dalam surat edaran tersebut Sekretaris Daerah meminta kepada pimpinan SKPD untuk mengintensifkan pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai meliputi : pertama disiplin waktu kerja. PNS dilingkungan Pemprov Jateng diwajibkan untuk mengikuti apel pagi setiap hari kerja dan upacara bendera. n tulus supangkat

24 EDISI 252 TAHUN VI, EDISI 252 VI, 14 - 20 Februari 2011 14 - TAHUN 20 Februari 2011

Hari Pers Nasional 2011

24