Halaman
LAPORAN UTAMA
4
5 Agenda Pokok APBD 2013 PUTUSSIBAU. Tahun 2012 tinggal menghitung hari berakhir. Tahun 2013 di depan mata. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memprogramkan 5 agenda pokok tahun depan. Kelima program pokok itu tertuang di dalam nota rancangan APBD tahun 2013. Nota APBD tahun 2013 itu pun telah di beri DPRD Kapuas Hulu persetujuan. Tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memaksimalkan realisasinya hingga akhir tahun 2013. 5 agenda pokok itu, pertama adalah mewujudkan birokrasi yang professional, kredibel, responsive dan bertanggungjawab. Kedua, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertaqwa, cerdas dan sehat. Ketiga, pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta akses ke daerah terpencil, terisolir dan perbatasan. Ke empat, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi dan sumber daya lokal. Kelima, memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Ke lima agenda itu di tuangkan ke dalam program dan kegiatan yang di rencanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Mencakup beberapa program yang difokuskan pada 7 (tujuh) tema prioritas pembangunan sebagai sasaran utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan birokrasi dan ekonomi masyarakat. Mewujudkan pembangunan ekowisata berbasis masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas melalui peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh masyarakat. Peningkatan ekonomi kerakyatan. Peningkatan produksi pertanian untuk ketahanan pangan. Peningkatan kuali-
tas infrastruktur dasar daerah. Untuk mendukung pencapaian itu, yang diperhatikan adalah prinsip-prinsip sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal. Dilakukan secara transparan. Melibatkan partisipasi masyarakat. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Dalam nota rancangan APBD tahun 2013 juga memuat rencana pendapatan dan biaya. Untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah secara keseluruhan di rencanakan sebesar Rp 987.174.835.000,00. Estimasi nya terdiri atas PAD sebesar Rp
27.952.200.000,00, Dana perimbangan sebesar Rp 948.492.635.000,00 dan lain-lain pendapatan yang sah di rencanakan sebesar Rp 10.730.000,00. Rencana belanja keseluruhan sebesar Rp 1.091.977.220.152,00. Dengan belanja tidak langsung sebesar Rp 441.913.332.300,00, dan belanja langsung sebesar Rp 578.063.887.852,00. Dengan rincian bidang pendidikan sebesar Rp 238.415.168.000,00. Terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 181.551.570.000,00 dan belanja tidak langsung Rp 57.863.598.000,00. Bidang kesehatan sebesar Rp 71.176.367.000,00 yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp 34.769.200.000,00 dan belanja langsung Rp 36.407.167.000,00. Bidang pekerjaan umum sebesar Rp 265.226.754.500,00, terdiri dari belanja tidak langsung Rp
7.199.861.000,00 dan belanja langsung Rp 258.026.893.500,00. Bidang perencanaan pembangunan sebesar Rp 12.966.612.000,00. Terdiri atas belanja tidak langsung Rp 1.936.903.000,00 dan belanja langsung Rp 11.029.709.000,00. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp 13.153.739.000,00. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 2.608.017.000,00 dan belanja langsung Rp 10.545.722.000,00. Bidang lingkungan hidup sebesar Rp 4.653.981.000,00. Dengan belanja tidak langsung Rp 928.287.000,00 dan belanja langsung Rp 3.725.694.000,00. Bidang kependudukan dan catatan sipil Rp 6.167.693.000,00. Terdiri atas belanja tidaklangsung Rp 1.637.693.000,00 dan belanja langsung Rp 4.530.000.000,00. (*)
DPRD Memberikan Persetujuan
R
ANCANGAN nota keuangan 2013 tersebut mendapat persetujuan DPRD Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut. Dari rapat paripurna yang digelar, pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RAPBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 untuk menempuh proses lanjutan hingga ke meja Gubernur Kalimantan Barat yang kemudian akan ditetapkan menjadi Perda kemudian. Keputusan Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu ini ditetapkan berdasarkan pandangan akhir 6 fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meski menyetujui, juga meminta setiap SKPD harus merasionalisasikan penggunaan dana baik pada dana perjalan dinas dan alat tulis kantor. Mengutamakan usulan wajib daripada usulan pilihan, serta kepada tim anggaran Pemerintah Daerah diharapkan untuk melaksana rasionalitas anggaran. Agar APBD tahun 2013 bermanfaat, sehingga pro rakyat dan dapat dipertanggungjawab-
kan yang berujung pada peningkatan mutu pemerintahan dari WDP (wajar dengan pengecualian) menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian). Fraksi Bintang Keadilan (FBK) berpesan hal yang kurang lebih sama. Yaitu agar SKPD merasionalisasikan penggunaan anggaran dan pendanaan perjalanan dinas yang terpaparkan lebih dari hari kerja. Mengutamakan urusan wajib sebagai sekala prioritas, mempersiapkan perlengkapan dalam mendukung program e-KTP, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk segera dibuat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Mencukupi dana pada sektor kesehatan yang dimana telah ditetapkan berdasarkan aturan yaitu 10 persen dari APBD. Pada dinas-dinas terkait diharapkan untuk lebih memperhatikan jalan dan jembatan yang merupakan urat nadi Kabupaten Kapuas Hulu. Mengurangi perjalanan dinas, dan merinci perjalanan dinas yang seharusnya pembiayaan alat tulis dan kantor serta makan minum diacu kepada Peraturan Bupati Nomor 326 tahun 2012. (*)