Suara media nasional edisi 260

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Media Online: suaramedianasional.co.id

SuaraMedia NasionalCom

@smedianasional

Edisi 260 Tahun VIII / 7 - 13 November 2016

Nomor ISSN: 2355-6501

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Komisi B DPRD Ponorogo Helat Rapat Jokowi: Tidak Internal Pasca Demo PKL Tolak Relokasi Ada Kompromi Soal Laut China Selatan

“Semua aspirasi pedagang kaki lima sudah kami tampung dan kami pastikan tersampaikan, mereka masih bisa berjualan seperti biasa hingga ada kesepakatan baru” jelas Sunarto

Presiden Indonesia, Jokowi, menegaskan tidak ada kompromi terkait permasalah Laut China Selatan.

Jakarta, SMN - Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tidak ada kompromi terhadap kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan yang diperebutkan. Hal itu ditegaskan Jokowi menjelang kunjungannya ke sekutu Amerika Serikat (AS), Austalia.

“Dalam hal kedaulatan Indonesia, saya tidak kompromi. Saya tidak kompromi,” kata Jokowi kepada Australian Broadcasting Corporation, Sabtu (5/11/2016).

Komentar ini datang setelah Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, kedua negara sedang mempertimbangkan patroli angkatan laut bersama di

Ponorogo, SMN - Pasca demo pedagang kaki lima(PKL) tolak relokasi baru beberapa waktu yang lalu, Ruh Komisi B DPRD Ponorogo menghelat rapat internal terkait

Bersambung di halaman 11

Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo,Sunarto, saat rapat internal

Bersambung di halaman 11

Bupati Ipong Jalin Kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang

Bupati Ipong bersama sejumlah pejabat pemkab Ponorogo didampingi Rektor Universitas Brawijaya Mohammad Bisri melihat grub Reyog UB

Bupati Ipong bersama sejumlah pejabat pemkab Ponorogo saat berkunjung ke Universitas Brawijaya Malang dan diterima oleh Rektor Universitas Brawijaya Mohammad Bisri

Bupati Ipong memiliki rencana besar mengembangkan pertanian di Ponorogo, “Pertanian organik adalah jawaban dari permasalahan tingginya biaya produksi. Namun, itu tidak mudah diwujudkan. Butuh campur tangan para akademisi,” ujarnya sembari menyebut Ponorogo dapat menjadi tujuan KKN mahasiswa UB, ke depan.

Ponorogo, SMN - Kesempatan pelajar Ponorogo menjadi mahasiswa Universitas Brawijawa (UB) bakal terbuka lebar ke depan. Bupati Ipong Muchlissoni sengaja menggandeng salah satu universitas ternama di Malang tersebut dalam berbagai bidang.

Mulai pendidikan, kesenian dan kebudayaan, pertanian, dan peternakan. Bahkan, bupati berlatar belakang pengusaha itu bakal menambah alokasi beasiswa pelajar Ponorogo yang berminat melanjutkan pendidikannya ke UB. Bupati Ipong bersama sejumlah pejabat pemkab sengaja sowan ke UB, Senin (31/ 10). Berbagai hal dibicarakan.

Ipong mengaku cukup bangga dengan banyaknya pelajar Ponorogo yang sekarang mengenyam pendidikan di universitas dengan maskot burung cucak hijau tersebut.

Lebih dari 500 mahasiswa. Ipong berharap kesempatan di UB semakin terbuka lebar ke depan.

Tujuannya jelas. Agar semakin banyak pelajar Ponorogo yang berstatus mahasiswa UB. Ipong sengaja meminta berbagai kemudahan dari universitas khusus pelajar Ponorogo.

Sebaliknya, dia mengaku bakal menambah alokasi beasiswa prestasi dan siswa kurang mampu. “Pelajar Ponorogo yang masuk UB melalui jalur seni sudah cukup banyak. Tapi kami berharap bisa dipermudah supaya lebih banyak lagi,” ujarnya.

Selain itu, Ipong juga mengemukakan masalah pertanian dan peternakan.

Menurutnya, kedua bidang tersebut bakal sulit berkembang tanpa campur tangan akademisi dikedua bidang. Tak pelak, dia berharap adanya pendamping dari UB untuk meningkatkan

produksi pertanian dan peternakan di Ponorogo. Ipong berharap pihak universitas berkenan melakukan penelitian di Ponorogo. Turut mencari solusi permasalahan kedua bidang tersebut. Sebab, Ipong memiliki rencana besar mengembangkan pertanian di Ponorogo. Salah satunya, pertanian organik. Dia menyebut pertanian organik tidak mudah diwujudkan. Tak urung, Ipong menaruh harapan besar kepada akademisi bidang pertanian UB. “Pertanian organik adalah jawaban dari permasalahan tingging biaya produksi. Namun, (pertanian organik, Red) tidak mudah diwujudkan. Butuh campur tangan para akademisi,” ujarnya sembari menyebut Ponorogo dapat menjadi tujuan KKN mahasiswa UB, ke depan.

Kunjungan pejabat pemkab tersebut juga membahas soal kesenian. Tentu saja seni Reyog

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 691147, 4526358, HP 081 231 515 435

Ponorogo. Ipong mengaku kagum dengan grup Reyog UB. Penampilannya nyaris sempurna.

Tak salah, grup Reyog UB meraih juara II saat Festival

Nasional Reyog Ponorogo (FNRP) beberapa waktu lalu.

Ipong mengapresiasi kecintaan mahasiswa UB kepada Reyog.

Mereka antusias melestarikan kesenian topeng terbesar di dunia itu. Ipong juga menjalin kerja sama peminjaman dadak merak dan kepala barong pada grup Reyog UB. Sebaliknya, UB wajib melestarikan dan mempromosikan seni Reyog ke depannya. “Semakin banyak

pelestari Reyog, saya yakin Reyog bakal semakin mendunia,” jelasnya.

Rektor Universitas Brawijaya Mohammad Bisri berharap kerja sama tidak terhenti sampai disitu.

Namun, lebih besar lagi.

Pihaknya berharap dapat bekerja sama dalam banyak bidang. Bisri mengaku siap memberikan beasiswa hingga tambahan kuota jalur seni untuk pelajar Ponorogo. Pihaknya mengaku

intansi pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama melestarikan seni budaya. Dia menambahkan, pihaknya semakin terbantu dengan peminjaman perlengkapan kesenian Reyog tersebut.

“Harapan kami, kerja sama berlanjut ke depannya,” ujarnya sembari menyebut sudah berencana mengkolaborasikan Reyog dengan kesenian lain. (wied/hms/adv)

Bupati Ipong menerima Cinderamata dari Universitas Brawijaya yang diserahkan oleh Rektor Universitas Brawijaya Mohammad Bisri

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Road Show Trenggalek Membangun Tinjau Beberapa Infrastruktur di Kecamatan Gandusari Trenggalek, SMN - Safari Infrastruktur atau “Road Show Trenggalek Membangun”, tinjau beberapa infrastruktur di Kecamatan Gandusari, Rabu (2/11).

Road show ini meninjau dari satu infrastriktur ke infrastruktur yang telah, sedang dan akan dikerjakan di Kecamatan Gandusari.

Tim Safari yang terdiri Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, Wakil Bupati H. Moch. Nur Arifin, Forkopimda, Anggota DPRD dapil II Trengalek, SKPD terkait, Media dan NGO pemerhati infrastruktur ini, mengawali safari dengan menyusuri jalan di Bukit Kedekan hingga pasar Gandusari yang baru dikerjakan.

Memang ada sebagian jalan ada yang belum dikerjakan. Tim melihat saluran sanitasi yang ada kurang berfungsi sehingga perlunya ada pengkajian, agar saluran ini bisa berfungsi dengan baik.

Tim melanjutkan meninjau pasar Gandusari, yang ditahun 2016 ini mendapatkan pembangunan beberapa los pasar.

Dilaporkan oleh Camat Gandusari Joko Susanto, los pasar yang baru dibangun kemarin saat ini malah dimanfaatkan untuk pedagang hewan berjualan. Pasalnya lokasi pasar hewan yang sangat

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc bersama tim Safari meninjau Jembatan yang ambrol akibat Banjir Bandang

minim, padahal lebih 300 hewan yang diperjual belikan ketika pasaran tiba. Sehingga pedagang memanfaatkan los baru tersebut.

Bahkan lahan parkir kecamatan juga dipakai tempat parkir pedagang hewan bila pasaran, sehingga merusak pemandangan untuk pelayanan masyarakat.

Camat meminta untuk adanya pasar bewan yang representatif di

Gandusari, sehingga bisa mengakomodir para pedagang dan pembeli hewan ternak yang diperdagangkan.

Camat Gandusari juga mengusulkan adanya STM di wilayahnya.

Menurut Joko, “Gandusari satusatunya Kecamatan yang belum memiliki STM”.

Dari pasar Gandusari Tim bergeser ke Jembatan Krandegan

Dusun Banaran RT 19 RW 9 Gandusari. Masyarakat menyambut gembira kedatangan Tim Syafari ini yang didalamnya ada Bupati beserta wakil Bupatinya yang mereka idam-idamkan.

Talud jembatan ini ambrol karena banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Selain itu masyakat meminta jembatan ini di perlebar, bisa untuk dilalui kenda-

Mewujudkan Keluaraga Sejahtera dan Bahagia

Sosialisasi dan Pemantapan Program Pembangunan Bagi Kader BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

Blitar, SMN - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Kabupaten Blitar menggelar Sosialisasi dan Pemantapan Program Pembangunan Bagi Kader BKB (Bina

Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) guna meningkatkan sumber daya manusia untuk menuju masyarakat memiliki

sumber daya.

Acara yang di gelar di gedung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) Kabupaten Blitar ini di hadiri oleh kader kelompok BKB, BKR, dan UPPKS sejumlah 5 orang perwakilan dari setiap Kecamatan (Wates, Kesamben, Sanankulon, Talun, Binangun, Sutojayan, Wonodadi, Wonotirto, Doko, Ponggok, Gandusari, Udanawu, Panggungrejo, Kademangan Nglegok, Wlingi, Kanigoro, Selopuro, Selorejo, Bakung, Garum, Srengat), Adapun jumlah keseluruhan peserta BKB 110,BKR 110 dan UPPKS 110 orang Jadi total keseluruhan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sejumlah 330 orang.Nara sumber dalam kegiatan ini adalah Kabid KS, Drs.Holil,MM dan Kasubbid Ketahanan Keluarga Lis Partini,SE,MM.

Drs.Holil,MM menyampaikan bahwa Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan upaya pemantapan peran keluarga dalam mengatasi kualitas manusia untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan untuk meningkatkan peran perempuan dalam membangun keluarga guna menambah pengetahuan dalam hal pembinaan keluarga serta meningkatkan tambahan ekonomi dalam keluarga serta membangun usaha mikro lewat kelompok UPPKS, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, terutama mewujudkan keluaraga sejahtera dan bahagia.

Diharapkan dengan adannya kegiatan ini bimbingan serta pembinaan terhadap anak bisa lebih di tingkatkan secara terarah sehingga pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh dan mandiri bisa terwujud.(mam)

Bandara Tulungagung Berproses di Kementerian BUMN Tulungagung, SMN - Setelah dilakukan survei lapangan oleh tim dari Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura I (Persero) beberapa waktu lalu, saat ini kelanjutan pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten Tulungagung sedang berproses di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bupati Tulungagung, Ir Syahri Mulyo SE MSi, Rabu (2/11), mengungkapkan realisasi pembangunan bandara di Kota Marmer terus berproses. “Informasi terakhir yang kami dapat, saat ini (pembangunan bandara) berproses di Kementerian BUMN,” ujarnya.

Proses di Kementerian BUMN, menurut Bupati Syahri Mulyo, dapat dipahami karena pembangunan bandara selain melibatkan PT Angkasa Pura I (Persero) juga Perum Perhutani. Masalahnya,

lokasi yang disurvei oleh tim Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan lahan milik Perum Perhutani.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini, selanjutnya membeberkan dari informasi yang didapatnya juga menyatakan sudah bisa dipastikan realisasi pembangunan bandara di wilayah Mataraman berada di Kabupaten Tulungagung. Kendati dirinya masih memperkirakan realisasi pembangunannya 80 persen.

“Bahkan saya seminggu lalu sempat bertemu dengan Sekretaris Kabinet (Sekab) Pramono Anung.

Beliau meminta agar saya segera menetapkan lokasi pembangunan bandara tersebut,” tuturnya.

Menanggapi permintaan Pramono Anung tersebut, Bupati Syahri Mulyo menyatakan tidak bisa langsung menindaklanjutinya.

Bupati Tulungagung, Ir Syahri Mulyo SE MSi

“Ini karena lokasi yang langsung disurvei oleh tim merupakan lahan milik Perhutani. Bukan milik pemkab atau warga Tulungagung,” teranganya.

Namun demikian, Pemkab Tulungagung akan terus memuluskan jalan terealisasinya pembangunan bandara di Kota Marmer.

Apalagi keberadaan bandara

diyakini bakal meningkatkan perekonomian wilayah selatan Jatim.

“Dengan adanya bandara, destinasi wisata Tulungagung yang layaknya raksasa tidur tentu akan menggeliat bangun. Dan ini akan berdampak pada perekonomian. Di tambah pula dengan pembangunan jalan lintas selatan,”

raan roda empat. Pasalnya jembatan ini merupakan akses satusatunya perekonomian masyakat disekitar jembatan.

Menurut keterangan Plt Kepala Dinas PU, Binamarga dan Pengairan, Ir. Janu Riyanto, jembatan ini akan dibangun pada tahun 2017 nanti dan sudah masuk dalam perencanaan. Dari titik kedua Jembatan Krandegan Tim melanjutkan meninjau pelaksanaan pembangunan Puskesmas Karanganyar Gandusari yang sedang dibangun tahun 2016 ini.

Dijadwalkan bangunan puskesmas senilai lebih dari Rp. 1 miliar ini akan selesai dikerjakan akhir Desember 2016 nanti. Sehingga awal tahun 2017 bangunan gedung puskesmas baru ini sudah bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan diwilayah Karangannyar Gandusari dan sekitarnya.

Tim juga menyempatkan meminjau tembok penahan tanah di belakang puskesmas ini yang mulai tergerus aliran sungai. Pasalnya Puskesmas ini berbatasan langsung dengan sungai yang berada dibelakang Puskesmas.

Bupati Trenggalek menilai penggerusan tanah ini perlu adanya penanganan segera, sehingga erosi tanah tidak semakin

parah.

Tim Safari Infrastruktur apresiasi beberapa bangunan Gazebo milik Puskesmas ini. Karena selain bisa digunakan untuk tempat santai juga bisa menambah keindahan puskesmas. Sayangnya ada genangan air ketika hujan tiba di halaman puskesmas, sehingga diperlukan resapan air dan sanitasi yang baik di puskesmas tersebut.

Tak lupa tim ini, sempatkan diri menjenguk beberapa pasien yang sedang manjalani rawat inap di puskesmas, serta menyapa beberapa pegawai puskesmas yang memang menanti kedatangan mereka.

Titik terakhir yang dikunjungi dalam safari infrastruktur di Gandusari ini adalah jembatan penghubung Ngrayung-Wonorejo Gandusari yang talundnya ambrol diterjang banjir. Jembatan ini hanya menyisakan separuh jalan, dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja. Menurut Plt. Kepala Dinas PU, rencananya perbaikan jembatan ini akan dikerjakan tahun 2017 nanti.

Dikonfirmasi mengenai kegiatan Safari Infrastruktur ini, Bupati Trenggalek menyampaikan “kita tadi melewati beberapa infrastruktur yang perlu diperhatikan. Kita

tadi memulai dari jalan Kedekan, terus melanjutkan ke Pasar Gandusari”.

“Di Pasar Gandusari los pasar yang baru kita bangun malah menjadi tempat kambing. Kita kekurangan stock tempat untuk pasar hewan. Ada lebih 300 kambing diperdagangkan setiap pasaran”.

“Dilaporkan oleh camat, kita sedang membangun gedung jesehatan hewan baru di Gandusari. Disitu ada tanah yang bisa digunakan untuk pasar hewan, dan rekan-rekan dewan dari dapil sini dan dapil lainnya sudah sepakat”.

“Dari situ kita lanjut ke sebuah jembatan yang dianggap penting oleh masyarakat di Desa Krandegan, yang juga hasil dari musrenbang kecamatan juga. Sehingga akan kita kawal untuk bisa segera kita bangun, agar mobil bisa lewat”.

“Kita tadi juga melihat pembagunan Puskesmas Karanganyar dan pembangunan rest area, yang perlu untuk kita dukung benar.

Tapi ada PR plengsengan yang ada di belakang puskesmas. Kalaj kita biarkan bisa menggerus tanah”.

Dan terakhir di Gandusari di Jembatan Ngrayung-Womorejo ini”, pungkas Bupati. (hms/adv/kan)

BUMDes

Spirit Memberdayakan Masyarakat Desa Blitar, SMN - Untuk kesekian kalinya satu diantara BUMDes yang ada di Kabupaten Blitar masuk nominator dalam penilaian BUMDes oleh pemerintah pusat. Kali ini, BUMDes Maju Makmur Desa Minggirsari mewakili Provinsi Jawa Timur maju ke tingkat nasional. Harapannya, BUMdes Maju Makmur bisa meraih juara serta bisa memacu BUMDes lain yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini dikemukakan oleh Plt.Kepala Bapemas Kabupaten Blitar, Agus Santosa saat menerima tim penilai BUMDes dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Selasa, 01 November 2016 di Gedung Serbaguna Desa Minggirsari.

Disampaikan pula, BUMDes Maju Makmur merupakan BUMDes dengan kategori berkembang dan partisipatif. Beberapa kegiatan BUMDes ini patut

tuturnya lagi.

Sebelumnya, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Ir Suharto, mengungkapkan pula keoptimisannya realisasi pembangunan bandara di Tulungagung. Ia mengatakan lokasi yang telah disurvei oleh tim Kementerian Perhubungan dan PT Angkasa Pura I (Persero) sangat layak untuk dibangun bandara.”Dari berbagai aspek sudah layak,” katanya.

Beberapa aspek tersebut, menurut Suharto di antaranya terkait masalah angin dan ada jalur jalan nasional. Semua layak “Selain itu jarak antara lokasi di Tulungagung dengan Bandara Adi Sumarmo Solo dan Bandara Abdurahman Saleh Malang sudah ideal lebih dari 100 km,” paparnya.(yas)

BUMDes Maju Makmur

menjadi contoh antara lain, dengan modal minim bisa berkembang dan melingkupi berbagai bidang usaha antara lain, simpan pinjam yang mudah, murah dan cepat. Juga pengembangan usaha disektor pertanian. Menurutnya, selama ini pihak Bapemas Kabupaten Blitar selalu melakukan evaluasi terhadap BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Tujuannya, BUMDes bisa berkembang sesuai dengan fungsinya yang antara lain memberdayakan potensi masyarakat desa.Atau dengan kata lain, BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa.

Sementara itu, Hariyanto, Ketua BUMDes memaparkan bahwa, penduduk Desa Minggirsari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Terkait hal ini, BUMDes ini berinisiasi lebih banyak menyediakan kebutuhan petani, misalnya penyediaan pupuk, alat pertanian dan pembesaran sapi. Juga bidang usaha yang lain seperti perdagangan, khususnya untuk pedagang kecil, usaha tambal ban dan lain sebagainya. Dia juga menegaskan, BUMDes Maju Makmur ini berupaya meminimalisir kemiskinan di desa tersebut diantaranya dengan

pembagian SHU BUMDes sebagai tambahan modal usaha.

Sekedar diketahui, BUMDes Maju Makmur mempunyai Tim 9 yang bertugas sebagai penagih dana pinjaman. Penagihan biasanya melalui surat resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo, Ketua Tim Penilai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan apresiasi kepada BUMDes Maju Makmur. Unit usahanya sudah tepat sasaran. Seperti diketahui, BUMDes motor penggerak pembangunan ekonomi lokal desa yang didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Untuk itu, pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Harapannya, BUMDes Maju Makmur menjadi spirit bagi BUMDes lain. Juga segera bisa mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan visi dan misi BUMDes Maju Makmur yang bertekad mewujudkan kemandirian ekonomi, berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat.(mam)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Sumargono.

Surat Izin Usaha Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Abdul Gofir, Eko Budi S, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Junaidi, Penerbitan Pers: Sudharmanto. Blitar Kota/Kab: Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi SK Menkum Ham Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Nomor: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Made Isabela (Kabiro), Abdul Gopur, Moh Fauzi, Hariyanto, Untung H S, Ristiono Dwi S. Malang Raya: C. Junaedi AHU-62124.AH.01.01 (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi. Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: SuciptoAchmad Najib.

Tahun 2013.

Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Biro Lampung: Iwan S. Perwakilan Sulawesi Penanggungjawab: Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia Kanti Wiyoto RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo.

Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Polres Kediri

BNN Tes Urine Seluruh Kepala SKPD Pemkab Kediri Launching Program Unggulan Berbasis IT

Sebanyak 71 Kepala SKPD mengikuti tes urine

Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri menggelar tes urine kepada puluhan Kepala Satuan Kerja di Pemkab Kediri, Senin (31/10).

Tes ini dilakukan dalam rangka mengecek dan memastikan para pegawai tidak terlibat narkoba.

Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Tony Sugiyanto, mengatakan kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat untuk identifikasi bebas dari bahaya narkoba. Hal tersebut dimulai dari aparatur pemerintah agar menjadi tauladan

pada masyarakat.

“Kebetulan di Kabupaten Kediri tergolong dalam rawan penyebaran narkoba. Kita mulai dari Pimpinan Aparatur Pemda agar menjadi contoh masyarakat untuk menjauhi narkoba.” Kata Tony.

Tony melanjutkan, dari tes narkoba ini bisa menjadi bukti bebas dari narkoba atau tidak.

Bila nanti dinyatakan positif akan diberikan konsultasi dan rehabilitasi agar terbebas dari kecanduan.

“Hasil tes narkoba ini akan diserahkan kepada Bupati. Bila terbukti positif dari BNN akan

diberikan konsultasi dan rehabilitasi sehingga bebas dari bahaya narkoba.” Tutur Tony.

“Pesan saya, hati-hati dalam pilih lingkungan dan teman.

Karena bila salah bergaul bisa terjerumus ke hal negatif seperti narkoba.” Imbuhnya.

Dalam pengamatan Kominfo, tes urine dilakukan mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya usai pelaksanaan rapat yang dipimpin Bupati Kediri, dr.

Hj. Haryanti Sutrisno. Oleh beliau sebanyak 71 Kepala SKPD diperintahkan untuk mengikuti tes tersebut. (kan)

Jangan Lewat Calo

Kediri,SMN - Peresmian gedung Mapolres Kediri dan Launching Program Unggulan Sistem Pelayanan Publik berbasis it Polres Kediri berlangsung, Selasa (1/11).

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Anton Setiaji, secara langsung meluncurkan sistem berbasis it tersebut, sekaligus juga meresmikan gedung baru Markas Komando Polres Kediri.

Selain Kapolda Jatim, hadir dalam peresmian ini, Bupati dan Wabup Kediri, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Kejari Kabupaten Kediri, Kalapas Kediri, Dandim 0809 Kediri, Komandan Brigif 016 Wirayudha, seluruh Kapolres area Kediri Raya dan Madiun, Perbankan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kapolres Kediri, AKBP Ahmad Yusep, mengatakan, sistem pelayanan publik berbasis IT yang diluncurkan adalah aplikasi e-tilang, e-cjs plus dan monitoring CCTV online yang terpasang di lokasi rawan kriminal dan lakalantas di wilayah hukum Polres Kediri.

“Tujuan dari inovasi ini adalah menghindari pungli dan mengurangi birokrasi sehingga meningkatkan pelayanan masyarakat cepat, mudah dan bertanggungjawab.” Jelas Kapolres.Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno berharap semoga gedung baru pelayanan semakin meningkat dan lancar. Beliau juga apresiasi terobosan inovasi layanan publik terintegrasi

berbasis IT. “Saya Apresiasi sepenuhnya layanan online ini. Program ini kreatif untuk mempermudah layanan masyarakat sehingga dapat kurangi jarak dan waktu.” Tutur dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Bupati menambahkan layanan berbasis IT ini semoga dapat selaras dengan layanan konvensional. Sebab tidak semua masyarakat melek teknologi.

“Mari sukseskan layanan sebagai langkah nyata memberikan layanan kepada masy. Sehingga berdampak positif dalam pembangunan dan penegakan hukum.” Lanjut dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

“Tantangan dan perubahan zaman begitu cepat, sehingga pelayanan publik yang dinamis, efektif dan efisien serta sesuai kebutuhan masyarakat menjadi suatu keharusan”. Berangkat dari hal tersebut Polres Kediri melaunching sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Mapolres Kediri, Pare. Terang Bupati.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiaji menyampaikan, menyambut baik adanya inovasi seperti apilkasi etilang ini.

Bahkan oleh Kapolri, aplikasi ini akan dibawa jadi Program Nasional.

Saat ini masih diterapkan di 16 Polda di Indonesia.

“Ini harus didukung karena memudahkan masyarakat kita. Bagi Polres Kediri merupakan prestasi karena menjadi Pioner adanya inovasi

Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.

menyalahi aturan.

“Jika masih ada yang nekad maka dipastikan pihak keamanan akan menangkap apalagi jika ditemukan barang bukti berupa alat berat dan bahan galian maka akan masuk diranah hukum,” ujarnya.

Sekali lagi Wabup mengingatkan jangan ada sekali kali yang nekad melakukan aktifitas penambangan jika belum ada ijin yang keluar.

“Apalgi mempercayai oknumoknum yang bisa memuluskan jalan, tak ada kongkalikong ataupun sogokan,” imbuhnya.

Wabup juga mengatakan bahwa saat in telah dibentuk Tim Teknis yang akan bertanggungjawab, jika suatu saat ada hal lain seperti bencana atau apapun dari aktifitas penambangan maka Tim Teknis yang bertanggungjawab.

“Sampai saat ini yang menunggu rekomendasi Bupati ada 8 pemohon ada di Kecamatan Padangan, Gondang, Gayam, Baureno dan Kasiman,” jelasnya.

Pengajuan usaha tambang ini di pemerintah Propinsi Jawa Timur selanjutnya ada surat untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati Bojonegoro setelah rekomendasi keluar akan dikirim ke propinsi dan yang berhak mengeluarkan adalah Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu ( UPT P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

“Meski sudah mendapatkan WIUP mereka tidak serta merta melakukan aktifitas penambangan karena harus memenuhi dua persyaratan lagi yakni Ijin Usaha Pertamangan Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Produksi,” pungkasnya. (syam)

yang akan diterapkan di seluruh Indonesia.” Terang Anton.

Anton melanjutkan, tentunya program ini punya keterbatasan, misal tidak semua warga punya handphone android, tidak semua wilayah hukum terjangkau sinyal Internet dan tidak semua warga mempunyai rekening tabungan di bank.

Namun hal yang diapresiasi adalah adanya sinergi positif antara tiga instansi terkait penanganan tilang.

“Tanpa kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak akan lahir aplikasi ini. Ini adalah hal positif dimana sinergi ketiganya ini

punya komitmen sama dalam meningkatkan pelayanan yang transparan.”

Imbuh Kapolda.

Sebagai informasi dalam aplikasi e tilang ini, Ketika pelanggar lalu lintas mendapat surat tilang maka pembayaran denda dapat dilakukan melalui aplikasi e-tilang yang dapat diunduh playstore Android di gadget pelanggar.

Tanpa harus mengikuti sidang di pengadilan. Dana denda tilang nantinya akan langsung masuk rekening kejaksaan. Tanda bukti berupa sms konfirmasi dari bank selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil STNK yang ditahan. Terang Kapolda. (bin)

Banyuwangi Kembangkan Budidaya Cabai Seluas 190 Hektar

Gunakan Prosedur Urus Ijin Bojonegoro, SMN - Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono dengan tegas menyampaikan perizinan pertambangan galian C, gunakan pengurusan perijinan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

“Jangan mudah percaya dengan calo jika ujung-ujungnya penipuan, meskipun calo tersebut dari PNS lingkup Pemkab Bojonegoro,” kata Wabup, Kamis (3/11) kemarin.

Lebih lanjut, Wabup juga menjanjikan jika Pemkab tidak akan menghambat membantu perizinan jika regulasi ditaati dan yang perlu diingat bahwa tidak ada yang namanya proses perizinan dalam proses namun sudah melakukan pertambangan atau yang biasa disebut izin sambil jalan.

“Tidak ada seperti itu, jika tidak ingin ditangkap polisi,” tegas Setyo Hartono.

Jangan sekali kali percaya meski itu yang mengatakan oknum PNS. Kita itu kadang merasa kasihan dengan Korps PNS yang sudah bekerja sesuai aturan nanti tetap saja difitnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Kita bekerja sesuai aturan dan bekerja yang terbaik,” ujarnya.

Jika ada yang sedang mengajukan ijin namun sekaligus dia melakukan aktifitas, padahal surat belum keluar maka dipastikan proses perijinan yang dilakukan akan dihentikan karena

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Anton Setiaji bersama Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat berada di ruang monitoring CCTV Online

Ilustrasi

Banyuwangi, SMN - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan budidaya tanaman cabai di 16 kecamatan dengan luas kawasan sebesar 190 hektar. Seluas 75 hektar ditanami cabai rawit, sedangkan 115 hektar untuk cabai merah besar.

“Pengembangan cabai ini adalah sinergi antara petani dan

Kementrian Pertanian dan program ini sudah berjalan selama 3 bulan terakhir ini,” ungkap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Jumat (4/11/2016).

Pemetaan untuk cabai besar ada di 9 kecamatan yaitu Srono, Cluring, Gambiran, Singojuruh, Songgon, Siliragung, Genteng, Sempu, dan Kalibaru. Sementara

itu, sentra pengembangan cabai rawit ada di 8 kecamatan antara lain Wongsorejo, Purwoharjo, Cluring.

Menurut Anas, untuk mendukung program tersebut, Pemkab Banyuwangi memfasilitasi dengan pemberian pupuk serta pemberantasan hama serta membuka sekolah lapang bagi para petani.

Saat ini, sudah ada 174 petugas penyuluh lapangan (PPL) yang terdiri dari 124 PPL dari Banyuwangi dan 50 THL dari Kementerian Pertanian.

“Saya sudah mengumpulkan semua PPL untuk mengawal program ini termasuk program pertanian yang lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Ikhrori Hudanto, Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanhutbun) Banyuwangi menjelaskan, Banyuwangi merupakan salah satu produsen cabai terbesar di Jawa Timur.

“Dengan pengembangan tanaman cabai ini, maka ketersedian cabai di Banyuwangi akan aman sepanjang tahun dan termasuk juga kiriman rutin ke Kalimantan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan juga Bali,” ungkapnya.

Pada tahun 2015, luas lahan

panen cabai kecil di Banyuwangi mencapai 2.970 hektar dengan total produksi 21.146 ton, sedangkan cabai besar produksinya 14.684 ton dengan luas panen 1.254 hektar.

Produktivitas cabai kecil mencapai 71,20 kuintal per hektar, sedangkan cabai besar 117,10 kuintal per hektar.

Ikhrori juga menjelaskan, para petani masih bisa menanam cabai di musim kemarau karena telah ada bantuan sumur pompa dari pemerintah dan swadaya para petani.

Sistem tanam yang digunakan dalam ini adalah manajemen pola produksi, yaitu proses penanaman tidak dilakukan secara serempak pada musim hujan atau awal musim kemarau saja, namun dijadwalkan secara bertahap bergantian sepanjang waktu tanpa menunggu musim tertentu.

“Dengan mengatur masa tanam, panen bisa diatur di antar wilayah. Dengan sistem penanaman seperti ini, kebutuhan cabai di Banyuwangi bisa terpenuhi sepanjang waktu. Selain juga fluktuasi harga akibat kelangkaan cabai di pasar bisa ditekan,” ungkap Ikrori.(kmp)

Terbukti Pungli di Gresik, Tanggung Sendiri Resiko Gresik, SMN - Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kembali menegaskan jangan sekali-sekali menarik sumbangan dalam bentuk apapun. Baik itu kepada masyarakat atau wali murid. Jika sampai dilakukan, resikonya akan ditanggung sendiri. Peringatan itu disampaikan Sambari saat mengambil sumpah dan janji PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat di Ruang Rapat Puteri Jempo, Kantor Pemkab Gresik, Kamis (3/11). Peringatan itu juga disampaikan Sambari kepada para guru dan Kepala Sekolah (Kepsek).

“Pokoknya jangan aneh aneh.

Jangan sekalipun menarik sumbangan, meskipun sumbangan itu sudah disetujui komite sekolah.

Kalau sampai tidak mengikuti peringatan saya, tanggung sendiri akibatnya. Saya sudah berulang kali mengingatkan,” tegas Sambari.

Terkait sumpah dan janji PNS yang dilaksanakan kali ini, Sambari menyatakan, sumpah ini berbeda dengan sumpah janji PNS yang biasanya diikuti PNS yang baru diangkat. “Kalau biasanya sum-

pah dan janji diikuti oleh pegawai yang masih muda-muda, kali ini yang diambil sumpah pegawai sudah kawak yang sudah mau pensiun,” ujar Sambari.

Diharapkan Sambari, sumpah itu tidak dijadikan ajang mensucikan diri dari keselahan selama menjalankan tugas. Jangan beranggapan selama masa tugas yang sudah puluhan tahun merasa bebas tidak bersalah dan berdosa.

“Ya kalau merasa anda salah dan berdosa, maka setelah sumpah ini anda segera memperbaiki diri.

Kalau perlu banyak bersadaqah untuk yatim piatu agar salah dan dosa yang diperbuat dulu bisa sedikit diampuni,” papar Sambari yang disambut tepuk tangan oleh para PNS peserta sumpah serta para undangan yang hadir.

Wulyanto (57), salah seorang PNS peserta sumpah dan janji, meski tinggal tiga tahun lagi pensiun, namun masih tetap khidmat mengikrarkan sumpah janji.

Wulyanto bersama 70 orang PNS yang lain sangat khidmat mengucap ikrar sumpah yang dibacakan

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat mengambil sumpah dan janji PNS.

Sambari. Wulyanto yang sudah melaksanakan masa tugas sebagai guru di SDN II Wadeng, Kec Sidayu selama 37 tahun ini beralasan, dia terpaksa mengikuti kembali sumpah janji karena dokumen berupa sertifikat sumpah yang dulu pernah diikuti hilang. “Seingat saya sertifikat sumpah milik saya hilang saat banjir melanda,” ujarnya kepada Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono.

Selain Wulyanto, ada sejum-

lah PNS lain yang dari sisi usia maupun masa tugas sudah puluhan tahun baru kali ini mengikuti sumpah dan janji PNS. Hal ini bisa dilihat dari komposisi peserta sumpah dan janji yang disampaikan Sekda Gresik, Djoko Sulistio Hadi. Jumlah PNS yang mengikuti sumpah janji sebanyak 70. Rinciannya PNS golongan IV sebanyak 23 orang, golongan III 16 orang dan golongan II sebanyak 31 orang. (syam)

4

Potret

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Bupati Bondowoso Berikan Bantuan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Salurkan Bantuan Coper Kepada Kelompok Tani Kopi Robusta Bondowoso, SMN Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi robusta. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Balai Desa Sumberwringin Kecamatan Sumberwringin, Rabu (2/11/2016).

Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso, Amin Said Husni berharap dengan bantuan yang diberikan kepada kelompok tani kopi robusta bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya.

“Bantuan ini merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk memberdayakan sekaligus meningkatkan pendapatan para petani kopi robusta,” tuturnya.

Bantuan tersebut, lanjutnya, diberikan agar antara kelompok tani kopi robusta dan arabika tercipta keseimbangan pendapatan.

“Mengingat harga kopi arabika bisa mencapai 2 kali lipat dari harga kopi robusta. Dengan bantuan kali ini diharapkan dapat menyeimbangkan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Bantuan kali ini sebagian besar diarahkan kepada petani kopi robusta, karena petani arabika dirasa telah cukup mendapat banyak

bantuan dan dukungan dari pemerintah.

Salah satu bantuan yang diberikan pemerintah adalah kambing. Bupati Amin berharap dengan menjadikannya sebagai hewan ternak, pendapatan petani kopi robusta tidak terlalu jauh beda dengan petani kopi arabika.

“Dengan mengembang biakkan kambing ini, saya berharap pendapatan mereka tidak jauh berbeda sehingga bisa meminimalisir kesenjangan sosial,” lanjutnya.

Dirinya berharap agar bantuan yang berupa kambing dari pemerintah ini tidak sama nasibnya dengan bantuan-bantuan tahun sebelumnya.

Bupati Amin saat memberikan sambutan

“Saya harapkan bantuan dari pemerintah tidak berakhir sama seperti bantuan sapi tahun kemarin. Saya ingin bantuan kali ini terus dikembangkan sehingga bisa menjadi tunjangan penghasilan untuk mengangkat pendapatan para kelompok tani kopi robusta di Desa Sumberwringin,” tegasnya.

Sekedar diketahui,

bantuan yang diberikan kali ini berupa 21 ekor kambing perkelompok, sebanyak 10 kelompok.

Sedangkan untuk bibit kopi, diberikan untuk meningkatkan kualitas tanaman kopi. Bukan hanya itu, pupuk organik juga diberikan kepada kelompok tani Sumberwringin.(dar)

Kapolres Menyambut Penyampaian Aspirasi Massa HMI di Mapolres Bondowoso

Kapolres Bondowoso AKBP Afrisal SIK., yang didampingi Wakapolres dan seluruh pejabat utama Polres Bondowoso menyambut perwakilan HMI

Bondowoso, SMN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, melakukan aksi damai penyampaian aspirasi terkait penistaan agama yang dila-

kukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap surat Al Maidah ayat 51. Para mahasiswa tersebut melakukan aksinya di depan Mapolres Bondowoso. Jumat (04/11/2016).

Dalam aksinya tersebut, massa HMI menun-

tut agar pihak kepolisian menyikapi statemen Ahok tentang penghinaan terhadap ayat AlQuran dengan memberikan tindakan tegas.

Seorang orator yang menjadi perwakilan massa HMI mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk tak ragu mencopot Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI dan tak segan untuk memenjarakan Ahok. Pasalnya, menurut mereka Ahok sudah terbukti melakukan penistaan agama.

Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Afrisal SIK., yang didampingi Wakapolres dan seluruh pejabat utama Polres Bondowoso, menyam-

but baik aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh HMI. Kapolres menyampaikan apresiasinya kepada massa HMI Kab. Bondowoso yang memiliki solidaritas tinggi dengan ikut menggelar penyampaian aspirasi terkait penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok yang hari ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kapolres juga menyampaikan kepada massa HMI, bahwa pihak Polres Bondowoso akan menerima seluruh aspirasi massa HMI yang selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat Polda dan Mabes Polri.

Setelah mendengarkan penjelasan yang disam-

paikan oleh Kapolres, massa akhirnya membubarkan diri. Kapolres juga sempat menyalami satu persatu massa pengunjuk rasa sebagai simbol kedekatan Polri dan Mahasiswa.

Jajaran Polres Bondowoso sendiri menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan penyampaian aspirasi massa HMI hari ini. Personel gabungan yang berasal dari seluruh satuan fungsi Polres Bondowoso tersebut dipimpin langsung oleh Kapoles Bondowoso AKBP Afrisal SIK., dan Kabagops Polres BondowosoKompolFarukMustafa Kamil sebagai pengendali lapangan.(dar)

Pemkot Malang Target Parkir Naik Rp1 M Lebih Kota Malang, SMN Retribusi parkir di tahun 2017, bakal dinaikkan lebih dari Rp1 miliar. Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang Samsul Arifin usai melakukan pertemuan dengan Komisi B DPRD Kota Malang, Kamis (3/11) kemarin.

Menurut Samsul, retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2016 ini, sebesar Rp 6,3 miliar, tahun depan menjadi Rp 7,5 miliar, karena itu pihaknya harus mengoptimalkan titik parkir yang ada di Kota Malang.

“Konsekwensi yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan titik-titik

parkir di Kota Malang. Ini mutlak dilakukan, jika tidak maka untuk mencapai target itu akan kesulitan,”ujar Samsul Arifin. Namun demikian, pihaknya mengaku tetap optimis mampu mewujudkan target tersebut. Tentunya harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dukungan yang dia maksud itu agar setiap kali melakukan parkir masarakat meminta kacis parkir.

“Kenaikan target itu diberikan untuk penambah pendapatan asli daerah pada tahun kerja mendatang, kita jalani saja, dan mohon doanya semoga target itu bisa tercapai,” imbuhnya.

Ia menyatakan, target

parkir untuk 2016 hingga saat ini, masih kurang, namun dia optimis dalam sisa waktu dua bulan ini, ia akan mengoptimalkan potensi parki agar targetnya bisa terpenuhi.

Diakui dia, sejak adanya kebakaran Pasar Besar Malang (PBM), ada penurunan penadpatan parkir, karena sebagian lahan di PBM digunakan untuk berjualan. Tapi itu lanjutnya bukan alasan untuk tidak memenuhi target.

“Kita ini diberi amanah untuk menarik pakir, sebisa mungkin harus kita laksanakan. Itu bentuk tangungjawab dari tugas dan abatan yang dipercayakan, jadi senyampang masih rasional ya tidak ada

Parkir di Alun-alun Kota Malang

masalah,” imbuhnya.

Meskipun hingga saat ini, belum ada studi tentang potensi parkir terbaru, karena Dinas Perhubungan masih menggunakan terakhir tahun 2011 dari hasil studi salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang.

tuaan sosial sebesar 20 persen untuk masingmasing kelompok penerima bantuan hampir di 31 kecamataan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember, Asih mengatakan dari fakta yang terungkap dalam beberapa kali persidangan, tim JPU berkeyakinan kedua terdakwa terbukti bersalah secara hukum, sesuai dakwaan primer pasal 2 subsider pasal 3 dan pasal 11 tentang tindak pidana korupsi.

“Sidang Pembacaan tuntutan kami sampaikan siang tadi seusai sholat jumat dihadapan majelis hakim juga dihadiri langsung dua terdakwa, ter-

dakwa Afton kita jatuhi 2 tahun 6 bulan penjara, terdakwa Rozki lebih ringan 2 tahun,” ujarnya, Jumat (4/11) lalu.

Asih juga menambahkan, Selain dikenai tuntutan pidana penjara, kedua terdakwa juga dibebani denda masingmasing 250 juta subsider 6 bulan kurungan untuk terdakwa Afton, sedangkan terdakwa Rizki dikenai denda 60 juta subsider 4 bulan penjara.

“Dua terdakwa terbukti melakukan pemotongan dana hibah dari pemerintah yang seharusnya sudah menjadi hak para kelompok penerima, prosesnya dana diberikan

lalu dipotong, kalau 20 persen jadi total keseluruhan dana yang dipotong mencapai Rp 671 juta dan itu diserahkan seluruhnya kepada terdakwa Afton oleh kordinator baik secara langaung maupun lewat terdakwa Rizki,” terangnya.

Dari total pemotongan itu, Terdakwa Afton menyatakan hanya menerima sekitar Rp 424 juta dari kordinator dan telah melakukan pengembaliaan senilai Rp 100 juta.

Dengan demikian masih terdapat dana sebanyak Rp 324 juta yang telah dinikmati oleh Terdakwa dan harus dikembalikan. Sidang lanjutan kasus Bansos Kelompok

Pengajiaan Kabupaten Jember akan kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jawa Timur pada Jumat (11/11) pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan dari dua terdakwa. (atiek)

Jombang, SMN Menjadi sorotan kalangan aktivis, karena banyak kendaraan dinas pejabat di Pemda Jombang nunggak pajak, hal ini diungkapkan Aan ansori, Direktur Lingkaran Indonesia untuk Keadilan (LINK), menurutnya hal tersebut sebuah kejadian memalukan. Sebab hal ini

Mesin Coper diangkut oleh salah satu kelompok peternak dibawah pengawasan staf Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.

dari Kepala Desa, “ ujarnya ketika ditemui diruang kerjanya Selasa 2/11 lalu.

Ia menjelaskan lebih lanjut, mesin coper kegunaannya untuk membantu peternak supaya dalam memberikan pakan terhadap ternaknya bisa lebih efisien. Dan pakan yang telah dicacah kecil-kecil itu akan memudahkan ternak ketika mengunyah makanannya. Selain itu dapat membantu para Peternak untuk menghemat tenaga mereka. Karena dengan adanya mesin tersebut para peternak

tidak memerlukan tenaga ekstra untuk mencacah rumput atau daun apa saja untuk pakan ternak mereka.

Kepala Dinas Peternakan itu juga menjelaskan bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan Coper berasal dari PID (Pagu Inisiative Desa) sumbernya dari Dana APBD Jombang. dan bantuan tersebut sifatnya bantuan berlanjut artinya pengadaan mesin itu akan tetap disalurkan kepada Desa yang mengajukan ke

Dinas Peternakan. Namun bukan hanya bantuan Coper saja yang disalurkan setiap Tahun oleh Dinas Peternakan Jombang, selain itu, juga memberikan bantuan hewan ternak berupa Kambing dan Domba.

Untuk itu dihimbau kepada para penerima bantuan agar mesin itu digunakan seoptimal mungkin, tapi juga harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara kontinyu jangan sampai mesin itu rusak atau hilang akibat keteledoran pemakainya. Tandas Kepala Dinas.

Namun sayang hingga berita naik cetak, wartawan koran ini belum mendapat konfirmasi lebih lanjut mengenai besaran dana untuk pengadaan mesin coper perunitnya dan ke Desa mana saja bantuan dari Pemerintah Daerah itu disalurkan.

Sebab Kepala Bidang yang mengurusi dana PID itu belum dapat dihubungi. (tim)

Bupati Akan Terus Mensupport Kreativitas Pemuda Bondowoso Bondowoso, SMN Pemkab Bondowoso menggelar upacara memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke 88 di alun-alun Raden Bagus Asra, Jum’at (28/ 10/2016) kali ini, Bupati Amin Said Husni yang ditunjuk sebagai inspektur upacara.

Upacara Sumpah Pemuda dengan tajuk nasional ‘Pemuda Indonesia Menatap Dunia’, Bupati Amin membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi.

“Hari ini adalah hari kebangkitan anak muda Indonesia. Dengan kemajuan tekhnologi, pemudapemuda dari Sabang sampai Merauke terus bergerak memberikan

sumbangsih pemikiran dan gagasannya untuk kesejahteraan dan kebesaran bangsa Indonesia, terutama di mata dunia,” katanya.

Menurutnya, tidak akan cukup untuk menyebutkan satu persatu pemuda yang telah berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.

“Mengingat kembali pesan Bung Karno, ‘beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia’, mungkin ini yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Dengan pemuda yang memiliki kualitas yang hebat, kita bisa menaklukkan dunia,” lanjutnya.

Sedangkan menurut Bupati Amin, saat ditemui

Bupati Bondowoso saat menjadi Irup dalam Upacara peringatan hari Sumpah Pemuda

seusai upacara mengatakan bahwa pemerintah akan tetap mensupport para pemuda untuk mengembangkan kreativitasnya.

“Kedepan melalui program di berbagai SKPD, pemerintah akan mendorong kreatifitas anak muda agar bisa lebih berkembang lagi, sehingga menjadi ikon kebanggaan Bondowoso,” jelasnya.

Beliau menambahkan, bahwa di Kabupaten Bondowoso, semua industri kreatif kebanyakan dikelola oleh para pemuda.

“Batik Sumbersari dan Tamanan, Bambu di Sulek serta berbagai penampilan kebudayaan di Kabupaten Bondowoso kebanyakan dikelola oleh para anak-anak muda,” pungkasnya.(dar)

Bupati Tegaskan Tidak Ada Penerimaan CPNS Lumajang

Besaran potensi parkir, lanjutnya mencapai sekitar Rp 40 miliar.Di Kota Malang ada 593 titik parkir resmi.Dishub sudah pasti akan menambah sekitar 60 petugas lepas untuk berjaga di titik-titik parkir itu untuk mendorong potensi pendapatan.(jun)

Dua Terdakda Kasus Bansos Dijatuhi 2 Tahunan Jember, SMN - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Bantuaan Sosial Kabupaten Jember tahun anggaran 2014 kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jumat (4/11). Agenda sidang Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan tuntutan yang dibacakan dihadapan majelis hakim, Jaksa menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa Afton Ihman Huda (mantan Anggota DPRD) dan Rizki Haryanto.

Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dan meyakinkan telah melakukan pemotongan dana ban-

Jombang,SMN-Dalam upayanya membantu para Peternak Hewan, terutama Peternak yang sudah bergabung dalam kelompok. Dinas Peternakan Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan Coper atau mesin mencacah rumput dan daun pakan ternak. Bantuannya diberikan ke 4 Desa dilingkup Kabupaten Jombang. Dan diterima langsung oleh Ketua Kelompok Peternak yang sudah ditunjuk oleh Kepala Desa dari masingmasing Desa yang menerima bantuan tersebut.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Ir. Jupri mengatakan, mekanisme penerima bantuan Coper adalah pengajuan dari Kepala Desa. Hal itu dasarnya adalah hasil Musrenbang yang diadakan oleh Desa, kemudian dilanjutkan ketingkat Kecamatan dan diteruskan ketingkat Kabupaten. “Jadi pihak Dinas hanya menyalurkan saja atas pengajuan

Bupati Lumajang, As‘at Malik

Lumajang, SMN – Bupati Lumajang, As‘at Malik Tegaskan Tidak Ada Penerimaan CPNS Lumajang, Terkait isu tentang dibukanya pendaftaran Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang, As‘at Malik kepada awak media berani angkat bicara.

Ia menegaskan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang masih belum ada rencana soal tersebut.

“Belum ada jadwal penerimaan CPNS untuk Pemkab Lumajang,” tegasnya pada sejumlah wartawan, beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya informasi adanya penerimaan CPNS sempat merebak di sejumlah kalangan utamanya para tenaga honorer atau kontrak dilingkungan Pemkab. Ditam-

bah lagi adanya informasi penerimaan CPNS I tingkat Pemerintah Provinsi “Iya, kalau ditingkat Provinsi informasinya ada,” lanjutnya. Namun, tidak semua daerah akan ada penerimaan CPNS. Hanya di daerah tertentu saja. Utamanya di daerah pinggiran dan terluar di Indonesia. Karena menurut As`at, di daerah tersebut memang kekurangan PNS. Sementara untuk di Lumajang, Bupati mengklaim jumlah PNS sudah cukup. Apalagi ada regulasi jika tidak boleh menggunakan lebih dari setengah Anggaran Penda-

patan Belanja Daerah (APBD) untuk menggaji PNS. “Karena APBD utamanya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian (BKD) NurwachidAliyusro saat dikonfirmasi menegaskan jika tidak rencana penerimaan CPNS di Lumajang. Namun, Ia menginformasikan, jika memang ada penerimaan CPNS di Pemprov. Penempatannya di daerah mana saja, itu sudah ada regulasi yang jelas dari sana.

“Kalau di Pemprov memang sudah ada informasi penerimaan CPNS,” katanya saat dihubungi awak media. (atiek)

Kendaraan Plat Merah Banyak yang Nunggak Pajak menunjukkan begitu rendahnya kualitas kesadaran aparat negara yang digaji dengan uang rakyat.

Padahal setiap tahun Bupati selalu mengingatkan agar masyarakat tetap bayar pajak sesuai jatuh tempo, namun justru kenyataannya pejabat negara sendiri yang melakukan penunggakan pajak, ini

sangat memalukan. Kok bisa sebagai pejabat negara, mereka sampai menunggak mobil yang dikendarainya setiap bekerja, ujar aan. (3/ 11/2016).

Aan juga mendesak agar Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jombang untuk merilis data SKPD mana

saja yang belum bayar pajak, “kita minta agar DPPKAD segera menunjukkan pada publik agar semua masyarakat tahu bahwa pejabatnya semacam itu,” sindir aan.

Menurutnya jika penunggakan pajak kendaraan terus dilakukan para pejabat terkait, maka mereka harus juga membayar denda,

yang digunakan untuk membayar denda juga uang rakyat, ujarnya. Seperti yang diungkapkan kepala bidang Penagihan Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang, Arifin rabu (2/ 11/2016) dalam rinciannya ada 116 kendaraan roda 2 dan 83 kendaraan roda 4 yang menunggak.(tin)

Fokus

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

5

Minimalisir Bencana Daerah, BPBD Kota Realisasi Target PAD Kabupaten Madiun Tahun 2016 Madiun Gelar Sosialisasi Sekolah Sungai Per 21 Oktober Baru Capai 71 Persen

Kepala BPBD Kota Madiun Suwarno Bersama LSM, Narasumber, dan Peserta Sosialisasi Sekolah Sungai di Gedung Kelurahan Rejomulyo

Madiun, SMN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD)KotaMadiun menggelar sosialisasi pengelolaan sungai (Sekolah Sungai) kepada Aparatur dan masyarakat di bantaran sungai yang ada di Kota Madiun, Rapat Asosiasi ini di adakan selama dua hari tanggal 2-3 November 2016 di gedung kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

Yang diundang dalam acara sosialisasi sekolah sungai ini untuk hari

pertama para lurah dan perangkatnya se kota Madiun, sedangkan untuk hari kedua yang diundang para sekolah dan perwakilan guru SMA/SMK Negeri dan swasta sekota Madiun.

Suwarno selaku kepala BPBD Kota Madiun dan Ketua pelaksana kegiatan ini telah menyampaikan bahwa diadakannya kegiatan sosialisasi sekolah sungai ini, diharapkan mampu menurunkan indek resiko bencana. Yang merupakan salah satu pro-

gram yang digalakkan oleh BNPB Pusat, sebagai upaya pengurangan resiko bencana.

Melihat kondisi sungaisungai di kota Madiun banyak yang telah pemanfaatan, mulai dari tempat pembuangan sampah, pembuangan limbah sampai sungai pembuangan limbah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat kota Madiun “jelas Suwarno”.

Dengan adanya program sosialisasi sekolah sungai ini, diharapkan, program kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat berkelanjutan kedepannya dan para relawan yang tergoolong dalam sekolah sungai ini dapat menggetok tularkan ilmunya kegenerasi berikutnya. Agar seminim mungkin bencana yang akan terjadi di Kota Madiun.

Dalam sebuah kehi-

dupan bencana itu psti akan terjadi, karena kita merupakan fenomena alam, sebagai manusia, kita tidak mungkin bisa melawannya, kita hanya bisa melakukan pengurangan resiko bencana tersebut dan meminimalisir bencana tersebut terjadi tambahnya Budi Santoso Ketua LSM WKR Wisnu selaku Ketua Komonitas Penanggulangan Bencana.

Menurutnya para pemerhati lingkungan Sutris dan Budi Santoso perwakilan dari tokoh masyarakat pemerhati bencana dari LSM di Madiun, lingkungan yang kini nikmat bersih dan asri ini merupakan warisan para leluhur yang harus di jaga keletariannya, karena kalau lingkungan kita tercemar, maka kita yang akan kerja sendiri “jelasnya lebih lanjut”.

Oleh sebab itu perlu

dilakukan sebagai awal mula melakukan perubahan, mislanya untuk masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang ada, di Kota Madiun, harus menjaga kelestarian, dan kebersihan sungai dengan cara tidak membuang sampah atau limbah di sungai tersebut, yang bisa merusak ekosistem didalamnya. Karena sesungguhnya di dalam sungai ada ekosistem yang hidup didalamnya, ada ikan, dan sejenisnya yang layak hidup dan mendapatkan makanan sehingga dengan adanya masalah sungai ini, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menajga kebersihan dan keindahan sungai.

Mari kita hidupkan keindahan sungai yang selalu bersih, jernih dan salah satu penopang kehidupan masyarakat (sy).

Madiun, SMN - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PADA) Kabupaten Madiun 2016 ini baru mencapai 71 persen dari target 170 milyar, baru terealisasi 120,7 milyar, masih ada kekurangan yang 49,3 milyar dan ini haru bisa terpenuhi sampai akhir Desember 2016 ini.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Indra Setyawan selaku kepala Dinas Telah menyampaikan pencampaian pendapatan dari masing-masing SKPD yang menyetorkan di kantornya. Per 21 Oktober 2016 yang paling rendah realisasinya adalah di sektor retribusi 29,7 milyar,

namun hingga kini baru terealisasi kisaran 17 milyar atau 57 persen, dan sektor pajak daerah sudah mencapai 67 persen atau kisaran 29 milyar dari target 43 milyar. Dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru menyumbang PAD 79,5 persen atau kisaran 3,8 milyar dari target 4,7 milyar.

Dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang asli baru tercapai 60,3 milyar dari target 92,6 milyar atau kisaran 65 persen. Dengan demikian Kadin Dispenda Kabupaten Madiun Indra SEtyawan optimis bisa penuhi targetnya. Kami bakal selalu berkoordinasi dengan SKPD terkait

Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Dengan berpusat pada koordinat 7.372 Lintang Selatan dan 111.356 Bujur Timur dengan kedalaman 19 kilometer. “Pusat kekuatan gempa diduga di sekitar Trinil, Kedunggalar Ngawi, presisi lebih akurat karena merunut peringatan USGS sebelumnya,” ujarEkoHeruTjahjonoKepala BPBDNgawi,Jum’at(04/11).

Hal ini tentu berbeda dengan penjelasan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menginformasikan adanya gempa bumi di wilayah Madiun. Gempa dengan kekuatan 4,9 skala richter

itu terjadi pada pukul 12.08. 07 tepatnya di 7,55 Lintang Selatan dan 110,30, atau 45 kilometer barat laut Madiun Jawa Timur dengan kedalaman 19 kilometer. “Kita perlu waspada bila ada gempa susulan karena bisa jadi karena itu akibat aktifitas Gunung Lawu,” ungkapnya.

Sebagai daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam, sebagian besar warga berada di masjid untuk menunaikan Shalat Jumat saat gempa terjadi. Namun walau sebagian panik, gempa yang terjadi singkat itu tak membuat jamaah berham-

Kades Dempelan Mujiono, S.Sos, bersama Dalang Rumiyati dari Magetan dan Segenap Perangkat dan Keamanan Waktu Selamatan dan Wayangan

Gambaran pusat gempa di Ngawi

buran. Apalagi tak ada kerusakan akibat gempa disiang bolong tersebut.

“Kaget juga tadi saat mau

usai shalat Jumat serasa ada yang bikin limbung,” ujar Zainal, salah satu warga Ngawi. (ari)

Solidaritas Aksi Damai Tuntut Ahok Sampang,SMN-Ribuan massa dari beberapa Ormas Islam, santriwan-santriwati dari Ponpes se kabupaten Sampang, serta beberapa kelompok elemen masyarakat muslim di sampang melakukan Aksi damai guna mendukung serta solidaritas sesama muslim untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan nama “Ahok” segera di adili dan di jebloskan kedalam penjara terkait kasus penistaan agama islam.

Mereka melakukan aksi long march dari depan Polres Sampang menuju Monumen Sampang. Aksi di mulai selesai sholat jum’at, 4 November 2016 pukul 13.00 WIB. Di tempat terpisah,

Suasana demo di Monumen Sampang

juga dilakukan Dzikir dan sholawat yang dilaksanakan di Masjid Agung Sampang usai Sholat jum’at guna memberikan doa agar para mujahid yang sedang berangkat di Jakarta diberikan keselamatan.

Sesampai di monumen Sampang, para pendemo melakukan Istighosah dan Orasi dari perwakilan masing-masing Ormas dan element masyarakat.

Dalam Istighosah tersebut para pendemo memohon agar aksi damai di jakarta berjalan lancar, aman, dan sukses. Kedua, Presiden dibuka hatinya, peduli dengan tuntutan umat islam. Dan yang ketiga, Ahok sebagai penista agama harus dipenjarakan Turut bergabung Bupati Sampang A. Fannan Hasib beserta jajarannya dan

anggota Forkopimda juga turut hadir dan memberikan sambutan pada aksi damai tersebut. Hadir pula para pengasuh Ponpes diantaranya KH. Faidhol mubarak dan KH. Yahya dari prajjan, KH. Muhaimin dari Enjellen Sampang, Imam abu khalid dari Cendekiawan Muslim Sampang, serta para santriwan-santriwati yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Madura (GUIM).

Dalam sambutannya, Bupati Sampang, A. Fannan Hasib mengatakan, kasus Ahok biarlah pihak penegak hukum yang memproses dan aksi demo tersebut jangan sampai menimbulkan anarkisme.

“Mari kita serahkan pada penegak hukum untuk

memproses kasus Ahok tersebut. Sampang juga bisa melaksanakan aksi demo ini, tapi tidak dengan cara anarkis” kata orang nomor satu di Sampang ini.

Sementara itu, Imam abu khalid dari Cendekiawan Muslim Sampang ketika di konfirmasi mengatakan, kalau tuntutan para pendemo tidak dipenuhi, akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Dan akan melakukan pengusiran kepada kaum etnis China yang ada di Sampang.

“Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, berdasar hasil keputusan rapat para Ulama, kami akan melakukan pengusiran kepada kaum etnis China yang ada di Sampang “ tegas salah satu orator ini. (why)

Semarakkan Kampanye Gemar Makan Ikan

Sosialisasi Gemar Makan Ikan

Sidoarjo SMN - Sosialisasikan Gemar Makan Ikan, Dinas Perikanan Dan Kelautan (DPK) pemerintah kabupaten (pemkab) Sidoarjo hadirkan “badut sulap “ untuk mensukseskan acara sosialisasi gemar makan ikan tersebut.

Kehadiran badut sulap tersebut sangat menghibur ratusan anak anak sekolah

setingkat sekolah dasar tersebut, sekaligus mempermudah penyampaian materi sosialisasi pentingnya konsumsi ikan bagi mereka.

Tak hanya itu, hadir juga diacara tersebut, chef nasional yaitu chef ken yang mendemokan cara masak ikan,” Sup Ikan Pedas” dalam acara gemar makan ikan tersebut. He-

batnya, chef Ken mendemokan masakan tersebut dengan memanggil salah satu peserta untuk jadi juru masaknya.

“Saya pegang mik saja, yang masak biar adik adik ini.Saya ingin menunjukkan bahwa memasak Sup Ikan pedas ini mudah dan sederhana saja,” ungkap Chef Ken, kamis (03/11).

Salah satu Siswa tersebut, yang bernamaAlexander dengan gaya khas anak anak ikut memasak sesuai perintah chef Ken “sup ikan pedas”.

Pada kesempatan yang sama, kepala DKP M Soleh, menyampaikan, pentingnya konsumsi ikan bagi anak anak. Menurutnya, konsumsi ikan bagi anak anak ini, penting bagi

pertumbuhan dan kecerdasan anak anak. Utamanya, kandungan Omega 3 yang ada pada ikan sebagai asupan gizi bagi anak anak ini.

“Konsumsi ikan bagi anak anak di Indonesia masih belum 30%, tepatnya 29,8 % saja. Sementara negara lain seperti

Singapura sudah 40%, bahkan negara Jepang sudah tembus diatas 50% tingkat konsumsi Ikannya,” tutur M Soleh.

Menurutnya, dengan sosialisasi gemar makan Ikan ini, diharapkan konsumsi ikan khususnya bagi anak anak semakin meningkat. (tim)

Situbondo, SMN Jajaran Kepolisian Resort Situbondo bersama sejumlah wartawan melakukan silaturahmi.

Kegiatan bertajuk forum komunikasi dan silaturahmi yang berlangsung di Hotel Bhayangkara Pasir Putih, Kecamatan Bungatan,

dihadiri langsung Kapolres Situbondo, AKBP Puji Hendro Wibowo.

Tak hanya dihadri perwira Polres, namun ramah tamah juga dihadiri jajaran Kapolsek yang tersebar di 17 kecamatan, Kabupeten Situbondo.

Kapolres Situbondo,

agar bisa tercapai target PAD di tahun 2016 ini (jelasnya Indra Setyawan).

Selain itu Indra Setyawan juga menyampaikan, bagi SKPD baik yang masih rendah penyetorannya atau yang sudah hampir memenuhi targetnya, selalu dihimbau dan di peringatkan agar supaya secepatnya untuk

memenuhi target yang telah ditetapkan di tahun 2016 ini, sampai batas waktu akhir Desember 2016 di wajibkan sudah mencapai 100 persen bagi yang tidak bisa memenuhi targetnya SKPD yang bersangkutan akan diberi sanksi dan peringatan agar secepatnya bisa memenuhinya. (sy)

Slamatan dan Wayangan, Sebagai Wujud Syukur Warga Desa Dempelan

Siang Bolong, Ngawi Sempat Diguncang Gempa 5 Detik Ngawi, SMN – Tanpa diduga, Jumat, 4 November 2016, siswa sekitar pukul 12,08 WIB, Kabupaten Ngawi diguncang gempa. Walaupun berlangsung ringan dan singkat hanya seitar 5 detik, namun warga Ngawi banyak yang was-was dan mulai mencari tahu pusat gempa yang sempat mengguncang Bumi Orek-orek tersebut.

Terkait kejadian ini, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi menyebutkan mendasar situs USGS berpusat di Amerika Serikat titik gempa berada di kawasan Trinil,

Kepala Dispenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan

Madiun,SMN-Sudah menjadi agenda rutin tahunan setiap setahun sekali adakan kegiatan selamatan dan wayangan di Desa Dempelan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan YME telah memberinya kebagagiaan dan kesejahteraan masyarakat Desa Dempelan.

Dalam acara syukuran dan wayangan atau

acara adat istiadat desa Dempelan ini dihadiri oleh Kades Dempelan Mujiono, S.Sos, LPKMD, BPD, Camat Madiun Supriyadi, Kapolsek Madiun /Muspika Madiun, Ketua RT, RW (Kasun) se desa Dempelan, Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat desa Dempelan.

Pelaksanaan acara adat istiadat Desa Dempelan berlangsung dua hari. Untuk hari pertama, diadakan kegiatan sela-

matan dan pengajian bertempat di halaman balai Desa Dempelan yang berlangsung sangat meriah, dan warga masyarakat Desa Dempelan sangat antusias mengikuti acara selamatan dan pengajian tersebut. sedangkan untuk hari kedua telah diadakan hiburan wayang kulit dengan ki dalang perempuan Rumiyati dari Magetan. Dengan lakon “Dewa Ruci” untuk acara wayangan ini juga tidak kalah meriahnya, karena warga Desa Dempelan telah memadati halaman Balai Desa Dempelan untuk melihat pagelaran wayang kulit tersebut dengan penuh khitmat dan antusias, dengan demikian pelaksanaan selamatan dan wayangan

(adat istiada) tahunan di Desa Dempelan sangat didukung masyarakatnya.

Desa Dempelan jumlah penduduknya terdiri dari laki-laki 1.666 jiwa dan perempuan 1.658 jiwa.

Jadi total jumlah penduduknya 3.324 jiwa. Sedangkan batas wilayah Desa Dempelan sebelah barat kelurahan Pilangbango kota Madiun, sebelah timur hutan Wungu, sebelah selatan Desa Nglanduk sebelah utara Desa Nglambangan.

Semua perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat desa Dempelan selalu saling kerjasama, saling tolong menolong, saling bahu membahu untuk membangun desanya agar tambah maju dan sejahtera (sy).

Siswa SMKN Paron Demo Oknum Guru Cabul Ngawi,SMN-Ratusan siwa SMKN Paron langsung turun ke halaman sekolah dan menggelar aksi demo memprotes oknum guru di sekolah mereka yang diduga cabul.

Oknum guru berini berinisial Swt ini, diduga mencabuli MA, 16 tahun, salah satu siswa yang tengah menempuh Sistem Pendidikan Ganda (PSG) di Solo.

Aksi unjuk rasa para siswa ini dilakukan Kamis, 3 Nopember 2016 lalu.

Aksi merek tak ditentang para guru bahkan sebagian besar guru ikut membantu agar segera ada ketegasan dari kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Ngawi menindak oknum guru Swt. Para siswa membawa berbagai poster yang menghujat SWT karena dianggap bejat dan tidak bermoral.

Banyak siswa yang menjadi tidak terkontrol kemarahannya sehingga merusak patung dan

taman sekolah dan baru reda saat polisi datang ke lokasi. “Siapa yang terima, kawan kami itu sedang PSG di Solo tapi kami dengar malah dicabuli bahkan membuat anaknya jadi tertekan dan stres,” ungkap Anisa, salah satu siswa SMKN Paron.

Sementara itu siswi bernama Sofia, mengaku mau diajak berunjuk rasa karena bentuk solidaritas pada korban. Aksi perusakan taman menurut dia hanya pelampiasan beberapa kawannya saja karena marah atas aksi oknum guru yang tidak senonoh.

Kepala SMKN Paron, Johannes H Budi mengatakan akan memproses oknum guru Swt Pihaknya juga memberikan sanksi non aktif untuk Swt selama kasusnya ditangani. “Kami minta sabar dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” himbaunya.

Siswa SMKN I paron usai demo Kamis, 3 November lalu belum aktif lagi belajar

Karena aksi demo berlangsung lama bahkan mereka mengancam akan melakukan boikot kegiatan belajar mengajar, maka kebijakan sekolah melakukan pemulangan awal untuk para siswa.

Para siswa sendiri khawatir ulah oknum guru Swt akan meruntuhkan citra pendidikan di Ngawi dan SMKN I Paron secara khusus.

Sampai Sabtu lalu ((5/

11) kegiatan belajar mengajar di SMKN I Paron belum berlangsung normal. Aparat kepolisian dari Polsek Paron sampai Sabtu lalu masih melakukan penjagaan sebagai antisipasi bila ada kedatangan aksi massa yang lebih besar. “Kita sifatnya antisipasi saja, karena khawatir bila masih ada aksi susulan,” ujar AKP I Wayan Murtika, Kapolsek Paron. (ari)

Polres Situbondo dan Wartawan Jalin Silaturahmi AKBP Puji Hendro Wibowo mengatakan, kegiatan ini yang direncanakan rutin.

“Kita harus punya prestasi dan kebanggaan berkat kita semua, antara polisi dan wartawan,”

ujar AKBP Puji dalam sambutannya, Jumat (4/ 11/2016).

Menurutnya, pihaknya telahnya menyampaikan beberapa program inovasi, di antaranya Prinkopol dan

Binmas Pioner.

“Buktinya, Prinkpol meraih penghargaan dari Menteri Koperasi,” katanya.

Dikatakan, untuk mendekatkan pelayanan, nanti ada program

pengurusan SIM keliling ke pedesaan, karena masyarakat banyak yang bekerja.

“Nanti ada program santri menanam, agar Situbondo hijau,” pungkasnya.(han)

6

Probolinggo

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Pemerintah Kota Probolinggo Berikan Bantuan Peralatan Kepada Warga Masyarakat Probolinggo, SMN - Pemerintah kota Probolinggo yang melalui Dinas Sosial, Kamis (3/11) menyerahkan bantuan peralatan kepada warga pra sejahtera. Sejumlah 402 warga menerima peralatan, untuk mendukung keahlian mereka. Wali Kota Rukmini secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada mereka, Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota HJ. Rukmini.

Sh.Msi, Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.Msi, Ketua DPRD H. Agus Rudiyanto Ghaffur.Sh, Ketua Komisi C Agus Riyanto, Anggota DPRD Andri Hartono, serta undangan lainnya.

Kepala Dinas Sosial Drs. Maskur.MPd dalam laporannya menjelaskan Bantuan dari pemerintah merupakan bentuk kepedulian bagi warga tidak mampu.

Dan diharapkan tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi. Sekaligus ada tim evaluasi dan monitoring setelah mendapatkan bantuan peralatan tersebut.

Walikota HJ. Rukmini, Sh.Msi dalam sambutannya mengatakan bantuan ini diberikan oleh pemerintah kota sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat, “Jangan dijual bantuan ini karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga,” Bantuan peralatan yang diterima di halaman kantor Dinsos, Jalan Raya Dringu ini, diantaranya kompresor, mesin selep tepung, mesin jahit, mesin obras, pompa air listrik, sepeda. Program ini merupakan realisasi dari pengajuan proposal yang sudah 2 tahun yang

Wakil Bupati Probolinggo Drs.HA.Timbul Prihanjoko. saat acara Kemah Pramuka Penggalang –Penegak di depan kantor EX Pemkab Jalan raya Dringu Probolinggo.

Walikota HJ.Rukmini. Sh.Msi didampingi Kepala Dinas Sosial, Ketua DPRD, Setda kota saat secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga di halaman kantor Dinas Sosial Jl.Raya Dringu – Probolinggo.

lalu.

Warga kota probolinggo yang menerima bantuan ini merasa

senang, karena memang membutuhkan peralatan tersebut, yang telah dinanti nanti selama ini. (edy)

Paripurna DPRD Kota Probolinggo Tandatangani P-APBD Tahun 2016

Ketua DRPD Kota probolinggo H.Agus Rudiyanto Ghaffur.SH didampingi Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan disaksikan oleh Walikota HJ.Rukmini.Sh.Msi, Saat menandatangani Dokumen PAPBD Tahun 2016.

Probolinggo, SMN - Bertempat di Ruang Sidang Utama, Dalam sidang paripurna hari ini (2/11 ) DPRD Kota probolinggo menandatangani dokumen P-APBD tahun 2016 sehingga Pemerintah

Kota Probolinggo akhirnya dapat menggunakan anggaran P-APBD 2016. Tersebut, yang dalam dokumen P-APBD ada perubahan atau kenaikan sebesar Rp 32,4 miliar.

Perubahan tersebut yang dari

semula Rp 1.096.731.770.139,99 menjadi Rp 1.129.160.190.770,55.

Yang secara rinci dibacakan oleh Sekretaris DPRD HJ. Sunarmi.

SH.MH Hadir dalam Sidang Paripurna tersebut Walikota HJ.Rukmini.

Sh.Msi, Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.Msi, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Camat, Lurah, serta undangan lainnya, Ketua DPRD Kota Probolinggo H.Agus Rudiyanto Ghaffur.

SH dalam sidang paripurna mengatakan, dengan ditetapkanya perubahan anggaran itu, maka pihak eksekutif bisa segera membelanjakannya. Mengingat tahun anggaran 2016 tinggal menyisakan 2 bulan saja. “Segera digunakan anggaran itu untuk merealisasikan program yang ada,” Soal sisa waktu selama 2 bulan itu, Agus meminta pemkot bisa

memanfaatkan sebaik-baiknya.

Ketika disinggung apakah penetapan anggaran terlambat? Agus menjawab diplomatis. Politisi PDIP itu mengaku jika pembahasan PAPBD harus melewati sejumlah tahapan.

Seperti pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK). “Kami tidak ingin saling menyalahkan, namun inilah kenyataannya.

Ketua DPRD Agus juga berharap, segera menetapkan dan membelanjakan,” Dikesempatan lain Wakil Ketua DPRD Muchlas Kurniawan mengatakan, legislatif maupun eksekutif sudah berupaya membahas P-APBD sesuai waktu yang ada. “Komitmen kita tetap menjalankan apa yang ada. Baik dari legislatif maupun ekskutif”. (edy)

Target Dua Tahun, Bebas Rumah Berlantai Tanah Lamongan, SMN - Pemkab Lamongan berani menargetkan, tidak ada rumah warganya yang berlantai tanah dalam jang dua tahun kedepan. Itu disampaikan Bupati Fadeli di sela-sela menerima kunjungan legislator DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih.

Fadeli menyatakan pemerintahannya tidak hanya memberi perhatian pada bidang lingkungan dengan secara berkelanjutan mengkampanyekannya melalui Program Lamongan Green and Clean (LGC). Namun juga bidang kesehatan, yang kini diberikan perhatian lebih.

Diantaranya dengan mencanangkan Lamongan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). “ Anggaran untuk mewujudkan

Lamongan ODF ini sudah siap.

Sementara di dua tahun mendatang, melalui program bantuan serupa, kami menargetkan sudah tidak ada lagi rumah warga Lamongan yang berlantai tanah, “ kata dia saat menghadiri Sosialisasi Pengembangan Bank Sampah dalam Infrastruktur Hijau di Gedung Graha Bhineka Karya Korpri Lamongan, Kamis (3/11).

Sedangkan Eni Maulani Saragih mengatakan sosialisasi bank sampah dan pemberian bantuan dalam rangka infrastruktur hijau dilakukan di Lamongan karena Kota Soto itu memiliki program pro lingkungan, LGC. Proghram tersebut seperti dikatakannya sanggup merangsang tumbuhnya hingga 12 ribu bank sampah yang terus aktif hingga saat ini.

Kondisi saat ini, timbulan sam-

Pemkab Probolinggo Gelar Kemah Pendidikan Tahun 2016

legislator DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih saat melakukan kunjungan

pah di Lamongan mencapai 532,25 ton atau 2.142,28 meter kubik perhari. Sementara timbulan sampah yang masuk ke TPA mencapai 109,82 meter kubik perhari.

Melalui berbagai program, termasuk bank sampah, timbulan yang masuk ke TPA diharapkan bisa berkurang hingga 35 persen.

Dalam beberapa kesempatan

sebelumnya, Bupati Fadeli menyebut ada 85 unit rumah di Lamongan yang benar-benar tidak layak huni.

Dan itu yang akan didahulukan untuk menerima bantuan.

Sementara itu, ada juga sebanyak 9.460 unit rumah yang masih berlantai tanah sehingga belum memenuhi standar kesehatan.(syam)

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) menggelar Kemah Pendidikan Pramuka Penggalang SD dan Pramuka Penegak SMA/SMK Tahun 2016 di halaman depan Eks Kantor Bupati Probolinggo di Kecamatan Dringu.

Kemah pendidikan ini ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Selasa (1/11/2016) malam.

Kemah Pendidikan ini dibagi menjadi 2 (dua) gelombang.

Yakni untuk pramuka penggalang SD dimulai Sabtu hingga Senin (29-31/10/2016) lalu.

Kemudian dilanjutkan pramuka penegak SMA/SMK mulai Senin (31/10/2016) hingga Rabu (2/11/2016).

Untuk pramuka penegak penegak diikuti oleh 920 peserta dengan pembina pendamping sebanyak 42 peserta putra dan putri. Kegiatannya meliputi aplikasi krida-krida di saka Widya Budaya Bhakti dan bermacam-macam kegiatan karang pamitran bagi seluruh pembina pramuka penegak yang diisi oleh BLH, BPBD dan Pusdiklatcab Kabupaten Probolinggo serta kegiatan pendukung berupa lomba-lomba yang kreatif.

Butuh 6000 Ton Benih Bawang Merah Untuk 5000 Hektar Lahan Probolinggo, SMN - Perkembangan komoditas bawang merah di Kabupaten Probolinggo dari tahun ke tahun fluktuatif, baik saat persiapan tanam, masa tanam, panen maupun produktivitasnya. Rata-rata setiap tahun, luas tanam bawang merah mencapai 5.000 hektar.

Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari melalui Kepala Bidang Teknik Produksi Handaka Murwanta.

Menyampaikan ada beberapa masalah yang menjadi kendala petani bawang merah.

“Mulai dari penggunakan benih yang tidak bersertifikat, serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) yang masih cukup tinggi, penggunaan pestisida yang masih sangat tinggi hingga biaya yang tinggi,” Lebih lanjut Handaka, menjelaskan kalau benih yang digunakan bagus, maka 50% akan mempengaruhi produksi

Petani Bawang Merah Kabupaten Probolinggo.

baik varietas maupun mutu baik.

“Kalau tidak bersertifikat, maka kita tidak tahu asal-usul dan varietasnya. Petani tidak bisa melacak asal-usul benih jika ada kegagalan. Saat umur 10 hari pertama, baik buruknya benih akan terlihat,” Handaka juga menjelaskan sesuai aturan harus bercocok tanam yang ramah lingkungan dengan menggunakan agen hayati dan pestisida nabati sehingga tidak mencemari lingkungan.

“Budidaya bawang merah memerlukan biaya yang tinggi.

Porkab IV kepada Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Tuban, juga kepada masyarakat dan keluarga almarhum atas kejadian memilukan tersebut, serta berharap keluarga yang ditinggalkan ikhlas menerima kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

“Kami memohon maaf kepada Bapak bupati, semoga perhatian Pemkab di dunia olahraga tidak berkurang dengan peristiwa ini,” kata Mirza (2/11) kemarin malam.

Selaku organisasi yang bertanggungjawab pada dunia olahraga, ia berjanji siap memperbaiki sistem pelaksanaan Porkab, dan berharap ada hikmah kedepan atas peristiwa tersebut serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengimbau agar dinas terkait mengevaluasi penataan kabel guna menghindari jatuhnya korban lain.

Orang nomor satu di Tuban tersebut menegaskan pada dinas

terkait, untuk memperhatikan ihwal yang berpotensi mengancam keselamatan nyawa.

“Dinas terkait harus mengevaluasi khususnya di tempat umum. Seperti yang saya baca di media sosial, penataan kabel di alun-alun sekiranya perlu diperbaiki,” pinta Bupati dalam sambutan kegiatan do’a tujuh hari Iqbal Sementar itu, ditempat terpisah, Ketua Umum Persatuan Bulu Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Tuban Letkol Inf Sarwo Supriyo yang juga Komandan Kodim 0811 memberikan koreksi atas penyelenggaraan ajang olahraga tersebut.

“Seharusnya segala sarana prasarana harus dicek dengan betul agar tidak ada kesalahan yang menyebabkan nyawa atlet melayang, dan saya yang paling rugi dalam hal ini, karena yang meninggal adalah atlet bulu tangkis yang merupakan binaan saya,” kata Sarwo Sapaan akrab-

nya (3/11).

Meski demikian, ia menyatakan telah ikhlas dan tidak menjadikan ini masalah bagi cabor yang dinaunginya. Hanya saja, pria dengan pangkat dua melati dipundak itu mengharap agar pelaksanaan Porkab tahun ini bisa menjadikan evaluasi atas terselenggaranya Porkab di tahun berikutnya.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara agar tidak ada kejadian serupa ditahun berikutnya, intinya jangan lagi ada nyawa atlet melayang pada ajang Porkab yang akan datang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Iqbal Ridho Novian mewakili Kontingen Cabor Bulu Tangkis asal Kecamatan Jatirogo meninggal duni lantaran tersengat listrik di GOR Rangga Jaya Anoraga, Jalan Sunan Kalijaga, Jumat lalu (28/10/ 2016) dalam ajang Porkab IV. (syam)

Sebagai upaya kita sudah mengembangkan agen hayati dan pestisida nabati untuk tanaman bawang. Di samping juga memberdayakan penangkar benih bawang merah untuk menghasilkan benih yang bersertifikat,” Tahun ini di Kabupaten Probolinggo, kata Handaka, sudah ada 6 penangkar benih bawang merah yang bisa menghasilkan 400 ton benih bersertifikat. Padahal kebutuhan benih mencapai 6.000 ton untuk 5.000 hektare lahan. (Gunar)

Gus Ipul dan Bupati Pasuruan Ajak Warga Berdoa untuk Keselamatan Negara

Bupati Huda Imbau Instansi Lakukan Evaluasi Tuban, SMN - Suasana duka kemarin malam (2/11) masih menyelimuti seluruh pegiat olahraga di Bumi Wali Tuban atas kepergian putra berbakat Kabupaten Tuban, Iqbal Ridho Novian (18) atlet Cabang Olahraga (Cabor) Bulu Tangkis yang meninggal saat mengikuti Pekan Olaraga Kabupaten (Porkab IV) 2016.

Tampak hadir Bupati Tuban H. Fathul Huda, Sekretaris Daerah,Dr. Budi Wiyana, M.Si, seluruh pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban, serta koordinator di tingkat kecamatan untuk mengenang tujuh harinya almarhum, serta kirim do’a dan tahlil yang diselenggarakan di aula Pujasera GOR Ranggajaya Anoraga, yang merupakan salah satu cara melepas dan menjalin solidaritas insan olahraga.

Dalam sambutan Ketua Umum KONI, H. Mirza Ali Mansyur,ST, MM menyampaikan permohonan maaf sebagai penanggungjawab

Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengungkapkan ide-ide cerdasnya untuk dituangkan kepada kakak-kakak pembina, harus menampung kreatifitas dan bakatnya untuk ditampakkan mumpung ada kegiatan gerakan pramuka ini. Harapannya untuk mencetak kreatifitas serta memanfaatkan ide-ide cemerlang dan dilaksanakan dengan baik.

“Perlunya interaksi dengan lingkungan dan sesama manusia, dengan harapan untuk mewujudkan bentuk kepedulian agar tumbuh kebersamaan, hormat menghormati, tolong menolong dan saling menghargai,” katanya.

Wakil Bupati Timbul melalui kegiatan ini mengharapkan dapat menumbuhkan kepribadian dan jiwa karakteristik generasi muda yang tangguh dan mampu menjadi seorang pemimpin yang baik dan berakhlakul karimah.

Penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta kemah secara simbolis oleh 2 (dua) orang yakni M. Dwi Aidillah Lifmin dari SMAN 1 Maron dan Aisyah dari SMK 1 Wonomerto dan diikuti dengan seluruh peserta kemah penegak SMA/SMK se Kabupaten Probolinggo. (Gunar)

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Bupati Pasuruan HM Isryad Yusuf saat menghadiri pengajian

Pasuruan, SMN - Di selasela kesibukannya, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dan Bupati Pasuruan HM Isryad Yusuf menyempatkan menghadiri pengajian yang digelar di kampung halamannya, Purwosari, Kabupaten Pasuruan.

Pengajian yang menghadirkan da’i KH Anwar Zahid ini dihadiri ratusan warga.

Sebelum acara pengajian dimulai, dua kepala daerah kakakadik asli Purwosari ini menyapa para jamaah yang memadati halaman Masjid Besar Al-Falah, Purwosari, Kamis (3/11/2016) malam.

Kompak mengenakan sarung putih dengan atasan baju koko warna senada serta kopiah hitam, keduanya tampak akrab

dan santai berbincang dengan undangan.

Dalam sambutannya, Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan dirinya datang sengaja berkampanye. “Tapi bukan kampanye politik. Saya di sini berkampanye mengajak kepada masyarakat untuk meminum kopi saya yakni kopi Gus Ipul,” katanya disambut tawa jamaah.

Gus Ipul juga menyelipkan pesan pada para jamaah agar mencintai tanah air dan negara.

Sebab menurutnya tidak akan ada gunanya jika hanya mempunyai keimanan tanpa mencintai tanah airnya.

“Alhamdulillah, kita Islam, punya iman dan juga punya

tanah air. Maka dari itu mari berdoa biar tanah air kita aman dan selamat terus,” tuturnya.

Ia juga mengajak warga mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

“Masih banyak rakyat putus sekolah dan orang sakit berobat tidak mampu. Namun, dengan keamanan tanah air seperti sekarang ini harus kita jaga bersama - sama agar masalah tersebut bisa terselesaikan,” tandasnya.

Ketua PBNU ini juga menitipkan pesan agar warga mewaspadai narkoba, pornografi dan LGBT. Menurutnya, negara sudah terus-menerus memerangi narkoba, namun juga harus didukung oleh para orang tua.

“Kemudian jaga anak-anak kita dari pornografi yang sering menyebabkan kekerasan seksual. Yang terakhir, tolong waspadai LGBT yang semakin meningkat,” tandasnya.

Setelahnya, dai Anwar Zahid memberikan ceramah. Gaya dakwah dengan bahasa membumi dan kadang diselipi guyonan membuat para jamaah selain mendapat ilmu juga terhibur. (tam)

Ponorogo

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

7

Tanah Longsor Tutup Jalan Pacitan-Ponorogo Kondisi tanah longsor yang menutup jalan Pacitan-Ponorogo di dusun Dege, Ngreco, Tegalombo, Pacitan, Rabu (2/11/2016).

Pacitan, SMN - Hujan deras yang terjadi beberapa jam menyebabkan tanah longsor di Dusun

Dege, Ngreco, Tegalombo, Pacitan, Rabu (2/11/2016) sore.

Longsoran berasal dari tebing

dengan ketinggian sekitar 50 meter dan lebar 10 meter hingga menutup total jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Pacitan dengan Kabupaten Ponorogo.

“Jalan tadi sempat tertutup dua jam. Namun setelah dibersihkan selama satu jam dengan alat yang berat milik pemerintah yang stand by di dekat lokasi akhirnya bisa dilewati kembali kendaraan bermotor,” kata Kepala Seksi Kedarutan

Akhirnya Pesilat Sumenep Jadi Juara 1 Dalam Pertandingan Melawan Atlet Surabaya Sumenep, SMN - Perjuangan yang melelahkan akhirnya berbuah manis, atlet Pencak Silat asal Sumenep Jaya Abadi Imron, berhasil sabet juara satu. Setelah mengalahkan atlet dari Surabaya, Sabtu,(05/11).

Kemenangan atlet yang sempat menjadi sorotan media ini, diwarnai tangisan oleh penonton dan pelatih. Walaupun suporter dari Kabupaten Sumenep hanya tinggal satu orang, namun mental atlet ini mampu mengantarkan dirinya pada kesuksesan.

“Inilah kekuasaan ALLAH, dibalik penderitaan kami ternyata apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, saudara kami terpaksa pulang karena kehabisan biaya, tinggal saya sendiri bersama pelatih, Sumenep ini aku persebahkan yang terbaik buatmu,’ kata Jaya sambil menagis merangkul pelatihnya.

Suasana begitu terharu, bahkan banyak penonton ikut

Saat wasit mengangkan tangan atlet Sumenep Jaya Abadi Imron sebagai tanda kalau dirinya memenangkan pertandingan

larut dalam tangisan bahagia melihat kemenangan atlet Sumenep tersebut, walaupun bukan atletnya sendiri.

Menurut salah satu Official M.Luthfi menyampaikan, dirinya banyak terimakasih kepada semua pihak dan do’a dari masyarakat Sumenep hingga anak didiknya bisa menang menjadi yang terbaik.

“Bapak Bupati Sumenep, Kanpora Sumenep, IPSI Sumenep, Dinas Pendidikan Sumenep,

dan masyarakat sumenep terimakasih dukungannya, kami ingin persembahkan kemenangan ini buat Sumenep, maafkan kami telah lancang mengibarkan bendera di Jember, kami ikhlas ini semua untuk Sumenep,” katanya sambil menangis.

Cururan air mata sang pelatih dan atlet ini merupakan saksi sejarah, betapa beratnya perjuangan untuk mengharumkan nama daerahnya hingga berujung kemenangan.(why)

dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, Pujono, Rabu (2/11/ 2016).

Untuk pembersihan jalan yang tertimpa longsoran tanah, Pujono mengatakan, anggota Koramil 0801/04 bersama BPBD Pacitan,

Dinas PU Pacitan dan warga melaksanakan pembersihan material dengan alat berat dan alat seadanya.

Ia mengatakan, saat ini jalur yang tertutup timbunan longsor sudah bisa dilewati. Pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi

diimbau agar berhati-hati bila hujan turun.

Meski longsor menutup jalan, Pujono memastikan tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut.

Hanya saja material longsoran sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor

yang melintas di jalan tersebut.

Pujono mengimbau pengguna jalan yang melintas di jalur Ponorogo-Pacitan agar lebih berhatihati. Pasalnya hujan dengan itensitas tinggi masih terjadi hingga Februari 2017.(wied)

Bupati Syafii Ajak Wujudkan Pembangunan Pamekasan Maju dan Makmur Pamekasan, SMN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, mengajak, seluruh stake holder terutama pimpinan SKPD dan anggota dewan untuk bersama wujudkan Pamekasan. Pamekasan ke depan lebih maju dan makmur disegala bidang.

“Raja Ronggosukowati, sudah menanamkan jati disi secara struktur dalam kultur dan budaya membangun Pamekasan pada setiap bidang kehidupan,” kata Bupati Syafii, dalam pidato berbahasa Madura, di pucak acara Hari Jati ke-486 Pamekasan, di Pendopo Ronggosukowati, Kamis (3/10).

Paripurna DPRD memperingati Hari Jadi Pamekasan, dipimpin Ketua DPRD, H Halili Yasin.

Berbeda dengan rapat sebelumnya. Kepala Bakorwil IV Madura, diwakili Sekretaris, Moh Muhyi, Wabup Pamekasan, Khalil As’ary, Forpimda, pimpinan dan anggota dewan, berbaju Batik, Topi Odheng dan menggunakan Bahasa Madura.

Pangeran Ronggosuwati membawa Pamekasan bernuasa religi, maju dan makmur. Keinginan itu, kini kita wujudkan bersama pada pembangunan sarana dan prasarana insfraktur, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, serta

Bupati Pamekasan, H Achmad Syafii Yasin, didampingi Ketua DPRD Pamekasan, H Halili Yasin, menerima ucapakan selamat Hari Jadi Pamekasan dari stake holder dan anggota DPRD Pamekasan.

keberadaan politik yang bagus.

“Mari kita bersinergis kolektif kolegial, menciptakan pemerataan pembangunan Pamekasan, bersama eksekutif dan legislative, bersama masyarakat. Berkeinginan merampungkan pembangunan walau tidak mencapai 100%, seperti harapan masyarakat,” pintanya.

Ketua DPRD, Halili Yasin mengatakan, selama Pamekasan dipimpin Bupati Achmad Syafii dan Wakil Bupati, Khalil As’ary, banyak sudah keberhasilan dicapai, khusus bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-budaya dan perpolitikan.

Keberhasilannya antara Penghargaan Managgala Karya Bakti Husada bidang Kesehatan, dari Kemenkes RI, Meladi Perak Sain Olimpiade Fisika, diterima Taufik Hidayat, guru SMA Pademawu, Penghargaan Adiwiyata Nasional dari Mendikbud dan Menteri LH dan Kehutanan, diterima SMP Negeri1 Larangan.

Dan, Drs Achmad Syafii, MSI, menerima penghargaan Tokoh politik dan Pejabat popular dan penghargaan Pamekasan Kabupaten Berprestasi, Juara II Pelayanan Publik diterima Kecamatan Pamekasan, Penghargaan Penanganan Usaha Pedang Kecil dari

Menkop dan UKM. Penghargaan Pos Pelayanan Keluarga Sehat, Penghargaan Prestasi Sekolah Indek Tertinggi ujian Nasional dari Mendikbud, Penghargaan Kacong-Cebbhing pada acara Duta Pariwista dan Penghargaan TOP 99, Program Insiminasi Buatan Satu Tahun satu kelahiran diterima Bupati Pamekasan dari Kemenpan dan RB. Penghargaan Pemerintah terbaik III dari Gubernur Jatim, dalam penyusunan Program Pembangunan. Penghargaan Nasional atas kometmen Bupati Pamekasan pengelolaan Perpustakaan. dan Penghargaan TOP 35, program Inseminasi Buatan dari Wakil Presiden RI, pada pelayanan public bid. Peternakan Sapi (Satu Tahun Satu Kelahiran). Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengeculian) Bidang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Kab Pamekasan.

Peringatan, bertema Dengan semangat Hari Jati ke-486, kita mantapkan Generasi Penerus dgn Nilai-nilai juang leluhur menuju Pamekasan membangun masa depan karakter, ikhlas, jujur, Kona’ah yang membumi dan berbudaya luhung.(why)

LKSA Jatim Diharapkan Mempermudah Pelayanan Anak Yatim Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus saat menebar benih ikan rengkik

Walikota Mojokerto Tebar 30 Ribu Benih Ikan Rengkik Mojokerto, SMN - Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus menebar benih ikan rengkik di sungai yang berada di Jalan Nias, Perumahan Gatoel, Kecamatan Mojosari, Kota Mojokerto, Kamis (3/11/2016).

Benih ikan rengkik yang merupakan ikan asli Kota Mojokerto tersebut ditebar kali kedua Pemkot Mojokerto.

Namun penebaran 30 ribu benih ikan rengkik kali ini dilakukan secara serentak bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di beberapa lokasi. Diantaranya di Kali Cemporat, Kali Sadar, Kali Brangkal. Selain ditebar di sejumlah kalo yang ada di Kota Mojokerto, sebanyak 70 ribu benih ikan rengkik juga diberikan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengatakan, penebaran benit ikan rengkik tersebut bertujuan agar masyarakat tidak kesulitan mencari ikan rengkik yang merupakan ikan asli Kota

Mojokerto. “Setelah itu kita kembangkan akan ada tempat kuliner untuk ikan rengkik sebagai makanan khas Kota Mojokerto,” ungkapnya.

Usai menebar benih, Walikota bersama undangan yang hadir berkesempatan menikmati kuliner olahan ikan rengkik.

Antara lain gulai kepala rengkik, botokan rengkik, empal rengkik, rawon kereng (kelor rengkik), nugget rengkik dan rengkik bumbu rujak.(hms/kan)

Menteri Sosial RI Hj. Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, SMN – Lembaga Kesejahteraan Sosial diharapkan mampu mempermudah pelayanan dalam pengurusan anak yatim di Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial RI Hj. Khofifah Indar Parawansa, saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah I dan pelantikan pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Jawa Timur di hotel Utami Juanda, Minggu(30/10).

“Saat ini ada sekitar 4,1 juta anak yang membutuhkan perhatian serius. Dengan adanya LKSA ini, maka tugas untuk mengasuh anak yatim paitu akan semakin mudah,” jelas Khofifah.

Lembaga ini, kata Khofifah, nantinya akan memberikan pelayanan sosial terutama anakanak yatim di panti asuhan dan anak-anak terlantar.

Untuk menanggulangi anakanak yatim dan terlantar, pemerintah memberikan

perhatian serius.

“Kami menaruh perhatian penuh terhadap nasib dan masa depan anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak terlantar.

Nantinya akan ada sekitar 200 ribu lebih LKSA,” kata Khofifah.

Masih menurut Khofifah, setiap daerah yang memiliki potensi anak terlantar, didorong untuk didirikan LKSA. Idealnya, satu pengasuh membawahi 10 anak yatim piatu. (kom)

8

Nusantara

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

10 November 2016

Walikota Bogor Lepas Tangerang Punya Museum Juang Taruna Kontingen Porpemda XII

Tangerang, SMN - Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016 masyarakat kota Tangerang, Banten, akan bisa melacak jejak sejarah kepahlawanan kota ini. Pada tanggal itu, pemerintah akan meresmikan berdirinya sebuah museum perjuangan yaitu Museum Juang Taruna.

Museum ini berlokasi di komplek Taman Makam Pahlawan (TMP) kota Tangerang. Kini masih dalam proses renovasi. “Sudah tahap finishing, 90 persen selesai,” ungkap Jari, salah seorang petugas Museum, Jumat (4/11).

Sejumlah foto tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan dari Tangerang mulai dipajang di dinding.

Mereka di antaranya Mayor Wibowo, Letnan Soetopo, RM Soedjono Djojohadikusumo, Letnan Soebianto Djojohadikusumo, serta Mayor Daan Mogot yang saat itu menja-

Seorang pekerja sedang merenovasi Museum Juang Taruna Tangerang, Jumat (4/11/2016).

bat sebagai Direktur Akedemi Militer Tangerang.

Mayor Daan Mogot Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangerang Nurulhuda menjelaskan, Mayor Daan Mogot adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang sudah

mendapat gelar resmi pahlawan.

Mayor Daan Mogot gugur ketika bertempur melawan tentara Jepang. Saat itu, Daan Mogot bersama para taruna Akademi Militer Tangerang bergabung dengan Resimen IV TRI (Tentara Rakyat Indonesia) di Tangerang (yang mengelola Akademi Militer

Tangerang) mendatangi markas Jepang di daerah Lengkong (yang saat ini masuk Kota Tangerang Selatan), untuk melucuti senjata Jepang.

Sempat terjadi negosiasi damai, dan tentara Jepang sepakat menyerahkan persenjataannya.

Namun, tiba-tiba, dari arah tersembunyi, pasukan TRI yang dipimpin oleh Mayor Daan Mogot, didampingi Mayor Wibowo dan Letnan Soebianto Djojohadikusumo mendapatkan perlawanan hebat dari tentara Jepang. Karena jumlahnya tidak seimbang, 3 perwira dan anggota TRI, gugur dalam pertempuran. Insiden pada tanggal 1 Januari 1946 itu kini dikenal sebagai Peristiwa Lengkong.

“Mayor Daan Mogot ini salah satu pahlawan perjuangan pembela kemerdekaan yang sudah disahkan oleh pemerintah,” jelas Nurulhuda. (Widi/mw/mp)

Diduga Oknum PNS yang Lulus Melalui K2

Jadi Pelaksana Kegiatan yang Semestinya Dikelola oleh Ketua Kelompok dan Desa Lampura, SMN - Sudah semestinya aparatur negara bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya kalau profesi guru sebagainya jadilah guru yang bekerja sesuai dengan bidangnya selain mendapatkan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan golongan Pegawai Negeri juga mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain.

Namun tidak dibenarkan seorang PNS mengelola suatu kegiatan yang semestinya dikelola sepenuhnya oleh desa berupa bantuan yang ditujukan untuk kelompok dan anggota sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang menjurus untuk meraup keuntungan pribadi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sdr Lisma yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Guru, disalah satu sekolah menengah pertama.

Oknum PNS tersebut lulus melalui program CPNS melalui seleksi K2 sebagai aparatur Negara yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang baru hitungan tahun seharusnya oknum tersebut

tidak menyalahgunakan suatu jabatan untuk mencari keuntungan pribadi dari kegiatan yang seharusnya dikelola oleh desa melalui kelompok.

Selain PNS yang berprofesi guru Sdr. Lisma juga sebagai pendamping disalah satu desa yang ada di kecamatan dengan jabatan sebagai pendamping PKH disalah satu desa oknum tersebut diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan dari Program pemerintah. Belum lama ini bantuan PKH desa rubuk rukam di potong 10% atas perintah oknum pendamping sdr Lisma, pemotongan tersebut terbukti dengan adanya pengembalian potongan 10% ke masyarakat penerima bantuan. Belum lagi desa tersebut mendapatkan bantuan tarup dan perlengkapan pesta yang juga dikelola oleh sdr lisma sebagai oknum pendamping sedangkan pengelolaan tersebut seharusnya dikelola Ketua Kelompok dan Anggota serta aparat desa setempat.

Dengan dalih dikuasakan oleh

kelompok namun sebelum dikuasakan sdr lisma memberikan gambaran seolah-olah bantuan tersebut sulit nuntuk dilaksanakan seperti pembelian alat serta perlengkapan jauh dari jangkauan serta kesibukan anggota kelompok untuk mengurus anak-anak jadi seolah-olah masyarakat tersebut terlalu repot, alasan-alasan tersebut akal-akalan saudara oknum pendamping agar pengelolaan anggaran tersebut dikelola sepenuhnya oleh saudara pendamping.

Kita akan tunggu tindakan tegas dinas terkait Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat dan Lembaga yang lainya apabila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi untuk segera untuk memberikan sanksi serta dari penurunan golongan, penundaan kenaikan pangkat serta sanksi-sanksi yang lain sesuai dengan dugaan penyalahgunaan wewenangan untuk meraup keuntungan pribadi melalui program pemerintah untuk masyarakat sesuai dengan selogan Bupati

Lampung Utara Bapak Agung Ilmu Mangku Negara,S.STP.MH untuk suatu perubahan Lampung Utara yang lebih baik, tanpa terkecuali aparatur Negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

Sorot 1. Oknum kades tidak memahami fungsi dan tugas Insan pers dalam mengklarifikasi suatu pemberitaan. Arogan kita akan pantau anggaran-anggaran desa yang dikelola oleh oknum kades tersebut apakah tim pelaksana anggaran desa difungsikan atau hanya formalitas saja kita akan kupas secara gamblang diedisiedisi mendatang.

2. Bantuan kendaraan dari pemerintah dalam keadaan tidak layak jalan, untuk kelompok tani namun ketua kelompok menerimanya bahkan oknum kades tidak mengetahui secara rinci tentang hal tersebut kalau anggaran pribadi tentu tidak menjadi sorotan namun bantuan berupa kendaraan tersebut menggunakan anggaran Negara.(Iwan)

Oknum Kepsek Alergi Wartawan Awak Media yang Berkunjung, Oknum Kepsek Menghindar Lampura, SMN - Untuk menjadi pemimpin tentu dibutuhkan SDM yang benar-benar arip dan bijaksana, serta professional mengingat pemimpin merupakan ibarat nahkoda kapal yang siap mengarungi gelombang baik gelombang pasang maupun angin kencang sekalipun.

Namun hal yang kurang bijak dan terpuji ditunjukan oleh seorang pemimpin disuatu lembaga pendidikan sudah selayaknya sebelum menjadi seorang pemimpin apalagi seorang yang memimpin disuatu lembaga pendidikan dibutuhkan pemimpin yang mempunyai sumber daya manusia serta mental yang siap menerima segala bentuk apresiasi masyarakat, dewan guru, wali murid serta tamu yang berkunjung kesekolah tersebut.

Sangat disayangkan Sdr. DHN yang juga sebagai oknum kepsek SMP 2 Bukitkemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Pada saaat wartawan Koran ini berkunjung ke sekolah tersebut oknum kepsek tersebut dari ruangannya langsung buruburu menghindar dan bersembunyi disalah satu ruangan.

Pada saat wartawan Koran ini menanyakan kehadiran oknum kepseknya kepada dewan guru, statmen yang berbeda-beda muncul ada guru yang bilang tadi ada pak, ada yang bilang tidak tau pak, ada yang bilang tadi masuk tapi pergi dan lain sebagainya.. dan lain sebagainya.

Yang jadi pertanyaan besar ada apa oknum peksek tersebut menghindar dan bersembunyi disalah

satu ruangan ? adanya keberadaan oknum tersebut disekolah dan menghindar serta bersembunyi terbuktinya dengan terparkirnya kendaraan oknum kepsek tersebut dihalaman parkir depan sekolah, motor berjenis bebek dengan Nopol BE 7299 JM tidak mungkin kendaraan tersebut datang dengan sendirinya ke sekolah tanpa ada pengendaranya. Kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran BOS, anggaran rutin yang diperuntukan untuk kegiatan disekolah tersebut bisa saja terjadi kalau tidak ada dugaan penyimpangan anggaran kenapa harus menghindar dari awak media dan LSM sebagai lembaga social control yang independent dan dilindungi UUD pokok Pers No.40 Tahun 1999.

Kepada aparat dinas yang terkait BKD, Inspektorat dan yang terkait untuk memeriksa apabila ada penyalahgunaan anggaran yang turun disekolah tersebut baik anggaran BOS, Rutin serta bantuan ruang kelas baru yang dikelola oleh oknum kepsek tersebut.

Apabila terbukti ada penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang serta anggaran harus segera diberikan sanksi yang tegas dari penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, serta pemberhentian sebagai kepsek karna apa yang dilakukan oleh oknum kepsek berinisial DHN tersebut mencerminkan bahwa oknum tersebut tidak siap dan cakap untuk memimpin serta menjadi kepsek disuatu lembaga pendidikan. (wan)

Ada Pungli di Poktan Desa Campur?

Nganjuk, SMN - Adanya pungutan Rp. 10.000/Kg dari anggota penerima bibit bawang merah dalam kegiatan kawasan bawang merah di Kabupaten Nganjuk yang diterima poktan Maju Rukun desa Campur, Gondang- Nganjuk mejadikan tanda tanya. Karena dari pungutan itu terkumpul uang mencapai Rp. 100.000.000,-.

Ketika masalah ini dikonfirmasikan kepada pengurus poktan Maju Rukun dusun Pulo desa Campur kecamatan Gondang kabupaten Nganjuk, Supono ketua poktan mengiyakan bahwa setiap penerima bibit dikenai setoran ke kelompok sebesar Rp. 10.000,-/Kg saat menerima bibit bawang merah, sehingga dari 10.000 Kg ( 10 ton ) bibit yang diterimanya tekumpul Rp. 100.000.000,-. Uang yang ada dibawa bendahara, Imam (kebayan). Menurut

penjelasan Supono bahwa untuk tahun 2016 ini poktan Maju Rukun menerima kawasan bawang merah seluas 10 hektar dari dana APBN. Dalam program ini yang diterimanya adalah 2 mesin cultivator, 10 ton bibit bawang merah jenis tajuk berlebel, 30 sak (karung) pupuk ZA non- subsidi dari Petrokimia, 30 sak (karung) NPK non- subsidi dari Petrokimia, 30 liter/botol POC dan 10 liter/ botol pestisida.

Supono menambahkan bahwa uang Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk operasional kegiatan, selebihnya dalihnya akan dimasukkan ke kas poktan. Sedangkan untuk mensikapi rencana pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bawang merah (operasi pasar) maka setiap anggota penerima program di poktan Maju Rukun harus menyetorkan bawang merah hasil

panennya sebanyak bibit yang diterimanya dari poktan. Hal ini di tuangkan dalam perjanjian diatas materai. Ketika disinggung tentang setoran Rp. 10.000/ Kg itu apa juga tertuang di perjanjian yang dibuat?. Supono mengatakan bahwa untuk setoran itu memang tidak ada diperjanjian, tetapi hal itu diketahui oleh PPL dan perangkat desa Campur.

Dirinya hanya mengikuti poktan lain di desa Campur yang tahun 2015 mendapat program bawang merah juga saat itu anggota di pungut Rp. 15.000/Kg, karena itu tahun 2016 saat poktan lain mendapat program bawang merah juga seluas 10 hektar mereka memunggut sebesar Rp. 5.000/Kg saja. Sedangkan poktan Maju Rukun baru pertama kali menerima program, jadi setorannya Rp. 10.000/ Kg. Masih menurut Supono bahwa dalam semua tindakan yang dilakukan dikegia-

tan ini. Dirinya selalu didampingi dan diketahui oleh PPL. Saat pembagian bawang merahpun dihadiri oleh Babinsa, Pejabat Tipikor dari Polres Nganjuk serta Kades dan perangkat desa Campur.

PPL poktan Maju Rukun desa Campur, Yatemi saat dikonfirmasi masalah ini di kantor BPPT kecamatan Gondang menjelaskan bahwa dirinya memang mengetahui semua yang dilakukan oleh pengurus poktan Maju Rukun. Menurutnya itu adalah sesuai dengan arahan Dinas yang disampaikan bapak Jakin yang mengatakan bahwa tiap ada program supaya kelompok melaksanakan dengan baik dan dikembangkan. Karena itu menurut Yatemi maka pelaksanaan program dikelompok tani dikembangkan seperti ini.....

Bersambung. (rmb)

Kota Bogor, SMN - Wali Kota Bogor, Bima Arya melepas kontingen Kota Bogor yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) XII Jawa Barat di Kota Bekasi 7-10 November 2016. Pelepasan dilakukan secara sederhana di Plaza Balaikota Bogor, Jumat (4/11).

Bima mengaku sangat merespon keinginan Badan Pembina Olahraga KORPRI Kota Bogor untuk menggalakan kembali olahraga di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, kedepan olahraga akan digalakan kembali diantara pegawai Pemerintah Kota Bogor. “Apalagi kalau jogging track Lapangan Sempur sudah jadi, hari Jumat kita pastikan berolahraga bersama,” ungkap Bima.

Pada kesempatan itu Bima juga menyinggung prestasi olahraga yang diraih Kota Bogor. Diantaranya peningkatan jumlah medali emas yang diraih pada Porda Jawa Barat.

Bahkan hasil itu mengejutkan, karena berkali-kali lipat melebihi target yang ditetapkan. Itulah

Wali Kota Bogor, Bima Arya melepas kontingen Kota Bogor yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) XII Jawa Barat

sebabnya menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor sekarang bingung mencari dana konpensasi untuk memberikan reward bagi atlit yang berprestasi.

Bima berharap prestasi Kota Bogor di Porda dan PON dapat terulang di Porpemda. Futsal dan Tenis Meja misalnya diharapkan bisa mempertahankan prestasi tahun lalu ketika berha-

sil meraih medali emas. “Demikian pula dengan cabor lainnya, semoga tahun ini bisa memberikan yang terbaik bagi Kota Bogor,” katanya. Terakhir ia berharap, seluruh kontingen selamat di perjalanan. ”Saya bersama Pa Wakil dan Pa Sekda akan mengusahakan untuk berkunjung ke Bekasi,” pungkasnya.(fais)

Gelar Apel Bersama, 3 Pilar Tunjukkan Kekompakan

Apel bersama 3 Pilar di Alun-alun Ahmad Yani Tangerang, Kamis (3/11/2016) lalu

Tangerang, SMN - Kamis (3/11/2016) bertempat di AlunAlun Ahmad Yani Tangerang digelar apel bersama 3 Pilar yang terdiri unsur Pemkot Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota dan Kodim 0506/Tangerang.

Apel digelar dalam rangka kesiapan jelang pelaksanaan Pilgub 2017 yang telah memasuki tahapan kampanye. Kegiatan apel diikuti oleh Wakil Walikota H. Sachrudin, sejumlah SKPD seperti Dishub, BPBD, Satpol PP/Linmas, serta para camat.

Sementara dari Polres apel diikuti oleh seluruh satuan seperti Satuan Sabhara, Sat Lalu

Lintas, Sat Reskrim, Sat Intelkam dan lain sebagainya.

Bertindak selaku inspektur upacara ialah Walikota Tangerang H. Arief R Wismansyah, Kapolres Metro Tangerang Komisaris Besar Polisi (KBP) Irman Sugema dan Kasdim Mayor Inf Leon. Dalam sambutannya, Walikota Tangerang mengatakan, apel bersama digelar dalam rangka terus mengukuhkan sinergitas 3 pilar yang selama ini sudah terjalin.

“Ini juga untuk menindaklanjuti deklarasi damai yang telah digelar sebelumnya, dan mudahmudahan Pilgub Banten berlang-

sung damai, aman dan lancar.

Apalagi ini terus kita kawal bersama dari jajaran Pemkot Tangerang, Polrestro Tangerang dan Kodim 0506/Tangerang,” jelasnya. Walikota juga mengajak peran serta masyarakat untuk mewujudkan Kota Tangerang yang aman dan damai.

Kapolrestro Tangerang Kota KBP Irman Sugema mengatakan, apel yang digelar untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Kita ingin agar anak-anak kita, masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Tangerang merasa tenang dalam beraktifitas, kita. Karena kita memang hadir untuk menjaga ketenangan masyarakat kita,” terangnya.

Sementara Kasdim mengatakan, inti dari pemilukada yang aman adalah sinergisitas. “Kami dari TNI dan Polri tentu tidak dapat bekerja kalau tidak didukung oleh seluruh masyarakat, termasuk pemerintah daerah,” jelasnya. Karenanya masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan ketertiban dan kedamaian. Mulai tingkat RT/RW, kepala desa/ lurah, Babinsa, Babinkamtibmas dan seterusnya harus ikut berkontribusi menjaga ketenangan.

“Apabila semua unsur ini bekerja dan masyarakat memberi kepercayaan, maka Pilkada dapat terselenggara dengan baik,” pungkasnya.(tkt)

Copot Kepsek SD 1 Mekar Jaya

Diduga Keras Melakukan Penyimpangan Anggaran Dari Program BOS Lampura, SMN - Pemerintah Pusat sudah menganggarkan anggaran yang begitu besar untuk memajukan dunia, Pendidikan agar lebih baik. Namun hal tsb harus di dukung oleh semua pihak, terutama pelaksana pengguna anggaran yaitu Kepala Sekolah.

Program BOS/Try Wulan merupakan Anggaran rutin, yang di peruntukan untuk biaya Oprasional Sekolah, dan hal tsb dalam pelaksanaannya mengacu pada juklak –Juknis BOS itu sendiri.

Termasuk dalam perawatan ringan di anggrkan dari program tsb. Namun hal tsb di Duga keras, tidak dilaksanakan oleh oknum Kepsek SD 1 Mekar Jaya Kec. Tanjung Raja, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung. Di mana Oknum Bernama Ujang, selaku kepsek menurut pant-

auan wartawan Koran ini, sengaja melakukan pembiaran atas kerusakan yang ringan, yang dapat dianggarkan dari anngaran perawatan ringan, dengan tidak adanya perawatan ringan tadi, maka lama kelamaan, di biarkan maka menjadi kerusakan yang parah dan termasuk katagori kerusakan berat. Menurut pantauan wartawan Koran ini Di duga keras dalam kurun satu tahun oknum kepsek tadi tidak melaksanakan perawatan ringan, bahkan terkesan sengaja di lakukan pembiaran pembiaran, agar mendapatkan perehaban dari pemerintah. Yang jadi pertanyaan besar kemana dana perawatan ringan yang dianggarkan oleh angggaran BOS dalam 1 Tahun?.

Kalau hal-hal yang Nampak saja biasa di permainkan bagai-

mana dengan Pos-pos yang lain yang di anggarkan dari dana BOS,ada dugaan oknum tersebut menyalahgunakan anggran tersebut untuk meraup keuntungan dalam setiap pencairan dana BOS. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara, untuk segera mencopot oknum kepsek SD 1 Mekar Jaya, karena sudah tidak lagi layak dan cakap untuk menjadi kepala sekolah, sesuai dengan intruksi Bapak Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, untuk melakukan suatu perubahan lampung Utara yang lebih baik lagi.

Dugaan penyimpangan anggaran BOS, BSM, pelaksanaan Program DAK akan kita kupas secara tuntas dan gamblang di edisi-edisi Mendatang. (wan)

Pariwara

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Gubernur Tetapkan UMP 2017 Rp. 1.388.000 Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur sebesar Rp. 1.388.000. Sementara Upah Minimum kabupaten/ kota (UMK) akan dirumuskan bersama dengan buruh, pengusaha dan pemerintah pada tanggal 21 November mendatang.

“Demo ini merupakan bentuk aspirasi dari buruh. Akan tetapi, jika mengacu kepada Pergub No 68 tahun 2015 pasal 3 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim yang menjelaskan bahwa setelah ditetapkan UMK maka secara otomatis UMP ini akan gugur,” ujarnya dihadapan ribuan buruh saat melakukan demonstrasi dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (1/11).

Ia menjelaskan, di dalam Pergub No 68 tahun 2015 pasal 3 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim ayat 1 dijelaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMK dilarang atau menurunkan upah.

Sementara, pada ayat 2 dijelaskan jika perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMK. Pakde Karwo sapaannya menjelaskan, bahwa penetapan UMP yang telah ditandatangani ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana UMP ditetapkan berdasarkan UMK terendah di provinsi itu ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi

Pakde Karwo berdialog dengan buruh terkait tuntutan buruh untuk menghapus UMP Th 2017

sebesar 8,25 persen. UMP yang ditetapkan hari ini berdasarkan UMK terendah di Jawa Timur yakni daerah Kab. Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.

Dihadapan, demonstran buruh dan pekerja ini tersebut Pakde Karwo memastikan bahwa pada pukul 09.30 wib, Pemprov Jatim telah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.

Isi surat tersebut yakni menjelaskan, bahwa upah yang paling rendah di kabupaten/ kota di provinsi sebagai dasar UMP. Maka, di Jatim terdapat angka yakni Rp. 1.388.000,-.

Sementara perumusan UMK akan dilakukan pada tanggal 21 November mendatang.

Pakde Karwo menyambut gembira, demo yang digelar buruh secara tertib dan terkoordinir. Jika suasana yang sejuk dan tertib seperti ini, Pakde Karwo yakin investor akan banyak masuk ke Jatim. Akan

tetapi, sebaliknya jika demonstrasi rusuh dan anarki bisa dipastikan investasi akan menjauh serta lapangan pekerjaan akan sulit dicari.

“Cara yang sejuk dan damai ini, akan menarik investor. Oleh karenanya, siapapun investor yang akan berinvestasi harus memikirkan upah buruh agar suasananya aman dan nyaman,” harapnya.

Ketua UMUM SPSI Jatim Achmad Fauzi mengatakan, bahwa tujuan SPSI menggelar demonstrasi adalah untuk memperjuangkan dibatalkannya UMP. Dasar penetapan UMP, menurut buruh sangat ironi dan menyedihkan.

“Bahkan, UMP DKI Jakarta dan daerah besar lainnya menurut kami sudah sangat layak.

Tidak bisa daerah seperti Surabaya UMP nya disamakan dengan Pacitan dan daerah lainnya. Maka, atas dasar itulah kami menolak UMP tersebut,” ungkapnya. (*)

Realisasi PBB di Kabupaten Musi Rawas Capai 92 Persen Musirawas, SMN - Realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Musi Rawas (Mura) sudah mencapai 92 persen atau berkisar Rp 2,6 Miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mura Syarizal Ali menyatakan masih ada dua kecamatan yang realisasinya belum maksimal.

Keduanya, yakni Kecamatan Selangit dan TPK yang baru tercapai sekitar Rp 35-40 juta saja.

“Kalau dari hitungan sementara, jelang akhir tahun nanti realisasi PBB sudah cukup aman.

Karena, untuk sampai sekarang sudah terpenuhi 92 Persen.

Walaupun memang ada sejumlah daerah yang belum tuntas dan sedikit bermasalah,” katanya, Rabu (2/11/2016).

Menurut Rizal, semua langkah kebijakan telah diterapkan untuk merealisasikan capaian PAD sesuai dengan target.

“Jika ditanya secara rincian, dari Rp 2,6 Miliar. dipastikan ada dua kecamatan tertinggi capaiannya. Mulai dari Kecamatan Tugumulyo sebesar Rp 700 juta,

PLT Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Syahrizal Ali Saat dibincangi

kecamatan Megang Sakti Rp 600 juta,” rincinya.

Selain itu, langkah lain untuk menggali potensi PAD dari berbagai sektor di Kabupaten Mura, Rizal menyatakan haruslah beriringan dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah pun terus berupaya maksimal terhadap semua sumber PAD yang ada.

“Jika untuk potensi serapan memang kami sadari di tahun 2016 masih banyak kekurangan.

Untuk tahun depan, sesuai hasil rapat bersama Pemprov, DPAKD terpecah terbagi dua badan.

Yang jelas, kita pun sesuai arah langsung Bupati untuk terus berupaya fokus pada peningkatan PAD. Sebagai prioritas utama agar tidak selalu ketergantungan dengan adanya dana pusat,” katanya.(trb)

Palangkaraya, SMN - Anggota tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR Daeng Muhammad menyoroti permasalahan imigrasi, terutama terkait pengawasan orang asing saat Rapat Kerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

9

Dorong Inovasi, Denpasar Gerakkan Pertumbuhan Kantong Ekonomi Kreatif Denpasar, SMN - Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong tumbuhnya kantong-kantong kreatif dan memberdayakan fasilitas-fasilitas milik pemerintah guna mewujudkan sinergi kreatif yang nantinya akan melahirkan inovasiinovasi terbaru.

Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan geliat kreativitas anak muda di Kota Denpasar yang berakar pada seni tradisi, seni modern, maupun perpaduan dari keduanya, semakin bergairah sekarang ini.

Namun sejauh ini sinergi antar cabang-cabang kreativitas belum terjalin dengan baik, masingmasing melaju dengan jalurnya sendiri-sendiri.

“Kami ingin fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Kota Denpasar semacam ruang putar diberdayakan sebagai pusat-pusat kegiatan kreatif bagi anak-anak muda,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (3/11/2016).

Dia menambahkan pihaknya tengah mempersiapkan sebuah badan khusus bernama Badan Kreatif Denpasar yang dirancang sebagai hub yang mempertemukan seluruh bidang kreatif yang ada agar dapat saling bersinergi dan saling menopang.

“Sedangkan aktivitas perfilman

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (berdiri)

yang semakin marak di Kota Denpasar, kami mengapresiasi mereka dan mendorong terus untuk berkarya serta terus berkreativitas, karena itu dapat menjadi bekal kedepannya,” paparnya.

Agung Bawantara, Direktur Denpasar Film Festival, menuturkan kegiatan pelatihan produksi film yang merupakan rangkaian dari penyelenggaraan Denpasar

Film Festival terdiri dari beberapa tahap.

Tahapan itu yakni penelusuran minat dan bakat, pembinaan dan pelatihan, pendampingan produksi, pemberian dana stimulan untuk merangsang keberlanjutan kreativitas, fasilitasi karya-karya untuk diikutkan pada festival-festival film nasional atau internasional.

Selain itu menjadikan karya sineas pelajar sebagai duta Kota Denpasar dalam menyampaikan pesan kreativitas, kebersihan, dan kebudayaan.

“Karya-karya yang lahir dari pelatihan tahun ini diantaranya adalah Sungai Siapa, Ratu Niang, Save The Freshwater, Subak Pakel, Tirta Dewata, dan Yeh Beji,” terangnya.(bns)

Muncul Posko Relawan AWK di Denpasar, Mereka Mulai Kumpulkan KTP Dukungan Gusti Ngurah Arya Wedakarna

Denpasar, SMN - Pilgub Bali 2018 memang masih akan berlangsung dua tahun lagi.

Namun, geliat politik menuju hajatan rakyat Pulau Dewata lima tahunan tersebut semakin bergerak kencang.

Terbaru, anggota DPD RI Dapil Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (AWK) mulai meramaikan bursa Pilgub 2018.

Satu di antaranya ialah munculnya posko relawan yang menamakan Relawan AWK (Arya Wedakarna) untuk Bali 1 di seputaran Jalan Hangtuah, Sanur, tepatnya di dekat bundaran Renon.

Seorang relawan yang menga-

ku bernama Wayan Darmaputra mengungkapkan bahwa posko sudah berdiri sejak Senin (31/10/ 2016) lalu.

Bahkan, menurutnya, posko relawan ini diinisiasi oleh AWK sendiri.

Hal ini terlihat, menurutnya, saat pembukaan posko yang dilakukan oleh Wedakarna sendiri.

“Posko ini sudah berdiri beberapa hari yang lalu, tepatnya pas Senin dibuka oleh Gusti Wedakarna. Gusti Wedarkarna sudah tahu, ini kan bapak yang buat,” ujarnya ketika ditemui di posko relawan, Selasa (1/11/2016).

Ketika ditanya apakah sudah ada masyarakat yang menyetorkan KTP-nya untuk mendukung AWK di Pilgub 2018, ia menjawab, belum ada.

Dia berdalih, masih menunggu aturan KPU terkait Pilgub 2018.

Jika sudah ada regulasi resmi, pihaknya baru berani untuk berja-

lan mengumpulkan KTP. “Sampai saat ini belum ada, karena kami juga masih menunggu aturan KPU dulu. Kalau sudah ada aturan ya kami bisa berjalan,” akunya.

Arya Wedakarna ketika dikonfirmasi secara terpisah mengaku gembira dan merestui berdirinya posko relawan tersebut.

Dia juga berdalih bahwa ide untuk membentuk posko relawan tersebut datang dari para Relawan 41 yang merupakan tim suksesnya di Pemilu 2014 lalu.

“Ya kalau dari tiyang kan sebatas merestui, kalau ada relawanrelawan, kebetulan relawan 41 itu kan sudah bergerak saat Pemilu 2014. Sekarang mereka, setelah dua tahun perjuangan berkumpul ada guyub-guyub lagi dan meminta restu, terus ada satu ide untuk pengumpulan KTP untuk Pilgub ya. Tiyang sih tidak mau, ini kan keinginan dari kawan-kawan itu, ya tidak mau menghalangi, silahkan

saja,” ujar Wedakarna melalui sambungan seluler.

Disinggung apakah sudah ada relawan di daerah lain yang membentuk posko serupa, Wedakarna yang juga mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini mengaku, beberapa relawan yang ada di luar Denpasar, seperti Gianyar, Badung, Tabanan, dan Jembrana sudah menghadap untuk membuat posko serupa di daerahnya.

Untuk diketahui, dalam Pemilu 2014 lalu Wedakarna lolos menuju Senayan sebagai anggota DPD RI Dapil Bali dengan perolehan suara 178.934.

“Yang pasti, yang sudah matur (menghadap) ya daerah-daerah Badung Utara, karena kemarin di Pemilu kan tiyang menang. Gianyar, Tabanan, Denpasar, mungkin juga di Jembrana yah asal kelahiran.

Prinsipnya ya ayo, kalau mereka mau seperti itu, ya apalagi kemarin masuk survei LSI,” pungkasnya. (trb)

Komisi III Soroti Pengawasan Orang Asing di Palangkaraya Manusia, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin 31 Oktober 2016.

“Jujur saja saya tertarik ketika mendapatkan penjelasan dari Kakanwil bahwa ada kelemahan di imigrasi kita berkaitan dengan pengawasan orang asing. Janganjangan ini terkait dengan adanya bebas visa di Cina. Artinya, ini menjadi evaluasi bagi kita,” ujar politisi asal F-PAN itu.

Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus punya rasa nasionalisme dan harga diri yang tinggi. Jadi, seharusnya tidak dengan mudah memberikan peluang-

peluang terjadinya permasalahan terkait imigrasi tersebut.

“Saya meminta kepada Kakanwil dalam hal ini sebagai penggerak semua komponen di Kemenkum dan HAM untuk melihat permasalahan-permasalahan tersebut secara cermat. Ini menyangkut persoalan harga diri sebagai bangsa,” katanya.

Lebih lanjut, politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan agar kebijakan dalam penegakan hukum yang diambil, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Harapannya, jangan sampai

ada permasalahan besar yang tidak terdeteksi. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III Yayat Y. Biaro. Persoalan tersebut, katanya, merupakan agenda strategis, baik di tataran isu maupun fakta.

“Harus ada laporan yang konkrit, sehingga ini menjadi tugas kita untuk mengevaluasi apakah persoalan tersebut merupakan ancaman bagi negara kita ke depan.

Jangan sampai menjadi seperti fenomena gunung es, yang tampak permasalahan di permukaan sedikit, tapi ratusan yang tidak terde-

teksi,” katanya.

Kunker Komisi III ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa (FGerindra/dapil Banten). Kemudian diikuti oleh anggota Komisi III DPR dari F-PDI Perjuangan Ichsan Soelistio (dapil Banten), Risa Mariska (dapil Jawa Barat),YayatY. Biaro (dapil Banten), dan Iwan Kurniawan (dapil Kalimantan Tengah). Anggota lainnya yang turut serta adalah Rohani Vanath (F-PKB/dapil Maluku), TB. Soenmandjaja (F-PKS/dapil Jawa Barat), dan Daeng Muhammad (FPAN/dapil Jawa Barat). (viv)

10

Olahraga

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Sultra Lirik Edi Rahmayadi Sebagai Calon Ketum PSSI SMN - Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Sulawesi Tenggara melirik Letjen TNI Edi Rahmayadi sebagai salah satu figur calon Ketua Umum PSSI. Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Sultra Sabaruddin Labamba di Kendari mengatakan PSSI membutuhkan figur yang memiliki dedikasi, loyalitas, kematangan emosional dan disiplin yang kuat.

“Silih berganti badai menerpa PSSI yang membuat organisasi olahraga terpopuler di Tanah Air tersebut lesuh. Maka dibutuhkan

sosok yang tegar dan disiplin mengambil keputusan,” ujar Sabaruddin.

Sosok tentara, lanjut dia, jangan dipersonifikasikan sebagai seorang yang keras tetapi disiplin dalam menjalankan aturan organisasi maupun pembinaan atlet.

Namun, Sultra tidak alergi dengan figur lain yang juga memiliki niat untuk membangun organisasi sepak bola Indonesia.

“Siapa pun yang memenuhi syarat berhak sosialisasikan diri dan dicalonkan. Figur pengusaha dibutuhkan dalam pengelolaan sepak bola yang membutuhkan

biaya cukup besar,” katanya.

Edi berobsesi membenahi sejumlah permasalahan mendasar, yakni tata kelola organnisasi maupun perwasitan.

Jika Edi yang menjabat sebagai Pangkostrad terpilih sebagai Ketua Umum PSSI akan menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memberdayakan alumni sarjana olahraga sebagai bagian dari pembinaan Sepak bola.

Kongres PSSI yang mendapat persetujuan dari FIFA dijadwalkan berlangsung 10 November 2016 di Jakarta.(rah)

Kantor PSSI di kawasan Senayan, Jakarta.

Alasan Pelatih Timnas Indonesia Tidak Turunkan Irfan Bachdim dan Andik Vermansah

Irfan Bachdim merayakan gol kedua Indonesia melawan Malaysia bersama Boaz Solossa dan Andik Vermansah di Stadion Manahan, Selasa (7/ 9/2016) lalu.

Yangon, SMN - Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol saat melawan Myanmar dalam laga uji coba di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat (4/11/2016).

Dalam pertandingan kemarin sore, tidak terlihat nama Irfan Bachdim dan Andik Vermansah yang diturunkan sejak awal.

Ini menjadi pertama kalinya bagi Irfan dan Andik tidak dimainkan dalam tiga kali uji coba timnas.

Sebelumnya saat melawan Malaysia dan Vietnam, Andik dan Irfan selalu tampil, bahkan menjadi pilihan utama Pelatih Timnas Indonesia, Alfred Riedl.

Asisten Pelatih timnas, Wolfgang Pikal, memberikan alasannya

mengapa Irfan dan Andik tidak bermain satu menit pun saat melawan Myanmar.

“Kami kemarin tidak mau ambil resiko tidak memainkan Andik dan Irfan,” kata Pikal, Sabtu (5/11/ 2016).

Ya, sebelum pertandingan melawan Myanmar, Irfan sedang mengalami cedera hamstring pada pahanya.

Cedera itu didapatkan Irfan saat membela klubnya asal Jepan, Consadole Sapporo.

Eks Persema Malang itu pun akhirnya memutuskan untuk memulihkan cederanya di Jepang dan bergabung ke skuad Garuda ketika di Myanmar.

Berbeda dengan Andik yang tidak mengalami cedera tapi baru bergabung dengan timnas ketika di Myanmar.

Andik baru bergabung dikarenakan saat itu eks Persebaya Surabaya tersebut sedang fokus membela timnya Selangor FA dalam final Piala Malaysia beberapa waktu lalu.

Selanjutnya Indonesia akan bermain melawan Vietnam di Stadion Myy Dinh, Hanoi, pada Selasa (8/11/2016).

Pikal tidak menyebutkan apakah Andik dan Irfan akan bermain apa tidak.

“Sekarang mereka berdua sudah fit dan Insya Allah bermain,” kata Pikal. (trb)

Jonatan Ingin Perbaiki Rekor Pertemuan dengan Shi Yuqi Jakarta, SMN - Atlet bulutangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christe mengaku telah berusaha maksimal dan ingin memperbaiki catatan pertemuan dengan pemain Tiongkok Shi Yuqi setelah dua kali kalah di Prancis dan Jerman.

“Saya mengakui kalah dari dia.

Saya sudah berusaha maksimal dan belajar dari pengalaman sebalum bertanding di Jerman. Saya akan terus belajar dan bermain lebih baik dalam setiap turnamen berikutnya,” kata Jonatan, Sabtu (5/11).

Dalam pertandingan putaran perempat final turnamen bulutangkis Bitburger Terbuka 2016 di Jerman yang berlangsung Jumat (4/11) waktu setempat, Jonatan kalah dari Yuqi 21-16, 14-21, 14-21 dalam pertarungan 58 menit.

Atlet Merah-Putih yang menempati peringkat ke-21 dunia itu merebut game pertama setelah

menyamakan kedudukan 9-9. Poin Jonatan terus melaju 14-9, 15-10 dan 21-16 meskipun hampir terkejar 15-14, 16-15.

Jonatan gagal meraih keunggulan pada game kedua selepas skor imbang 6-6. Dia tertinggal 8-11, 1013, hingga 14-21. Demikian pula pada game ketiga, Jonatan gagal menekuk pemain yang menempati peringkat 16 dunia itu walau sempat unggul 5-3.

“Langkah saya terhambat karena ada masalah pada kaki saya.

Tapi, dia memang bermain lebih baik dalam pertandingan kemarin,” ujar Jonatan tentang permainannya pada game kedua dan ketiga.

Kekalahan itu menjadi kekalahan kedua Jonatan dari Yuqi setelah pertandingan perempat final dalam turnamen Prancis Terbuka 2016. Di Paris, Prancis, Jonatan kalah juga dalam tiga game dari Yuqi 21-12, 19-21, 16-21.

Meskipun dua kali menelan kekalahan, rekor pertemuan Jonatan dengan Yuqi masih imbang 22. Jonatan tercatat menang atas Yuqi pada turnamen Malaysia Masters 2016 dan Piala Suhandinata 2013.

“Menurut jadwal, turnamen berikutnya yang saya ikuti adalah Hong Kong Terbuka dan Macau Terbuka. Tapi, saya dan tim pelatih akan melihat kondisi terakhir saya sebelum berangkat,” kata Jonatan tentang turnamen yang akan diikutinya.

Indonesia masih punya satu wakil yang melaju ke putaran semifinal turnamen Bitburger Terbuka 2016 yaitu ganda putri Tiara Rosalia Nuraidah/Rizki Amelia Pradipta.

Tiara/Rizki melangkah ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Swedia Clara Nistad/Emma Wenberg 21-15, 21-14.(bst) Jonatan Christie

Media Asing Antusias Indonesia Siapkan Sirkuit MotoGP

Gambar masterplan Sirkuit Jakabaring garapan desainer Jerman Hermann Tilke yang rencananya bakal digunakan untuk gelaran MotoGP 2018 di Palembang, Sumatera Selatan.

SMN - Sepak terjang Indonesia sebagai negara dengan tingkat popularitas MotoGP yang tinggi sudah akui dunia internasional.

Tak pelak, ketika wacana penyelenggaraan balap motor kelas tertinggi di Tanah Air menghangat, media asing langsung ramai mengabarkannya.

Seperti diketahui, dalam dua pekan terakhir, wacana penyelenggaraan MotoGP di Indonesia kembali merebak. Penyebabnya, perwakilan Indonesia sudah menemui Dorna Sports untuk menyampaikan master plan sirkuit yang bakal digunakan.

Lokasi balapan yang semula direncanakan di Sentul, Jawa Barat, dipindah ke Palembang, Sumatera Selatan. Untuk itu, perwakilan daerah yang dalam hal

ini Gubernur Sumsel Alex Noerdin, menemui Carmelo Ezpeleta di Sirkuit Internasional Sepang, yang tengah menyelenggarakan Grand Prix MotoGP Malaysia pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Noerdin yang didampingi perwakilan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan wakil Hermann Tilke selaku desainer calon sirkuit Indonesia, Ulrich Merres, bertemu Dorna untuk membahas proyek sirkuit MotoGP di Sumatera nanti.

Singkat kata, perwakilan Indonesia memberi tahu gambaran sirkuit baru nanti kepada sang promotor.

“Kedatangan MotoGP di Indonesia dalam waktu dekat, yang kemungkinan pada 2018, sudah naik satu tahap. Dan bukan di sana saja. Ada banyak rencana membawa kejuaraan dunia ke China, tapi

tidak ada langkah nyata. Tidak ada sirkuit (di China) sampai sekarang,” tulis media yang berbasis di Madrid, Spanyol.

Sirkuit Jakabaring, begitulah rencana namanya, akan punya panjang 4.310 meter. Ada sembilan tikungan ke kiri dan lima ke kanan, di mana juga punya trek lurus yang berakhir dengan tikungan hairpin, mirip Sirkuit Sepang.

Rencananya, konstruksi akan mulai digarap tahun depan. Sirkuit yang bakal mengobati kerinduan menyaksikan Grand Prix Indonesia lagi sejak terakhir 1997, ditaksir memakan biaya sekitar 32 juta dolar atau setara dengan Rp 420 miliar.

Alex Noerdin menegaskan, biaya nantinya akan murni dari investasi pihak swasta.(sdo)

Rona-rona

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Tidak Ada Kompromi

Helat Rapat Internal

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

perairan Laut China Selatan.

Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Minggu, ditengah-tangah menghangatnya hubungan kedua negara dan

mendorong perjanjian baru untuk perdagangan bilateral antara kedua negara yang diharapkan selesai tahun depan.

Hubungan antara Indonesia dan Australia mencapai posisi

terendah bersejarah di bawah mantan Perdana Menteri Tony Abbott, yang digulingkan Turnbull dalam kudeta parlemen pada September tahun lalu.

Australia sebelumnya telah

menuai kritik dari China karena melakukan penerbangan pengintaian di atas pulau yang disengketakan Laut Cina Selatan dan mendukung kebebasan keberadaan latihan navigasi AS. (ian/sdo)

dikeluarkan oleh Dinsos tidak lamban melainkan sesuai dengan prosedur.

Ia mencontohkan seperti terjadi bencana banjir di Kelurahan Megang Sakti lima hari lalu pihaknya harus melakukan pendataan terlebih dahulu, baru kemudian data tersebut di serahkan kepada bulog.

“Jadi jeda dari kejadian paling telat sehari, karena kita tidak bisa begitu kejadian bantuan langsung turun. Ada administrasi yang harus terpenuhi. Jadi Itu tadi kendala kita

saat ini hanya masalah administrasi saja,” ucapnya.

Termasuk juga ungkap Evan, bila saat penyaluran beras di lapangan dan ditemukan beras kutuan dan tidak layak konsumsi.

Masyarakat boleh mengembalikannya ke bulog langsung.

Bahkan bila mencapai 1 Ton lebih. Bulog siap melakukan jemput bola dengan mengambil kembali beras tersebut.

“Bila ditemukan hal semacam itu tinggal koordinasi melalui desa atau kelurahannya masing-masing untuk proses pengembaliannya ke bulog,” pungkasya.(trb)

nyak berada di Kecamatan Cikande dengan 8.947 jiwa. Angka itu terdiri atas laki-laki 4.685 dan perempuan 4.262 jiwa di 114 TPS dari 13 desa.

“Yang belum punya e-KTP itu tersebar di 29 kecamatan dan yang terbanyak di itu Kecamatan Cikande sehingga ini menjadi perhatian kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Administrasi Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten Serang, Witarsono mengaku jika pihaknya akan berupaya menuntaskan persoalan tersebut. Disdukcapil akan berupaya mengeluarkan surat keterangan kependudukan.

“Kami sekarang memang sedang mengejarnya dan akan terus berupaya. KPU mitra kerja sehingga kami siap membantu,” katanya.

Sedangkan di Kota Serang, sebanyak 14.292 warga, terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya Pilgub yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 mendatang.

Hal ini disebabkan, berdasarkan hasil proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) selam satu bulan, ribuan

warga tersebut belum memiliki e-KTP. Ketua Bidang Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Kota Serang, Ajat Munajat mengatakan, ribuan warga yang belum memiliki e-KTP tersebut akan menjadi masalah dan rawan terjadi konflik. Karena sebetulnya mereka sudah memenuhi untuk menggunakan hak suaranya, hanya karena persoalan administratif saja yakni belum memiliki e-KTP sehingga mereka tidak bisa memilih.

“Ini rawan konflik jika tidak diselesaikan. Karena dari 14.292 jiwa itu, ada pemilih baru, dan banyak juga yang sebelumnya pada pemilihan legislatif itu masuk data pemilih tetap (DPT). Ketika pada pilgub mereka tidak bisa menggunakan hak suaranya, tentunya mereka akan menuntut,” ujar Ajat.

Untuk itu kata Ajat, Panwaslu akan mendorong KPU dan Disdukcapil untuk menangani pemilih non e-KTP ini, sebelum penetapan DPT pada 5 Desember nanti. Salah satu langkahnya, KPU atau Disdukcapil melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena dalam peraturan sekarang pemilih harus memiliki e-KTP.(bst)

Stok Logistik Beras Sambungan dari hal. 12 nan bencana kabupaten Mura pada tahun 2016 sekitar 100 ton, yang sudah ter pakai pada Januari dan Maret lalu karena bencana banjir sekitar 29 Ton. Sisanya saat ini kurang lebih ada 71 Ton lagi dan dipastikan aman sampai akhir tahun ,”ungkapnya.

Termasuk juga yang sudah di salurkan selama sepekan ini untuk korban banjir, puting beliung dan tanah longsor sebanyak 2 Ton. “2 Ton yang kita keluar-kan untuk korban banjir di Kelurahan Megang Sakti 1, Megang Sakti 5,

dan juga korban angin puting beliung di desa Temuan Simpang Gegas, serta longsor di wilayah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK),” terangnya.

Hanya saja kata Evan, sebanyak 71 Ton beras yang tersisa tersebut tidak disimpan di gudang penyimpanan milik Dinsos kabupaten Mura melainkan di simpan gudang Bulog.

Ketika disinggung masalah penyaluran Bantuan Dinsos yang terkesan agak Lamban, Evan menegaskan bila bantuan yang

Tetapkan DPS Pilgub Sambungan dari hal. 12 rang dengan jumlah DPS 1.127.025 pemilih, dan Kabupaten Serang sebanyak 1.116.562 pemilih.

“Daftar pemilih sementara ini masih bisa bertambah kalau ada pemilih baru yang belum terdaftar,” kata Ketua Pokja Pemutakhiran Daftar Pemilih, KPU Banten, Didih M Sudi, Kamis (3/11).

Didih mengungkapkan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota. Sasarannya untuk mengetahui, apakah masih ada warga yang belum terdaftar sebagai DPS. “Kita tunggu sampai tanggal 19 November 2016. Tapi kalau untuk penentuan DPS menjadi DPT pada tanggal 7 atau 8 Desember 2016, kita rapat pleno DPT tingkat Provinsi Banten,” jelasnya.

Sementara itu, untuk Kabupaten Serang sebanyak 95.859 pemilih dari 1.116.562 pemilih yang masuk ke dalam DPS terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Banten 2017 mendatang karena belum memiliki

e-KTP sebagai salah satu syarat mutlak menjadi pemilih.

Berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Serang DPS berjumlah 1.116.562 jiwa tersebut terdiri lakilaki sebanyak 565.409 dan perempuan 551.153 jiwa.

Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhamad Nasehudin mengatakan, bahwa dari penetapan jumlah DPS telah mendapati pemilih sementara yang belum semua memenuhi syarat sebagai pemilih. Sedangkan salah satu syarat menjadi pemilih itu sudah jelas di dalam PKPU terbaru itu harus memiliki e-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat.

“Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 13, KPU sudah secara bertahap melakukan rekapitulasi DPS mulai dari tingkat PPS hingga KPU. Tapi ternyata dari pemilih yang dirilis di DPS ada 95.859 calon pemilih yang belum memenuhi syarat tersebut,” kata Nasehudin.

Ada pun keberadaan calon pemilih yang belum memenuhi syarat itu kata dia yaitu tersebar di 29 kecamatan dengan jiwa terba-

Gus Ipul : Korban PHK Harus Optimis Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Wagub Jatim menandatangani semboyan pelatihan wirausaha

Surabaya, SMN – Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus merubah pola pikirnya, bahwa kegagalan awal kesuksesan. Maka dari itu harus optimis bisa menciptakan lapangan kerja baru melalui Wirausaha. Siapa tahu karena kehilangan pekerjaan tapi akan menemukan yang lebih baik.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul ketika membuka Pelatihan Wirausaha bagi korban PHK, di Hotel G-Suites Jl Raya Gubeng no 43 Surabaya, Rabu (2/11) Menurutnya, mengelola apapun pada dasarnya adalah kepercayaan. Maka usahakan merebut kepercayaan/ manajement trust.

Karena orang kalau sudah mendapat kepercayaan akan mudah berwirausaha, pasti banyak yang akan membantu. Tapi jangan lupa untuk mempertanggungjawabkan

kepercayaan yang sudah diberikan. Jika usaha sudah dikelola dengan baik dan mendapat kepercayaan, selanjutnya harus cerdas melihat peluang dan situasi dengan cara menjalin komunikasi.

“Kerja sama yang saling menguntungkan dan sinergi sangat penting dikembangkan dalam dunia usaha,” katanya.

Dalam berwirausaha harus kerja keras, sungguh-sungguh dan fokus, serta totalitas terhadap suatu pilihan. Karena kalau sudah menjadi pilihan tentunya akan bekerja dengan hati. Selain itu, harus disiplin mengembalikan pinjaman modal usaha/ angsuran.

Gunakan kaidah-kaidah bisnis, karena pada dasarnya tidak ada yang gratis. Yang tidak kalah pentingnya adalah, produknya harus mempunyai daya saing/ keunggulan kompetitis bukan

keunggulan komparatif. Sebab pertarugan makin ketat di era MEA. Pelatihan Wirausaha dengan Tema “Sukses Berawal dari Sekarang” ini merupakan Program Pemberdayaan Korban PHK yang diselenggarakan PT Jasa Raharja Cabang Jatim kerja sama dengan

YDSF Surabaya sebagai lembaga sosial berstatus Lembaga Amil Zakat Nasional.

Tujuannya, melatih wirausaha dan motivasi dalam membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan program berkelanjutan, memberdayakan korban PHK dalam usaha meningkatkan kualitas usaha, meningkatkan skill dan keterampilan usaha kelompok, dan mendorong kreatifitas anggota kelompok untuk inovatif dalam pengembangan usaha.

Materi yang disampaikan antara lain, motivasi dan membangun mindset agar lebih bersemangat menjalani hidup, Strategi membuka usaha baru dan penanganannnya, testimoni korban PHK setelah sukses membuka usaha, pelatihan pembuatan kuliner yang meliputi tata boga, dan keterampilan elektro, serta sinergy building dan games.

Pelatihan Wirausaha yang dilaksanakan tgl 2 – 5 Nopember ini diikuti 40 orang peserta, yang terdiri dari korban PHK yang tersebar di beberapa lokasi di Surabaya dan sekitarnya, orang tua single parent korban kecelakaan, dan pemberdayaan komunitas

Wakil Gubernur Jatim saat foto bersama peserta pelatihan wirausaha

pembahasan hal tersebut, di hadiri wakil ketua komisi B Sunarto dan segenap anggota komisi B bersama sejumlah satker pemerintah kabupaten Ponorogo terkait, di ruang Dewan pada hari kamis 03/11 kemarin.

Wakil ketua komisi B DPRD Kabupaten Ponorogo Sunarto membeberkan, pihaknya saat ini tengah mencari jalan tengah agar permasalahan keruwetan relokasi pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya ditrotoar dan bahu jalan segera terselesaikan.

Menurutnya,ada sejumah hal penting yang mencuat saat rapat internal di ruang Komisi B, Salah satunya pemkab bakal mengkaji ulang kebijakan relokasi tersebut, dan yang lebih penting ialah batas waktu tanggal relokasi yang sudah

dijadwalkan pihak pemkab akhirnya dibatalkan sehingga pedagang bisa berjualan seperti biasa sampai ada kesepakatan kembali antara pemkab dengan para pedagang kaki lima”Semua aspirasi pedagang kaki lima sudah kami tampung dan kami pastikan tersampaikan, mereka masih bisa berjualan seperti biasa hingga ada kesepakatan baru” jelas Sunarto. Wacana relokasi bertujuan baik untuk penataan Ponorogo ke depannya, terlebih jumlah PKL Ponorogo diakuinya sudah cukup banyak, sehingga dampaknya muncul kesemerawutan, namun sebaliknya, usulan pedagang terkait kekhawatiran menurunnya pendapatan paska relokasi juga penting untuk dipertimbangkan.

Sunarto juga menambahkan,

11

pihaknya mendukung langkah relokasi yang akan dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Namun, tidak harus disentralkan di jalan baru dan mengusulkan relokasi dibagi dalam beberapa lokasi, tujuannya agar pedagang tidak hijrah kelewat jauh. Selain itu, pembeli yang sudah terbiasa juga tidak kesulitan menemukan pedagang yang diinginkan.

Lebih lanjut, pihaknya juga sudah mulai mewacanakan raperda PKL. Dia mengaku sudah intens berkoordinasi dengan pemkab terkait itu,”Bukan hanya mengatur keberadaan PKL. Namun, juga menyiapkan solusi masalah yang menyertainya. Selain itu, kami ogah dinilai tebang pilih. Kedepan Perda juga bakal mengatur pertokoan menggunakan trotoar.” Pungkas Sunarto. (wied/DPRD/Adv)

Tak Tercover BPJS

DPRD dan Pemprov Jatim Buat Program Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im

Surabaya, SMN – Pemerintah Provinsi bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) akan membuatprogramuntukmembantu masyarakat miskin, dan kini sudah ada Perdanya yaitu program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dialokasikan dalam RAPBD 2017 sebesar Rp 30 miliar. Diprogram Upaya kesehatan masyarakat ini dilakukan karena banyak masyarakat miskin (maskin) yang tidak diback-up oleh Badan Pelayanan Jaminan sosial (BPJS).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im di DPRD Jatim, Selasa (1/11) menegaskan jika tidak semua masyarakat miskin diback-up oleh BPJS akibat minimnya APBN. Untuk itu, Jatim memiliki gagasan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada maskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar. Dan itu sudah disetujui oleh Bapem perda, namun nomenklaturnya kini masih dicarikan.

“Tapi yang pasti alokasi anggaran tersebut tidak masalah. Hal itu bermula pada tahun 2014 dimana Pemprov Jatim menggagas Perda tentang SKM dengan anggaran Rp 50 miliar. Seiring dengan perjalanan waktu akhirnya pada 2015 dibentuk Perda UKM dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar.

Dan saat ini akan dihidupkan lagi, akan tetapi anggarannya hanya sekitar Rp 30 miliar,” tegas suli politisi asal PAN. Ditambahkannya, khusus program ini nantinya banyak dititik beratkan kepada mereka yang berkategori T4 (Tempat

Tinggal Tidak Tetap) atau mereka yang tinggal di panti asuhan.

Karena mereka jelas tidak memiliki NIK atau Kartu Keluarga (KK) jika ingin mendaftarkan ke BPJS. “Mereka-mereka inilah lebih dulu yang akan mendapatkan perhatian,” tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benyamin Kristanto mengaku saat ini dalam mengurus UKM sangat sulit karena melalui birokrasi yang amat rumit. Untuk itu, Komisi E bersama-sama dengan Pemprov Jatim mengupayakan akan proses birokrasi yang dilalui cukup singkat, dan saat ini masih dalam pembahasan.

“Yang pasti kami akan menyingkat sistem birokrasi Artinya tidak lagi lewat Dinsos kab/kota, tapi cukup RT/RW dan rekomendasi dengan dewan selanjutnya diserahkan ke Dinkes. Setelah proses administrasi dan menentukan dimana mereka dirawat di RS pemerintah, baru kemudian Dinkes yang akan membayar berobat mereka,” papar dr Benyamin Politisi asal Fraksi Gerindra Jatim.(kom)

Inilah Tujuh Komisioner Baru KPID Jatim 2016-2019 Surabaya, SMN - Proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur telah memasuki tahap akhir yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) secara terbuka oleh Komisi A DPRD Jatim. Dari 18 calon yang mengikuti fit and proper test akhirnya terpilih tujuh nama yang akan menjadi komisioner KPID Jatim periode 2016-2019.

Ketujuh nama tersebut, yakni Afif Marullah, Amalia Rosyadi Putri, Bashlul Hazami, Nur Elya Anggraini, Gandi Wicaksono, Eko Rinda Prasetiyadi, dan Immanuel Yosua Tjiptosoewarno. Para komisioner terpilih tersebut ditetapkan oleh Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar melalui pengumuman Nomor 160/9284/060/2016 yang diumumkan sejak pada 31 Oktober 2016 lalu.

Usai ditetapkan seabagai komisioner, ketujuh nama akan

dalam meningkatkan taraf hidup.

Tempat praktek di Lakukan di tiga lokasi, yaitu Bogasari Baking Center Jl. Kedungdoro Surabaya, PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) Jl. MulyosariITS Surabaya, dan Hall Hotel Evora Jl. Jojoran Surabaya.

Program yang dilaksanakan antara lain berupa Pelatihan Pelatihan Kuliner, dipandu oleh tim ahli dari PTBogasari Jl Tegalsari Surabaya. Menu masakan meliputi masakan tradisional, jajanan kaki lima, kue, roti dll. Pelatihan Kuliner yang diikuti 25 orang peserta akan

Proses seleksi calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur memasuki tahap akhir

diserahkan pada Gubernur Jatim, Soekarwo untuk dilantik secara resmi dalam mengawal KPID Jatim tiga tahun ke depan.

Pelantikan diperkirakan segera dilaksanakan dalam waktu dekat jelang penghujung tahun 2016.

Seperti diketahui, komisioner terpilih sebelumnya telah mengikuti serangkaian tes dan ujian dalam beberapa tahap.

Tahap pertama yakni seleksi administrasi dari 79 peserta yang akhirnya berhak mengikuti tes tulis. Dari hasil tes tulis yang lolos sebanyak 40 calon yang lolos dan berhak mengikuti tes

mendapatkan modul dan sertifikat sebagai bentuk kompetensi.

Pelatihan elektronika, Pelatihan servis motor listrik (dinamo kipas, ac, pompa air) dan pengenalan cara kerja kelistrikan. Maintenence pendingin ruangan (AC).

Meliputi pembongkaran dan pencucian AC, yang dipandu teknisi ahli. 15 orang peserta yang mengikuti pelatihan bidang Elektrorika ini mendapatkan modul, praktek di lab dan perlengkapan listrik di PENS Surabaya.

Pelatihan Kewirausahaan, kegiatannya memotivasi peserta

psikologi di Lembaga Psikologi TNI Angkatan Laut, 30 Agustus 2016.

Selanjutnya dari 40 peserta tes psikologi tersisa 24 orang yang lolos dan berhak masuk tahap debat publik yang dilaksanakan 20-21 September 2016.

Hingga tersisa 21 calon komisioner yang lolos debat publik yang berhak melaju ke tahap akhir, yakni fit and proper test dengan Komisi A DPRD Jatim.

Namun hanya 18 nama yang ikut dalam fit and proper tes di DPRD Jatimpada tanggal 13-15 Oktober 2016. (kom)

agar memiliki minat kemauan dan kemampuan menjadi wirausahawan, termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah, serta memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha dan menjalankan usaha secara profesional, selanjutnya mampu merancang rencana wirausaha ke depan dimulai dari sekarang. Kelompok yang akan diikuti 40 orang peserta ini akan dipandu tim ahli kewirausahaan dan beberapa praktisi usahawan yang sukses di bidangnya. (*)

CMYK

12

Advertorial

Kab Mojokerto, SMN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, meminta 39 orang kades (4 orang hasil pilkades antarwaktu dan 35 orang dari pilkades serentak) agar meningkatkan kapasitas kerja dan cakap dalam pengelolaan tatanan pemerintahan desa, yang Ia amanatkan dalam acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Mojokerto, di Pendopo Graha Majatama, Rabu (2/11) kemarin.

“Saya minta kepada 39 orang kades (kepala desa) yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini, untuk terus memacu diri baik dan cakap dalam memimpin serta mengelola tatatan pemerintahan di desa masing-masing. Desa adalah ujung tombak pembangunan, saya harap kades yang terpilih mempunyai kapabilitas dalam menjalani kewajiban sampai enam tahun ke depan,” jelas bupati.

Selain hal-hal di atas, secara jelas bupati juga memiliki ekspektasi agar kades memiliki pengetahuan lebih dan mampu menjalankan administrasi kedinasan secara baik. “Kades yang terpilih

Edisi 260 / VIII / 7 - 13 November 2016

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Kabupaten Mojokerto

Kades Diminta Cakap Kelola Pemerintahan Desa nakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program. Semua harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Tidak lupa juga dengan prinsip dasar pember-

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa saat melantik dan mengambil sumpah Kepala Desa Kabupaten Mojokerto di Pendopo Graha Majatama, Rabu (2/11) lalu

sudah menangkap pola pembangunan di Kabupaten Mojokerto

seperti apa, mereka sudah bisa memetakan (apa saja yang harus

dibangun di desa). Segera setelah pelantikan, kades harus melaksa-

Stok Logistik Beras untuk Bencana Kabupaten Musi Rawas Aman Musirawas, SMN - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura) memastikan stok logistik beras untuk penanggulangan bencana di kabupaten Mura di pastikan aman.

Bahkan saat ini stok beras masih tersedia sebanyak 71 Ton. Kadinsos Mura Yamin Pabli melalui Kabid Organisasi

dayaan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan partisipasi,” tambah bupati.

Orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto tersebut tidak lupa berpesan agar kades terus

Bantuan Sosial (Orbansos) Evan Saipani saat di jumpai di ruang kerjanya mengungkapkan untuk masalah stok logistik beras untuk Penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Mura di pastikan aman sampai dengan akhir tahun 2016 mendatang.

“Cadangan beras pemerintah (CBP) untuk penangaIlustrasi

Bersambung di halaman 11

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa Kabupaten Mojokerto di Pendopo Graha Majatama, Rabu (2/11) lalu

melaksanakan konsolidasi dengan semua perangkat desa, serta menjalin kemitraan dengan BPD serta semua elemen masyarakat.

Cermat memperhatikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kelola dan berdayakan potensi unggulan desa, juga ditekankan bupati sebagai modal untuk mencari sumber pendapatan mandiri desa.

Sebagai informasi, masih akan ada pelantikan 4 orang kades yang akan menyusul di tanggal 28 November mendatang. Antara lain pelantikan Desa Dilem (Kecamatan Gondang), Desa Kemasantani (Kecamatan Gondang), Desa Gunungan (Kecamatan Dawarblandong) dan Desa Puri (Kecamatan Pusri).

Hadir juga dalam acara ini Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Ketua TP-PKK serta Wakil I Ketua TP-PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa dan Yayuk Pungkasiadi, pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, Sekdakab Mojokerto, Herry Suwito, unsur Forkopimda Kabupaten Mojokerto dan SKPD. (hms/adv/kan)

KPU Banten Tetapkan DPS Pilgub 7.802.350 Pemilih

Ilustrasi

Serang, SMN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) dari delapan kota/kabupaten pada Pilkada Banten 2017 sebanyak 7.802.350 pemilih.

Jumlah itu terdiri atas Kota Cilegon 284.542 pemilih, Kota Serang 460.500 pemilih, Kota Tangerang 1.127.025 pemilih, Kota Tangerang Selatan 883.368 pemilih, Kabupaten Lebak 938.539 pemilih, Kabu-

paten Pandeglang 926.254, Kabupaten Serang 1.116.562, dan Kabupaten Tangerang 2.065.560 pemilih.

Hasil rekapitulasi tersebut tertuang dalam berita acara dengan nomor: 089/BA/XI/ 2016 tertanggal 3 November 2016. Dari delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah DPS tertinggi sebanyak 2.065.560 pemilih, kemudian disusul oleh Kota TangeBersambung di halaman 11