Suara media nasional edisi 244

CMYK

Media Online: suaramedianasional.co.id

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 244 Tahun VIII / 18 - 24 Juli 2016

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

DPR Minta Dewan Pers Percepat Sertifikasi Wartawan Meutya Hafidz

Jakarta, SMN - Komisi I DPR meminta Dewan Pers memaksimalkan percepatan sertifikasi kompetensi wartawan dan perusahaan pers, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz.

“Komisi I DPR meminta

Dewan Pers memaksimalkan percepatan sertifikasi uji kompetensi wartawan dan perusahaan pers,” kata Meutya saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi I dengan Dewan Pers, di Ruang Rapat Komisi I, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan memaksimalkan percepatan sertifikasi uji kompetensi wartawan dan perusahaan pers bertujuan agar kepemilikan sertifikasi wartawan dan perusahaan pers terdata dengan baik.

Hal itu menurut Meutya,

mampu membentuk wartawan dan perusahaan pers yang profesional dan bukan yang partisan maupun abal-abal.

“Kami juga mendesak Dewan Pers menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No-

Tangani Urbanisasi, Sidoarjo Akan Punya Rusunawa

profesional, bertanggung jawab dan independen guna memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Dia mengatakan, Komisi I meminta Dewan Pers meningkatkan penyerapan anggaran Bersambung di halaman 11

Menteri PANRB Ijinkan PNS Antar Anak Sekolah Hari Pertama

Ilustrasi Rusunawa

Sidoarjo, SMN - Urbanisasi menjadi fenomena yang tiap tahun diterjadi. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah kota di beberapa daerah pun menjadi sasaran perpindahan

Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi setuju dan mengijinkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada hari pertama masuk sekolah (18 Juli 2016) akan mengantarkan dan mendampingi putra/ putrinya ke sekolah

Bersambung di halaman 11

Pemkot Pasuruan Wacanakan Tanggung Seragam Siswa Baru

Ilustrasi

DPRD Situbondo Dukung Penjagaan Eks Lokalisasi

Pasuruan, SMN - Pemerintah Kota Pasuruan, Jawa Timur, terus menelusuri adanya informasi pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah negeri terhadap siswanya.

Untuk mengatasi itu, pemerintah setempat mewacanakan untuk membelikan seragam bagi siswa baru dengan dana dari anggaran daerah.

“Saya mempunyai pemikiran, kalau datanya bisa riil,

Situbondo, SMN – DPRD Situbondo mendukung langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Situbondo yang akan menjaga dua bekas lokalisasi di Kota Santri itu selama 24 jam pascaLebaran.

“Karena tugas Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah 27 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Prostitusi di Situbondo. kami akan usulkan insentif bagi petugas. Karena tugas mereka berat dan juga

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

Wali Kota Pasuruan Setiyono saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (15/7/2016)

mor 40 Tahun 1999 Tentang Pers secara optimal,” ujar Meutya yang pernah bertugas di sebuah tv swasta sebagai reporter.

Hal itu menurut dia agar Dewan Pers mampu mengawal kebebasan pers secara

Suasana eks lokalisasi Gunung Sampan di Desa Kotakan, Kec Kota, Kab Situbondo, Rabu (13/7) malam lalu.

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 691147, 4526358, HP 081 231 515 435

Jakarta, SMN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy

Chrisnandi setuju dan mengijinkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Bersambung di halaman 11

Bupati Lamongan Beri Dispensasi PNS AntarAnak Hari Pertama Sekolah Lamongan, SMN - Menyikapi surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah yang sebagian besar jatuh pada 18 Juli 2016 besok, dan telah disetujui Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, siap melaksanakannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, siap memberikan dispensasi bagi Bersambung di halaman 11

Bupati Lamongan Fadeli (kiri), saat memberikan penghargaan untuk siswa Lamongan yang berprestasi.

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Bupati Tulungagung Gelar Open House di Pendopo house yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati ini dimulai dengan upacara adat potong tumpeng sekitar pukul 08.00 WIB dan dihadiri Anggota Forpimda Kabupaten Tulungagung beserta Istri, Wakil Bupati Tulungagung beserta

Istri, Sekertaris Daerah beserta istri dan Kepala SKPD terkait Lingkup Pemkab Tulungagung.

Semenjak pagi sekitar pukul 07.30 WIB ribuan warga Tulungagung berjajar mengikuti arahan yang diberikan oleh petugas jaga

di acara open house tersebut.

Mereka merasa bahagia bisa mengikuti open house yang digelar guna merekatkan tali silaturahmi antara warga dengan Bupati dan Wakilnya. Selesai melakukan

silaturahmi dengan Bupati, warga yang datang di acara open house ini disuguhi berbagai berbagai hiburan mulai dari musik qosidah hingga karawitan serta hidangan kuliner khas Tulungagung.

Open House dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupat Tulungagung, Syahri Mulyo, SE, M.Si

Tulungagung, SMN - Usai melakukan Shalat Idul Fitri 1437 H/ 2016 M bersama warga Masya-

rakat Tulungagung di Halaman Pemkab Tulungagung, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,

M.Si Rabu 6 Juli 2016 menggelar Open House di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa. Open

Wabup Tulungagung turut hadir pada acara Open House di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa

Bupati Tulungagung saat menyambut para tamu di acara open house

Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc Bupati Trenggalek Telah Buktikan Janjinya

Tampilkan Seni Tari Turonggo Yakso Ke Negeri Sakura Jepang Trenggalek, SMN - Masih terngiang di telinga warga masyarakat Trenggalek ketika Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc dalam tiap kampanye beberapa waktu yang lalu menjanjikan akan membawa kesenian khas Trenggalek berupa seni tari Turonggo Yakso untuk ditampilkan di Negeri Sakura Jepang bila beliaunya diberi amanah oleh masyarakat Trenggalek untuk memimpin Kabupaten Trenggalek ini.

Ketika akhirnya Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc terpilih dan memimpin Kabupaten Trenggalek, beliau lantas membuktikan janjinya kala itu, yakni membawa seni tari Turonggo Yakso pentas di Beppu City, Oita, Jepang. Di Negeri Sakura tersebut seni tari Turonggo Yakso akan ditampilkan pada Grand Show - Indonesia Week, pada tanggal 15 juli tahun ini.

Pada kesempatan ini, menurut Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc

Bupati Emil Elestianto Dardak ikut menari bersama para penari Seni Tari Turonggo Yakso

Bupati Trenggalek event ini diselenggarakan di kampus yang

mahasiswanya berasal dari 80 negara, dan sejak kurang lebih dari

10 tahun yang lalu telah menyedot minat publik Jepang, sebagaimana

Targetkan WTP 2017, Wakil Bupati Pimpin Rapat Kerja Terkait Catatan LHP BPK RI TahunAnggaran 2015

Wakil Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin memimpin Rapat Kerja terkait Catatan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015

Trenggalek, SMN - Cukup lama terbelenggu nilai raport merah dalam audit BPK RI, Pemerintahan baru Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan Wakil Bupati Trenggalek H. Mochamad.

Nur Arifin serius memikirkan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit BPK tersebut. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menargetkan bisa mencapai WTP pada tahun anggaran 2017 mendatang. Untuk bisa

mencapai WTP tersebut. Kamis, 14 Juli 2016 bertempat ruang bhawarasa H. Mochamad. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek pimpin langsung rapat koordinasi dengan jajaran SKPD terkait untuk bisa mengurai simpul-simpul yang menghambat tercapainya predikat tersebut.

Pada kesempatan ini, setelah usai memimpin rapat koordinasi dengan H. Mochamad. Nur Arifin Wakil Bupati Trenggalek menyampaikan rapat ini dalam rangka membentuk tim tindak lanjut hasil temuan di LHP BPK untuk percepatan penyelesaian. Memang kita menargetkan WTP di tahun 2017 besok, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2015 ini untuk bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

“Makanya tadi saya mengintruksikan betul, seharusnya setelah kita mendapatkan rekomendasi kita seharusnya segera merencana-

kan aksi, selanjutnya Bapak Bupati terus menindaklanjuti ke SKPD. Seharusnya kirim administrasi saja sudah cukup, namun tidak bisa seperti itu. Kalau secara administrasi saja kita bisa selesai, namun yang kita inginkan masalahnya benar-benar terurai.” tegas Wabup.

Sementara itu, tadi kita meminta komitment SKPD, dan semua tadi kita kumpulkan di Bhawarasa ini.

Nanti yang masalah aset, masalah keuangan dan terus yang masalah hukum akan kita segera selesaikan, biar semuanya bisa clear. Sehingga pemerintahan kita bisa mendapatkan predikat WTP,” imbuhnya.

“Karena percuma bila kita nanti mempunyai banyak program untuk masyarakat yang cukup bagus, namun raport kita masih merah ya percuma. Makanya kita selesaikan dululah, kita harus WTP,” pungkasnya. (Humas)

telah diberitakan oleh media-media nasional selama beberapa tahun terakhir.”Ujarnya.

Sangat menjadi suatu kehormatan untuk Trenggalek bisa dipentaskan tarinya oleh mahasiswa asing termasuk dari Afrika, Samoa Pacific Island dan Vietnam.

Semoga Go International-nya Turonggo Yakso akan mendorong potensi pariwisata dan citra Trenggalek di pasar Internasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Yuli Priyanto S.Sos M.Si Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek juga mengatakan dipentaskannya Turonggo Yakso ke kancah dunia ini semua tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan oleh Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc dan komunikasi yang optimal di berbagai lapisan, semoga Kesenian asli Trenggalek ini bisa menjadi kesenian yang bisa mengangkat

citra Kabupaten Trenggalek di tingkat Nasional dan Interna-

sional.” kata Yuli, panggilan akrabnya.(hms/adv/kan)

Bupati Emil Elestianto Dardak ikut menari bersama para penari Seni Tari Turonggo Yakso

Antisipasi Vaksin Palsu, Dinkes Langsung Turun Lapangan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani

Blitar, SMN - Mengantisipasi adanya peredaran vaksin palsu di Klinik, Puskesmas maupun Rumah Sakit di Kabupaten Blitar, pengambilan vaksin langsung diarahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani mengatakan pihaknya selalu melakukan monitor dan pengecekan ke lapangan, untuk penyaluran

maupun pemakaian vaksin di tempat berobat bagi masyarakat.

Dengan dilakukan monitoring secepatnya akan lebih baik sehingga jika ditemukan adanya vaksin palsu yang masuk ke pusat-pusat pelayanan kesehatan tersebut agar segera ditarik dan segera dilakukan vaksin ulang kepada masyarakat yang terlanjur divaksin dengan vaksin palsu, hal tersebut perlu

dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan jika ada pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat yang terkena vaksin palsu tersebut. Untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat harus segera dilakukan pengecekan dan penanganannya.

Sebelumnya menurut Kuspardani, Di Kabupaten Blitar sendiri tidak ditemukan adanya peredaran vaksin palsu karena pengambilan sejak dulu distribusikan dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.Pasalnya, untuk melihat pelayanan kesehatan ke masyarakat termasuk mengecek masalah penerimaan dan pengambilan vaksin untuk mengantisipasi adanya vaksin palsu.

Kuspardani menambahkan, semua vaksin yang ada di Puskesmas aman karena semua langsung dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.(mam)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Taufik, Muhsin, Arif Hidayatullah, Moh. Sirojudin. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: SK Menkum Ham Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Eka Tambora, Badri. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Nomor: Bojonegoro: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. AHU-62124.AH.01.01 Prayudi Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Made Isabela (Kabiro), Abdul Gopur, Moh Fauzi, Hariyanto, Untung H S, Ristiono Dwi S. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Tahun 2013.

Rebudi, Gunardi. Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari.

Penanggungjawab: Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Kanti Wiyoto Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo.

Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan BSPS Tahun 2016 Kediri, SMN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri mengadakan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 pada Selasa (28/6) di balai Desa Kanyoran Kec Semen. Hadir dalam acara ini Bupati Kediri, Kasubdit Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Kemen. PU dan PR Drs. Agusny Gunawan MM, Kasatker Pengembangan Perumahan Swadaya Strategis Kemen. PU dan PR Heru Cokro ST. MSi, pimpinan Bank Jatim dan BTN Kediri serta sejumlah pejabat pemerintah.

Bantuan ini diberikan pada warga yang belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Total penerima program BSPS strategis ada 184 unit, meliputi 109 unit untuk warga Desa Kanyoran Kec Semen, dan 75 unit untuk warga Desa Surat Kec Mojo.

Nilai bantuan yang diterima masing-masing warga berbeda. Hal ini sesuai dengan kondisi warga yang telah dinilai tim teknis yaitu

dana APBD melalui program P2LDT (Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu).

Dari data tersebut masih terdapat 18.917 RTLH yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah pusat agar permasalahan ini segera

3

terselesaikan. “Saya berharap pelaksanaan program BSPS dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku”, harapnya.

Dihadapan seluruh warga penerima Program BSPS Strategis, Tim dari Kementerian PU dan PR, Dirjen Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya mensosialisasikan Apa itu BSPS?.

Heru Cokro menjelaskan seluk

Simpang Lima Gumul Kediri

beluk BSPS pada warga. Mulai dari kriteria dan syarat penerima bantuan, kriteria obyek bantuan, tata cara pemanfaatan bantuan, tugas dan tanggung jawab penerima bantuan, tugas dan tanggung jawab penyedia bahan bangunan, Bank, Fasilitator dan terakhir larangan yang harus diperhatikan.

“Intinya, masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan BSPS”, ungkap Heru.(adv/hms/kan)

Bupati Haryanti Sutrisno dan Drs. Agusny Gunawan MM menyerahkan bantuan BSPS pada warga

Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB). Dana program BSPS strategis ini diterimakan pada warga dalam bentuk bahan bangunan dan ditarik dalam

2 tahap masing-masing 50%.

Bupati Haryanti menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Pemkab Kediri, terdapat 33.468

rumah tidak layak (RTLH) di Kab Kediri. Dari jumlah tersebut 8.780 RTLH telah tertangani dengan dana APBN melalui program BSPS dan 5.771 RTLH ditangani dengan

Ratusan warga penerima bantuan BSPS strategis menyimak sosialisasi dari tim Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Gelar Apel Masuk Perdana dan Halal Bi Halal 1437 H Usai Libur Hari Raya Idul Fitri

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno halal bi halal dengan jajaran karyawan karyawati Pemerintah Kabupaten Kediri di lapangan belakan Kantor Pemda Kabupaten Kediri

Kediri, SMN - Jajaran karyawan karyawati Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan apel masuk perdana usai libur Hari Raya

Idul Fitri dan Halal Bi Halal 1437 Hijriyah di lapangan belakang Kantor Pemda Kabupaten Kediri, Senin (11/7). Bertindak sebagai

inspektur adalah Bupati Kediri, dr.

Hj. Haryanti Sutrisno.

Dalam amanatnya Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno,

mengatakan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah. Semoga semua proses ibadah puasa romadhon dan silaturahmi idul fitri menjadikan pribadi yang lebih baik.

“Jika ada tutur kata dan perbuatan saya tidak berkenan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan dengan ramadhan berikutnya. Saya harap setelah ini kita bisa bekerja dengan semangat baru.” Tutur dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Berikutnya dr. Hj. Haryanti Sutrisno mengapresiasi kepada seluruh karyawan dan karyawati Pemda Kabupaten Kediri yang disiplin masuk seusai liburan.

Berikut, dirinya menekankan pada seluruh abdi negara untuk meningkatkan kinerja terutama pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya moratorium penerimaan pegawai baru dan pengurangan PNS, maka mewajibkan kepada kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien. Terlebih kita akan segera menerapkan eperformance.” Jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Sebagai informasi e-performance adalah aplikasi teknologi informasi yang digunakan sebagai wahana penilaian dan monitoring kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas sehari hari. Kompensasi yang diterima bagi pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik, aktif dan banyak akan mendapat penghasilan nominalnya lebih banyak. Terang dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Usai kegiatan apel seluruh pegawai melaksanakan halal bi halal dengan berjabat tangan dengan Bupati, wakil bupati, kepa-

la SKPD. Terakhir para pegawai menikmati hidangan sederhana yakni Soto Ayam Khas Kediri. (hms/adv/kan)

Halal Bi halal di Kantor Pemda Kabupaten Kediri

Didi Kempot Semarakkan Halal Bi Halal 1437 H. Pemerintah Kabupaten Kediri Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar halal bi halal dengan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri di Pendopo Kabupaten Kediri, Rabu (13/7). Penyanyi campur sari kondang asal Kota Solo, Didi Kempot turut memeriahkan acara ini.

Acara dimulai tepat pukul 07.30. Warga masyarakat dengan antusias sudah antre mengular hingga gerbang depan Pendopo Kabupaten sejak pagi. Selanjutnya dengan bergiliran warga masyarakat memasuki pendopo lalu bersalaman dengan Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno beserta suami, Ir. H. Sutrsino, MM dan Wakil Bupati Kediri, Drs. Masykuri, MM beserta istri.

Warga selanjutnya bersalaman dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri yakni Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H. Sulkani, beserta istri, Sekretaris

Daerah Kabupaten Kediri, Supoyo, Sh, MSi., beserta Istri, Kepala

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno halal bi halal dengan jajaran seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri di Pendopo Kabupaten Kediri, Rabu (13/7) lalu.

Kejaksaan Negeri Ngasem, Pipuk Firman Riyadi, SH, MH beserta istri

Penyanyi campur sari Kondang asal Solo Didi Kempot memeriahkan acara Halal Bi Halal di Pendopo Kabupaten Kediri

dan Kapolres Kediri, AKBP Ahmad Yusep, SIK, beserta istri, Kapolres Kediri Kota, AKBP Wibowo Beserta istri dan Komandan Brigif 16 Wirayudha, Letkol Inf Bambang Sarjono.

Usai bersalaman warga dipersilahkan menikmati hidangan makanan yang telah disiapkan panitia. Namun sebagian besar dari warga masyarakat lebih memilih mendekat ke panggung hiburan untuk berjoget dan bernyanyi bersama Didi Kempot dalam beberapa lagu andalannya seperti Sewu Kuto, Jambu Alas, Setasiun Balapan, dan Layang Tresno.

Hingga acara berakhir warga masyarakat setia menyemuti area panggung hiburan. Tidak jarang dari mereka naik ke panggung dan mengajak berfoto bersama dengan artis idola berambut gondrong tersebut.(kan)

Festival Wayang Nusantara, Lestarikan Budaya Bangsa

Ilustrasi Pagelaran Wayang Kulit

Blitar, SMN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar Festival Wayang Nusantara disepuluh Kabupaten dan Kota.

Fastival Wayang Nusantara dengan menggelar wayangan ini dalam rangka syukuran 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila.

Selain itu bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia yang diakui atau tidak seolah kalah oleh perkembangan informasi dan teknologi yang sarat dengan budaya asing bebas masuk bangsa ini. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) pada rapat koordinasi persiapan Festival Wayang

Nusantara dengan Pemerintah Kabupaten Blitar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis, 14 Juni 2016.

Orang nomor dua di Jawa Timur ini juga menyampaikan, sepuluh Kabupaten/Kota yang akan menggelar Festival Wayang Nusantara antara lain, Kabupaten/ Kota Blitar, Kabupaten Tulung Agung, Trenggalek, Malang, Bojonegoro, Ngawi dan Tuban.

Kegiatan ini akan menggandeng pihak swasta dan dipublikasikan kemedia cetak maupun elektronik.

Pembukaan Festival Nusantara akan diselenggarakan di Alun-alun Kota Blitar dan dibuka secara

langsung oleh mantan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri pada Minggu, 31 Juli 2016 pukul 20.00 WIB. Festival Wayang Nusantara ini akan dihadiri sekitar 1000 undangan dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Undangan terdiri dari pejabat Kabupaten/Kota di Jatim, Forpimda, seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Camat, Muspika, Kades, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga undangan yang lain. Dalang dalam acara tersebut Ki Anom Suroto dengan sinden Endah Laras.

Dalam kesempatan tersebut,

Gus Ipul juga menyampaikan usulan, kegiatan Festival Wayang Nusantara harus diwarnai pameran produk unggulan yang paling diunggulkan oleh Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Selain itu ada panggung mini untuk lomba langgam Jawa atau keroncong bagi anak-anak SLTA. Diusulkan pula, sebelum pementasan wayang, digelar sendratari.

Sementara itu, Bupati Blitar, H.Rijanto yang dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar serta beberapa Kepala SKPD menyampaikan kesiapannya terkait pembukaan Festival Wayang Nusantara yang akan ditempatkan di Blitar.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menyampaikan, pada tanggal 29-30 Juli 2016, Kabupaten Blitar juga sebagai tuan rumah Pawai Budaya Jawa Timur. Lokasi acara tersebut di Kantor Bupati Blitar, Kanigoro.

Sekedar catatan, kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam rangka mempimpin langsung rapat koordinasi persiapan pembukaan Festival Wayang Nusantara tersebut, juga sebagai ajang sillaturahmi (halal bihalal) dengan Bupati Blitar, pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar serta tokoh agama dan masyarakat di Kabapaten Blitar.(mam)

4

Potret

Banyuwangi, SMN - Desa Rejosari Kec, Glagah, Kabupaten Banyuwangi, tahun ini mendapat kucuran dana desa, kucuran dana tersebut akan di alokasikan untuk pembangunan, gedung pelayanan masyarakat, (kantor desa), faving, draenase dan bedah rumah. seluruh kegiatan tersebut menggunakan dana desa (DD). Berbagai kegiatan tersebut merupakan hasil usulan musyawarah rencana pembangunan desa Rejosar. ( Musren Bangdes 2015/2016)hal tersebut di sampaikan kades Rejosari Hj. Nurhayati, Spd. di kantor desa kemarin jumat, 24/06. ‘’Saat ini dana desa kami alokasikan untuk proyek faving, mengingat proyek tersebut sangat di butuhkan warga, yakni dusun krajan dan dusun watu ulo, mengingat dua dusun tersebut masih dalam kondi rabat, kalau musim

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Kades Rejosari Hj. Nurhayati, S. Pd. Bersama Masyarakat Membangun Desa

Bupati Bondowoso, Drs H Amin Said Husni saat acara buka bersama 1000 anak yatim di Pendopo.

Kades Rejosari Hj. Nurhayati, Spd.

hujan bisa di pastikan becek, licin, masyarakat kusulitan melintas, ujarnya.

Lebih lanjut, untuk bedah rumah kami membangun tiga rumah, yakni rumah bu Jannati janda 60 thn, dimana kondisi rumah sudah tidak layak huni, rumah sudarman 50 thn kondisi rumah juga sama butuh perbaikan, rumah Jamila janda 60 thn, juga rusak parah.

Kades Rejosari berharap nantinya pembangunan faving, draenase kantor pelayanan dan bedah rumah, bisa di manfaatkan

dengan baik oleh warganya, saling menjaga, gotong royong, kondusifitas harus tetap dijaga kelestariannya.

Lebih lanjut kades Rejosari Hj, Nurhayati S. Pd menghimbau kepada warganya, agar nantinya proyek pembangunan jalan faving, draenase, bedah rumah bisa diawasi bersama dan dimanfatkan dengan sebaik-baiknya, gotong royong saling menjaga, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, besar harpan kami kepada masyarakat Rejosari khususnya untuk tetap saling menjaga

kondusifitas di lingkungan masing-masing ketentraman dan kenyamanan adalah harapan kita bersama, terangnya.

Nurhayati sendiri dimata warganya merupakan sosok kartini masa kini, hal tersebt di sampaikan Jamila, salah satu warga Rejosari, ‘’iya mz bu Nurhayati merupakan kades yang sangat peduli pada warganya untuk tahun ini saja saya dibantu untuk di beri bantuan bedah rumah, saya sangat senang dengang program kades ini.

Saat ini pemerintah desa lebih peka terhadap kebutuhan masya-

rakat, kedepan di harapkan desa lebih baik. Warga juga berterimakasih kepada pemerintah desa karna harapan mereka selama ini terpebuhi oleh pemerintah desa.

Untuk memajukan desa harus punya terobosan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang produktif dengan dana yang besar di harapkan nantinya pembangunan bisa berjalan maksimal, lancar sehingga anggaran untuk desa ini memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan secara menyeluruh. (fur/made/adv)

Dapatkan Kucuran Dana

Kades Pendarungan akan Bangun Pavingasi

Kades Pendarungan Hamid Abdillah

Banyuwangi, SMN - Desa Pendarungan untuk yang kesekian kalinya mendapatkan kucuran dana dari kementrian desa, bertepatan di bulan ramadhan ini pemerintah desa mendapat kucuran dana yang direncanakan akan di alokasikan untuk pembangunan fisik, yaitu sarana umum, seperti favingisasi di beberapa titik, titik yang akan di bangun diantaranya, dusun krajan enam titik, dusun Kertosari enam titik, dusun Gebut tiga titik, dan dusun Tamansari lima

Pasca Cuti Bersama Bupati Sidak Ke Beberapa SKPD Bondowoso, SMN - Pasca cuti bersama lebaran 1437 Hijriah, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan didampingi tim gabungan dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan sejumlah asisten, ke beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Bondowoso, Senin 11/07/16.

Adapun yang pertama kali menjadi tujuan Sidak kali ini, yaitu Dinas Pengairan Bondowoso, di hadapan seluruh pegawai Dinas Pengairan Bupati menjelaskan, sidak yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisplinan para PNS. “Sidak ini kami lakukan sebagai mekanisme pengawasan kedisiplinan para PNS, karena biasanya kalau selesai libur panjang pada hari raya idul fitri seperti masih banyak para pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor tanpa ada alasan yang jelas,” terang Bupati.

Lebih lanjut Bupati menga-

Bupati Bondowoso saat melakukan sidak

takan, usai cuti bersama lebaran, terkadang masih ada PNS yang nambah libur. Hal seperti ini harus kita tindak dan diberi sanksi, sesuai PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS. “Seperti kita ketahui, cuti bersama Lebaran 1437 Hijriah bagi pegawai negeri sipil (PNS) telah ditetapkan pemerintah, jadwal cuti bersama ditetapkan, sehingga pada Senin, 11 juli sudah masuk kerja,” tutur Bupati.

Selesai melakukan upacara bendera hari senin Bupati yang

didampingi instansi yang berwenang langsung melakukan Sidak ke beberapa SKPD, tujuan pertama Dinas Pengairan kemudian dilanjutkan ke Dinas Pertanian dan beberapa intansi lainnya.

Selain melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek para pegawai negeri sipil yang kurang disiplin selesai cuti bersama, Bupati yang didampingi Kepala Inspektorat dan Kepala BKD juga melakukan halal bihalal dengan seluruh pegawai intansi terkait.(dar)

titik. Beberapa titik dusun yang akan di bangun pavingisasi tersebut menggunakan pos dana desa Th 2015/2016, hal tersebut di sampaikan kades pendarungan Hamid Abdillah ditemui di kantor desa kemarin Jumat (24/06).

“Dari beberapa titik yang akan kami bangun jalan faving merupakan kebutuhan masyarakat, yang mana saat ini jalan tersebut masih berbentuk jalan tanah dan kondisinya sangat tidak layak, kalau musim penghujan jalan

tersebut sangat becek, dan sulit sekali warga dusun untuk melewati jalan tersebut, karna tanah di dusun tersebut merupakan tanah liat yang notobennya mudah sekali becek, Alias licin” terang Hamid.

Lebih lanjut kades Pendarungan Hamid abdillah menghimbau kepada warganya, agar nantinya proyek pembangunan jalan faving bisa diawasi bersama dan dimanfatkan dengan sebaik-baiknya, gotong royong saling menjaga guna membangun desa,, besar

harpan kami kepada masyarakat pendarungan kususnya untuk tetep saling menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing ketentraman dan kenyamanan adalah harapan kita bersama, terangnya.

Lebih lanjut, diharapkan kucuran dana desa tersebut bisa di kelola dengan cara yang tepat dan kreatif. Untuk memajukan desa harus punya terobosan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang produktif . dengan dana

yang besar di harapkan nantinya pembangunan bisa berjalan maksimal, lancar sehingga anggaran untuk desa ini memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan secra menyeluruh.

Di harapkan pemerintah desa lebih peka terhadap pembangunan sarana umum, kedepan di harapkan desa lebih baik.Warga juga berterimakasih kepada pemerintah desa karna harapan mereka selama ini terpebuhi oleh pemerintah desa. (fur/made/adv)

H. Slamet Gusti Purwanto S.sos Menggelar Buka Bersama dan Pembagian Zakat

KH. Baidawi saat memimpin doa bersama.

Bondowoso, SMN - Sebanyak kurang lebih 1000 masyarakat simpatisan dan masyarakat miskin khususnya di seluruh Daerah Pemilihan 4 (Dapil-4) meliputi Kecamatan Grujukan, Maesan, Tamanan dan Kecamatan Jambesari menghadiri undangan H. Slamet Gusti Purwanto S.sos anggota dewan dari Partai PDI Perjuangan dalam acara buka

bersama dan pembagian zakat pada selasa 22 s/d 24 Juni 2016 bertempat di kediamannya Desa Dadapan Kecamatan Grujukan Bondowoso Jawa Timur.

Kegitan tersebut rutin dilakukan oleh H.Slamet Gusti Purwanto S.sos setiap tahunnya di bulan suci Ramadhan dan disambut antusias oleh masyarakat, begitu senang dan gembira bisa buka bersama

dan mendapatkan bingkisan.

Menurutnya hal ini bertujuan untuk saling berbagi dengan tim pendukung dan masyarakat miskin supaya dapat merasakan kebahagiaan dan makan bersama.

Acara buka bersama dan pembagian zakat tersebut selain dihadiri anggota Dewan dari partai yang sama juga dihadiri para Kades, tokoh agama dan Muspika Se-Dapil-4.

Dalam sambutannya H. Slamet Gusti Purwanto S.sos mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menjalin silahturahmi dengan masyarakat sehingga terjalin komunikasi dan rasa kebersamaan yang baik antara rakyat dan wakil rakyat.

“Kita memberi sedikit rejeki dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian kita bersama sehingga pada Hari Raya Idul Fitri nanti mereka bisa ikut gembira,” paparnya.

Usai sambutan dilanjutkan

dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh KH.Baidawi dari Kecamatan Wringin-Bondowoso.

Ribuan masyarakat yang hadir secara simbolis diberi bingkisan dan zakat yang langsung diserahkan oleh Hj. Lilin Irawati didampingi H. Slamet Gusti Purwanto S.sos. Semoga apa yang dilakukan dan diberikan bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dan barokah di bulan Ramadhan ini. Amiiin.

Saat ditemui wartawan dari media ini usai acara di kediamannya, H. Slamet Gusti Purwanto S.sos mengatakan kegiatan tersebut sudah menjadi agenda rutin setiap tahun di bulan suci Ramadhan, bahkan sudah sejak lama sebelum beliau duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lebih jelasnya lagi anggarannya bukan dari APBN atau APBD bahkan tidak ada campur tangan dari pihak manapun, “Ini semua murni dana pribadi Mas.” candanya dengan wartawan.(dar)

Tinjau Lokasi Bencana

Bupati Ingatkan Warga Untuk Tidak Alih Fungsi Lahan Temuan Air Terjun Baru di Nganjuk

Air Terjun Watu Lumbung

Nganjuk, SMN - Warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dihebohkan dengan ditemukannya air terjun baru di lereng Gunung Wilis.

Meski tidak ada bantuan dari pemerintah dan hanya bermodalkan semangat, sudah satu bulan ini warga bekerja bakti menembus hutan untuk membuka jalan menuju dua air terjun tersebut.

Penemuan ini terletak di Gunung Wilis tepatnya di Desa Bendolo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, berada sekitar 40 kilometer dari pusat kota Nganjuk, Jawa Timur. Selain ada Air Terjun Sedudo yang sudah

cukup dikenal, kali ini ada air terjun baru yang ditemukan warga, yakni Air Terjun Watu Lumbung.

Untuk sementara, jalur menuju lokasi air terjun memang masih tergolong berat. Dari permukiman warga di Desa Bendolo, harus masuk ke dalam hutan sejauh 6 kilometer hanya dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Medannya sangat sempit dan licin.

Melalui jalan ini, akan bertemu dengan ratusan warga yang sudah satu bulan ini bekerja bakti membuka jalan menuju Air Terjun Watu Lumbung. Warga mengaku terdorong semangatnya membuat

jalan menuju Air Terjun Watu Lumbung karena berharap air terjun itu kelak menjadi objek wisata baru yang menarik wisatawan datang ke desa mereka.

Semangat warga memang cukup beralasan. Karena, pesona Air Terjun Watu Lumbung setinggi 50 meter ini memang cukup menakjubkan, berada di tengah hutan belantara yang masih asri.

Dinamakan Watu Lumbung karena di atas air terjun ini konon ada sebuah batu yang mirip lumbung atau sejenis alat penumbuk padi. Kepala Desa Bendolo mengatakan, “warga berharap pemerintah mau turun tangan membantu mengangkat Air Terjun Watu Lumbung menjadi objek wisata andalan baru di Kabupaten Nganjuk”. (rb/jk)

Lumajang, SMN - Bupati Lumajang, Drs. As’at M.Ag bersama Forkopimda Kabupaten Lumajang bersama dengan jajarannya melakukan peninjauan ke lokasi bencana di desa Kaliuling Kecamatan Tempursari dan desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo,

sekaligus memberikan support dan bantuan kepada korban bencana alam ini. Rabu (13/7) lalu.

Di Kabupaten Lumajang terdapat 7 wilayah Kecamatan yang rawan bencana longsor saat cuaca ekstrim dengan hujan deras disertai angin kencang.

“Selain Kecamatan Tempursari dan Pronojiwo, wilayah Kecamatan lainnya yang rawan longsor adalah Kecamatan Senduro, Pasrujambe, Gucialit, Ranuyoso dan Randuagung,” ujar Bupati As’at.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengubah fungsi lahan tebing yang ada di wilayah pemukimannya. Pasalnya, Bupati As’at melihat secara langsung bagaimana lahan tebing yang ada di belakang dan samping rumahrumah warga yang sebelumnya ditanami tanaman keras, kini telah dialihkan dengan menanam sengon ataupun pisang.

“Ini yang berbahaya, karena tanaman keras itu berfungsi sebagai penahan bagi kontur tanah. Ketika tanaman diganti sengon dan pisang yang akarnya tidak terlalu kuat, maka kontur tanah tebing akan menjadi labil.

Sehingga ketika diguyur hujan

Bupati memberikan bantuan kepada korban bencana

deras akan mudah longsor seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Dengan terjadinya bencana ini, Pemkab Lumajang berupaya mengajak masyarakat untuk semakin peduli akan lingkungan.

“Kita pelihara sarana dan prasarana yang ada, alam yang kaya dan subur serta kekayaan alam yang beragam. Jangan sekali-kali menyalahkan alam, tetapi kita harus tetap berupaya mengatasi, harus kita jaga dan pelihara”, ajak Bupati As’at.

Semua instansi terkait Pemkab Lumajang akan berusaha mencari solusi mengatasi tanah longsor ini dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik. Dengan kita

kembalikan lagi fungsi lahan menjadi area hutan tanaman keras sebagai penyangga agar tebing tidak mudah longsor kembali.

“Nanti akan kita siapkan bantuan bibit tanaman keras untuk penghijauan kembali tebing-tebing ini,” ujarnya.

Dengan kondisi yang saat ini, Bupati As’at meminta BPBD Kabupaten Lumajang untuk melakukan penanganan. Dimana, Hendro Wahyono Plt Kepala BPBD Kabupaten Lumajang melaporkan, jika penanganan pasca bencana telah dilakukan pembersihkan 8 titik longsor yang memutus akses jalan dari wilayah Kecamatan Pronojiwo menuju

Tempursari.

“Selain itu, perbaikan rumahrumah warga yang rusak sejak kemarin mulai hari ini masih dilakukan dengan cara gotongroyong. Bahkan, warga hari ini juga membersihkan sisa-sisa endapan lumpur akibat longsor yang masih menumpuk di rumah warga,” kata Hendro Wahyono.

Jumlah rumah warga yang rusak sekitar 80 rumah, sehingga untuk perbaikannya tidak bisa sekaligus karena perbaikannya pun membutuhkan waktu. Bahkan, BPBD Kabupaten Lumajang masih menghimpun total kerugian yang terjadi akibat bencana longsor ini. Termasuk juga, menghitung bantuan yang akan disalurkan kepada warga untuk membantu perbaikannya sesuai perintah Bupati Lumajang.

Dalam kesempatan ini Bupati As’at juga menyerahkan bantuan tali asih berupa paket sembako dan makanan siap saji serta family kit secara simbolis kepada warga yang tertimpa musibah. Dalam penyerahan bantuan itu, ia juga berdialog langsung bersama warga untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi pasca bencana longsor ini. (atiek/humas)

Probolinggo

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Pemerintah Kota Probolinggo Launching “SITI KENCANA”

Walikota Probolinggo HJ.Rukmini.Sh.Msi didampingi Wakil Walikota HM.Suhadak.SPd dan para pejabat lainnya saat acara Launching “ Siti Kencana “ di Ruang Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah kota probolinggo.

Probolinggo, SMN - Bertempat di Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) membuat sebuah terobosan dalam Program layanan yang disebut “SITI KENCANA”, (Sistem Teknologi Informasi Keluarga Berencana) Launching

tersebut digabungkan dengan pelaksanaan kegiatan Diskominfo cangkru’an, (14/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota HJ.Rukmini.SH.Msi, Wakil Walikota HM.Suhadak.SPd, Setda kota Drs.H.Johny Haryanto.Msi, Ketua DPRD H.Agus Rudianto Ghafor.SH, Kapolres Kota Probolinggo.AKBP.Hando Wibowo.-

Sh.Msi, Kodim 0820, Kepala BPPKB Drs. Sofan Tohari.Msi, ASISTEN, Staf Ahli, Kepala Dinas, CAMAT, LURAH, Unsur FKPD serta undangan lainnya, juga para peserta PKBK sebanyak 280 orang.

Kepala BPPKB yang diwakili Kepala Bidangnya DR.HJ.Siti Nurul Qomariyah Dalam laporannya menjelaskan bahwa yang melatar belakangi kegiatan tersebut adalah program SDKBK, Lebih lanjut DR.Siti menjelaskan bahwa Sebelumnya, situs pengolahan data statistik merupakan hasil pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual.

Namun dengan kegiuatan Siti Kencana ini, sudah mengikuti era digital dan dilakukan secara on line.

“Ke depan bakal dikembangkan dengan data yang lebih detail, misalnya by name by address,”.

Adapun tujuan diadakan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan motifasi dan informasi dalam hal laporan dan pendataan, program KB JATIM. Wali Kota Hj.Rukmini.SH.Msi

mengatakan bahwa Program KB merupakan tolak ukur keberhasilan kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut Walikota mengatakan Untuk membantu program tersebut dan mengetahui keberhasilan program KB maka diperlukan peningkatan sistem pelayanan dan BPPKB dituntut untuk membuat Inovasi atau trobosan maka hari ini diLounching Siti Kencana.

“Dengan program ini bisa diperoleh data yang falid, khususnya peserta KB aktif, peserta KB baru dan jumlah usia perkawinan pertama (usia pernikahan pertama penduduk wanita),” kata wali kota di depan ratusan kader pembantu pembina keluarga berencana kelurahan (PPKBK).

Untuk mendukung aplikasi “SITI KENCANA”, para petugas penyuluh KB mendapat bantuan peralatan berupa tablet, Rompi dan Ransel. Dengan aplikasi tersebut diharapkan, bisa diketahui capaian kinerja program KB, serta hasil kinerja petugas PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). (edy)

Persiapan Kasada Di Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Probolinggo, SMN - Upacara Kasada di Bromo merupakan ritual adat tahunan yang diselenggarakan tepatnya di pura luhur poten.

Ada dua lokasi sebagai tempat yang di percaya oleh masyarakat suku tengger yaitu di kawah bromo dan pura luhur poten. Adapun acara yang pertama dimulai dipure tempat upacara berlangsung, dipimpin oleh ketua suku adat setempat.

Acara kedua pembuangan sesaji ke kawah, sambil berjalan kaki penduduk suku tengger berbondong bondong membawa hasil panen yang mereka peroleh (Upacara Kasada Bromo Tahun

2016 jatuh pada tanggal 20 Juli – 21 Juli 2016).

Berikut Program Pra dan Kegiatan YADYA KASADA di Gunung Bromo Tahun 2016 yang diantaranya Hari Sabtu Jalan santai pakai sarung oleh masyarakat Tengger, Fasion Show pakai Sarung, Off Roat oleh Komunitas mobil, Hari Minggu Bromo Trail, Hari Selasa Pawai Obor yang diikuti seluruh masyarakat Tengger, Hari Rabo Resepsi Yadya Kasada yang akan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Jwa Timur, Bupati dan Seluruh Pejabat Pemkab Probolinggo, Tokoh Masyarakat Tengger.

Gresik, SMN - Jajaran Polres Gresik ikut mendorong Pemkab Gresik segera menuntaskan pembebasan lahan di simpang empat Duduk Sampeyan yang sering mengalami kemacetan.

Informasinya, saat ini tinggal delapan unit rumah yang menunggu dibebaskan.

“Kami sudah koordinasi dengan bupati terkait simpang empat Duduk Sampeyan. Kendalanya kurangnya anggaran untuk membebaskan lahan. Mudah-mudahan tahun ini selesai,” kata Kapolres Gresik AKBP Adex Yudiswan, saat acara halal bihalal dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG),

ngun retensi dengan luasan 20 hektare. Pembangunan retensi itu agar wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjadi langganan banjir bisa terbebaskan,” ujar Irsyad Yusuf, Kamis (14/7).

Sekadar dikatahui, puluhan ribu rumah di wilayah Kabupaten Pasuruan dikepung banjir beberapa waktu lalu. Tak hanya rumah warga yang rusak, jalur pantura Surabaya-Bali juga sempat terputus.

Menurut Irsyad, fungsi pembangunan kolam retensi itu yakni sebatas sebagai tempat penampungan sementara air yang volume-

Gelar Senam Bersama 800 Ibu Probolinggo, SMN - Sedikitnya 800 orang ibu hamil se-Kabupaten Probolinggo, Kamis (14/7) mengikuti senam ibu hamil di Gedung Islamic Center (GIC) Kota Kraksaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gebyar Gemasiba (Gerakan Bersama Selamatkan Ibu dan Sehatkan Anak) sekaligus launching pesan simpati bunda yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang juga diisi dengan fashion show ibu hamil, pembacaan ikrar suami siaga ibu hamil dan seminar ini dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Perwakilan Kinerja USAID Provinsi Jawa Timur Dina Limanto, Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Slamet Riyadi dan Forkopimka se-Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono mengatakan angka kematian ibu dan bayi adalah salah satu indikator yang harus berhasil diupayakan penurunannya untuk mendukung tercapainya SDGs yang harus dicapai tahun 2030.

“Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak dapat lagi dilakukan dengan intervensi biasa diperlukan upaya-upaya terobosan serta peningkatan kerja sama lintas sektor, lintas

Wakil Bupati Probolinggo Drs.HA.Timbul Prihanjoko. saat seman bersama di Gedung Islamic Centre Kraksaan - Probolinggo

program, mitra terkait dan masyarakat umum,” Menurut Shodiq, di Kabupaten Probolinggo, jumlah kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi. Pada tahun 2015 sebanyak 26 ibu atau 142,62/ 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi sebanyak 242 bayi ayau 13,08/1000 kelahiran hidup dan persalinan masih banyak dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan tetapi dukun bayi.

“Untuk itu dengan kegiatan ini diharapkan semua ibu hamil dan ibu melahirkan bisa melakukan persalinan aman sehingga ibu dan bayi sehat dan selamat,” Wabup Drs.H A Timbul mengatakan mengingat banyaknya jumlah kematian ibu dan

Persiapan Kasada oleh Masyarakat Tengger Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan Hari Kamis Pemberangkatan Persiapan Upacara Ritual YADNYA Kasada dan Pujan

Kasada oleh Dukun dan seluruh umat Hindu Tengger. (Reb)

Kamis (14/7/2016).

Selama arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2016, simpang empat Duduk Sampeyan tergolong lancar.

“Saya tempatkan pasukan lebih banyak. Sekitar 19 personel untuk mengurai dan mengatur arus lalu lintas,” imbuhnya.

Selama ini penyelesaian kepadatan arus kendaraan di perempatan Duduk Sampeyan dilakukan dengan sistem buka dan tutup.

Caranya, dari arah timur, selatan dan utara ditutup, kemudian dari arah barat yang arus kendaraannya sangat tinggi dibuka dua jalur.

Kepadatan kendaraan di perempatan Duduk Sampeyan akibat kondisi jalan yang menyempit.

Dari arah timur dan barat lajur kendaraan bisa tiga mobil, namun sampai di perempatan Duduk Sampeyan hanya satu lajur kendaraan sehingga terjadi penumpukan dan kemacetan kendaraan.

Belum lagi saat ada warga yang

menyeberang dari arah Selatan dan Utara membuat kendaraan dari arah Timur dan Barat menjadi berhenti total.

Terpisah, Bambang Isdianto, pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekda Gresik sekaligus kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kabupaten Gresik mengatakan, pihaknya terus melakukan pendekatan untuk membebaskan lahan di perempatan Duduk Sampeyan.

“Sebenarnya bisa menggunakan sistim konsinyasi tapi masih diupayakan dengan pendekatan kepada pemilik rumah,” kata Bambang.

Upaya lain yang digagas Pemkab Gresik yaitu membuat jalan lingkar di sekitar perempatan Duduk Sampeyan sehingga warga tidak melintas di Perempatan Duduk Sampeyan untuk menyeberang.

“Masih dalam kajian apakah membuat jalan lingkar atau flyover, sebab pembebasan lahan masih sulit,” katanya.

Jadi Langganan Banjir, Pasuruan Segera Bangun Kolam Retensi dan Embung Pasuruan, SMN - Pemkab Pasuruan secepatnya akan membangun kolam retensi atau bendungan dan embung. Pembangunan itu untuk mengatasi masalah banjir yang acap terjadi saat musim hujan.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan nantinya kolam itu bisa dibangun di sekitar sungai yang berpotensi banjir saat air meluap. Lokasinya bisa saja dibangun di sekitar Sungai Wrati atau di sepanjang Beji-Bangil hingga di kawasan atas Pandaan.

“Setiap tahunnya wilayah Kabupaten Pasuruan dilanda banjir.

Untuk itu, kami berencana memba-

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo

bayi yang ada di Kabupaten Pro-bolinggo, perlu adanya suatu upaya yang bersifat pendidikan dan promosi kesehatan.

“Sehingga masyarakat mengetahui begitu penting kesehatan ibu hamil, yang akan melahirkan generasi penerus dengan harapan generasi yang berkualitas berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa,” Menurut Wabup Timbul, gebyar ibu hamil ini merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat serta suatu kepedulian dari pemerintah daerah terhadap ibu yang melahirkan melalui pesan singkat untuk selalu diingat demi kesehatan ibu dan bayi yang berupa pesan simpati bunda.(Gunar)

Pemkab Sampang Salurkan Bantuan untuk 2000 Masyarakat Miskin

Atasi Kemacetan di Duduk Sampeyan, Pemkab Gresik Diminta Percepat Pembebasan Lahan

Kepadatan kendaraan di simpang empat Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik akibat pembebasan lahan yang belum tuntas, Kamis (14/7/2016).

5

nya sedang tinggi. Sehingga, saat datang musim hujan bisa dimanfaatkan. “Nantinya air hujan itu ditampung di dalam kolam retensi.

Selanjutnya dialirkan ke sungai yang ada di sekitarnya,” tegas Irsyad Yusuf.

Kerugian Pasca Banjir Sementara itu BPBD Kabupaten Pasuruan merinci akibat banjir yang sempat memutuskan pantura Surabaya-Bali dan merendam puluhan ribu rumah di wilayah Kabupaten Pasuruan kerugian ditaksir mencapai Rp 10 miliar.

“Total keseluruhan akibat banjir

kemarin kerugiannya mencapai Rp 10 miliar,” kata Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan Bakti Jati Permana.

Besaran kerugian itu meliputi kerusakan fasilitas umum Rp 5 miliar. Diyakini, BPBD tak bisa membenahi secara keseluruhan, lantaran masalah terbatasnya anggaran dan kewenangan. “Karena pembenahan cukup besar, kami tak bisa membenahi seluruhnya.

Tentu koordinasi dengan BBWS Brantas (Balai Besar Wilayah Sungai) untuk penanganannya,” jelasnya.

Berdasarkan data BPBD Ka-

Penyerahan bantuan kepada masyarakat kurang mampu

Sampang, SMN - Menjelang hari raya Idul Fitrih 1437 H,sebagai bentuk peduli Pemerintah Kabupaten Sampang kepada masyarakat menyalurkan bantuan sebanyak 2000 warga tidak mampu dan kaum duafa di halaman pendopo kamis (30/6). Hal ini bertujuan untuk menekankan kepada masyarakat luas khususnya Kabupaten Sampang pentingnya rasa berbagi antar sesama.

Pemberian bantuan terhadap 2000 warga miskin dan kaum dhuafa ini dilakukan sebagai salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin menjelang lebaran. kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan merupakan agenda rutin tahunan, dengan tujuan

bupaten Pasuruan, ada 8 kecamatan di 44 desa setiap tahunnya terendam banjir. Delapan kecamatan itu yakni Gempol, Beji, Bangil, Kraton, Pohjentrek, Rejoso dan Winongan serta Grati.

Tentu saja, pembangunan embung tersebut akan menambah jumlah embung di Kabupaten

sedikit meringankan beban masyarakat miskin.

Dalam wawancaranya Bupati sampang K.A. Fannan Hasib menegaskan acara ini degelar setiap tahun. kegiatan sosial tersebut ditujukan bagi masyarakat dari kaum dhuafa dan fakir miskin. Pemkab Sampang memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat miskin yang sebagian besar berprofesi sebagai tukang becak. “Kegiatan ini sudah dianggarkan setiap tahun untuk sedikit meringankan beban mereka dan Pemimpin yang baik harus tetap memperhatikan rakyatnya dalam kondisi apapun”.tegasnya disela pemberian bantuan.

Bantuan tesebut berupa sembako dan uang, Pihaknya

Pasuruan. Di Kabupaten Pasuruan ada empat embung yang sudah berfungsi. Embung tersebut sebagai tandon penyimpanan air saat musim penghujan.

“Empat embung itu untuk menyimpan air. Yakni Embung Biting di Desa Sukoreno Sukorejo, Embung Kertosari Kecamatan

menyampaikan pula apresiasinya melalui kegiatan tersebut yang mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa memperhatikan masyarakatnya. bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin akan terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan BAZ kabupaten. Kegiatan serupa juga diperintahkan kepada seluruh Camat diseluruh kabupaten sampang. Dimana pemberian bantuan yang diberikan dipendopo Bupati sampang kemarin hanya bagi masyarakat didaerah perkotaan saja. Dan untuk disetiap kecamatan diperintahkan pemberian bantuan tersebut sedikitnya 300 penerima. “Kita perintahkan setiap camat untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang diberikan dikecamatan masing – masing bagi warga miskinnya,” tegasnya kembali.

Dalam kegiatan pemberian bantuan tersebut, tampak hadir kepala kejaksaan negeri sampang Adhi Prabowo, Dandim 0828 sampang Letkol Inf Indrama Bodi, kepala kepolisian resort Sampang AKBP Tofik Sukendar, para pimpinan SKPD dan instansi yang berada dilingkungan kerja pemkab Sampang yang secara bergantian memberikan bantuan tersebut. (why)

Purwosari, Embung Kedung Banteng Rembang dan Embung Krikilan Kejayan. Sedangkan Embung Sanganom di Kecamatan Nguling memasuki pembangunan tahap dua yakni peninggian tanggul,” kata Kepala Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan Hanung Widya.(badri)

Embung Kertosari Kecamatan Purwosari

6

Fokus

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Halal Bihalal Keluarga Besar Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Pemkot Madiun dengan TNI-Polri Kab. Madiun Ke 448 Tahun 2016 Wakil Bupati Madiun Membuka Khitanan Massal

Wakil Bupati Madiun Iswanto beserta Ibu Didampingi Direktur RSUD Dolopo dr. Syaifudin Saat Meninjau Acara Khitanan Massal Madiun, SMN - Rabu 13 Juli 2016. Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si Membuka Khitanan Massal dalam rangka peringatan hari jadi Kab.Madiun Ke 448 Tahun 2016 diadakan di RSUD Dolopo Kab.Madiun.

Dalam acara tersebut ikut hadir pula Sekda Kab.Madiun,Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Satker, Camat, Direktur RSUD Dolopo dr. Syaifudin, Ka. Puskesmas, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Madiun beserta

anggota, Ibu Pengurus Dharma wanita Persatuan Kab.Madiun beserta Anggota.

Dalam acara tersebut Wakil Bupati Madiun Juga memberikan Bantuan Berupa sembako : (Beras, Gula, Minyak, susu), Pakaian: (Baju Koko, dan sarung), Uang Transport Per @ 100.000,Dalam sambutannya Wakil Bupati Madiun menyampaiakan bahwa Kegiatan khitanan massal ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kab.

Madiun didalam membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, khususnya terhadap program peningkatan kesejahteraan sosial yang merupakan program terintegrasi secara simultan antara tim penggerak PKK Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kab.Madiun.

Upaya positif ini diselenggarakan di 2 (Dua) lokasi Yaitu RSUD Caruban dan RSUD dolopo Kab.Madiun.

Masih dalam sambutannya Drs. H. Iswanto, M.Si Menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini harus didukung oleh semua pihak terkait agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena ini beliau menyampaikan terima kasih kepada para tim medis dan institusi terkait sehingga kegiatan sunatan massal ini dapat terlaksana dengan lancar Wakil Bupati madiun dalam sambutanya juga berpesan kepada anak-anak agar kalian benar-benar

menyadari bahwa setelah dikhitan nanti akan memasuki masa baligh atau masa puberitas, masa yang sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka, pandaipandailah membawa diri dalam pergaulan. Hendaklah kalian bisa memilah dan memilih teman, maka akan sangat besar pengaruhnya terhadap masa depan mereka. dan jangan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif.

Tidak lupa Wakil Bupati Madiun berpesan kepada anakanak para peserta khitanan massal agar belajar dengan tekun dan penuh semangat, karena hanya dengan berbekal ilmu pengetahuan maka mereka akan dapat mewujudkan cita-cita mereka di masa depan mereka.

Drs. H. Iswanto, M.Si juga berpesan kepada para orang tua, dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, hendaklah bimbing dan mengawasi penggunaan alat-alat komunikasi baik berupa handpone, internet maupun alat

Bupati Madiun Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 Madiun, SMN - Dalam rapat paripurna DPRD Kab.Madiun, Jumat 1 Juli 2016 yang dipimpin ketua DPRD Drs. Djoko Setiono bertempat di ruang rapat DPRD setempat Bupati Madiun H. Muhtarom,S.Sos berkenan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD membahas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Madiun TA 2015.

Menanggapi pertanyaan saran dan himbauan atas pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, Bupati Madiun menjelaskan sebagai berikut : I. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) mengenai : 1. Tanggapan dan saran laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian. Terima kasih, akan kami pertahankan.

2. Penjelasan kenaikan Pendapatan Asli Daerah Saran dan Pertimbangan Yth. Anggota Dewan dari FKB, kami tindaklanjuti akan di tingkatkan pelayanan pada masyarakat.

3. Belanja Realisasi belanja sebesar Rp. 1.423.096.021.535,72 atau terserap 84,98 persen dari platfond, hal ini sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang mempengaruhi penyerapan belanja Tahun 2015 adalah: Penyerapan Belanja Gaji Pegawai, sesuai dengan kebutuhan gaji sebesar 89,68 persen, terdiri dari penyerapan belanja Gaji Tunjangan TPP Guru dan Jaminan Kesehatan. ·Belanja Modal terserap sebesar 77,97 % di sebabkan ada beberapa kegiatan yang tertunda seperti DID Dinas Pendidikan, Cukai, Belanja Hibah/Bansos berupa barang yang diserahkan kepada Masyarakat karena adanya regulasi baru dan Pusat Pemerintahan yang belum selesai Tahun 2015 ·Sisa Kas pada BLUD sekitar 7 Milyar Rupiah sesuai dengan kebutuhan RSD Caruban, dan sisa JKN (Puskesmas sebesar 5 M Rupiah Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yth. Anggota Dewan dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera, F PDI Perjuangan dan Frakasi Gerindra.

4. SILPA Bisa Ditekan, Terima kasih atas saran, himbauan Yth. Anggota Dewan dan akan

kami tindak lanjuti.

5. Penyusutan Aset Posisi Aset Kab. Madiun per 31 Desember 2015 ada penurunan nilai dibanding posisi asset Kab Madiun per 31 Desember 2014, hal ini akibat dari akumulasi penyusutan terhadap asset yang merupakan amanah dari permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemda dan Peraturan Bupati Madiun No 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbup No 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemkab.Madiun 6.

Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yth. Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra II. Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera mengenai : 1.

Evaluasi terhadap perda yang berhubungan dengan pendapatan terkait situasi dan kondisi saat ini.

Saran dan Pertimbangan Yth. Anggota Dewan Dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera terkait temuan dan rekomendasi BPK, Inspektorat akan memantau SKPD dalam menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

Selain itu fungsi dari inspektorat telah dioptimalkan dengan oeningkatan kapabilitas APIP dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber daya Manusia yang ada di INspektoratdengan menggandeng BPKP Provinsi Jawa Timur dan mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat BPK yang ada di Jogjakarta.

Hal ini sekaligus menanggapi saran Yth. Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.

III. Menanggapi Pertanyaan Parai PDI Perjuangan terkait : 1. Penyelesaian Piutang Upaya yang akan ditempuh terkaiu piutang pajak dan retribusi adaerah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni a. Klarifikasi/verifikasi piutang, guna mengelompokkan piutang berdasarkan klasifikasi piutang lancar, kurang lancar dan tidak dapat ditagih. b.

Membrikan surat teguran I, II, dan III sesuai kategori lancar dan kurang lancar. c. Menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah.

Sedangkan untuk piutang lainnya yang sebagian besar merupakan piutang bagi hasil pajak dan bukan pajak, baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi

DPRD Kabupaten Madiun beserta Anggota, Bupati Madiun H. Muhtarom beserta Anggota Forpinda Saat Sidang Paripurna DPRD segera dikoordinasikan.

2. Kegiatan Penginkatan Pembangunan Sarada dan Prasarana Pariwisata Yang Belum Terselesaikan adalah merupakan kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Umbul yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.13.039.228.250,00. Pada Tahun 2015 direalisasikan sebesar Rp.6.258.594.500,00 berupa pembebasan lahan, biaya administrasi dan DED. Sehingga didapat sisi sebesar Rp.6.780.633.750,00 yang akan direalisasikan pada Tahun 2016.

3. Tindak Lanjut Rekomndasi DPRD terkait LKPJ Tahun 2015, Bupati Madiun menyampaikan terimakasih atas saran dan himbauan Anggota DPRD Fraksi PDI P dan ditindaklanjuti.

4. Penyerapan Anggaran di SKPD TA 2016 dimaksimalkan, Bupati Madiun menyampaikan terimakasih atas saran dan himbauan Anggota DPRD Fraksi PDI P dan ditindaklanjuti.

5. Perubahan Perda tentang PD Umbul terkait Kewajiban dan Pembagian Laba, dapat dijelaskan bahwa hasil Audit BPK pada Perusahaan Daerah Objek Wisata Umbul TA 2015, maka pengelolaan keuangan tahun berjalan akan mengacu pada pasal 48 Perda No. 4 Tahun 2012 dan akan dicermati lebih lanjut untuk pelaksanaannya.

6. Pendataan Aset dan Status Kepemilikan Tanah, Bupati Madiun menelaskan bahwa untuk pendataan Aset dan Status kepemilikannya masih dalam proses penyelesaian oleh SKPD terkait.

IV. Fraksi Partai Demokrat mengenai : 1. Pendapatan Daerah pada Kelurahan Wungu Pada tahun 2015 Panitia Lelang hanya melaksanakan lelang terhadap tanah ex bengkok Pamong L ama yang baru diber-

hentikan setelah usia 60 tahun, dan yang bisa langsung digarap petani pada bulan April 2016 seluas 28,7 kotak dengan harga Rp.1.000.000,00/kotak. Sehingga relaisasi pendapatan Kelurahan Wungu tahun 2015 hanya sebesar Rp.28.700.000,00 sesuai hasil lelang.

2. Pengeloaan Aset Tetap, dapat dijlaskan bahaw asset Pemkab. Madiun yang berada di wilayah Kota Madiun, langkah yang dilakukan pada TA 2016 akan dilakukan pemeliharaan dan akan dipromosikan/dutawarkan untuk disewakan lewat media online/ internet.

V. Fraksi Partai Gerindra mengenai : 1. Pendapatan – LRA a. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Komponen Pendapatan daerah meliputi : PAD, Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan Yanga Sah. 2. PAD realisasi tercapai sebesar 106,74 %.

3. Dana Perimbangan, tercapai sebesar 98,30 % 4. Lain-lain Pendapatan yang sah tercapai sebesar 101,56 %.

Sedangkan untuk Dana Perimbangan dari terget sebesar Rp.1.035.513.231,00 realisasinya hanya tercapai 98,30 % atau Rp.1.017.860.927.782,00. b. Sedangkan untuk target PAD tahun 2014, sebesar Rp. 110.103.221.345,00 dan tercapai sebesar Rp.121.390.771.373,60 atau sebesar 110,25%. Sedangakan untuk tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 140.184.103.160,00 dan tercapai sebesar Rp. 149.628.355.467,79 kalau dilihat dari realisasi PAD tahun 2015 di bandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 28.237.584.094,29 atau sebesar 23,26%. (sy)

semacamnya. Karena jika penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemahaman serta pengawasan diri orang tua akan membawa dampak yangbesarbagiperkembangananak.

Banyaknya kejadian-kejadian kejahatan yang melibatkan anak-anak, terutama anak di bawah umur, tak lepas dari pemanfaatan teknologi yang kurang tepat. Oleh karena itu sekali lagi Wakil Bupati Madiun berpesan agar tidak jemu-jemunya untuk selalu mengawasi pergaulan dan perkembangan anaknya.

Jumlah Peserta yang mengikuti Sunatan Massal di RSUD Caruban kurang lebih : 52 orang terdiri dari peserta dari Kecamatan: Mejayan, Saradan, Pilangkenceng, Wonoasri, Balerejo, Sawahan, Madiun, Gemarang. Sedangkan yang di RSUD Dolopo kurang lebih: 43 peserta terdiri dari peserta dari Kecamatan : Dolopo, Geger, Kebonsari, Dagangan, Jiwan, Wungu, Kare. (sy)

Ngawi, SMN - Bupati Ngawi Budi Sulistyono atau acap disapa Kanang, menegaskan bahwa sampai akhir jabatannya tahun 2020 kelak, fokus pembangunan di Ngawi tetap diarahkan pada bidang agraris atau pertanian.

Hal ini sesuai pula dengan visi misi pasnagan Kanag-Ony Anwar saat maju dalam Pemilihan Bupati tahun 2015 lalu. Hal ini juga dimaktubkkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diparipurnakan di DPRD 14-15 Juli 2016. “Fokus pembangunan Ngawi dengan tetap menitikberatkan pertanian ini sudah menjadi tekad pasangan Kanang-Ony saat Pilbup serentak tahun lalu, dan dalam RPJMD harus diejawantahkan dalam programkerjasatker-satker,”ungkapKetua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Kanang menegasan pembangunan bidang agraris yang digagas pemerintahannya akan memperhatikan beberapa aspek pengendalian diantaranya masalah pengairan, pupuk, lahan dan sistem pemasaran. Menurut Kanang, beberap tahun lalu pembelian gabah petani cenderung dikuasai tengkulak sehingga harga gabah rendah. Dalam kasus ini

Madiun, SMN - Pada pukul 08.20 WIB telah dilaksanakan Halal bihalal Keluarga Besar Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran TNI-Polri wilayah Kota Madiun yang berjumlah 500 orang bertempat GOR Parikesit Jl. Parikesit Kota Madiun.Rabu(14/7/16) Hadir dalam kegiatan tersebut Forpimda Kota Madiun, Kadis Pers Lanud Iswahyudi Kolonel Penerbang Arnawi, Kasrem 081/ DSJ Letkol Inf Akhyari, S.IP, Wakil Walikota Madiun, Danyonif Raider 501/BY, Anggota Korem 081/DSJ, Kodim 0803/Madiun, Lanud Iswahyudi, Polres Madiun Kota, Brimob Den C dan Pemkot Madiun.

Walikota Madiun Bambang Irianto, Bersama TNI Polri

Walikota Madiun H. Bambang Irianto, SH. M.Hum dalam sambutannya menyampaikan tujuan Halal Bihalal Keluarga besar Pemerintah Kota Madiun bersama TNIPolri ini adalah guna menjalin tali silaturahmi TNI-Polri dan Pemerintahan Kota Madiun sehingga sinergitas Pemkot dan TNI-Polri semakin erat dan solid. Walikota

juga menyampaikan sangat bangga sekali karena selama bulan Suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1437 H Kota Madiun dan sekitarnya sangat aman dan kondosif.

Hal ini sangat membanggakan lagi karena antara aparat keamanan TNI-Polri sangat kompak dan rukun.

Ujar H. Bambang Irianto, SH. M.Hum (sy)

Bupati Tegaskan Fokus Pembangunan Ngawi Tetap Pada Pertanian

Bupati Ngawi Budi Sulistyono atau acap disapa Kanang Bulog pun harus menyingsingkan lengan untuk membeli dengan standar harga tinggi. “Namun saat panen terakhir musim yang lalu harga panen petani tinggi di tangan tengkulak, Bulog yang turun tangan dengan harga lebih rendah jelas kesulitan mendapatkan stok,” ujarnya.

Dengan jumlah panen lebih dari 700 ribu ton gabah per tahun Ngawi menjadi salah satu lumbung pangan Jatim dan nasional Karena itu Kanang mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak TNI, Bulog dan Pertanian agar gabah hasil panen petani tetap bisa tersetor ke Bulog tanpa mengurangi hak petani

1. Waktu pendaftaran bulan Mei s/d Juni 2016, 2. Tempat pendaftaran di : - Kampus SMA NU Gombengsari - Bpk. Ali Muhlisin, S.Ag. (Kepala Sekolah) Hp. 085236392481 - Anna Yuliati, S.Pd. Hp. 081252780309

1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Foto copy ijazah 3. Foto copy danum/SKHUN 4. Pasphoto 3x4 @3 lembar

untuk menikmati harga tinggi di pasar tengkulak. “Ke depan, kami juga berharap Bulog turun tangan saat harga rendah,” ujarnya.

Rapat Paripurna dengan agenda RPJMD Ngawi tahun 2016 ini merupakan salah satu syarat dari Pilkada dimana pasangan terpilih bersama DPRD harus menelurkan Perda RPJMD yang menjadi acuan pembangunan daerah setempat. Dalam pembangunan bidang pertanian ini, Kanang juga menyatakan berusahan mengantisipasi dan mengatasi penyusutan lahan pertanian yang mau tak mau harus dihadapi Ngawi. Strategi yang akan diterapkan menurut dia, adalah beru-

saha melakukan perluasan lahan dengan kerjasama dengan Perhutani melalui sistem pertanian tumpang sari bukan padi, intensifikasi pertanian berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemasaran hasil pertanian yang baik serta peningkatan produksi pertanian dengan sistem bibit unggul. “Dukungan pemerintah pusat dalam hal ini, tentu diperlukan, apalagi pengelolaan penyuluh pertanian pun ada rencana diambil alih pusat,” ungkap bupati dua periode ini.

Selain memaparkan berbagai rencana pembangunan pertanian, Kanang juga mengemukakan beberapa prestasi bidang pertanian yang disabet Ngawi diantaranya juara Cluster Pertanian sistem organik oleh Komunitas Ngawi Organic Center(KNOC) yang diselenggerakan Bank Indonesia, juara kedua produksi buah dan lain sebagainya. “Adanya prestasi bidang pertanian ini semoga menjadi pemicu bagi petani untuk tetap istiqomah mengolah pertanian dan tak mudah tergiur beralih profesi juga membuat generasi muda pun menghargai dan tidak meninggalkan pertanian,” katanya. (ari)

1. Pramuka 2. Jurnalistik 3. Teater 4. Pencak Silat 5. Musik Band 6. Futsal

7. UKS 8. PMR 9. Renang 10. Outbound 11. Bola Volly 12. Batu Huqu (Baca tulis huruf Qur’an)

Ponorogo

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

7

Dishub Ponorogo Melepas 10 Armada Bus Dengan 580 Penumpang Arus Balik Grati

Wakil Bupati didampingi Kepala Dishub Ponorogo Plt Winarko Arief berangkatkan penumpang arus balik

Ponorogo, SMN - Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) memberangkatkan sekitar 580 warga penumpang balik gratis dengan 10 armada bus,

tujuan Surabaya dan sekitarnya, Minggu (10/7) kemarin.

Wakil Bupati Drs. Soedjarno, MM mengatakan progam layanan dari pemkab tersebut berlaku untuk masyarakat yang berKTP Ponorogo. Dan merupakan kebijakan dari

dari progam pelayanan Dishub Pemprov Jatim menyediakan angkutan gratis bagi masyarakat saat mudik dan arus balik. “dengan sekitar 10 armada bus, kita memberangkatkan sekitar 580 penumpang arus balik dengan

tujuan Surabaya dan sekitarnya,” kata Soedjarno.

Sementara itu, Kepala dinas Perhubungan Ponorogo, Plt Winarko Arief mengatakan pemerintah daerah Ponorogo melalui Dinas Perhubungan memberikan layanan untuk mudik dan balik gratis bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya idul fitri.

“Ini merupakan progam pemerintah yang diagendakan setiap tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan armada 27 bus, sedangkan untuk balik gratis tersebut hanya disediakan cuma 10 armada bus,” kata Winarko.

Winarko menambahkan untuk

Panen Raya Harus Bergerak Cepat Agar Terserap Ponorogo, SMN - Tak pandang menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan ) RI terus bekerja menjalankan tugas dan kewajibannya. Bertempat di Dukuh Ngujung RT 01 RW 04 Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dilaksanakan Panen Raya Padi Sergap (Serap Gabah Petani) bersama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP),Dirjen Kementan RI Dr. Ir. Sumarjono Gatot Irianto dan TNI di areal persawahan milik Senan dan tanah milik Desa pada hari.Minggu 3/7 kemarin.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Kementan PSP RI Dr.Ir. Sumarjono Gatot Irianto, Tim Sergap Mabes AD,Perwira tinggi TNI AD Kolonel Kav Erdy Lumintang, Dandim 0802/Ponorogo Letkol Inf Slamet Sarjianto, SE, Kadis Pertanian Kabupaten Ponorogo Ir. H. Harmanto, MMA, Ka Sub Drive Bulog Kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh Jaka Santoso, Kasiter Rem/081 Dsj Mayor Inf A. Sudiatna, Ka UPTD Pertanian Bpk Marjono, SP.,MMA, Perwakilan Danramil jajaran Kodim 0802/Ponorogo,Muspika Kecamatan Sukorejo, Kades dan Perangkat Desa Gandu Kepuh Kec Sukorejo, PPL Pertanian dan Ketua Gapoktan se Kecamatan Sukorejo serta segenap undangan yang hadir.

Dirjen PSP Dr. Ir. Sumarjono Gatot Irianto dalam sambutannya menyampaikan, panen raya Padi sekarang ini harus bergerak

Panen Raya Padi dan Serapan Gabah Petani Bersama Dirjen PSP, Dirjen Kementan RI dan Jajaran Mabes AD di Kecamatan Sukorejo

dengan cepat agar hasil panen tidak dibeli oleh pedagang lokal sehingga Bulog dapat menyerap Gabah sesuai dengan target yang ditentukan. Wilayah Ponorogo khususnys areal persawahan yang di tanami tanaman Padi termasuk luar biasa,katanya. Dia berharap, kedepan Ponorogo mendapatkan hasil yang luar biasa,” Kita bekerja tidak mengenal waktu walaupun suasana menjelang lebaran tetap harus semangat,” tegasnya.” kapan saja dimana saja yang penting ada kemauan pasti kita dapat jalan.

Alsintan sebanyak 50 buah yang sudah didistribusikan ke Ponorogo agar dimaksimalkan, Insyaallah kalau mau minta tambah kita siap nambah maksimal tiga Buah,” pungkas Sumarjono.

Sementara itu ditempat dan waktu yang sama setelah menyampaikan sambutan Dirjen PSP Kementan RI bersama rombongan

melaksanakan panen Padi di lahan milik Senan serta pengecekan rendemen/Kadar air Padi panen sawah 32 % dan Gabah dibeli oleh Bulog dengan harga Rp 3.700 per Kg.Sehingga dengan demikian petani tidak dirugikan dan gabah dapat terserap sesuai dengan harapan.

Lebih lanjut, Kepala Dinas

Pertanian Ponorogo Ir.H. Harmanto MMA juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Dirjen Kementan PSP RI, Mabes TNI AD dan jajaran yang telah membantu masyarakat tani Ponorogo khususnya,demi kemajuan dan kemakmuran petani,” Saya berterima kasih kepada Dirjen Kementan PSP RI Bapak Dr.Ir.Sumarjono Gatot Irianto beserta rombongan dan Mabes AD Kolonel Kav TNI AD Bapak Erdy Lumintang beserta jajaran dan semua yang terlibat atas bantuannya dalam program kegiatan ini yang bertujuan untuk mensejahterakan dan kemakmuran masyarakat petani Khususnya di Kabupaten Ponorogo ini.” ungkap Harmanto. Dia berharap,” Stok kebutuhan pangan di kabupaten Ponorogo terpenuhi dan petani juga sejahtera hidupnya,” harap Harmanto mengakhiri. Kegiatan berlangsung aman,tertib dan kondusif. (Wied)

Ponorogo, SMN - Partai Golkar DPD II Ponorogo menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) ke 9 di gedung Sasana Praja Ponorogo, dengan mengambil tema “ Solid terkosolidasi, efektif mengemban misi, berjaya di kala Pemilu”, Kamis 14/07 kemarin.

Acara tersebut di hadiri Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Wasekjen Nurul Ariffin, Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur Nyono Suharli beserta jajarannya, Ketua DPD II Ponorogo Ida Widyaningsih beserta seluruh pengurusnya, Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufti beserta Fraksi Partai Golkar dan perwakilan partai lain serta tokoh masyarakat Ponorogo.

Awal acara yang begitu meriah dan orasi politik yang penuh semangat seakan menguningkan gedung Sasana Praja dari pagi hingga siang hari, ditambah hiburan Reyog dan tari-tarian.

Ketua DPD II Partai Golkar Ponorogo, Ida Widyaningsih mengatakan,”Partai Golkar akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan siap mendukung keutuhan NKRI, untuk itu saya meminta kepada seluruh jajaran pengurus Partai Golkar untuk menjadi motor penggerak pembangunan mendukung pemerintah di tempatnya masing-masing”, ujarnya penuh semangat.

Sementara Bupati Ipong Muchlissoni dalam sambutannya mengatakan,”Partai Golkar hendaknya menjadi penyejuk dalam proses pembangunan politik, dan segala proses pembangunan bangsa, jangan sampai menjadi Partai yang menakutkan”, ujar Bupati.

Selain itu, kami juga meminta dukungan kepada anggota DPR RI dan DPRD Provinsi untuk

penumpang arus balik gratis

mereka mudik, serta menggunakan bus reguler dari Terminal Selo Aji. Guna mengatasi penumpukan penumpang di teriminal Dishub

telah menyediakan bus pariwisata untuk mengangkutnya,” tambahnya.(wied)

Momen Lebaran Jadi Ajang Reuni Sekolah

Alumi SMAN 1 Balong foto bersama dengan guru

Ponorogo, SMN -Mudik sudah merupakan tradisi yang muncul setiap hari raya Idul Fitri.

Setiap keluarga yang pergi merantau mengambil kesempatan hari raya ini untuk pulang ke kampung berkumpul dengan sanak saudara.

Tidak hanya keluarga, hari raya Idul Fitri juga menjadi momen menjalin silahturahmi dengan teman sejawat. Dalam

kesempatan itu pun kelompok tertentu memanfaatkannya untuk kembali berkumpul bersama rekan sekolah maupun sepermainan yang dikemas dalam bentuk reuni.

Ini juga dilakukan alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Balong, Kabupaten Ponorogo angkatan 1997, yang menggelar reuni di Aula Sekolah, Sabtu (9/7).

Alumi Heri Solebo mengatakan reuni tersebut bertujuan untuk menyambung dan mempererat tali silaturahmi serta untuk berbagi pengalaman hidup setelah sekian lama tidak berkumpul dan memotivasi rekan-rekan yang lain. “setelah sekian lama tidak bertemu sekitar sembilan belas tahun, sejumlah rekan berinisiatif untuk mengadakan reuni.

Hingga pas momen lebaran ini bisa berkumpul lagi untuk mengobati rasa kangen dengan teman-teman sewaktu sekolah SMA dulu,” kata Heri.

Heri menambahkan sebab di lain momen hari raya mereka sulit untuk bertemu karena berada di tempat yang saling berjauhan lantaran akitifitas masingmasing. Selain itu juga untuk mengenang masa indah saat sekolah dan menjaga hubungan pertemanan yang dulu sempat terjalin tetap utuh.(wied)

SILPA Besar Jadi Perhatian Dewan Tanggapi LKPJ 2015 Dirjen, Dandim dan Kepala Dinas Pertanian

Musda IX Partai Golkar Ponorogo, Meriah Namun Deadlock

Ketua Bag Organisasi DPD Golkar Jatim Drs Meulila Usman saat mengumumkan pengambilalihan Musda karena tidak kuorum

penumpang mudik sebelum lebaran mencapai 15.095 orang, sedangkan untuk arus baliknya sampai hari ini mencapai 8.616 penumpang, termasuk penumpang yang mengikuti balik gratis dengan10 bus yang diberangkatkan hari ini, sehingga penumpang 17 bus pada saat mudik kemarin tidak terangkut. “ketersediaan armada bus pada saat balik gratis yang hanya 10 bus tersebut, dikarenakan banyak pertimbangan. Diantaranya karena masyarakat tidak kembali ke tempat asal mereka bekerja tidak dalam waktu bersamaan berbeda dengan pada saat

membantu pembangunan infrastruktur utamanya jalan, karena dari 2.600 km jalan di Ponorogo, 1.700 km nya rusak dan rusak parah, pinta Bupati.

Sementara Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar, Nurul Ariffin yang menyampaikan amanat Ketua Umum Setyanovanto,” bukan partai politik jika tidak membuat sensasi, termasuk mendukung kembali Jokowi sebagai calon Presiden 2019, karena Pilpres bersamaan dengan pileg. Namun sekarang kita harus bergandengan tangan, membesarkan Partai”,ujar Nurul.

Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan ,” Kebijakan DPP Partai Golkar untuk gabung dan dukung pemerintahan Jokowi. Hendaknya dibaca sebagai kebijakan yang juga diikuti pada tingkatan bawah”, ujar Idrus.

Idrus berharap kepada pemerintahan Ipong bisa membaca kebijakan ini dengan baik. “Tinggal mau atau tidak memanfaatkan peluang yang ada”tegasnya.

Ideologis berorientasi kekaryaan tentu diharapkan oleh semua pihak. Dengan dukungan politis pemerintah kuat efektif mayoritas parlemen yang pro rakyat. Maka pembangunan bukan lagi masalah, sambung Idrus.

Idrus menyinggung Program Jokowi dengan istilah negara kesejahteraan 2045. Harus dimulai sejak sekarang dengan perbaikan ekonomi kerakyatan.

“Dana desa yang sudah digulirkan dalam program Jokowi untuk

mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran desa harus disukseskan”, ujar Idrus.

Namun, ironisnya saat Musyawarah Daerah akan berlangsung, yang salah satu agendanya memilih ketua DPD Golkar Ponorogo yang baru, sebagian besar pengurus daerah sampai dengan tingkat desa meninggalkan lokasi.

Salah satu pengurus desa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan,”saya tidak mau di pimpin Mbak Ida lagi mas”, ujarnya sambil berlalu.

Sampai dengan batas yang ditetapkan, peserta Musda tidak memenuhi kuorum, sehingga Ketua DPD Jawa Timur bidang keorganisasian, Drs Meulila Osman mengambil alih sidang paripurna dan menyatakan Musda Parta Golkar Ponorogo diambil alih oleh DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur.

“Tidak ada tendensi apa-apa, hanya tidak kuorum dan jika diteruskan menyalahi AD dan ART Organisasi”, ujarnya.

Ini terjadi di 2 daerah, yaitu Bojonegoro dan yang kedua di Ponorogo ini. Dalam waktu dekat kami akan adakan Musda yang tentunya harus sesuai dengan AD dan ART Partai, sehingga semua pihak bisa menerima, sambung Osman.

Sementara salah satu pengurus DPD Golkar Ponorogo, Sukirno, mengatakan,”ini hal yang dinamis, kita tunggu saja, demi kejayaan Partai Golkar kita ikut mekanisme yang ada”,pungkas mantan Calon Bupati ini. ( Wied/jar)

Ngawi, SMN - Sisa lebih pagu anggaran (Silpa) menjadi perhatian besar bagi DPRD Ngawi saat menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas pelaksanaan APBD tahun 2015, yang diselenggarakan dalam paripurna DPRD tanggal 26-27 Juni 2016 lalu.

Fraksi-fraksi yang mempertanyakan penyerapan Silpa yang sangat lamban memang sudah mengemuka sejak terkuaknya fakta bahwa Pemkab Ngawi menyimpan dana Silpa sampai Rp 147 M sampai akhir tahun 2015. Ternyata sampai paripurna pembacaan LKPJ dilakukan bulan juni lalu atau satu semester di tahun 2016, Silpa itu tetap tak banyak yang bisa diserap.

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKS dan Fraksi Kebangkitan Bangsa adalah beberapa fraksi yang menyoroti agar Pemkab Ngawi lebih mengoptimalkan kinerja aparaturnya sehingga mampu menyerap dana simpanan yang sedemikian besar dan membuat nerasa keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi terkesan kurang berimbang. “Seharusnya ada koordinasi dan program yang lebih tertata dengan baik di semua SKPD agar maksimal dalam penyerapan Silpa ini,” ungkap Siswanto, juru bicara Fraksi PKS. Silpa yang besar ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Ngawi. Apalagi kecenderungan untuk naikna Silpa ini mulai terjadi sejak tahun 2012 dan terus menanjak jumlahnya sampai ratusan miliar. “Memang harus diakui, adanya Silpa yang besar mempengaruhi performa APBD,” ujar Ony Anwar, Wakil Bupati Ngawi.

Sementara Bupati Ngawi,

Penandatanganan Perda LKPJ Pelaksanaan APBD tahun 2015 dilaksanakan usai rapat paripurna 26-27 Juni 2016

Budi Sulisyono juga berjanji untuk memperhatikan saran dan masukan dari DPRD tentang penyerapan Silpa yang dinilai masih rendah. Dalam jawabn bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD, Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi ini, berjanji akan mengoptimalkan SKPD agar lebih baik dalam menyerap silpa. Namun demikian, ada beberapa pos Silpa yang tidak bisa digunakan sesuai kebutuhan daerah karena sudah ditentukan oleh pemerintah. “Misalnya yang pos untuk DAK dan pos belanja pegawai, “ katanya.

Kanang juga menjelaskan Silpa APBD Ngawi mengalami kenaikan karena beberapa faktor

diantaranya pelampauan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, penerimaan transfer tunjangan profesi guru PNS, belanja DAK dan belanja dari dana bersumber BLUD. “Peruntukan DAK karena belum ada petunjuk teknis sementara untuk belanja BLUD karena keterbatasan operasional peralatan medis,” ujar bupati.

Walaupun banyak sorotan terhadap penyerapan Silpa yang masih rendah, namun seluruh fraksi di DPRD menyampaikan pujian untuk kinerja Pemkab Ngawi yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk penilaian atas APBD tahun 2015. (ari)

8

Jawa Timur

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Ribuan Warga Jombang Padati Pendopo, 3000 Anak Yatim Mendapat Bingkisan dan Santunan Dari Bupati Jombang

Bupati Nyono Suharli bersama Istri Hj. Tjaturina Yuliastuti dan para tamu undangan foto bersama beberapa anak Yatim yang hadir dalam acara tersebut

Jombang, SMN - Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menggelar Istiqotsah dan Pengajian rutin Jumat legian, Jumat (15/ 7/16). Berbeda dengan kegiatan

yang sebelumnya digelar,pada Istiqotsah dan pengajian kali ini karena pada bulan ini masih di bulan syawal maka acara tersebut sekaligus dirangkai dengan halal

bihalal. Sekitar 3000 Anak yatim pada kesempatan ini juga dihadirkan, mereka mendapatkan bingkisan dan santunan yang diberikan oleh Bupati Nyono Suharli

bersama Istri Hj.Tjaturina Yuliastuti.

Para tamu undangan yang terdiri dari Jajaran Muspika, tiga pilar (Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, babinsa) Se Kabupaten Jombang serta ribuan warga yang hadir kala itu memanfaatkannya untuk bersalaman saling bermaafan dengan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang didampingi Istri Hj.Tjaturina Yuliastuti dan Wakil Bupati Jombang Hj.Mundjidah Wahab yang berdiri di halaman pendopo menyambut tamu yang hadir.

Bupati Nyono Suharli disela kegiatan ini menuturkan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap Jumat legi ini dirangkai dengan pemberian bingkisan dan santunan kepada anak yatim, hal ini demi kepedulian terhadap sesama untuk mewujudkan Jombang Sejahtera Untuk Semua.

Karena bulan ini masih dibulan syawal, lanjut Bupati Nyono maka pengajian kali ini juga dirangkai

dengan kegiatan halal bihalal. Oleh karena itu kepada masyarakat dan ribuan warga yang hadir pada pengajian itu Bupati menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah Mohon Maaf Lahir Bathin. “karena ini masih di Bulan Syawal, maka atas nama pemerintah Kabupaten Jombang Saya

mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriyah Mohon Maaf Lahir Bathin. Marilah di hari yang mulia ini dengan tulus ikhlas saling maaf memaafkan satu sama lain atas segala kesalahan dan kekhilafan,” lanjutnya.

Bupati Nyono Suharli ketika bertemu dengan ribuan anak yatim dan warga yang memadati pendopo ini berharap agar masyarakat mendukung dan mendoakan agar program maupun visi misi Pemerintah kabupaten Jombang dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

“Mohon dukungan doa agar cita cita, visi misi maupun program yang dijalankan oleh Pemerintah

Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan lancar dan sukses,”kata bupati yang diamini seluruh undangan yang hadir.

Kegiatan pengajian ini diawali dengan pembacaan Istiqotsah yang dipimpin Ketua MUI Jombang KH.Cholil Dahlan. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama oleh KH.Choliq Hasan dari Tambak Beras. Selain menyerahkan bingkisan dan santunan kepada ribuan anak yatim, Bupati Nyono Suharli juga menyerahkan Insentif kepada para penghafal Al Quran (Khafidz) se Kabupaten Jombang secara simbolis.(hms/ adv/met)

Ribuan warga Jombang yang memadati Pendopo untuk mengikuti acara Istiqotsah dan pengajian rutin sekaligus halal bi halal

Bupati Menerima Cinderamata dari Kapolres Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE.M.Si, didampingi Wakil Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo MM, Jumat sore, 01 Juli 2016 menerima Cinderamata dari Kapolres Tulungagung bertempat

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE, M.Si menerima Cinderamata dari Kapolres Tulungagung di Hotel Istana, Tulungagung

di Hotel Istana, Tulungagung.

Cinderamata tersebut berisikan ucapan terima kasih dukungan dan kerjasamanya kepada Polres Tulungagung. Kegiatan ini bertepatan dengan tasyakuran HUT Bhayangkara ke-70 Tahun 2016.

Sedangkan temanya adalah: “Dengan Memperkuat Soliditas Profesionalisme dan Revolusi Mental Polri Siap Mengamankan Kebijakan Pemerintah”. Usai acara tersebut diatas dilanjutkan dengan buka puasa bersama. (adv/hms/yas)

Foto bersama Bupati usai menerima cinderamata saat acara Tasyakuran HUT Bhayangkara ke-70 Tahun 2016 di Hotel Istana, Tulungagung

Pandangan Umum Terhadap Raperda Tentang RPJMD dan Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Suasana Rapat Paripurna DPRD

Malang, SMN - Jawaban dan penjelasan bupati malang atas pemandangan umum bersama fraksi - fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 dan perubahan perda kabupaten malang nomor 3 tahun 2010 tentang tata ruang wilayah disampaikan pada rapat paripurna DPRD pada kamis (14/7).

Pada rapat paripurna sebelumnya telah disampaikan selanjutnya pada kesempatan ini disampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, saran, dan himbauan dari fraksi - fraksi DPRD terhadap raperda kabupaten malang tentang RPJMD kabupaten malang tahun 2016 - 2021 dan perubahan PERDA nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang.

Atas apresiasi tersebut disampaikan terima kasih, dan berharap agar RPJMD kabupaten malang dalam proses pembahasan dan penetapannya untuk menjadi peraturan daerah dapat berjalan lancar. Selanjutnya penyusunan RPJMD menjadi titik awal dan sekaligus sebagai tolak ukur pembangunan kabupaten malang

selama 5 tahun kedepan.Bersama ini pula disampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah ( PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, berkaitan hal tersebut akan menindaklanjuti PP yang dimaksud.

Untuk perubahan perda no 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang tidak merubah visi misi yang dudah ada, bahkan akan memperkuat arah pencapaian visi misi bupati yang tertuang dalam RPJMD kabupaten malang tahun 2016 - 2021. Diantaranya prioritas target sasaran visi misi bupati yaitu pengentasan kemiskinan, pariwisata dan lingkungan hidup.

Selanjutnya perubahan perda nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah (

RTRW) tidak hanya diselaraskan dengan perda propinsi jawa timur nomor 5 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jatim, namun diselaraskan pula dengan rencana rinci tata ruang ( RRTR) kabupaten malang yang telah ada ataupun yang sedang dalam proses pembahasan.

Penyesuaian terhadap perda tentang tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang telah diatur dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang serta beberapa peraturan menteri sebagai pedoman teknis penyusunan, diantaranya permen PU no. 20 tahun 2011 tentang pedoman

penyusunan rencana detail tata ruang yang mengamanatkan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang harua secara berjenjang dan terstruktur mulai pusat, propinsi, dan kabupaten/ kota serta kawasan strategis/ perkotaan/ perdesaan. Sehingga dalam penyusunan peraturan daetah RDTR baik yang sudah diterbitkan maupun yang sedang dalam penyusunan selalu dikoordinasukan dengan pemerintah propinsi jawa timur sehingga arah kebijakan diharapkan dapat selaras dan seimbang.

Adapun alasan atau pertimbangan yang menyebabkan tentang perubahan perda kabupaten malang nomor 3 tahun 2010 ini tidak menyebabkan perubahan

terhadap wisi misi yang dimiliki.

Namun akan ada perubahan perubahan pada strasegi kebijakan dan rencana, sehingga diperlukan untuk mengakomodasi dinamika pembangunan dan kebijakan pembangunan yang ada.

Mekanisme implementasi peralihan progam kerja pemerintah kabupaten malang terkait adanya perubahan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten malang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal telah dilakukan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten malang 2016 - 2021, Selanjutnya setelah perda RPJMD dan RTRW disahkan, maka tahun tahun berikutnya RPJMD dan RTRW menjadi acuan progam kerja pemerintah kabupaten malang. (adv/jun).

Nusantara

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

9

ADVERTORIAL

HUMAS PEMKAB JEMBER Bupati Sampaikan Nota Pengantar RPJMD 2016-2021

Tergetkan Jember Bebas Pengangguran

Bupati Faida menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021

Jember, SMN - Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR., menyampaikan nota pengantar rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jember, Kamis (14/7) siang lalu.

Nota pengantar RPJMD tahun 2016 – 2021 itu terkait pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, dan penetapan indikator kerja daerah.

“RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dan instrumen evaluasi penyelenggaraan peme-

rintahan daerah dlam lima tahun kedepan,” jelas Bupati Faida dalam pidatonya.

Lebih jauh Bupati menjelaskan,

untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan dalam RPJMD diperlukan indikator kinerja utama.

Pertama, tingkat persentase pertumbuhan ekonomi dari kondisi kinerja awal yang 6,15 persen menjadi 7,00 persen pada akhir periode RPJMD. Kedua, indeks kini meningkat dari 0,26 menjadi 0,20 pada akhir periode tahun 2021.

Ketiga, tingkat kemiskinan yang saat ini 11,28 persen, pada 2021 menjadi 10,00 persen. Keempat, tingkat pengangguran terbuka dari 4,64 persen diharapkan mencapai 4,00 persen pada kondisi kinerja akhir periode RPJMD tahun 2021.

Kelima, indeks pembangunan

Suasana Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jember, Kamis (14/7) siang lalu

Bupati Faida bersama Wabub, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD saat Sidang Paripurna

manusia diharapkan meningkat dari 67,07 menjadi 70,44. Keenam, indeks kualitas hidup diharapkan mencapai 67,00 dari 61,87. Ketujuh, indeks kepuasan masyarakat diharapkan mencapai penilaian B pada kondisi kinerja akhir.

Kedelapan, Produk Domestik Riil Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan (milyar rupiah) masyarakat yang merupakan salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan, yang saat ini 41,69 trilyun diharapkan pada 2021 menjadi 53,88 trilyun.

Menjawab pertanyaan wartawan usai rapat paripurna, Bupati menjelaskan bahwa target yang dicanangkan bukan pesimis. Ia

menegaskan bahwa target yang dicanangkan merupakan target realistis.

“Itu bukan angka pesemistis, itu angka yang realistis,” jelasnya.

Seperti pengangguran, pemerintah melihat pengangguran itu harus benar – benar bekerja dan mandiri untuk jangka yang panjang. Bukan pekerjaan yang sesaat.

“Ini yang kita ambil, angka yang akan menjadi benar-benar bebas pengangguran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni menyatakan akan ada paripurna lanjutan. Ada tiga paripurna. Setelah nota pengantar, selanjutnya pandangan umum fraksi terhadap nota pe-

ngantar, dan yang ketiga adalah jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.

“Setelah itu, kita membahas RPJMD melalui Pansus yang telah kita bentuk,” ujarnya.

Sesuai jadwal di badan Musyawarah, waktu pembahasan RPJMD sangat mepet. “18 hari kita harus tuntas, lalu akan dievaluasi oleh Gubernur selama 15 hari,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Sesuai peraturan, RPJMD sudah harus disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 17 Agustus, atau enam bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada 17 Februari lalu. (atiek/humas)

Masuk Pertama Usai Idul Fitri, PNS Berhalal Bi Halal dengan Bupati Bupati. Dengan posisi memanjang, para PNS ini satu persatu bersalaman dengan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Kegiatan yang digelar setiap tahun tersebut ditandai dengan tradisi saling bermaaf-maafan

dengan sesama anggota PNS, kerabat dan rekan kerja dalam balutan acara halal bihalal. Halal bi halal dihari pertama masuk kerja bagi PNS lingkup Pemkab Tulungagung ini sebenarnya sudah menjadi tradisi pada setiap lebaran.

Acara halal bi halal tersebut yang diakhiri dengan ramah tamah ini dimulai sekita pukul 07.30 WIB setelah pelaksanaan apel pagi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Arif Budiono, M.Si.(adv/hms/yas)

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE, M.Si berjabat tangan dengan Kabag Humas Tulungagung saat acara Halal Bi Halal di halaman Kantor Bupati

Tulungagung, SMN - Memasuki hari kerja pertama setelah hari raya Idul Fitri 1437 H, Senin, ( 11/ 07/2016) Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si dan Wakil

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Bhirowo, MM serta para Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Tulungagung ber-halal bihalal dengan karyawan-kayawati Pem-

kab Tulungagung di halaman kantor Bupati Jl. Ahmad Yani Timur. Kebahagian terpancar dari wajah-wajah pegawai yang bisa berjabat tangan dengan Bupati.

Mereka ingin memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri 1437 H ini untuk mempererat tali silaturrahim dengan rekan kerja, kepala SKPD dan Bupati dan Wakil

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE, M.Si saat Acara Halal Bi Halal di Halaman Kantor Bupati

Bupati Sambut Peserta 9 Negara Program COP UK Petra Surabaya

Bersama Mahasiswa Asing, Putra Presiden Turut Mengabdi Selama 21 Hari

Bupati Mustofa Kamal Pasa foto bersama rombongan dari Universitas Kristen (UK)

Mojokerto Kab, SMN - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, terlibat dalam kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) atau Community Outreach Program (COP) 9 negara, bersama Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya mulai tanggal 14 Juli hingga 3 Agustus 2016 di 2 kecamatan di Kabupten Mojokerto. Rombongan diterima hangat oleh Bupati

Mustofa Kamal Pasa di Pendopo Graha Majatama, Kamis (14/7) siang kemarin.

Rombongan ini akan mengabdikan diri dalam pemberdayaan masyarakat tepatnya di 3 desa di Kecamatan Gondang yakni Desa Jatidukuh, Gumeng, dan Desa Dilem. Sedangkan di Kecamatan Jatirejo, rombongan akan mengaplikasikan misi yang sama di Desa

Jembul dan Rejosari.

Rektor UKP, Rolly Intan dalam sambutan menjelesakan bahwa COP 2016 bertema “Keep Blessing The Nations” merupakan bentuk pengadian diri kepada masyarakat, seperti pengertian KKN pada umumnya. COP adalah program tahunan service learning yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UK Petra Surabaya.

Namun yang berbeda adalah keterlibatan mahasiswa asing yang ikut bergabung. COP yang sudah dirintis sejak tahun 1996 pada awalnya lahir dari kerjasama UKP Surabaya dengan Dongseo University, Busan, Korea Selatan.

Total peserta COP 2016 adalah 201 orang dari 15 Perguruan Tinggi di 9 negara (Indonesia, Belanda, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Taiwan, Inggris, dan Singapura). Komposisinya yakni 141 mahasiswa asing (8 negara)

dan 60 mahasiswa Indonesia (51mahasiswa UKP dan 9 mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira-Kupang NTT). COP 2016 nampak didominasi peserta asing asal Asia Timur tepatnya Korea Selatan mencapai 33 orang.

“Kami merintis COP dari tahun 1996 bekerjasama dengan Dongseo University, Korea Selatan.

Tahun-tahun kemarin biasanya hanya ada100-an mahasiswa asing yang terlibat COP UKP, namun di tahun ini mencapai 141 orang.

Peserta dari Korea Selatan tiap tahun berkisar hingga 30 orang, tahun ini makin meningkat. Program ini cukup dikenal sukses dan populer di sana, ada ratusan yang apply (mengajukan diri) tapi hanya beberapa yang diterima untuk bisa berangkat ke Indonesia. Kolaborasi 9 negara sesuai dengan visi UK Petra yakni menjadi global university. Alumni COP banyak yang telah sukses, mereka membuat

jaringan dan saling sharing pengalaman ketika disini,” jelas Rolly.

Kaesang Pangarep sendiri mewakili civitas akademiknya yakni SIM (Singapore Institute Management) University jurusan marketing, bergabung dengan mahasiswa dari sejumlah universitas bergengsi dunia. Diantaranya International Christian University, Hong Kong Baptist University, Hong Kong Institute of Education, Hong Kong University of Science and Technology, University of The Netherlands, Fu Jen University Taiwan, Lignan University, Chinese University of Hong Kong, Guangxi Normal University, Guangxi University of Science and Technology, dan Coventry University of London.

Kepala Humas UK Petra Surabaya, Prayonne Adi menambahkan jika peserta akan berbakti kepada masyarakat, dengan melakukan kegiatan fisik dan non fisik. Terkait

keterlibatan Kaesang, ia menyatakan bahwa tidak akan ada perlakuan berbeda kepada seluruh peserta.

“Untuk persiapan (pengamanan khusus) kita tidak ada. Putra presiden akan tinggal di rumah penduduk, sama dengan peserta lain. Ini sesuai dengan tujuan COP sendiri, dimana peserta harus berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat maupun peserta lain.

Mengenai jalannya kegiatan secara lengkap selama COP, tanggal 25 nanti kita ada press conference di desa, hadir juga pihak rektorat kami nanti. Info lengkap nanti kita share di kesempatan itu,” info Prayonne Adi. Bupati Mustofa Kamal Pasa dalam sambutan mengatakan bahwa KKN atau COP dalam sistem akademik di UK Petra Surabaya, merupakan salah satu penerapan konseptual berbentuk pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dirinya me-

ngaku senang dan bahagia bisa menerima tamu mahahsiswamahasiswa asing yang ingin belajar hidup dari kearifan lokal masyarakat Kabupaten Mojokerto.

“Kami tahu bahwa peserta COP 2016 UK Petra Surabaya banyak yang berasal dari negaranegara maju Eropa dan Asia. Saya pribadi merasa senang dan salut atas semangat para peserta, yang terbiasa dengan modernitas dalam tataran ‘sangat maju’ namun mau belajar tentang kesederhanaan.

Asia Timur khususnya dan Eropa sangat powerfull dalam pembangunan fisik , SDM dan edukasi baik, maupun IT canggih. Mungkin capaian yang diraih usai COP nanti, mampu memberi kontribusi perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto,” tutur bupati di acara yang ditutup dengan penyerahan cinderamata dari bupati kepada Rektor UK Petra Surabaya. (hms/adv/kan)

10

Rona-Rona

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Pemkot Tangerang Dongkrak Suplai Air Bersih ke Soekarno-Hatta Tangerang, SMN - Penyediaan air bersih di area Bandara Soekarno-Hatta mendapat dukungan dari Pemkot Tangerang.

Sebagai tindaklanjutnya dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Tangerang dan PT Angkasa Pura II (AP II).

Direktur Utama AP II Budi Karya Sumadi mengatakan, penambahan ini menjadi suatu keharusan mengingat kebutuhan air bersih yang ada di Bandara Soekarno-Hatta terus bertambah, apalagi dengan hadirnya Terminal 3 Ultimate hingga fasilitas kereta bandara.

“Ke depan, dengan kerja sama ini, Pemkot akan turut menyuplai air apabila ada kebutuhan tambahan di Terminal 1, 2, dan 3.

Kapasitas yang semula 100 liter/ detik akan ditingkatkan menjadi 350 liter/detik,” ujar Budi Karya di Terminal 3 Ultimate Bandara SoekarnoHatta, Tangerang, Rabu (13/7).

Menurut Budi, penumpang Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini sudah mencapai sekitar 60 juta per tahun dan akan terus meningkat lagi. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga mengatakan saat kunjungannya ke Soekarno-Hatta, bandara tidak cukup hanya dengan Terminal 1, 2, 3 tapi juga ada seterusnya, begitu juga dengan runway atau landasan terbangnya.

Saat ini, kapasitas eksisting ketersediaan air bersih di Bandara Soekarno-Hatta sebesar 8.000 meter kubik per hari. Dengan keberadaan Terminal 3 Ultimate, kebutuhan air bersih tentunya

Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

akan bertambah dua kali lipat.

“Kapasitasnya dinaikkan lima kali dari yang sekarang. Dari 8.000 meter kubik per hari menjadi 40 ribu meter kubik per hari. Minimal nambah 3,5 kali lipatlah,” kata Budi Karya.

Kesepakatan tersebut pun turut disambut baik oleh Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, yang hadir pada penandatanganan MoU ini.

Arief menyampaikan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah di Indonesia, di mana tempat bandara internasional berada, tentunya memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung kelancaran operasional bandara internasional terbesar di Indonesia ini.

“Kebutuhan pengembangan bandara ini bukan semata untuk Soetta tapi untuk kepentingan

nasional. Dengan MoU ini, ke depan, masalah air bersih di Soetta mudah-mudahan tidak lagi jadi kendala,” tuturnya.

Dengan semakin berkembangnya Soekarno-Hatta, Arief berharap keberadaannya juga mampu membuat daerah sekitarnya semakin maju dan berkembang. Misalnya dengan turut memberdayakan masyarakat sekitar bandara untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di AP II. Apalagi, Kota Tangerang telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan. Hal ini tentunya bisa turut menjadi pertimbangan ke depannya bagi AP II untuk semakin banyak lagi melibatkan masyarakat Kota Tangerang menjadi bagian dari perusahaannya.(rpb)

Kapolres Tangerang Minta Warga Waspada Uang Palsu Gubernur Banten Imbau Orangtua

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan didampingi Kapolsek Pagedangan AKP Endang Sukmawijaya saat melihat barang bukti uang palsu

Tangerang, SMN - Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ayi Supardan meminta warganya waspada terhadap peredaran uang palsu. Imbauan itu menyusul terbongkarnya jaringan pengedar uang palsu oleh tim buser Polsek Pagedangan, Rabu (13/7) kemarin.

“Warga diminta waspada dan memeriksa sebelum menerima uang terutama pecahan besar,”

kata AKBP Ayi Supardan di dampingi Kapolsek Pagedangan AKP Endang Sukmawijaya, Kamis (14/7/2016).

Dua pelaku, Hendra (24) dan Warso (45) diketahui memanfaatkan momentum Lebaran demi keuntungan pribadi. Selain digunakan sendiri, keduanya berencana menjual uang palsu cetakannya ke masyarakat. Pelaku menjual uang

palsu Rp 1,5 juta seharga Rp 500 ribu.

Dari sindikat uang palsu ‘lokal’ tersebut, kata Kapolres, pihaknya menggagalkan peredaran uang palsu Rp 500 juta. Lembaran uang pecahan Rp 100 ribu palsu itu siap diedarkan pelaku ke tengah masyarakat.

“Kami berhasil mengamankan hampir setengah miliar uang palsu

di dalam dus di rumah tersangka di Perum Duta Asri, Jatiuwung, Tangerang,” katanya.

Secara kasat mata, uang palsu cetakan Hendra dan Warso hampir menyerupai lembaran uang asli.

Namun begitu tempelkan dengan uang asli, ukuran uang palsu milik pelaku terlihat lebih besar. “Pelaku mencoba memanfaatkan kelemahan pedagang warung kecil.

Digunakan pelaku pada malam hari,” sambung AKP Endang Sukmawijaya.

Terbongkarnya sindikat upal ini bermula ketika tim buser pimpinan Aiptu Damiri melakukan observasi wilayah. Kala itu petugas mencurigai gerak-gerik kedua pelaku di di Jalan Raya PT LG, Babat, Legok, Tangerang. “Ketika digeledah, petugas mendapati 8 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu,” kata Kapolsek.

Kepada petugas, uang palsu itu diakui Hendra diperoleh dari Warso di Perum Duta Asri Kelurahan Cibodas,ý Jatiuwung, Kota Tangerang. Namun dirumah tersebut polisi hanya mengamankan uang palsu siap edar sebanyak Rp 500 juta dan alat cetaknya.(pkn)

Dinkes Banten: Silakan Lapor jika Ada Keluhan Setelah Diberi Vaksin Serang, SMN - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Muhamad Yanuar mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil direksi seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Banten untuk dilakukan pembinaan terkait vaksin ilegal.

Hal itu dilakukan karena petugas Dinkes Banten dan Balai POM Banten menemukan vaksin ilegal di 12 rumah sakit di Tangerang.

“Kami dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan seluruh rumah sakit pada 26 Juli 2016 ini, akan kita kumpulkan semua rumah sakit untuk dilakukan pembinaan,” ujarnya kemarin.

Yanuar mengungkapkan, pihaknya tidak ingin lagi menemukan vaksin yang dibeli dari jalur tidak resmi. Meski belum tentu vaksin tersebut palsu, akan tetapi hal tersebut sudah merugikan masyarakat dari segi kesehatan.

Gubernur Banten Rano Karno

Serang, SMN - Menjelang hari pertama sekolah, Senin mendatang, (18/7), Gubernur Banten Rano Karno mengimbau agar para orangtua menyempatkan diri ikut mengantarkan anak-anaknya pergi sekolah.

Imbauan itu sesuai dengan surat edaran yang dilayangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Masuk Sekolah.

“Saya hanya ingin menguatkan saja arahan yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Sebagai orangtua, adalah penting untuk hadir mengantarkan anak ke sekolah,” kata Gubernur Rano pada wartawan, Kamis (14/7).

Menurut Gubernur, kehadiran orang tua saat mengantarkan anak menyimpan pesan penting kepada anak yakni bentuk kepedulian dan rasa cinta yang mendalam yang akan terus membekas pada jiwa anak.

“Kesibukan kita di hari-hari ini tak boleh menjadi alasan atas ketidakpedulian kita atas masa depan anak. Kita tentu tidak

ingin anak-anak tumbuh dan berkembang sementara kita absen dan tidak pernah hadir dalam momen-momen penting perjalanan hidup mereka,” ujar Rano.

Gubernur menegaskan, dimensi kemiskinan tidak hanya semata-mata soal terbatasnya jumlah uang, namun juga minimnya akses terhadap pendidikan.

Menurut pemeran ‘Si Doel’ demokratisasi tidak hanya perkara politik, tapi juga soal demokratisasi pendidikan. Sebab, setiap warga memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan.

“Pendidikan baik formal maupun nonforma masih menjadi prioritas utama agenda pembangunan di Banten di samping kesehatan dan infrastruktur,” tegasnya.

Rano juga menyinggung perhatian Pemprov Banten terhadap persoalan kesejahteraan guru dan kapasitas yang harus terus menerus ditingkatkan.

Pijatnya telah memerintahkan Kadis Pendidikan untuk merumuskan semacam grand design jenjang karir guru untuk mening-

katkan profesionalisme mereka sebagai pendidik.

“Tidak akan ada profesiprofesi hebat di muka bumi tanpa kehadiran guru-guru hebat yang mengantar kita semua lebih terbuka dan bersentuhan dengan dunia yang lebih luas,” katanya.

Meskipun saat ini Indeks Pembangunan Manusia di Banten terus mengalami peningkatan, namun bukan alasan berpuas diri. Rano mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk harus terus bekerja keras meningkatkan kualitas hidup salah satunya melalui dunia pendidikan sebagai salah satu ujung tombaknya.

“Tanggung jawab orang tua tidak hilang sekalipun ada sekolah. Kehadiran orang tua dalam dunia anak akan menumbuhkan kepercayaan diri dan akan terus menyemangati anak dalam meniti setiap episode kehidupan mereka,” katanya.

Menurut Rano, membincangkan pendidikan artinya membincangkan nasib dan masa depan anak-anak saat ini.(bs)

Ilustrasi

“Kita tidak mau ada lagi pengadaan vaksin yang melalui jalur tidak resmi. Jadi kita ingin masyarakat ini menjadi lebih sehat bukan sekedar mengambil keuntungan

saja,” tegasnya.

Agar pengadaan vaksin ilegal tersebut tidak terulang lagi, Yanuar mengimbau masyarakat untuk melapor ke Balai POM maupun

Dinkes setempat jika menemukan hal yang mencurigakan setelah anak masing-masing diberi vaksin.

Termasuk bila ada keluhan yang tidak biasa. (abp/okz)

“Trash Stock” Kembali Gelar Festival Sampah Plastik Ajak Generasi Muda Edukatif dan Ramah Lingkungan Denpasar, SMN - Untuk memberikan edukasi pada masyarakat khususnya generasi muda agar bisa membuat sampah plastik mempunyai nilai ekonomi, Trash Stock kembali menggelar festival sampah plastik untuk yang kedua kalinya, demikian disampaikan Ketua Panitia Trash Stock, I Putu Hendra Arimbawa, saat melakukan audiensi dengan Walikota Denpa-

Antarkan Anak di Hari Pertama Sekolah

sar yang pada kesempatan ini diwakili dan diterima oleh Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar I Ketut Wisada, Selasa (12/6) di Kantor Walikota Denpasar.

Lebh lanjut di jelaskan, Trash Stock sendiri merupakan sebuah event festival music yang mengkombinasikan antara seni dan kewirausahaan untuk anak-anak

muda, yang mana acara ini bertemakan “musik, artistic, plastic”.

Dimana dalam festival music ini nantinya akan diperkenalkan berbagai jenis hasil kerajinan atau kesenian yang terbuat dari sampah plastic dan event edisi kedua dari festival edukatif dan ramah lingkungan ini akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 16 sampai 17 Juli 2016 yang bertempat di Taman

Baca Kesiman, Jalan Sedap Malam Denpasar. Tahun ini Trash Stock Festival masih tetap mengusung konsep ‘Not For Profit’ yang berarti seluruh keuntungan yang akan dihasilkan akan didonasikan kepada IDEP Foundation untuk mendukung program pembuatan buku komik mengenai masalah sampah dan pencemaran di sungai di pulau Bali dan juga akan dialo-

Ketua Panitia Trash Stock, I Putu Hendra Arimbawa disambut oleh Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar I Ketut Wisada,

kasikan untuk seniman independen yang mengajar anak-anak untuk berkreasi dengan membuat benda-benda menarik dengan menggunakan sampah plastik daur ulang. Selain itu , di festival ini nantinya akan memanjakan mata para pengunjung melalui karya seni para seniman yang menuangkan kreativitas dalam berbagai bentuk karya menarik dari sampah bahkan akan ada pertunjukan seni ngelawang barong yang terbuat dari sampah.

Hendra juga menambahkan, festival kali ini akan lebih banyak mengedukasi anak-anak SD untuk mengikuti pelatihan plastikology

dari Made Bayak. Mereka akan diajarkan untuk mengolah sampah plastic menjadi benda yang memiliki nilai dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan pada event musicnya masyarakat umum dan pengunjung yang ingin menyaksikan para musisi yang akan menginspirasi para pengunjung melalui karya maupun kampanye lingkungan yang mereka suarakan. Dimana para pengunjung akan di kenakan biaya tiket sebesar 25 ribu rupiah atau para pengunjung bisa membeli tiket masuk dengan menukarkan sampah plastic bersih seberat 2 kg untuk masuk ke acara musik.

Sementara Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar I Ketut Wisada menyambut baik dan mendukung terlaksananya kegiatan Trash Stock Festival. Menurutnya, kegiatan ini sangat bernilai positif bagi anakanak dan para generasi muda karena mereka diajarkan untuk memanfaatkan sampah plastic menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa meningkatkan perekonomian. “Kami berharap dengan adanya event ini dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan,” kata Wisada. (jdy)

Rona-rona

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

11

Tangani Urbanisasi

Percepat Sertifikasi Wartawan

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

penduduk dari desa ke kota itu, termasuk Surabaya dan Sidoarjo.

Untuk menghadapi fenomena itu, Pemerintah Sidoarjo berencana akan membangun sebuah hunian berupa rumah susun sewa di sekitar kawasan industri setempat.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku tidak bisa membendung arus urbanisasi karena para pendatang tersebut bertujuan mencari nafkah. Hanya saja pihaknya tetap akan menata mereka semua. Salah satunya merencanakan penataan kawasan permukiman buruh.

“Kami akan sediakan menyediakan hunian di dekat perusahaan tempat buruh bekerja, sekaligus sarana penunjang seperti pasar dan sebagainya,” ujar dia.

Dia mengakui, Pemkab Sidoarjo telah memiliki beberapa rusunawa, di antaranya Rusun Tambaksawah, Rusun Bulusidokare, dan Rusun Pucang, Wonocolo. Namun, rusunawa- rusunawa ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bahkan, banyak penyewa rusunawa tersebut adalah warga yang bekerja di luar Sidoarjo.

Di sisi lain, lahan yang tersedia

di Sidoarjo untuk mengembangkan perumahan sudah sangat terbatas.

Karena itu, solusi tempat tinggal yang tepat adalah hunian vertikal, bukan landed.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), pendatang di Sidoarjo mencapai 1.000 orang per bulan. Jumlah pendatang sesungguhnya sangat mungkin lebih besar karena banyak yang bermukim di Sidoarjo, tetapi masih berKTP luar Sidoarjo.

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Medi Yulianto mengakui,

migrasi masuk ke Sidoarjo cukup besar, rata-rata 1.135 orang per bulan berdasarkan data 2015. Ini terjadi karena Sidoarjo merupakan daerah yang sangat berkembang.

“Ada 13.613 orang yang pindah ke Sidoarjo yang sudah mengurus administrasi kependudukan tahun 2015,” ujarnya.

Dia memperkirakan jumlah tersebut akan bertambah, terlebih setelah Lebaran saat ini. Karena itu, Dispendukcapil akan merutinkan razia yustisi menertibkan administrasi kependudukan.(sla)

Dukung Penjagaan Eks Lokalisasi Sambungan dari hal. 1 harus menjaga eks lokalisasi selama 24 jam,” ujar Wakil Ketua DPRD Situbondo, Zainiye, Jumat (15/7).

Ia mengemukakan, penjagaan 24 jam di bekas lokalisasi gunung sampan (GS) di Desa Kotakan, Kecamatan Kota Situbondo dan bekas lokalisasi bandengan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, memang harus mendapatkan dukungan dari DPRD dan semua pihak dalam rangka agar

supaya bekas lokalisasi tersebut tidak lagi dijadikan tempat transaksi prostitusi.

Penjagaan di dua bekas lokalisasi di sekitar perkotaan, kata dia, sangat tepat dilakukan seusai Lebaran, karena dengan dilakukan penjagaan para pekerja seks komersial yang utamanya berasal dari luar Kabupaten Situbondo, tidak akan kembali lagi.

“Intinya kita mendukung langkah Satpol PP, dan kami

berharap dengan dilakukannya penjagaan selama 24 jam, di Kota Santri ini tidak ada lagi PSK yang bertransaksi di dua ‘eks’ lokalisasi tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Situbondo Agung Wintoro mengatakan, pada Kamis (14/7) sore telah melakukan pengecekan di dua bekas lokalisasi tersebut dan menyosialisasikan dengan warga sekitar bahwa Satpol PP akan

melakukan penjagaan.

Menurut Agung, sesuai perintah Bupati Dadang Wigiarto, Satpol PP diminta untuk lebih serius dalam penegakan Perda 27 yang sudah dibuat sejak 2004.

“Kami tetap akan melakukan penjagaan selama 24 jam, meskipun sejumlah warga yang tinggal di sekitar eks lokalisasi menyatakan menolak, karena ini sudah menjadi instruksi Bupati,” tuturnya.(dar)

Izinkan PNS Antar Anak Sekolah Sambungan dari hal. 1 yang pada hari pertama masuk sekolah (18 Juli 2016) akan mengantarkan dan mendampingi putra/putrinya ke sekolah. Setelah mengantarkan, pegawai dimaksud baru hadir ke tempat kerja masingmasing.

Hal itu ditegaskan Yuddy dalam Surat bernomor B/2461/ M.PANRBN/07/2016 tentang Ijin bagi ASN di hari pertama masuk sekolah. Surat tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4/2016, dan Surat Mendikbud No. 28901/MPK.A/KP/2016 perihal permohonan ijin bagi ASN di hari pertama masuk sekolah.

Dalam SE tersebut, Mendikbud menyerukan kampanye hari pertama masuk sekolah dengan mengajak orang tua mengantarkan anaknya yang sebagian besar akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli

2016. Hari pertama sekolah juga menjadi kesempatan mendorong interaksi orang tua dengan guru untuk menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak.

Dalam SE tersebut, Kemendikbud mendorong ASN atau PNS untuk mengantar anak ke sekolah di hari pertama sekolah dan dapat memberi dispensasi dapat memulai kerja sesudah mengantar anak ke sekolah. di hari pertama masuk sekolah.

Dalam Surat Menteri PANRB yang ditandatangani tanggal 14 Juli 2016 diungkapkan, selain momentum penting bagi orang tua, siswa dan sekolah guna membangun interaksi dalam ekosistem pendidikan, hari pertama masuk sekolah juga dinilai penting dalam melakukan revolusi mental para pelaku pendidikan, khususnya orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidi-

kan putra/putrinya di sekolah.

Namun diingatkan, nagi pegawai ASN yang akan mengantarkan dan mendampingi putra-putriya ke seolah pada tanggal 18 Juli 2016, sebelumnya harus melaporkan kepada atasan masing-masing. “Ini perlu agar ASN yang bersangkutan mendapat ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud,” ungkap Menteri Yuddy dalam surat tersebut.

Kepada para pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan daerah , Menteri Yuddy mengharapkan agar dapat memberikan ijin kepada ASN yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, PPk juga diminta melakukan pengaturan serta pemantauan, agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik dan tugas pemerintahan serta pemba-

ngunan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing.

Surat Menteri PANRB B/2461/ M.PANRBN/07/2016 itu ditujukan kepada para Menetri Kabinet Kerja, Panglima TNIm Kapolri, jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Adapun Tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kepada seluruh instansi pemerintah, ASN dan warga masyarakat yang membutuhkan, dapat mengunduh Surat Edaran tersebut di situs Kementerian PANRB yaitu w w w. m e n p a n . g o . i d . ( a g s / HUMAS MENPANRB)

Tahun Anggaran 2016 agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu.

“Kami meminta Dewan Pers meningkatkan penyerapan anggaran TA. 2016 sehingga mampu

mengoptimalkan realisasi penggunaan anggaran melalui pelaksanaan program yang tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu dia mengatakan, Komisi I DPR meminta Dewan Pers

melakukan kajian untuk pengembangan kehidupan pers ke depan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Komisi I DPR RI. Kajian tersebut diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan.(ant)

Tanggung Seragam Siswa Baru Sambungan dari hal. 1 anak orang miskin bisa difasilitasi,” kata Wali Kota Pasuruan Setiyono saat ditemui di rumah dinasnya, Jumat (15/6/2016).

Setiyono mengatakan, pengelola sekolah beralasan melakukan pungutan tersebut untuk pembelian seragam bagi siswa miskin.

Ia masih menghitung beban APBD jika pemkot menanggung biaya pembelian seragam untuk siswa baru SMP dan SMA. “Jika APBD mampu, saya punya pikiran itu. Minimal itu, karena orang miskin, kita bebaskan itu. Kalau APBD mampu, kita bebaskan semua,” kata dia.

Setiyono meminta kepada dinas terkait untuk mendata ulang

angka kemiskinan di Kota Pasuruan melalui kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Sebab, selama ini belum ada data valid terkait angka kemiskinan di Kota Pasuruan.

Kemarin, anggota DPRD Pasuruan mengeluhkan adanya pungutan oleh sejumlah sekolah negeri dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 500.000 untuk naik ke kelas baru.

Adapun siswa baru dari SD ke SMP ada yang dikenai pungutan hingga Rp 1,45 juta. Dari SMP ke SMA ada yang harus membayar Rp 1,77 juta.

Setiyono berjanji akan melakukan penertiban terhadap pungu-

tan bagi siswa yang hendak naik kelas tersebut. “(Pungutan) naik dari kelas satu ke kelas dua itu dicek. Dia kan sudah punya seragam. Kalau dia pengen beli, ya monggo, tapi jangan dipaksa,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Suhariyanto tidak menampik adanya pungutan tersebut.

Berdasarkan keterangan pihak sekolah, pungutan tersebut untuk membeli seragam dan atribut lain.

“Beli seragam pramuka, seragam sekolah, seragam olahraga, dirinci semua. Untuk siswa yang daftar ulang, ternyata buat beli bet.

Kan tidak ada di luar kalau tidak dari sekolah,” katanya.(badri)

Beri Dispensasi PNS Sambungan dari hal. 1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang datang terlambat ke tempat kerja pada Senin (18/7/2016), lantaran mengantar anaknya masuk di hari pertama sekolah.

“Sesuai instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta PAN-RB, tidak masalah jika ada PNS yang terlambat masuk kantor satu sampai dua jam, karena ada keperluan mengantar anaknya masuk sekolah di hari pertama,” ujar Bupati Lamongan Fadeli, Minggu (17/7/2016).

Ia pun menjelaskan, surat edaran tersebut merupakan motivasi positif kepada orang tua atas tanggung jawab mereka dalam mendampingi sang anak, dan juga suntikan kepercayaan diri bagi si anak saat memasuki sekolah di hari pertama.

“Justru memberi motivasi ke anak-anak menurut saya lebih penting, apalagi sekarang sudah ada surat edaran baik dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta PAN-RB. Ini suatu hal yang positif untuk dunia pendidikan anak,”

terangnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang mengimbau agar semua wali murid dapat mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah, Senin (18/ 7/2016) besok. Baik jajaran PNS maupun para karyawan di perusahaan swasta.

“Dapat mengantar anak di hari pertama masuk sekolah, adalah momen yang bisa menumbuhkan interaksi antara orang tua dengan guru, sehingga harus diapresiasi.

Untuk itu, kami mewajibkan kepada para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta PAN-RB,” ucap Kepala Bagian Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan (Dikmenumjur) Dinas Pendidikan Lamongan, Kandam.

Imbauan untuk mengantar si buah hati ke sekolah di hari pertama, dianggap Kandam sebagai langkah positif bagi dunia pen-

didikan di Lamongan. Apalagi, hari pertama masuk sekolah merupakan momen penting bagi seorang siswa untuk menjalani masa selanjutnya.

“Sehingga ada baiknya pula, pihak sekolah dapat mengadakan rapat dengan wali murid di hari pertama masuk sekolah besok,” usulnya.

Ia pun mengaku, pihaknya sudah meminta semua sekolah yang ada di Lamongan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, untuk mengagendakan rapat bersama wali murid dengan suasana yang penuh kekeluargaan.

Sebab pada hari pertama, pihak sekolah biasanya akan menjelaskan aturan sekolah, pengenalan guru serta semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah. Selain itu, orang tua juga akan mendapatkan informasi berbagai kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler, yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan bakat serta minat anak.(syam)

Orangtua Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda Diminta Tidak Emosi

Nursita Sari Orangtua yang memvaksinkan anaknya di RS Harapan Bunda mengerumuni para petugas posko pengaduan saat mereka baru tiba di posko sekitar pukul 10.00, Minggu (17/7/2016).

Jakarta, SMN - Orangtua yang memvaksinkan anaknya di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, membentuk aliansi korban vaksin palsu di rumah sakit tersebut.

Aliansi korban vaksin palsu meminta para orangtua agar tidak emosi dan bersikap cerdas.

“Saya juga korban, tapi kita lebih cerdaslah. Jangan sampe kita emosi karena nanti kita yang rugi.

Kalo kita emosi apa bedanya sama rumah sakit ini,” ujar salah satu perwakilan aliansi korban vaksin palsu, Septian, di RS Harapan Bunda, Minggu (17/7/2016).

Septian mengimbau agar para orangtua tetap tenang dan sabar.

Aliansi korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda sedang mengusahakan agar proses penyelesaian masalah vaksin ini.

“Sabarlah, kita juga ini kan sedang ada proses. Ada lembaga yang siap membantu kita. Percayakan kepada kami yang sudah bersedia mewakili teman-teman semua,” kata dia.

Septian beberapa kali menghampiri orangtua yang emosi dan

marah-marah saat mendatakan anaknya yang terindikasi terkena vaksin palsu. Dia mencoba menenangkan orangtua yang emosi tersebut.

Septian bercerita, saat berusaha menenangkan orangtua yang emosi, orangtua tersebut malah balik menantang mereka.

“Kayak kemarin ada satu korban udah marah-marah. Saya tahu mereka emosi. Kita coba tenangin, mereka malah tantangin kita. Sabar aja, kalo kita emosi enggak ketemu (penyelesainnya),” ucap Septian.

Septian menyebut pihak RS Harapan Bunda belum memberikan jawaban yang dapat memuaskan para orangtua.

“Belum ada jawaban yang bisa memuaskan korban. Kita masih digantung,” ujarnya.

Hingga pukul 11.15, orangtua masih mendatangi posko pengaduan RS Harapan Bunda. Mereka datang untuk mendatakan anaknya yang terindikasi terkena vaksin palsu.(kmp)

CMYK

12

Advertorial

Edisi 244 / VIII / 18 - 24 Juli 2016

Pakde Karwo Sambut Baik Tax Amnesti

Dukungan Pakde Karwo Atas Program Amnesty Pajak Disambut Applause Oleh Dirjen Pajak, Menteri BUMN Serta Gubernur BI dan Dewan Komisioner OJK

Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyambut baik adanya Tax Amnesti atau Amnesti Pajak.

Amnesti Pajak merupakan bentuk program pengampunan pajak yang akan berlaku hingga 31 Maret 2017.

“Kami menyambut baik atas program pemerintah yang sangat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional,” ungkapnya dihadapan Presiden Joko Widodo pada acara Sosialisasi Tax Amnesti di Grand City Convex, Jumat (15/7).

Menurutnya, Tax Amnesti atau Amnesti Pajak akan berpengaruh dan berkorelasi terhadap stimulus fiskal kinerja perekonomian di Jatim. Karena melalui amnesti pajak ini terdapat potensi baru dalam memperkuat struktur fiskal nasional. “Saya selaku Gubernur menghimbau kepada pengusaha di Jatim agar mengikuti dan mendukung program dari pemerintah yang sangat berman-

faat ini,” tegasnya.

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengajak kepada pengusaha untuk terus berkontribusi bagi negara melalui kepatuhan membayar pajak. Pakde Karwo mengibaratkan pengusaha yang hidupnya sejahtera adalah orang atau pengusaha yang taat dan patuh membayar pajak dengan tepat waktu.

Dihadapan, Presiden Jokowi, Pakde Karwo melaporkan bahwa Pemprov Jatim akan terus berusaha meningkatkan tax ratio atau uang yang masuk ke Jatim. Dalam kesempatan tersebut Pakde Karwo menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan I tahun ini mencapai 5.34 persen yang mampu merealisasikan PDRB sebesar Rp 444. 31 triilun.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan I tahun 2016 dari Jatim masih di topang oleh 3 sektor utama. Sektor pertama yakni

industri pengolahan sebesar 29.76 % yang sebagian besar berada pada industri hilir dari agro. Kedua yakni sektor perdagangan sebesar 17.79 % dan sektor ketiga yakni sektor pertanian on farm sebesar 14.07%.

Melihat kondisi perekonomian yang bergerak positif, Pakde Karwo bersama OJK dan BI Jatim optimis pertumbuhan ekonomi Jatim bisa tumbuh hingga 5.6 persen di triwulan II tahun 2016.

Artinya, jika pertumbuhan ekonomi bisa meningkat maka dipastikan pendapatan pengusaha akan naik.

Selain itu, jika pertumbuhan meningkat akan berdampak baik terhadap kapasitas produksi, jam kerja relatif bisa di tambah, order dari dalam dan luar negeri akan stabil, harga jual relatif baik hingga order bahan baku terkendali hingga mampu stabil.

Tak lupa juga dilaporkan oleh Pakde Karwo bahwa tingkat inflasi

di Jatim year on year (y o y) mengalami penurunan yakni sebesar 3.08 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada Juni tahun 2016 mengalami penurunan menjaadi 2.93 persen y on y. Di bidang investasi, 2015 mencapai Rp. 163.68 trilliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) RP. 32.42 trillin, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp. 35.49 trilliun dan investasi yang non fasilitas dan di dominasi oleh UMK mencapai Rp. 95.77 trillun.

Presiden Jokowi mengakui bahwa ekonomi global di semua negara kondisi stagnan cenderung terus turun. Hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semua negara harus turun dan mengintervnsi.

Negara seperti Tiongkok dahulu pertumbuhan bisa 10 persen, akan tetapi saat ini tinggal 6.5 pertumbuhan ekonominya.

Bahkan ada yang minus 3 hingga 7 persen. “Inilah tekanan global yang kita hadapi. Dan semoga tahun depan ada pemulihan.

Saat ini, semua negara berebut uang hingga modal agar ada aliran dana investasi, modal dan uang.

Semua berkompetisi memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Gubernur Jatim Pakde Karwo, Bupati Pasuruan dan Walikota Pasuruan hadiri rapat yang di pimpin langsung oleh Menko Bidang Perekonomian RI terkait Tindak Lanjut Percepatan Proyek SPAM Umbulan

Surabaya, SMN - Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang mandeg selama 43 tahun akhirnya tuntas hari ini, Rabu (13/7) pagi dengan ditandatanganinya Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan dari Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf yang diserahkan kepada Kementrian Keuangan yang disaksikan oleh Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI Lukita Dinarsyah Tuwo di Ruang Rapat Mahakam Lt. III Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat.

Penyelesaian proyek ini merupakan langkah maju dari Rapat Koordinasi Tindak Lanjut untuk Percepatan Proyek SPAM Umbulan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution. Menko Perekonomian menyepakati untuk menyelesaikan proyek SPAM Umbulan dengan melakukan financial closing dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) SPAM Umbulan tanggal 21 Juli 2016 mendatang di Kantor Kemen-

ko Perekonomian RI Jakarta Pusat.

Seusai menyatakan kesepakatan, Menko Perekonomian menemui Presiden RI Jokowi dan rakor dilanjutkan oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian RI Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengatakan, proyek SPAM Umbulan sudah diawali pembahasannya sejak tahun 1973. Namun pihaknya baru menangani dan terus melakukan upaya penyelesaian masalah SPAM Umbulan pada tahun 2015. Pada Januari 2015 telah dilakukan Viability Gap Fund (VGF) dan Agustus 2015 baru dilakukan lelang.

“Akhirnya selama 43 tahun sejak tahun 1973, proyek SPAM Umbulan tuntas hari ini. Praktis SPAM Umbulan ini ditangani sejak 2015. Hari ini juga sudah ditandatangani semua baik dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun Pemprov Jatim,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim yang sumringah menunjukkan Surat Persetujuan Kelanjutan Proyek SPAM Umbulan yang ditandatangani dan distempel basah oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

alternatif untuk menampung dana hasil Tax Amnesty untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menjelaskan, pihaknya telah menandatangani surat persetujuan kelanjutan proyek SPAM Umbulan ini sebagai persyaratan untuk Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan Viability Gap Fund (VGF). “Jadi pada prinsipnya Pemkab Pasuruan mendukung. Saya menyampaikan poin-poin yang ditekankan DPRD Kabupaten Pasuruan.

Semua dipenuhi oleh kementerian dalam rapat tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, tanggal 22 Juni 2016 yang lalu, telah disepakati solusi sharing pembiayaan yang disampaikan Gubernur Soekarwo.

Adapun solusinya yakni sharing pembiayaan baik dari APBN Pusat dari Kementerian PU, APBD Pemprov Jatim, APBD Pemkab Pasuruan.

Sehingga hal tersebut tidak terlalu memberatkan APBD Kabupaten Pasuruan.

Usulan solusi tersebut ditanggapi positif Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis H. Sumadilaga, serta Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan perwakilan dari kabupaten Gresik, kotamadya Surabaya, kotamadya Pasuruan dan kabupaten Sidoarjo.(*)

Tax Amnesti. Tujuannya, tentu ada aliran uang yang masuk ke Indonesia daripada uang tersebut diendapkan diluar negeri,” ujarnya.

sanksi pidana perpajakan, penghentian proses pemeriksaan hingga penyidikan tindak pidana perpajakan. Sedangkan, syarat

Pakde Karwo (kanan) Menyimak Sosialisasi Program Amnesty Pajak Yang Disampaikan Oleh Presiden RI Joko Widodo

“Saya ingin membuka pikiran pengusaha. Bahwa anda makan, hidup, mencari rejeki hingga bertempat tinggal di Indonesia.

Maka, di tengah lesunya ekonomi global, pemerintah berharap jika pengusaha dapat partisipasi lewati

Gubernur Jatim terima kunjungan direktur utama semen indonesia di Grahadi

Pakde Karwo: 43 Tahun Mandeg, Proyek Umbulan Akhirnya Tuntas Pakde Karwo menjelaskan, penyelesaian SPAM Umbulan ini sangat penting karena berkaitan dengan pelayanan publik di bidang air minum bukan hanya air bersih.

SPAM Umbulan ini dapat menghasilkan 4.000 liter per detik. Proyek ini dapat melayani kebutuhan air minum yang berkualitas bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya pada 3 kabupaten dan 2 kota yakni Kab. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.

Proyek ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2019.

Sementara itu, Menko Perekonomian RI Darmin Nasution mengatakan, proyek SPAM Umbulan ini penting dan prestisius. Kalo diurut ke belakang, proses ini sudah ada sejak tahun 1973an atau 40 tahunan yang lalu. “Buat kita ini proyek penting. Sudah ada proses selama 40 tahun.

Kalau tidak diselesaikan segera, ini menjadi hal yang tidak benar,” tegasnya.

Menurut Darmin, pola Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM ini merupakan proyek pertama yang tersulit karena melibatkan banyak kabupaten/kota.

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan. Pola KKPBU ini bisa menjadi template untuk berbagai proyek infrastruktur lainnya seperti SPAM di daerah lain, listrik, jalan tol dan sebagainya.

“Kalau ada kasus seperti ini yang melibatkan daerah.

Tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen,” kata Sofyan Djalil.

Pola kerjasama melalui KKPBU ini, lanjut Sofyan Djalil, juga bisa menjadi

Terpenting, lanjut Jokowi adalah dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa semakin baik.

Maka, melalui Amnesti Pajak kita ingin seluruh warga dapat berpartisipasi. Uang yang berada di luar negeri bisa dibawa masuk ke Indonesia. “Ini kompetisi antar negara, ini saatnya berpartisipasi terhadap Negara,” imbuh Jokowi yang disambut 2.700 pengusaha yang hadir.

“Bahkan, saya senang mendapat laporan dari Gubernur Jatim, bahwa triwulan I 2016 tumbuh 5.3 persen diatas nasional yang hanya tumbuh 4.9 persen. Triwulan ke II bahkan diperkirakan mencapai 5.6 persen. Ini pertumbuhan yang sangat baik dan tentu bisa dicontoh oleh provinsi lainnya,” jelasnya.

Presiden dengan tegas menjelaskan bahwa Tax Amnesti atau Amnesti Pajak adalah penghapusan tunggakan pajak, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan

agar dapat mengikuti amnesti pajak adalah mengungkap harta yang tersembunyi di luar negeri, tidak sedang berperkara/menjalani hukuman pidana perpajakan, repatriasi aset ke dalam negeri hingga membayar uang tebusan.

Ke depan, masuknya dana hasil repatriasi tersebut akan dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan dengan perkuatan sarana infrastruktur, pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Sementara dengan adanya Tax Amnesti ini manfaat bagi perekonomian sangat besar, salah satunya yakni penguatan nilai tukar rupiah, peningkatan cadangan devisa, peningkatan likuiditas perbankan serta peningkatan penerimaan negara pada jangka panjang dan pendek. (*)

Gus Ipul : Essensi Idul Fitri adalah Kembali Fitrah Dengan Diwarnai Kebahagian Surabaya, SMN - Setiap tahun semua umat Islam merasa sedih dan bahagia, mengapa sedih? Sedih karena telah ditinggalkan bulan yang penuh rohmat Yakni bulan Romadhon. Sedang merasa bahagia, karena setelah berpuasa sebulan penuh semua orang islam berkumpul dan bersilahturahim dengan semua sanak keluarga baik mereka yang jauh maupun yang dekat.

Oleh karena itu, setelah berpuasa sebulan penuh disebut hari raya atau hari Idul Fitri dan essensi idul fitri itu sendiri adalah kembali fitrah atau suci yang selalu diwarnai dengan kegembiraan atau kebahagian.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim yang lazim disapa Gus Ipul pada acara Tabligh Akbar Muhammadiyah Ranting Desa Payama di Dusun Kecamatan Solopuro Kab. Lamongan, Rabu ( 13/7).

Gus Ipul mengatakan, setiap orang kembali itu harus dengan diwarnai kebahagian atau keceriaan, bukan malah sebaliknya atau kembali dengan kesedihan. Karena essensi sebenarnya orang kembali itu pasti bahagia atau senang. Contohnya; bila ada orang atau seorang Kyai itu lebih senang bila beliau kembali ke rahmatullah dengan cepat. Sebab beliau sudah siap dan selama didunia selalu berbuat baik dan selalu memberikan pencerahan kepada orang lain.

Namun, ada juga orang yang takut atau sedih bila dia kembali ke Rahmatullah karena dia selama didunia belum pernah berbuat baik sehingga untuk berangkat dan kembali ke tempat yang kekal merasa takut dan sedih.

Untuk itulah, Allah Subhanallah Wataalah memberikan satu pembelajaran kepada semua umat dimuka bumi ini untuk selalu dan terus mene-

rus berkesimbungan serta terhubungan dengan Allah.

Setiap saat dan setiap waktu selalu menyebut nama Allah serta mengamalkan ajarannya atau selalu bertasbih. Sehingga, dimanapun dan kapanpun kita berada selalu ada kontak dan buhungan batin antara Sang Maha Pencipta dengan ummatnya. “ Semua itu dilakukan semata-mata karena Allah, insyaallah kita akan selamat setiap apa yang kita lakukan dan kemanapun kita melangkahkan kaki. Karena hubungan yang kokoh dan kuat, serta selalu bertasbih akan menjadi sesuatu yang istimewa,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Bupati lamongan H. Fadli SH,MM mengatakan, untuk menambah motivasi belajar anak dan mengurangi tayangan televisi dan mematikan HP di Kab. Lamongan, maka Bupati lamongan telah mengeluarkan Peraturan Bupati tepatnya Tahun 2016 ini.

Yakni Peraturan 1821, yang isinya semua orangtua harus mau meluangkan waktunya selama tiga (3) jam untuk mendampingi anak- anak mereka belajar mengaji maupun belajar untuk pelajaran sekolah. Karena selama ini para orang tua sangat kurang dalam memberikan kepada anak- anak mereka sehingga mereka tumbuh kembangnya sangat kurang baik.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya peraturan tersebut diharapkan para orang tua benar- benar mau mencurahkan waktunya untuk anak-anak mereka selama tiga jam diwaktu sore hingga malam. Setelah jam 21,00 silahkan kalau mau menghidupkan televise atau HPnya lagi yang penting anak sudah diberikan pembelajaran baik pembelajaran mengaji/agama maupun pembelajaran pengetahuan umum. Agar mereka tumbuh

Gus Ipul Memberikan Sambutan Pada Tabligh Akbar Keluarga Besar Muhammadiyah Ranting Payaman, Solokuro-Lamongan

dengan baik, yakni baik dalam etika maupun baik dalam bidang ilmu. Sebab, sekarang ini anak-anak muda sudah banyak yang kehilangan jati dirinya, hilang sopan santunnya dan bahkan sama orang tua tidak mempunyai etika atau unggah ungguh.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir,MSi, mengatakan, Allah berfirman suatu negeri atau Negara akan diberi keberhasilan atau kemakmuran bila ummatnya atau masyarakatnya selalu bersyukur dan beriman kepadaNya. Tetapi bila negeri itu masyarakatnya selalu berbuat dusta dan ingkar kepadaNya maka allahpun akan melaknatnya.

Meneruskan apa yang disampaikan Gus Ipul tadi, yakni ditinggal Ramadhan sedih sekaligus gembira.

Sedih karena jika mengetahui kemuliaan dalam bulan Ramadhan, kita ingin setiap bulan adalah bulan Ramadhan. Luar biasa. Kalau bisa melaksanakan sesuatu di bulan Ramadhan pahalanya dilipat gandakan. Itulah salah satu kemuliaan di bulan Ramadhan.

Sedangkan gembira setelah Ramadhan karena masih

diberi kesempatan bertemu dengan Ramadhan, mudahmudahan kita panjang umur masih dberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertemu Ramadhan tahun depan.

“Untuk itu, saya berharap masyarakat Lamongan kedepan akan bertambah baik dan terus mau dan tekun dalam syiar agama serta memberikan pencerah agama islam. Sebab,keberhasilan Indonesia kedepan bergantung pada umat islam, tegas Haedar Nashir.

Oleh karena itu, mulai sekarang seluruh umat islam di Indonesia harus rukun dan selalu bergandengan tangan bahu membahu untuk membangun Indonesia dengan terus melakukan gerakan khasanah yang fitri yakni keluar dari hati bukan gerakan yang keluar dari kepentingan. Karena Indonesia memerlukan gerakan kemajuan atau gerakan Indonesia berkemjuan.

Seusai memberikan pencerahan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan peletakan batu pertama Pembangunan kantor Ranting Muhammadiyah Pyama kac.

Solopura dengan didampingi Wagub Jatim, Bupati Lamongan dan Pimpinan Muhammadiyah jatim serta Camat Sukopura dan Kades Payama.(*)