Suara media nasional edisi 238

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Media Online: suaramedianasional.co.id

SuaraMedia NasionalCom

@smedianasional

Edisi 238 Tahun VIII / 23 - 29 Mei 2016

Nomor ISSN: 2355-6501

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Demo di Depan KPK Ricuh

Pendemo Lempari Polisi dan Gedung KPK Unjuk rasa demonstran yang berasal dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (20/ 5/2016), tiba-tiba berubah ricuh.

Gubernur Jatim kukuhkan Ketua Staf Medis Fungsional dan Kepala Instalasi Rumah Sakit di lingkungan Pemprov Jatim

Jatim Jadi Rujukan 110 Juta Jiwa Indonesia Timur Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo menegaskan bahwa terdapat 110 juta jiwa penduduk Indonesia Timur bergantung kepada kualitas pelayanan Bersambung di halaman 11

5 Fraksi di DPRD Kota Mojokerto Angkat Tenaga Ahli

Jakarta, SMN - Para pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu dan kayu.

Selain itu, para demonstran juga melempari Pengunjuk rasa melempari polisi dan Gedung KPK, Jumat (20/5/2016).

Bupati Beri Standing Applause Kampung Organik Brenjonk

Kota Mojokerto, SMN - Fraksi di DPRD Kota Mojokerto merekrut lima Tenaga Ahli fraksi. Dari enam fraksi hanya fraksi gabungan dari Partai Demokrat, PPP dan PKS yang tak menggunakan tenaga ahli lantaran dinilai Sonny Basuki Rahardjo belum membutuhkan.

Sedangkan lima fraksi murni yang memilih menggunakan tenaga ahli yakni Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Golkar dan Gerindra “Kalau Fraksi Golkar memilih menggunakan lantaran sangat membutuhkan,” terang Sekretaris DPRD kota Mojokerto, Mokhamad Effendy, Selasa (17/5) kemarin.

Kab. Mojokerto, SMN Usaha penggenjotan sektor pariwisata benar-benar digalakkan pada periode ke-dua ini. Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, serius dengan proyek pengembangan 3 daerah utama destinasi wisata yaitu Trowulan, Pacet, dan Trawas. Seperti yang dilakukannya kala mengunjungi dan melakukan dialog interaktif dengan petani

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa memberikan sambutan pada kunjungannya di Kampung Organik Brenjonk, Desa Penanggungan, Trawas

Bersambung di halaman 11

Gerakan Nasional Pembelajaran ‘Aku Anak Jujur’ di Kabupaten Jombang Jombang, SMN - Tjaturina Wihandoko, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang yang juga Bunda Paud Kabupaten Jombang membuka pencanangan Gerakan Nasional Pembelajaran Anak Jujur (Gernas Manjur) yang dipusatkan di Paud Alif Center, di Jl. Mayjend Sungkono No. 95 Jombang.

Bertepatan dengan peringatan hari Kebangkitan Bersambung di halaman 11

Tjaturina Wihandoko, Ketua TP PKK Kabupaten Jombang bersama anak-anak PAUD

Peran Wartawan Sangat Penting di Daerah Konflik dan Bencana dan penyintas bukan berbicara untuk mereka.

“Jurnalis perempuan yang ditugaskan di medan konflik harus tetap perhatikan keselamatan,” tambah wanita asal Surabaya itu.

Oleh sebab itu, jurnalis harus diberi bekal dan pemahaman yang cukup seputar tugas liputan konflik maupun bencana.

“Media itu bertanggungjawab tentang memilah berita yang benar, bersaing cepat sebgai persaingan

dengan media lain dan harus menjaga sebuah etika,” bebernya.

Dalam menjalankan tugasnya, kata Maria, wartawan juga boleh menolak tugas. Mereka harus paham latar belakangnya, juga perlu sebuah persiapan serta paham dan dapat melakukan tugas jurnalistik dengan benar.

“Wartawan juga harus meliput dengan empati, seperti menghargai martabat manusia, memberi empati pada korban yang mengalami trau-

ma, perlakuan khusus untuk anakanak. Yang cakupan liputan luas dan bervariasi dapat melaporkan fakta kejadian, seperti dampak ekonomi, sosial, lingkungan atau features,” ungkapnya.

Kata Maria, jangan sampai pemberitaan bisa juga menjadi dampak negatif yang dapat menimbulkan kepanikan seperti setelah gempa, justru menyulitkan proses

jika posisi pers sangat penting pada saat atau pasca bencana alam. Apalagi, kehadiran pers di daerah bencana dan liputan-liputannya dapat menghadirkan dua situasi memperbaiki atau justru memperburuk keadaan.

“Karena itu, seperti liputan pers tentang bencana hendaknya sangat memperhatikan etika.

Ketika tsunami dan gempa di

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyampaikan materi pada Pelatihan Jurnalis Perempuan

Malang, SMN - Peliputan daerah konflik dan bencana menjadi tantangan berat bagi wartawan khususnya jurnalis perempuan.

Menurut Maria D Andriana, Editor Internasional ANTARA, bahwa liputan media untuk bencana dan konflik harus langsung ke lapangan atau Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Selain itu, liputan itu akan

menjadi sebuah siaran pedoman atau petunjuk bagi masyarakat.

Media juga sebagai monitoring, apa yang harus dilakukan masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya. ”Tetapi kita harus bangga, jurnalis perempuan punya perspektif lebih tajam dan menyentuh dalam mengolah situasi konflik dan bencana,” ujarnya saat mengisi Pe-

latihan Jurnalis Perempuan di Best Western OJ Hotel Malang, Senin (16/5) beberapa waktu yang lalu.

Mentalitas seorang jurnalis di medan konflik, diakui perempuan yang 32 tahun malang melintang di dunia jurnalistik itu menjadi faktor penting. Mereka dalam meliput biasanya bersifat dadakan, focus dan bersaing dengan media lainnya dan fokus pada apa korban

Atiek Rambu, Wartawan Surat Kabar Umum Suara Media Nasional (depan paling kiri) mengikuti pelatihan Jurnalis Perempuan

Maria D Andriana, Editor Internasional ANTARA sampaikan materi

evakuasi.

Menurut Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan

Mentawai lalu, media dikritisi karena menayangkan gambar-gamBersambung di halaman 11

DPRD Ponorogo Sidak UNAS Sekolah Dasar Ponorogo, SMN - DPRD Ponorogo dalam mengantisipasi suatu kejadian yang tidak diinginkan dan demi untuk kelancaran Ujian Nasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu dengan melakukan inspeksi mendadak (SiDak).

Pihaknya memantau langsung pelaksanaan UN tingkat SD. Saat melakukan sidak di SD Bangunsari 1, DPRD memuji manajemen sekolah dalam mengelola pelaksanaan ujian, Senin (16/05).

“Memang program komisi D selalu ada inspeksi mendadak, ya mengawal proses pelaksanaan UN dari SMU hingga SD,” ujar Drs. Muh. Ubahil Islam, anggota komisi D DPRD Ponorogo.

Menurut anggota fraksi Kebangkitan Bangsa tersebut, sudah

seharusnya setiap pelaksanaan UN di setiap jenjang kependidikan

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 691147, 4526358, HP 081 231 515 435

mendapat perhatian, tidak hanya UN tingkat SMP dan SMU saja

yang mendapat perhatian.

“Ya ini bisa menjadi contoh,

sekolah ini (SDN Bangunsari 1) manajemennya baik, sebagai con-

Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo saat melakukan sidak UN SD Bangunsari I

toh, tadi ada anak kelas tiga yang tidak ikut ujian sekolah karena sakit, oleh sekolah diberi waktu ujian susulan. Jadi tidak muncul nilai fiktif, tidak ikut ujian tapi nilainya tiba tiba muncul,” lanjut lelaki yang akrab disapa Ubahil ini.

Lebih lanjut Ubahil berharap pelaksanaan ujian Nasional tingkat SD tahun ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, pihaknya juga berharap semua peserta ujian lulus dan ujian nasioanal lancar tidak ada suatu kendala apapun.

“Kami berharap, siswa tidak mengalami tekanan saat ujian sehingga bisa menjalani ujian dengan nyaman dan lulus tentunya harapan kita bersama”, pungkas Ubahil. (Wied/adv)

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Bupati Hadiri Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 100 Persen Gratis “Untuk itu kedepan, saya masih mengharapkan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Swadaya untuk berkenan terus memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui program BSPS. Sehingga diharap akan semakin banyak pula MBR di Kabupaten Tulungagung yang dapat menempati rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman”, ujar Bupati.

Tulungagung, SMN - Bupati Syahri Mulyo, SE. M.Si menghadiri sosialisasi bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Balai Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Tulungagung, Kamis 12 Mei 2016. Kegiatan ini juga di hadiri direktur rumah swadaya direktorat jenderal penyediaan kementerian PU dan perumahan rakyat Ir. Hardi Simamora, MPL. Bupati Syahri Mulyo dalam sambutanya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung sangat mendukung upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi MBR agar dapat menempati rumah layak huni, sehat, aman dan nyaman. Oleh karena itu, program

BSPS telah sejalan dan selaras dengan misi ke 6 (enam) RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014–2018, yaitu “ pengentasan dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu”.

Lebih lanjut Bupati mengaskan, sebagai upaya nyata dalam mendukung penyediaan rumah bagi MBR, selama kurun waktu tiga tahun ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Plesterisasi dari dana APBD sebesar Rp 4.665.000.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan untuk program BSPS, pada tahun ini merupakan tahun ketiga Kabupaten Tulungagung menerima bantuan program BSPS. Selama kurun waktu tersebut telah dilakukan Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni bagio MBP sebanyak 2.517 unit dengan total anggarannya mencapai Rp 29.080.000,00 (Dua pulih sembilan milyar delapan pulih juta rupiah).

Di Kabupaten Tulungagung masih banyak MBR yang memiliki rumah tidak layak huni. “Untuk itu kedepan, saya masih mengharapkan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Rumah Swadaya untuk

berkenan terus memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui program BSPS. Sehingga diharap akan semakin banyak pula MBR di Kabupaten Tulungagung yang dapat menempati rumah yang layak, sehat, aman dan nyaman”, ujar Bupati.

Sementera itu, direktur rumah swadaya direktorat jenderal penyediaan kementerian PU dan perumahan rakyat Ir. Hardi Simamora, MPL. Menegaskan penyaluran dana BSPS tidak dipungut biaya dan tidak ada potongan.

“Kami tidak ingin adanya pungutan dalam penyaluran BSPS. Masyarakat akan menerima dana BSPS disalurkan melalui bank

tanpa potongan sepeser pun.

Dana tersebut dapat diambil secara berkelompok dan kami juga berharap kepala desa, Babinsa, UPT, RT, RW bisa ikut melakukan pengawasan,” jelasnya.

Menurut Hardi, adanya program perumahan swadaya merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni secara swadaya. Untuk itu, kementerian PU dan perumahan rakyat akan terus mendorong penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat di seluruh Indonesia. (hms/adv/rud)

Bupati Syahri Mulyo berdialog dengan warga penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pemkab Tulungagung Gratiskan Biaya Pendaftaran SD-SMP “Mulai tahun ini murid baru akan kita bebaskan dari biaya pendaftaran”, ungkap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE,

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE membuat kebijakan luar biasa dalam pendidikan. Untuk tahun pelajaran mendatang menggratiskan biaya pendaftaran masuk SD dan SMP. Kebijakan itu dikuatkan dengan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 3/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Mulai tahun ini murid baru akan kita bebaskan dari biaya pendaftaran”, ungkap Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE, kemarin.

Walaupun perda telah diputuskan, realisasi dan aplikasinya masih disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab

Tulungagung.

Bantuan yang diberikan untuk siswa baru kemungkinan tidak sepenuhnya di tanggung oleh Pemkab. “Yang jelas nanti juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkab,” kata Syahri Mulyo.

Sayangnya untuk siswa kelas 2 SD sampai Kelas 6 dan Siswa kelas 8 keatas masih dipungut biaya oleh pihak lembaga sekolah.

“Untuk saat ini sesuai perda yang kita bantu baru kelas 1 dan kelas 7,” tambahnya.

Syahri menolak jika kebijakan yang dibuat olehnya dan legislatif tidak mendukung program Wajib Belajar 12 tahun. “Kita mendukung

wajib belajar 12 tahun, kedepannya jika anggaran mencukupi kita akan tanggung biaya pendidikan di Tulungagung,”pungkasnya setelah rapat paripurna Senin lalu.

Menyikapi Perda ini orang tua yang mempunyai anak usia sekolah mengaku senang sekaligus khawatir. Hal ini seperti diungkapkan oleh Muklisin warga Ngantru. “Kalau digratiskan ya senang, tapi takutnya gratis di depan di kelas 2 nya biaya pendidikan malah semakin tinggi”, ungkapnya.

Tidak jauh beda dengan Muhlisin, warga yang lain juga berharap agar kiranya biaya pendidikan di Tulungagung bisa murah dan gratis (hms/adv/rud)

Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Jalan Sehat Hardiknas 2016 Tulungagung, SMN - Setidaknya 15.000 guru se-Tulungagung, Minggu (15/5) pagi, turun jalan memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2016. Mereka melakukan jalan sehat yang diadakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tulungagung.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, Wakil Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tulungagung, Suharno SPd MPd, hadir dalam acara yang berlangsung dan dipusatkan di Alun-Alun Kota Tulungagung tersebut. Bahkan Bupati Syahri Mulyo dengan bersemangat melepas keberangkatan peserta jalan sehat yang dimulai dan berakhir di

Alun-Alun Kota Tulungagung.

Acara jalan sehat semakin meriah karena panitia menyediakan taburan hadiah berupa sepeda gunung bagi para peserta. Tidak tanggung-tanggung sepeda gunung yang disediakan bagi peserta yang beruntung tersebut berjumlah 50 unit.

Ketua Panitia Jalan Sehat Hardiknas 2016, Drs Sugiarno, mengatakan peserta jalan sehat yang terlihat membanjiri Alun-Alun Kota Tulungagung seluruhnya merupakan guru yang tergabung dalam wadah PGRI. “Guru-guru itu mulai dari guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) sampai guru SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan),” katanya.

Kegiatan Jalan Sehat Hardiknas Tahun 2016, menurut Ketua

PGRI Kabupaten Tulungagung ini, merupakan ajang silaturahmi antar anggota PGRI. “Jalan sehat bersama akan memperkuat persatuan dan kesatuan di tubuh PGRI. Soliditas organisasi (PGRI) terjaga dan semakin meningkat,” papar Sugiarno yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Dikbud Kabupaten Tulungagung.

Hal yang sama juga diungkapkan Suharno. Menurut dia, soliditas di tubuh PGRI akan berdampak pada kinerja guru. Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya menjadi guru yang profesional.

Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo dalam sambutannya sebelum acara pemberangkatan peserta jalan sehat mengatakan, guru merupakan ujung tombak terdepan dalam memajukan dunia pendidikan. Ia pun berharap para guru lebih profesional dalam

melakukan tugas mulia mendidik siswa siswi di sekolah.

Bupati Syahri Mulyo juga mengungkapkan pada tahun depan siswa yang baru masuk kelas 1 SD dan kelas 7 SMP akan dibebaskan biaya pendidikannya.

Bahkan untuk baju seragamnya pun bakal mendapat bantuan dari Pemkab Tulungagung.

“Ini komitmen pemerintahan Sahto (Syahri Mulyo-Maryoto Birowo) dalam bidang pendidikan.

Nanti kedepan tidak hanya kelas 1 SD dan kelas 7 SMP yang gratis tapi semuanya. Kita lihat kemampuan keuangan daerah”, tegasnya.

Sebelumnya, Senin (2/5) lalu, Dinas Dikbud Kabupaten Tulungagung juga menyelenggarakan peringatan Hardiknas 2016. Saat itu, selain diadakan upacara bendera di halaman Kantor Bupati Tulungagung, di Kantor Dinas

Dikbud Kabupaten Tulungagung juga digelar pagelaran wayang

kulit satu jam berlakon Pandawa Mbrasta Narkoba dengan dalang

cilik Wisnu Kurniawan, siswa SMPN 2 Tulungagung (hms/adv/rud)

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo saat memberangkatkan peserta jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2016

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Khoirul Anwar S. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Taufik, Muhsin, Arif Hidayatullah, Moh. Sirojudin. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: SK Menkum Ham Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L, Khoirul AS. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Eka Tambora, Badri. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Nomor: Bojonegoro: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. AHU-62124.AH.01.01 Prayudi Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Adi S. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro). Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Tahun 2013.

Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Penanggungjawab: Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, Kanti Wiyoto contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo.

Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Harkitnas untuk Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter

Sambutan Wakil Bupati Kediri saat menjadi pemimpin Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Kediri, SMN - Tanggal 20 Mei diperingati oleh Bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Dalam mempe-

ringati Hari Kebangkitan Nasional ke 108 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar Upacara Bendera di Halaman

Belakang Pemkab Kediri.

Peringatan Harkitnas tahun 2016 ini memiliki tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan

Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter.” Pada aspek-aspek kerja nyata, kemandirian, dan karakter terdapat kunci kebangkitan untuk menjadi bangsa yang kompetitif.

Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Harkitnas ke 108 tahun 2016.

Dalam sambutannya Drs. H. Masykuri, MM mengatakan bahwa melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme akan semakin meningkat.

“Selain itu, kita juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. Yakni munculnya kekerasan dan pornografi, seperti yang terjadi saat ini pada generasi yang masih sangat belia. Hal tersebut adalah satu dari beberapa permasalahan kultural utama bangsa ini yang akhir-akhir ini mengemuka dan memprihatinkan.” Ujar Drs. H. Masykuri, MM. Sudah saatnya bekerja nyata dan mandiri dengan cara-cara baru

penuh inisiatif bukan hanya mempertahankan dan membenarkan cara-cara lama sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini.

“Semoga dalam Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 108 tahun 2016 ini mampu memperbarui semangat Trisakti berdaulat dalam

politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.” Tambah Drs. H. Masykuri, MM. (hms/adv/kan)

Suasana pelaksanaan Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Bupati Emil Kukuhkan Bunda PAUD Trenggalek Trenggalek, SMN - Kamis, 19/ 05/2016 bertempat di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Bupati Trenggalek Dr. Emil E. Dardak, M.Sc mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek. Pengukuhan Bunda Paud dihadiri oleh Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Perwakilan dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian PDT, Ketua DPRD, Anggota Forkompinda, Sekda, Kepala SKPD, Ketua Tim Penggerak PKK dan tamu undangan lain.

Program Pendidikan Anak Usia Dini terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga masyarakat. Peran serta, dukungan dan partisipasi masyarakat khususnya para Bunda PAUD mulai dari istri Kepala Daerah, Camat,

Bupati Trenggalek Dr. Emil E. Dardak, M.Sc saat mengukuhkan Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek

Kades/Lurah sangat diharapkan.

Melalui peran Bunda Paud diharapkan dapat menggerakkan semua pihak dalam kepedulian pentingnya PAUD dalam mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Trenggalek Dr. Emil E. Dardak, M.Sc mengatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting, PAUD bekerja untuk menumbuhkembangkan setiap bibit anak-anak Indonesia usia 0-6 tahun (golden age) untuk menjadi anak yang hebat di masa depan.

Ketua Tim Penggerak PKK merupakan tokoh sentral, sebagai panutan yang memiliki kekuatan untuk memberdayakan masyarakat menjadi potensi yang sangat besar bagi keberhasilan optimalisasi pengembangan anak usia dini.

Bupati merasa prihatin terha-dap kondisi anak- anak saat ini, banyaknya kejadian pelecehan seksual yang menimpa anak-anak akhir-akhir ini, kita sebagai orang tua harus lebih ketat dalam mengawasi anak-anak.

Selain itu di era kebebasan saat ini menuntut kita sebagai orang tua untuk waspada dan mengawasi tumbuh kembang anak terhadap pengaruh kemajuan tehnologi.

Bupati berharap keberadaan Bunda PAUD nantinya akan mampu memberikan kontribusi lebih untuk bisa mengayomi dan membina para pendidik PAUD, Bunda PAUD juga harus memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk memajukan PAUD di wilayah masing-masing, sehingga bisa menjadi ujung tombak keberhasilan program PAUD di Kabupaten Trenggalek ke depan.

“Besar harapan saya terhadap

Bunda PAUD yang ada di Kabupaten Trenggalek, mudah-mudahan dengan adanya peran aktif Bunda PAUD, Koordinasi antara Bunda PAUD dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan maupun Desa semakin terjalin erat, sehingga manfaat PAUD dapat dirasakan seluruh masyarakat Trenggalek”, pungkas Bupati.

Pada kesempatan ini , istri Bupati Ny. Arumy selain dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, juga dikukuhkan sebagai Duta Bunda PAUD Generasi Sehat dan Cerdas dari Kementrian PDT. Usai Kegiatan Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek, Bupati beserta istri didampingi tamu undangan langsung menuju panggung di depan Pendopo untuk menyaksikan pawai dalam rangka Gebyar PAUD 2016. (hms/rud)

Bupati Buka Isro Miroj Sekaligus Pelantikan Pimpinan BAZ dan Takmir Masjid

Bupati Syahri saat memberikan sambutan

Tulungagung, SMN - Pemerintah kabupaten Tulungagung

mengadakan pengajian akbar di pendopo, dalam ranggka mempe-

ringati Isro’ Mi’roj Nabi Muhamad SAW tahun 1437 H/ 2016 M, dalam

kegiatan tersebut sekaligus dilaksanakanya pengukuhkan pimpinan BAZNAS Tulungagung dan Takmir masjidAgungAl Munawwar.

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, para pejabat Forpimda, ketua MUI, Sekretaris Daerah beserta jajaranya, Kepala Kementerian Agama Tulungagung, para Ketua Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan 800 undangan lainya, pada Jumat (13/5).

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi mengatakan, Isro Miroj seperti ini merupakan kegiatan rutin Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada setiap tahunnya dan ini dikandung maksud supaya kita dapat mengenang kembali apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. “Dengan adanya kegiatan Isro’ Mi’roj ini dapat dijadikan Hikmah PNS lingkup Pemkab

Tulungagung menjalin kehidupan bermasyarakat, untuk selalu berperan aktif sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” Katanya Bupati saat membacakan teks pidatonya.

Pada kesempatan yang bersamaan di lanjutkan, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo melantik pengurus keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung untuk periode 2016-2021 sedangkan pengurus Ta’mir Masjid Agung Al Munawar Kabupaten Tulungagung periode 2016-2019.

Dalam surat keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/144/013/ 2016 dengan pengurus BAZ oleh ketua Drs.H. Muhamad Fathur’uf.

MPd.I. yang dibantu oleh pengurus lainnya. sedangkan pengangkatan Ta’mir Masjid Agung Al Munawar Salinan Keputusan Bupati Tulungagung No. 1888.45/

158/013/2016 oleh pengurus Ketua Umum Prof. Dr.H.Imam Fuadi M.Ag, Sekretaris Umum Dr.H. Masduqi Bendahara H.Nasrun Abdullah yang dibantu para pengurus yang lain.

“Besar harapan kami kepada pengurus BAZ dan Takmir yang

baru, untuk segera menyesuaikan tugas yang sebelumnya ada dan segera melaksanakan program program positif, sehingga keberadaannya benar benar dirasakan oleh masyarakat kabupaten Tulungagung,” Harap Bupati. (hms/ adv/rud)

Bupati Syahri saat melantik pengurus BAZ dan Takmir Masjid di Tulungagung

Wabup Maryoto Sidak Ujian Nasional (UN) SD dan MI Tulungagung, SMN - Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kecamatan Boyolangu, dan Kecamatan Campurdarat, Senin (16/5/ 2016). Kegiatan ini dilakukan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung serta perwakilan Forpimda Kabupaten Tulungagung.

Ada 4 sekolah yang disidak oleh Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM, yaitu SDN II Beji Kecamatan Boyolangu, SDN I

Boyolangu Kecamatan Boyolangu, MI Boyolangu, serta SDN I Campurdarat Kecamatan Campurdarat.

Usai sidak Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM menyatakan “dalam pelaksanaan ( Ujian ) SD di Kabupaten Tulungagung kali ini berjalan dengan baik, hal ini diketahui dari hasil sidak yang baru saja saya laksanakan di beberapa SD yang ada secara acak di Kecamatan Boyolangu, dan Campurdarat.

Saya berharap pelaksanaan UN tahun ini berhasil dengan hasil yang memuaskan, yakni siswa

peserta UN SD tahun ini dapat lulus 100 persen”, ucap wakil Bupati.

Sementera itu, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung, Iswanto, menjelaskan untuk Ujian Nasional SD kali ini diikuti oleh sekitar 17.270 siswa dengan rincian SD sekitar 14.787 siswa, dan MI sebanyak 2.483 siswa, mereka berada dalam naungan 781 lembaga baik SD Negeri / Swasta serta MI Negeri dan Swasta dengan rincian lembaga SD Negeri yang menggelar UN Ada 678 lembaga SD. Sedangkan lembaga MI yang menggelar 103 lembaga.(hms/adv/rud)

Wakil Bupati Maryoto Birowo saat memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI

4

Potret

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Bupati Bersama Seluruh Jajaran Pemkab Jalani Tes Urine

Suasana tes urine Bupati Bersama Seluruh Jajaran Pemkab Bondowoso

Bondowoso, SMN - Bupati Drs. H. Amin Said Husni terus melakukan dan mewujudkan visi misinya yakni terwujudnya masyara-

kat beriman, berdaya dan bermartabat. Jum’at (20/05) kemarin, Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni bersama seluruh jajaran

Pemkab menjalani tes urine lengkap dalam pengawasan yang cukup ketat aparat kepolisian.

Selain Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Hidayat, M.Si, Kapolres Bondowoso, AKBP Afrisal, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Sri Sektiyanti, SH, Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Sudrajad, SH juga menjalani tes urine. Saat melakukan tes urine, mereka dikawal langsung oleh aparat keamanan Polres yang didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Moh. Imron. Setelah menjalani tes urine lengkap ini, Kepala Dinkes kemu-

Bupati Amin Said Husni Hadiri Pamit Kenal Kapolres Bondowoso Bondowoso, SMN - Usai menggelar upacara serah terima jabatan di Mapolres Bondowoso, kali ini rangkaian pergantian Kapolres Bondowoso berlanjut di Ballroom Hotel Ijen View, Sabtu (14/5/2016) malam, yang dikemas dengan acara ‘Pamit Kenal’ Kapolres Bondowoso.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolres Bondowoso lama AKBP Djajuli SIK, Msi, yang kini menjabat sebagai Wakasat Brimob Polda Jatim, digantikan oleh AKBP Afrisal SIK, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Dalam sambutan perpisahannya, mantan Kapolres Bondowoso, AKBP Djadjuli memberikan apresiasi kepada Bupati H Amin Said Husni, Muspida, Jajaran Polres Bondowoso, serta seluruh elemen masyarakat Bondowoso.

“Terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bondo-

Bupati bersama Kapolres Bondowoso baru dan lama di acara pamit kenal Kapolres Bondowoso

woso, Forpimda, seluruh anggota kepolisian dan masyarakat Bondowoso yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sehingga tugas-tugas Polres dapat berjalan lancar,” katanya.

Sedangkan, Kapolres Baru mengungkapkan pengalaman barunya yang baru beberapa hari menjalankan tugas di Kabupaten Bondowoso. AKBP Afrisal juga akan meneruskan langkah Kapolres lama dalam menjalankan tugas.

“Saya akan berusaha meneruskan hal-hal baik yang sudah

berjalan di Polres Bondowoso, yang sudah dirintis oleh Kapolres lamaAKBPDjadjuli,” tegasnya.

Sementara, Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni dalam kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada AKBP Djajuli atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara, khususnya pada masyarakat Bondowoso.

“Saya berharap semoga hubungan kerjasama yang sudah terjalin selama ini dapat diteruskan oleh Bapak Kapolres yang baru,” ujar Bupati. (dar)

Peringatan Harkitnas di Lumajang

Suasana Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Lumajang

Lumajang, SMN - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lumajang, Jum’at (20/5) lalu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-108, tahun 2016 yang dilaksanakan di Alun-alun Lumajang. Tampak hadir pada upacara tersebut Bupati Lumajang, Drs. As’at M.Ag, Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes, serta Forkompinda Kabupaten Lumajang, Para Assisten, Kepala SKPD, PNS lingkup Pemkab, serta peserta didik dari tingkat SMP dan SMA. Bupati Lumajang, Drs. As’at M. Ag dalam amanatnya membacakan sambutan Menkominfo RI mengatakan, seiring dengan tema penyelenggaraan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yakni “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter”, diharapkan agar pemaknaan Kebangkitan Nasional lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan pembangunan manusia yang berkarakter.

Bangsa ini harus kembali pada semangat ke Bhineka Tunggal Ika, semangat Pancasila dan rasa senasib dan sebangsa, kembali pada kepribadian nasionalnya sendisi. Suatu Negara jika ingin kuat dan langgeng harus ditata berdasarkan hukumnya sendiri dan

berdiri di atas kepribadian nasionalnya sendiri.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 tahun 2016 hadir membawa pesan, yaitu keharmonisan dalam kemajemukan di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam rangka memperingati HARKITNAS ke-108 Tahun 2016 sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap selalu menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan menjadikannya pedoman kita dalarn kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, rakyat Indonesia dan generasi penerus perjuangan para pendahulu mendapatkan lecutan semangat nasionalisme dalam perjuangan tanpa pamrih yang dilakukan para pejuang dan pahlawan bangsa ini. Untuk dapat mengaktualisasikan nilai dan makna kebangkitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terciptanya sebuah kemandirian bangsa Indonesia yang hakiki, adil makmur, dan sentosa.

Bupati As’at juga menambahkan bahwa tema gerakan nasional ayo kerja untuk Kabupaten Lumajang yakni “Gerakan nasional ayo kerja dalam rangka mewujudkan Lumajang yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera”.

“Mari kita maknai peringatan

Harkitnas ini dengan kerja nyata, yang dilandasi rasa nasionalisme yang sesungguhnya, demi mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Bekerja, bekerja, berkerja.” ujar Bupati diakhir sambutannya.

Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Bekerja Nyata, Mandiri, dan Berkarakter, adalah Tema penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2016 ini. Dengan tema ini, diharapkan agar pemaknaan Kebangkitan Nasional lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dan pembangunan manusia yang berkarakter. Bangsa ini harus kembali pada semangat ke Bhinneka Tunggal Ika, semangat Pancasila dan rasa senasib dan sebangsa, kembali pada kepribadian nasionalnya sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan beberapa penghargaan kepada pemenang Lomba Inovasi Cipta Tehnologi Tepat Guna tingkat SLTA dan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2016 berupa Piala dan uang tunai, serta penghargaan untuk peserta upacara terbaik pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2016 ini. (atiek/hms)

Blitar, SMN - Terkait dengan pengelolaan ADD di harapkan supaya dana tersebut bisa dikelola dengan cara yang tepat dan kreatif untuk memajukan desa. Tiap kepala desa harus punya kreatifitas untuk menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang produktif.

Dengan dana yang besar di harapkan nantinya pembangunan bisa lebih maksimal sehingga anggaran untuk desa ini memberikan dampak yang bagus terhadap pembangunan secara menyeluruh, Kades harus bisa kreatif untuk memajukan perkembangan desa dan harus menciptakan sesuatu hal yang berbeda untuk kemajuan.

Desa Sumberejo Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar dalam hal pelaksaanaan program ADD dan DD di tahun 2016 dilakukan

dian langsung melakukan tes terhadap seluruh urine milik pimpinan tertinggi di Bondowoso itu. “Hasilnya semua negatif,” kata dr. Imron di depan semua wartawan yang meliput kegiatan itu.

Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni kepada wartawan menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas diri masyarakat agar bebas dari narkotika, maka hal itu harus dimulai dari pemerintah terlebih dahulu.

“Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab hari ini kita tes urine tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tak satupun pejabat yang

lepas dari tes urine hari ini kecuali yang mendapatkan tugas ke luar.

Itu pun mereka nanti akan dilakukan hal yang sama dalam perlakuan yang sama pula. Saya dan Kapolres termasuk juga Dandim dan ibu Kajari juga akan menjalani tes urine,” kata Bupati.

Apabila nanti ditemukan pejabat atau siapapun yang di tes urine hasilnya positif, maka akan dilakukan sanksi atau rehabilitasi sebagaimana telah diatur dalam perundangan.

“Tentu akan kita beri sanksi sesuai dengan ketentuan bagi mereka yang dinyatakan positif,” katanya.

Bupati juga menjelaskan, upa-

ya ini juga menjelang bulan puasa.

Pihaknya ingin masyarakat dan pejabat bebas narkoba. Melalui program gerakan terpadu, cepat dalam pemberantasan kemaksiatan dan narkoba (Gerdu Bersinar) ini diharapkan nantinya bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dari pengaruh narkoba.

Sementara itu, Kapolres Bondowoso, AKBP Afrisal, SIK mengatakan apabila dari hasil tes urine tersebut ada yang positif, maka pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bupati. Apabila nanti mengharuskan untuk proses hukum atau hanya dilakukan

rehabilitasi sebagaimana telah diatur dalam perundangan.

“Karena tidak semua yang dites kemudian positif itu harus diproses hukum melainkan juga bisa dilakukan rehabilitasi. Ada kadar tertentu yang harus dilakukan untuk melakukan proses hukum,” katanya.

Namun demikian, komitmen Polres Bondowoso untuk pemberantasan narkoba tetap menjadi fokus utama, sebab hal itu menjadi salah satu atensi Presiden Joko Widodo. “Kita juga akan sosialisasi ke siswa agar menjauhi narkoba,” katanya. (dar)

Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2016 Polres Bondowoso Bondowoso, SMN - Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2016, dilaksanakan oleh Polres Bondowoso, diikuti Pers Polres Bondowoso, Pers Kodim 088, Brimob, Dishub dan Satpol PP. di depan lapangan Mapolres Bondowoso. Senin (16/05/2016) Pukul 08.00 WIB. Dalam acara tersebut, Wakapolres Bondowoso Kompol. Imam Fauzi SH. selaku Pimpinan Apel, membacakan Amanat Korlantas Polri, sebagai berikut : “Operasi patuh ini merupakan salah satu upaya Polri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memanfaatkan momentum pada saat Bulan Ramadhan, melalui pendekatan persuasif dan edukatif.”

Paparnya.

Pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Semeru 2016 Polres Bondowoso

“Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memberdayakan fungsi Dikmas Lantas secara optimal, penerangan masyarakat di media cetak maupun elektronik,

serta pelayanan informasi lalu lintas baik melalui National Trafik Centre (NTMC) Polri, maupun Trafik Management Centre (TMC) Polda, sehingga manfaatnya dirasakan

langsung oleh masyarakat pengguna jalan.” Terangnya.

Pelaksanaan Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, yang dimulai sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 29 Mei 2016, dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, “Guna menciptakan Kamsel Tibkar Lantas, dalam rangka mewujudkan situasi lalu lintas yang kondusif, baik menjelang maupun pada saat Bulan Suci Ramadhan”, imbuhnya lebih lanjut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, “Operasi ini dilaksanakan dengan mengutamakan kegiatan Premitif dan Preventif, serta didukung dengan upaya penegakan hukum yang terukur terhadap pelanggar lalu lintas”, pungkasnya. (dar)

Ziarah Sebelum Upacara Harkitnas Lumajang, SMN - Sebelum upacara Harkitnas, Bupati beserta Wakil bupati dan jajaran Forkompimda mengawali dengan ziarah nasional dan penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa. Tepat pukul 07.00 pagi rombongan tiba di TMP Kusuma Bangsa. Ziarah nasional dan penaburan bunga juga diikuti oleh jajaran SKPD, PNS dan siswa siswi tingkat SLTA. Dalam prosesnya Bupati As’at mengajak seluruh peserta ziarah nasional berdoa bersama untuk mengenang jasa pahlawan yang rela berkorban demi negara. Ziarah dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di monumen dan penaburan bunga.

Jika dilihat dari titik awal Harkitnas tahun 1908, sangat jelas bahwa negara kita telah berproses lebih dari seratus tahun menjadi bangsa yang berdaulat dan secara

terus menerus bergelut dengan perubahan. Perubahan perubahan itulah yang harus diwaspadai agar tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan dalam menjaga nilai nilai kebangsaan yang telah dirintis oleh para pahlawan.

Momentum Harkitnas harus mampu membangkitkan kembali nilai kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada dengan terus menggelorakan rasa nasionalis cinta tanah air.

Upacara Harkitnas 2016 de-ngan tema “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional Dengan Mewujudkan Indonesia Yang Bekerja Nyata, Mandiri Dan Berkarakter “ dipandang penting oleh Bupati Lumajang.

Dengan tema ini kita ingin menunjukan bahwa tantangan apapun yang dihadapi saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara

Bupati As’at saat berziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa sebelum pelaksanaan Upacara

mandiri dan berkarakter. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati As’at

di hadapan peserta upacara Harkitnas 2016. (atiek/hms)

Desa Sumberejo Melaksanakan ADD Secara Maksimal

Papan informasi di Kantor Desa Sumberjo tentang penggunaan ADD

secara maksimal, Menurut keterangan salah satu warga juga tokoh masyarakat Alip menuturkan di sela sela kerjanya bahwa pelaksanaan program di desa sini sangat transparan tahapan demi tahapan selalu di adakan musyawarah dengan warga, Dampak dari kegiatan tersebut pembangunan infrastrutur pemberdayaan ekonomi seperti kerajinan meubel peternakan dan juga peternak lele, bebek dan juga di bidang pertanian

berjalan sangat baik.

Masih menurut Alip semua hasil keputusan rapat selalu di pasang di papan informasi yang sudah di siapkan oleh pamong dan perangkat desa seperti halnya juga di tutur kan oleh kepala Desa Sumberejo Suroto bahwa pelaksanaan program ADD dan DD harus melalui tahapan tahapan seperti adaya musyawarah dari dusun dilanjutkan di tingkat desa dan selalu di ketahui oleh BPD desa

dan juga tokoh masyarakat sehingga masyarakat disini sudah sangat menerima dan juga keputusan terus menerus di pajang di papan informasi sehingga masyarakat yang tidak sempat mengikuti rapat di kantor bisa selalu membaca di papan informasi di kantor desa kemana alur penggunaan dana tersebut.

Dan saya ajak masyarakat yang ingin mengetahui proses jalannya pembangunan di desa silahkan untuk baca di papan informasi yang telah di siapkan oleh panitia sebab dana desa yang bakal dikelola desa dalam jumlah besar bukan milik pribadi atau perorangan, oleh karena itu pengelolaan ADD dan keuangan desa lainnya hendaknya dilakukan dengan transparan, Selain penggunaannya harus jelas, pengunaan dana tersebut harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan seluruh perangkat desa serta masyarakat pungkasnya.

Suroto selaku Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan mengharapkan pemerintah desa agar bisa memanfaatkan alokasi dana desa yang ada untuk mempercepat sektor pembangunan dasar masyarakat, Pemerintah desa

menerima Dana Alokasi Desa dari pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mempercepat pembangunan dasar di tengah masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian serta pemerintah desa dapat menjalankan kerjanya secara maksimal dengan memanfaatkan setiap dana sebaik mungkin. Pihaknya menyadari, untuk meningkatkan pembangunan dasar itu, memang memerlukan dana yang tidak sedikit.

Namun, untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah desa bisa berupaya meningkatkan pendapatan asli desa, dan melakukan pengawalan Pajak bumi dan bangunan (PBB). harus bisa mengetahui bagaimana penyampaian laporan keuangan dari anggaran yang telah digunakan, Sehingga meminimalisir temuan-temuan, untuk mengatisipasi tindakan-tindakan yang melanggar pidana, Dia memastikan sejauh ini peruntukan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat sasaran.

Hal itu dapat dilihat dengan minimnya permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan masyarakat.(mam)

Probolinggo

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Bupati Probolinggo Menyapa Masyarakat Desa

Bupati Probolinggo HJ. Puput Tantriana Sari, SE. saat menyapa Masyarakat Desa Soko disambut dengan Meriah. (doc 18/5)

Probolinggo, SMN - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Rabu (18/5) menyapa masyarakat Desa Suko Kecamatan Maron. Kegiatan itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan tilik desa dan

audiensi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat paling bawah.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman rumah Kepala Desa Suko Mattasib ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Probo-

linggo dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo, Forkopimka Maron, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maron beserta para guru dan tenaga kependidikan, para kepala desa, petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kecamatan Maron.

Menurut Bupati Tantri, tilik desa dan audiensi ini merupakan salah satu bentuk untuk mempererat tali silaturahim yang istiqomah dilaksanakan di tiap-tiap desa secara bergantian. Dimana tujuannya adalah untuk mengetahui langsung tentang permasalahan masyarakat sekaligus memberikan solusi tentang permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.

“Hal paling utama dan perlu dilaksanakan adalah tentang permasalahan pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan desa

beserta perangkat harus berjuang bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat dengan baik dan professional, khususnya di Desa Suko Kecamatan Maron.

Sementara Kepala Desa Suko Mattasib berharap agar kegiatan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan dapat memotivasi masyarakat sehingga bisa mewujudkan Desa Suko yang maju dan sejahtera.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Tantri menyerahkan Dana Desa dan ADD kepada Kepala Desa Suko. Diserahkan pula bantuan bibit lele kepada masyarakat serta penyerahan dana BOS kepada SDN Suko 1 dan SMPN 3 Maron.

Disamping juga penyerahan Kartu Indonesia Pintar dan handtraktor sebanyak 17 unit kepada perwakilan kelompok tani. (edy)

200 Paket Sembako untuk Kaum Dhu’afa Probolinggo, SMN - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo melakukan pentasyarufan (pendistribusian) Infaq dan Sodakoh berupa paket sembako kepada 200 kaum dhu’afa. Penyerahan paket sembako ini diberikan kepada 100 kaum dhuafa di Desa Rejing Kecamatan Tiris, (18/5) dan 100 kaum dhuafa di Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton, Rabu (25/5) mendatang.

Untuk menyediakan 200 paket sembako ini Baznas menggelontorkan dana sebesar Rp 10 juta.

Setiap penerima mendapat satu paket sembako berisi beras, minyak goreng, kopi, teh dan mie instan.

Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzammil mengatakan selain untuk memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-93 NU,

pemberian paket sembako ini bertujuan untuk meringankan beban kaum dhuafa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

“Melalui pemberian paket sembako ini kami berharap nantinya bisa berbagi kebahagiaan dengan para kaum dhuafa. Paling tidak dengan bantuan sembako ini mereka bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” katanya.

Menurut Muzammil, pemberian sembako ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu.

“Pengadaan paket sembako ini berasal dari pengumpulan dana dari masyarakat. Kami hanya bertugas untuk menyalurkan kepada orang yang berhak. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya menyalurkan dana zakat dan

Walikota Probolinggo Canangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun 2016 Probolinggo, SMN - Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIII dilakukan bersamaan dengan peringatan hari Kesatuan Gerak PKK ke 44 di GOR Mastrip Kedopok (19/5). Acara tersebut diikuti oleh 671 orang.

Meliputi anggota FKPD, Wakil Ketua II DPRD, Sekda, Asisten, kepala satker, TP-PKK kota, kecamatan, kelurahan, LPM, BKM, tokoh masyarakat, serta penerima bantuan.

Dalam acara itu juga dibacakan ikrar semangat gotong royong (SEGORO) oleh Wakil Ketua II DPRD H Zulfikar Imawan yang diikuti oleh seluruh anggota FKPD, Ormas, Ketua lembaga keagamaan, LSM, PKK, IDI, Kadin, dan Ketua Dewan Pendidikan.

Selanjutnya Wali Kota Hj Rukmini menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan dari Pemerintah Kota Probolinggo.

Diantaranya, ada bantuan sembako, bantuan peralatan, bantuan bagi penyandang disabilitas berupa alat pendengaran maupun sepatu safety, penghargaan bagi atlet berprestasi,

Walikota Probolinggo HJ. Rukmini, SH., M.Si Saat menyerahkan secara simbolis hadiah kepada pemenang kedua Cabor Atlitik di GOR Mastrip. (doc.19/5)

hingga bantuan sapi.

Walikota Probolinggo HJ. Rukmini, SH., M.Si mengatakan “Tingkatkan kepedulian, partisipasi dan dukungan masyarakat serta para stakeholder. Jangan menunggu kebijakan dari pemerintah dalam membantu mereka yang membutuhkan. Misalnya, memperbaiki sarana rumah tinggal, keberlanjutan pendidi-

Para kaum Duh’afa yang mendapatkan paket sembako. (doc.18/5)

infaknya melalui Baznas Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Muzammil menegaskan bahwa salah satu langkah penanggulangan kemiskinan adalah dengan memaksimalkan penyelenggaraan

Wabup menerbangkan butung merpati tanda di canangkannya BBGRM ke XII di Kecamatan Tarik

kegiatan kali ini adalah upaya menggelorakan semangat gotong royong dan semangat kebersamaan. Selain itu sebagai motivasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan. “Budaya gotong royong merupakan warisan leluhur Bangsa Indonesia, sekaligus ciri khas Bangsa Indonesia. Untuk itu

zakat dan infak serta penyalurannya. “Zakat tidak hanya memberikan kemakmuran, tetapi dengan berzakat juga dapat menambah keberkahan rizki yang diterimanya,” pungkasnya. (edy)

ia berharap kegiatan kali ini dapat meningkatkan peranan lembaga sosial kemasyarakatan,” tutur Wabup.

Dalam kesempatan tersebut H. Nur Ahmad Syaifuddin juga mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Pemerintah tidak dapat

bekerja sendiri untuk menghentikan hal tersebut.Dibutuhkan kebersamaan semua pihak untuk menghentikan kekerasan anak yang belakangan ini marak terjadi. Ia mengatakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dimulai dari lingkup keluarga. Yakni dengan menciptakan komunikasi serta interaksi yang harmonis dalam keluarga. Angota keluarga perlu membiasakan berdialog dengan anak-anak.

Agar selain anak-anak merasakan diperhatikan, keterbukaan dalam keluarga dapat tercipta.

Dalam pencanangan tahun ini juga dilakukan pemberian bantuan serta penghargaan dan hadiah.

Seperti bantuan alat kesehatan kepada Poskesdes dan Posyandu di 20 desa di Kecamatan Tarik. Bantuan operasi katarak bagi 50 warga di Kecamatan Tarik serta batuan pemberian kaca mata kepada pelajar.(mt)

Bupati Akhirnya Mutasi 79 PNS

Penandatanganan sk jabatan secara simbolis oleh bupati

Sampang, SMN - Setelah beberapa tahun sejak kepemim-

pinan Bupati A.Fannan Hasib tersiar kabar mutasi dan rotasi di

kan anak. Ciptakan solidaritas yang tinggi, agar bisa terwujud masyarakat yang mandiri,” Wali Kota juga berharap agar masyarakat membiasakan diri untuk bergotong royong membantu, mendukung, serta terbuka. Demi terwujudnya Kota Probolinggo yang lebih maju, semua pihak diminta untuk andil dalam berbagai hal. (edy)

Camat Pasrepan Dinilai Arogan

Wabup Canangkan BBGRM Ke XII di Kecamatan Tarik Sidoarjo, SMN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XII di Desa Klantingsari Kecamatan Tarik, Kamis Pencanangan BBGRM ke XIII yang sekaligus memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke XII, dibarengi dengan kampanye Stop Kekerasan Terhadap Anak.Kampanye tersebut dilatarbelakangi dengan kekerasan terhadap anak yang belakangan ini marak terjadi.

Mewakili Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH hadir untuk mencanangkan kegiatan tersebut.Kegiatan yang dilakukan tadi pagi juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan serta Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Inf. Andre Julian.

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan,

5

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, akhirnya Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar mutasi, rotasi dan promosi pegawai negeri sipil (PNS), senin (16/5).

Sebanyak 79 PNS yang terdiri dari pejabat eselon III dan IV dipindah tempat tugasnya.

Bupati Sampang A Fannan Hasib menegaskan , pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi PNS merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi di kalangan pemerintaha. Maksud dan Tujuan dilakukan mutasi, agar adanya penyegaran kinerja dan motifasi lebih baik dari sebelumya.

“Mutasi ini sudah dilakukan pertimbangan dari mulai tahap pendataan dan verifikasi untuk hasil yang maksimal bagi pemkab dan masyarakat Sampang khususnya, Meski prosesnya begitu lama, akhirnya waktu mutasi ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan pegawai yang baru saja dilantik bisa bertanggungajawab dan amanah, menjalankan tugasnya dengan baik, jika ada PNS yang senang di tempat baru, atau yang kecewa, hal itu sudah lumrah”, tegasnya usai acara pengambilan sumpah pejabat yang dirotasi dan promosi di pendopo bupati Sampang.

Moch. Irfan SH. MH.

Pasuruan, SMN - Rumor yang berkembang dan dijadikan bahan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat Pasrepan saat ini terkait pak Camatnya yang dinilai nyeleneh, tidak mempunyai rasa sosial dan terkesan Arogan.

Camat Pasrepan kali ini dinilai lain dari yang lain bila dibandingkan dengan camat-

camat terdahulu, beberapa staff kecamatan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa pak Camat Moch.

Irfan SH. MH kalau sudah ngomong mintanya harus diperhatikan dan semaunya sendiri, tidak mau mendengarkan saran atau pendapat dari staff kecamatan seolah-olah beliaunya yang paling benar.

Bahkan pak Irfan kalau bicara bahasanya kasar dan sulit untuk diajak komunikasi, ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Secara diam-diam beberapa staff kecamatan yang tidak betah dengan karakter pak camat ini sudah mengirimkan surat permohonan ke pemkab Pasuruan, agar camat Irfan segera dipindah tugaskan ke tempat lain.

Seolah-olah mengamini apa yang sudah diutarakan oleh staff kecamatan, beberapa kepala desa di Kecamatan Pasrepan pun mengatakan bahwa ketika mau ada kunjungan kegiatan ke desa, pak camat selalu meminta sesuatu untuk di sediakan.

Tidak sampai disitu, camat satu ini terkesan tidak pernah mau tahu bila ada permasalahan di desa apalagi bila ada warga yang kesusahan.

Terkait berita miring mengenai beliaunya, ketika di konfirmasi beberapa kali di Kecamatan Pasrepan pak camat sedang tidak berada di tempat, ujar salah satu staff kecamatan. (badar)

Raskin APBD 2016 di Pendopo Sidoarjo, SMN - Menjelang bulan suci Ramadhan program pembagian Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Sidoarjo, resmi di Pendopo Delta Wibawa, RabuRaskin yang digelontorkan tersebut, Ditegaskan pula, kali ini dinilai sebagai moment yang tepat dilakukan mutasi, disamping banyak yang pensiun dan meninggal dunia serta banyak tempat yang kosong yang perlu cepat diisi. pelaksanaan proses mutasi, rotasi dan promosi berdasarkan evaluasi kinerja pegawai, dan tidak ada campur tangan apapun dan dari pihak manapun. yang diprioritaskan yaitu, mengenai ketimpangan jabatan.

Hal itu dilakukan agar tidak ada pegawai yang kepangkatannya lebih tinggi, namun jabatannya lebih rendah. Kemudian yaitu, penyesuaian latar belakang pendidikan pegawai, jangan sampai ada lagi ada pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, imbuhnya. (why)

Peyerahan raskin oleh Bupati Sidoarjo

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebesar Rp 3,7 miliar lebih, dan dibagikan kepada 4.210 rumah tangga miskin se-Kabupaten Sidoarjo selama 10 bulan Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah mengatakan, raskin diberikan kepada keluarga miskin, masing-masing 10 kilogram beras setiap bulannya.Pembagian tersebut berjalan mulai Maret hingga Deseber 2016 mendatang.”Raskin akan diberikan selama 10 bulan.

Setiap bulan, warga akan mendapat 1 kantong beras seberat 10 kilogram,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Abah Saiful tersebut mengatakan, dari data yang ada, di Sidoarjo terdapat total 99.492 rumah tangga miskin. 78.103 diantaranya telah mendapatkan ban-

tuan raskin melalui dana APBN dari pemerintah pusat.Sisanya, sebanyak 21.389 keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari APBN, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk ikut membantu.

“Penanganan dan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab pemerintah.

Mulai dari pusat hingga desa atau kelurahan,” Kata Abah Saiful.

Ditambahkan untuk tahun 2016, Pemkab Sidoarjo telah menganggarkan Rp 3,7 miliar lebih untuk membantu keluarga miskin.

Namun, lantaran keterbatasan APBD tersebut, hanya 4.210 keluarga miskin yang mendapat bantuan.Abah Saiful berharap, tahun 2017 mendatang ada tambahan bagi 17.179 keluarga miskin lainnya.” Semoga tahun depan ada tambahan untuk lainnya,” tutup abah Saiful. (mt)

6

Fokus

Edisi 237 238 / VIII / 16 23 - 22 29 Mei 2016

Lima Desa di Kabupaten Madiun Belum Mencairkan ADD Tahap I

Kepala BPKAD Kab. Madiun Rori Priambodo

Madiun, SMN - puluhan perangkat desa yang berada di beberapa Kecamatan sekabupaten Madiun belum mendapatkan gajinya, dikarenakan dari lima desa tersebut belum bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I, karena terganjal persyaratan yang belum terpenuhi dalam pencairan ADD tersebut.

Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Rori Priyambodo mengatakan masih ada lima desa yang belum mencairkan ADD. Padahal pencairan ADD tahap I ini sangat diperlukan sekali oleh perangka desa sebagai gajinya dan juga bisa menunjang semangat

kerja bagi perangkat desa tersebut. “Jelasnya Rori Priyambodo”.

Sampai saat ini baru 193 desa yang mencairkan ADD dengan total nilai anggaran Rp. 23.814.750 dari total anggaran ADD Rp. 24 milyar, bila semua desa 198 desa sekabupaten Madiun sudah mencairkan ADD tahap I.

Pemkab. Madiun (Wabup Iswanto Inspektur Upacara)

Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-108 Tahun 2016 Madiun, SMN -Jumat 20 Mei 2016 Pemkab. Madiun mengadakan Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016.

Bertidak selaku Inspektur Upacara Wakil Bupati Madiun Drs. Iswanto, M.Si. dengan Komandan Upacara Sdri. Sri Diana Dewi Kusumaningrum. Dan didikuti oleh Sekda, Staf Ahli, Asisten, Pimpinan SKPD, Camat dan Direktur BUMD Pemerintah Kab. Madiun, Pimpinan Instansi Vertikal,Kariawan/ti Pemkab Madiun,Tim Penggerak PKK Kab. Madiun, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun, Organisasi Wanita se Kab. Madiun, Wakil Bupati Madiun saat membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika RI antara lain mengatakan, bahwa 20 Mei tahun 2016 merupakan hari Kebangkitan Nasional yang ke 108 mengingatkan kita setelah sekian lama berdiri

Foto Samping: Wabup Iswanto beserta Pegawai Pembkab Madiun Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke 108 Tahun 2016 di Pusat Pemerintahan Madiun Mejayan

sebagai bangsa , ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut. Bahkan melalui kemajuan teknologi digital, ancaman radikalisme dan terorisme, misalnya mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan praktiknya.

Selain itu, kita juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. Munculnya kekerasan dan pornografi, misalnya terutama yang terjadi pada generasi yang masih sangat belia, adalah satu dari beberapa permasa-

lahan kultural utama bangsa ini yang akhir-akhir ini mengemuka dan memprihatinkan.

Lagi-lagi, medium baru teknologi digital berperan penting dalam penyebaran informasi, baik positif maupun negative, secara cepat dan massif.

Terkait dengan lanskip dunia dalam konteks teknologi digital tersebut, dikatakan bahwa saat ini kita juga menghadapi problem kaburnya batas- batas fisik antara domestic dan internasional.

Potensi pergaulan dan kerja sama saling menguntungkan

akibat relasi dengan duni Internasional tumbuh makin intens, tetapi juga sekaligus makin rentan terhadap penyusupan ancaman terhadap keutuhan NKRI dari luar wilayah negeri ini. Adapun tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016 adalah “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional dengan Mewujudkan Indonesia yang Berkerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter”.

Dengan tema ini kita ingin mewujudkan bahwa tantangan apapun yang kita hadapi

saat ini harus kita jawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter.

Di akhir sambutannya Wabup mengajak kepada kita semua untuk tidak lagi mengedepankan hal-hal sekedar mengembangkan wacana yang sifatnya seremonila dan tidak produktif, tetapi saatnya kerja nyata dan mandiri dengan cara-cara baru penuh inisiatif bukan hanya mempertahankan dan membenarkan cara-cara lama sebagaimana yang telah di praktikkan selama ini. Diharapkan dengan Peringatan hari Kebangkitan Nasional ini juga memperbarui semangat trisakti: “berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”. dan semoga dalam memperingati hari kebangkitan Nasional ke 108 Tahun 2016 ini, kinerjanya semakin baik dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (sy/adv)

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Rori Priyambodo mengatakan, bila dari lima desa ini tidak segera mencairkan ADD tahap I, akan mengganggu kinerja operasional perangkat desa dari ke lima desa tersebut, karena saat ini sudah masuk tri wulan ke II dan tahap II “Ungkapnya lagi”.

Pencairan ADD saat ini tidak harus secara serempak, akan tetapi desa mana saja yang sudah selesai persyaratannya bisa mencairkannya.

Jadi semua itu tergantung kinerja perangkat desa tersebut untuk memenuhi persyaratan pencairan ADD apa tidak, bila cepat terpenuhi persyaratan pencairan aDD,

Bambang Sunarja Mengesahkan Warga IKS-PI Kera Sakti Angkatan 115/101 Madiun, SMN - sudah menjadi agenda empat bulan sekali Bambang Sunarja sebagai ketua umum warga IKS-PI Kera Sakti Pusat Madiun telah melangsungkan pengesahan warganya di padepokan IKS PI Kera Sakti Pusat Madiun di desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

Prosesi pengesahan warga IKS-PI Kera Sakti Pusat Madiun Sabtu 21 Mei 2016 di Padepokan IKS PI Kera Sakti di desa Buduran dihadiri oleh semua pengurus pusat danpengurus perwakilan dari masingmasing daerah di seluruh Indonesia bahkan ada yang dari Manca Negara semua warga IKS-PI Kera Sakti yang mau disahkan telah hadir dan berkumpul di padepokan IKS-PI Kera Sakti di Buduran, ada yang

Ketua Umum IKS-PI Kera Sakti Pusat Madiun Bambang Sunarja saat mengesahkan warganya dipadepokan

datang mulai pagi, siang dan sore hari, bahkan ada yang datang sebelum hari H nya, semua itu demi mendapatkan pengesahan dari pengurus IKS-PI Kera Sakti Pusat Madiun untuk mengesahkan kali ini, yang jarak jauh ada 2500 warga sedangkan jarak dekat ada 5000 orang.

Prosesi ini diawali dengan puasa bagi warga yang akan disahkan, terus prosesi upacara sakral dimulai jam 17.00 (5 sore) sampai subuh pagi hari, ibaratnya bagaikan

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0803/Madiun diwakili Kasdim Mayor Inf M. Yusuf, Walikota Madiun H. Bambang Irianto, SH, MM, Wawalikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum, Sekda Kota Madiun Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd, Ketua DPRD Kota Madiun Bpk. Istono, Kepala SKPD Kota Madiun, Muspika seKota Madiun. Kepala Kelurahan se-Kota Madiun dan Ketua RT, RW serta Unda-

ngan lainnya.

Walikota Madiun H. Bambang Irianto, SH, MM yang mengungkapkan Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tahun ini tahun 2016 mari kita menciptakan tahun keterbukaan, transparan. Terimakasih atas waktu kehadiran semua pihak dalam acara Pembukaan Sosialisasi Kepemilikan KTP-E bagi Ketua RT dan Kasi

Sosialisasi KTP-E bagi ketua RT dan Kasi Pem. Se Kota Madiun di Asrama Haji

Pemerintahan se-Kota Madiun. Tujuan dilaksanakan Pembukaan Sosialisasi Kepemiikan KTP-E bagi Ketua RT dan Kasi Pemerintahan se-

Kota Madiun biar kita tahu jumlah riil Penduduk Kota Madiun yang memiliki KTPE. Ujar . Bambang Irianto, SH, MM. (sy)

Sepakbola Tiga Pilar Kian Akrabkan Muspida

Kedua keselebasan berfoto bersama sebelum bertanding

Kesebelasan Pemkab VS Kesebelasan Kecamatan Karangjati di ajang Kapolres Cup

Ngawi, SMN - Unsur pemerintah daerah di Ngawi semakin terlihat kompak dan akrab dalam berbagai kesempatan. Hal ini juga terlihat saat dilangsungkan sepakbola

tiga pilar menyambut hari Bhayangkara 2016. Pertandingan perdana dilakukan Muspida Ngawi melawan Kecamatan Karangjati. Dimana unsur pemerintah kabu-

paten Ngawi berisi berbagai petinggi penting di Bumi Orekorek.

Dari unsur pemerintah kabupaten hadir Wakil Bupati Ony Anwar, juga Ketua DPRD Dwi Rianto Jatmiko, serta Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmaji. Kekompakan mereka bukan hanya terjadi saat upacara pembukaan di lapangan Sepakbola Paron 20 mei lalu, namun juga dalam menggo-

cek bola karena berada dalam satu tim.

Sebagai keeper tau penjaga gawang dilakukan wakil bupati Ony Anwar. Kesebelasan Muspida plus berhasil menyarangkan bola ke gawang kecamatan Karangjati lebih dulu pda menit ke-11 setelah umpan bola dari Dwi Rianto Jatmiko dimanfaatkan dengan baik oleh Agung Prasetyo.

Walaupun Kecamatan Karangjati akhirnya berhasil menghasilkan gol, namun Agung kembali menambah gol menjadikan Muspida plus meraih skor 2-1. Kedudukan akhirnya imbang ketika tendangan striker Kecamatan Karangjati Budi Santoso kembali menerobos gawang yang dijaga Ony Anwar.

Wasit pertandingan, Joyo, setelah menutup dua babak dalam pertandingan perdana itu, langsung meneruskan dengan adu penalti, Dan membuat Muspida plus memenangi pertandingan dengan skor 3-2. “Pada dasarnya saya senang sepakbola, namun apa boleh buat, memang fisik juga tidak semuda dulu,” ujar Dwi Rianto Jatmiko yang memutuskan istirahat di babak kedua.

Pertandingan sepakbola tiga pilar piala Kapolres ini, diharapkanakanmakinmenggiatkan olahraga bagi masyarakat sekaligus memupuk jiwa sportif. (ari)

pertapa yang lagi di gembleng di kawah candra dimuka yang harus bisa menahan diri, menahan haus nafsu dari segalah hal yang tidak baik dan menghindari perbuatan tercela / tidak baik.

Harapan ketua umum Bambang Sunarja semua warga IKS-PI Kera Sakti diwajibkan berbuat baik dan tolong menolong sesama umat manusia serta ikut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat juga NKRI. (sy)

Gus Ipul Incar Kanang?

Sosialisasi Kepemilikan KTP-E Bagi Ketua RT dan Kasi Pemerintahan se-Kota Madiun Madiun, SMN - Bertempat di Asrama Haji Jl. Ringroad Barat Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah dilaksanakan Pembukaan Sosialisasi Kepemilikan KTPE bagi Ketua RT dan Kasi Pemerintahan se-Kota Madiun yang dihadiri sekitr 1.100 orang. Sebagai Narasumber adalah Kadinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Muji Hartono dan Sekda Kota Madiun Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd.Kamis(19/5/16)

maka juga akan segera cair ADDnya.

Jumlah dana kelima desa tersebut yang belum cair ada Rp. 739.185.250,- bila kelima desa ini sudah bisa mencairkan dana semua, maka terjadi ADD tahap II 24 milyar bisa tercapai 100%. (sy)

Gus Ipul

Ngawi, SMN - Kunjungan kedua Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur ke Kabupaten Ngawi, 19 Mei lalu, memantik rasa penasaran publik. Apalagi kalau bukan dikaitkan dengan isu bahwa Ipul juga memperhitungkan hadirnya Budi Sulistyono alias Kanang, Bupati Ngawi, untuk digandeng maju dalam Pilgub 2017 mendatang.

Kendati masih malumalu namun Ipul tampaknya tak bisa menyembunyikan kekaguman atas sosok Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang. “Saya bisa katakan kalau Pak Kanang memang bagus, salah satu bupati berprestasi di Jawa Timur,” ungkap Ipul.

Kunjungan Ipul sendiri ke Ngawi diberi tajuk kegiatan pembinaan koperasi wanita. Namun aura dan

gaung politik tak isa dihindari. Gus Ipul disebut-sebut merupakan salah satu calon kuat untuk balon gubernur 2017. Namun sampai sekarang pasangannya belum pasti. Sementara keberhasilan Kanang meraup 87 persen suara pemilih di Ngawi pada Pilkada serentak 2015 lalu, cukup menyita perhatian publik Jawa Timur.

Kanang juga dikenal di PDI Perjuangan sebagai kader yang baik dan berprestasi. Kanang terhitung sukses mengantar PDI Perjuangan di Ngawi merajai kursi DPRD saat Pemilu 2014 dan sukses pula menakhodai partai banteng moncong putih ini sampai tongkat estafet kepemimpinan diserahkan ke kader terbaiknya.

Sayangnya ketika ditanya mengenai langkah menuju balon gubernur, Kanang masih berkelit. Dia beralasan belum lama memimpin lagi Ngawi di periode kedua karena baru dilantik Februari 2016 silam. “Nanti Ngawi bagaimana kalau ditinggal,” kilahnya. (ari)

Lemahnya Penyerapan Anggaran Terus Dipertanyakan Ngawi, SMN - Pemerintah Kabupaten Ngawi tampak cukup bebal untuk mempertahankan posisi keuangan dengan memupuk Sisa Lebih pagu Anggaran (Silpa). Keberadaan Silpa sebesar Rp 347 M pada LKPJ Bupati Ngawi April 2016 ternyata tak mendorong Pemkab untuk memperbanyak kiat menyeimbangkan keuangan dengan penyerapan anggaran yang maksi-

mal. “Wajar kita jadi bertanya-tanya, apalagi banyak pos penting yang bisa dikeluarkan ternyata tak dikeluarkan,” ujar Suntoro, Wakil Ketua Komisi I DPRD Ngawi.

Pertengahan Mei lalu, Komisi I secara khusus melalukan hearing dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk membahas penhyerapan anggaran. Hal itu dilakukan karena dewan menilai banyak pos anggaran yang seharusnya bisa diterima masyarakat malah kesannya dipersulit. “Contohnya hibah untuk kelompok keagamaan, masjid dan pokmas, masak minta SK Menkumham, lha mau masuk dalam bisang usaha apa jelas tidak bisa dipenuhi,” ujarnya.

Apalagi dalam hearing itu, tampak dewan kurang puas dengan jawaban tim DPPKA. Mereka itu, saling lempar tanggung jawab dan

tak menunjukkan posisi keuangan terutama Silpa saat ini apakah sudah terserap maksimal atau belum.

“Angka yang dikatakan berubah-ubah, kami jadi sulit percaya,” ujarnya.

Silpa Ngawi sendiri membengkak sejak 2012 dan makin membesar sampai akhir tahun 2015. Walaupun DPPKA pernah menjanjikan bila sampai pembahasan PAPBD 2016 Silpa akan turun drastis, namun hal itu masih samar sifatnya. Apalagi bila melihat kelambanan kinerja DPPKA dalam mencairkan anggaran dan makin dekatnya P-APBD. Perubahan APBD biasanya dilakukan di pertengahan tahun sampai bulan Agustus saja, ini untuk mengantisipasi waktu evaluasi yang dilakukan Pemprov, serta waktu untuk lelang proyek fisik yang cukup panjang. (ari)

Ponorogo

238 / VIII / 16 23 - 22 29 Mei 2016 Edisi 237

7

Jalur Satu Arah Jl. Soekarno Hatta

Diharapkan Dapat Kurangi Kepadatan Lalu Lintas

Arus jalan di Jl. Soekarno Hatta yang kini menjadi jalur satu arah

Ponorogo, SMN - Mulai Senin (16/5) berlaku jalur satu arah di jalan Soekarno Hatta mulai perempatan pasar Songgolangit hingga pertigaan Ngepos dari utara ke selatan.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan protokol sepanjang 600 meter tersebut. Uji coba akan berlaku hingga tiga bulan kedepan kalau

dinilai efektif mengurai kepadatan lalu lintas maka tidak menutup kemungkinan jalur ini akan permanen menjadi jalur satu arah.

Dari data yang ada di Dinas

Perhubungan Ponorogo bahwa tiap hari rata-rata ada 11.000 kendaraan melintas di Jl. Soekarno Hatta dari arah utara ke selatan.

“Selama ini Jl. Soekarno Hatta dipandang sebagai titik jenuh lalu lintas. Sekurang-kurangnya sekitar sebelas ribu kendaraan melintas setiap hari dari utara ke selatan.

Oleh karena itu dipandang perlu adanya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kepadatan”, ungkap Junaidi kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Ponorogo.

Secara teknis rekayasa lalu lintas dimulai dengan membongkar pagar pembatas disepanjang jalur satu arah, tugu di pertigaan Ngepos diantara jalan Jenderal Sudir-

Desa Diminta Libatkan Profesional Tangani Proyek Fisik

man dan jalan Gajahmada diperkecil dan digeser kedepan. “Kedepan Dishub juga akan memasang traffic light di pertigaan Ngepos namun bertahap”, imbuh Junaidi.

Dengan berlaku jalur satu arah di jlan Soekarno Hatta pasti akan menimbulkan dampak terutama di jalan Bayangkara. Untuk jl. Bayangkara diberlakukan jalur satu arah dari selatan ke utara bagi roda empat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengalihan lalu lintas di jl. Soekarno Hatta. Namun untuk roda dua tetap berlaku jalur dua arah.

Satu minggu sejak diberlakukan jalur satu arah ini tidak ada kendala berarti. “Semua berjalan

Pemasangan pemberitahuan tentang uji coba satu arah

lancar, kalau pun ada satu dua orang yang tidak tahu cukup kita beri

Perda ASI Kebutuhan Ibu dan Bayi

Evaluasi Komisi IV Usai Tinjau Keretakan Jembatan Legundi Ngawi, SMN - Banyaknya dana yang tersalur ke pedesaan ternyata membawa perubahan cukup besar pada pengelolaan anggaran keuangan di desa. Hal ini juga mencakup pelaksanaan proyek-proyek fisik yang banyak ditangani pemerintah desa. Beberapa temuan proyek fisik menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah kabupaten pada pelaksanaan proyek fisik di desa terutama dalam hal teknis.

Contoh terbaru mengenai jembatan Desa Legundi Kecamatan Karangjati yang mengalami retak dan menarik perhatian Komisi IV DPRD Ngawi untuk angkat bicara. “Kami pun sudah ke lokasi dan sangat menyayangkan jembatan sepanjang 26 meter dengan dana Rp 180 juta itu mengalami keretakan,” ungkap Slamet Riyanto, Ketua Komisi I DPRD Ngawi.

Ilustrasi- Bangunan jembatan bukanlah bangunan sederhana sehingga desa disarankan untuk melibatkan konsultan dan kontraktor profesional

Saat meninjau, Komisi IV juga mebawa tim ahli dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Kabupa-

ten Ngawi. Hasil analisa DPU BMCK, retak disebabkan masalah teknis khususnya saat pengeco-

ran berlangsung. “Kurang tersedia ruang untuk pemuaian yang tidak diantisipasi sebelumnya, begitu kena perubaha cuaca, panas dan hujan akhirnya retak,” ungkap Slamet.

Pengalaman seperti ini membuat Komisi IV meminta pihak pemerintah desa tak segan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangungan fisik. “Bukan hanya untuk yang rumit semisal jembatan, bahkan untuk pavingisasi tak ada salahnya diserahkan saja ke tenga profesional,” ungkap Slamet.

Tengaa profesional yang dimaksudkan Slamet adalah konsultan untuk masalah perencanaan dan pengawasan serta kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan.

“Dalam hal administrasi dan pertanggungjawaban pekerjaan juga menjdi lebih memudahkan pemerintah desa,” ujarnya. (ari)

Ilustrasi ibu menyusui

Gresik, SMN - Dibatalkanya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Air Susu Ibu (ASI) oleh bupati dalam pembahasan tahap pertama, menuai kekecewaan kalangan anggota DPRD Gresik.

Karena Perda ASI ini mempunyai peran bagi kesehatan bayi juga bisa menurunkan angka kematianya.

Menurut Ketua Fraksi PKB, Wafiroh Ma’sum, pihaknnya akan terus mendesak pada

bupati. Agar pembahasan Raperda pada gelombang kedua bisa dimasukan. Sebab Perda ASI merupakan kebutuhan setiap bayi yang dilahirkan, begitu juga dengan ibunya.

Dengan adanya Perda ini pada ibu yang bekerja, masih bisa memberikan ASI sehingga anaknya tidak terlantar.

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengatakan, keinginan bupati untuk peraturan ASI di buatkan Perbub. Hal itu hanya

Festival Ponorogo Tempo Doeloe Diisi Kuliner Serta Seni Budaya Khas Ponorogo Ponorogo, SMN - Ratusan pengunjung mengikuti pembukaan Festival Ponorogo Tempo Doeloe.

Acara yang diselenggarakan oleh Gabungan Komunitas Peduli Ponorogo akan berlangsung Sabtu-Minggu, 21-22 Mei 2015 di Warkop Wakoka Jalan Menur Ronowijayan, Ponorogo-Jawa Timur. (selatan Kampus STAIN).

Malam hari sebelumnya telah dipentaskan Budaya Tradisional Terbangan Ponoragan Ki Muno

Biyat.

“Acara bertema melihat masa lalu untuk menatap masa depan, dilandasi keinginan melestarikan khazanah kuliner, seni, budaya dan sejarah Ponorogo,” kata Ketua Panitia, Fendy Sukatmanto usai memberikan sambutan pembukaan, Sabtu (21/5).

Berbagai kegiatan akan mengisi Festival Ponorogo Tempo Doeloe, seperti Gong Gumbeng Desa Wringin Anom Sambit, Kuliner

Jenang Tasbih & Jadah Bakar, Pameran Sejarah, Kerajinan & Produk Lokal Ponorogo, Sarasehan Sejarah Ponorogo, Tembang Kenangan Bersama Elektone Sopo Nyono, Bazaar Kuliner Tradisional Ponorogo, Atraksi Komunitas Sabdo Warok, Pentas Seni Tradisional Jaranan Thek Turonggo Wengker, dan Turnamen Mulmulan.

“Tidak lupa, pentas seni Reyog Ponorogo bersama Grup Singo

Kemeriahan Festival Ponorogo Tempo Doeloe

Akas Tranjang Siman oleh Bolo Reyog Ponorogo,” jelas Fendy.

Menurutnya, acara ini seratus persen hasil iuran warga masyarakat terutama gabungan komunitas media sosial facebook dan diharapkan menjadi suport bagi warga untuk bergerak di bidang seni dan ekonomi.

“Jika berjalan sukses, akan dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas. Dan tentu saja membutuhkan dukungan banyak

teguran dan arahan”, pungkas Junaidi. (any)

pihak, khususnya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” kata Fendy.

Sekretaris Komunitas Reyog Ponorogo (KRP), M Syaiful Jihad mengapresiasi pelaksanaan Festival Ponorogo Tempo Doeloe meski dikelola secara swadaya.

Nantinya perlu dilakukan evaluasi demi perbaikan untuk dapat menarik banyak pengunjung (wisatawan) lokal, bahkan dari luar negeri.

“Semoga menjadi agenda

tahunan dan dikemas secara lebih baik dan profesional, sehingga menjadi destinasi wisata dan mampu menarik banyak pengunjung,” kata Syaiful.

Sebagai bentuk apresiasi, rombongan Komunitas Reyog Ponorogo (KRP) yang berdomisili di Jakarta turut menghadiri dan meramaikan Festival Ponorogo Tempo Doeloe dipimpin Wakil Ketua KRP, Suparno Nojeng. (wied)

meringankan kinerja Pemda, selain itu sewaktu-waktu bisa diubah dengan sendirinya oleh bupati. Makanya dewan tetap mendesak agar tetap dijadikan Peraturan Daerah (Perda), apa lagi sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Aturanya harus tetap dibahas dan diparipurnakan dan tak bisa dibatalkan secara lisan.

“Perda ASI merupakan kebutuhan ibu dan bayi harus diatur dalam Perda. Karena didalamnya nanti juga mengatur sanksi dan lebih tegas dan jelas dari pada Perbup. Dan yang berhak membatalkan Raperda ASI yang sudah masuk Prolegda, adalah dua tim pembahas Raperda dari eksekutif dan dewan duduk bersama rapat melakukan kajian. Kemudian diparipurnakan, kalau suara terbayak setuju baru bisa dibatalkan,” ujarnya.

Terpisah Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinked), M Nurul Dholam pada wartawan mengatakan, pentingnya kebutuhan ASI untuk kesehatan bayi. Khususnya, bayi yang baru lahir sampai usia enam bulan. Penegasan kepada ibu-ibu, salah satunya dengan membuatkan sebuah aturan. Meski pada dasarnya angka kebutuhan ASI di Gresik terus membaik, bila ada aturan menjadi lengkap.

“Agar ini menjadi gerakan masyarakat, maka perlu didukung oleh aturan. Sehingga membuat mereka berfikir bila banyinya tidak diberi ASI. Dan melalui aturan, salah satu tujuannya untuk lebih menguatkan.

Karena banyak ibu yang berkarir atau sebagai pekerja di pabrik tidak punya waktu banyak untuk menyusui bayinya. Khususnya, mereka ini secara perlahan perlu didorong agar tetap bisa menyusui bayinya,” tandasnya.

Dalam aturan itu, arahnya nanti ada sarana dan prasarana, seperti pemompaan ASI ekslusif dan juga penyimpanan. Yang selama ini belum ada sarananya, meski angka kematian bayi bukan langsung karena ASI. Dan kematian angka kematian bayi di Gresik karena sakit pernafasan dan kurangnya asupan gizi, yang setiap tahun terus menurun. Namun tangung jawab sebagai ibu, mempunyai bayi harus memberikan ASI. Adanya aturan itu, kinerja Dinas Kesehatan juga lebih mudah memberikan pengawasan. (syam)

8

Jawa Timur

Bupati Malang, Dr. H Rendra Kresna

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Banyuwangi Children Center

Hadiri Launching dan Pengukuhan Upaya Tekan Kekerasan Terhadap Anak DPC PWRI Malang Raya

Sekjen Zulfikar membacakan surat keputusan saat pengukuhan pengurus DPC PWRI Malang Raya.

Malang, SMN - Pengukuhan dan launching DPC PWRI Malang Raya yang dilaksanakan di pendopo agung kabupaten malang pada sabtu (14/5) yang lalu berlangsung dengan kidmad. Hadir pada acara tersebut dewan pimpinan pusat (DPP) Wakil Ketua Umum, Sekjen DPP, Bidang OKK, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Propinsi Jawa Timur, DPD Propinsi Bali, Dewan Pembina DPC Malang Raya, Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) se-Malang Raya dan seluruh tamu undangan SKPD se Malang Raya.

Sebanyak 16 pengurus resmi dilantik oleh Sekjen DPP dengan masa jabatan 2015-2018. Mulai dari ketua DPC malang raya yang di jabat Yopi, untuk wakil ketua satu M. Rohman untuk wilayah kabupaten malang, wakil ketua dua Choirus Sholeh untuk wilayah Kota malang dan ketua tiga Ismail Hasan untuk perwakilan kota Batu, sekretaris usman dan wakil sekretaris Lilik Widyawati, bendahara Chairul dan wakil bendahara Erik Pande, serta semua ketua bidang yang mem-

bidangi di bidangnya masing masing.

Dalam sambutannya bupati malang DR.H. Rendra Kresna yang juga sebagai dewan pembina DPC malang raya menyampaikan agar organisasi kewartawanan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang sifatnya membangun. jangan sampai berita yang sajikan itu menyudutkan narasumber yang di beritakan atau membuat berita yang sepihak.

Sekarang banyak media media online yang di baca oleh rakyat diseluruh dunia untuk itu mari kita memberitakan keunggulan negara kita karena masih banyak kebaikan kebaikan yang perlu di ekspos agar bangsa lain tahu bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Bangun dan satukan bangsa melalui karya jurnalistik ini sesuai dengan visi misi PWRI. Pada kesempatan ini H. Rendra juga mengucapkan selamat kepada semua pengurus yang baru dilantik. Semoga dengan dilantiknya pengurus yang baru ini bisa menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintahan di

malang raya khususnya di kabupaten malang dan malang raya pada umumnya. bisa memberikan informasi, berita berita yang bermanfaat pada masyarakat serta mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas. pada kesempatan ini Bung Rendra juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Prof. M. Bisri selaku dewan pembina dalam acara ini, dikarenakan ada wisuda dikampus yang beliau pimpin.

Sementara itu, setelah melantik pengurus PWRI DPC Malang Raya mewakili ketua DPP, sekjen DPP Zulfikar Taher menyampaikan agar kedepan DPC PWRI Malang raya yang baru di launching ini bisa berada ditengah tengah masyarakat untuk menjadi organisasi yang bisa di andalkan, membawa nama baik PWRI dan yang lebih penting bisa memberikan informasi informasi yang aktual, tajam, terpercaya serta menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tak lupa Zulfikar juga mengucapkan selamat dan sukses kepada semua pengurus yang baru di dilantik.kibarkan berdera PWRI Sebagai organisasi yang hebat.”tegasnya”.

Zulfikar berharap keberadaan DPC PWRI Malang Raya bisa menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah, menjadi mitra kerja sesuai yang dengan wisi misi PWRI. Organisasi ini adalah wadah bagi para wartawan dan sebagai sosial kontrol. Jadi jangan sampai ada dusta diantara kita”, ungkapnya.

Selain itu PWRI nantinya menjadi pemersatu bangsa sesuai dengan motto PWRI yakni lintas suku, lintas agama. (jun)

Kota Malang Miliki Swalayan Ikan

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat meluncurkan Banyuwangi Children Center

Banyuwangi, SMN - Pemkab Banyuwangi membentuk Banyuwangi Children Center (BCC) untuk semakin menekan angka kekerasan terhadap anak di kabupaten tersebut, baik kekerasan fisik, seksual, maupun verbal. BCC adalah satuan tugas terintegrasi sejak dari pengaduan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan agama, hingga kalangan guru, siswa, dan petugas kesehatan.

“Kami siapkan call center dan SMS center di nomor 0821393 74444. Itu kanal khusus pengaduan terkait kekerasan terhadap anak. Laporkan jika ada kekerasan terhadap anak, baik di tetangganya, sekolah, atau di manapun.

Untuk kasus kekerasan seksual dan fisik, WhatsApp-nya langsung dikoneksikan di grup yang di dalamnya ada saya, Kapolres, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Pengadilan,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat meluncurkan Banyuwangi Chil-

dren Center, Jumat (20/5/2016).

Anas mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak yang terungkap di media massa belakangan ini harus menjadi perhatian serius. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan, dalam lima tahun terakhir terjadi 21,68 juta laporan kasus pelanggaran hak anak di seluruh Indonesia, di mana 58 persen di antaranya adalah kasus kekerasan seksual.

“Saya terus terang ngeri baca berita di media belakangan ini.

Karena itu, kami gerak cepat mengumpulkan semua agar ada perhatian serius terkait masalah kekerasan terhadap anak. Semua harus terlibat, termasuk seluruh kepala desa yang hari ini hadir melihat langsung urgensi dari penanganan khusus ini,” ujar Anas.

Di Banyuwangi, berdasarkan data Kepolisian Resort Banyuwangi dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), jumlah kasus kekerasan terhadap anak bergerak fluktuatif. Pada 2013, terdapat 120 kasus, lalu turun menjadi 64 kasus pada 2014, namun pada 2015 me-

ningkat menjadi 102 kasus. Sebanyak 67 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual. Adapun yang lainnya adalah kekerasan fisik dan sengketa hak asuh.

“Dari laporan 2015, lewat sinergi P2TP2A dan kepolisian telah dilakukan pendampingan, dan 26 kasus dalam proses penyelesaian, ada yang sedang disidangkan, ada juga yang diproses kepolisian. Ada juga yang berhasil diselesaikan secara kekeluargaan lewat konseling,” ujar Anas.

Adapun hingga Maret 2016, terjadi 27 kasus kekerasan terhadap anak di Banyuwangi. “Kami berharap terus menurun. Dan yang lebih penting lagi adalah memastikan anak mendapat perlindungan, mendapatkan haknya,” kata Anas.

Dia menambahkan, selama ini kasus kekerasan terhadap anak cenderung didefinisikan hanya terkait kekerasan fisik dan seksual.

Padahal, kekerasan terhadap anak juga bisa berbentuk kekerasan verbal, termasuk verbal bullying di sekolah.

“Misalnya, anak disebut sebagai anak bodoh saat guru marah. Itu tidak boleh. Memori anak bisa menyimpannya menjadi sesuatu yang intimidatif dan menyeramkan. Anak memang tidak berdarah ketika mengalami kekerasan verbal, tapi hatinya luka. Kekerasan verbal ini bisa memengaruhi rasa percaya diri anak, sehingga potensi anak tidak bisa keluar. Ini merugikan masa depannya,” kata Anas.

Oleh karena itu, sambung dia, Banyuwangi Children Center juga melibatkan teman-teman di lingkungan sekolah, baik guru maupun siswa. “Banyuwangi Children Center akan bergerak ke sekolahsekolah untuk menekan bullying di sekolah, termasuk sosialisasi ke pengurus OSIS,” ujarnya.

Mekanisme Kerja Asisten Pembangunan dan Kesra Wiyono menambahkan, proses pengaduan dari call center

langsung masuk ke Pusat Perlindungan Anak terhadap Tindakan Kekerasan (Banyuwangi Children Center) akan langsung dikoordinasikan dengan P2TP2A dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi.

Untuk pengaduan yang masuk bukan dari Call Center, semisal dari dari sekolah maupun desa/ kelurahan, laporannya masuk ke Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di Kantor Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan yang ada di masing-masing kecamatan. Dari sana, laporan aan diteruskan oleh Banyuwangi Children Center dan P2TP2A. Lalu langkah yang dilakukan ada dua. Pertama, penegakan hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kedua, layanan pendampingan, baik pendampingan kesehatan dengan visum maupun kejiwaan, penanganan kesehatan dan konsultansi psikologi.

“Akan dilihat jenis kasusnya.

Apakah perlu ke penegak hukum atau ke pendampingan nonhukum,” kata Wiyono.

Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan “Rumah Aman” bagi anak yang menjadi korban.

“Rumah Aman ini dirahasiakan alamatnya, demi ketenangan dan keamanan anak. Di sana mereka akan didampingi, baik untuk pemulihan psikis maupun fisiknya,” kata Wiyono.

Pemkab Banyuwangi sendiri telah memiliki regulasi tentang perlindungan anak yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang. Dalam perda tersebut telah diatur bentuk dan mekanisme pelayanan terhadap korban, standar pelayanan minimal bagi kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang, dan juga ketentuan pidana yang bisa dikenakan kepada pelaku. (edy)

Bocor, Pemasukan IMB Reklame di Nganjuk Nihil

Ketua TP PKK Kota Malang Hj. Dewi Farida Suryani menggunting pita sebagai tanda diresmikannya Swalayan Ikan, Jumat (20/5)

Kota Malang, SMN - Untuk meningkatkan jumlah konsumsi ikan bagi warga Kota Malang, pihak Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pertanian (Disperta) Kota Malang meresmikan Swalayan Ikan yang ada di Jl. Sarangan, Kota Malang, Jum’at (20/5).

Swalayan ini menjual aneka ikan segar seperti ikan tuna, udang, kerapu, salmon, dan lainlain. Selain itu juga ada berbagai makanan olahan yang berbahan dasar ikan seperti halnya abon ikan dan keripik ikan.

Menurut Wali Kota Malang H. Moch. Anton, swalayan ikan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, sehingga diharapkan bisa menjadi contoh dan diikuti oleh kabupaten atau kota yang lain.

“Dengan adanya swalayan ini, diharapkan tingkat konsumsi ikan di masyarakat meningkat, sehingga akan terbentuk masyarakat dan generasi muda yang berpotensi tinggi,” paparnya.

Ditambahkan oleh pria yang akrab disapa Abah Anton ini, selain untuk meningkatkan konsumsi ikan oleh warga, dengan adanya swalayan ini juga akan turut mendongkrak perekonomian masyarakat terutama bagi para pembudidaya ikan. “Mereka akan mudah dalam menjual ikan hasil budidayanya sehingga perekonomiannya pun juga akan semakin membaik,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Disperta Kota Malang, Ir. Hadi Santoso yang juga menegaskan jika di Kota Malang saat ini ada 280 pembu-

didaya ikan. Dengan adanya swalayan ini, kata dia, maka mereka akan menjadi supplier bagi swalayan.

“Dengan demikian, dari sisi pemasaran atau penjualan, pembudidaya ikan tidak akan kesulitan lagi, karena tingkat kebutuhan ikan di swalayan ini cukup besar,” jelasnya.

Untuk tingkat konsumsi ikan per kapita per tahunnya, menurut pria yang akrab disapa Soni itu, di Kota Malang untuk tahun 2015 kemarin sekitar 25,6 kilogram, dan untuk tahun 2016 ini ditargetkan lebih tinggi lagi, yaitu pada angka 27 kilogram. “Program ini akan terealisasi dengan baik seiring semakin produktivitasnya para pembudidaya ikan yang ada saai ini,” sambungnya. (jun)

Penilik UPTD Pendidikan Kecamatan Panji, Ani Kuntiyani S.Pd, saat memantau pelaksanaan UN Paket A di SDN II Tokelan, kemarin.

Nganjuk, SMN - Ratusan papan reklame di sejumlah kawasan Kabupaten Nganjuk diketahui tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan. Indikasi ini mencuat setelah DPRD Kabupaten Nganjuk menemukan tidak adanya kontribusi dana IMB dari sektor reklame.

“Retribusi IMB dari reklame yang tidak dibayar oleh pihak pengusaha disinyalir terjadi sejak 2011. Semestinya sesuai dengan aturan tentang reklame harus muncul uang retribusi IMB, dari retribusi tersebut harus masuk kas daerah bukan masuk kantong pribadi ,” ungkap Raditya Yuangga, anggota DPRD dari Partai Hanura, Rabu (18/5).

Semua papan reklame yang dibangun harus memiliki IMB, karena hal tersebut merupakan persyaratan utama mendirikan bangunan untuk reklame. Namun faktanya, sudah hampir 7 tahun terakhir, pemasukan dana IMB dari pembangunan papan reklame nihil. Dampaknya pada PAD diperkirakan terjadi kebocoran hingga mencapai Rp 2 miliar setahun.

Namun ironisnya dengan fakta

Papan reklame berukuran besar tersebar di lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Nganjuk tanpa dilengkapi IMB, Rabu (18/5).

tersebut, dinas terkait terkesan ada pembiaran tanpa ada tindakan penertiban atau memblokir izin pemasangan reklame.

Kalau dihitung dengan angka rupiah, dikatakan Raditya Yuangga, terhitung sejak 2011 sampai sekarang maka kerugian daerah bisa mencapai Rp 12 miliar. Nilai akumulasi kerugian miliaran rupiah itu menurut Raditya Yuangga dikare-

nakan jumlah papan reklame tidak hanya berada di jantung kota saja, namun menyebar di 20 kecamatan yang jumlahnya mencapai ribuan.

Menurut Raditya Yuangga, ini menyangkut uang daerah yang wajib diselamatkan dan diawasi secara intens. Reklame adalah salah satu objek wajib kena pajak yang sudah diatur dalam Perda No 4 tahun 2011, Perda No 8 Tahun 2005.

Terkait hilangnya setoran IMB untuk reklame, ditegaskan Raditya Yuangga, pihaknya akan memanggil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Bila dari hasil koordinasi ditemukan adanya indikasi korupsi, Raditya Yuangga mengaku akan melapor langsung ke pihak berwajib. (rb/brw)

25 Peserta Ikuti Ujian Paket A Situbondo, SMN - Sedikitnya 25 wajib belajar (WB) Paket A (setara SD/MI) se-Kabupaten Situbondo sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada hari ketiga kemarin (18/5).

Salah satu di antaranya terlihat di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Pertiwi, di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Secara umum pelaksanaan UN Paket A yang dipusatkan di SDN II Tokelan tersebut berjalan lancar hingga memasuki ujian hari terakhir kemarin.

Menurut Penilik UPTD Pendidikan Kecamatan Panji, Ani Kuntiyani SPd, penyelenggaran ujian Paket A merupakan rangkaian

terakhir dari hajatan nasional dibidang Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan oleh PKBM Pertiwi.

Pada Ujian paket A tahun 2016 ini, kata Yani, ada 5 perempuan dan sisanya 12 pria.

“Keunikan peserta PNF ini sangat bervariasi. Pasalnya, meski sudah mendaftar tahun 2013, tapi saat ini tidak hadir dan sudah pulang ke Sampang, Pamekasan dan Banyuwangi. Dulunya mereka sebagian ada yang mondok di PP Walisongo,” terang Yani-panggilan akrab Ani Kuntiyani, kemarin.

Ada beberapa alasan 8 warga yang tidak ikut ujian Paket A kemarin, diantaranya karena faktor tidak berminat dan masalah ekonomi. Padahal, kata Yani, pihak

penyelenggara sudah membantu bidang ekonominya dan tidak banyak menekan asal ada upaya memfasilitasi tutor dan pengawas dirasa sudah cukup.”Itu juga didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak,” aku Yani.

Sementara 17 peserta yang hadir, lanjut Yani, rata rata didorong oleh adanya tuntuan dan pemikiran terbuka atas kebutuhan ijasah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Selain itu, ungkap Yani, bagi yang sudah bekerja dituntut pimpinannya agar memiliki kualifasi pendidikan sesuai dengan usia produktif.

“Mereka ini terbuka pola pikirnya dan menilai Paket A sangat penting. Sebab keberadaan PNF kini sudah setara dengan pendidikan

formal,” terang Yani.

Kata Yani, dari seluruh peserta ujian Paket A tahun 2016, ada salah satu peserta yang berusia 57 tahun, dimana saat ini dia menjabat sebagai perangkat desa di Kabupaten Situbondo. Mereka sangat giat, sambung Yani, terutama saat mengikuti proses belajar mengajar hingga pelakanaan ujian Paket A. Kata dia, keberadaan perangkat desa, kini harus menguasai sistem penganggaran yag diatur dalam ADD (anggaran dana desa).

“Karena tuntutan ADD itulah, kini tiap perangkat desa minimal harus punya ijasah setara SMA. Untuk itu mereka terus kami beri motivasi, untk melanjutkan ke Paket B dan Paket C,” pungkas Yani. (dar/brw)

Advertorial

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Rojikinnor Bantah Ikut Pilkada Palangkaraya

Rojikinnor

Palangkaraya, SMN - Isu bakal majunya Kepala Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rojikinnor, secara

tegas dibantahnya.

Ia menyatakan tidak akan maju sebagai calon wali Kota Palangka Raya tahun 2018. “Saya tidak maju, karena banyak pertimbangannya dan itu hanya isu saja,” bebernya saat ditanya awak media, tentang informasi tersebut.

Menurutnya, pemilihan wali Kota Palangka Raya masih jauh.

Bahkan, aturan tentang pegawai negeri harus mundur atau tidak masih belum ada kejelasannya.

Kalau nanti aturannya menyatakan berhenti, dengan tegas ia memastikan tidak akan maju. “Ya kita lihat saja nanti, tapi niat kesana belum ada,” bebernya.

Menurutnya, maju menjadi salah satu bakal calon wali Kota Palangka Raya tentunya harus memiliki pemikiran jauh ke depan, apalagi pilkada masih jauh. (man)

Pembunuh Pelajar SMK NU Diciduk di Palangkaraya

9

Tes Urine Mendadak

Pejabat Musirawas Kalang Kabut Musirawas, SMN - Sebanyak 1.051 pejabat eselon II hingga eselon V di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas, Sumatera Selatan, terpaksa melaksanakan tes urine. Para pejabat ini “terjebak” di ruang auditorium karena acara yang semula bertajuk rapat evaluasi kinerja itu berubah menjadi tes urine massal. Tentu saja hal ini membuat beberapa pejabat kalang kabut.

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Musirawas, Hendra Amoer mengatakan, pihaknya sengaja memberikan kejutan dengan menghentikan rapat evaluasi kinerja daerah yang melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkab Musirawas.

“Hal ini tentunya sudah kami koordinasikan dengan Bupati Musirawas dan Ketua BNK Musirawas. Pejabat yang sudah masuk dalam daftar kami untuk dilakukan tes urine sebanyak 1.051 pejabat struktural, mulai dari eselon II hingga eselon V,” papar Hendra

Ilustrasi

Amoer, Selasa (17/5/2016).

Ia mengungkapkan, Bupati Musirawas Hendra Gunawan sangat serius dalam hal pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Musirawas. Bahkan

sebelumnya, “kejutan” serupa sudah dilaksanakan untuk para kepala desa se-Musirawas.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan aparatur yang bersih dari narkoba,” ucap Hendra Amoer.

Pada kegiatan ini, BNK Musirawas menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel, Kombes Iswandi Hary, beserta tim yang ikut langsung dalam pelaksanaa tes urine massal. (abu/oz)

Musirawas Utara Dapat 64 Guru Garis Depan

Kombet pelaku pembunuhan diapit dua polisi

Palangkaraya, SMN - Pelarian Hendra Taufik alias Kombet (22), pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMK NU, M Nor Rahman (19) berakhir. Pria yang tinggal di Jalan Prona I Gang Rukun III RT 16 Kelurahan Pemurus Baru Banjarmasin Selatan ini ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

“Benar pelaku Kombet sudah kita tangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tadi sore,” kata Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Joseph Edward Purba yang dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (21/ 5/2016). Rupanya cukup gesit pelaku pembunuh Rahman itu.

Baru dua hari, dia sudah menginjakkan kaki ke Palangkaraya.

Bahkan, dia nyaris menjauh

lagi dari Palangkaraya lantaran berdasar informasi, Kombet ditangkap saat berada di Travel Aneka Kota Jalan Tjilik Riwut Komplek Pasar Kahayan Kilometer 1,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Terkait motif dan latar belakang pembunuhan sendiri, Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Joseph Edward Purba mengaku belum bisa memberikan keterangan. “Sampai saat ini masih dalam perjalanan ke Banjarmasin, belum bisa kita periksa dan mintai keterangan terkait apa motif pelaku membunuh korbannya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang pemuda dengan kondisi berlumur darah ditemukan tergeletak di kawasan Jalan Lingkar

Dalam Banjarmasin, Rabu (18/5) malam. Korban tewas bersimbah darah di Jalan Lingkar Dalam, diketahui adalah M Nor Rahman (19) yang tinggal di Jalan Simpang Limau RT 9 Gang Melati Indah Banjarmasin.

Dia merupakan pelajar kelas 11 SMKN NU Banjarmasin.

Sadis apa yang dialami Rahman, dia ditemukan bersimbah darah dengan sejumlah luka sayat di tubuhnya.

Anak tunggal dari Ridean, warga Jalan Pramuka Kilometer 6 Komplek Melati Indah Simpang Limau RT 9 Kelurahan Sungai Lulut Kec.Bjm Timur oni akhirnya tewas sebelum sempat dibawa ke rumah sakit akibat luka yang dideritanya. (mandau/trbn)

Raja Denpasar IX Ditangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar, SMN - Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan atau Ida Tjokorda Raja Denpasar IX ditangkap oleh tim intel Kejari Denpasar saat turun dari pesawat Lion Air JT 034 dari Jakarta menuju Denpasar, Jumat (20/5/ 2016).

Kepala seksi intelijen Kejari Denpasar Syahrir Sagir memaparkan bahwa pelaku ditangkap sekira pukul 07.30 Wita di bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Raja Denpasar itu telah sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan hari ini berhasil diamankan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari)

Denpasar.

“Pelaku sudah lama sejak Agustus sudah DPO, dan kami mendapatkan informasi semalam bahwa pelaku akan ke Bali hari ini dan pagi tadi langsung kami amankan, dibantu pihak kepolisian,” terang Syahrir kepada wartawan di Kejari Denpasar.

Ia menambahkan, saat diamankan pihaknya, Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan tidak melakukan perlawanan. “Kami telah mengamankan pelaku, dan dia tidak melakukan perlawanan saat ditangkap di bandara,” tambahnya.

Sebagai informasi, Raja

Denpasar IX tersebut telah divonis pidana oleh Kejaksaan Negeri Denpasar atas kasus penipuan dan penggelapan jual beli tanah seluas 10 hektare senilai Rp15 miliar kepada korban bernama Lely. Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan divonis hakim dengan hukuman 2,5 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang senilai Rp7,8 miliar.

Setelah divonis hakim, Raja Denpasar IX itu melakukan PK (Peninjauan Kembali) kemudian beralasan sakit hingga menjadi DPO sejak bulan Agustus hingga sekarang. (man/oz)

Raja Denpasar IX Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan

Ilustrasi Guru Garis Depan (GGD)

Musi Rawas, SMN - Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mendapat 64 orang guru garis depan (GGD) yang akan ditugaskan di daerah terpencil di wilayah itu, sebagai tindak lanjut program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan.

“Kami sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kemendikbud serta KemenPAN-RB untuk penempatan guru garis depan tersebut,” kata Bupati Kabupaten Musirawas Utara HM Syarif Hidayat di Musirawas Utara, Rabu (18/05/2016).

Bupati Syarif Hidayat menilai, program itu sangat tepat untuk

pemerataan pelayanan pendidikan, terutama di daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T), secara nasional ada 123 daerah menjadi sasaran program GGD tersebut.

Dari jumlah itu ada tambahan 28 daerah sehingga totalnya pada tahun 2016 sebanyak 151 kabupaten/kota yang mendapatkan program GGD itu termasuk Kabupaten Musirawas Rawas Utara.

Khusus penempatan 64 orang GGD di wilayahnya akan diperbantukan pada tenaga Sekolah Dasar (SD) sebanyak 22 orang, sedangkan sisanya akan mengajar pada tingkat SMP dan SMA sederajat di wilayah pedalaman dan per-

batasan.

“Program itu tentunya sangat kita dukung, karena salah satu solusi untuk memperkuat upaya mencerdaskan anak bangsa terutama di daerah ter pencil dan terluar, disamping upaya pemerataan pelayanan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terluar dan terdepan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Musirawas Utara Firdaus menyatakan akan lebih fokus untuk mendukung program tersebut, karena program itu dari pusat langsung termasuk sistem penggajian, tunjangan, penempatannya dan sertifikasi para guru garis depan tersebut.

Sedangkan untuk lamanya bertugas mudah-mudahan mereka nyaman, karena mereka bukan hanya mengajar saja, tapi sebagai fasilitator yang siap mengabdikan dirinya di tempat ia bertugas.

Pemerintah pusat mengharapkan tugas para GGD itu agar memberikan karakter mental yang baik pada peserta didiknya, khususnya anak-anak yang berasal dari daerah terpencil atau daerah perbatasan, mereka harus mempunyai sebuah kebanggaan terhadap Indonesia dan mereka merasa juga sama seperti daerah-daerah yang lainnya.

Ia mengatakan terobosan positif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka Pegawai Negeri Sipil (PNS) jalur Guru Garis Depan (GGD) merupakan bentuk nyata pemerintahan dalam mengejar pemerataan kualitas pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).

GGD adalah program Pemerintah pusat melalui Kemendikbud yang bekerjasama dengan Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB) serta Pemerintah daerah, untuk memeratakan pelayanan Pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.

Para guru itu akan di distribusikan ke daerah-daerah terpencil yang tujuannya adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka mencerdaskan bangsa kedepan, ujarnya. (abu/rmn)

Denpasar Tambah Kawasan Bebas Kendaraan Denpasar, SMN - Untuk memberikan ruang hijau bebas polusi kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menambah kawasan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day,red).

Area yang dijadikan kawasan Hari Bebas Kendaraan adalah Sewaka Dharma di Lumintan, Denpasar.

“Masayarakat kan berhak mendapatkan tempat yang nyaman untuk menikmati udara segar dan bebas polusi,” kata Kabag Humas Pemkot Denpasar, Ida Bagus Raoela.

Kepada Koran ini, Rabu (18/ 5), Rahoela mengatakan, uji coba CFD di Lumintang sudah dimulai 15 Mei lalu dan akan diresmikan oleh Wali Kota IB Rai Dharmawijaya Mantra, pada 22 Mei mendatang. CFD hanya berlaku setiap Ahad, mulai 06.00 Wita hingga 09.00 Wita.

Dengan dijadikannya kawasan Lumintan sebagai kawasan CFD, berarti di Kota Denpasar ada dua kawasan CFD. Sebelumnya, kawasan Renon Denpasar, telah terlebih dahulu menjadi kawasan

bebas kendaraan setiap hari Ahad, mulai 06.00 Wita-10.00 Wita.

“Kawasan Renon sudah lama jadi kawasan bebas kendaraan dan mendapat respon yang sangat bagus dari masyarakat,” kata

Rahoela.

Sebagaimana dijelaskan Wali Kota, ujar Rahoela, tingkat polusi di Denpasar bertambah parah, menyusul meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di ibukota

Provinsi Bali itu.

Dengan memberlakukan CFD sebut Rahoela paling tidak bisa sedikit mengurangi tingkat polusi dan masyarakat bisa merasakan udara segar. (man/rol)

Warga bersepeda saat mengikuti Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (8/5).

10

Rona-Rona

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

BKD Banten Minta Klarifikasi 28 Pejabat Terindikasi Pakai Narkoba

Ilustrasi

Serang, SMN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten hingga saat ini masih dalam proses meminta klarifikasi dari 28 pejabat eselon II, III dan IV yang terindikasi menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine bebe-

rapa waktu lalu, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten.

Kepala BKD Provinsi Banten Syamsir menjelaskan hingga saat ini baru 16 pejabat yang telah dimintai klarifikasi. Berdasarkan

keterangan 16 pejabat tersebut, kandungan narkoba yang terdapat dalam urine berasal dari obatobatan atas rekomendasi dokter.

“Sebanyak 16 pejabat yang telah melakukan klarifikasi itu, sudah menunjukkan resep dokter dan obat-obatnya. Memang ada obat-obatan yang mengandung zat narkoba,” jelas Syamsir di Serang, Jumat (20/5/).

Syamsir melanjutkan, yang diduga kuat benar-benar mengkonsumsi narkoba baru satu orang, namun hingga saat ini pejabat tersebut belum memberikan klarifikasi.

Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Banten Heru Febrianto mengaku masih menunggu hasil klarifikasi dari BKD Banten. “Jika ada pegawai yang tidak bisa mempertanggungjawabkan urinenya mengandung zat narkotika, BNN akan melakukan penindakan,”

tegasnya.

Heru mengatakan, jika setelah diklarifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sedang mengkonsumsi obat resep dari dokter, maka persoalan tersebut dianggap selesai.

Sebelumnya Gubernur Banten Rano Karno menanggapi biasa saja terkait 28 pejabat yang terindikasi menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes urine BNN Provinsi Banten. “Itu merupakan hal yang biasa. Enggak menjadi aneh di pemerintahan,” ujar Rano.

Terkait sanksi, menurut Rano, dirinya perlu memeriksa sejauh mana tingkat kesalahan pegawai tersebut terlebih dahulu. Sampai saat ini, Rano sendiri mengaku belum menerima daftar pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba. (man)

Stadion Senilai Rp 90 M Segera Dibangun Pemkab Tangerang Tangerang, SMN - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, membangun stadion bertaraf internasional di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua dengan mengunakan dana APBD tahun jamak sebesar Rp90 miliar.

“Proyek stadion tersebut dimulai awal Juni 2016 dan merupakan tahap kedua,” kata Kepala Dinas Cipta Karya Pemkab Tangerang Taufik Emil di Tangerang, Jumat (20/5/2016) Taufik mengatakan direncanakan proyek tersebut rampung Juli 2017 dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keolahragaan tingkat regional maupun internasional.

Sedangkan dana yang diperlukan untuk stadion utama sebesar Rp60 miliar dan selebihnya Rp30 miliar membangun sarana pendukung dalam ruangan.

Menurut dia, proyek stadion

itu percepat agar pada tahun 2018 dapat digunakan untuk pertandingan Pekan Olahraga Provinsi keV, karena Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah.

Pihaknya mengharapkan proyek itu tidak mengalami kendala karena semua tahapan sudah dilalui dan tinggal menunggu pelaksanaan proyek Juni 2016.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan stadion itu nantinya dapat juga digunakan untuk arena pertandingan taraf internasional.

Ahmed mengatakan pimpinan Komite Olahraga Indonesia (KOI) telah meninjau ke lokasi stadion beberapa waktu lalu dan berupaya agar dapat digunakan untuk arena salah satu cabang pada SEA Games.

Namun hingga kini belum ada konfirmasi lagi dari KOI untuk kejelasan penggunaan stadion di

Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Sambungan dari hal. 12

Bupati Haryanti memberikan penghargaan pada sejumlah Kades dan Camat yang mampu lunas PBB tercepat

tim intensifikasi, Camat, Kepala Desa, dan petugas pemungut agar kegiatan pekan panutan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan selanjutnya segera dilakukan upaya-upaya nyata agar penerimaan pajak daerah utamanya PBB-P2 dapat lunas tepat waktu”, ucap Bupati Haryanti.

Menurut Bupati Haryanti, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat sebagai wajib pajak agar segera melaksanakan pemba-

yaran PBB-P2 tanpa harus menunggu jatuh tempo. Selain itu, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu tujuan pendaerahan PBB-P2 akan memberikan dampak yang nyata bila diikuti dengan percepatan pemasukan keuangan ke kas daerah, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Kediri.

Dalam kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kediri juga meluncur-

kan pelayanan pembayaran pajak daerah melalui Bank Jatim. “Ini adalah wujud komitmen kita untuk terus meningkatkan pelayan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penyederhanaan sistem pembayan pajak daerah, dengan harapan peningkatan pelayanan ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya.

Segera bayar pajak daerah anda melalui Bank Jatim terdekat”, ucap Bupati Haryanti. (hms/adv/kan)

ILUSTRASI - Stadion Utama Gelora Bung Karno

Kabupaten Tangerang itu.

Dia mengatakan bila stadion itu rampung dapat juga dijadikan sebagai markas tim Persita Tangerang karena merupakan kesebelasan milik warga setempat.

Ahmed menambahkan selain membangun stadion utama di

Kelapa Dua, juga dibangun stadion mini tiap kecamatan demi untuk meningkatkan berbagai kegiatan olahraga di daerah.

Stadion mini yang sudah dibangun berada di Kecamatan Solear, Legok, Sukamulya, Cikupa dan Balaraja. (man/ant)

Bupati Haryanti meninjau tata cara pelaksanaan pembayaran PBB di Bank Jatim

Penerapan Model Pembelajaran Kuasai dapat Mengefektifkan Daya Ingat Pelajaran PKn Pada Siswa SD Negeri 2 Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2015/2016 Oleh: BAROHUDIN, S.Pd. (Guru di SD Negeri 2 Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)

Ilustrasi PADA abad ini terjadi perubahan besar mengenai konsep pendidikan dan pengajaran. Perubahan tersebut membawa perubahan pula dalam cara mengajar dan belajar di sekolah. Dari cara pengajaran lama dimana muridmurid harus diajar dengan diberi pengetahuan sebanyak mungkin dalam berbagai mata pelajaran, situasi pengajaran di sekolah lebih menonjolkan peranan guru dengan tujuan untuk penguasaan materi pelajaran yang direncanakan oleh guru, murid lebih bersifat pasif dan hanya tinggal menerima apa yang disuguhkan oleh guru, hal ini berangsur-angsur beralih menjadi pendidikan yang lebih memprioritaskan kepentingan siswa, guru hanya sebagai fasilitator bagi siswa dan yang aktif dalam proses belajar mengajar adalah siswa itu sendiri.

Sebagai seorang praktisi pendidikan, selain sebagai fasilitator, kehadiran Pendidik dalam proses pembelajaran masih tetap memegang peranan penting.

Peranan mereka belum dapat digantikan sepenuhnya oleh mesin, tape recorder atau oleh komputer yang paling canggih sekalipun. Seorang guru diharapkan tetap mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Berbagai strategi dan metode digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan strategi yang tepat, minat siswa untuk mempelajari suatu konsep menjadi lebih baik.

Dalam upaya memperbaiki kondisi di kelas, seorang guru dapat melakukannya dengan kegiatan yang positif, misalnya mengadakan suatu penelitian.

Adapun penelitian yang paling tepat dilakukan adalah penelitian tindakan kelas. Maka peneliti pun mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan pendekatan metode KUASAI untuk pembelajaran PKn. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn. Jenis penelitian ini adalah penelitian

tindakan kelas. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Peneliti bertindak sebagai pengajar dan dibantu dua orang teman guru sejawat sebagai pengamat.

Penelitian ini dilakukan pada semester I Tahun pelajaran 2015/2016 di SDN 2 Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Obyek penelitian adalah 20 orang siswa kelas V. Sumber data penelitian ini berupa siswa dan guru dengan data yang diperoleh adalah prestasi belajar siswa serta aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran PKn. Pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Teknik analisis kualitatif ini bersifat linear yang di dalamnya melibatkan kegiatan penelaahan seluruh data yang terkumpul dan reduksi data yang meliputi kegiatan pengkategorian dan pengklasifikasian, verifikasi dan penyimpulan data.

Penentuan keberhasilan tindakan didasarkan pada proses belajar dan hasil belajar. Keberhasilan proses belajar mengacu pada diskriptor kualifikasi terhadap aktivitas belajar siswa.

Sedangkan keberhasilan hasil belajar ditentukan melalui tes evaluasi.

Hasil observasi di saat pratindakan menunjukkan bahwa guru masih menggunakan cara pembelajaran konvensional sehingga tidak menarik minat siswa.

Guru masih terlalu aktif dan kurang menggali potensi yang dimiliki siswa.

Pada tindakan perbaikan pembelajaran siklus I, dengan bantuan LKS, penyaji melatih dan memotivasi siswa memecahkan masalah PKn sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran Kuasai mata pelajaran PKn. Didapat nilai rata-rata tes formatif siswa sebesar 67,75 dengan Ketuntasan belajar klasikal sebesar 60%. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode KUASAI berjalan sesuai perencanaan, namun ada beberapa hal yang masih memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil nilai diatas, menunjukkan bahwa kurang maksimalnya prestasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran hal ini disebabkan karena guru kurang memotivasi siswa. Siswa masih belum paham terhadap penggunaan implementasi pembelajaran KUASAI, pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan walaupun belum optimal, dan guru masih belum terbiasa menggunakan model pembelajaran. Kekurangankekurangan siklus 1 ini akan diperbaiki untuk siklus 2 berikutnya.

Pada siklus 2, tindakan dilakukan dalam bentuk kelompok dengan anggota kelompok diatur sedemikian rupa sehingga semua anak dari berbagai tingkatan kemampuan tersebar di seluruh kelompok. Peneliti bertindak sebagai fasilitator dan motivator serta membimbing secara lebih intensif.

Hasilnya nilai rata-rata tes formatif

mengalami kenaikan menjadi sebesar 81,75, sedangkan Ketuntasan Belajar Klasikal mencapai 85%. Hal ini disebabkan guru telah mahir menggunakan metode ini. Aktifitas belajar siswapun mengalami peningkatan. Kerjasama kelompok juga semakin bagus.

Ketuntasan belajar telah mencapai diatas nilai yang ditargetkan. Secara keseluruhan, aktivitas dalam pembelajaran siklus 2 ini sudah baik sehingga penelitian tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Berdasarkan temuan penelitian dan

pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan-simpulan sebagai berikut.

Setelah diterapkannya metode pembelajaran KUASAI dalam pembelajaran PKn, cara belajar siswa mengalami peningkatan. Dalam belajar siswa tampak aktif, kreatif, produktif, antusias, dan disiplin. Kemampuan siswa dalam pemecahan masalah PKn juga cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari rerata persentase skor yang dicapai siswa pada saat tes akhir suatu siklus ke siklus berikutnya mengalami peningkatan. Di samping itu, persentase

banyak siswa yang mencapai kategori baik atau sangat baik juga semakin meningkat.

Para guru sekolah dasar diharapkan mencoba menerapkan metode Pembelajaran KUASAI sehingga siswa terlatih berpikir aktif, kreatif dan produktif.

Guru hendaknya berusaha mengatasi berbagai kendala yang dihadapi siswa dan memberikan bimbingan yang intensif mengingat penerapan metode Pembelajaran KUASAI memerlukan kemampuan berpikir kreatif yang tinggi.

SMKN 1 Kademangan Sambungan dari hal. 12

Berbagai prestasi yang telah diraih SMK Negeri 1 Kademangan

belajaran yang bermutu Sekolah dapat memberikan layanan dan pendampingan pembuatan media pembelajaran untuk sekolah lainnya. Sekolah memberikan layanan dan pendampingan serta pemodelan pelaksanaan pembelajaran meliputi pendekatan saintifik, model pembelajaran, dan penilain otentik.

SMK Negeri 1 kademangan mulai tahun 2014 sudah sebagian guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh terutama dalam pembelajaran sisiwa untuk kegiatan prakerin. Penggunaan Jaejaring social Edmodo maupun jejaring yang lain.Sesuai dengan kaidah kurikulum 2013 penilaian adalahah

penilaian autentik. Pengembangan Penilaian autentik terus dilaksnakan dan diharapkan 2015 dapat 100% guru mnerapakan penilaian ini, SMK Negeri 1 Kademangan menjadi SMK Pilot project pelaksanaan Kurikulum 2013 sehingga pendekatan dalam pembelajaran menggunakan Discovery Learning, Problem based Learning, Projec Based Learning. Penerapan pembelajaran Pengayaan maupun remedial serta pelaksanaan aktivitas Pembelajaran berbasis ilnmia (5 M).

SMK Negeri 1 Kademangan memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat umum, sekolah

dapat dijadikan contoh dalam melaksanakan manajemen dan kepemimpinan dan SMK Negeri 1 Kademangan memberikan layanan pelatihan kepada masyarakat umum Sebagai model dan pemberian layanan sekolah berwawasan lingkungan yang nyaman dan asri.

SMK Negeri 1 Kademangan memfasilitasi kerja sama dengan institusi lain, kerjasama dengan industry local, nasional yang terprogram dan memfasilitasi kerjasama pengiriman tenaga kerja. Kegiatan rekruitmen tenaga kerja melalui BKK (Bursa Kerja Khusus) SMKN 1 Kademangan yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan, seperti : PT ALFAMART, PT ASTRA AGRO LESTARI, PT ASTRA OTOPART, PT MEDION, PT JATIM AUTOCOMP INDONESIA, PT PARAGON TECNONOLOGY AND INNOVATIONWARDAH COSMETIC, PT UNITED TRACTOR SCHOOL, dan perusahaan besar lainnya.

SMK Negeri 1 Kademangan Mendapat dukungan dan pendanaan dari pemerintah daerah maupun dari pusat. Selain itu banyak dukungan pula dari DU/DI, masyarakat maupun stake holder yang lain. (mam/adv)

Rona-rona

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Jatim Jadi Rujukan Sambungan dari hal. 1 medis di Jatim. Bahkan, Jatim telah melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia Bagian Timur plus dengan Kalimantan.

Hal tersebut disampaikanya pada saat mengukuhkan Ketua Staf Medis Fungsional (SMF) dan Kepala Instalasi Rumah Sakit di lingkungan Pemprov Jatim sebanyak 85 SMF dan 115 Kepala Instalasi di Gedung Negara Grahadi, Kamis (19/5).

Pakde Karwo sapaan akrabnya menegaskan, bahwa Jatim melalui RSUD Dr. Soetomo telah mampu melayani jenis pelayanan yang tersier sekaligus menjadi rumah sakit untuk melakukan riset kesehatan. Tersier artinya, penyakit penyakit khusus dan tergolong berat bisa tertangani di RSUD Dr. Soetomo seperti penyakit Jantung, Ginjal dan penyakit penyakit yang sudah final.

RSUD Dr. Soetomo telah melayani jenis pelayanan yang tersier sekaligus menjadi rumah sakit untuk melakukan riset kesehatan. Tersier artinya, penyakit penyakit khusus dan tergolong berat bisa tertangani di RSUD Dr. Soetomo seperti penyakit Jantung, Ginjal dan penyakit penyakit yang sudah final.

Pakde Karwo menyebut, bahwa staf medis dan instalasi menjadi tulang punggung dari keberadaan rumah sakit. Bahkan, keberadaan mereka mempunyai fungsi yang sama dengan jantung dalam diri manusia. “Mereka inilah yang bekerja setiap hari dan mengetahui segala permasalahan di rumah sakit. Keberadaan mereka ini menjadi tulang punggung bahkan diibaratkan sebagai Jantung dalam denyut nadi sebuah rumah sakit,” tegasnya.

Menurutnya, kualitas SDM yang baik harus ditunjang dengan

keberadaan sarana dan prasarana yang mumpuni. Kelompol fungsional harus dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan.

Ketua SMF dan Kepala Intalasi harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di dalam sebuah proses layanan kesehatan di sebuah rumah sakit.

Kelompok medis dan instalasi ini sebagai pegawai fungsional di sebuah rumah sakit menjadi roh dan jantung dalam memberikan pelayanan bagi pasien dan masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat saat ini, pemerintah harus mampu menyikapi dengan bijakasana sehingga tantangan yang ada dapat berubah menjadi peluang.

Tantangan pertama, dimulainya implementasi JKN tahun 2014 dimana sistem layanan, sistem rujukan, kepesertaan dan sarana pelayanan sampai saat ini masih memerlukan pembenahan.

Tantangan selanjutnya adalah implementasi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah berlangsung saat ini. Era keterbukaan menuntut daya saing yang tangguh bagi provider kesehatan dalam memberikan pelayanan yang kompetitif yakni aman, efektif dan efisien.

Sebuah rumah sakit akan menjadi pioner peningkatan derajat kesehatan apabila mampu mengaplikasikan Good Corporate Governance dan Good Clinical Governance. Artinya, pioner yang mampu mengelola manageme dan tata kelola klinik dengan baik.

Pakde Karwo Tekankan Soliditas Bidang Kesehatan Sebelumnya, di tempat yang sama, Gubernur melantik sekaligus serah terima jabatan pejabat pimpi-

Demo KPK Ricuh nan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pempov Jatim.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menekankan kepada seluruh insan kesehatan di intansi rumah sakit miik Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan soliditas dan kerja keras di bidang kesehatan.

“Saya kira semua komponen yang menangani bidang kesehatan telah bekerja keras melebihi harapan dari pemerintah. Terlebih, harapan tersebut mampu dilampaui dari target yang ditetapkan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

JKN merupakan salah satu indikator konsep kesehatan nasional yang harus diikuti oeh semua daerah,” ungkapnya.

Pakde Karwo biasa ia disapa tersebut memberikan rasa apresiasi di bidang kesehatan yang mampu beradaptasi dengan sangat luar biasa. Bidang Kesehatan di Jatim mampu mensinergikan segala proram yang ada. “Kemampuan bidang kesehatan menghadapi perkembangan zaman sangat luar biasa. Kondisi ini harus terus dipertahankan dengan baik dan positif,” ungkapnya.

Dicontohkannya, saat ini Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di Pemprov Jatim telah bergerak dengan cepat. Mulai dari UPT Kesehatan yang berada di Pamekasan hingga dungus, Madiun sampai Murnajati, Malang bergerak cepat.

UPT – UPT tersebut telah bergerak cepat menangani pasien dan mayarakat tidak hanya penyakit khusus, melainkan UPT tersebut sudah mampu untuk melayani kesehatan bidang lainnya.

Kondisi terebut diyakini Pakde Karwo tidak merubah substansi dasar dari pelayanan kesehatan khusus, melainkan tetap bergerak melayani kebutuhan umum masyarakat di bidang kesehatan. Implementasi tata kelola yang baik, kunci-

nya terletak pada kepemimpinan yang ada. “Saya kira ini adaptasi yang luar biasa. Sementara di tempat yang sama penanganan manajemen bisa dilakukan secara baik.

Ini artinya, leadership bidang kesehatan telah berkembang dan berubah secara baik,” tegasnya.

Pakde Karwo juga meminta instansi kesehatan menyiapkan diri dan meningkatkan sarana dan prasarananya. Ia menyebut, ciri khas dari masyarakat Jatim yang datang untuk membesuk jumlahnya sangat banyak. Maka, potensi ini yang harus segera ditangkap menjadi peluang.

“Buat hotel hotel murah di dalam rumah sakit. Agar para pembesuk bisa tinggal disitu sambil menjaga sanak saudara yang tengah sakit. Keberadaan hotel menjadi potensi penting, jika perlu memanfaatkan bangunan yang ada untuk dijadikan hotel atau ruang penginapan bagi pembesuk,” tuturnya.

Ia berharap, ke depan dalam pelayanan JKN Pemprov Jatim bisa memberikan layanan kesehatan secara cepat dan tepat. Pelayanan yang cepat dan tepat tersebut diharapkan akan bisa memberikan dambaan bagi masyarakat.

Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/792/ 212/2016 tentang pengangkata dalam jabatan disebutkan terdapat 4 eselon II dan 15 eselon III. Untuk eselon II diantaranya Dr. dr. Joni Wahyuadi sebagai Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Soetomo, Dr. dr. Hendrian Dwikoloso sebagai Wadir Penunjang Medik RSUD Dr. Soetomo, dr.

M. Bachtiar Budianto sebagai Wadir Pendidikan dan Pengembangan Profesi pada Dr. Saiful Anwar Malang dan dr. Dita Artningtyas M. Kes sebagai Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian pada RSUD Dr. Soedono. (*)

Gerakan Nasional Pembelajaran Sambungan dari hal. 1 Nasional, dan HUT Himpaudi ke 11, kegiatan Gernas Manjur yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada Jum’at (20/ 05/2016) tersebut dilakukan serentak pula di 500 lembaga Paud dari 21 Kecamatan se Kabupaten Jombang. Hadir pada kegiatan tersebut, Kasi Paud, ketua Himpaudi dan pengurus, Pokja 2 PKK Kabupaten serta para pendidik Paud dan orangtua murid.

Rangkaian kegiatannya antara lain memberikan kesempatan kepada anak didik Paud untuk mengekspresikan diri dalam kegiatan menyanyi, menari, mendongeng, senam Kumbi, permainan tradisional dan mewarnai. Kegiatan tersebut selain menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi antar guru PAUD atau Kelompok Belajar juga menjadi wadah anak-anak

berekspresi mengasah mental dan kreativitas anak-anak dan mampu menciptakan karakter anak jujur.

Diungkapkan oleh Tjaturina istri Bupati Jombang Nyono Suharli ini bahwa arti kejujuran didalam pembelajaran bukan hanya kita tidak boleh menyontek atau tidak berbohong. Namun kejujuran dalam arti yang luas.

Jujur dalam hal kebenaran apapun.

Untuk dapat menanamkan kejujuran pada anak harus dimulai dari Orangtua, Guru dan Masyarakat itu sendiri. Keteladan dalam hal kejujuran harus di wariskan kepada generasi masa depan. Dan itu harus dimulai dari sekarang dan dari diri sendiri.

“Kejujuran harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita generasi emas Indonesia. Jika kejujuran ditanamkan sejak dini,

itulah yang akan terus membekas dihatinya hingga dewasa sebagai para calon pemimpin negeri ini”, tutur Tjaturina.

Tjaturina Wihandoko juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para pendidik Paud yang telah bekerja dengan maksimal. Dirinya meyakinkan kepada pendidik Paud yang merupakan ujung tombak pembangunan karakter anak usia dini tersebut, bahwa dedikasi dan keikhlasanlah yang akan menjadikan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. “Saya juga mengajak para pendidik Paud juga orang tua untuk menjadi teladan dalam peningkatan minat baca generasi masa depan, pemerintah Kabupaten Jombang bertekad akan melaksanakan program One Village One Library. Orangtua yang gemar

Peran Wartawan Sangat Penting Sambungan dari hal. 1

Media Officer ICRC, Komite Internasional Palang Merah Jakarta, Sonny Nomer menyampaikan materi

bar evakuasi jenazah dengan close-up, bahkan saat jenazah itu digali dari reruntuhan. Padahal, di dalam kode etik, wartawan dilarang memberitakan hal yang bersifat sadis atau menimbulkan traumatis,” jelasnya.

Dikatakan pula oleh Yosep, bahwa wartawan dan media berfungsi sebagai sarana kontrol (watch dog) publik bagi penyelenggaraan kekuasaan, dinamika sosial, dan praktek bisnis.

“Salah satu elemen nilai berita adalah Oddity menunjuk pada peristiwa yang tidak biasa terjadi yang justru akan diperhatikan segera oleh masyarakat, misalnya gempa bumi berskala Richter tinggi, bencana alam dan sebagainya. Dampak gempa bumi berpengaruh sangat luas karena risiko yang ditimbulkannya meliputi berbagai faktor misalnya berkaitan dengan masalah di bidang ekono-

mi, pendidikan, sarana dan prasarana fasilitas publik dan sebagainya,” terangnya.

Sempat banyak kritik terhadap wartawan yang meliput bencana seperti di Merapi yng tidak dibekali kemampuan, misalnya untuk membedakan awan panas dengan abu vulkanik.

“Wartawan seharusnya dibekali, tidak begitu saja dilepas. Yang paling aman (bagi wartawan)

11

sebenarnya mengutip keterangan dari ahli dan tak mencoba membuat interpretasi, sebab interpretasi kalau tidak dikuasai betul, efeknya akan luar biasa parah bagi masyarakat,” paparnya.

Diutarakan pula oleh Yosep, bahwa kritik utama praktik jurnalisme bencana oleh media-media di Indonesia adalah sajian informasinya yang terlalu didramatisir sehingga yang muncul di media adalah kesedihan, isak tangis, nestapa dan kisah-kisah tragis lainnya.

“Selain itu juga muncul fenomena dimana media massa berfungsi sebagai penggalang dana bagi korban. Gejala dramatisasi tersebut ternyata juga bukan monopoli media-media di Indonesia, namun merupakan gejala juga global dalam dunia jurnalistik. Semisal Hight dan MacMahon mengatakan bahwa dalam fase-fase awal pasca-bencana seringkali ada kabar angin yang sangat dramatis, misalnya angka kematian yang

Antusias peserta pelatihan Jurnalis Perempuan

membaca akan mampu mendongeng untuk anak-anaknya”, tuturnya.

Kepada Agen Penggerak Gernas Manjur diharapkan mampu menggerakkan seluruh guru, tenaga pendidikan, keluarga dan lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Pembelajaran Aku Anak Jujur dengan 10 prinsip PAUD. Agen Perggerak Gerakan Pendidikan dalam keluarga diharapkan dapat menggerakan seluruh komponen masyarakat juga HIMPAUDI Kabupaten Jombang, untuk mendidik keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan, program gizi-kesehatan, pengasuhan dan pelindungan yang bermutu melalui pembelajaran, yang bermakna dan menyenangkan di lingkungan keluarga. (hms/met)

dibesar-besarkan, ketakutan dan kekacauan sosial,” ujarnya.

Media Officer International Committee of the Red Cross (ICRC), Komite Internasional Palang Merah Jakarta, Sonny Nomer mengatakan jika pelindungan wartawan yang didapatkan, yaitu pada Konvensi Jenewa Ketiga (1949), pasal 4A(4); Protokol Tambahan I, pasal 79; dan Studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (2005).

Pada Bab 10, Aturan 34 dituliskan jika “Wartawan sipil yg sedang melaksanakan misi/tugas profesional di daerah konflik bersenjata harus dihormati dan dilindungi sepanjang mereka tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Praktek Negara menetapkan aturan ini sbg norma

Sambungan dari hal. 1 Gedung KPK. Akibatnya, polisi antihuru-hara terpaksa melemparkan gas air mata dan tembakan water canon.

Polisi masih berupaya memecah massa yang berkumpul di depan Gedung KPK. Belum diketahui pasti apa penyebab kericuhan. Hingga saat ini situasi masih belum kondusif.

Motor Polisi Dibuang ke Kali Satu sepeda motor polisi tercebur ke kali yang berada di belakang Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (20/5/2016). Motor berwarna putih dengan pelat nomor kendaraan dinas Polri tersebut dibuang ke kali saat para pengunjuk rasa di depan Gedung KPK bertindak anarkistis.

Menurut beberapa fotografer

yang meliput terjadinya kericuhan, motor tersebut dengan sengaja dibuang ke kali oleh massa pengunjuk rasa. Massa juga sempat melempari polisi dengan batu, kayu, dan botol kaca, serta merusak fasilitas umum di sekitar Gedung KPK. Unjuk rasa yang semula berlangsung tertib, tibatiba berubah menjadi ricuh saat massa yang baru tiba melempari polisi.

Akibat ulah para pengunjuk rasa, polisi antihuru-hara terpaksa melepaskan gas air mata dan tembakan meriam air. Meski sempat kesulitan, polisi akhirnya dapat memaksa pengunjuk rasa untuk membubarkan diri.

Mereka berasal dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang. Sebelum

ke Gedung KPK, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI. Di sana, mereka juga melempar batu dan botol air mineral ke arah aparat kepolisian yang berjaga.

Mereka menuntut Basuki Tjahaja Purnama diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Para pendemo mendesak DPRD DKI Jakarta segera melakukan hak menyatakan pendapat atau HMP kepada Ahok.

Alasannya, beberapa kebijakan Ahok dinilai melanggar undang-undang, seperti penggusuran permukiman warga di Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan, dan Kampung Akuarium. Kemudian juga mengenai rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015 serta pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. (red/kmp)

Angkat Tenaga Ahli Sambungan dari hal. 1 Menurutnya tenaga ahli akan dimintai masukan dan pendapat tentang berbagai hal utamanya dalam membuat Pandangan Umum (PU), perundang-undangan dan tanggapan masyarakat. “Sebelumnya kami sudah melakukan seleksi akhirnya terpilih dari unsur akademisi,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo penggunaan atau tidak tenaga ahli fraksi tergantung fraksi masing-masing.

“Semua tergantung kebutuhan mereka (fraksi, red),” tuturnya.

Lebih lanjut, Sonny mengatakan, penggunaan tenaga ahli fraksi sesuai dengan Pasal 34 yang berbunyi fraksi dibantu satu tenaga ahli yang diatur dalam PP 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. “Mereka bekerja seperti tenaga staf dewan lainnya namun tanggung jawab mereka pada fraksi masing-masing,” tukasnya.

Ditambahkannya dari usulan tujuh orang tenaga ahli yang masuk, hanya lima orang yang lolos seleksi. Seleksi yang dilakukan Sekwan, jelasnya meliputi tes

tulis dan wawancara. “Kebanyakan mereka rekomendasi dari Parpol,” tuturnya.

Disinggung mengenai honor yang diterima masing-masing tenaga ahli, ia mengatakan sesuai aturan mereka akan digaji Rp2,5 juta per bulan. “Itu sesuai Perwali yang ada,” tuturnya.

Penggunaan tenaga ahli fraksi baru kali ini digunakan fraksi di DPRD Kota Mojokerto. Sebelumnya, mereka menganggap belum terlalu penting. Namun, kebanyakan tenaga ahli merupakan kader parpol mereka sendiri. (hms/fik)

Kampoeng Organik Brenjok Sambungan dari hal. 1 organik Kampung Organik Brenjonk, Desa Penanggungan, Trawas, Rabu (18/5) pagi kemarin.

“Kami mengajak petani menurunkan asupan pupuk kimia dan penggunaan pestisida pada tanaman pangan. juga mengajak setiap penduduk membangun RSO (Rumah Sayur Organik) sekitar 5x10 persegi di lahan kosong lereng Penanggungan dan Welirang yang mengelilingi Kecamatan Trawas dan Pacet ini. Brenjonk telah mendampingi 117 petani dan ibu rumah tangga mengolah RSO. Dari sini, tambahan penghasilan dapat diraih hingga lebih dari Rp 500 ribu per bulan dengan rata-rata kunjungan mencapai 3000 orang per tahun. Kami memasarkan 40 jenis produk organik di beberapa supermarket lokal di Surabaya dan Malang,” papar Slamet, inisiator Kampung Brenjonk di dalam forum.

Kades (Kepala Desa) Penanggungan, Suma’iyah, juga menjabarkan keunggulan Kampung Brenjonk yang berpotensi tinggi sebagai ekowisata, namun Suma’iyah mengakui masih banyak beberapa kekurangan yang terda-

pat di dalam ekowisata Kampung Brenjonk. Senada dengan paparan Slamet, Suma’iyah secara detail menambahkan jika animo kunjungan yang tinggi ke Kampung Brenjonk tidak cukup tercover dengan sempurna.

“Kunjungan ke Kampung Brenjonk mencapai 3000 orang, namun dalam beberapa kali kesempatan kita tidak dapat mengcover.

Hal ini karena keterbatasan akses infrastruktur jalan, kendaraan besar seperti bus tidak bisa masuk sini karena lebar jalan tidak memadai.

Bahkan sarana pertemuan pun menggunakan pendopo Balai Dusun berkapasitas 100 orang yang belum rampung,” papar Sumai’iyah.

Perempuan berhijab tersebut sangat optimis jika Desa Penanggungan punya prospek kuat sebagai jujukan wisata. “Ada 50 unit rumah yang berpotensi untuk dijadikan homestay. Adik-adik mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, sering melakukan studi banding dan kerja lapangan di sini.

Kita ingin support dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto, agar wisata di Trawas khususnya Kampung

hukum internasional kebiasaan yang berlaku, baik dlm konflik bersenjata internasional maupun non- internasional”.

“Pelindungan wartawan penting untuk diingat. Sebab Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak melindungi fungsi wartawan, tetapi orang- orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik,” katanya waktu itu.

Menurut Sonny, hal-hal praktis yang bisa ICRC lakukan yaitu melakukan pencarian jika hilang. Jika ditangkap, ditahan, diculik, terluka atau meninggal, ICRC mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada keluarga (Mavi Marmara). Jika ditahan untuk jangka waktu yang lama, ICRC melakukan kunjungan tahanan.

“Selain itu, juga bisa membantu

korespondensi dengan keluarga (RCM) dan membantu repatriasi pada saat dibebaskan, termasuk penanderaan,” jelasnya.

Diutarakan lagi, oleh Sonny, bahwa ICRC bisa membantu hanya jika terjadi dalam situasi terkait konflik dan ICRC bekerja di situ.

“Namun layanan ini semata2 bersifat kemanusiaan, pada dasarnya sama dgn layanan perlindungan dan bantuan yg diberikan kepada warga sipil lainnya, hanya bisa dilakukan di tempat ICRC bekerja. ICRC tidak akan meminta pembebasan wartawan yang ditahan atau mengadvokasi kebebasan berekspresi atau hak atas informasi, karena itu berada di luar mandat dan kewenangan ICRC,” bebernya. (atiek)

Foto bersama peserta pelatihan Jurnalis Perempuan dengan narasumber

Organik Brenjonk di desa kami,” tambah Suma’iyah.

Sebagai organisasi, kegiatan utama Brenjonk sendiri adalah membuat dan menyosialisasikan gerakan pertanian dengan sistem organik, secara lengkap diartikan sebagai budidaya pertanian yang dilakukan secara ekologis, menggunakan pupuk dan pestisida alami, mengedepankan keragaman (biodiversity) dan menjamin keberlanjutan (sustainability).

Setiap bulan Brenjonk mampu memproduksi 5 ton pupuk organik yang diproduksi dari sampah organik penduduk sekitar. Setiap penduduk bisa menjual 20-50 sak sampah daun dan kotoran ternak per bulannya.

Kejeniusan Kampung Organik Brenjonk Trawas patut diacungi jempol, Bupati Mustofa Kamal Pasa memberi standing applause kepada Desa Penanggungan yang berhasil menggagas Kampung Organik Brenjonk yang telah mengantongi deret prestasi berskala nasional ini. Setiap produk dari sini telah terjamin sertifikasi organik dari PAMOR (Penjaminan Mutu Organik) Indonesia, yaitu skema sertifikasi Sistem Penjaminan Partisipatif (Participatory Guarantee System-PGS) yang di dalamnya memuat tentang Standar Pangan Organik yang dikembangkan oleh IFOAM. “Saya banyak mendengar prestasi Kampung Organik Brenjonk Trawas, standing applause untuk para pengelola dan perangkat Desa Penanggungan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sumaiyah dan Mas Slamet tadi, kami dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto mensupport penuh pengembangan ekowisata di Trawas. Sama seperti yang kami fokuskan di 2 daerah lain yakni Pacet dan Trowulan. Melalui APBD, pembangunan infrastruktur jalan pendukung bisa kita lebarkan 5-6 meter untuk mendukung problem tidak tercovernya lonjakan pengunjung yang mencapai 3000 wisatawan per tahun. Saya minta Bu Kades dan perangkat untuk membuat list dan proposal segera, petakan dan catat kebutuhan apa saja yang diperlukan,” terang Bupati.

Kampung Organik Brenjonk yang telah mendapat apresiasi program Community Base Initiative (CBI) Ashoka pada tahun 2007 ini, juga menawarkan paket-paket wisata bervariasi antara lain wisata Susur Kampung Organik, Andai Aku Jadi Petani, Kuliner Organik, Wisata Herbal Organik, Wisata Rumah Sayur Organik, Pengolahan Pupuk Organik, Wisata Buah Lokal, Wisata Budaya, dan wisata Energi Terbarukan (Biogas). (hms/met)

CMYK

12

Advertorial

Edisi 238 / VIII / 23 - 29 Mei 2016

Bupati Serukan Jember Bangkit, Pada Harkitnas 2016 NKRI tidak semakin surut, bahkan tehnologi digital mampu memunculkan isu radikalisme dan terorisme mendapatkan medium baru untuk faham dan praktisnya.

Bahkan kita juga menghadapi ketahanan nasional secara kultural munculnya kekerasan dan pornografi yang mengancam generasi yang relatif masih belia.

Usai membacakan sambutan dr Hj Faida MMR mengajak masyarakat Jember untuk kembali bankit membangun dan memajukan Kabupaten Jember dengan motto “Jember Bagkit” kepada generasi muda diharapkan mampu memacu diri untuk lebih berpretasi dibidangnya masing-masing.

Selanjutnya dr Hj Faida MMR

berkenan memberikan piagam penghargaan kepada warga masyarakat yang berprestasi diberbagai bidang diantaranya Dr Ayu Sutarto dan Imam Suligi, S.Pd pendiri taman baca, Riyadi Ariantono M,Pd pendampin 1800 anak-anak yang kesulitan belajar, Ki Sukarno Dwijo pendiri Sanggar Budaya Laras Agung, Tim Eneenering Univ Jember Penemu kunci kendaraan bermotor digital dari flashdisk.

Acara selanjutnya penekanan tombol dan pelepasan balon tanda dicanangkannya “Jember Bangkit” menuju Jember Baru Jember Bersatu.

“Memontum Kebangkitan Nasional ini hendaknya kita maknai dengan serius tidak hanya seremo-

Bupati Jember dr Hj Faida MMR saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional

nial saja,” ungkap Bupati Jember waktu itu.

Bupati menegaskan bahwa Kebangkitan Nasional 1908 merupakan kesadaran baru perjuangan Bangsa Indonesia untuk membentuk satu kesatuan, tanpa melihat perbedaan daerah, adat, suku dan agama untuk berjuang bersama-

sama dalam mewujudkan kemerdekaan.

“Sehingga dengan momentum ini kita diingatkan untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan kekuatan tangguh dalam mempertahankan keutuhan NKRI,” pungkasnya. (atiek/hms/adv)

Penekanan tombol dan pelepasan balon tanda dicanangkannya “Jember Bangkit” menuju Jember Baru Jember Bersatu oleh Bupati Jember dr Hj Faida MMR

Jember, SMN - Pada Jum’at (20/5) pagi yang lalu, bertempat di Alun-alun Jember dilaksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2016, hadir pada kesempatan tersebut Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf Muhammad Nas, SIP, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Hadi Sumartono, Ketua DPRD Jember dan segenap Muspika se Kabupaten

Jember.

Sebagai Pasukan Upacara TNI AD dari Brigif 9/2/Kostrad, Kodim 0824, Yor Armed 8, Polres Jember, Satpol PP, Karyawan Pemkab Jember dan pelajar.

Pada kesempatan tersebut dalam sambutannya Bupati Jember dr Hj Faida MMR saat membacakan sambutannya Menkominfo diantaranya sebagai berikut bahwa

sejak diproklamirkan kemerdekaan kita semua sudah berjanji bahwa NKRI Harga Mati, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Komitmen terhadap NKRI ini penting disampaikan melalui Hari Kebangkitan Nasional yang ke 108 ini karena kita sudah mulai di ancaman dan tantangan akan keutuhan

Bupati Jember dr Hj Faida MMR bersama warga berprestasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

SMKN 1 Kademangan, Sekolah Berbasis Pembentukan Karakter Joko Soemarsono, Kepala SMK Negeri 1 Kademangan

Blitar, SMN - Pembentukan karakter seorang manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah proses pendidikan yang diperoleh secara formal maupun non formal. Derasnya informasi dan teknologi pada era Globalisasi pada saat ini sangat memepengaruhi pembentukan karakter pada anak.

SMKN 1 Kademangan sebagai salah satu lembaga pendidikan di kabupaten Blitar menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan program pembentukan karakter yaitu antara lain Praktek keagamaan mengaji dengan menjalin kerja sama dengan pondok pesantren terdekat sebagai tim pengajar, Kegiatan Ekstra kulikuler melatih

ketrampilan dan kreativitas siswa diluar intrakulikuler, Sholat lima waktu dan jumat berjamaah secara bergilir.

SMK Negeri 1 Kademangan, saat ini memiliki siswa 1943 Siswa, rencana ke depan atau 5 tahun kedepan SMK Negeri 1 Kademangan memiliki jumlah 3000 Siswa. dengan memilki 6 (enam) Kompetensi Keahlian yaitu Agribisnis Perikanan, Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Teknik

Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan dan Pemasaran.

Semua siswa di SMK Negeri 1 Kademangan telah diasuransikan, dan telah bekerja sama dengan sekolah lain, dan memiliki jaringan dengan sekolah lain terkait dengan bursa kerja.

Joko Soemarsono selaku Kepala SMK Negeri 1 Kademangan menjelaskan bahwa Sekolah dapat memberikan akses layanan pendampingan implementasi kurikulum terutama Kurikulum 2013,

Bagi-bagi Hadiah Pada Acara Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2016 Kediri, SMN - Total ada 63 desa lunas pembayaran PBB hingga 4 Mei 2016 . Demikian hasil yang disebutkan oleh Ketua Tim Intensifikasi pembayaran PBB-P2 Supoyo pada acara Pekan Panutan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang digelar oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, Kamis (16/5) di Convention Hall Kabupaten Kediri.

Hadir dalam acara ini Bupati Kediri, Sekda Kabupaten Kediri, pimpinan Bank Jatim Kediri dan Pare, pimpinan SKPD, Camat serta Kades se-Kabupaten Kediri. Realisasi penerimaan PBB-P2 sampai tanggal 4 Mei 2016 dari total baku Rp 66.253.195.998 miliar terealisir sebesar Rp 26.893.783.744 miliar atau sebesar 40,59%. Untuk total pajak daerah dari baku sebesar Rp 121.405.565.575 miliar terealisir sebesar Rp 47.637.253.448 miliar atau 39,24%.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, hadiah diberikan kepada desadesa yang melunasi PBB pada minggu pertama. Sementara untuk desa yang berprestasi ranking 1 sampai dengan 7 tingkat kecamatan akan diberikan hadiah berupa dana bantuan program partisipatif masyarakat desa tahun 2016 dengan nilai Rp 30 juta untuk ranking 1, Rp 27,5 juta untuk ranking 2, Rp 25 juta untuk ranking 3, Rp 22,5 juta untuk ranking 4, Rp 20 juta untuk ranking 5, Rp 17,5 juta untuk ranking 6 dan Rp 15 juta untuk ranking 7.

Dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada desa rangking 1 s/d 20 yang lunas hari

Bupati Kediri Haryanti bersama dengan ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 Supoyo, meluncurkan layanan pembayaran PBB via Bank Jatim

pertama tingkat kabupaten dengan menerima bantuan dana sebesar masing-masing Rp 25 juta, penghargaan kepada lima desa lunas tercepat kelas I dengan baku diatas Rp 200 juta dengan menerima bantuan dana untuk pengadaan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing Rp 30 juta, penghargaan lima desa lunas tercepat kelas II dengan baku antara Rp 100 juta s/d Rp 200 juta menerima bantuan masing-masing Rp 25 juta, penghargaan lima desa lunas tercepat kelas III dengan baku kurang dari 100 juta menerima bantuan masin-masing Rp20 juta serta penghargaan wajib pajak

golongan IV dan V untuk badan usaha dan pribadi.

Secara simbolis, didampingi oleh Ketua Tim Intensifikasi PBBP2 Supoyo, hadiah diberikan oleh Bupati Kediri Haryanti Sutrisno kepada Kades Jemekan Kecamatan Ringinrejo, Kades Plemahan Kecamatan Plemahan, Kades Sidomulyo Kecamatan Semen, Kades Pehkulon Kecamatan Papar, PT. Gudang Garam Tbk, PT. Keong Nusantara dan Camat Mojo.

Pemkab Kediri juga membagikan berbagai hadiah kepada para wajib pajak melalui undian hadiah PBBP2 tahun 2016. Hadiah berupa 1 mesin cuci, 1 lemari es, 2 televisi, 2

Kompor Gas dan 2 magic com.

Hadiah-hadiah tersebut untuk masing-masing eks-korcam, yakni Kediri, Pare, Papar, dan Ngadiluwih.

Diungkapkan oleh Bupati Haryanti Sutrisno, jatuh tempo pembayaran PBB-P2 tanggal 31 Juli 2016 tinggal dua bulan. “Sebentar lagi kita memasuki bulan puasa dan lebaran yang mana kegiatan tersebut selalu diikuti dengan adanya peningkatan biaya kebutuhan, namun hal tersebut janganlah sampai menjadi alasan untuk menunda pembayaran pajak”, tegasnya.

“Untuk itu saya minta dukungan dari semua pihak mulai dari Bersambung di halaman 10

memberikan akses layanan teknik pembuatan bahan/ sumber belajar, memberikan akses layanan penggunaan dan teknik pembuatan Media pembelajaran Memiliki Perpustakaan lengkap, mudah diakses dalam pemberian layanan langsung tetapi masih belum on line.

Memberikan layanan dan informasi sistem pengelolaan Sarana prasarana pembelajaran untuk mendukung proses pemBersambung di halaman 10

Turut hadir dalam upacara ini Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf Muhammad Nas, SIP, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Hadi Sumartono, Ketua DPRD Jember dan segenap Muspika se Kabupaten Jember.