Suara media nasional edisi 235

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 235 Tahun VIII / 2 - 8 Mei 2016

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Sejarah Panjang Hari Buruh Sedunia dan di Indonesia Ilustrasi

Dewan Pers Kampanye Pemberangusan Jurnalis dan Media Abal-abal Kupang, SMN - Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Imam Wahyudi mengingatkan jurnalis dan lembaga media yang seusungguhnya untuk mewaspadai tindakan oknum berlagak jurnalis dari media abal-abal, demi Bersambung di halaman 11

Pro Kontra Revitalisasi Pasar Wonoayu

Peringatan 1 Mei sebagai hari buruh internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day sangat lekat dengan peristiwa yang terjadi di lapangan Haymarket, Chicago, Illinois, Amerika Serikat (AS) pada 4 Mei 1886.

Jakarta, SMN - Peristiwa Haymarket sangat berkaitan dengan aksi mogok kerja yang sudah berlangsung pada April 1886.

Saat itu kemuakan kaum pekerja atas dominasi kelas borjuis telah mencapai puncaknya. Hal tersebut Bersambung di halaman 11

H, Matali fraksi Gerindra

Sidoarjo, SMN - Rencana revitalisasi pasar tradisional Wonoayu di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu menuai pro kontra dari beberapa pihak.Ada yang mendukung, adapula

yang menanyakan status tanah pasar itu. “Tanah pasar Wonoayu tersebut merupakan aset pemerintah daerah,” tutur H.Matali anggota komisi A DPRD Sidorjo yang diamini Dian

13 Napi Narkoba Dilayar ke Lapas Ngawi

Wahyuni, Kepala Dinas Pasar Pemkab Sidoarjo, Kamis (28/4/2016).

Anggota F Gerindra DPRD Sidoarjo yang mantan kepala desa Wonoayu ini menambahkan, bahwa status tanah pasar Wonoayu memang tanah GG. Buktinya, tanah pasar tersebut tidak tertera di buku kreteg desa Wonoayu.

“Berarti statusnya tanah Government Ground atau tanah GG,” tegasnya.

Emir Firdaus, wakil ketua DPRD Sidoarjo dari PAN pun mendukung revitalisasi pasar Wonoayu.Sebab, kalau pasar tersebut dibangun perekonomian di Wonoayu menjadi hidup.”Sudah saat-

Ilustrasi

nua direvitalisasi. Sebab, bangunan yang ada merupakan peninggalan jaman Belanda, sehingga terlihat sepi dan kumuh,” tuturnya.

Namun, lanjut ia, sebelum dilakukan pembangunan perlu adanya sosialisasi, sehingga tidak terjadi kekisruhan dikemudian hari. ”Terutama soal status tanahnya diperjelas ke masyarakat bahwa itu bukan tanah desa melainkan tanah Government Ground alias tanah milik pemerintah atau Negara,” jlentrehnya.

Sementara itu wakil ketua DPRD Sidoarjo M. Taufik menegaskan, revitalisasi pasar Wonoayu ini bisa

Refleksi HUT Satpol PP dan Linmas Tahun 2016 Tingkatkan Sikap Humanis, Berdedikasi dan Disiplin

Bersambung di halaman 11

Bupati Blitar, H. Rijanto potong tumpeng di puncak peringatan HUT Satpol PP dan Linmas

Kab. Blitar, SMN - Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat harus

Ilustrasi

WORKSHOP – Stella (kiri) dan Monica (kanan), perwakilan Ikatan Waria Palangka Raya (Iwapa) berbicara pada Workshop Jurnalis yang digelar PKBI Kalteng, Kamis (28/4).

Ngawi, SMN - Lapas Ngawi mendapatkan pekerjaan rumah baru dnegan datangnya 13 nara pidana kasus narkoba, layaran atau pemindahan dari Lapas Kerobokan Bali. Sebelum datang ke Lapas Ngawi, 13 napi ini sempat transit sehari di Lapas Madiun.

“Kapasitas tahanan di Ngawi sendiri sebenarya suah mulai sesak, daya tampung sekitar 200 namun sekarang sudah dihuni 240 orang baik itu tahanan atau napi,” kata Mas Indra, kasie pembinaan di Lapas Ngawi.

Belasan napi itu sendiri langsung menjalani pendataan.

Mereka juga tampak tenang kendati kesempatan untuk

Kalteng, SMN - Waria adalah fakta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka ada dan hidup di tengahtengah kita. Berperilaku layaknya manusia lain. Mereka juga memiliki hak hidup dan pekerjaan, memiliki hak untuk bergaul dan bersosialisasi.

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

Jangan Sebut Kami Bencong

meningkatkan pola sikap dan tingkah laku yang disiplin, berdedikasi, dan humanis.

Memegang 3S yakni Salam, Sapa dan Senyum.

Ini menunjukkan pribadi

yang ramah, bukan lagi menunjukkan sikap garang, arogansi bahkan berbenturan dengan masyarakat. Selain itu juga meningkatkan SDM yang berkualitas dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Blitar, H.Rijanto saat menjadi Inspektur upacara 17-an dan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 serta Perlindungan Masyarakat ke54 di Halaman Kantor Bupati Blitar, Senin (18/4).

Sesuai dengan tema peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 serta Perlindungan Masyarakat ke54, “Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas, “orang nomor satu di Bersambung di halaman 10

Setelah di Magelang, Teror Penyayatan Misterius Kini Terjadi di Bali Denpasar, SMN - Teror penyayatan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah kini terjadi di Bali. Senin (25/4/ 2016) lalu, seorang mahasiswi yang hendak berangkat magang di salah satu bank di Denpasar menjadi korban penyayatan.

Akibatnya, korban me-

ngalami luka sayatan dengan panjang sekitar 5 sentimeter di paha kanannya. Usai insiden tersebut, korban kemudian dibawa ke RS Trijata Polda Bali oleh rekan praktik kerja lapangan (PKL) dari korban.

Menurut kesaksian petugas rumah sakit yang tengah Bersambung di halaman 11

Korban sayat paha di Renon, Bali.

DPRD Ponorogo Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2015 Politik Itu Sangat Dinamis Ponorogo, SMN - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2015 yang disampaikan kepada DPRD Ponorogo beberapa waktu yang lalu oleh Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, telah ditanggapi dan diserahkan kembali oleh DPRD Kabupaten Ponorogo melalui sidang Paripurna Istimewa yang bertempat di gedung rapat paripurna dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo H. Ipong Muchlissoni, ketua DPRD Ponoroogo H.Ali Mufhti, semua SKPD dan segenap undangan ruh dewan yang hadir pada hari Rabu (27/04) kemarin.

Diantara rekomendasi yang diberikan adalah terciptanya grand desain perencanaan yang menyatu antar semua pihak, semua pihak harus mengakomodir aspirasi masyarakat, Desa harus bisa mengatur pembangunannya melalui UU Desa, mempermudah perijinan untuk menggairahkan investor dan pembangunan yang menyasar kepada masyarakat kecil, serta inventarisi asset dengan sertifikat agar memiliki kekuatan hukum.

Rapat Paripurna yang dihadiri 41 ruh dewan, dari 44 yang seharusnya, awalnya berjalan dengan lancar. Setelah di buka Ali Mufti,

Ketua DPRD Ponorogo, Bupati Ponorogo menerima dokumen rekomendasi dari keputusan DPRD yang sudah diparipurnakan sehari sebelumnya.

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo H Ipong Muchlissoni, mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan, artinya pihak legislative sangat peduli kepada eksekutif untuk membangun masyarakat Ponorogo, menuju masyarakat yang berkemajuan, berbudaya dan religius.

“Selanjutnya kami meminta kepada seluruh masyarakat Ponorogo untuk menjaga kondusifitas

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 691147, 4526358, HP 081 231 515 435

Ketua DPRD serahkan LKPJ atas Bupati tahun 2015

dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, “ujar Bupati Ipong.

Usai sambutan Bupati, ketega-

ngan mulai muncul saat komisi D, memprotes pemilihan ketuanya yang dinilai dipilih secara sepihak, sehingga memunculkan sedikit

kesalah pahaman namun segera terselesaikan dengan lancar.

Ditemui secara terpisah, Ketua DPRD Ponorogo, Ali Mufti, mem-

beberkan, “forum yang diminta berbeda, saat ini adalah paripurna istimewa, untuk membahas aspirasi yang masuk akan diadakan forum yang lain”,ujarnya.

Situasi seperti ini biasa, karena di politik itu sangat dinamis, kami husnudzon saja, dan kami akan terus bekerja mengawal eksekutif tetap berjalan sesuai rel demi membangun masyarakat Ponorogo. jelentereh Ali Mufhti.

Perjalanan berlangsungnya sidang Paripurna berjalan lancar, aman dan kondusif, DPRD dan Bupati, sepakat untuk terus bekerja membangun Ponorogo sesuai dengan Visi dan Misi Ponorogo. (wied/adv)

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Bupati Syahri Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan Parasamya Purnakarya Nugraha

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, saat menerima penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

Tulungagung, SMN - Pemkab Tulungagung dibawah kepemim-

pinan Bupati Syahri Mulyo SE MSi dan Wakil Bupati, Drs Maryoto

Birowo MM, meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diterima Bupati Syahri Mulyo dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (25/4) malam.

Selain itu, pada pagi harinya dalam acara yang sama, Bupati Syahri Mulyo juga menerima penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha. Penghargaan ini disematkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Sementara untuk penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha diberikan oleh Dirjen Otda Kemendagri, Dr Soni Sumarsono.

Bupati Syahri Mulyo bangga dengan penerimaan dua penghargaan tersebut. Menurut dia, semua penghargaan yang diterima Pemkab Tulungagung tidak lepas dari dukungan masyarakat Tulungagung.

“Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat pada Pemkab Tulungagung. Penghargaan ini sekaligus membuktikan pemerintahan Pemkab Tulung-agung dapat berkinerja baik dengan dukungan masyarakat. Terima kasih pada masyarakat Tulungagung,” ujarnya.

Ia berharap penghargaan yang diterima akan semakin memacu kinerja Pemkab Tulungagung.

“Kinerja yang sudah baik di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Yang belum baik

kita evaluasi untuk lebih baik lagi,” tuturnya.

Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan kepada pemerintah daerah yang selama tiga kali berturut-turut berstatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha diberikan pada kepala daerah yang mempresentasikan pemerintah daerah berprestasi kinerja terbaik.

Pemkab Tulungagung termasuk dalam 10 pemerintahan kabupaten se-Indonesia yang memperoleh penghargaan berprestasi kinerja terbaik tahun ini. Nama Kabupaten Tulungagung disebut pal-

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, saat menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Dirjen Otda Kemendagri Dr Soni Sumarsono, Senin (25/4) malam.

ing depan saat pemberian penghargaan karena memperoleh nilai yang tertinggi.

Kemendagri melakukan penilaian yang didasarkan dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Evaluasi dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementerian/LPNK (Kemendagri, Kemen-PAN dan RB, Kemenkeu, Kemenkum dan HAM, Setneg, Bappenas, BKN, BPKP, BPS dan LAN). Sedang tujuan evaluasi untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kota dari aspek manajemen pemerintahan. (hms/adv/rud)

Bupati Syahri Buka Bimtek Pemantapan Kinerja dan Tupoksi BPD Tulungagung Tulungagung, SMN - Perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tulungagung mengikuti bimbingan teknis pemantapan kinerja dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Kamis, 21/4/2016, di hall Crown Victoria.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE., M.Si yang membuka kegiatan tersebut mengatakan berkaitan dengan fungsi pengawasan pemerintahan merupakan alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dinahkodai oleh Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan

tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan pemerintahan desa.

Konsistensi BPD dalam rangka mengimplementasikan UU Desa sangat diperlukan, terutama dapat dimanfatkan dalam bentuk pengawalan terhadap program yang masuk ke desa, pengawasan dalam hal fungsi pemerintahan agar mengarah pada pemerintahan yang baik dan demokratis, memastikan bahwa peraturan dan keputusan pemerintahan desa berdasarkan hasil-hasil musyawarah antar stakeholder yang tentunya berpihak pada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkannya sangat diperlukan

adanya koordinasi yang intensif antara BPD dan Pemerintahan Desa agar dapat terjalin sebuah harmonisasi hubungan yang mencerminkan situasi politik yang kondusif. Hal tersebut terwujud ketika terdapat perselisihan di desa dapat ditempuh melalui jalur koordinasi dan musyawarah untuk menghasilkan mufakat.

Berkaitan dengan fungsi koordinasi, memang diakui bahwa koordinasi adalah sebuah ungkapan yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk diterapkan, tetapi kita harus berangkat dari niatan suci dalam rangka “Membangun Desa” maka diperlukan kesamaan dan kesatuan visi membangun dalam

mewujudkan “Desa Membangun”, ungkap Bupati Syahri.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang desa, badan permusyawaratan desa mempunyai 3 fungsi yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri para Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan,perwakilan balai besar pemberdayaan masyarakat dan desa selaku nara sumber dan undanan lainya.

Menurut ketua panitia yang

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE., M.Si memberikan sambutan

juga menjabat sebagai kepala BPM Tulungagung Drs. Tranggono Dibjoharsono,MM. Kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari

balai besar pemberdayaan masyarakat dan desa, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Tulungagung dan ba-

gian hukum setda Tulungagung.

Peserta ada 275 berlangsung satu hari. (rud/hms/adv)

Bupati Buka Musda dan Pemilihan Ketua Baru PPNI Tulungagung

Bupati Syahri Mulyo saat memberikan sambutan

Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, S.E, M.Si, Rabu, 20April 2016 membuka Musyawarah Daerah ke VIII Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tulungagung di aula Stikes Tulungagung.

Musda diadakan untuk memilih ketua PPNI Tulungagung yang baru untuk periode 2016 -2021.

Musda ke VIII PPNI Kabupaten Tulungagung dihadiri ketua PPNI Propinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, serta SKPD terkait Lingkup Pemkab Tulungagung dan diikuti sekitar 250 peserta, yang terdiri dari anggota PPNI, organisasi profesi lain yang meliputi IDI, IBBI, IAI, Kepala Puskesmas, dll sewilayah karesidenan Kediri.

Ketua panitia Musda, Sriono

mengatakan bahwa Musda ke VIII PPNI selain sebagai pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten, momen ini juga bertujuan untuk konsolidasi seluruh perawat sekabupaten Tulungagung guna membangun dan mengoptimalkan fungsi PPNI sebagai wadah bagi seluruh perawat di Kabupaten Tulungagung.

Lebih lanjut, Sriono melaporkan bahwa berdasarkan data dari sekretariat PPNI Kabupaten Tulungagung, jumlah perawat yang aktif dan bekerja di berbagai sarana kesehatan wilayah Kabupaten Tulungagung sekitar 1255 orang.

Jumlah ini akan semakin bertambah karena kebutuhan akan tenaga perawat di Kabupaten Tulungagung juga semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya berbagai sarana kesehatan, baik di pemerintah maupun swasta, antara lain

di Puskesmas, Ponkesdes, klinik kesehatan, rumah sakit dan sebagainya.

Sriono berharap PPNI menjadi wadah tertinggi untuk menampung aspirasi seluruh komponen perawat untuk masa waktu 5 tahun kedepan. “Kami berharap komunikasi keperawatan Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Tulungagung dapat memberikan kontribusi positif dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung.” harap Sriono.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, SE, M.Si, mengatakan didalam melaksanakan pembangunan kesehatan, peran serta PPNI sangat diharapkan, karena PPNI yang dimiliki anggota yang besar dan tersebar sampai pelosok desa, dan merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan. Bupati

menekankan bahwa PPNI perlu memperhatikan susunan program kerja yang konkret, dapat dijangkau dan dilaksanakan, serta menjalin hubungan yang baik dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintahan, sesama organisasi profesi dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas perawat dengan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, maupun seminar-seminar.

Bupati Syahri Mulyo berharap agar musyawarah ini dapat digunakan sebagai momentum yang strategis bagi PPNI sehingga dapat tersusun program kerja yang baik dan dapat terpilih pengurus yang mampu menjalankan program tersebut.

Dan yang terpilih sebagai ketua PPNI Tulungagung periode 2016 -2021 adalah H. Kamto, S.Pd, S.Kep, Ners, Kes. (hms/adv/rud)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Khoirul Anwar S. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Taufik, Muhsin, Arif Hidayatullah, Moh. Sirojudin. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: SK Menkum Ham Agus Imam S. Tulungagung/Trenggalek: Rudi L, Khoirul AS. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Eka Tambora, Badri. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan. Gresik, Lamongan, Tuban, Nomor: Bojonegoro: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. AHU-62124.AH.01.01 Prayudi Bahagia RW, Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Adi S. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro). Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Nyoman. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Tahun 2013.

Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Penanggungjawab: Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Perwakilan Provinsi Banten: Eduward Manurung, Abdul Gofur. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, Kanti Wiyoto contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo.

Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

3

Simpang Lima Gumul Kediri

Wabup Masykuri Pimpin Apel Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2016 Kediri, SMN - Bertempat di halaman belakang Pemkab Kediri Kamis (28/4) dilaksanakan Apel Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016). Para petugas Sensus Ekonomi tersebut dengan tertib dan khidmat mengikuti seluruh rangkaian apel yang diselenggarakan di halaman belakang Kantor Pemkab Kediri.

Bertindak sebagai inspektur apel adalah Wakil Bupati Kediri Masykuri. Sedangkan tugas sebagai komandan apel diemban oleh Koordinator Statistik Kecamatan Kuswadi . Upacara yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diikuti pula oleh Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala BPS Kabupaten Kediri, perwakilan OJK dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kediri.

Kepada para peserta apel Masykuri menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi ini akan menghasilkan sensus yang bersifat luas dan berkesinambungan. “Kita dapat memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2016 untuk melihat persaingan usaha yang sejenis menurut wilayah, peluang pasar dan peluang pengembangan usaha”, tegasnya.

Selain itu Masykuri berpesan kepada petugas Sensus Ekonomi 2016 hendaknya mengingat betapa pentingnya data Sensus Ekonomi

2016. “Saya sangat berharap saudara bersungguh-sungguh dalam bekerja, pahami semua konsep dan definisi yang diberikan oleh para instruktur, terapkan di lapangan dengan harapan pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dirasakanoleh semua pihak”, terangnya.

Perlu diketahui kegiatan Sensus Ekonomi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Sensus ini akan menjadi sensus keempat setelah sebelum-

Pelepasan balon sebagai harapan agar sensus ekonomi 2016 bisa berjalan lancar dan sukses

nya dilakukan pada 1986, 1996, dan 2006. Kegiatan Sensus Ekonomi 2016 ini akan diselenggarakan pada tanggal 1-31 Mei 2016, dengan harapan hasil dari sensus ekonomi 2016 akan mampu menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan pengambilan kebijakan pembangunan.

Sensus Ekonomi 2016 merupakan pendataan lengkap yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi kecuali

sektor pertanian. Adapun hasil dari sensus ini dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan baik nasional maupun regional. Setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat.

Sensus Ekonomi 2016 dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret usaha perekonomian bangsa, juga potret usaha perekonomianmasyarakatKediri.(hms/adv/kan)

Pembacaan janji petugas sensus untuk melaksanakan tugas dengan baik dan prosedural

Wabup Masykuri Canangkan Program Kampung KB Tirulor

Masykuri meninjau pelayanan di Kampung KB Desa Tirulor

Kampung KB resmi dibuka oleh Wabup Masykuri

Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kediri, SMN - Keinginan untuk pemecahan rekor muri dalam hal berbusana kebaya sekaligus dalam rangka memperingati hari Kartini tahun 2016, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah raga melaksanakan acara di GOR Joyoboyo Muning Kecamatan Mojoroto, Senin (25/4).

Dalam pelaksanaan pemecahan rekor muri yang bertemakan “ Kartini Kota Kediri Untuk Negeri” diikuti dari berbagai kalangan mulai dari satker, organisasi kewanitaan, sekolahan serta elemen masyarakat dengan mengirimkan perwakilannya untuk mengenakan busana kebaya supaya keinginan untuk pemecahan rekor muri bisa terwujud.

Dilihat dari banyaknya peserta yang hadir serta antusiasme para peserta yang membanjiri GOR Joyo-

mencanangkan program Kampung KB di Balai Desa Tirulor, Kec Gurah pada Selasa (26/4).

Kegiatan ini adalah salah satu

inovasi strategis dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatankegiatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemba-

ngunan Keluarga (KKBPK) secara utuh dan terintegrasi, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat tingkat desa.

Hadir dalam kegiatan ini Wabup Masykuri beserta istrinya, Kepala BPPKB Wuryandani Yosep, Kabid Adpin BKKBN Prov. Jatim Maria Ernawati, Camat, Kepala Desa dan para penyuluh KB (PLKB) seKab. Kediri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala BPPKB, tujuan pencanangan Kampung KB ini adalah untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap program KB yang dicanangkan pemerintah. Masykuri menjelaskan bahwa Kampung KB merupakan miniatur

pelaksanaan program KB secara terpadu dan komprehensif di tingkat dusun/desa yang konsepnya memadukan program KB dengan program pembangunan lain-nya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB dan pemerintah hanya menstimulasi serta melakukan pendampingan selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

“Intinya, fungsi kampung KB adalah untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi kependudukan, pembinaan , fasili-

tasi dan layanan KB, tegas Masykuri.

Terakhir, Masykuri berharap pencanangan kampung KB ini mampu menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan antar warga dan berperan aktif diberbagai program pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dalam acara ini para undangan dihibur oleh pertunjukan komedi yang dipentaskan oleh Ikatan Penyuluh KB Se-Kabupaten Kediri. Pertunjukan ini mengambil tema Kampung KB dalam cerita Ande-Ande Lumut. Dalam kesempatan yang sama juga diselenggarakan aktifitas bina masyarakat yang terbagi dalam beberapa

kelompok seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK (Pusat Informasi dan Konseling). Disini masyarakat mendapat pembelajaran, permainan edukatif, dan inovasi bagaimana meningkatkan nilai ekonomi suatu produk Pada kesempatan ini diberikan pelayanan KB gratis pada masyarakat Gurah dan sekitarnya. Kabid Pelayanan KB dr. Nurwulan Andadari,bertanggungjawab terhadap pelayanan ini. Total 50 akseptor akan menerima layanan KB Implant dan IUD. Dimana sebelumnya warga mendapat konseling dan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan layanan KB yang cocok bagi mereka. (hms/adv/kan)

Pemerintah Kota Kediri Pecahkan Rekor Dunia

Walikota Kediri saat menerima penghargaan boyo Muning hingga terlihat menyemut, akhirnya pemecahan rekor muri yang selama ini diimpikan oleh Disbudparpora Kota Kediri terwujud bahkan juga memecahkan rekor dunia

dengan pencapaian sebanyak 11.029 peserta berbusana kebaya yang ikut dalam acara pemecahan rekor muri tersebut.

Dalam sambutan Walikota Kediri

AbdullahAbu Bakar, SE mengucapkan terimaksih kepada semua pelaku sejarah yang turut serta membantu terlaksananya acara ini. “Saya berterimakasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pemecahan rekor, dan juga kita junjung emansipasi wanita sekaligus kegiatan ini bukan hanya untuk memecahkan rekor muri tapi juga merupakan sebagai wadah kegiatan bagi anak muda yang positif dan kedepannya Kota Kediri bisa menorehkan rekor muri lagi, “ungkap Walikota Kediri Abdullah Abu bakar.

Saat dikonfirmasi perwakilan dari

Muri Sri Wijayanti Eksekutif Manager mengatakan Kali ini bukan hanya rekor Nasional yang didapat Kota Kediri tapi juga juga dikukuhkan sebagai pemecah rekor dunia berbusana kebaya. “Dengan hasil akhir penilaian yang didapat sungguh diluar dugaan karena dari panitia menyiapkan peserta 10 ribu, tapi dari hasil penghitungan akhir peserta yang yang hadir dalam acara pemecahan rekor muri berbusana kebaya 11.029 peserta, jadi bukan lagi rekor muri tapi Kota Kediri juga dikukuhkan pemecah rekor dunia peragaan berbusana kebaya, “jelas Eksekutif Manager Sri Wijaya.

Kabag humas Pemkot KediriApib Pramana saat ditemui disela sela acara menjelaskan dengan suksesnya acara ini bisa menjadi tolak ukur bahwa kota kediri ada kerjasama yang bagus antara masyarakat dan pemerintah kota. “ Yang jelas dengan suksesnya acara pemecahan rekor muri bahkan rekor dunia bisa didapat, masyarakat dan pemerintah Kota Kediri sejalan berisnergi dan berharap untuk generasi muda bahwa nilai nilai Ajeng Kartini merupakan nilai yang perlu dicontoh juga sebagai sauri tauladan yang baik, “jelas Kabag Humas Apib.

Sekedar diketahui selain acara

pemecahan rekor muri dalam hal berbusana kebaya bahkan melebihi dari perkiraan dengan peserta terbanyak 11.029 peserta sehingga bukan lagi rekor muri yang didapat juga sekaligus rekor dunia diraih Kota Kediri, pelaksanaannya penilaian dilakukan dengan masuk ruang GOR peserta diberikan nomer urut serta berjalan diatas catwalk berjajar dua. Acara juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti pameran, lomba serta hiburan diantaranya kartini got talent, tumpeng kreasi, lomba makanan sehat, lomba cerdas cermat lingkungan hidup serta konser kartini. (jok/adv)

Dewan Minta Peraturan Hotel Lebih Diperketat

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sujoko Adi Purwanto

Kediri, SMN – Diamankannya beberapa pelajar yang menginap di hotel bersama pasangannya menjadi perhatian kalangan dewan.

Terutama Komisi C yang menangani bidang pendidikan. Kalangan dewan menyayangkan peraturan sebagian hotel yang terkesan membiarkan pengunjung berstatus pelajar check in.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Sujoko Adi Purwanto meminta kepada petugas yang terkait, khususnya Satpol PP lebih menertibkan hotel yang membiarkan pasangan pelajar menginap.

Dia meminta Satpol PP memberikan peringatan kepada hotel agar lebih selektif menerima tamu.

“Kami minta petugas dalam hal ini Satpol PP memberikan peringatan kepada hotel yang membiarkan pelajar check in bersama pasangannya,” tegas Sujoko.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu (23/4) Satpol PP merazia sejumlah hotel dak koskosan di Kota Kediri. Dalam razia tersebut petugas mengamankan delapan pasangan bukan suami istri. Mirisnya dari delapan pasangan, dua pasangan yang terjaring razia di hotel masih berstatus pelajar.

Dua pasangan pelajar SMA itu sepertinya berhasil menyewa kamar dan hotel ditengarai tidak melarang. Untuk itu dewan memin-

Ilustrasi Razia Hotel

ta agar peraturan hotel, terutama menyangkut tamu yang akan menginap, lebih dipertegas.

“Khususnya mengenai larangan pasangan pelajar check in di hotel tanpa adanya pengawasan yang lebih,” tegas Sujoko.

Selain menyoroti mengenai peraturan hotel, Sujoko juga meminta Satpol PP lebih giat melakukan pengawasan di Lebak Tumpang dan Bong China, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto.

Pasalnya di dua tempat tersebut, ditengarai sering digunakan pasangan muda mudi untuk melakukan perbuatan asusila.

Tak hanya itu, di dua tempat tersebut juga sering digunakan

pelajar sebagai tempat bolos sekolah. Beberapa kali petugas Satpol PP mengamankan belasan pelajar cangkruk pada jam sekolah.

Selain cangkruk, tak jarang beberapa pelajar diduga pesta miras.

Langkah pemerintah Kota Kediri untuk membongkar warung di Bong China mendapatkan dukungan dari dewan. Mereka meminta pembongkaran tersebut segera dilakukan agar bisa meminimalisasi peredaran miras dan perbuatan asusila di tempat tersebut.

“Mengenai miras, kita minta petugas yang berwajib lebih intens melakukan razia di warung-warung maupun produsennya,” tegas Sujoko. (jok/adv)

4

Potret

Edisi / VIII - 8April Mei 2016 Edisi 234235 / VIII / 25/-230

Ketua DPRD Secara Simbolis Menyerahkan Rekomendasi LKPJ Kepada Bupati Bondowoso

Penyerahan rekomendasi LKPJ

Bondowoso, SMN - Jumat (29/ 4/2016), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso melangsungkan rapat

paripurna istimewa penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun

2015 di Aula DPRD Bondowoso.

Ketua DPRD Bondowoso melalui juru bicaranya, Wakil Ketua DPRD Bondowoso H Irwan Bachtiar, dalam rapat tersebut menyampaikan rekomendasi DPRD terhadap seluruh SKPD dan jajaran Pemerintah Kabupaten.

“Rekomendasi yang diberikan DPRD terhadap LKPJ Bupati Bondowoso, berisikan catatancatatan strategis, masukan, saran atau koreksi konstrukstif terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir,” katanya.

Irwan Bachtiar juga memba-

LSM-KPK dan Forum Pemuda Bentangkan Baner Tentang Penolakan Ajaran Syi’ah Bondowoso, SMN - Pemasangan baner yang dipasang oleh LSM-KPK (Komunitas Pemantau Korupsi), didukung oleh forum pemuda Taman di Dusun Pejagan, Desa Taman Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso menggemparkan anggota forminda, baner yang dipasang oleh LSM-KPK ini yang tidak lain isinya tentang penolakan aliran Syi’ah yang berada di desa Taman yang isinya “LSMKPK Menolak Ajaran Syi’ah, Syi’ah bukan agama”.

Kejadian ini terjadi, warga dusun Karangkatak yang diduga menganut aliran Syi’ah, membuat geram warga dusun tetangga, sehingga mengadukan kepada salah satu anggota LSM-KPK cabang Bondowoso. Berdasarkan pengaduan dari warga ini, LSM-KPK bertindak cepat salah satunya membentangkan baner tentang penolakan ajaran Syi’ah.

Sementara itu, jajaran Polres, Pol. PP, kodim, Pemda, menganggap baner itu bisa memunculkan konflik sehingga pihak terkait mengamankan banner penolakan syi’ah ini, karena disinyalir menuai situasi tidak kondusif.

Dengan kejadian ini, Ketum LSM-KPK melayangkan komentarnya, Kab. Bondowoso saat ini darurat Syi’ah hal ini tentunya

ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya,” terang Irwan Bachtiar.

Selanjutnya, Ketua DPC PDI Perjuangan ini membacakan pembahasan dan rekomendasi terkait saran dan kritikan terhadap kinerja seluruh SKPD di Kabupaten Bondowoso.

“Tujuan rekomendasi ini agar, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diperbaiki dan disempurnakan di masa yang akan datang, dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Irwan.

Sementara, Bupati Bondowoso, H Amin Said Husni dalam

Aksi penolakan ajaran Syi’ah di Kabupaten Bondowoso

akan menimbulkan polemik besar dalam agama, karena syi’ah dan Sunni berbeda jauh dalam konteks ajarannya. “Maka dari itu, kami LSM-KPK menolak keras ajaran syi’ah di Bondowoso”, tandasnya, saat dihubungi via sambungan telephone.

Bukan tidak mendasar kami menolak ajaran syi’ah, pastinya demi keutuhan agama Islam yang sudah sejak lama dianuti muslim Bondowoso, “Saya berharap jajaran institusi Bondowoso, bersikap tegas dan jangan biarkan Syi’ah mengakar di Bondowoso yang notabene Bupati dan Wakil Bupatinya dari Sunni, tambah ketum LSM-KPK dengan tegas.

Ditempat terpisah, Ketua Forum Pemuda Taman, Adit (35), mengungkapkan, “Kami akan kawal terus polemik yang ada di masyarakat, dan kami akan pantau terus kegiatan desa Karang Katak yang secara terangterangan mengaku mengikuti ajaran Syiah. “ Kami para pemuda yang dibesarkan dengan agama kami, kami tegaskan kami menolak keras ajaran Syi’ah dan mendukung LSM-KPK,” ujarnya, saat ditemui dilokasi pemasangan baner.

Jajaran Forpimda dan muspika yang hadir ke lokasi menghimbau seluruh warga desa Taman dan Karang Katak agar supaya selalu kondusif. (dar)

Komunitas Pecinta Ayla se Kota/ Kabupaten Pasuruan.

Pembentukan Community Ayla Pasuruan/ CAP’s ini diprakarsai oleh Bhastian yang kemudian di ikuti oleh empat rekan lainnya. Dalam pertemuan itu telah dibahas beberapa rencana giat disamping pembica-

raan modifikasi mobil juga pembahasan terkait giat sosial nantinya.

Ditemui secara terpisah Bhastian mengatakan bahwa harapan dia dan rekan-rekan dengan adanya Komunitas seperti ini bisa membawa dampak baik, dari dalam maupun di luar komunitas.

Dengan mengusung motto “Satu Saudara Sejuta Keluarga” Bhastian pun berharap rekanrekan pecinta mobil dalam Negeri merk Daihatsu ber-lisensi Astra di Kota/ Kabupaten Pasuruan ini mau bergabung di Komunitas yang dia prakarsai bersama empat rekan lainnya, yaitu Nasrul, Arwin, Agus A’ok dan Ranja. (badar)

sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan rekomendasinya terhadap LKPJ Bupati. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk evaluasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bondowoso.

“Saya memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Bondowoso yang telah menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlang, konstruktif, realistik dalam merumuskan catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ tahun

2015. Mudah-mudahan catatan dan rekomendasi ini bisa menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan di dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah,” pungkas Bupati.

Rapat Paripurna Istimewa kali ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, ketua DPRD H Ahmad Dhafir bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD, kepala SKPD, BUMN, Camat serta awak media.

Dalam paripurna tersebut Ketua DPRD Bondowoso secara simbolis menyerahkan rekomendasi DPRD kepadaBupatiHAminSaidHusni.(dar)

Polantas Berhasil Meringkus Pelaku Curanmor

Pelaku curanmor yang berhasil ditangkap Polantas Bondowoso

Komunitas Pecinta Ayla Terbentuk Dalam CAP’s

Pasuruan, SMN - Bertempat di Bang Kodir (Sentra Bordir kota Bangil) di salah satu kios makan tadi malam (29/4) dibentuklah komunitas pecinta mobil Ayla se Kota/ Kabupaten Pasuruan.

cakan beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait dengan LKPJ Bupati pada akhir tahun anggaran 2015. Diantaranya, bagaimana hasil telaah DPRD Bondowoso terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 dan pandangan atau pendapat DPRD terhadap pelaksanaan APBD tahun 2015.

“Dari hasil pembahasan dan rekomendasi tersebut, DPRD Bondowoso memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah, terutama suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, meskipun masih ditemukan adanya

Bondowoso, SMN - Unit Reaksi Cepat (URC) Lalu Lintas Polres Bondowoso berhasil meringkus pelaku curanmor di daerah Situbondo, yang dibawa kabur pelaku ke arah Bondowoso Jum,at (22/4) pagi. Sempat terjadi kejar–kejaran antara petugas dengan pelaku.

Namun sesampainya di Jalan Raya Pakuniran Bondowoso, meski sempat melawan petugas pelaku

dapat ringkus.

Penangkapan pelaku pencurian Honda Beat berawal dari informasi Satuan Reskrim Polres Situbondo kepada Unit Lantas Polres Bondowoso, bahwa telah terjadi pencurian Honda Beat bernopol P 4060 SG yang diperkirakan dibawa kabur ke arah Bondowoso.

Brigadir Polisi Dwi Citra Prasna,

petugas Lalu lintas Polres Bondowoso yang mendapat informasi bersama rekannya segera melakukan hunting dan penghadangan di simpang 3 Bataan Tenggarang Bondowoso.

Setelah menunggu beberapa saat, ciri-ciri motor yang diinformasikan melintas ke arah jalan raya Desa Pakisan Bondowoso. Tanpa membuang waktu, petugas langsung menghadang. Namun pelaku tak mau berhenti dan tetap membawa kabur motor curiannya.

Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan petugas, namun sesampainya di Jl Raya JemberBondowoso dekat Kantor Desa Pakuniran, pelaku dapat diringkus.Pelaku sempat melawan terhadap petugas, namun kesigapan petugas mampu meringkus seorang tersangka, sedangkan seorang lagi berhasil lolos.Kepala Unit Laka Lantas Polres Bondowoso Ipda Agus Utomo yang ikut mengejar, membenarkan penang-

kapan pelaku curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Situbondo.

“Kami bersama anggota satuan lalu lintas yang bertugas, membantu menangkap pelaku curanmor di wilayah hukum Polres Situbondo. Kita tangkap di Jl Raya Jember–Bondowoso dekat Kantor Desa Pakuniran. Ini setelah mendapat informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo,” katanya.

Selain mengamankan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Honda Beat nopol P 4060 SG, kunci T 10 buah, HP dan dompet pelaku yang saat ini diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso untuk dijadikan barang bukti.

Setelah dilakukan penyidikan awal oleh Reserse Kriminal Polres Bondowoso, pelaku diketahui bernama Herman (43) warga Desa/ Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. (dar/lantas)

Bupati: SKPD Kompak, Lumajang Mantap Lumajang, SMN - Kamis, 28 April 2016 bertempat di ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, berlangsung Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Ketua TPID Kabupaten Lumajang yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID Kabupaten Lumajang.

Rakortek tersebut juga menghadirkan perwakilan dari KPw Bank Indonesia Wilayah Jember sebagai narasumber yang menyampaikan tentang potret inflasi Kabupaten Lumajang.

Rakortek TPID Kabupaten Lumajang menghasilkan usulan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Bupati Lumajang dalam acara High Level Meeting TPID Kabupaten Lumajang, yang dilaksanakan setelah acara Rakortek tersebut usai.

Usulan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, diantaranya adalah memperluas jejaring kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional yang sudah diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang (on progress).

“Kedua karena banyaknya program kerja dalam roadmap 2016, perlu disusun prioritas program

yang menjadi program kerja unggulan tahun 2016. Dalam Penyusunan prioritas harus memperhatikan faktor resiko inflasi dan karakteristik inflasi Kabupaten Lumajang serta faktor-faktor penting lainnya yang menjadi concern Pemkab Lumajang (jangka pendek),” kata Bupati Lumajang As’at Malik, beberapa waktu yang lalu.

Menurutny, pasar Agro Senduro juga diusulkan sebagai sub terminal Pasar Agro Surabaya.

Dengan melalui penguatan peran Pasar Agro Senduro, menueut As’at, dalam hal ini akan meningkatkan peran Pasar Agro menjadi pusat produk unggulan dalam bentuk olahan di tahun 2016 dan melakukan reviewnya analisa pengembangan kawasan agropolitan di tahun 2017 (jangka panjang).

“Perlu dilakukan Capacity Building TPID Lumajang melalui sosialisasi - bantuan teknis dan studi banding ke TPID terbaik yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (jangka pendek),” bebernya.

Menanggapi usulan rekomendasi tersebut, As’at juga menyampaikan apresiasi positif dan bangga terhadap kerja keras TPID, hingga mampu menjadi nominasi TPID Nasional tahun 2015.

Dalam kesempatan tersebut,

Suasana Rakortek TPID di ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis, 28 April 2016

Bupati juga menyampaikan komoditi unggulan harus tetap dijaga ketersediaannya.

“Misalnya, komoditi Pisang Agung sebagai icon Kabupaten Lumajang diharapkan terjaga ketersediaan dan stabilitas harganya. Selain itu, Pisang Mas Kirana sebagai komoditi unggulan hendaknya juga terjaga ketersediaan dan stabilitas harganya,” jelasnya.

Disamping itu, Bupati juga menghimbau agar mengajak masyarakat untuk terbiasa mengkonsumsi beras organik dan merubah pola fikir yang menganggap bahwa “beras organik adalah beras orang elit”.

“Hal tersebut dapat dirubah dengan pengembangan produksi pupuk organik sehingga mudah didapatkan dan dengan harga yang terjangkau,” ujarya.

Di akhir penyampaian, Bupati Lumajang berpesan, Pemerintah Daerah melalui SKPD berperan penting dalam pengendalian inflasi, dengan bekerja secara optimal dan ikhlas, sehingga inflasi di Kabupaten Lumajang dapat terkendali dan tidak menimbulkan gejolak.

“SKPD harus Kompak dan saling membantu sesuai tugas dan bidangnya. SKPD Kompak, Lumajang Mantap,” pungkasnya. (atiek/hms)

DPRD Dukung Pemkot Tolak SMA Dikelola Provinsi “Kami dari Komisi C DPRD juga menyatakan penolakan terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan SMA. Sebab, Pemkot sangat mampu dalam menanganinya. ” tegas anggota Fraksi PDIP.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sujoko Adi Purwanto

Kediri, SMN - Keputusan Walikota Kediri mengenai penolakan terhadap rencana pemerintah provinsi Jawa Timur mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan dari Komisi C DPRD Kota Kediri.

Komisi C DPRD Kota Kediri Bidang Pendidikan dan Sarana Prasarana menyatakan, penolakan terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan SMA. Pasalnya, DPRD khawatir pengawasan menjadi di tiap sekolah menjadi rancu dan cenderung lemah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Sujoko Adi Purwanto

mengatakan, Pemerintah Kota Kediri sangat mampu dalam mengelola SMA secara mandiri. Kemampuan Pemkot meliputi segala penganggaran, proses pembelajaran serta pengawasan yang melekat. “ Sepakat dengan pernyataan Bapak Walikota Kediri, kami dari Komisi C DPRD juga menyatakan penolakan terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan SMA. Sebab, Pemkot sangat mampu dalam menanganinya. Selain itu, apabila SMA nantinya dikelola Provinsi, tentu pengawasannya menjadi lemah,” tegas anggota Fraksi PDIP. Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, dari sisi anggaran

telah tercukupi kuota 40 persen sebagaimana amanat UndangUndang. Menurutnya, kebutuhan anggaran di pendidikan di Kota Kediri jauh lebih besar dari itu.

Karena tercukupinya kebutuhan anggaran pendidikan tersebut, maka ia mengaku, menyayangkan adanya sekolah memungut biaya pendidikan. Terlebih pemungutan tersebut memberatka siswa dan orang tuanya. Dia mencontohkan Madrasah Aliah Negeri (MAN) 2 Kota Kediri yang sebelumnya di demo oleh siswanya karena melakukan pungutan. “ Untuk MAN 2 Kota Kediri, meskipun bukan mitra kerja kami, namun kami akan tetap melakukan

himbauan dan seruan agar tidak melakukan pungutan biaya pendidikan yang memberatkan. Sebab, bagaimanapun juga, para siswa yang sekolah di MAN 2 Kota Kediri ini adalah warga Kota Kediri,” imbuhnya.

Sujoko meminta agar seluruh lembaga pendidikan baik SD, SMP maupun SMA untuk tidak melakukan pungutan, terlebih pungutan yang tidak berlandaskan aturan dan dapat memberatkan. Bahkan peruntukkannya pun tidak jelas.

Khusus terhadap MAN 2 Kota Kediri yang saat ini terjadi gejolak, pihaknya mendesak agar sekolah mengembalikan uang pungutan tersebut. (jok/adv)

Probolinggo

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Puncak Harjakabpro Ke-270 Probolinggo, SMN - Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakabpro) ke-270 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo kembali menggelar Kraksaan Colour Run atau lari santai warna-warni Kraksaan, Minggu (24/4) kegiatan ini digelar di Stadion Gelora Merdeka kota Kraksaan kabupaten probolinggo, Kraksaan Colour Run yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan gagasan dan ide kreatif dari Bupati Probolinggo Hj P. Tantriana Sari SE. Kegiatan yang dilepas oleh Bupati Tantri tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Camat serta seluruh masyarakat Kota Kraksaan dan sekitarnya.

Bupati Probolinggo HJ.Puput Tantriana Sari.SE sebagai penggagas Kraksaan Colour Run ikut berjalan dan berlari bersama pe-

serta yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat umum dan pelajar. Mereka hanyut dalam keceriaan menelusuri radius 3,5 kilometer dengan beberapa kali “disemprot” bubuk warna sepanjang rute tersebut.

Setelah mencapai garis finish, Bupati Tantri, Wabup Timbul beserta istri dan para peserta yang lain disambut dengan semburan serbuk tepung warna-warni diiringi musik sebagai pengantar kemeriahan. Kraksaan Colour Run ini juga dimeriahkan beragam hiburan menarik serta olahraga tradisional.

Kraksaan Colour Run ini menyediakan ratusan hadiah menarik dengan hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor. Dimana dalam pengundian yang dilakukan oleh Bupati Tantri, sepeda motor tersebut diraih oleh Misbahul Munir dari Desa Bulu Kecamatan Kraksaan.

Bupati Probolinggo HJ.Puput Tantriana Sari SE dalam sambutannya mengatakan selain untuk memeriahkan Harjakabpro ke-270, Kraksaan Colour Run ini digelar dengan maksud untuk mengisi kegiatan anak muda sehingga

Bupati Probolinggo HJ.Puput Tantriana Sari SE dengan disaksikan para pejabat Pemkab Probolinggo saat melepas peserta Kraksaan Colour Run di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan Kabupaten Probolinggo. (doc.24.4)

sibuk dengan kegiatan positif.

Dimana mereka bisa bertemu dengan komunitas dan teman sebayanya dari luar daerah dan luar sekolah yang bisa mengantisipasi kegiatan yang negatif.

“Ke depan kami mengharapkan agar Kraksaan Colour Run ini semakin diminati oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo, khususnya Kota Kraksaan sebagai bentuk

kebersamaan dan menjadi hiburan bagi masyarakat,” Dalam Kraksaan Colour Run ini, panitia menyediakan sedikitnya 7 kuintal tepung warna warni yang aman dan tidak lengket di baju.

“Tepung warna-warni ini terbuat dari tepung jagung dan menggunakan pewarna makanan,” kata Kepala Kanpora Kabupaten Probolinggo Syafi’uddin. (edy)

Bappeda Kota Probolinggo

Gelar Rapat Monitoring Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Triwulan I Tahun 2016

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir.Budi Krisyanto.Msi Kepala Diskoperindag Drs. Gatot Wahyudi, M.Si Kepala Bidang SOSBUD Bappeda Mochamad Sonhadji saat menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (doc.29/4).

Probolinggo, SMN - Bappeda kota probolinggo dalam hal ini Bidang Sosial Budaya (Sosbud) hari ini (29/4) menggelar rapat monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan triwulan I tahun 2016.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kepala Bidang Sosbud Mochamad Sonhadji Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir.Budi Krisyanto.Msi Kepala Diskoperindag Drs.Gatot Wahyudi.Msi dan Seluruh perwakilan SKPD serta dari Kecamatan dan Kelurahan se Kota Probolinggo.

Program penanggulangan kemiskinan kota probolinggo ini dibentuk sebuah team yaitu Team Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang anggotanya ada disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) se kota probolinggo Kepala Bappeda yang diwakili oleh Kepala Bidang Sosbud M.Sonhadji dalam paparannya menjelaskan bahwa TKPKD kota probolinggo ada perubahan dalam strukturnya yang pasti akan melibatkan unsur Kecamatan dan Kelurahan dalam hal ini Kasi Kesos yang maksudnya adalah untuk membek up semua data tentang program penanggulangan kemiskinan Lebih lanjut M.Sonhadji menjelaskan Kasi Kesos kelurahan merupakan ujung tombak dalam program penaggulangan kemiskinan tersebut

Dijelaskan juga oleh M. Sonhadji terkait tugas TKPKD yaitu melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan mengendalikan pelaksanaan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota probolinggo dan selanjutnya dijelaskan juga terkait struktur TKPKD serta perubahan kelompok program penanggulangan kemiskinan yaitu kelompok program pengembangan kehidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan yang dikelola oleh Diskoperindag kelompok program perlindungan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Dinas Kesehatan kelompok program peningkatan pelayanan hibah yang diketuai oleh Kepala kantor Pemberdayaan Masyarakat (pemas), kelompok pendataan dan system informasi kelompok kerja kemitraan kelompok kerja pengaduan masyarakat Sedang agenda yang sedang dan akan dilaksanakan oleh TKPKD yaitu Penyusunan program Apdeting data penyusunan aplikasi managemen, Perencanaan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan (P4K) Aplikasi managemen ini nantinya akan menjadi acuan dalam melaksanakan program penggulangan kemiskinan \tersebut.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir.Budi Krisyanto yang mewakili Wakil Walikota selaku ketua TKPKD mengatakan

bahwa hadir dalam pertemuan ini adalah sangat penting sebab merupakan tanggung jawab harapannya dapat bermanfaat pemerintah Lebih lanjut Ir.Budi Krisyanto juga berharap penurunan kemiskinan dari waktu kewaktu program ini dapat tepat sasaran atau dapat diterima oleh penerima manfaat dan dapat menghambat laju angka kemiskinan di Kota Probolinggo Ditegaskan oleh Ir.Budi Krisyanto Monitoring Evaluasi Laporan “ Untuk laporannya lebih kongkrit jangan laporannya Cuma karangan saja untuk system informasi data yang harus kita bangun agar mudah mengakses program tersebut Untuk Realisasi program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Triwulan I tahun 2016 ini adalah RSUD 13,73 persen, Dispendik masih melakukan pendataan ulang terkait BSM Kantor pemas akan dilaksanakan triwulan 2, Dinas PU tidak ada BPBD akan dilaksanakan triwulan ke 3,Bagian Pemerintahan Nihil, BPPKB dilaksanakan triwulan 2 Diskoperindag akan dilaksanakan triwulan ke 2 kendalanya di ijin usaha juga paska leleng barang Disnaker nihil hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan Dinas Pertanian akan memberkan bantuan Domba dan Pompa air di Triwulan 2 DKP Bantuan sarana pengkapan ikan di triwulan kedua dan seterusnya. (edy).

Pemkab Gandeng Kejaksaan Hadapi Masalah Sidoarjo SMN - Sebagai pengacara negara, Kejaksanaan memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah pusat hingga daerah, baik diminta maupun tidak.Untuk itu, sebagai langkah untuk memperkuat posisi hukumnya,Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan MoU penandatanganan kerja tentang kerja sama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam pembangunan, bersama Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jum’at “Kita siap memberikan bantuan hukum, maupun pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada aparatur pemerintahan daerah,” jelas Sunarto SH, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, disela sela penandatangan MoU. Masih menurut Kajari, untuk memperkuat MoU ini, pihaknya akan membentuk tim pendampingan, yang bisa digunakan untuk memberikan masukan seputar masalah hukum.”Tim ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, agar seluruh pejabat bisa berhati hati dalam mengeluarkan setiap kebijakan. Karena nyatanya,18 perkara yang ditangani Kejaksaan, 80 persen masalah hukum di desa,”

ujar Kajari.

Sementara itu Bupati Sidoarjo H.Saiful Ilah SH.MHum menyambut baik pelaksanaan MoU ini.

Bupati berharap, ke depan pasca pelaksanaan kerja sama ini, progress pembangunan di Sidoarjo akan semakin bagus.”Kalau semuanya harmonis, maka pembangunan di Sidoarjo akan berjalan baik,” ujar bupati.Pada kesempatan ini, hadir ketua DPRD Sidoarjo, kepala SKPD, Camat dan puluhan kepala desa se Sidoarjo. (tm)

Kota Malang, SMN - WakilWali Kota Malang Sutiaji, usai memimpin Apel Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi Tahun 2016 di Depan Balai Kota Malang, Kamis 28/4 kemarin, mengutarakan pihaknya meminta pelaku usaha jujur dalam menyampaikan data kepada petugas sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.

Kejujuran para pelaku usha ini, menurut Sutiaji, mampu menghasilkan sensus ekonomi yang berkualitas. Makanya Pemerintah Kota Malang mendukung penuh kegiatan ini.

Dikatakan Sutiaji, Pemerintah memiliki dua fungsi dalam kegiatan

MoU antara Bupati dan Kajari Sidoarjo

ini, yakni fungsi sebagai subjek dan fungsi sebagai objek.

Fungsi sebagai objek, kata Sutiaji, pihaknya meminta para pelaku usaha baik skala kecil maupun besar untuk bersama proaktif dalam memberi data yang sesuai dengan kondisi apa adanya. Karena kalau data itu di-publish akan menjadi data yang sesungguhnya.

“Data sesungguhnya yang dimaksud adalah data yang dipakai pemerintah untuk pengembangan potensi, bagi pembangunan Kota Malang,”tuturnya.

Sedangkan fungsi sebagai subjek, ia menginstruksikan para jajaran pemerintahan mulai kelura-

han hingga kecamatan untuk membantu agar keproaktifan itu terjalin. “Jika ada satu saja data yang dimanipulasi, pengaruhnya akan menyebar pada kesimpulan seluruh data,” tambahnya.

Pihaknya lantas mengilustrasikan, dari sepuluh pelaku usaha yang disurvei, jika ada tiga saja yang memanipulasi data, maka akan berpengaruh. Karena perhitungannya nanti bersifat menyeluruh.

Sutiaji mengingtkan, pendataan oleh petugas nanti berpotensi menimbulkan polemik. Misalnya, petugas yang memanfaatkan atau dimanfaatkan pengusaha untuk mendapat sesuatu tertentu. Jika ada

5

RDP Komisi C DPRD Kota Probolinggo Dengan PT RSI

Komisi C DPRD Kota Probolinggo saat RDP Dengan P\T RSI (doc.28/4).

Probolinggo, SMN Menindaklanjuti kesalahpahaman yang terjadi antara Komisi C DPRD Kota Probolinggo, dengan PT RSI (Rimba Sempana Indonesia), terkait salah persepsi sidak yang dilakukan oleh salah satu anggota Komisi C, serta permasalahan dugaan percobaan pemerasan oleh orang tidak dikenal yang mengaku anggota DPRD dari Fraksi Golkar Jamiatul Holifan alias Ifan, kemarin (28/4) Komisi C DPRD Kota Probolinggo, menggelar RDP (rapat dengar pendapat). RDP dilakukan dengan manajemen PT RSI, serta beberapa Dinas terkait diantaranya Dinas PU, BPMPP (Badan Penanaman modal dan pelayanan perijinan), Camat Kanigaran, serta Lurah Curah Grinting.

Ketua Komisi C H.Agus Riyanto, yang didampingi Wakil Ketua, Sekretaris serta seluruh

anggota Komisi C menyampaikan bahwa, ada 2 masalah dalam RDP yaitu laporan warga Jalan Citarum Kelurahan Curah Grinting, serta surat klarifikasi PT RSI terkait rencana pembangunan pelebaran PT RSI, yang telah menutup sebagian jalan aliran air.

Menanggapi pertanyaan Ketua Komisi C Manajemen PT RSI menyampaikan bahwa, pembangunan perluasan PT RSI yang dilakukan beberapa waktu lalu, masih dalam proses pengurusan IMB, karena itu pagar yang di bangun hanya terbuat dari kawat untuk menandai, dan untuk slauran irigasi sudah di pasang slub agar tidka menghalangi saluran air, dan PT RSI siap memperbaiki kalau ada keluhan dari masyarakat.

Camat Kanigaran Sugito Prasetyo mengatakan, pada tanggal 21April PT RSI menyampaikan surat yang isinya siap

memperbaiki yang dikeluhkan masyarakat, dan pembpngkaran material yang rusak dilakukan pada tanggal 22 April.

Kepada BPMPP, Ketua Komisi C menanyakan apakah dalam membangun sudah ada ijinnya, dan di jawab oleh Kepala BPMPP bahwa sampai saat ini masih dalam proses IMB, sambil menunggu desain gambar yang di buat oleh PU. “Sampai sekarang proses perijinan belum selesai, dan sebelum ada ijin resmi tidak boleh ada pembangunan”.

Terkait salah seorang yang mengaku Komisi C Jamiatul Holifan yang berusaha melakukan percobaan pemerasan dengan meminta uang sebesar 5 juta Rupiah, Ketua Komisi C meminta klarifikasi kepada manajemen PT RSI, dan di jawab oleh PT RSI bahwa yang menelpon, menggunakan nomor lain bukan nomor Jamiatul Holifan, dan sudah di klarifikasi bahwa Jamiatul Holofan berada di Surabaya.

“Untuk PT RSI senin depan harap disampaikan nomor telepon yang berusaha memeras, dan sampaikan nama siapa dari BPMPP yang memberikan saran untuk membangun sambil mengurus ijin”.

Dalam kesimpulannya bahwa Komisi C juga mengharap kepada PT RSI untuk sementara menghentikan kegiatannya sebelum ijinnya rampung. (edy).

Bagian Kominfo Kabupaten Probolinggo

Peringati HPN dengan Deklarasi Pers Ramah Anak Probolinggo, SMN - Bertempat di Gedung Joyo Lelono kota probolinggo hari ini (26/4) Pemerintah kabupaten probolinggo dalam hal ini Bagian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) peringati Hari Pers Nasional dengan tema “Peningkatan peran serta lembaga Pers daerah serta deklarasi Pers ramah anak.

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I mewakili Bupati, Kabag. Kominfo, Ketua PWI JATIM, dan sejumlah Narasumber serta seluruh wartawan cetak dan elektronik/online.

Kepala Bagian Kominfo Yulius Kristian mengatakan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten probolinggo mengajak kepada para wartawan untuk peran serta Pers yang ramah Anak.

Lebih lanjut Yulius menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memperingati HPN. Bupati probolinggo yang diwakili oleh Asisten I Ass’yari dalam sambutannya mengatakan dengan peringatan ini diharapkan peran serta Pers dalam mewujudkan pembangunan di kabupaten probolinggo akan lebih baik.

Lebih lanjut Asisten Pembangunan mengatakan dukungan Pers,peran serta wartawan sangat penting dalam kemitraan dengan pemerintah daerah, dalam rangka menjadi corong untuk etos kerja, dan ikut memba-

Foto bersama saat HPN di Gedung Joyo lelono (doc.26/4)

ngun masyarakat.

Catatan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Probolinggo semakin meningkat. Dalam catatan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), periode Januari-April 2016, ada 35 kasus kekerasan pada anak.

Kanit PPA Satreskrim Polres Probolinggo, Ipda Listo Utomo mengatakan, kasus kekerasan yang ditanganinya di antaranya pencabulan, kekerasan, penyalahgunaan alkohol dan persetubuhan. “Enam puluh persen di antaranya sudah kami selesaikan”, ujar Ipda Listo Utomo.

Dibanding periode yang sama pada tahun lalu, kasus ini mengalami peningkatan. Pasalnya, selama 2015, kekerasan terhadap anak yang masuk di unit PPA sebanyak 98. Jika melihat tren yang terjadi saat ini, kemungkinan kasus kekerasan terhadap anak akan semakin

meningkat. “Kesulitan kami untuk mengungkap kasus adalah minimnya saksi,” Acara dilanjutkan dengan diskusi dan paparan dari beberapa narasumber dan pengumuman pemenang lomba.

Menurut Ketua PWI Jawa Timur, Ahmad Munir, karena adanya salah kaprah dalam mendidik. Kekerasan anak ini dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti ayah, saudara, teman, pacar dan orang-orang di sekitarnya.

Peran media adalah bagaimana media dapat menghindari berita yang bisa menimbulkan stigma dan menimbulkan korban baru. Hal itu dapat dilakukan dengan tidak membuat judul vulgar, isi terlalu detail. “Wartawan itu harus punya empati pada korban. Sehingga, tulisan yang muncul tidak berefek negative”. (edy)

Sensus Ekonomi, Pelaku Usaha Diminta Jujur persoalan seperti ini harus dihindari untuk mendapatkan kevalidan data.

Ini karena banyak indikasi pengusaha enggan memberi data lengkap dan jujur karena khawatir pendataan itu berujung pada penyesuaian nilai pajak.

Semantara itu, Kepala BPS Kota Malang Muhammad Sarjan, menegaskan Sensus Ekonomi, tidak ada hubungannya dengan pajak.

Tapi ini untuk mencari ketepatan data kondisi ekonomi di Kota Malang. Selain itu juga untuk mengetahui juga potensi kekuatannya kekuatan ekonomi di Kota Malang.

Ia mengatakan, data sensus ekonomi terkakhir yang dilakukan

BPS miliki hanya berpatok pada data 2006. Data itupun belum mencakup semua lini. Yang tertera hanya tentang kemajuan ekonomi berdasar kondisi rata-rata.

Misalnya keramaian pendatang dan banyaknya mall yang berdiri. Sementara terkait kekuatan ekonomi, belum pernah diidentifikasi. Nah, proses ini adala solusi pendataannya.

BPS menerjunkan 1.619 petugas untuk pendataan yang akan berlangsung sebulan selama bulan Meo 2017. Mereka dibagi dalam beberapa blok yang disebar di lima kecamatan. Setiap petugas, urai Sarjan, ditargetkan untuk meng-

himpun 150 pengusaha. Setiap pekan akan dievaluasi yang fungsinya melihat progres dan kevalidan data.

“Kami akan lihat para petugas ini mampu atau tidak. Data yang mereka dapat akurat atau tidak. Jika ada masalah, akan langsung diselesaikan secara berjenjang. Mulai ke Ketua RW setempat, jika tidak bisa ke Kelurahan, jika tidak bisa ke Camat, sampai jenjang di atasnya”, tutur Sarjan.

Nantinya, bukan hanya perusahaan besar dan sedang saja yang akan didata. Perusahaan skala kecil, seperti pelaku UMKM, industri keratif, penjual online, dan usaha non pertanian. (jun)

6

Fokus

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Dispenda Kabupaten Madiun Sosialisasi Pemungut PBB-P2 di Kecamatan Jiwan

Sosialisasi Pembinaan dan Pemungutan Pajak PBB-P2 TA 2016 oleh DISPENDA Kabupaten Madiun di Aula Kecamatan Jiwan

Madiun, SMN - Pemerintah kabupaten Madiun untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PADA), seluruh SKPD dan Dinas terkait yang

menghasilkan PAD diwajibkan harus memenuhi target tiap tahunnya, bahkan kalau bisa lebih dari yang ditargetkan. Untuk bisa memenuhi itu

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun telah mengadakan pembinaan dan sosialisasi pada petugas pemungut PBB-P2 di masing-masing Kecamatan sekabupaten Madiun, Kamis 28 April 2016 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun yang dikepalai INDRA Setiyawan melalui kabid penagihan tak kebaratan Ari Nur S telah mengadakan pembinaan dan sosialisasi PBB-P2 tahun anggaran 2016, agar petugas pemungut pajak ini bisa menjalankan sesuai target yang di bebankan di masingmasing petugas Peserta pembicaraan dan sosialisasi pemungut PBB-P2

tahun anggaran 2016 di Kecamatan Jiwan ini terdiri dari 5 nara sumber dan peserta dari perwakilan masingmasing desa sekecamatan Jiwan, adapun 5 narasumber antara lain 1. Camat Jiwan diwakili oleh sekretaris kecamatan (Sekcam), 2. DPRD Kabupaten Madiun diwakili oleh ketua komisi 6 Drs. Suparno Budi Santoso MSi, 3. Polsek Jiwan diwakili oleh Kapolsek Jiwan, 4. Koramil Jiwan diwakili oleh Danramil Jiwan, 5. Inspektorat diwakili oleh Muhaimin. Sedangkan dari Dispenda Kabupaten Madiun sebagai moderator dalam acara pembinaan dan sosialisasi pemungut PBB-P2 TA 2016.

Desa-desa yang dilibatkan dalam acara ini adalah seluruh desa diKecamatan Jiwan antara lain : Desa Jiwan, Desa Matesih, Desa Bedoho, Desa Bibrik, Desa Bakur, Desa Grobogan, Desa Kincang Wetan, Desa Sukolilo, Desa Klagen, Dan Desa Wayut, dari masing-masing desa ini untuk mengirimkan 4 delegasinya untuk mengukuli acara ini.

Tujuan diadakan pembinaan dan sosialisasi menurut Kabid penagihan dan keberatan ARI NUR S adalah untuk memberikan ke masyarakat agar sadar dalam membayar pajak terutama pajak PBB-P2, tapi juga tidak mengesampingkan tertib wajib bayar

Wakil Bupati Madiun Sidak Proyek Senilai 1,6 Miliar Rupiah Lebih Madiun, SMN - Rabu, 27 April 2016 Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si dengan didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Madiun dan sejumlah Kepala SKPD berekan meninjau 4 proyek senilai Rp 1.602.210.000,diwilayah Kec. Kebonsari dan Dolopo.

Kempat proyek dimaksud yaitu: 1) Rehabilitasi Penahan Tebing Klepek Ds. Ketawang Dolopo senilai Rp 957.000.000,yang dikerjakan oleh CV. Adhi Jaya. 2) Rehabilitasi DI Blutak Ds. Bader Kec. Dolopo senilai 347.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. Jawa Kontruksi. 3) Rehabilitasi Saluran Duwet di Ds. Bangunsari Kec. Dolopo senilai Rp 199.000.000,- yang dikerjakan oleh CV. Sumber

Daya Abadi, dan 4) Rehabilitasi Saluran Pembuangan Ds. Balerejo Kec. Kebonsari senilai Rp 99.210.000.- yang dikerjakan oleh CV. Bina Putra.

Dari empat proyek dimaksud dua diantaranya telah selesai dikerjkan 100% yaitu Rehabilitasi Saluran Pembuangan Ds. Balerejo Kec. Kebonsari dan Rehabilitasi Saluran Duwet di Ds. Bangunsari Kec. Dolopo. Sedangkan paket pekerjaan lainnya masih dalam proses penyelesaian dan memang masa kontraknya masih panjang yaitu : Rehabilitasi Penahan Tebing Klepek Ds. Ketawang Dolopo yang telah mencapai 65% dan Rehabilitasi DI Blutak Ds. Bader Kec. Dolopo telah mencapai 50%.

Terkait dengan hasil sidak

pada hari ini, Wabup. Drs. H. Iswanto, M.Si menjelaskan, bahwa hasil paket pekerjaan yang ditinjau semuannya secara fisik bagus dan memuaskan. Bahkan ada 2 paket pekerjaan yang sudah selesai 100% meskipun masa kontraknya belum habis demikian halnya dengan pencairan anggarannya. Sedangkan dua paket pekerjaan lainnya yang baru jadi sekitar 60% dan 50% hal ini tidak masalah, karena memang masa kontraknya masih akan berakhir pada agustus 2016 nanti. Meski demikin dilihat dari hasil pekerjaan yang baru 60% dan 50% ini sudah kelihatan kalau proyek ini dikerjakan dengan baik juga. Jadi tidak ada yang perlu dikawatirkan.

Meskipun jangka waktu

Wakil Bupati Madiun Iswanto sidak sejumlah proyek di Kabupaten Madiun bersama SKPD terkait

pelaksanaan pekerjaan masih cukup panjang, tetapi tidak ada salahnya kalau paket pekerjaan itu dikerjaka lebih cepat lagi sehingga pada saat memasuki bulan puasa nanti paket pekerjaan ini sudah selesai. Meski lebih dipercepat tetapi jangan sampai

mengurangi kualitas bangunan, semua harus tetap sesuai kontrak yang ada. Apalagi saat ini sudah ada tanda-tanda musim penghujan mulai berkurang. Ini harus bisa memnjadi salah satu faktor penunjang percepatan penyelesaian pekerjaan proyek pengairan. (sy)

DPRD Kab. Madiun Beri Rekomendasi LKPJ 2015 Bupati Madium Muhtarom Bermasalah

Ketua Pansus DPRD Kab. Madiun Drs. Slamet dan Wakil Pansus DPRD Kab. Madiun Rudy Triswahono, S.Sos

Madiun, SMN - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJN) APBD Tahun 2015, DPRD Kabupaten Madiun memberi rekomendasi atas banyaknya temuan masalah dalam program kegiatan SKPD selama tahun 2015, selasa (19/4/2016).

Rapat paripuna DPRD tentang penyampaian LKPJ 2015 Bupati Madiun Muhtarom yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Madiun

Muhtarom yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setiono yang dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun Iswanto, Sekretaris Daerah Tontro Pahlawanto jajaran SKPD dan Unsur Forpinda Kabupaten Madiun.

Rapat Paripurna kali ini membahas tentang LKPJ 2015 dalam pembahasan rapat Paripurna ini bahwa Pansus DPRD Kabupaten telah memberi rekomendasi pada Bupati Madiun Muhtarom tentang pelaksanaan kebiatan

beberapa SKPD yang kurang maksimal jadi DPRD merekomendasikan dan memberikan catatan berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang harus di tindaklanjuti eksekutif. “Kata Ketua Pansus Drs. Slamet”.

Masalah terkait kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, banyak temuan di lapangan pekerjaan kontraktor hasilnya kurang memuaskan.

Pemeliharaan satu jalan berkala hasilnya juga kurang berguna, banyak jalan yang rusak tak segera mungkin diperbaiki ada beberapa jembatan yang rusak dan ambrol yang tidak segera diperbaiki dan rendahnya capaian kualitas infrastruktur yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan teknis di lapangan.

Dengan adanya permasalahan itu maka Pansus DPRD Kabupaten Madiun memberi rekomendasi pada Bupati Madiun Muhtarom agar

memberikan sangsi tegas berupa Black List terhadap kontraktor dan juga memaksimalkan UPT untuk menangani kerusakan jalan yang bersifat insidental dan melakukan pemnambahan tenaga pengawas berikut peningkatan SDM. “Jelasnya Ketua Pansus Slamet.”

Pansus DPRD Kabupaten Madiun juga menemukan beberapa masalah tentang kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis, adanya pelatihan hanya didasarkan pada kebutuhan kelompok saja, sehingga masyarakat petani belum merasakan kebahagiaan, banyak kelompok tani tidak aktif, kepngurusan kelompok tani seumur hidup dan adanya bantuan dari pemerintah salah sasaran.

Selain itu pansus DPRD Kabupaten Madiun juga minta eksekutif mengoptimalkan fungsi penyuluhan dan mengakomodir mendukung hasil MUSRENBANG

pertanian yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan program peningkatan kesejahteraanpetani.

Temuan yang lainnya terkait dengan mandeknya kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Sat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan, sebab pada kegiatan tersebut dialokasikan Anggaran Rp. 51,5 juta, tidak terealisasi.

Dari beberapa temuan tersebut Pansus DPRD Kabupaten Madiun, mengindikasikan kinerja Sat Pol PP 2015 tidak optimal. Hal ini nampak dari indikator efektifnya penegak perda, lemahnya penindakan terhadap penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat serta rendahnya pembentukan linmas dan lemahnya menejerial Kasat Pol PP dan jumlah personil “tegasnya”.

Dengan adanya beberapa permasalahan ini maka Bupati Madiun Muhtarom direkome-

pajak yang lainya. Jelasnya Kabid penagihan dan keberatan Ari Nur. Dalam acara pembinaan dan sosialisasi pemungutan PBB-P2 TA 2016, para narasumber telah menyebarkan secara gamblang dan jelas, mulai dari tekhnik dan tata cara pemungutan sampai penyetoranya. Dari Kapolsek Jiwan menjelaskan masalah dana pemungutan pajaknya agar segera disetorkan jangan sampai terjadi dibawa petugas pemungut pajak, khawatirnya dana hasil pemungutan pajak disalah gunakan buat kebutuhan lain atau pribadi dan yang lebih parah lagi bila sampai terjerat masalah hukum, karena masalah penyalahgu-

paikan keberatannya atas rencana alih status. Dalam paripurna DPRD pun, hampir semua fraksi meminta Pemkab melakukan kajian yang mendalam agar alih status ini tidak menjadikan konflik di tingkat masyarakat dan tidak mengurangi hak-hak pamong desa.

Bahkan Fraksi Gerindra Nasional sempat mengutarakan penolakan dalam pandangan umum mereka menyoal alih status desa menjadi kelurahan. “Kami tidak bisa menerima desa menjadi kelurahan ini karena tidak ada aturan yang lebih rinci dalam Permendagri,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra Nasional, Suntoro.

Fraksi Persatuan dan Kebangkitan Bangsa juga menjadikan aturan dari Mendagri ini sebagai alasan untuk menekan Pemkab Ngawi meng-

Foto: Bupati Ngawi menandatangani penetapan 4 ranperda dalam paripurna DPRD akhir April lalu

kaji ulang alih status Desa Beran menjadi Kelurahan Beran.

“Apalagi bila hal itu sampai menjadikan perangkat desa terkurangi hak-haknya, atau menghambat pembangunan di Beran, tentu tak bisa kami terima”, ujar Ketua F-PKB, Anas Hamidi.

Dalam jawabannya menanggapi berbagai pandangan umum fraksi yang tampak keberatan atas alih status desa menjadi kelurahan, Bupati Ngawi Budi Sulistyono mengakui bahwa polemik di masyarakat wajar adanya.

Namun alih status tersebut

idak akan mengurangi hak perangkat desa. Perangkat desa juga diberikan kompensasi sesuai masa kerja mereka dan tetap bekerja dengan status karyawan kelurahan.

“Lagipula sudah dilakukan jajak pendapat sebelumnya dan yang pasi tidak akan mengurangi hak para perangkat desa”, ungkapnya.

Dalam penyampaian pendapat akhir, semua fraksi akhirnya menerima ranperda alih status Desa Beran menjadi Kelurahan Beran Kecamatan Ngawi ini. Selain Perda alih status desa menjadi kelurahan ini dilakukan bersamaan dengan penetapan tiga ranperda lainnya. Yaitu Ranperda penyertaan modal ke BPR Jatim, penyertaan modal ke PDAM dan kenaikan tarif layanan RSUD dr Soeroto.

gaskan anak buanya melalui Babinsa masing-masing desa untuk membantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 Tahun Anggaran 2016 agar dalam pelaksanaan nantinya ditahun 2016 ini pajak PBB-P2 bisa berjalan lancar dan bisa memenuhi target sampai akhir tahun 2016.

Tujuan akhir dari diadakannya pembinaan dan sosialisasi pemungut PBB-P2 TA 2016 di Kecamatan Jiwan adalah realisasi target PBB-P2 di akhir tahun 2016 bisa tercapai atau lebih, target yang harus di penuhi Kecamatan Jiwan di tahun 2016 adalah 1,3 milyar bisa tercapai secara maksimal sesuai dengan waktu yang ditentukan. (sy/adv)

Tim Kejati Jatim Turun Selidiki Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Madiun, SMN - Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Jawa Timur, turun ke Madiun dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun yang terletak di Jalan Praja Bhakti, Taman, Selasa 26 April 2016.

Tim yang berjumlah empat orang, masing-masing Andung Sutranggono, Syahroli, Mohamad Hatta dan Joko, dengan didampingi Sekwan Kota Madiun, Agus Subyanto, begitu memasuki bangunan untuk wakil rakyat itu, langsung menyisir seluruh ruangan ‘setengah jadi’ sambil mencocokannya dengan dokumen yang dibawa.

Tak satupun ruangan yang luput dari penyelidikan. Mulai ruang fraksi, ruang rapat komisi, ruang rapat paripurna hingga toilet.

Sayangnya, ketua tim penyelidikan, Andung Sutranggono, enggan memberikan komentar meski yang normatif sekalipun. “Silahkan langsung ke Kejati saja.

Disana (Kejati) ada Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum),” kata Andung Sutranggono, kepada wartawan sambil bergegas menuju mobilnya, Kijang Inova L 1699 HQ. Pun demikian dengan Sekwan, Agus Subyanto, juga tak mau memberikan keterangan sepatahpun kepada awak media. Mantan Kabag Hukum Pemkot Madiun ini juga langsung menuju mobil dinasnya dengan meletakkan telunjuk tangan kanannya di bibir sebagai tanda tak mau berkomentar.

Kejati turun ke Kota Madiun untuk menyelidiki dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD ini diduga nadikan agar segera mengisi kekosongan pejabat Sat Pol PP yang kompeten berintegrasi dan kompatibel dan meningkatkan kualitas dan kwantitas personel.

Selain temuan diatas, Ketua Pansus Slamet juga

DPRD Tetapkan Perda Alih Status Desa Beran Jadi Kelurahan Ngawi, SMN - Status Desa Beran Kecamatan Ngawi tampaknya akan segera berakhir. Ini setelah 25-26 April 2016 lalu, dalam sidang paripurna terbuka DPRD Kabupaten Ngawi menerima dan mengesahkan Perda peralihan status desa ini menjadi kelurahan. Pengesahan atas peralihan status Desa Beran menjadi kelurahan ini juga mengerucutkan jajak pendapat yang pernah dilakukan dua tahun lalu dan mayoritas masyarakat memilih status kelurahan daripada menjadi desa.

Soal alih status desa menjadi keluarahan ini sempat menjadi polemik ramai di masyarakat bahkan terbawa sampai paripurna dilakukan.

Sebulan sebelumnya perangkat Desa Beran sempat menggeruduk ke DPRD menyam-

naan dana pajak dan telah bisa mengembalikan dana tersebut, jelas kapolsek Jiwan.

Dari DPRD Komisi C Kabupaten Madiun Drs. Suparno Budi Santoso MSi menyampaikan para peserta pembinaan dan pemungut PBB-P2 TA 2016 secara detail dan contoh-contoh yang pernah dialami oleh petugas pemungut pajak, begitu pula narasumber dari Inspektorat Muhaimin juga menyampaikan secara keseluruhan mulai dari teknik penarikan, pemungutan pelaporan dan penyetorannya secara lugas gamblang dan jelas.

Berdasarkan dari narasumber Danramil Jiwan telah menyampaikan dan menu-

Penetapan Ranperda Penyertaan Modal ke BPR Jatim sebesar Rp 5 M juga mendapat reaksi keras dari fraksi-fraksi karena Pemkab seharusnya memperbanyak pembangunan dan tidak sekadar mencari untung dari penanaman saham di bank swasta.

Sementara penyertaan modal ke PDAM menjdi sorotan karena selama ini PDAM Ngawi belum memberikan kontribusi bagi PAD Ngawi.

Menanggapi hal itu, Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi, menyatakan bahwa penanaman saham di BPR Jatim tidak hanya karena iming-iming jasa melainkan jalan bagi masyarakat mendapatkan bantuan modal berupa kredit lunak. “Sebelumnya kita pernah menanam sekitar Rp 93 juta dan mendapatkan

Tim Kejati Jatim saat sidak pembangunan gedung DPRD Kota Madiun

sebagai buntut perseteruan antara Pemkot Madiun dengan PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang mengerjakan proyek senilai 29,3 miliar itu. Pasalnya, PT AJP diputus kontrak karena dianggap tidak mampu menyelesaikan tepat waktu. Walau sebenarnya menurut pihak PT AJP, bendera perusahaan kontraktor tersebut hanya dipinjam oleh orang lain.

Diberitakan sebelumnya, tidak terima dputus kontrak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam pembangunan gedung DPRD, PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) menggugat Pemerintah RI c/q Gubernur Jawa Timur c/q Walikota Madiun dan Parigraha Consultant.

Dikutip dari website Pengadilan Negeri Madiun, isi gugatan penggugat diantaranya, PT AJP merasa dirugikan sebesar Rp.1.465.040.000 akibat di putus kontrak oleh Pemkot Madiun, dalam hal ini Sekretariat Dewan Kota Madiun. Karena PT AJP harus membayar denda.

“Kerugian, hilangnya kesempatan penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung DPRD oleh sebab diputusnya kontrak perjanjian yang

tinggal menyelesaikan sisa 1,927 persen sisa pekerjaan sehingga diputusnya kontrak pekerjaan mengakibatkan penggugat harus menanggung kerugian” demikian seperti yang dilansir website Pengadilan Negeri Madiun.

Untuk diketahui, sebelum memutus kotrak terhadap PT AJP yang mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD, Pemkot Madiun dalam hal ini Sekretariat Dewan, sudah tiga kali melayangkan surat peringatan agar PT AJP segera menyelesaikan pekerjaannya sesuai progres.

Surat Peringatan Pertama (SP) 1, dikirim tanggal 30 Noveber 2015 dengan Nomor 050/2145/401.04/2015.

Kemudian SP2 dengan Nomor 050./2254/401.04/2015, dikirim tanggal 11 Desember 2015. Sedangkan surat peringatan terakhir dengan Nomor 050.2323/401.04/2015, dikirim tanggal 17 Desember 2015.

Namun tetap saja PT AJP tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Karena itu kemudian Pemkot Madiun, dalam hal ini Sekretariat Dewan, melakukan pemutusan perjanjian kontrak. (sy)

menyampaikan segudang temuan-temuan lain, yang telah direkomendasikan oleh Ketua Pansus DPRD kepada Bupati Madiun Muhtarom untuk segera ditindaklanjutinya.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setiono menam-

bahkan rekomendasi disampaikan sesuai dengan tupoksi DPRD dalam pengawasan, sehingga SKPD yang memang belum memenuhi target harus meningkatkan kinerjanya, agar lebih baik dari sebelumnya (sy)

bunga bank Rp 7 juta lebih, ini menjadi tolok ukur atas capaian kinerja BPR Jatim.

Penanaman modal ini juga menjadikan masyarakat bisa mengakses kredit lunak yang bersumber dana APBD”, ujar Kanang.

Bupati Ngawi juga menyatakan, penetapan bunga yang rendah yakni hanya 0,5 persen bila memungkinkan diminta untuk turun menjadi

0,3 persen per bulan. Dia juga berdalih tak hanya mengejar untung bunga bank namun menyelamatkan dana daerah mengingat pengalaman gagal yang pernah terjadi karena bantuan modal dana bergulir macet ketika ditangani melalui program-program di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Jadi ya lebih baik ditangani oleh yang biasa menangani kredit yakni bank”, ujarnya. (ari)

Ponorogo

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

7

54 Gepeng Terjaring TRC Selama Sepekan

Beberapa Gepeng yang terjaring TRC dan saat ini ditampung di rumah singgah Dinsosnakertrans Ponorogo Jatim.

Ponorogo, SMN - Selama sepekan Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaunching berhasil menjaring 54 gelandangan dan pengemis (Gepeng). Saat ini para gepeng tersebut ditampung di rumah singgah Dinsosnakertrans Ponorogo Jatim.

Kelimapuluh empat gepeng ini berasal dari berbagai daerah, Madiun, Malang, Caruban dan

kota lainnya.

Pagi ini kita menangkap 8 orang pengemis dan gelandangan.

Kita koordinasi dengan keluarganya. Kalau memang masih punya keluarga ya kita kembalikan.

Namun yang masih muda minta diberi pelatihan di BLK. Kita akan bina mereka yang masih bisa dibina, “ungkap Suhardiman kabid

Ribuan Pil Koplo dan Sabu Diamankan Selama Operasi Bersinar Polres Ponorogo Ponorogo, SMN - Operasi bersinar yang digelar Polres Ponorogo sejak tanggal 21 Maret hingga 19 April 2016 berhasil mengamankan ribual pil dobel L dan 0.95 sabu-sabu. Hal ini disampaikan oleh AKBP. Ricky Purnama, SIK.SH kapolres Ponorogo dalam pers release Rabu (27/4) di Mapolres Ponorogo.

“Jadi selama operasi bersinar yang kita gelar kurang lebih sebulan kita dapat mengungkap 3 kasus sabu seberat 0.95 gram senilai lima puluh jutaan dan 11 kasus dobel L dengan barang bukti 1631 butir senilai duapuluh jutaan.

Yang memprihatinkan sasaran peredaran narkoba di Ponorogo adalah generasi muda bahkan sebagian adalah pelajar”, ungkap Ricky Purnama.

Untuk saat ini para tersangka

masih berstatus sebagai pengguna dan dipasok dari luarkota. Ricky berharap rencana pemerintah daerah untuk segera membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dapat terealisasi. “Kami berharap BNK segera terbentuk sehingga dapat menjadi mitra kita untuk memberantas narkoba di bumi Ponorogo ini, “imbuh Ricky.

Dari empat belas kasus dan empat belas tersangka dua diantaranya perempuan. Salah satu tersangka berasal dari Bandung Jawa Barat, RH alias Yuke (33thn).

Dia tertangkap di kafe Luna Mangkujayan Ponorogo dengan barang bukti 0.42 gram.

Sementara itu Kasat Resnarkoba Polres Ponorogo Supriadi, SH mengatakan bahwa gaya hidup dan pengaruh lingkungan menjadikan anak-anak muda terjerumus

AKBP. Ricky Purnama, SIK.SH kapolres Ponorogo saat menggelar pers release Rabu (27/4) di Mapolres Ponorogo.

ke dalam narkoba. “Saya harap orangtua makin intensif menjaga anaknya. Karena pergaulan dan

pengaruh lingkungan sangat besar dampaknya terhadap perilaku anak -anak kita, “kata Supriadi. (any/wied)

Bantaran Sungai Kemoning Akan Dikembalikan Ke Fungsinya dan Pemanfaatannya Sampang, SMN - Bertempat di ruang kerja Kepala Dinas PU Pengairan di gelar rapat yang akan Mengambalikan Fungsi Bantaran Sungai Kemoning, rapat koordinasi di hadiri, Koramil kota, Polsek kota, BPN, perwakilan PU Pengairan propinsi, camat Sampang dan lurah se kecamatan Sampang,Jumat (29/4).

Rapat ini membahas bagaimana mengatasi banjir. Di antaranya penertiban bangunan liar yang tidak ber-IMB yang ada di sempadan sungai Kemoning, Mengingat seringnya kota Sampang di landa bencana banjir.

Agar Sampang tidak lagi mengalami banjir berbagai langkah strategis kini sudah disiapkan. Salah satunya rencana penertiban sempadan dan bantaran sungai kemuning dengan menertibkan bangunan liar. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas PU Pengairan akan mengembalikan fungsi dan manfaat sempadan sungai Kemoning.

Suasaana rapat dan contoh jalan inspeksi sebagai rintisan Kepala Dinas PU Pengairan Sampang Ir Tony Moerdiwanto menyampaikan “ penataan bantaran sungai kemoning perlu ditata sedini mungkin untuk menjaga agar Kota Sampang bisa terbebas dari banjir . Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan adanya penggunaan sempadan dan bantaran sungai Kemoning secara liar.

Dengan menata bantaran sungai

Kemoning sebagai jalan inspeksi dan ruang terbuka hijau adalah rencana memfungsikan kembali sempadan sungai ,rencana penataan sempadan sungai kemoning ini merupakan program jangka panjang dan sangat membantu untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di kota Sampang.dan program kegitan ini perlu kerjasama dan sinergisitas antara

instansi terkait dangan masyarakat, tanpa itu semua kegiatan ini akan menjadi sia-sia”, tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sampang akan melakukan pemetaan wilayah menyangkut aktivitas di bantaran sungai maupun sempadan kali kemoning. Mengingat banyak bangunan yang berdiri di atasnya yang hingga kini masih belum jelas kepemilikannya.

Orsos Dinsosnakertrans Ponorogo.

Sementara itu Chandra Pujiastutik dari Babadan Ponorogo mengaku dirinya mengamen karena harus menghidupi ketujuh orang anaknya.

“Lha pripun malih mbak.. kulo ngopeni anak kathah. Menawi mboten ngamen badhe nedho nopo, “ungkap Chandra.

Sambil menyusui anaknya yang masih umur 2 bulan dia tampak sumringah tanpa rasa sesal atau sungkan. Dia malah ngobrol ngalor ngidul dengan pegawai dinas Sosial yang hadir disitu.

Sementara itu kepala Dinsosnakertrans Ponorogo mengatakan bahwa penertiban gepeng dan pengamen akan terus dilakukan

pagi siang malam.

“Jalan-jalan protokol harus bersih dari gepeng. Bagi masyarakat yang tahu ada gepeng atau orang telantar yang perlu penanganan bisa memberitahu kami.

TRC akan segera bergerak”, ungkap DR. Sumani, MM kepala Dinsosnakertrans Ponorogo. (any/ wied)

Pelatihan Penyusunan Ransum untuk Ternak Unggas dan Ruminansia Blitar, SMN - Ransum merupakan gabungan dari beberapa bahan yang disusun sedemikian rupa dengan formulasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan ternak selama satu hari dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Ransum dapat dinyatakan berkualitas baik apabila mampu memberikan seluruh kebutuhan nutrien secara tepat, baik jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi ternak.

Ransum harus dapat memenuhi kebutuhan zat nutrien yang diperlukan ternak untuk berbagai fungsi tubuhnya, yaitu untuk hidup pokok, produksi maupun reproduksi. Ransum perlu mendapatkan perhatian khusus dalam usaha peternakan. Kualitas dan harga ransum sangat erat kaitannya dengan kandungan protein dalam ransum tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan peternak dalam manajemen pakan dilaksanakan Pelatihan Penyusunan Ransum untuk Ternak Unggas dan Ruminansia. Dengan kegiatan ini diharapkan para peternak mampu mengelola pakan secara efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan

“Permasalahan ini akan diteliti sekaligus kita di petakan. Maka dari itu, kita mengundang BPN untuk mengetahui perihal sertifikat yang ada, KP3M yang menaungi perijinan IMB,” imbuhnya.

Hal yang sama pula disampaikan oleh Sekretaris Dinas PU Pengairan Ir Susanta. menjelaskan, kebijakan penataan ini diperlukan agar alur sungai kemoning kembali normal. Dengan cara ini, sempadan sungai akan kembali difungsikan sebagaimana mestinya.

“Dalam tahun ini, akan di bangun jalan inspeksi di sempadan sungai. Sebelumnya, kita sudah membangun Sheet Pile yang mejadi perintis dari rencana itu dan sudah mulai tersebar disepanjang

Suasana pelatihan penyusunan Ransum untuk ternak unggas dan ruminansia

peran pakan dalam usaha peternakan memegang peranan penting (70%). Sasaran kegiatan adalah peternak unggas dan sapi. Pelaksanaan Kegiatan pada Tanggal 29 s./d 30 Maret 2016 di RM. Tlogo Kanigoro.

Dengan pemateri dari Univ.

Brawijaya.

Ir. Mashudi, MSi selaku Kepala Dinas Peternakan menjelaskan dalam industri perunggasan, penghematan biaya ransum merupakan tujuan yang harus dicapai agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, karena sebagian besar (60-80%) biaya produksi adalah biaya ransum. Ransum merupakan

alur sungai kemuning,Terkait dasar rencana penataan dan pemanfaatan sempadan sungai tersebut, telah diatur dalam Keputusan Presiden No 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. “Rencananya kita akan membangun jalan inspeksi ditiga titik itu. Tujuannya agar di sempadan sungai itu bisa dibuat akses untuk jalan inspeksi sebagai tata kota keindahan dan juga sebagai kebersihan sungai,” jelasnya dengan panjang lebar,untuk menambah penyampaian dari kepala Dinas Pu Pengairan. (why)

salah satu kendala yang dirasakan sebagai beban oleh para peternak dari sistem peternakan intensif (dikandangkan), terutama penyediaan bahan ransum yang berkualitas dengan kontinuitas yang terjamin.

Ransum dapat dinyatakan berkualitas baik apabila mampu memberikan seluruh kebutuhan nutrien secara tepat, baik jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi ternak. Ransum yang berkualitas baik berpengaruh pada proses metabolisme tubuh ternak sehingga ternak dapat menghasilkan daging yang sesuai dengan potensinya.

Pada umumnya ransum untuk ternak ruminansia terdiri dari pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan pokok (basal) dapat berupa rumput, legum, perdu, pohon-pohonan serta tanaman sisa panen; sedangkan pakan konsentrat antara lain berupa biji-bijian, bungkil, bekatul dan tepung ikan.

Dengan adanya kegiatan ini di harapkan para peserta bisa mendapatkan tambahan wawasan dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dan dapat menerapkannya sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.(mam)

8

Pariwara

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Bupati Jombang Lepas Petugas Sensus Ekonomi 2016 Jombang, SMN - Bupati Jombang melepas 1.743 Petugas Sensus Ekonomi 2016. Para petugas ini akan disebar ke-21 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Tugas mereka adalah untuk mendapatkan data perekonomian yang nyata dari setiap desa. Pelepasan petugas sensus ekonomi ini dilaksanakan di Alon-Alon Kabupaten (Kamis, 28/4/16) dengan ditandai penyematan kartu tanda pengenal petugas secara simbolis dan pelepasan puluhan balon.

Bupati Nyono Suharli usai pelaksanaan apel pelepasan mengatakan, Sensus Ekonomi 2016 bagi Kabupaten Jombang memiliki manfaat yang sangat penting.

“Hasil sensus ekonomi bermanfaat bagi dunia usaha, kebijakan ekonomi pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Data dari sensus ekonomi ini akan kami singkronkan dengan data dari Bappeda,” jelasnya.

Dikatakan Bupati Nyono, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 diharapkan menghasilkan data akurat tentang tingkat perekonomian yang telah dicapai. “Hal itu

akan kamui jadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, menetapkan program, dan kebijakan dibidang ekonomi, “jelasnya.

Oleh karena itu, Bupati Nyono berharap masyarakat memberi data yang jelas tentang usaha yang dijalankan. “Juga para petugas sensus agar menghimpun data yang

rencanaan dan evaluasi pembangunan.

Sedangkan untuk pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2016 di Kabupaten Jombang akan dilaksanakan selama satu bulan penuh yakni dimulai pada 1 hingga 31 Mei 2016 dan ini serentak di seluruh Indonesia. (hms/adv/met)

Bupati Nyono Suharli menyematkan tanda Petugas Sensus Ekonomi secara simbolis

Sekda Malang Lepas Petugas Sensus Ekonomi 2016 Kab. Malang, SMN - Petugas Sensus Ekonomi 2016 sebanyak 600 orang, secara resmi dilepas oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Abdul Malik, pada Kamis (28/4) pagi kemarin, di halaman Pendapa Agung Kepanjen. Sehingga petugas sensus tersebut akan melakukan sensus di 33 kecamatan.

“Kami berharap agar petugas Sensus Ekonomi selama melakukan sensus berjalan lancar dengan membawa hasil sensus yang bisa memberikan kontribusi pada pelaksanaan pembangunan nasional, yang khususnya di Kabupaten Malang,” kata Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik, Kamis (28/4) kemarin.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2016 ini untuk mencapai tujuan yang tak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Hal ini merupakan salah satu bidang yang senantiasa dijadikan tolok ukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan itu tidak terlepas dari fakta bahwa bidang ekonomi senantiasa berhubungan langsung dengan berbagai kalangan masyarakat. Bahkan juga

akurat, agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan ekonomi selanjutnya,” pungkasnya.

Kegiatan sensus ekonomi 2016 dimaksudkan untuk memperoleh data dasar dari unit/usaha/perusahaan yang bergerak diberbagai aktifitas usaha kecuali sektor pertanian yang berguna untuk pe-

merupakan salah satu bidang yang sangat dinamis dan dapat mengalami perubahan dalam waktu singkat.

Selain itu, Malik mengatakan, petugas sensus saat berada di lapangan harus dapat menyajikan datadata yang akurat. Seperti gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi masyarakat di Kabupaten Malang, informasi dasar dari kegiatan ekonomi masyarakat yang mencakup semua sektor ekonomi, karakteristik usaha, dan kemampuan daya saing usaha di Kabupaten Malang.

“Data yang disajikan oleh petugas sensus, diharapkan bisa menentukan arah kebijakan bidang perekonomian dan juga bidang-bidang lainnya. Dan petugas sensus juga harus penuh kehati-hatian sesuai dengan kaidah pelaksanaan sensus yang sudah ditentukan”, jelasnya.

Sementara, masih dikatakan Malik, yang terpenting pada petugas Sensus Ekonomi 2016, harus senantiasa menjaga semangat, konsistensi, saling mendukung antar petugas sensus dan yang terpenting lagi adalah harus mempunyai rasa pengabdian yang tinggi. (jun)

Bupati Nyono Suharli saat melepas balon tanda pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2016

Wali Kota Mojokerto Launching ‘Pin Saya Anti Pungli’

Wali Kota Mas’ud Yunus menyematkan pin kepada sejumlah Pimpinan SKPD, Kamis (28/4) kemarin.

Kota Mojokerto, SMN - PNS di jajaran Pemkot Mojokerto dipastikan bakal malu menerima Pungutan Liar (Pungli) dari masyarakat. Perasaan malu itu karena PNS dari semua tingkatan diwajibkan mengenakan pin atau bros bertuliskan ‘Saya Anti Pungli’yang wajib dipakai setiap hari kerja.

Wali Kota Mojokerto, Mas’ud

Yunus melaunching pemakaian pin itu dalam sebuah apel akbar PNS di halaman Pemkot Mojokerto, Kamis (28/4) kemarin. “Minimal mereka (para PNS, red) akan malu kalau menerima Pungli. Karena didada mereka ada Pin bertuliskan ‘SayaAnti Pungli’,” ujar wali kota usai launching kemarin.

Selain memasang pin, wali

kota juga membuka line pengaduan masyarakat jika mengetahui atau menjadi korban Pungli pejabat Pemkot Mojokerto. “Pasti akan saya tindaklanjuti setiap pengaduan. Bisa dengan cara memanfaatkan hotline pengaduan atau langsung laporkan kepada saya,” tambah wali kota.

Orang nomer satu di jajaran

Pemkot Mojokerto ini sudah menyiapkan sanksi tegas bagi aparatur yang terbukti menerima Pungli. Sanksi yang disiapkan sudah dikantongi inspekturat yang disesuaikan dengan aturan disiplin pegawai yang ada. “Kalau pejabat itu menduduki jabatan, akan saya nonjob jika terbukti menerima pungli,” ancam wali kota dengan mimik serius.

Dalam apel penyematan pin kemarin, sejumlah Kepala SKPD yang berhubungan langsung dengan palayanan masyarakat menjadi contoh secara simbolis.

Diantaranya Kepala Diskoperindag, Ruby Hartoyo, Dishubkominfo Gaguk Prasetyo, Kepala DPPKA Agung Moeljono serta Direktur RSUD Sugeng Mulyadi.

“Bukan berarti pejabat SKPD lain boleh menerima Pungli. Semua dipantau dan disiapkan sanksinya kalau terbukti menerima Pungli,” tandas wali kota.

Pungli yang dimaksud wali kota diantaranya pungutan kepada masyarakat atas biaya pelayanan maupun pungutan kepada sesama PNS dengan motif jual beli jabatan. “Silahkan lapor langsung

kepada saya. Sudah ada jalur khusus untuk laporan itu. Pasti akan saya tindak lanjuti dan pelapor saya rahasiakan,” tambahnya.

Pada tahapan pelayanan kepada masyarakat tak boleh ada pihak yang dirugikan. Makanya kalau ada aparatur negara yang terbukti melakukan praktik Pungli, wali kota akan mengambil tindakan tegas.

Praktik pungli, katanya lebih jauh, tak perlu ditoleransi. “Praktek Pungli mengotori citra pemerintah.

Tekad kita Pemkot Mojokerto Bersih Pungli, makanya ganjaran yang tepat bagi oknum aparat negara yang melakukan praktek Pungli ya nonjob,” pungkasnya.

Kalangan DPRD memberikan apresiasi positif terhadap sikap tegas wali kota itu. Namun sejumlah politisi mengingatkan agar wali kota juga komitmen mengaplikasikan kebijakan itu. “Jangan sampai hanya gertak sambal, tapi juga harus ada tindakan kongkrit. Ini semua demi menjaga kewibawaan Kepala daerah,” lontar Junaedi Malik, anggota DPRD Kota Mojokerto asal PKB ini. (hms/adv/fik)

Bupati Haryanti Berangkatkan Peserta Laski XI Tahun 2016 dapatkan hiburan live musik dan bermacam doorprize menarik serta undian hadiah lewat tiket yang dimiliki peserta. Hadiah-hadiah yang di bagikan adalah 2 unit sepeda motor, 4 lemari es, 3 mesin cuci, 20 sepeda gunung, 5 televisi, 3

Tablet, 5 HPAndroid, 16 Magicom, 16 kipas angin, 16 kompor gas dan ratusan hadiah menarik lainnya.

Ada juga doorprize lain yang diberikan khusus pada peserta peserta terjauh, tertua, rambut terpanjang dan peserta yang membawa foto

ibu kandungnya. Seluruh peserta yang mengikuti Laski XI ini mendapatkan fasilitas sertifikat keikutsertaan, asuransi jiwa, bedge serta berhak mengikuti undian. (hms/ adv/kan)

LASKI XI tahun 2016 diberangkatkan langsung oleh Bupati Kediri di depan Kantor Kec Semen

Kediri, SMN - Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kediri ke- 1212 tahun 2016 Pemerintah Kabupaten kediri kembali melaksanakan kegiatan Lintas Alam Semen Besuki ke-XI (LASKI XI) tahun 2016. Acara ini digelar pada Minggu (24/4).

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Kediri, Wakil Bupati Kediri, Sekda

Kabupaten Kediri, Camat dan juga sejumlah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kediri. Diikuti lebih dari 10.000 peserta, mulai dari pelajar SMP, SMA, mahasiswa dan pecinta alam dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Kediri, Gresik, Lumajang, Malang, Tuban bahkan ada yang dari Surabaya. Peserta diberangkatkan dengan start dari

depan Mapolsek Semen dan finish di kawasan wisata Besuki.

Dengan kegiatan lintas alam melalui rute menantang ini, Bupati Kediri mengajak para peserta untuk ikut melestarikan alam. “Kita berharap untuk seterusnya kegiatan lintas alam Semen Besuki ini bisa semakin sukses dan banyak peminatnya, khususnya kalangan

pemuda di wilayah Kabupaten Kediri, terutama pecinta alam agar lebih mengenal dan mencintai wilayah Kabupaten Kediri secara lebih dekat. Perlu diingat , kegiatan ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1212 tahun 2016,” tegas Haryanti.

Sampai di finish peserta men-

Bupati Haryanti menerbangkan balon sebagai tanda bahwa LASKI XI merupakan salah satu rangkaian Hari Jadi Kab Kediri ke-1.212

Advertorial

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

9

Senam Cuci Tangan

Gerakan Positif Untuk Hidup Sehat dan Cerdas Muhriyadi, menyampaikan guna menarik minat anak-anak untuk menjaga kebersihan lewat cuci tangan, dilakukan dengan cara senam dan joget yuk cuci tangan.

“31 kecamatan hadir untuk kegiatan pada jumat pagi ini, dan ini sebagai cara menarik minat anak-anak untuk hemar cuci tangan atau selalu menjaga kebersihan,” terangnya.

Kegiatan senam ini juga pernah dilakukan untuk memecahkan rekor MURI dengan jumlah 7200 peserta.

Setelah pelaksanaan senam, para peserta juga turut memeriahkan lomba mewarnai grip yang merupakan rangkaian acara.

“Untuk yang ikut lomba hanya ada 10 besar, namun temantemannya yang lain hanya sebagai partisipan saja,” jelas guru TK Ar Rodhatul Jannah, Mustika.

Lanjutnya, dirinya bersama dengan guru-guru yang lain saling koordinasi untuk saling mengawasi anak-anak ini, dan berdoa semoga hari ini bisa menang. (atiek/ hms/adv)

Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR saat memimpin membuka dan memimpin langsung senam masal yuk cuci tangan di alun-alun Jember, Jumat (29/4) pagi lalu, bersama sekitar 1200 anak-anak TK se-Kabupaten Jember.

Jember, SMN - Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, menyampaikan bahwa gerakan senam masal yuk cuci tangan yang sudah beberapa kali dilakukan, yang merupakan gerakan inspiratif bagi anak-anak usia dini untuk hidup bersih, sehat dan cerdas.

Hal itu disampaikan Bupati saat membuka dan memimpin langsung senam masal yuk cuci tangan di alun-alun Jember, Jumat

(29/4) pagi lalu, bersama sekitar 1200 anak-anak TK se-Kabupaten Jember.

Anak-anak TK yang menghadiri acara tersebut terlihat semangat dan mengaku senang dengan pelaksanaan senam. Anak-anak didampingi guru masing-masing, menggunakan seragam sekolah yang beraneka, sehingga menambah meriah acara.

Sementara itu, Ketua IGTKI,

Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR mengikuti senam masal yuk cuci tangan di alun-alun Jember

Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR bersama anak-anak TK saat mengikuti senam masal yuk cuci tangan di alun-alun Jember

Bupati Jamin Fasilitas di Kawasan Industri

Salah satu bangunan jembatan yang menghubungkan kawasan industri di Pitu dengan jalan nasional

Ngawi, SMN - Rencana pengembangan Kawasan Industri Ngawi, akan menjadikan Kecamatan Pitu dan sekitarnya, termanjakan oleh fasilitas. Kawasan Kecamatan Pitu dan wilayah lain yang membujur di sepanjang utara Bengawan Solo, dipastikan akan kecipratan kue pembangunan infrastruktur yang tidak sedikit.

Sekarang saja, Pemkab sudah

membangun tiga jembatan baru untuk menghubungkan daerahdaerah tersebut dengan akses ke jalan nasional juruan Ngawi-Solo.

“Kawasan utara bengawan sudah kita tetapkan sebagai kawasan industri, konsekuensinya ya kita memang harus banyak melakukan pembenahan dan pembangunan infrasrukturnya,” ungkap Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias

Kanang.

Kanang menyebutkan, sudah ada empat perusahaan swasta yang membangun pabriknya di Pitu. Hal itu menjadikan Pemkab bersemangat membangun di daerah yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan gersang dan bersisian dengan hutan tersebut.

“Ada juga salah satu pabrik plastik besar yang sudah berkomunikasi dengan kami, namun belum bisa deal karena masih mencari lahan,” ungkapnya.

Respon dari pihak swasta untuk mengembangkan industri di Ngawi disambut positif pemerintah. Fasilitas di kawasan industri Ngawi ini dijanjikan oleh Kanang, akan segera dilengkapi. “Sebagai kawasan industri, potensi akan pabrik-pabrik yang masuk Pitu membutuhkan lahan, air dan listrik, ini tak bisa dipungkiri,” ujarnya.

Jalan-jalan mulus dibangun di kawasan industri Ngawi

Alasan ini pula yang membuat Pemkab akhirnya melakukan penyertaan modal sekitar Rp 23 M untuk PDAM. Penyertaan modal itu diharapkan menjadi pijaan PDAM untuk bangkit, membayar hutang dan melayani pengguna air minum dengan lebih baik. Apalagi

di kawasan industri, kebutuhan air yang tinggi tentu tak bisa dihindari.

“Pilihannya menjadi hanya ada dua, membangun instalasi pengolahan air minum atau mencari sumber air baru, membangun instalasi pengolahan air itu lebih memungkinkan dan pastinya membutuhkan

modal,” ujar Kanang.

Keberadaan layanan air di kawasan Pitu juga akan dibarengi dengan layanan listrik yang baik.

Konsumsi listrik dipastikan meningkat drastis dengan adnaya penetapan kawasan industri di Ngawi tersebut. “Tetapi hal ini sudah pernah kita bicarakan dengan PLN dan mereka katakan kuota listrik untuk Ngawi masih cukup, makanya kita optimis bisa wujudkan kawasan industri itu,” ujarnya.

Salah satu hal yang belum dilakukan Pemkab adalah memberikan jembatan bertipe A untuk mengantisipasi kendaraan berat yang melintas kawasan industri. Pembangunan jembatan yang dikebut selama ini dan menghubungkan kawasan utara dengan jalan nasional, nota bene hanya jembatan tipe B, jembatan yang tidak ditargetkan

untuk kendaraan super berat seperti tronton dan sebagainya.

“Tapi tunggu saja, Pemkab akan membangun juga jembatan tipe A, kita proyeksikan untuk menghubungkan Desa Kebon-Desa Pitu, sudah dalam rencana sekarang,” ungkap Kanang.

Geliat perencanaan kawasan khusus industri ini, juga didukung oleh banyak hal menguntungkan bagi pihak swasta. Diantaranya karena lahan yang masih lebih murah daripada di kota besar, upah minimum kabupaten (UMK) yang masih rendah, potensi jumlah penduduk usia produktif yang besar serta regulasi perijinan yang tidak rumit. “Kita harapkan kawasan industri ini semakin baik, berkembang pesat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Bupati Ngawi, Budi “Kanang” Sulistyono. (adv/humas/ari)

Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum Buang Keraguan Serap Anggaran dengan TP4 Kab. Mojokerto, SMN - Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, merupakan hasil dari usaha memahami hak dan kewajiban seorang aparatur yang mendorong untuk berperilaku sesuai kaidah hukum. Point tersebut menjadi penekanan dan inti penting dari giat “Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto”, di ruang rapat kerja Satya Bina Karya (SBK).

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mengatakan jika tidak menutup kemungkinan bagi aparatur pemerintahan untuk terganjal konsekuensi hukum kala menjalankan tugas kedinasan. Menurutnya guna meminimalisir tejadinya pelanggaran penyebab konsekuensi di atas, penting untuk memahami tugas yang perlu diselaraskan

dengan kaidah, norma, dan etika hukum itu sendiri.

“Para aparatur negara di lingkup pemerintahan kerap ‘dihantui’ sesuatu yang menghalangi tugasnya, sedikit-sedikit takut salah dan berurusan dengan hukum. Akhirnya apa? Banyak kegiatan yang tidak terlaksana, padahal pemerintah pusat telah mengamanatkan anggaran kepada pengelola pemerintahan di daerah dan harus terserap habis,” papar Bupati, Selasa (26/4).

Bupati yang juga didampingi wakilnya, Pungkasiadi, menjelaskan 6 aspek yang perlu diperhatikan oleh aparatur pemerintahan.

Salah satunya adalah aspek perencanaan yang fokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) dalam menetapkan Angggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Menyusul aspek penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, kualitas SDM, dan aspek peraturan perundang-undangan.

Strategi penanganan yang tepat dan benar untuk meminimalisir permasalahan yang timbul, bisa dilakukan dengan cara menerapkan strategi preventif sebagai pencegahan penyelewengan, strategi detektif sebagai upaya deteksi dini penyimpangan, dan strategi represif sebagai upaya pengusutan, penindakan, dan penyelidikan.

“Kejagung (Kejaksaan Agung) melalui instruksi Jaksa Agung RI Nomor INS-001/A/JA/ 10/2015 menerangkan tentang pembentukan TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan) yang bertugas

untuk mengawal penyerapan anggaran dan percepatan pembangunan. TP4 juga melakukan penyuluhan hukum kepada SKPD selaku pengelola anggaran. Ini dimaksudkan agar kita tertib administrasi dan pengelolaan keuangan, sehingga proyek pemerintah dapat terserap dan tercukupi dengan baik. Saya juga menghimbau kepada SKPD, untuk konsul dulu dengan pihak terkait sebelum menyusun program. Karena saya masih menjumpai, antara perencanaan dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang tidak klik,” pungkas suami Ikfina Mustofa Kamal Pasa tersebut.

Terkait TP4, Kajari Mojokerto, Ery Ariansyah Harahap sebagai salah seorang narasumber menambahkan, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. TP4 dianggap mampu mem-

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa menyerahkan berita acara Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum

beri pengawalan dan pengamanan kepada pejabat pemerintah terkait hal akselerasi pembangunan dan program-program strategisnya.

“Selain undang-undang berlaku, stigma kriminalisasi, rendahnya penyerapan anggaran, terjadinya perubahan nomenklatur organisasi atau institusi pada Kementrian, menjadi alasan kuat dibentuknya

TP4. TP4 berusaha untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, membantu terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategis, menciptakan iklim investasi yang pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, serta terlaksananya penegakan hukum

yang efektif dengan mengutamakan pencegahan,” jelas Kajari rinci.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Moment of Understanding) tentang kerjasama aparatur di bidang hukum yang ditandantangani oleh Kajari Mojokerto dengan Bupati Mustofa Kamal Pasa. (hms/adv/met)

10

Rona-rona

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Peringati Hari Kartini

Refleksi HUT Satpol PP dan Linmas

DPRD Tulungagung Gelar Turnamen Bola Volly Putri DPRD CUP II

Sambungan dari hal. 1

Ketua DPRD, Supriyono bersama Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan tamu undangan

Tulungagung SMN - Dalam memperingati Hari Kartini DPRD Tulungagung menggelar Turnamen Bola Voolly Putri antar Kecamatan,merebutkan piala DPRD CUP II bertempat di halaman DPRD Tulungagung, di ikuti 19 Kecamatan yang di laksanakan mulai tanggal 25/4 sampai 30/4 2016.

Di pembukaan Turnamen Bola Volly di hadiri seluruh Anggota DPRD, dan para pemain dan sporter, dalam sambutannya ketua panitia Riyanah, SH, MH, MM mengatakan, maksud dan tujuan di selenggarakan Turnamen Bola Volly Putri DPRD CUP II Kabupaten Tulungagung dalam rangka memperingati Hari Kartini, juga di maksudkan agar anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 agar dapat lebih mendekatkan pada konsekuenya janji aspirasi pada masyarakat.

Membina generasi muda di bidang olah raga melalui Turnamen Bola Volly Putri, adapun peserta Turnamen Bola Volly Putri DPRD

CUP II terdiri dari masing- masing tim Kecamatan yang di nyatakan memiliki kartu tanda kependudukan atau KTP, dan kartu keluarga atau KK, dengan mengirimkan satu tim Kecamatan, adapun waktu pelaksanaan Turnamen Bola Volly Putri DPRD CUP II, yang akan di laksanakan mulai tanngal 25/4 sampai 30/4 2016 bertempat di halaman kantor DPRD Kabupaten Tulungagung.

Adapun dana pelaksanaan untuk penyelenggaraan Bola Volly Putri DPRD CUP II ini dana berasal dari anggaran sekretaris DPRD, adapun hadiah untuk memberikan semangat bertanding yang lebih, maka panitia Turnamen Bola Volly Putri DPRD CUP II, menyediakan hadiah berupa piala serta uang pembinaan.

Kami sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada ketua DPRD dan semua pihak yang telah membantu dan berperan aktip dalam kegiatan ini. Di lanjutkan sambutan ketua DPRD Supriyono, SE, M, Si mengatakan saya sam-

paikan terima kasih untuk semua pihak atas kerja samanya panitia dan semuanya, terutama dalam hal ini camat dan Ibu se Kabupaten Tulungagung yang telah bersamasama untuk menyiapkan Clubnya dari masing- masing Kecamatan guna mengisi acara peringatan Hari Kartini, yang di selenggarakan oleh DPRD dengan memperebutkan tropi DPRD CUP II. Kegiatan ini mungkin kita selenggarakan tiap Tahun pada bulan April yaitu dalam rangka memperingati Hari Kartini, oleh karenanya maka pesertanya adalah kaum Kartini dan nanti yang putra akan di selenggarakan pada Hari jadi Tulungagung, seperti Tahun- Tahun yang lalu, Dengan di maksud untuk meningkatkan kekompakan, kerukunan dari seluruh warga Kabupaten Tulungagung, lebih jauh mendekatkan diri lembaga DPRD dengan seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung khususnya, melalui dari para atlit yang berkaitan

dengan Bola Volli Putri ini guna lebih aspiratip dalam berbagai hal, Selanjutnya lagi kita dalam upaya ikut mendorong memotipasi para atlit terutama yang grnerasi muda sebagai bibit- bibit unggul yang akan di siapkan untuk Kabupaten Tulugagung guna mengikuti ivent-ivent lebih lanjut dan di tingkat nasional, semuanya itu kita selenggarakan bersamasama di lembaga DPRD, Oleh karenanya mari kita samasama menyukseskan acara Turnamen ini dengan penuh semangat, seportipitas dan sebagainya acara ini kita selenggarakan dengan nuansa kebersamaan, kekeluargaan, persahabatan jadi jangan sampai ada konflik karena saling mendukung masing- masing club dan lain-lain yang menimbulkan kerapuhan solidaritas.

Untuk lebih solidnya Tulungagung dan semangat Kartini semoga bisa mengispirasi kita bersama untuk membangun Kabupaten Tulungagung tercinta. (rud/adv)

Ketua DPRD, Supriyono membuka Turnamen Bola Volly Putri dalam rangka peringatan Hari Kartini

Komisi 1 DPRD Trenggalek Menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Blitar Trenggalek SMN - pada hari selasa 19/4 2016 yang lalu komisi 1 DPRD Trenggalek mendapat kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Blitar pansus II dan pansus III, kegiatan kunjungan kerja ini untuk mendapatkan berbagai masukan sebagai dasar penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Desa.

Kunjungan rombongan dari DPRD Kabupaten Blitar di sambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Trenggalek Guswanto, serta pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD Trenggalek yang membidangi tentang hukum dan pemerintahan.

DPRD Kabupaten Blitar bermaksud mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya tentang perda y ang berkaitan dengan desa yang telah disahkan dan di jalankan di Kabupaten Trenggalek saat ini.

Hadir dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito yang bersama-sama dengan pimpinan dan anggota pansus II dan pansus III DPRD Kaabupaten Blitar acara

kunjungan kerja DPRD Kabupaten Blitar yang bertempat di aula kantor DPRD Trenggalek di mulai pukul 11,00 WIB. Terjadi banyak pertanyaan yang dilontarkan seputar penyusunan perda tentang desa dan pergantian antar waktu Kepala desa dan perangkat desa, serta pelaksanaan pilkades serentak kepada DPRD TRenggalek. Termasuk diantaranya bagaimana mengatasi perselisihan pilkades, bagaimana bila terjadi hasil suara sama maupun terdapat calon tunggal.

Ketua komisi I DPRD Trenggalek banyak menjawab pertanyaan dari rombongan DPRD Blitar tersebut. sepertihalnya Trenggalek telah menyusun beberapa perda tentang pemerintahan desa mulai dari perda tanah kas, pengisan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa, penetapan desa bahkan juga tentang dengan STOK perangkat desa yang berisikan tentang jumlah personil dan organisasi ideal di desa.

Jawaban antara Ketua Komisi I dengan kepala Bapemas Pemdes

Suasana kunker DPRD Kabupaten Blitar di Trenggalek

Penyerahan kenang-kenangan pada kunker DPRD Kabupaten Blitar di Trenggalek

saling melengkapi antara keduanya.

Mengenai kemungkinankemungkinan sekitar pilkades kepala Bapemas Pemdes Joko, menambahkan di Trenggalek belum ada kasus suara sama dan calon tunggal dalam pilkades.

Akan tetapi bila itu terjadi mengacu pada perda yang telah disusun untuk suara sama akan dilihat calon siapa yang memenagkan TPS yang paling banyak. Sedangkan untuk calon tunggal kalau Pilkada sudah ada peraturan yang melekat.

Di Trenggalek bumbung kosong tak lazim pasalnya kadangkadang perolehan bumbung kosong bisa melebihi calon tunggal.

Sehingga yang berlaku di Trenggalek yaitu dengan membuat pendamping yang bisa diisi Istrinya ataupun keluarganya. Bahkan di pilkades serentak kemarin ada yang dimenangkan pendamping atau istrinya.

Sedangkan untuk perselisihan (sengketa) Pilkades, dalam perda disebutkan penyelesaiannya se-

cara bertahap. Sengketa diselesaikan di tingkat TPS terlebih dahulu, bila tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, bila tidak selesai dilanjutkan ke Kecamatan dan Bupati. Bila itupun tidak bisa diselesaikan baru ditempuh melalui ranah peradilan.

Pertanyaan terakhir kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan pertanyaan ketua DPRD Blitar, yang menanyakan mengenai berapa bantuan dari pemerintah mengenai pilkada serentak kepada desa, serta berapa uang tanda jasa bagi kepala desa yang purna tugas.

Ketua komisi I dan Kepala Bapemas menjawab di Trenggalek panitia kita larang meminta sumbangan kepada calon kepala desa, sedangkan nilai bantuan penyelenggaraan pilkades dari Pemkab ke desa sekitar kurang lebih Rp. 10 jutaan jumlah ini fluktuatif tergantung besar kecilnya desa yang ada.

Selain itu kita menyarankan kepada desa untuk menyisihkan dana APBDes mereka menjelang diselenggarakannya Pilkades. (rud/adv)

Kabupaten Blitar tersebut berpesan antara lain, harus bangga menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Diharapkan pula mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, mengedepankan langkah preventif dan humanis dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dimasyarakat, serta senantiasa menjaga profresionalitas, displin dan tegas.

Bupati Blitar menyampaikan terima kasih kepada anggota Satpol PP dan Linmas yang telah turut menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada serentak berlangsung pada 9 Desember 2015. Sehingga pesta demokrasi tersebut berlangsung kondusif.

Bupati juga mengingatkan, Peraturan Daerah yang berlaku sekarang ini harus dievaluasi, relevan tidaknya dengan perkembangan jaman seperti sekarang ini. Mengingat tugas Satpol PP dan Linmas kedepan semakin kompleks. Kehadiran MEA harus disikapi dengan bijak.

Satpol PP dan Linmas harus bisa menjadi pelindung bagi masyarakat terhadap badan usaha atau dengan kata lain sebagai fasilitator yang dinamis. Benturan-benturan juga harus bisa dihindari sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat.

Dalam kesempatan tersebut diacarakan pula penyerahan tali asih kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang purna tugas, diantaranya, kepada Ir. Mangatas L.Tobing dari Bappeda Kabupaten Blitar, Drs. Isbah Salimi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Sanusi, S.Pd dari Dinas Pendidikan, Suwondo, SE, MM Dinas Pendidikan, Gunarti, S.Pd dari UPTD. Pendidikan Kecamatan Nglegok dan Sri Utami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Bupati Blitar berpesan, agar para PNS yang sudah purna untuk tidak putus komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Blitar serta bisa proaktif dalam lingkungan masingmasing. Pasalnya, saran, pemikiran para PNS yang purna tugas ini masih sangat diperlukan dalam rangka perkembangan Kabupaten Blitar menuju Kabupaten Blitar Lebih Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing. Pada acara itu, dibacakan pula sejarah singkat Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil atau Perlindungan Masyarakat.

Seperti diketahui, Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial.

Sebelum menjadi Satuan Polisi

Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja.

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sementara itu secara historis Pertahanan Sipil / Perlindungan Masyarakat mempunyai sejarah yang sangat panjan dan secara formal diperingati setiap tanggal 19 April . Fase-fase perkembangan Pertahanan Sipil / Perlindungan Masyarakat yang dimulai dari fase sebelum kemerdekaan sampai kepada fase kemerdekaan sebagai berikut: Periode sebelum Kemerdekaan (1935-1945) yakni, Tahun 1939 (jaman Hindia Belanda) terbentuk Lught Buscherming Dients (LBD) sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia, dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari bencana akibat perang.

Pada jaman pejajahan Jepang (LBD) disempurnakan menjadi GUMI atau Rukun Tetangga yang merupakan embrio Pertahanan Sipil. Sedangkan Periode Kemerde-

Warga Miskin Nganjuk Tinggal di Kandang Kambing Nganjuk, SMN - Pemerintah desa diimbau untuk objektif dalam mengusulkan warganya untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih populer disebut program bedah rumah. Karena di sejumlah desa, masih ditemukan warga yang rumahnya tidak layak tetapi tidak mendapat bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut.

“Saya melihat langsung ada warga Desa Gemenggeng Kecamatan Pace yang seharusnya mendapat bantuan bedah rumah, tetapi kenyataanya tidak,” papar Agus Setyantoro anggota Komisi B DPRD Nganjuk, Rabu (27/4).

Agus Setyantoro mengimbau kepada aparatur desa untuk tanggap apabila ada warganya yang membutuhkan bantuan karena tanpa usulan dan informasi yang akurat dari pemerintahan di tingkat desa program BSPS dikhawatirkan akan salah sasaran. “Kami berharap aparat desa memberikan informasi yang faktual kepada kami untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program BSPS,” tandas Agus Setyantoro.

Lantas Agus menceritakan kondisi Tukijan (70) warga Desa Gemenggeng, Pace yang tinggal satu atap dengan kambing ternaknya. Tukijan yang bekerja serabutan tinggal bersama anaknya, Siti Zulai-

Bupati Trenggalek Buka Sosialisasi Penyedia Barang/Jasa Konstruksi 2016 Trenggalek, SMN - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan sosialisasi pengadaan barang/jasa kepada penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi Kabupaten Trenggalek, kegiatan dilaksanakan Kamis, 28/4/2016 bertempat di gedung Balai Latihan Kerja Trenggalek.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Bupati Trenggalek Dr. Emil E. Dardak, M.Sc dan dihadiri oleh Asisten II Setda, Kepala SKPD, Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi

Trenggalek dan narasumber Ir. Suharsono Bambang, S.SM., Dipl.HE dari LKPP-RI dan Pejabat pada Bapel BPLS Surabaya.

Dalam Laporannya Kabag Administrasi Pembangunan Totok Rudijanto mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan perundangundangan dalam rangka sukses pengadaan barang/jasa pemerintah kepada penyedia jasa konstruksi Kabupaten Trenggalek tahun

2016 dan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi penyedia jasa konstruksi terhadap perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga mengetahui akan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing dalam proses pengadaan baraang/jasa pemerintah. Peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 115 orang, yang berasal dari Ketua, Sekretaris dan anggota Asosiasi Jasa Konstruksi Trenggalek.

Sementara itu Bupati Trengga-

lek Dr. Emil E. Dardak, M.Sc dalam sambutannya mengharapkan bahwa dengan dilaksanakan kegiatan ini, pelaksanaan pembangunan akan lebih cepat terealisasi dan harus lebih baik dari tahun lalu.

Bupati juga mengharapkan agar penyedia jasa konstruksi dari Trenggalek harus selalu meningkatkan kompetensinya sehingga mampu bersaing dengan penyedia dari luar daerah, sehingga apa yang dihasilkan nanti akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek. (hms/rud)

kaan (1945-sekarang) anatara lain melalui beberapa fase yaitu, dalam menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri telah dibentuk Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi Perlawanan Rakyat (WANRA) sebagai cikal bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional Civil Defence Organisation (ICDO), yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi Pertahanan Sipil secara formal pada tangal 19 April 1962 yang selanjutnya kita jadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil (HUT HANSIP).

Pada tahun 1972, berdasarkan keppres No. 55 Tahun 1972, organisasi Pertahanan Sipil disempurnakan menjadi organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP) dan organisasi Perlawanan Rakyat dan Keamanan Rakyat (WANKAMRA) dalam rangka penertiban pelaksanaan system Hankamrata. Sesuai dengan Keppres tersebut, fungsi utama Pertahanan Sipil meliputi bidang-bidang (1) Perlindungan Masyarakat (2) bidang Ketahanan Nasional (3) bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (4) bidang Produksi. Berdasarkan Keppres No.56 Tahun 1972, pembinaan organisasi Pertahanan Sipil yang bersifat non kombatan diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri, sementara pembinaan organisasi perlawanan rakyat dan keamanan rakyat yang bersifat kombatan tetap berada di Departemen Pertahanan Keamanan.

Pasca era reformasi dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya linmas, maka dengan demikian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Hansip / Linmas pada saat sekarang.

Seperti diketahui, Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-66 serta Perlindungan Masyarakat ke-54 tersebut dihadiri pula oleh Ketua TP PKK, Ny.Ninik Rijanto, Wakil Bupati Blitar dan Ny. Untari Marhaenis, Kapolres Kota Blitar, Kapolres Blitar, Kasdim 0808, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Camat se-Kabupaten Blitar. Usai acara, Bupati Blitar dan undangan menghadiri tasyakuran acara tersebut di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Blitar. (hms/adv/kan)

Sambutan Bupati Trenggalek Dr. Emil E. Dardak, M.Sc

kah (14) yang kini masih sekolah di MTsN NU Joho Pace.

Karena itu, Agus Setyantoro mendesak Pemkab Nganjuk melalui Dinas PU Cipta Karya sebagai leading sector program BSPS untuk lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan BSPS. Agus Setyantoro juga meminta agar warga miskin seperti Tukijan lebih mendapat prioritas dalam program BSPS. “Saya secara pribadi maupun kelembagaan akan membantu agar warga seperti Pak Tukijan segera mendapat bantuan bedah rumah,” pungkas Agus Setyantoro saat melihat dari dekat kondisi Tukijan dan anaknya yang tinggal di kandang kambing.

Tukijan sendiri mengaku terpaksa tinggal di kandang kambing berukuran 4 x 4 yang sengaja dibuat panggung. Di bagian atas kandang disekat dengan bambu, dindingnya pun hanya terbuat dari karung plastik bekas pupuk sebagai penutup sekadar untuk tidur bersama puterinya.

Gigitan nyamuk dan bau kencing kambing sudah menjadi hal yang biasa sehingga mereka sudah tidak memperdulikan lagi. Sementara untuk memasak, Tukijan membuat tungku sederhana dari tumpukan batu bata yang letaknya di samping kadang kambing. “Kami hanya punya kandang kambing ini.

Supaya bisa untuk tidur, maka saya buat panggung supaya kami punya kamar,” jelas Tukijan. (rb/brw)

Rona-rona

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

11

Sejarah Panjang Hari Buruh

Pemberangusan Media Abal-abal

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

memicu ratusan ribu orang dari kelas pekerja memilih bergabung dengan organisasi pekerja ‘Knights of Labour’ yang bercitacita menghentikan dominasi kelas borjuis. Perjuangan kelas pekerja saat itu menemukan momentumnya di kota Chicago.

Chicago pada masa itu merupakan salah satu kota yang menjadi pusat pengorganisiran serikatserikat pekerja di negara AS. Gerakan serikat pekerja di Chicago sangat dipengaruhi ide-ide International Workingsmen Association. Mereka juga telah melakukan berbagai propaganda tanpa henti sebelum bulan Mei tiba.

Masih di bulan April menjelang 1 Mei 1886, sekitar 50.000 pekerja sudah melakukan aksi mogok kerja dengan cara turun ke jalan. Mereka mendesak pemerintah memberlakukan peraturan delapan jam kerja dalam sehari.

“Tahun 1830-an telah muncul tuntutan agar jam kerja dijadikan 10 jam. Tetapi, itu pun kemudian dianggap terlalu lama, dengan patokan sebaiknya kehidupan se-orang individu dalam sehari terbagi menjadi delapan jam kerja, delapan jam rekreasi, dan delapan jam tidur atau istirahat,” kata Asvi Warman Adam dalam Kompas (Kolom Opini) ‘Hari Buruh Seyogianya Libur Nasional’, 1 mei 2004.

Pada hari-hari berikutnya, jumlah buruh yang ikut aksi mogok makin bertambah. Para buruh saat itu membawa anak-anak serta istrinya untuk berdemonstrasi sambil meneriakkan tuntutan mereka.

Dampak dari aksi mogok kerja yang berlangsung secara masif ini melumpuhkan sektor industri di Chicago. Bahkan, membuat panik kalangan borjuis.

Pada 1 Mei 1886, sekitar 350.000 buruh yang diorganisir oleh Federasi Buruh Amerika melakukan demonstrasi dan aksi mogok kerja di berbagai negara bagian AS. Dua hari kemudian, pemerintah setempat kian khawatir karena aksi mogok terus berlanjut dan semakin membesar akhirnya mengutus sejumlah aparat polisi untuk meredam aksi demonstrasi yang berlangsung di pabrik McCormick.

Polisi yang diutus pemerintah saat itu menembaki demonstran secara membabi-buta. Para buruh pun berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Dalam kejadian ini empat orang dinyatakan tewas sementara yang mengalami luka-luka tak terhitung jumlahnya.

Kejadian itu menimbulkan amarah di kalangan buruh. Sebagian dari mereka menganjurkan aksi balas dendam menggunakan senjata.

Di antaranya yang sepakat dengan aksi itu yakni kaum anarkis yang dipimpin Albert Parsons dan August Spies. Keduanya merupakan anggota aktif organisasi Knights of Labour.

Mereka menyerukan kepada para buruh agar mempersenjatai diri dalam demonstrasi yang dilakukan pada hari berikutnya.

Pada 4 Mei 1886, para buruh kembali menggelar aksi di bundaran lapangan Haymarket. Kali ini skalanya sangat besar.

Demonstrasi yang berlangsung saat itu tidak hanya menuntut soal pemberlakuan delapan jam kerja tapi juga sebagai bentuk protes tindakan represif polisi terhadap buruh.

Demonstrasi berjalan damai pada awalnya. Bahkan beberapa waktu berselang, sebagian demonstran memilih membubarkan diri karena cuaca buruk.

Kaum buruh yang tersisa dalam aksi itu hanya sekitar ratusan orang. Tapi pada saat itu malah datang sekitar 180 polisi yang meminta demonstrasi segera dibubarkan.

Ketika orator terakhir hendak

turun dari mimbar, tiba-tiba terjadi satu ledakan bom dari barisan polisi. Satu orang tewas pada kejadian itu, sementara 70 orang lainnya mengalami luka serius. Pihak polisi merespons ledakan tersebut dengan menembaki kerumunan buruh yang masih berkumpul.

Akibatnya, delapan buruh tewas dan 200 orang buruh mengalami luka-luka.

“Peristiwa The Haymarket Martyr itu yang dikenang sampai sekarang setelah International Working Men’s Association dalam sidangnya di Paris tahun 1889 menetapkan hari itu sebagai Hari Buruh Sedunia,” ucap Asvi Warman Adam, seperti dikutip dari Harian Kompas edisi 1 mei 2004.

Hari Buruh di Indonesia Di Indonesia, penetapan hari buruh yang jatuh pada 1 Mei juga memiliki kisah panjang. Bahkan sempat mengalami perubahan beberapa kali. Hal itu terkait kondisi politik yang berkembang di masa itu.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, May Day diidentikkan dengan ideologi komunisme yang saat itu sangat dilarang keberadaannya. Karena itu, penetapan hari buruh internasional pada 1 Mei pada masa Orde Baru sempat ditiadakan.

Langkah awal pemerintahan Soeharto untuk menghilangkan perayaan May Day dilakukan dengan mengganti nama Kementerian Perburuhan pada Kabinet Dwikora menjadi Departemen Tenaga Kerja.

Presiden Soeharto menunjuk Awaloedin Djamin menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama era Orde Baru. Ia dipilih karena latar belakangnya sebagai perwira polisi.

Menurut Soeharto, Awaloedin merupakan sosok yang tepat untuk mengisi jabatan itu karena dinilai mampu menghadapi kaum buruh.

“Bulan Mei 1966, Awaludin mengusahakan agar 1 Mei 1966 tidak dirayakan lagi karena dianggap berkonotasi kiri. Namun usaha itu belum berhasil karena serikat buruh masih kuat. Baru sejak 1 Mei 1967, peringatan Hari Buruh dihapus,” ucap Asvi Warman Adam, dalam kolom Opini Kompas, 8 Oktober 2003.

“Indonesia pernah memiliki serikat buruh yang berorientasi kelas, khususnya pada era Demokrasi Terpimpin melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Ketika Orde Baru berkuasa, serikat buruh berorientasi kelas ini dibasmi secara brutal, yang melahirkan trauma sejarah panjang hingga sekarang,” kata Surya Tjandra, dikutip dari kolom opini Kompas, 1 mei 2012.

Karena serikat buruh saat itu masih kuat maka Peringatan hari buruh Pada 1 Mei 1966 masih diadakan oleh Awaloedin setelah mendengar pertimbangan Soeharto.

“Kalau tidak ada peringatan, pasti terjadi geger yang enggak perlu. Saya putuskan, harus diperingati. Maka tanggal 1 Mei 1966, pemerintah Orde Baru ikut melakukan upacara tersebut.

Tahun berikutnya langsung saya hapuskan. Kita cari Hari Buruh Nasional saja, tak perlu yang internasional, nanti malah harus nyanyi lagu Internasionale segala,” ucap Menteri Tenaga Kerja pertama rezim Soeharto, Komisaris Besar Polisi Awaloedin Djamin, seperti dilansir Kompas, 7 Mei 2006.

Peringatan diadakan cukup meriah dengan di isi acara pawai kendaraan melewati istana. Seusai peringatan 1 Mei itu, Awaloedin melemparkan gagasan bahwa tanggal itu tidak cocok untuk peringatan buruh nasional. Selain itu, peringatan may day selama ini telah dimanfaatkan oleh SOBSI/PKI.

13 Napi Narkoba Sambungan dari hal. 1 dijenguk keluarga semakin sempit karena jauhnya jarak domisili dengan lokasi penahanan.

Menurut Indra, sebagaimana aturan, para napi baru akan ditempatkan di ruangan khusus sembari memberika kesempatan pada mereka untuk bisa bergabung dan membaur dengan napi lainnya.

“Semua napi yang kita terima dari layaran Lapas Kerobokan Bali ini terkena kasus narkoba, kita berusaha melakukan yang terbaik

menerima binaan baru ini kendati sebenarnya kapasitas tempat boleh dikatakan melebihi karena seharusnya daya tampung 200 orang namun terhuni 240 orang”, ungkap Indra.

Pihak Lapas Ngawi sendiri sejak menerima mereka pada Jumat, 28 April lalu terus memantau dan mengawasi, sampai para napi itu mampu bersosialisasi dan membaur dengan napi lainnya. (ari)

“Sementara itu, secara diamdiam saya mempersiapkan ketentuan pemerintah untuk mencabut tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh,” demikian pengakuan Awaloedin Djamin yang kemudian juga pernah menjadi Kepala Polri itu, seperti dikutip dari tulisan Asvi Warman Adam dalam Kompas (Kolom Opini) ‘Hari Buruh Seyogianya Libur Nasional’, 1 mei 2004.

Perkembangannya kemudian, serikat buruh digiring untuk berorientasi ekonomis. Hal itu dimulai dengan penyatuan serikat buruh yang tersisa dari huru-hara 1965 ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

“Penataan hari buruh nasional kemudian dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja pada era Soeharto sebagai peringatan empat tahun berdirinya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FSBI) pada tahun 1973,” Kompas, 20 Februari 1986.

FSBI adalah wadah bersatunya organisasi-organisasi buruh di seluruh Indonesia yang sebelumnya terpencar-pencar dalam berbagai organisasi.

FSBI pada masa Orde Baru sangat dekat dengan pemerintah, bahkan terkesan sebagai birokrat, sehingga nasib buruh pun masih tidak banyak berubah. Bahkan, banyak pula dari kalangan buruh yang tidak tahu keberadaan organisasi ini.

Sain itu, FSBI juga belum sepenuhnya independen karena masih didanai pemerintah. Pada 1986, muncul ide untuk menarik iuran sendiri dari para anggotanya.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, buruh masih melakukan upaya pemogokan kerja, meski tak ada aksi unjuk rasa besar yang berarti seperti saat ini.

Pada masa itu pula, tuntutan buruh akan upah layak, cuti haid, hingga upah lembur mulai digaungkan. Komisi Upah yang saat itu dibentuk unutuk mengakomodasi kepentingan buruh juga mulai bersuara adanya proses penetapan upah yang tidak adil bagi buruh.

Teten Masduki yang ketika itu menjadi juru bicara di Komisi Upah mengungkapkan bahwa buruh di Indonesia tak pernah diikut sertakan dalam menentukan upah yang seharusnya mereka terima.

Badan pengupahan yang ada, tidak pernah memihak pada kepentingan buruh karena serikat buruh resmi yang diakui pemerintah lemah dan dilemahkan.

“Pemerintah selama ini cenderung memperlakukan buruh sebagai bahan bakar untuk memacu industrialisasi dan mendorong ekspor, hingga untuk hal-hal yang menyentuh kebijakan mereka tak pernah diajak bicara,” teten dalam Kompas, 13 Januari 1996.

Era Reformasi Aksi unjuk rasa ribuah buruh dan mahasiswa kembali dilakukan pada 1 mei 2000. Ketika itu, para buruh menuntut agar 1 Mei kembali dijadikan hari buruh dan hari libur nasional.

Unjuk rasa yang disertai dengan mogok kerja besar-besaran di sejumlah wilayah di Indonesia itu membuat gerah para pengusaha. Pasalnya, aksi mogok berlangsung hingga satu minggu.

PT Sony Indonesia mengancam akan hengkang ke Malaysia apabila para pekerjanya tidak kembali bekerja.

Kemudian ancaman ini membuat khawatir pemerintah, karena jika PT Sony Indonesia saja berani hengkang maka perusahan elektonik lainnya diprediksi akan mengambil langkah serupa.

Di sisi lain, buruh bersikeras meminta kepada pemerintah agar menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sejumlah pegawai terancam diputus kontrak oleh

perusahaan lantaran ikut dalam aksi ini.

“Pada tahun 2002, Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea mengatakan, 1 Mei tak akan dijadikan hari libur nasional. Pasalnya, Pemerintah telah menetapkan 15 hari libur nasional, sehingga terlalu berlebihan jika hari itu dijadikan hari libur,” dikutip dari Kompas, 24 April 2002.

Tidak ada perkembangan apapun soal tuntutan buruh agar 1 Mei dijadikan hari buruh dan hari libur nasional selama masa pemerintahan Gus Dur atau pun Megawati. Memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belum tampak tandatanda dikabulkannya tuntutan para buruh.

Namun, pada masa ini tuntutan yang dilancarkan tidak lagi soal libur nasional, tetapi juga soal revisi UU Ketenagakerjaan hingga jaminan sosial yang kemudian membuahkan BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenegakerjaan.

Era SBY Saat masih menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak sepakat dengan rencana buruh untuk melakukan aksi mogok nasional. Menurutnya, hal itu hanya akan merugikan perusahanan dan juga pekerja.

Meskipun saat itu ia tak melarang adanya aksi, namun SBY meminta agar mogok nasional dan aksi demo besar-besaran dipikirkan kembali.

“Saya mendapat informasi, kalau benar, akan ada rencana mogok nasional oleh para pekerja.

Unjuk rasa, protes itu hak. Mogok bisa terjadi dalam kehidupan demokrasi. Yang saya harapkan berpikirlah sekali lagi apakah mogok nasional itu membikin baik keadaan atau memperburuk keadaan,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian perluasan fasilitas produksi Grup Tempo di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (18/ 4) seperti dikutip dari Kompas, 19 April 2006.

Selama memimpin, SBY punya kebiasaan melakukan lawatan ke luar kota atau pun keluar negeri di saat Jakarta dikepung demo besarbesaran pada 1 Mei. Pada tahun 2006, satu pekan sebelum demo buruh, SBY memutuskan menyerahkan tugasnya sementara kepada Wapres JK karena dirinya melakukan lawatan ke negara-negara di Timur Tengah selama 10 hari.

Pada tahun itu pula, Menkokesra Aburizal Bakrie menyatakan pemerintah tak akan menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional pada tahun ini atau pun tahun 2007 dengan alasan apa pun.

Sikap pemerintah tidak berubah hingga akhirnya pada tahun 2013 SBY resmi menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan bahwa 1 Mei sebagai hari libur nasional bersamaan dengan perayaan hari buruh yang doperingati seluruh penduduk dunia.

“Hari ini, saya tetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden,” kicau Presiden melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Senin (29 Juli 2013) malam.

Rencana ini sebelumnya pernah disampaikan SBY ketika menerima pimpinan konfederasi dan serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4/2013).

Presiden saat itu didampingi Wakil Presiden Boediono dan para menteri.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik hal ini. Menurutnya, ini adalah kado dari Presiden untuk semua buruh di Indonesia. Secara terpisah, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional merupakan kejutan dari Presiden untuk semua buruh. (red/kmp)

menjaga marwah pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Kondisi dengan hadirnya media abal-abal sudah sangat mengkhawatirkan, karena itu penting untuk diwaspadai,” katanya saat berdiskusi bersama para pengurus Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Kupang, Jumat, (29/4/2016).

Dia mengatakan, kondisi pergerakan di dunia jurnalistik Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dengan hadirnya sejumlah oknum dan media abal-abal. Hal itu sudah sangat mengganggu kebebasan pers yang sudah diberikan kepada para pencari berita yang berpihak kepada kebenaran itu.

Bahkan bukan tidak mungkin, dengan kehadiran media abal-abal telah mengubah suasana pergerakan pers di tengah masyarakat yang bisa berimbas kepada menurutnya kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.

Kebebasan pers yang sudah diberikan, boleh jadi akan dikembalikan sebagiamana yang pernah terjadi di masa silam. Satu komando pers yang berada di tangan pemerintah bisa menjadi langkah solutif jika kondisi pergerakan media abalabal ini tidak bisa dibendung.

Karena itu, kata mantan jurnalis sebuah televisi swasta nasional itu, kegiatan media literasi kepada publik yang didahului dengan pemberian pemahaman terkait eksistensi media sebenarnya kepada para pemangku kepen-

tingan, harus segera dilakukan.

Berangus Media Abal-abal Kampanye menolak dan himbauan memberangus media abal-abal, harus terus dilakukan untuk membuka cakrawala berpikir dan bertindak baru bagi para pemangku kepentingan di daerah.

Peran organisiasi jurnalis yang sebenarnya dan yang diakui Dewan Pers seperti AJI, PWI dan IJTI harus terus dimaksimalkan, agar upaya penghapusan dan pemberantasan media abal-abal itu bisa segera terjadi.

Dia mengatakan, kemajuan teknologi memang tidak bisa membatasi siapa saja untuk mendirikan sebuah perusahaan pers.

Namun demikian pendirian perusahaan pers itu harus juga dilakukan sesuai proses dan prosedur yang ada sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang yang berlaku.

“Kalau sekadar bikin kartu pers lalu mangkal dan nongol di sejumlah kegiatan jumpa pers, maka patut dibersihkan perilaku itu. Apalagi sampai kepada upaya kriminal seperti memeras,” katanya.

Mantan ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat itu mengaku, dalam kondisi dan situasi itu, Dewan Pers hanya akan memberikan pembelaan kepada media dan lembaga media yang sah dan legal saja. Sedangkan terhadap yang abal-abal akan menjadi tugas aparat penyidik di kepolisian RI. Media abal-abal hanya bisa bertumbuh di kolam yang kotor

kareanya, harus segera dibersihkan agar tidak menyebar penyakit yang merusak tatanan dunia jurnalistik sesusungguhnya. “Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita semua dan karena itu sinergitas harus terus kita lakukan,” katanya.

Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Kupang Alex Dimoe mengatakan segera melakukan konsolidasi internal di jajaran pengurus selanjutnya melakukan koordinasi PWI dan IJTI untuk menindaklanjuti hasil diskusi tersebut.

Kampanye dan media literasi kepada sejumlah pihak, segara dilakukan untuk mempercapat upaya pemberantasan media abalabal yang ada. “Kita segera atur pertemuan bersama PWI dan IJTI untuk kepentingan ini,” kata Pemimpin Redaksi sebuah situs online itu.

Sementara Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PWI Nusa Tenggara Timur, Toni Kleden mengatakan mendukung semua upaya pemberantasan media abal-abal yang akan dilakukan bersama AJI, PWI dan IJTI di daerah itu.

“Ini sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena itu penting untuk dilakukan sejumlah gerakan,” katanya.

Genderang perang sudah ditabuh untuk melawan praktik media abal-abal yang merusak tatanan aktivitas profesi jurnalistik sebenarnya. “berangus media abal-abal,” kata Pemimpin Redaksi sebuah majalah itu. (red/oz)

Jangan Sebut Kami Bencong Sambungan dari hal. 1 Perilaku eksklusif sosial terhadap waria masih lumrah terjadi di Indonesia. Waria kerap mendapat stigma dan diskriminasi, jarang diberi kesempatan, apalagi diberi kepercayaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang minder untuk bergaul dengan masyarakat sekitar.

Dalam rangka meminimalkan diskriminasi dan stigma di kalangan kelompok marginal termasuk waria, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Workshop Jurnalis bertema pentingnya isi berita yang seimbang tentang kelompok marginal termasuk waria.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Bappeda Kota Palangka Raya, Kamis (28/4), selain dihadiri oleh para wartawan di lingkungan Provinsi Kalteng dan anggota Young Center PKBI Kalteng, juga dihadiri 2 orang perwakilan Ikatan Waria Palangka Raya (Iwapa).

Stella dan Monica, perwakilan Iwapa mengaku tidak sedikit dari mereka yang minder untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Hal itu yang menjadikan para waria menjadi tambah asing.

Sikap sebagian masyarakat memberikan pengaruh signifikan.

“Tidak terkecuali media, yang sering memojokkan serta memberikan stigma dan diskriminasi yang semakin mengucilkan para waria.

Contoh dengan penyebutan nama waria dengan banci atau bencong tidak sama. Kami tidak suka dipanggil bencong atau banci,” ucap Stella, Sekretaris Iwapa.

Stella menjelaskan, istilah ‘bencong’ bagi mereka merupakan penghinaan. Di kalangan waria sendiri istilah bencong/banci adalah kata sindiran, karena kurang diterimanya mereka di masyarakat sekitar.

“Bencong/banci itu adalah mereka yang tidak mengakui keberadaannya. Pagi laki-laki, malam perempuan itu bencong.

Tapi waria pagi dan malam kami adalah perempuan,” ucap Stella yang dibenarkan Monica.

Dengan pertemuan tersebut, pihaknya berharap peran media untuk memberitakan yang berimbang, karena saat ini hak-hak mereka mulai diakui. Bahkan dengan dukungan beberapa pihak para waria sudah dapat menerima hakhaknya, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan di lingkungan masyarakat.

“Masyarakat sudah menerima kami, dalam setiap kegiatan di lingkungan kami pasti dilibatkan.

Kami berharap akan lebih baik lagi,” ungkapnya. Ia juga sedikit menjelaskan, Iwapa saat ini beranggotakan 80 orang, yang aktif sekitar 50 orang dengan status mereka sebagai transgender.

Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalteng Drs Mirhan MPd mengungkapkan, selain membahas pentingnya isi berita yang seimbang tentang kelompok marginal, terutama komunitas waria, workshop juga bertujuan mewujudkan partisipasi aktif para pihak dalam rangka peduli, mendukung, memotivasi dan memfasilitasi kelompok marginal, termasuk kelom-

pok waria. Dan juga, agar terwujudnya penerimaan sosial di masyarakat dan akses kepada layananlayanan publik dan bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah.

Mirhan mengemukakan, saat ini PKBI Pusat tengah menjalankan Program Peduli yang menggunakan pendekatan inklusi sosial sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marginal, meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan.

“Program Peduli adalah program pemberdayaan masyarakat yang bermitra dengan lembaga masyarakat sipil untuk menjangkau penerima manfaat yang selama ini mengalami eksklusi dari program pemerintah yang disebabkan diskriminasi dan prasangka,” katanya.

Penerima manfaat program ini meliputi anak dan remaja rentan, masyarakat adat terpencil, kelompok agama minoritas dan kepercayaan lokal, korban pelanggaran HAM, orang dengan disabilitas dan kaum waria.

Di Kalteng sendiri, PKBI menitikberatkan pelaksanaan Program Peduli di dua lokasi dengan penerima manfaat adalah anak bermasalah dengan hukum di Lapas/LPKA yang berlokasi di Palangka Raya dan Sampit serta waria/transgender di Palangka Raya.

“Tujuannya agar terwujud inklusi sosial dalam bentuk pengakuan dan perlindungan hak-hak waria dan anak di dalam Lapas/ LPKA oleh negara, pemangku kepentingan, dan masyarakat,” ungkapnya. (man/tabng)

Pro Kontra Sambungan dari hal. 1 saja terganjal karena status tanahnya. Pasalnya, hingga saat ini masih ada yang mengklaim tanah pasar tersebut merupakan milik desa.‘Harus diperjelas dulu status tanah pasar itu, agar tidak ada

masalah hukum dikemudian hari,” ujar Taufik.

Sementara itu Kadin Perdagangan dan Koperasi, Veny Apridawati, mengaku tidak gegabah untuk melakukan pembangunan,

sebelum berbagai persyaratan terpenuhi. “Pembangunannya memakai uang Negara, segala aturan harus terpenuhi agar tidak ada permasalan dikemudian hari,” jelasnya. (mt)

Teror Penyayatan Sambungan dari hal. 1 piket jaga, korban terlihat meringis kesakitan sembari mengangkat bagian atas roknya. “Waktu datang ke rumah sakit, dia kelihatan kesakitan. Jalannya sambil ngangkat roknya sedikit di bagian yang kena gores, mungkin perih,” ujar petugas RS Trijata yang enggan namanya disebutkan, Sabtu (30/4/ 2016).

Dia mengatakan, korban saat diserang hendak berangkat ke bank tempat korban melaksanakan PKL. Saat melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Dewi Madri, Renon, Denpasar, korban kemu-

dian diserang pelaku. “Katanya dia mau berangkat PKL. Lalu tiba-tiba di Jalan Dewi Madri itu kurang lebih jam 7 pagi dia kena gores. Dia bilang pelakunya nyerang pakai silet. Waktu itu dia naik motor sendirian. Setelah kejadian dia memaksakan ke bank tempat dia PKL,” ujar petugas RS menirukan kata-kata korban.

Lalu temannya di tempat PKL yang nganter ke rumah sakit. Tapi dia juga nggak bilang pelaku ada berapa orang. Yang pasti dia lihat pelaku katanya naik motor. Sementara wajah pelaku dia nggak terlalu lihat karena ketutupan helm,”

tambahnya.

Namun petugas RS Trijata ini enggan membeberkan identitas lengkap korban. “Silakan tanya ke RS Trijata untuk lengkapnya,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kanit Reskrim Polsek Denpasar Timur, AKP Nyoman Darsana, mengaku belum mengetahui ikhwal penyayatan tersebut. Dia belum bisa berkomentar lebih lanjut dan mengatakan akan mengecek hal tersebut. “Belum ada laporan terkait insiden penyayatan di Renon.

Nanti akan kami cek,” ucapnya. (man/trbn)

CMYK

12

Jawa Timur

Edisi 235 / VIII / 2 - 8 Mei 2016

Jatim Peringkat Pertama LPPD Terbaik Penghargaan kinerja LPPD terbaik tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Direktorat Jenderal Otoda Kemendagri Tony Sumarsono pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XX di Alun-alun Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (25/4) malam.

Surabaya, SMN Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang pemerintahan di apresiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri. Jatim berhasil mendapatkan peringkat pertama dari enam provinsi di Indonesia yang mendapatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Terbaik.

LPPD terbaik tersebut bedasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014. Selain Jatim, LPPD kinerja terbaik juga berhasil diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

Penghargaan kinerja LPPD terbaik tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Direktorat Jenderal Otoda

Kemendagri Tony Sumarsono pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XX di Alun-alun Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (25/4) malam.

Secara khusus, Sumarsono mengapresiasi kinerja Jatim yang telah berhasil meraih lima kali berturut turut memperoleh LPPD. “Jatim luar biasa yang secara berturut-turut meraih peringkat tertinggi secara nasional sejak tahun 20102014. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang mampu mengalahkan prestasi Jatim lima kali berturut-turut. Ini adalah prestasi yang membanggakan,” ungkapnya.

Kemendagri menilai, bahwa evaluasi dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementrian (Kemendagri, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kem Hukum dan HAM,

Setneg, Bappenas, BKN, BPKP, BPS dan LAN).

Evaluasi ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

LPPD merupakan kewajiban bagi kepala daerah yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah pusat setiap tahun. Ini sesuai dengan amanat PP No. 3 tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 tahun 2008. Evaluasi ini merupakan upaya pemerintah pusat dalam menilai keberhasilan daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Gubernur Jatim Soekarwo berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla saat meninjau stand Jatim di puncak peringatan Hari Otoda XX di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo DI Jogyakarta

Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, yang menjadi penilaian dalam EKPPD tersebut adalah nilai agregat dari kinerja semua kabupaten/kota hingga provinsi yang terkait dengan pemerintahan. Salah satu contohnya, yakni adanya Perda yang sudah dibuat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga peningkatan pembangunan pelayanan publik, perkembangan kemajuan investasi daerah dan indikator lainnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. M Jusuf Kalla meminta, kepala daerah untuk inovatif dan kreatif. Kepala daerah harus mampu berfikir dan berbuat kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan melalui aturan yang dibuat.

“Gubernur, Bupati dan Walikota harus kreatif dalam memajukan daerah sesuai keunggulan dan cirri khas daerahnya”, ungkapnya.

“Kewenangan otonom yang dimiliki kepala daerah juga harus mampu mensejahterakan masyarakat”, ungkapnya.

Faktor kepemimpinan, lanjut JK menentukan kepala daerah membangun daerahnya. Semua ditentukan oleh kepemimpinan, apa pun sistem yang dibuat dan apa pun sistem yang di bangun, kesemuanya tergantung pada kepemimpinan daerah.

Pemimpin daerah harus memiliki idealisme, sekaligus dibutuhkan inovasi dan kreativitas,” ujar JK. Inovasi dan kreativitas menurut JK dapat membuat daerah berkembang dan serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi

Pakde Karwo Minta RSU Haji Jadi Role Model RS Islam Surabaya, SMN - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo minta Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Surabaya menjadi role model (contoh teladan) bagi RS Islam di Indonesia.

“Selama ini, kesan negatif sebagian masyarakat terhadap RS yang menggunakan label islam itu seakan-akan pelayanannya kurang memuaskan. Kesan tersebut harus dihapuskan. Saya minta RSU Haji menjadi role model bagi RS Islam untuk menciptakan brand positif bahwa RS Islam bisa melayani pasien lebih bagus dari tempat lain”.

Permintaan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Peringatan Milad ke-23 RSU Haji Surabaya yang mengambil tema “Mari Kita Tingkatkan Mutu Layanan yang Berorientasi pada Keselamatan Pasien” serta dilanjutkan Peresmian Gedung Al-Aqsha RSU Haji Surabaya, Jumat (22/4).

Pakde Karwo mengatakan, RSU Haji memiliki modal yang kuat untuk menciptakan brand positif dan menjadi role model bagi RS Islam. Diantaranya, terdapat fasilitas pelayanan medis dan fasilitas penunjang umum yang lengkap serta didukung oleh dokter umum dan dokter spesialis berpengalaman.

Dengan diresmikannya gedung Al-Aqsha kian menambah lengkap fasilitas yang terdapat RS yang terletak di Jl. Manyar Kertoadi Surabaya tersebut. Berbagai

“Selama ini, kesan negatif sebagian masyarakat terhadap RS yang menggunakan label islam itu seakan-akan pelayanannya kurang memuaskan.

Kesan tersebut harus dihapuskan”, ungkap Pakde Karwo. fasilitas itu diantaranya Gedung Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi & CSSD (Central Sterile Supply Department) untuk masyarakat miskin (maskin), Bedah Central & Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Isolasi & Rawat Inap Paru untuk maskin.

Pakde Karwo menuturkan, meski fasilitas serba lengkap, RSU Haji harus memberikan pelayanan prima dan plus yang islami kepada pasien. “Contohnya, setiap subuh, ada ustadz yang keliling dan mendatangi kamar pasien, kemudian menyapa, lalu mengajak pasien, serta perawat untuk berdoa bersama demi kesembuhan si pasien”, tuturnya.

“Cara-cara seperti itulah yang bisa mempercepat ke-

Pakde Karwo menerima Piala peringkat utama LPPD 2014 dari Dirjen Otoda Kemendagri Sumarsono di acara malam Apresiasi Puncak Peringatan Hari Otoda XX di Alun2 Kulon Progo DI Yogyakarta

ASEAN. Tanpa kedua hal itu, pemerintah daerah akan kesulitan berkembang karena tidak memiliki daya saing.

“Saya mengharapkan semua daerah memiliki kesamaan dan tujuan pembangunan daerah.

Kesamaan tersebut harus dicapai dengan kerja keras, mempunyai inisiatif, inovatif yang baik. Hanya dengan kerja keras dan inovasi dari kepemimpinan yang baik dan ikhlas akan dapat menyatukan serta memperbesar bangsa ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, bahwa makna dari Otoda ini adalah mensyukuri keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan selama 20 tahun ini.

Tjahjo juga mengingatkan selama 20 tahun itu pula, masih banyaknya kendala, tantangan dan hambatan yang dirasakan serta dihadapi oleh pemerintah saat ini.

Dalam rangka memperkuat peran Otoda, pemerintah terus memfokuskan membangun tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah secara efektif, efisien, taat kepada hukum. Selain itu, pemerintah juga terus

berupaya mempercepat reformasi birokrasi guna memperkuat otonomi daerah.

Jatim Dominasi Penghargaan Otoda ke XX Pada puncak peringatan Hari Otoda ke XX yang bisasanya di tempatkan di Jakarta, kali ini ditempatkan di Kab. Kulon Progo.. Dan tradisi ini akan dilanjutkan ke daerah daerah lain di Indonesia.

“Tujuannya agar mendorong daerah lain untuk melakukan inovasi dan perbaikan pelayanan serta kinerja pemerintahan semakin baik,” ujar Mendagri.

Puncak peringatan hari Otoda terasa istimewa karena kab/kota di Jatim mendominasi penghargaan.

Pada pagi harinya Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan langsung penghargaan Samkarya Nugraha Parasamnya Purnakarya Nugraha kepada Kota Probolinggo, Malang dan Mojokerto. Sementara Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk.

Sementara pada malam tasyakuran Ditjen Otoda menyerahkan hasil LPPD

peringkat tertinggi kepada dan satyalancana kabupaten/ kota diantaranya Kab. Tulungagung, Sidoarjo, Nganjuk, Probolinggo dan Malang. Sedangkan untuk kotamadya berhasil diraih Kota Surabaya, Probolinggo, Madiun, Malang, Blitar dan Mojokerto. Diserahkan hasil EKPPD terhadap LPPD 2014 kepada Kab. Tulungagung, Sidoarjo dan Nganjuk.

Kepala Biro Adm Pemerintahan Setdaprov.

Jatim Supriyanto menjelaskan, bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi bidang pemerintahan, karena telah meraih lima kali berturut turut.

Ia menambahkan, kelima kalinya secara berturut turut Jatim memperolehnya sejak tahun 2010-2014. Untuk Sam Karya Parasamnya Purnakarya Nugraha diberikan pada tahun 2014 hasil EKPPD tahun 2013.

Sedangkan pada tahun 2015 bedasarkan EKPPD tahun 2014 Jatim berhasil mendapatkan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

“Ini adalah prestasi tertinggi dalam bidang pemerintahan yang diraih oleh Jatim di kepemimpinan Pakde Karwo,” pungkasnya. (*)

Wagub Minta Pengusaha Sukseskan SE 2016 “Seluruh sektor perekonomian Jatim, kecuali pertanian, akan disensus, baik perusahaan besar maupun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Diharapkan, dari hasil sensus tersebut akan didapatkan data yang akurat terkait tenaga kerja di sektor formal maupun informal”, kata Gus Ipul.

Gubernur Jawa Timur dengan didampingi Sekda Prov. Jatim dan Dirut RSU Haji meresmikan ruang operasi bedah

sembuhan pasien. Pasalnya, 80% orang sakit itu disebabkan perasaannya tidak dilayani dengan baik. Karena itu, Dirut dan seluruh karyawan RS Haji harus bisa memberikan pelayanan prima plus islami kepada pasien. Jadi nantinya, jika masyarakat berbicara RS Islam, mereka akan ingat RSU Haji, karena RSU Haji menjadi role model bagi RS Islam di Indonesia, khususnya Jatim” lanjut Pakde Karwo yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.

Senada dengan Pakde Karwo, Dirut RSU Haji, dr. Sasongko mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya maskin. Upaya tersebut diantaranya dengan mendirikan Gedung Al-Aqsha yang pembangunannya dimulai pada 2010 hingga selesai pada 2015 itu.

“Gedung Al-Aqsha ini merupakan komitmen kami untuk membuat RSU Haji

menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, khususnya maskin, juga lebih profesional, dan efisien. Kami juga berharap seluruh karyawan dapat terus termotivasi, dan berinovasi bagi kemajuan RSU Haji”, ujarnya.

Milad ke-23 RSU Haji dimeriahkan oleh berbagai kegiatan, diantaranya senam pagi yang dilanjutkan jalan sehat, bazaar, dan dihibur oleh band lokal. Sedangkan doorprize utama adalah dua unit sepeda motor Yamaha Mio, kulkas, sepeda gunung, TV 32 inch, dispenser, smartphone, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Yang lebih istimewa, Pakde Karwo ikut menyumbangkan 1 buah sepeda motor khusus kepada karyawan kontrak di RSU Haji.

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, DirutDirut RSUD milik Pemprov Jatim, dan beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. (*)

Wakil Gubernur Prov Jatim beserta Pangdam V Brawijaya dan Kepala Badan Sensus Ekonomi bersama-sama melakukan prosesi lempar topi dalam Upacara Pelepasan Sensus Ekonomi secara resmi dan terbuka di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya

Surabaya, SMN - Wakil Gubernur Minta seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2016. Pengusaha diharapkan melaporkan data dengan jujur karena data yang dihasilkan dari SE 2016 ini akan dijadikan modal bagi pemerintah untuk merumuskan peraturan dan kebijakan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“SE 2016 ini akan menggambarkan anatomi perekonomian Jatim yang paling mutakhir, yang kemudian akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena itu, kami himbau seluruh masyarakat, khususnya pengusaha untuk ikut menyukseskan sensus ini. Salah satu caranya, ya ketika disensus, laporkanlah data dengan jujur”.

Hal itu disampaikan Gus

Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat Apel Pelepasan Petugas SE 2016 di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, kamis (28/4) sore.

Gus Ipul mengatakan, seluruh sektor perekonomian Jatim, kecuali pertanian, akan disensus, baik perusahaan besar maupun sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Diharapkan, dari hasil sensus tersebut akan didapatkan data yang akurat terkait tenaga kerja di sektor formal maupun informal.

“Jadi kita bisa mengukur mana perusahaan besar maupun UMKM yang sudah berkembang, jumlah tenaga kerjanya, mana yang siap ekspor, mana yang belum, nanti akan tergambar semua. Dari situ kita bisa mendapat gambaran konkrit tentang data dan kekuatan ekonomi Jatim, sehingga

pemerintah bisa mengambil kebijakan ekonomi yang pas” katanya.

Namun kendalanya, lanjut Gus Ipul, adalah dikhawatirkan pengusaha tidak melaporkan data dengan jujur, karena mereka takut dikenai pajak yang besar.

Karena itu, dalam SE 2016 ini, ia minta pengusaha tidak perlu khawatir dan dapat melaporkan data yang benar, pasalnya, data mereka dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang (UU) sehingga tidak akan bocor.

“Salah satu alasan pengusaha tidak melaporkan data dengan jujur adalah khawatir pajak yang mahal, tapi saya harap itu tidak terjadi, karena jika tidak jujur, tentu kerjanya tidak tenang, lebih baik laporkanlah data sejujurnya, dengan kesadaran baru, apalagi ada wacana tax amnesty, saya optimis seluruh wajib pajak bisa memberikan jawaban yang jujur” ujarnya.

Kepada para petugas SE 2016, Gus Ipul mengingatkan vitalnya peran mereka bagi kesuksesan pembangu-

nan kedepan, ia minta para petugas agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai Standard Operation Procedure (SOP) dalam bekerja, sehingga didapatkan data yang valid dan berkualitas.

“Ingat, kesalahan pendataan akan menyebabkan kesalahan pengambilan kesimpulan, sehingga berujung pada kesalahan pengambilan kebijakan, karena itu, tiga hari kedepan, tanggal 1 Mei 2016, selama satu bulan penuh, SE 2016 akan memasuki tahap paling penting, yakni pencacahan lapangan. Saya minta semua pihak untuk melaksanakan perannya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, “ pungkasnya.

Apel pada kesempatan itu turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Teguh Pramono, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, dan segenap tamu undangan. (*)