18
SRIWIJAYA POST Sabtu, 27 Februari 2010
Musirawas, Banyuasin, Lubuklinggau
Kami Minta Dibangun Jembatan Beton ■ Tiang Jembatan Pendowo Keropos BANYUASIN, SRIPO - Jembatan penghubung di Desa Pendowoharjo Kecamatan Makartijaya Kabupaten Banyuasin, saat ini cukup memprihatinkan. Sejumlah tiang penyangga jembatan terbuat dari pipa eks Pertamina ini mulai keropos dan terancam ambruk. Jembatan dengan panjang sekitar 70 meter dan lebar 2,5 meter itu selama ini merupakan akses utama warga di empat desa yakni, Desa Tirta Kencana, Tirtamulya, Pendowoharjo Kecamatan Makarti Jaya, serta Desa Tanjungmas Kecamatan Banyuasin II. Pantauan di lokasi, jembatan yang menghubungkan Desa Tirtakencana dengan Desa Pendowoharjo itu sudah mulai bergoyang saat dilintasi. Kondisi ini
cukup membahayakan keselamatan warga di wilayah eks transmigrasi itu. Selain tiang penyangga mulai keropos, demikian pula papan dasar jembatan sudah mulai lapuk. Kepala Desa Pendowoharjo, Sunarto yang dihubungi Jumat (26/2) mengatakan, jembatan itu satusatunya alat penghubung masyarakat Desa Pendowoharjo dengan beberapa desa tetangga. Jika jembatan ini sampai ambruk, tentu aktivitas warga di empat desa dalam dua kecamatan akan lumpuh. “Kalau jembatan ini sampai roboh, warga akan kembali menggunakan jalur air untuk transportasi melalui perahu ketek. Hal ini biaya yang dikeluarkan bertambah besar,” katanya.
Sunarto berharap, bila Pemkab Banyuasin akan memperbaiki jembatan itu, tidak dengan konstruksi besi seperti yang lama. “Warga kami minta dibangun jembatan permanen cor beton. Hal ini untuk mempertahankan daya jembatan, karena kondisi air asam akan lebih gampang merusak jembatan dengan konstruksi besi,” katanya. Menurut Sunarto, jembatan sekarang ini konstruksi eks pipa Pertamina dibangun Tahun 2004 lalu. Anggota DPRD Banyuasin Dapil III, Arisa Lahari mengatakan, dewan akan memperjuangkan aspirasi sekaligus keluhan warga tersebut ke Pemkab untuk dianggarkan dan kemudian direalisasikan. (udn)
SRIPO/SYAIFUDDIN
KEROPOS — Jembatan konstruksi besi pipa di Desa Pendowoharjo Kecamatan Makartijaya, tiang penyangganya mulai keropos. Jika tidak segera direnovasi, jembatan ini berpotensi ambruk.
Parpol Gurem Jadi ”Kuda Hitam” 786 Bangunan Walet Ilegal ■ Koalisi Usung Kandidat MUSIRAWAS, SRIPO - Sepuluh partai politik (Parpol) non parlemen (parpol gurem), yang menamakan dirinya Gabungan Partai Peduli Musirawas (GPPM) kini menggalang koalisi untuk mengusung pasangan cabup/cawabup yang akan bertarung pada Pilkada Musirawas 5 Juni 2010. Parpol tersebut antara lain, PPP, PPDI, PKPI, PNBKI, PPPI, PDK, PKNU, PPD, Partai Pelopor, dan Partai Patriot. Gabungan perolehan suara 10 parpol non parlemen yang menggalang koalisi ini, sebanyak 45.283 suara, cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri. Artinya koalisi partai non parlemen ini patut diperhitungkan, dan bisa jadi
■ Tersebar di 26 Desa
JIKA dikalkulasi, maka 15 persen suara untuk syarat ikut Pilkada itu sekitar 43.811 suara hasil Pemilu Legislatif 2009 lalu.
”
”
NGIMADUDDIN Divisi Sosialisasi KPU Musirawas. kuda hitam pada Pilkada Musirawas 2010 ini. Sekretaris GPPM, Irkan Franoulus mengatakan, pihaknya telah membuka pendaftaran cabup/cawabup sejak 25 Februari 2010, dan ditutup 5 Maret 2010. “Sudah satu pasangan kandidat yang mendaftar ke GPPM, yaitu Wazanazi Wahid sebagai cabup dan
Untung Suprianto sebagai cawabup. Selain itu, ada beberapa figur lain yang juga sudah mengadakan pendekatan dengan GPPM. Kita optimis bisa mengusung calon sendiri, karena persyaratan minimal untuk mengusung calon yaitu 15 persen dari suara sah, sudah kita penuhi,” ujar Irkan, yang juga Ketua
DPC Partai Nasionalis Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Musirawas. Sementara itu Divisi Sosialisasi KPU Musirawas, Ngimaduddin mengatakan, bagi parpol non parlemen yang akan mengajukan pasangan calon, syarat minimal adalah memiliki 15 persen suara dari total jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. “Jika dikalkulasi, maka 15 persen tersebut sekitar 43.811 suara. Artinya, jika gabungan parpol non parlemen bisa mengumpulkan suara lebih dari angka itu, maka bisa mengusung calon sendiri dan mendaftarkan ke KPU,” ujarnya. Pendaftaran pasangan kandidat mulai 3 Maret 2010. (zie)
SEKAYU, SRIPO - Kecamatan Lalan Kabupaten Muba yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, menjadi lokasi strategis untuk usaha walet. Ratusan bangunan sudah berdiri di kawasan ini, yang diduga kuat menjadi sarang walet. Ironisnya usaha walet dan pendirian bangunan walet itu belum mengantongi perizinan alias ilegal. Data yang dihimpun di Kecamatan Lalan, Kamis (25/2), sebayak 786 bangunan gedung walet di 26 desa dalam kecamatan ini berupa bangunan permanen dan semi permanen, rata-rata dengan ketinggian tiga lantai menyerupai hotel. Pengusaha mengunakan pengeras suara
kicauan burung walet cukup menimbulkan suara gemuruh disertai dengan burung yang berkeliaran di sekitar gedung. Camat Lalan Bahrum Rangkuti, SSTP, MSi ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat (26/2) mengatakan, hasil pendataan di kecamatan ini tercatat 786 gedung walet belum memiliki perizinan. “Kecamatan sifatnya hanya memfasilitasi pengusaha saja, sedangkan masalah teknis penerbitan izin dan lainnya diserahkan kepada PU Cipta Karya,” katanya. Bahrum menambahkan, pihaknya sedang menunggu tim dari kabupaten untuk menginventarisir bangunan yang diduga kuat
untuk usaha penangkaran walet itu. “Kalau ini terealisasi, cukup besar kontribusinya bagi kas daerah dari perizinan walet ini,” papar Bahrum. Salah seorang pengusahan walet di Kecamatan Lalan mengatakan, mereka tidak mau membuat perizinan walet karena ketentuan dalam Perda Walet untuk biaya perizinan terlalu tinggi. “Usaha burung walet ini tidak bisa dipastikan hasil panennya, sehingga tidak bisa dinilai jumlahnya untuk masuk ke kas daerah,” katanya seraya mengatakan birokrasi juga diharapkan tidak berbelit-belit sehingga tidak membingungkan warga. (naf)