12
SRIWIJAYA POST Sabtu, 3 Juli 2010
Lahat, Pagaralam, Muaraenim, Empat Lawang
Air tak Mengalir Warga Ngomel ■ PDAM Akui Banyak Masalah LAHAT, SRIPO - Buruknya pelayanan PDAM Tirta Lematang di Kabupaten Lahat menjadi sorotan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pelayanan perusahaan air minum itu tak kunjung memuaskan konsumen. Selain distribusi air yang tidak jelas waktunya, air yang di distribusikan juga terkadang tidak layak konsumsi. Hal itu yang dinilai sangat merugikan para konsumen pelanggan PDAM. “Air menjadi kebutuhan utama, apalagi memasuki musim kemarau seperti ini. Sumur sudah mulai kering. Tindakan dari pemerintah juga belum ada. Sudah beberapa hari ini kami terpaksa mengeluarkan uang
untuk membeli air menggunakan jeriken seharga Rp 5-7 ribu per jeriken,” kata Hamzah (32), warga Gunung Gajah Lahat. Ia menambahkan, sejak beberapa bulan terakhir distribusi air PDAM ke rumah-rumah warga buruk. Terkadang tidak mengalir sama sekali. Sementara pembayaran setiap bulan tetap mengalir. Harus ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Keluhan serupa disampaikan Sujadi (40), warga Lahat. Menurutnya, PDAM seharusnya melakukan pembenahan demi kepuasan konsumen. Itu karena antara konsumen dan penyalur sangat erat kaitannya. Pembayaran yang diberikan setiap bulan se-
harusnya digunakan untuk melakukan perbaikan dan kepuasan konsumen. Staf teknik PDAM Tirta Lematang, Suwarno ketika konfrimasi mengatakan, kondisi distribusi PDAM tidak ada maslah terutama wilayah Gunung Gajah. “Pendistribusian air di Gunung Gajah sejauh tidak ada masalah, sejauh ini kami belum dapat laporan tentang terhentinya distribusi air disana dan dilokasi lain,” kata Suwarno. Menurutnya, masalah yang dihadapi PDAM memang banyak. Diantaranya debit air sungai yang kecil, pompa intake yang sudah tua, serta proses penampungan tidak maksimal. (mg3)
Dua Oknum Pol PP Tahanan Luar ■ Dijamin Pihak Keluarga PRABUMULIH, SRIPO Dua orang oknum Pol PP yang diduga terlibat dalam pencurian genset milik RSUD Prabumulih yang lama tidak lagi mendekam dalam penjara. Status penahanan keduanya ditangguhkan sejak dua minggu lalu dan kini resmi menjadi tahanan luar. “Penyidik menganggap keduanya tidak akan melarikan diri,” kata Kabag Ops Polres Prabumulih, AKP Tulus Sinaga didampingi Kasat Reskrim, AKP Rachmat Sihotang SIK, Jumat (2/7). Menurut Tulus, untuk sementara dari hasil pengembangan yang dilakukan terkait hilangnya aset daerah milik RSUD lama, hanya kedua oknum tersebut yang terlibat. Oleh karena itu pihaknya menerima penangguhan tahanan keduanya setelah pihak keluarga mengajukan surat jaminan. Kedua oknum Pol PP ter-
SRIPO/WILIEM WK
ELPIJI — Rizal (26), pedagang tekwan di Pasar Tebingtinggi masih menggunakan tabung elpiji 3 Kg untuk dagangannya, Jumat (2/7). Selain Rizal, pedagang makanan yang menggunakan tabung elpiji 3 Kg khawatir jika penarikan tabung tak disertai pengganti dapat mengganggu usaha mereka.
sebut yakni Edi Silitonga dan Nopian resmi menjadi tahanan luar sejak dua minggu lalu. Tulus beranggapan, penangguhan sah secara hukum. Menurutnya, penyidik menganggap penyelidikan terkait keterlibatan keduanya atas kehilangan aset daerah bernilai milyaran rupiah itu cukup. Tidak ada lagi tersangka yang terlibat dalam hilangnya aset hibah dari Pemerintah Belanda itu. “Tersangka juga dianggap tidak akan menghambat proses penyidikan selanjutnya seperti melarikan diri,” ujarnya. Walaupun berstatus tahanan luar, keduanya tetap dikenakan wajib lapor. Bila kewajiban itu lalai dilakukan bukan tidak mungkin keduanya akan kembali mendekam bersama empat orang tersangka lainnya. Terkait penyelidikan kasus pencurian itu sendiri, saat ini petugas tengah menyelesaikan berkas. Berkas
itu sesegera mungkin dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Saat ini penyelidikan terhadap kasus hilangnya genset seberat lebih dari dua ton itu dianggap selesai. Penyidik belum merasa perlu memanggil mantan Kasat Pol PP, Nasnurmal terkait perintah penjagaan aset daerah kepada kedua oknum. “Tetapi bila ditemukan bukti baru kita akan lakukan penyelidikan kembali,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dua oknum Pol PP ditangkap Polres Prabumulih karena diduga terlibat pencurian genset RSUD lama. Keduanya saat itu ditugasi menjaga gedung yang didalamnya terdapat aset daerah itu. Keterlibatan keduanya berdasarkan pengakuan keempat tersangka yang menjadi otak pencurian genset. Para tersangka mengaku mendapat izin dari keduanya untuk mencuri genset. Dan keduanya juga mencicipi hasil penjualan. (cr2)
ISTIMEWA
SIAP JUAL — Pohon Juar yang sudah menjadi kepingan papan yang sudah siap jual untuk dibawa keluar Kabupaten Lahat. Padahal Bupati Lahat Saifudin Aswari Rifa’i sudah melarang penebangan pohon Juar. Foto diambil Rabu (30/6).
Aswari Kecewa Pohon Juar Ditebang ■ Kinerja Dishutbun Dipertanyakan LAHAT, SRIPO - Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rifa’i tak bisa menutupi rasa kecewa ketika menyaksikan tumpukan kayu Juar (pohon trembesi, Albizia Saman) yang sudah jadi papan dan siap jual ke luar daerah. Kayu yang diperoleh warga dari pinggiran Desa Padang Lama, Merapi Selatan, sebetulnya sudah dilarang keras Bupati Lahat untuk ditebang apalagi menjualnya. Aswari lantas mempertanyakan kinerja Dishutbun yang sudah diberi amanat untuk menyampaikan larangan itu. “Beberapa bulan lalu kita sudah memberikan himbauan larangan
kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon Juar (trembesi) melalui Dishutbun. Namun nyatanya di lapangan masih ada pohon Juar yang siap jual seperti ini,” kata Aswari saat berkunjung ke Merapi Selatan. Keberadaan pohon Juar kata Aswari, sangat dibutuhkan karena mampu menyerap karbondioksida dan air. Menurutnya, jangankan dirinya, Presiden RI pun melakukan pelestarian dengan menanam pohon tersebut guna mencegah pemanasan global. Di Lahat katanya malah sebaliknya, justru ditebang dan papannya dijual.
”
Beberapa bulan lalu kita sudah memberikan himbauan larangn kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon Juar
”
SAIFUDIN ASWARI RIFA’I Bupati Lahat “Saya himbau kembali kepada masyarakat, terutama pengusaha kayu untuk tidak menebangi pohon jenis ini karena sangat penting untuk kelangsungan hidup dan pelestarian alam,” katanya. Sementara Kepala Dis-
Kami Takut tak Bisa Jualan EMPATLAWANG, SRIPO Rencana penarikan tabung elpiji 3 Kg yang tak ber-SNI disikapi dengan kekhawatiran para pedagang yang menggunakan tabung tersebut. Mereka takut nantinya tidak bisa berjualan lagi bila tidak punya tabung gas. Harapan mereka, bila ada penarikan pemerintah memberikan gantinya. Pengamatan Sripo, Jum’at (2/7), sejumlah pedagang menggunakan tabung gas elpiji 3 Kg untuk keperluan memasak makanan yang akan dijajakan. Diantaranya tukang bakso, tekwan, gorengan dan berbagai dagangan lainnya. Dengan tabung ini, biaya yang di-
keluarkan setiap harinya lebih hemat ketimbang menggunakan kompor minyak tanah. “Kalau akan ditarik, ya kami meminta agar ada penggantinya. Karena untuk membeli lagi, hal yang tidak memungkinkan,” kata Rizal (26), seorang pedagang tekwan di Pasar Tebingtinggi. Ia menambahkan, adanya informasi penarikan tersebut membuat dirinya khawatir tidak bisa menjual dagangannya lagi yang mengandalkan kompor gas untuk memasak. Dengan tabung elpiji ini, pengeluarannya cukup hemat karena untuk satu tabung 3 Kg bisa dipakai
6 hari. Kalau sebelumnya menggunakan minyak tanah bisa menghabiskan 1 liter per hari. “Kalau untuk satu tabung harga isi ulangnya Rp 14 ribu bisa untuk 6 hari, sedangkan minyak tanah harganya Rp 8.000 per liter. Itupun habis dalam sehari,” katanya. Hal senada dikatakan, Yanto pedagang bakso. Ia khawatir kalau adanya penarikan tabung elpiji karena selain penggunaannya hemat, tetapi juga lebih ringkas dan cepat. “Kalau dengan minyak tanah, banyak perlengkapan yang harus disiapkan. Lagi pula, kerjanya lamban,” ujarnya. (st2)
DOK:SRIPO
hutbun Lahat Fuadi yang dikonfirmasi melalui telepon selulur mengelak dikatakan tidak menyampaikan himbauan larangan dari Bupati Lahat. Ditegaskan pihaknya sudah menyampaikan himbauan dan larangan kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon jenis itu melalui kecamatan dan desa-desa. “Untuk menindak pelaku penebangan saat ini tidak mungkin karena belum ada peraturan dan UUnya. Jika bupati menyetujui nanti, kita akan mengirimkan surat kepada Menteri berupa moratorium (penghentian sementara) penebangan pohon Juar,” kata Fuadi. Fuadi membantah bila pihaknya dinilai tidak melakukan kontrol terhadap pelestarian hutan. Menurutnya, Dishutbun sudah meminta UPTD ditiap kecamatan untuk mengontrol kondisi hutan sekitar. “Oktober nanti akan dilakukan penanaman 10 ribu trembesi saat musim penghujan. Pohon Mahoni serta jenis pohon lain juga akan kita tanami nanti,” kata Fuadi. (mg3)