KOTA SOLO
Jumat Pahing, 29 Mei 2009
SOLOPOS
Nota keuangan pertanggungjawaban APBD 2008:
Belanja pegawai capai Rp 415,18 M Karangasem (Espos) Realisasi belanja daerah sepanjang tahun 2008 masih didominasi belanja untuk aparatur pemerintahan (pegawai). Dari realisasi belanja daerah senilai Rp 760,08 miliar, ternyata senilai Rp 415,18 miliar atau sebesar 54,62% di antaranya untuk gaji pegawai. l Oleh: Tri Rahayu
Persoalan tersebut terungkap dalam Nota Keuangan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008 yang disampaikan Walikota Solo Joko Widodo, Kamis (28/5), dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung Dewan. Dalam pembacaan nota keuangan setebal 19 lembar itu, Walikota dibantu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset (DPPKA) Solo, Anung Indro Susanto.
”Anggaran belanja daerah tahun 2008 setelah perubahan sebesar Rp 854,69 miliar. Namun realisasinya hanya senilai Rp 760,08 miliar atau 88,93%, sehingga kekurangan anggaran tidak sesuai target, karena sekitar Rp 94,60 miliar atau 11,07% tidak terealisasi. Hal itu disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2008, antara lain belanja hibah khususnya hibah relo-
kasi dan renovasi pascabanjir dan akan diselesaikan pada tahun anggaran 2009 ini,” tegas Jokowi. Penghematan Walikota menambahkan, selain persoalan belanja hibah juga ada faktor lain yang mempengaruhi sebanyak Rp 94,60 miliar. Faktor lain yang dimaksud, sambung Jokowi, adanya penghematan atas beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui proses pelelangan. Dari realisasi anggaran belanja daerah itu, kata Walikota, sebagian besar digunakan untuk belanja operasional senilai Rp 596,17 miliar dari rencana awal senilai Rp 672,35 miliar. ”Salah satu belanja operasional terbesar adalah belanja operasional pegawai yang semula dianggarkan senilai Rp 438,65 miliar, tetapi hanya terealisasi Rp 415,18 miliar. Sedangkan sisanya senilai Rp 344,90 miliar digunakan untuk belanja barang senilai 113,59
Espos/Burhan Aris Nugraha
ANTREAN MINYAK—Warga berebut mengantrekan jerikennya untuk mendapatkan minyak tanah seharga Rp 4.500/liter di salah satu pangkalan minyak di Jalan Untung Suropati, Pasar Kliwon, Solo, Kamis (28/5). Mulai 1 Juni minyak tanah bersubsidi tidak lagi beredar di pasaran.
DPU segera siapkan tim nonteknis n
Kelanjutan normalisasi Kali Gajah Putih
Banjarsari (Espos) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo segera menyiapkan tim nonteknis untuk melanjutkan program normalisasi Kali Gajah Putih, yang melalui Kelurahan Sumber dan Manahan, Kecamatan Banjarsari. Sementara itu, penghuni bantaran sungai tersebut mempertanyakan kapan normalisasi Gajah Putih dimulai. Hal itu menyusul telah dilaksanakannya pengukuran lokasi oleh petugas DPU Solo, tiga pekan lalu. Kepala Bidang (Kabid) Drainase, DPU Solo, Budi Santosa, mengatakan normalisasi Kali Gajah Putih segera dilanjutkan. Saat ini, dia menyebut pihaknya tengah memproses pembentukan tim nonteknis yang bakal bertanggung jawab untuk persoalan sosialisasi dan pembebasan lahan. Budi membenarkan, DPU Solo telah melakukan pengukuran, namun hal itu untuk keperluan perencanaan. ”Segera dibentuk tim nonteknis. Karena ini hanya meneruskan, jadi sistemnya kurang lebih hampir sama dengan yang sudah berjalan tahun kemarin. Masyarakat
juga sudah tahu seperti apa. Kami kira akan lebih mudah,” papar Budi, saat dihubungi Espos, Selasa (26/5) Dia melanjutkan, pihaknya berusaha agar pekerjaan normalisasi dimulai lebih cepat. Budi memperkirakan, sosialisasi kepada masyarakat bisa dimulai paling tidak Juni mendatang. Sementara itu, terkait pekerjaan, dia menyebut normalisasi Kali Gajah Putih lanjutan akan dimulai dari jembatan Kampung Sumber Tapen, Sumber ke arah timur atau hilir. Proyek lanjutan itu diproyeksi bakal mengenai puluhan rumah warga yang tinggal di bantaran. ”Sekali lagi, karena kemarin sudah, kami harap masyarakat menyadari dan mau bekerja sama,” imbuhnya. Di lain pihak, salah satu penghuni bantaran Kali Gajah Putih, Ny Trisno meminta dinas terkait memberikan sosialisasi jauh hari sebelum proyek dikerjakan. Hal itu, tandasnya, agar warga dapat mempersiapkan diri. Ny Trisno juga meminta Pemkot Solo memberikan solusi bagi warga yang berdagang agar tetap dapat melanjutkan usahanya di lokasi lain. q tsa
Dana pendamping program PNPM dinilai membingungkan Banjarsari (Espos) Teknis pengajuan dana sharing atau dana pendamping program dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dinilai masyarakat membingungkan. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) meminta fasilitator PNPM menyediakan petunjuk teknis (Juknis) khusus untuk mencairkan dana kegiatan Posyandu dan rumah tak layak huni (RTLH) yang masuk dalam sharing program tersebut. Sementara itu, Asisten Koordinator PNPM Kota Solo, Bagus Ardian menyebut teknis pengajuan proposal dana sharing program, khususnya untuk Posyandu, sudah jelas. Fasilitator, kata dia, siap memberikan pengarahan jika diminta. Sedangkan untuk RTLH, menurutnya, teknis pengajuan dana masih digodok. Anggota LKM Mitra Sejahtera, Kelurahan Jebres, Kun Prastowo, kepada Espos, Selasa (26/5), mengatakan teknis pengajuan proposal untuk sharing program membingungkan. Menurut dia, selama ini, LKM tidak menerima penjelasan bagaimana mengajukan dana untuk dua kegiatan tersebut. Kun mengaku sudah bertanya ke fasilitator maupun koordinator kecamatan, namun jawaban yang diberikan kurang memuaskan. ”Kami diminta ke kelurahan, karena, katanya, untuk teknis kelurahan yang tahu. Tapi saya kira semestinya tidak begitu, harus ada orang yang tahu teknis, dari DKK (Dinas Kesehatan Kota-red) untuk Posyandu dan DPU (Dinas Pekerjaan Umum-red) untuk RTLH, yang terjun di masyarakat. Ka-
lau fasilitator, ketika saya tanya, memang mengusai masalah PNPM tapi bukan teknis sharing program Saya rasa perlu ada Juknis atau pengarahan khusus,” jelas Kun. Sementara itu, ditemui di Sekretariat PNPM Solo, Bagus Ardian menjelaskan mekanisme untuk pengajuan dana Posyandu sudah jelas. Kader Posyandu, kata dia, berperan sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam struktur kelembagaan PNPM. ”Dana untuk Posyandu akan masuk rekening LKM. Mekanisme sebelumnya, kader Posyandu/KSM membuat proposal. Proposal itu diverifikasi LKM, selanjutnya berturut-turut diverifikasi lagi dia Puskesmas dan DKK. Baru DKK memberikan rekomendasi berapa dana Posyandu yang akan dialokasikan untuk KSM tersebut. Kalau untuk RTLH memang masih kami bahas,” papar Bagus. Dia menambahkan, di tingkat kecamatan fasilitator telah mengadakan koordinasi dengan sejumlah kalangan yang terlibat, termasuk DKK dan kader Posyandu. Dia juga memastikan, pihaknya siap memberikan pengarahan jika diminta. Pada bagian lain, Bagus menyebut adanya sharing program memberikan peluang pada masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan pengelolaan Posyandu dan RTLH yang dinilai kurang. ”Sharing program justru menguntungkan, karena jika dana untuk Posyandu dan RTLH sesuai alokasi APBD masih kurang, bisa disokong dari dana PNPM. Misalnya, ada Posyandu tambahan yang belum ter-cover dana dari DKK, bisa diusulkan di program terpisah melalui PNPM,” imbuh dia. q tsa
Belanja operasional pegawai yang semula dianggarkan Rp 438,65 miliar, terealisasi Rp 415,18 miliar. Belanja bantuan sosial Rp 36,08 miliar. Belanja bantuan keuangan Rp 11,94 miliar dan belanja modal senilai Rp 163,61 miliar ditambah belanja tak terduga senilai Rp 1 miliar. miliar, belanja bunga senilai Rp 1,82 miliar, belanja hibah senilai Rp 17,83 miliar, belanja bantuan sosial senilai Rp 36,08 miliar, be-
lanja bantuan keuangan senilai Rp 11,94 miliar dan belanja modal senilai Rp 163,61 miliar ditambah belanja tak terduga senilai Rp 1 miliar,” tegasnya. Lebih lanjut dikatakan Walikota, di sisi lain realisasi pembiayaan daerah yang semula direncanakan senilai Rp 122,06 miliar, ternyata hanya terealisasi Rp 50,90 miliar atau 41,70%. Realisasi belanja daerah yang kurang dari separuh target itu, terangnya, disebabkan oleh realisasi rencana utang daerah yang hanya Rp 700,40 juta (0,96%) dari rencana utang semula senilai Rp 73,10 miliar. Anung Indro Susanto menambahkan, selama 2008 pengelolaan aset daerah senilai Rp 3,49 triliun, yang terdiri atas aset lancar senilai Rp 56,41 miliar, investasi jangka panjang senilai Rp 60,18 miliar, aset tetap senilai Rp 2, 96 triliun dan aset lainnya senilai Rp 405,90 miliar. q
III