SUKOHARJO
VI
Kamis Legi, 28 Mei 2009
SOLOPOS
Kronik Gapoktan tangkarkan 1 ton padi
KPU-PPS sama-sama ngotot Grogol (Espos)
Sukoharjo (Espos)
Kisruh penarikan kembali kelebihan dana belanja barang entry data pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) hingga rencana daftar pemilih tetap (RDPT), yang telanjur diterima oleh sejumlah PPS di wilayah Sukoharjo masih terus berlanjut.
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hesti Mulyo, Kelurahan Begajah, Sukoharjo menangkarkan sekitar satu ton benih padi varietas pepe hasil panen petani pada musim tanam (MT) I lalu. Benih padi tersebut kini dalam proses pendaftaran di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSP). Pembina Gapoktan Hesti Mulyo, Sri Wijiastuti saat dijumpai Espos di Begajah, Rabu (27/5), mengungkapkan, setelah mendapatkan sertifikasi dari BPSP, benih tersebut akan dikemas dan dipasarkan ke masyarakat. “Untuk kemasannya sudah disiapkan. Kami berharap sertifikasi dari BPSP segera keluar, sehingga benih bisa dijual pada musim tanam yang akan datang,” jelasnya. Menurut dia, selain menangkarkan benih padi, Gapoktan Hesti Mulyo yang beranggotakan lima kelompok tani juga mempunyai beberapa lini usaha lain, yakni peternakan sapi serta pengecer pupuk. q rei
l
Sekdes kembalikan tanah bengkok Sukoharjo (Espos)
KRiiiNG SOLOPOS & Handa (Polokarto, HP 081932586XXX) Kepada Bapak Bupati Sukoharjo, kapan jalan dari arah Padasan menuju Nongko diperbaiki? & Yanto (Sukoharjo, HP 081329715XXX) KPU Sukoharjo belum tahu ya, kalau dalam daftar pekerjaan yang dikeluarkan oleh BPS tidak ada pekerjaan perangkat desa, adanya karyawan swasta. & Entin (Bulu, Sukoharjo, HP 081904765XXX) Kepada Pemkab Sukoharjo, mohon jalan Bulu-Tawangsari-Sukoharjo diperbaiki. Kondisi jalan makin rusak parah.
Penting & Telepon Sukoharjo (0271) SOLOPOS PMI PDAM Pemadam RSUD
593 105 593 706 593 113 593 005
PLN Pegadaian SAR Sukoharjo
593 038 593 046 7080890
Kecamatan Sukoharjo Tawangsari Nguter Bendosari Grogol Kartasura
593 012 (0272) 881 284 593 528 593 529 622 356 780 673
Baki Gatak Mojolaban Weru Polokarto Bulu
625 535 781 740 611 767 (0272) 881 005 611 655 5890506
Polisi Polres Satlantas Polsek Kartasura Polsek Gatak Polsek Baki Polsek Grogol Polsek Mojolaban
593 110 593 216 780 916 781 151 625 233 621 332 611 918
CUCI TIKAR—Hartowiyono, 38, warga Begajah, Sukoharjo memanfaatkan air saluran irigasi di Karangan, Begajah untuk mencuci tikar miliknya, Rabu (27/5).
20 Kelompok usaha bermasalah Nguter (Espos) Sedikitnya 20 kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dan simpan pinjam kelompok perempuan (SPKP) di wilayah Nguter diketahui bermasalah lantaran menunggak pengembalian dana pinjaman bergulir program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan (MP). Ke-20 kelompok yang bermasalah tersebut tersebar di sembilan desa yakni, Desa Celep, Jangglengan, Lawu, Kedungwinong, Daleman, Gupit, Pengkol, Serut dan Plesan. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MPNguter, Marino mengatakan, total dana pinjaman yang masih menunggak di 20 kelompok UEPdan SPKPmencapai Rp 115 juta. ”Aset dana bergulir yang kami miliki saat ini sudah mencapai sekitar Rp 2,7 miliar, jumlah itu sudah termasuk nilai tunggakan yang ada di 20 kelompok,” terangnya
saat ditemui Espos, belum lama ini di Nguter. Dia mengatakan, hingga kini pihaknya terus memonitor seluruh kelompok peminjam khususnya 20 kelompok yang bermasalah tersebut dengan cara mendatangi langsung ke desa-desa. Selain itu, pihaknya juga semakin intensif melakukan pendekatan kepada pengurus kelompok untuk membantu mengatasi permasalahan terkait macetnya pembayaran angsuran pinjaman. Cari solusi ”Permasalahan yang dihadapi setiap kelompok beragam, dari mulai kondisi ekonomi hingga terpuruknya usaha produktif yang dijalani oleh para anggota kelompok peminjam, makanya kami turun ke bawah membantu mencari solusi,” urainya. Lebih lanjut dia mengatakan, kendati masih ada kelompok peminjam di wilayahnya yang bermasalah dalam melunasi dana pinjam-
Polsek Polokarto 610 405 Polsek Bendosari 591 931 Polsek Nguter 593 070 Polsek Bulu 7080 730 Polsek Tawangsari 881 038 Polsek Weru 881 039
an, namun hingga kini permasalahan tersebut belum begitu berpengaruh terhadap pelayanan kelompok nasabah baru. Dia menambahkan, tahun 2009 ini pihaknya bahkan menargetkan bisa menjaring 16 kelompok usaha produktif baru di wilayah Nguter sebagai nasabah. ”Pengaruh memang ada tapi tidak begitu besar, karena setiap bulannya dana bergulir selalu surplus. Jadi, kalaupun ada calon nasabah baru, ya sebisa mungkin kami layani asalkan lolos verifikasi.” Sementara terkait, dana PNPM MP tahun 2009 untuk wilayah Nguter rencananya bakal mendapat alokasi tambahan hingga Rp 500 juta, sehingga total dana yang akan diterima tahun ini mencapai Rp 2 miliar. ”Untuk dana PNPM tahun ini kemungkinan banyak digunakan untuk membiayai proyek sarana dan prasarana. Tapi, sejauh ini kami juga masih menunggu usulan program pengajuan dari desa-desa,” imbuhnya. q m78
Partai pendukung Capres mulai gelar konsolidasi Sukoharjo (Espos)
(0271) 724811
Hingga kini Komisi Pemilihan reka keberatan,” ujarnya. Sementara itu, Kasubag ProgUmum (KPU) Sukoharjo belum membatalkan upaya merasiona- ram KPU Sukoharjo, Heri Mullisasi anggaran biaya entry data yadi mengatakan, pihaknya metersebut. Sementara, PPS tetap ti- minta kepada PPS untuk menaati dak mau mengembalikan dana apapun hasil keputusan rapat di KPU provinsi. yang telanjur ha”Kami sendibis itu. Kami akan ke KPU ri sebetulnya diSekretaris KPU lematis ketika Sukoharjo, Sigit provinsi untuk harus melakuBudi Hartono mekan penyesuaingatakan, KPU Su- membahas mengenai an dana entry koharjo masih memasalah ini. Jadi, data, apalagi danunggu keputusan keputusannya nanya sebagian dari KPU Provinsudah terpakai si Jawa Tengah lantergantung rapat oleh PPS. Tapi taran kebijakan medengan provinsi. ya daripada nanlakukan penyesuaiti setelah diauan anggaran untuk kebutuhan entry data merupakan dit oleh BPK bermasalah, lebih baik kelebihan dana entry dikemkebijakan provinsi. ”Besok (hari ini-red) kami akan balikan ke kas negara,” ujarnya. ke KPU provinsi untuk membahas mengenai masalah ini. Jadi, Kesepakatan Ketua PPS Sidorejo, Bendosari, keputusannya tergantung rapat dengan provinsi,” ujarnya ketika Suparno menyatakan, upaya pengdicegat Espos, Rabu (27/5), seu- unduran diri dari kegiatan Pilpres sai rapat dengan PPS se-Grogol. PPS se-Bendosari batal dilakukan Lebih lanjut dia mengatakan, pa- menyusul kesepakatan antara KPU da dasarnya KPU Sukoharjo akan dengan PPS terkait pembatalan renberusaha memperjuangkan aspi- cana penarikan kelebihan dana. ”Setelah kami melakukan koorrasi dari seluruh PPS maupun PPK yang ada di lapangan. Sehingga, dinasi, hari ini (kemarin-red) KPU dalam rapat dengan KPU provin- sudah menyepakati tidak jadi mesi supaya kelebihan dana entry da- narik kelebihan dana entry data. ta yang terlanjur dibagikan kepa- Oleh karena itu kami siap melanda PPS jangan dikembalikan lagi. jutkan Pilpres 2009,” ujarnya. Sementara itu, Ketua PPS Pan”Setelah kami berkoordinasi dengan PPS di lima kecamatan deyan, Grogol, Endro Pranowo umumnya mereka meminta kele- berharap agar upaya penarikan bihan dana entry data hasil pe- kembali kelebihan dana entry danyesuaian jangan dikembalian, ta oleh KPU Sukoharjo dan KPU karena umumnya dana sudah ha- Provinsi dibatalkan. ”Yang jadi bis terpakai. Kami juga paham masalah, yang membuat kebijakselama ini beban kerja PPS di la- an ini KPU provinsi, padahal dapangan sudah rekasa, jadi dengan ri KPU pusat pagu anggaran unadanya masalah ini umumnya me- tuk biaya entry sudah jelas.” q
”
Espos/Rohmah Ermawati
Kendati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengaku belum membuat aturan resmi mengenai pengembalian eks lahan bengkok Sekretaris Desa (Sekdes), beberapa Sekdes telah mengembalikan lahan bengkok ke pemerintah desa masing-masing. “Hingga kini, diketahui sudah ada beberapa Sekdes yang mengembalikan tanah bengkoknya, laporannya sudah diterima Bagian Pemerintahan Setda Sukoharjo,” jelas Kabag Pemerintahan, Sumarsono saat dihubungi Espos beberapa hari lalu. Pemkab Sukoharjo sendiri, sebut dia, hingga kini belum membuat aturan resmi terkait pengembalian tersebut, termasuk mengenai tenggat waktu pengembalian tanah bengkok. Namun, mengacu pada surat Mendagri tertanggal 16 April 2009 mengenai kedudukan keuangan kepala desa (Kades) dan perangkat desa, disebutkan bahwa penarikan eks lahan bengkok Sekdes dilakukan terhitung sejak pengangkatan Sekdes menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Disebutkan Sumarsono, dalam waktu dekat, pihaknya berencana untuk menindaklanjuti surat Mendagri tersebut dengan membuat aturan daerah mengenai proses pengembalian eks tanah bengkok Sekdes. “Saat ini, tindak lanjut dari surat itu sedang kami persiapkan,” katanya singkat. Sekadar informasi, di Sukoharjo tercatat ada 88 Sekdes yang diangkat menjadi PNS. q ewy
Oleh: Lutfiyah
Jajaran pengurus Parpol di tingkat lokal mulai bersiap menggalang dukungan bagi pasangan Capres-Cawapres yang diusung. PDIPdan Gerindra Sukoharjo sudah menggelar rapat koordinasi untuk kesuksesan Mega-Pro, sementara PAN Sukoharjo bersikukuh mengikuti keputusan Rakernas PAN mengantarkan SBY-Boediono ke kursi orang nomor satu di Tanah Air. “Kami memang tengah bersiap menyukseskan pasangan Mega-Pro.Nah sebagai tahap awal, belum lama ini kami sudah menggelar rapat koordinasi antara PDIP dan Gerindra di Sukoharjo,” kata Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Dwi Jatmoko, yang ditemui di Gedung DPRD Sukoharjo, Rabu (27/5). Rapat koordinasi ini, lanjutnya, merupakan proses awal penyatuan pemahaman dan penyusunan strategi yang akan dipakai di daerah dalam persiapan Pilpres mendatang. Selain diikuti sejumlah Caleg periode 2009-
2014 dari dua partai tersebut, rapat koordinasi PDIP-Gerindra juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pengurus internal partai. Langkah selanjutnya, yang masih dalam proses penggodokan, adalah pembentukan tim sukses pasangan Mega-Pro di Kota Makmur. Dwi sendiri optimistis pasangan MegaPro dapat meraup suara besar di wilayah eks Karesidenan Surakarta, khususnya Sukoharjo, yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara partai moncong putih itu. “Jumat (29/5) pekan ini, PDIP se-Solo Raya bakal menggelar rapat internal untuk pemenangan di masing-masing wilayah,” sebutnya. Optimisme serupa juga disampaikan, Ketua Bapilu DPC PDIP Sukoharjo Sriyanto. Pasalnya, bila mengacu pada perolehan suara kedua partai di Sukoharjo dalam Pileg lalu, besar kemungkinan pasangan Mega Pro dapat meperoleh 50% suara. “Dari hasil Pileg lalu, suara PDIP mencapai 43%, bila ditambah suara Gerindra bukan mustahil suara Mega-Pro mencapai 50%,” papar dia. q ewy
”
”Kader PAN Sukoharjo solid dukung SBY-Boediono” Sukoharjo (Espos)
lakukan koordinasi dengan seluruh pengurus PAN hingga ke tataran grassroot demi memuKader Partai Amanat Nasioluskan jalan menjelang Pilpres nal (PAN) di Sukoharjo dipasJuli mendatang. tikan tetap solid mendukung paSelain itu, ia juga telah bersangan Susilo Bambang Yudhotemu muka dengan pimpinan yono (SBY)-Boediono sebagai Parpol lain yang tergabung kandidat Capres-Cawapres. Isu dalam koalisi seperti Partai perpecahan di kalangan elit PAN Demokrat, Partai Persatuan di tingkat pusat yang bergulir Dok Pembangunan (PP), Partai Keakhir-akhir ini tak membuat ekadilan Sejahtera (PKS), Parsistensi partai berlambang maNurdin tai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahari terbit itu goyah. Wakil Ketua I Bidang Pemenangan Pe- dan PKPI. Terkait sikap Ketua DPP PAN, Soetrismilu DPD PAN Sukoharjo, Nurdin saat dihubungi Espos, Rabu (27/5), mengung- no Bachir yang setelah penandatangankapkan, PAN di Sukoharjo mulai tingkat an kesepakatan koalisi cenderung diam, DPD hingga ranting tetap mematuhi ha- Nurdin mengakui hal itu sempat menimsil Rakernas yang memutuskan berkoa- bulkan tanda tanya di kalangan kader PAN. Namun demikian, sikap tersebut lisi dengan Partai Demokrat. “Kami konsisten dengan keputusan ko- akhirnya dimaklumi karena dinilai maalisi yang telah ditandatangani oleh pim- nusiawi. Yang terpenting, lanjutnya, papinan DPP PAN beberapa waktu lalu,” ra elite politik tak membuat kekisruhan di tubuh internal partai dan tetap berpetandasnya. Dikatakan Nurdin, pihaknya telah me- gang pada hasil Rakernas. q rei
Tunggakan PBB di Tawangsari capai Rp 373 juta Tawangsari (Espos) Total tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2008 lalu di Kecamatam Tawangsari mencapai RP 373.512.151. Kondisi itu disebabkan lantaran hingga kini dari 12 desa yang ada di wilayah itu, sembilan desa di antaranya masih belum melunasi pembayaran. Petugas pengawas PPB Kecamatan Tawangsari, Sugiyatno mengatakan, sembilan desa yang masih menunggak pembayaran PPB tahun 2008 di antaranya Desa Lorog, Kateguhan, Watubonang, Kedungjambal, Dalangan, Tangkisan, Ponowaren, Majasto dan Tambakboyo. Sementara, tiga desa yang realisasi pembayaran PPB mencapai 100 % atau telah memenuhi target pembayaran adalah Desa Grajegan, Pundungrejo dan Pojok. ”Umumnya kesadaran masyara-
kat membayar pajak sudah baik, tapi ya karena masih ada yang merantau ke luar daerah akhirnya PBB banyak yang belum dilunasi. Selain itu kadang SPPT yang ada di bank sudah telanjur ditarik oleh KPP Pratama Klaten sehingga masyarakat malas datang ke Klaten,” ujarnya ketika ditemui Espos, Selasa (26/5), di Tawangsari. Paling tinggi Lebih lanjut dia mengatakan, selain belum melunasi pembayaran PBB tahun 2008, sebagian desa di Tawangsari juga masih menunggak PBB tahun 2006 dan 2007. Dia mengatakan, desa yang memiliki nilai tunggakan PPB paling tinggi untuk tahun 2008 adalah Desa Ponowaren yang realisasinya baru mencapai 9,9 %. ”Pembayaran PBB di Ponowaren terparah karena setiap tahun se-
lalu menunggak, sebenarnya kami telah berusaha maksimal terjun ke desa-desa tapi tetap sulit, padahal kalau bisa melunasi lebih awal sudah ada rangsangan bonus,” ujarnya. Dikonfirmasi hal ini, Sekretaris Kecamatan Tawangsari, Bambang Sugiyanto mengatakan terkait banyaknya desa di Tawangsari yang belum melunasi PPB tahun 2008, pihaknya telah berupaya menggerakkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dengan cara terjun ke desa-desa dan melakukan pembinaan. ”Kadus masih berkewajiban menagih PPB, tapi mulai tahun ini, kami akan melibatkan RT/RW untuk menagih PBB dengan pertimbangan proses penagihan jauh lebih cepat, sebagai kompensasinya mereka akan mendapat uang lelah,” ujarnya. q m78
Grafis: Galih Ertanto