JATENG & SALATIGA Kamis Pahing, 14 Mei 2009
KPU prediksikan TPS Pilpres berkurang
Gerbong KA anjlok di Pekalongan
Semarang (Espos)
Pekalongan (Espos)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng memprediksikan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2009 berkurang dibandingkan TPS Pemilu legislatif. ”Pengurangan TPS ini karena pada Pilpres mendatang jumlah pemilih per TPS di Jateng sampai dengan 500 orang,” kata Ketua KPU Jateng, Ida Budhiati di Semarang, Rabu (13/5). Seperti diketahui pada Pemilu legislatif 9 April 2009 lalu, jumlah pemilih per TPS antara 300 orang sampai 350 orang. Dengan jumlah pemilih 26.190.629 orang membutuhkan TPS sebanyak 88.987 tempat. Menurut Ida, ketentuan 500 orang per TPS pada Pilpres mendatang mengacu pada Peraturan KPU No 29/2009 tentang Pedoman Pilpres. Di mana untuk membuat TPS harus berdasarkan kondisi geografis daerah, masalah sosial pemilih, dan waktu.
”Dengan jumlah pemilih per TPS 500 orang, diprediksikan jumlah TPS Pilpres se-Jateng berkurang dibanding Pemilu legislatif sebanyak 88.987 tempat,” ujarnya. Untuk itu, Ida meminta kepada KPU kabupaten/kota dalam menetapkan lokasi TPS Pilpres supaya memperhatikan kondisi geografis daerah masing-masing agar tak mempersulit pemilih, seperti di Wonogiri yang daerahnya berbukit-bukit, demikian pula di Blora yang masih banyak desa terpencil. ”Letak TPS nantinya jangan sampai menyulitkan masyarakat, sehingga manjadi malas datang ke TPS,” ujarnya. Menurut Ida, pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah TPS Pilpres mendatang, karena sampai sekarang masih menunggu laporan dari KPU kabupaten/kota se-Jateng. ”Sebenarnya hari ini (kemarinred) batas akhir KPU kabupaten/kota memberikan laporan soal TPS ke KPU Jateng, namun belum ada laporan yang masuk.” q oto
Pemkot Salatiga deadline PKL hingga besok Salatiga (Espos) Pemkot Salatiga memberikan deadline atau batas waktu kepada pedagang kaki lima (PKL) di Jl Diponegoro, Jl Jenderal Sudirman (Jensud), Jl Pattimura, dan Jl Pemuda, untuk pindah ke Jl Margosari, paling lambat Jumat (15/5) besok. Hal itu seperti ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop & UMKM) Kota Salatiga, Drs Petrus Resi MSi dalam surat edarannya kepada PKL di empat ruas jalan tersebut, Selasa (12/5). Diungkapkan dia dalam surat itu, rencana relokasi sebelumnya telah dibicarakan bersama dan disetujui para PKL. ”Hasil pertemuan dengan PKL siang maupun malam pada April lalu, bertempat di ruang pertemuan Disperindakop & UMKM (Kota Salatiga) pada prinsipnya setuju untuk relokasi,” ujarnya dalam edaran tersebut. Terkait tempat relokasi, dalam surat serupa Petrus menyatakan pihaknya menyediakan lokasi penempatan yang baru bagi PKL, yaitu di ruas Jl Margosari.
Petrus menjelaskan, acuan penertiban PKL di empat ruas jalan utama tersebut adalah Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2003 tentang PKL. Menyangkut penetapan Jl Margosari sebagai lokasi pengganti, hal itu telah dibicarakan bersama tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya dan dinas terkait. ”Sehubungan dengan itu, kepada para pedagang yang berada di lokasi dimaksud untuk secepatnya pindah ke tempat yang telah ditentukan, paling lambat 15 Mei 2009 (besok-red),” tandasnya. Disampaikan pula, apabila sampai waktu yang telah ditetapkan pedagang belum atau tidak pindah, jajaran Pemkot Salatiga akan menyelesaikan pemindahan. Terkait rencana relokasi itu, salah seorang PKL di Jl Diponegoro, Rudi Setyanto, 18, menyatakan Jl Margosari hanya untuk menampung para pedagang yang berjualan pada malam hari. Karena itu dia meminta kepada Pemkot Salatiga, dalam hal ini Disperindagkop & UMKM, juga menyediakan lokasi pengganti bagi PKL. q try
Kronik Sebuah gerbong kereta api (KA) barang yang mengangkut paket dengan tujuan Kalimas (Surabaya), Rabu (13/5) pagi, anjlok di jalur lintasan dua Stasiun KA Kota Pekalongan. KA barang dengan nomor loko CC 20112 dengan mengangkut 12 gerbong tersebut anjlok saat akan melakukan persiapan berhenti di Stasiun KA Kota Pekalongan. Hingga sekitar pukul 15.00 WIB, roda gerbong kereta api yang tepat berada di belakang lokomotif itu belum dapat dievakuasi. Namun anjloknya KA barang itu tidak menganggu jadwal perjalanan kereta api lainnya karena jalur perlintasan yang satu masih dapat dilintasi KA. Evakuasi anjloknya roda gerbong barang ini terkesan lambat karena dilakukan dengan menggunakan alat seadanya. Agus Dwi Redyoko, seorang petugas Stasiun KAPekalongan, mengatakan, proses evakuasi akan terus dilakukan hingga gerbong dapat kembali dioperasikan. q Ant
Antara/Anis Efizudin
RAZIA PELAJAR—Sejumlah pelajar yang terjaring razia mendapat pengarahan dari petugas gabungan di Kantor Satpol PP Kabupaten Temanggung, Jateng, Rabu (13/5). Puluhan pelajar yang terjaring saat berada di luar sekolah pada jam belajar tersebut diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Walikota mangkir di paripurna LKPj Salatiga (Espos) Sidang paripurna istimewa penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Salatiga tahun 2008, yang sedianya digelar Rabu (13/5), gagal dilaksanakan. Hal itu menyusul ketidakhadiran Walikota. Oleh: Triyono Ketua Panitia Khusus (Pansus) II dan Pansus III DPRD Kota Salatiga, Kustadi Danuri dan Toto Suprapto BcM SE, ditemui di kompleks Gedung Dewan mengatakan, sidang paripurna istimewa selanjutnya akan dijadwalkan kembali oleh rapat Panitia Musyawarah (Panmus). Mereka sangat menyayangkan tidak hadirnya Walikota John Manuel Manoppo SH di sidang tersebut. ”LKPJ adalah pemaparan progress report program kerja Pemkot, karena itu seharusnya Walikota hadir secara langsung di paripurna istimewa dan tidak mewakilkan. Apalagi dalam forum ini nantinya Dewan akan memberikan evaluasi dan catatan-cal
”
Seharusnya Walikota hadir secara langsung di paripurna istimewa dan tidak mewakilkan.
”
tatan, sampai sejauh mana realisasinya dan seharusnya seperti apa,” Kustadi yang diamini Toto, kemarin. Disinggung mengenai persoalan-persoalan yang menjadi sorotan Dewan terkait pelaksanaan program kerja Pemkot Salatiga tahun 2008, Kustadi dan Toto menyatakan ada banyak hal di berbagai bidang yang harus dibena-
hi jajaran eksekutif pada tahun 2009 ini. Namun demikian menurut Kustadi secara lengkap catatan-catatan itu akan disampaikan di sidang paripurna istimewa. Dinas luar kota Kekecewaan senada disampaikan Ketua Pansus I yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan, Elysabeth Dwi Kurniasih. Dikatakan dia, meskipun roda pemerintahan tahun 2008 berjalan, namun banyak program kerja yang tidak dilaksanakan dengan semestinya. ”Indikasinya adalah keluhan dari masyarakat atas kinerja satuan-satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” imbuhnya. Pantauan Espos, sidang pembatalan sidang paripurna istimewa, Rabu (13/5) kemarin, hanya belangsung sekitar 10 menit. Sidang yang dipimpin dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Drs Kasmun Saparaus MSi itu di antaranya dihadiri oleh Wakil Walikota Salatiga Ir Hj Diah Sunarsasi. Terpisah Kabag Humas Setda Pemkot Salatiga, Valentino Hari Wibowo, menyebutkan ketidakhadiran Walikota John Manoppo SH di sidang paripurna istimewa disebabkan sedang berdinas luar kota. q
Proyek jalan beton Grobogan rusak
Tanggul BSR jebol
Pemkab ancam black-list rekanan
DPRD Grobogan panggil Dinas Pengairan
Espos/Arif Fajar S
MENGELUPAS—Seorang pengendara sepeda motor, Rabu (13/5), melintasi jalan beton di depan Balai Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi yang bagian atasnya mengelupas.
Grobogan (Espos) Rekanan yang tidak segera melakukan perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Grobogan, terutama jalan dengan konstruksi beton yang dibiayai dana pinjaman hingga masa pemeliharaan berakhir, terancam di black-list. ”Kalau nanti tidak segera mengambil dana 5% untuk proses pemeliharaan dan melakukan kegiatan perbaikan hingga masa pemeliharaan berakhir, akan kami
black-list,” tegas Wabup Grobogan H Icek Baskoro, kepada Espos, Rabu (13/5). Untuk saat ini, lanjut Wabup, Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan sudah mendapat penjelasan mengenai hasil identifikasi kerusakan jalan yang dilakukan tim dari Undip Semarang dan sedang merumuskan bentuk perbaikan kerusakan jalan beton. Sementara sejumlah pengguna jalan mengaku heran dengan kondisi jalan beton yang dibangun
melalui dana pinjaman pihak ketiga pada tahun anggaran 2008 lalu. Karena sebagain besar kondisi jalan dengan konstruksi beton tersebut sudah rusak. ”Coba lihat, kondisi jalan kabupaten dari Pulokulon hingga Purwodadi dan sejumlah ruas jalan lainnya seperti di Jl Gajah Mada Purwodadi, sebagian besar bagian atasnya sudah mengelupas,” ujar Santoso, warga Purwodadi. Dari pantauan Espos, Rabu, hasil pekerjaan peningkatan jalan kabupaten jalur trayek dengan konstruksi beton bertulang yang didanai pinjaman pihak ketiga senilai Rp 95 miliar, sebagian besar lapisan bagian atasnya sudah mengelupas. Bahkan ada yang kerangka besinya terlihat akibat kerusakan tersebut. Menanggapi hal ini, Wabup Icek Baskoro menyatakan, rekomendasi dari tim Undip setelah melakukan identifikasi kemungkinan besar adalah menutup lapisan atas jalan beton yang mengelupas dengan aspal. ”Sedang yang kerusakannya parah sampai kerangka besinya terlihat, maka harus dibongkar,” ungkap Wabup. Rekanan tambah Wabup, masih memiliki tengat waktu pemeliharaan hingga Juni mendatang. q rif
Grobogan (Espos) DPRD Grobogan melalui Komisi C akan memanggil dinas terkait yang menangani saluran irigasi dari Bendung Sidorejo (BSR). Langkah ini dilakukan menyusul adanya peristiwa dua kali jebolnya tanggul saluran irigasi tersebut. ”Yang berwenang menangnai saluran irigasi tersebut siapa, kalau itu menjadi kewenangan Balai PSDAkami undang. Selain itu Dinas Pengairan Kabupaten Grobogan juga akan kami undang untuk mengetahui masalah sebenarnya,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Agus Siswanto, kepada Espos, Rabu (13/5). Menurut Agus yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIPdi DPRD Grobogan, pemanggilan tersebut akan dilakukan secepatnya. Hal ini mengingat, imbas dari jebolnya tanggul saluran irigasi tersebut tidak hanya PDAM namun juga para petani yang selama ini memanfaatkan keberadaan saluran itu juga kesulitan air. ”PDAM yang memanfaatkan pasokan bahan baku dari saluran BSR tersebut akibat tanggul jebol aliran ke pelanggan terganggu. Demikian juga petani tidak
dapat pasokan air, bahkan akibat peristiwa tersebut ada sawah petani yang diterjang air,” jelas Agus. Oleh karena itu, sambungnya, Pemkab Grobogan melalui dinas terkait harus segera mengoordinasikan dengan dinas yang menanangi saluran irigasi BSR, yakni Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kudus. Sementara data yang diperoleh Espos areal pertanian di Dusun Pulerejo Desa Dimoro yang rusak akibat terkena limpahan air dan lumpur akibat jebolnya tanggul saluran BSR adalah milik enam petani setempat. ”Yang jadi korban akibat kejadian kemarin itu, sawah milik Kodo, Darso, Tarjo, Pardi, Jaslan dan Sam,” tutur Suprat warga setempat. Terpisah Direktur PDAM Purwodadi Ir Mulyadi SP menyatakan, uji coba pipa saluran langsung dari Bendung Sidorejo ke BSR 13 di Gendingan, Toroh tidak maksimal, karena air hanya mengalir hingga Desa Genengadal, Toroh. ”Karena tidak ada pompa pendorong yang dipasang di bagian atas, akibatnya tidak ada tekanan sehingga air mengalir hanya sampai Genengadal tidak bisa sampai BSR 13.” q rif
Jamsostek desak Gubernur lindungi tenaga kerja informal
R
Semarang (Espos)
c m yk
3
SOLOPOS
PT Jaminan Sosial Tenaga (Jamsostek) mendesak Gubernur Jateng membuat peraturan tentang perlindungan bagi tenaga kerja sektor informal di Jateng. Menurut Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, tenaga kerja informal perlu mendapatkan jaminan perlindungan Jamsostek sebagaimana pekerja formal. ”Jumlah tenaga kerja informal di Jateng cukup banyak, diperkirakan sekitar enam juta orang namun sampai sekarang belum ada perlindungan kerja karena terkendala belum adanya payung hukum yang melindungi mereka,” ujarnya di sela kegiatan penandatanganan MoU antara Jamsostek
dan Pemprov Jateng di kantor Gubernuran, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (13/5). Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dilakukan langsung Direktur Jamsostek dan Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Dalam kesempatan Jamsostek menyalurkan pinjaman lunak senilai Rp 2,8 miliar untuk para peternak kambing dan sapi di Kabupaten Purworejo, serta penggemukan sapi di Kabupaten Cilacap. Lebih lanjut Hotbonar menyatakan, selama belum ada peraturan perlindungan bagi tenaga kerja informal oleh Pemprov Jateng berupa peraturan Gubernur Jateng pihaknya tak bisa memaksa mereka masuk Jamsostek. Padahal banyak manfaat
yang diperoleh dengan menjadi peserta Jamsostek, misalnya perlindungan keselamatan kerja, tunjangan hari tua, tunjangan kematian. Kerja sama ”Gubernur Jateng perlu mengeluarkan peraturan tentang perlindungan kerja bagi tenaga kerja sektor informal, agar pekerja informal juga bisa mendapatkan jaminan keselamatan kerja,” ujarnya. Menanggapi desakan Dirut Jamsostek, Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu situasi ketenagakerjaan sektor informal di Jateng. ”Saya akan mempelajari dulu. Kalau memang perlu diterbitkan aturan for-
mal untuk kebaikan dan kepentingan tenaga kerja informal yang kebanyakan masyarakat kecil ya dibuatkan (peraturanred),” kata dia. Sementara menurut Kepala Jamsostek Kanwil V Jateng dan DIY, Sarjan Tahir, sampai sekarang baru sekitar 60.000 tenaga kerja informal di Jateng dan Yogyakarta yang telah menjadi peserta Jamsostek. Untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja sektor informal, Jamsostek Kanwil V telah menjalin kerja sama dengan DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jateng, DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), DPC Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Semarang. q oto
DPRD bahas dana purnabakti Salatiga (Espos) Meskipun masa jabatan Dewan periode 2004-2009 baru berakhir Juli mendatang, pembahasan dana purnabakti di Kota Salatiga mulai dilakukan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 24/2004, setiap wakil rakyat diperkirakan menerima Rp 9 juta. Anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), M Fathurrahman SE MM, dalam penjelasannya kepada wartawan menyebutkan. ”Mengacu kepada regulasi (PP No 24/2004-red), besarnya dana purnabakti anggota adalah sekitar Rp 9 juta. Dihitung dari uang representasi Rp 2,1 juta dikalikan enam atau masa jabatan plus satu, dipotong pajak. Jadi besar kecilnya memang hanya tergantung lamanya masa kerja,” ungkapnya ketika dihubungi Espos melalui telepon genggamnya, Rabu (13/5) sore. Dikonfirmasi, Kabag Humas, Rumah Tangga, dan Perlengkapan Sekraetariat Dewan (Setwan) Kota Salatiga, Dra Gati Setiti MHum, membenarkan hal itu. q try
Espos/Arif Fajar S
UJI TANAH—Petugas dari PT Dupont Indonesia menguji tingkat kesuburan tanah untuk menentukan dosis pemupukan, di ajang Festival P21 di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Rabu (13/5).
Dosis pemupukan tak ditaati petani Grobogan (Espos) Sebagian besar petani di Kabupaten Grobogan masih melakukan pemupukan melebihi dosis yang dianjurkan. Akibatnya kebutuhan pupuk selalu kurang dan sering menimbulkan gejolak saat pemupukan dimulai. ”Kebanyakan petani di Grobogan itu melakukan pemupukan berdasar pengalaman, bukan mendasarkan pada dosis yang dianjurkan,” jelas Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Kabupaten Grobogan Ir H Sumarsono, kepada Espos, Rabu (13/5). Untuk mengatasi hal ini berbagai upaya telah dilakukan Distan TPH, lanjut Sumarsono, di antaranya dengan memberikan penyuluhan soal dosis pupuk yang dianjurkan termasuk penggunaan alat uji tanah sawah dan tanah kering. ”Alat ini untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah tersebut sehingga diketahui berapa dosis pupuk yang dianjurkan untuk pemupukan tanah tersebut. Semua PPL di Distan TPH sudah dilengkapi alat ini,” ujar Sumarsono. Beri pendidikan Distan TPH Grobogan juga sangat mendukung jika ada pihak ketiga yang memberikan konsultasi terkait kesuburan tanah. ”Seperti kegiatan uji kesuburan tanah sawah dan tanah kering yang dilakukan PT Dupont Indonesia di lokasi Festival P21 di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari saat ini, jelas sangat membantu kami dalam menyadarkan petani soal pemakaian pupuk,” tegas Sumarsono. Terpisah, District Sales Manager PTDupont Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, Wiwik Wijayahadi saat ditemui di sela-sela Festival P21 yang dibuka Sekda Drs H Sutomo HP, Rabu (13/5) menyatakan, kegiatan tersebut memang bertujuan untuk memberikan pendidikan ke petani. ”Karena hampir 80 persen dari areal tanaman jagung seluas 127.000 hektare di Kabupaten Grobogan menggunakan benih jagung P21 yang merupakan produk PT Dupont Indonesia, maka kami mempunyai kewajiban membagi ilmu kepada petani,” papar Wiwik. Sehingga tak mengherankan jika di lokasi Festival P21 selain untuk memperkenalkan produk perusahaan seperti jangung P21, padi hibrida PP1 dan Maro juga membuka stan konsultasi. ”Seperti konsultasi mengenai kesuburan tanah terkait dosis pemupukan dan bertanam jagung hibrida yang benar,” ujar Wiwik. q rif
Prakiraan Cuaca TEGAL l Berawan - Hujan ringan 0 23o C - 31o C.
PEKALONGAN l Berawan - Hujan ringan 0 24o C - 31o C.
SEMARANG l Berawan - Hujan ringan 0 24o C - 30o C.
UNGARAN l Berawan - Hujan ringan 0 23o C - 31oC.
MAGELANG l Berawan - Hujan ringan 0 23o C - 30oC.
SURAKARTA l Berawan - Hujan ringan 0 24o C - 30o C.
BANYUMAS l Berawan - Hujan ringan 0 23o C - 31o C.
CILACAP l Berawan - Hujan ringan 0 24o C - 31o C.
YOGYAKARTA l Berawan - Hujan ringan 0 23o C - 32o C.
Wonogiri l Berawan - Hujan ringan 0 23o C - 32o C. Sumber: BMG Stasiun Meteorologi Semarang