SUKOHARJO
VI
Kamis Pahing, 14 Mei 2009
SOLOPOS
Pemeriksaan Kades Sanggrahan
Kronik PPK bagi-bagi buku UU Pilpres Bendosari (Espos)
Proyek Rp 200 J belum ada SPj Sukoharjo (Espos)
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bendosari mulai mendistribusikan buku Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada seluruh petugas pengawas lapangan (PPL), Rabu (13/5) di kantor setempat. ”Pembagian buku ini sebagai bekal bagi PPL agar lebih maksimal dalam menjalankan kinerjanya. Untuk sementara, saat ini kami masih melakukan pengawasan terhadap DPS, setiap harinya mereka harus memantau setiap perubahan,” kata Ketua Panwascam Bendosari, Ashadi kepada Espos, Rabu (13/5). q m78
Inspektorat Sukoharjo mulai terbuka membeberkan proses pemeriksaan terhadap Kades Sanggrahan, Grogol, Adi Sucipto. Pemeriksaan Adi terkait dengan penggunaan dana bantuan keuangan Pemkab Sukoharjo senilai lebih dari Rp 200 juta.
Bhakti TNI-KB Terpadu dimulai
l
Sukoharjo (Espos) Untuk mendukung pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera di Sukoharjo, Selasa (12/5), dilakukan pencanangan Bhakti TNI-KB Terpadu Sukoharjo. Pencanangan digelar di Balai Desa Kateguhan, Tawangsari dipimpin Komandan Kodim 0276 Sukoharjo, Letkol Djony Indramawan dan dihadiri oleh jajaran Muspida, Muspika Tawangsari, pengurus TP PKK Sukoharjo, Persit Kartika Candra Kirana, kalangan TNI-Polri dan masyarakat setempat. Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Sukoharjo, Hery Wahyuning yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin, mengatakan kegiatan Bhakti TNI KB Terpadu ini diharapkan dapat membantu pemerintah menyosialisasikan program KB kepada masyarakat. ”Keberhasilan program KB di Sukoharjo tak bisa hanya ditangani oleh pemerintah, perlu partisipasi aktif dari elemen masyarakat lainnya termasuk TNI,” kata dia. Seusai pencanangan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan pengobatan gratis pelayanan akseptor K, pemeriksaan anak Balita dan pasar murah yang di selenggarakan di Pendapa Kecamatan Tawangsari. q ewy
Espos/Esmasari Widyaningtyas
PERIKSA DOKUMEN—Petugas Dishubkominfo Jawa Tengah terlihat sedang memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan yang dibawa oleh awak bus, dalam operasi di Terminal Sukoharjo, Rabu (13/5).
”Penyimpangan trayek dominasi pelanggaran angkutan umum” Sukoharjo (Espos)
KRiiiNG SOLOPOS &
Tomo (Kartasura, HP 085725419XXX) Anak-anak di kampung sangat suka film silat klasik China dengan jenderal perang terkenal Panglima Tzu Su, yang berujar kalau kamu tidak dapat mengalahkan musuhmu, bergabunglah. Kok politik Indonesia seperti film silat kesukaan anak-anak ya?
&
Telepon Penting Sukoharjo (0271)
SOLOPOS
(0271) 724811
PMI PDAM Pemadam RSUD
593 105 593 706 593 113 593 005
PLN Pegadaian SAR Sukoharjo
593 038 593 046 7080890
Kecamatan Sukoharjo Tawangsari Nguter Bendosari Grogol Kartasura
593 012 (0272) 881 284 593 528 593 529 622 356 780 673
Baki Gatak Mojolaban Weru Polokarto Bulu
625 535 781 740 611 767 (0272) 881 005 611 655 5890506
Polisi Polres Satlantas Polsek Kartasura Polsek Gatak Polsek Baki Polsek Grogol Polsek Mojolaban
593 110 593 216 780 916 781 151 625 233 621 332 611 918
Polsek Polokarto 610 405 Polsek Bendosari 591 931 Polsek Nguter 593 070 Polsek Bulu 7080 730 Polsek Tawangsari 881 038 Polsek Weru 881 039
Penyimpangan trayek bus dan angkutan umum mendominasi pelanggaran dalam tiap operasi angkutan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jawa Tengah mengklaim 20 % dari seluruh pelanggaran yang terjaring dalam operasi, merupakan pelanggaran penyimpangan trayek. ”Dari setiap hasil operasi kami, pelanggaran berupa penyimpangan trayek bus AKAP(antarkota antarprovinsi) dan AKDP (antarkota dalam provinsi) cukup mendominasi, sisanya berupa pelanggaran ketidaklengkapan dokumen, dan kelaikan kendaraan,” terang Kasi Pengawasan dan Operasional Unit
Pelayanan Perhubungan (UPP) wilayah Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Agustinus Soebijanto, saat ditemui Espos di sela-sela operasi penertiban angkutan umum di Terminal Sukoharjo, Rabu (13/5). Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang terdiri atas petugas Dishubkominfo Sukoharjo dan jajaran Polres melakukan pengecekan trayek, kelengkapan dokumen perjalanan serta kelaikan kendaraan angkutan umum, yang melintas di sekitar kawasan Terminal Sukoharjo, seperti sistem pengereman dan kapasitas angkut kendaraan. Dikatakan Agustinus, target dari operasi ini adalah busAKAP,AKDP, taksi, kendaraan travel yang melintas di kawasan Sukoharjo. Ditanya lebih jauh mengenai pe-
nyimpangan trayek angkutan umum, Agustinus menyebut pihaknya menyinyalir angka penyimpangan trayek angkutan umum cukup tinggi. Hal ini terbukti melalui hasil operasi angkutan yang dilakukan tiap dua bulan sekali, angka pelanggaran penyimpangan trayek kerap mendominasi. Pelanggaran ini, selain merugikan angkutan umum lainnya, juga menyebabkan penurunan pendapatan Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya, sebut dia, pihaknya sudah mencoba bersikap tegas dengan mengenakan ancaman pencabutan izin operasional kepada para pengusaha angkutan yang kedapatan melanggar izin trayek. Namun, pelanggaran semacam ini ternyata masih kerap ditemui. q ewy
PDP gugat hasil Pemilu ke MK Sukoharjo (Espos) Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Sukoharjo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbedaan hasil perhitungan suara Pemilu Legislatif 2009 yang disinyalir terjadi di Daerah Pemilihan I (Sukoharjo, Nguter, Bendosari). Gugatan tersebut disampaikan lantaran perbedaan hasil perhitungan suara versi penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan data formulir C1 yang dimiliki PDPdinilai memengaruhi perolehan kursi Parpol di Dapil tersebut. Pimpinan Kolektif PDP Kabupaten Sukoharjo, Haryadi, Rabu (13/5), menuturkan, gugatan disampaikan secara kolektif di tingkat pusat. ”Setelah kami berkonsultasi dengan Pimpinan Ko-
lektif Nasional PDP, diputuskan gugatan digabung dengan daerah lain yang juga ada masalah,” jelasnya saat dihubungi Espos. Dijelaskan dia, gugatan diajukan, Selasa (12/5) lalu, dengan kuasa hukum Petrus Valentinus dkk. Haryadi mengatakan, pihaknya mengklaim capaian suara PDP di Dapil I lebih besar dibanding sisa suara Partai Golkar. Namun demikian, ia tak bersedia menyebutkan secara rinci selisih hasil penghitungan suara yang dipersoalkan itu. Yang jelas, lanjutnya, berdasarkan isian formulir C1 di tingkat desa/kelurahan yang ia dapatkan, total suara PDP lebih banyak dari sisa suara Partai Golkar dan hal itu memengaruhi perolehan kursi legislatif. ”Saat ini kami masih menunggu tindak lanjut dari MK. Bukti dan saksi sudah kami persiapkan,” tandasnya. Haryadi menambahkan, Forum Lintas Partai (FLP) Sukoharjo yang merupakan gabungan dari sejumlah Parpol peserta Pemilu mendukung PDP dalam mendapatkan bukti terkait perbedaan perhitungan suara. q rei
Oleh: Esmasari Widyaningtyas
”Kades Sanggrahan kami panggil untuk memberi klarifikasi terkait dengan ketiadaan surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana bantuan dari Pemkab selama tahun 2007 dan 2008. Total nilai anggaran itu Rp 200 juta lebih,” terang Inspektur Sukoharjo, DT Siswadi saat ditemui Esposdi ruang kerjanya, Rabu (13/5). Dalam kesempatan itu, Siswadi menerangkan pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan penggunaan dana bantuan keuangan Desa Sanggrahan yang diterima Inspektorat belum lama ini. Sayangnya, Siswadi enggan merinci detail laporan dan pihak yang melaporkan. Berdasar dari laporan itu, menurut dia, Inspektorat lantas memanggil dan meminta klarifikasi dari Adi. Dalam pemeriksaan tersebut, lanjut dia, Adi mengaku siap melengkapi SPJ penggunaan dana bantuan keuangan selama tahun 2007 dan 2008. Kendati begitu, pemeriksaan tetap dilanjutkan, Inspektorat bahkan telah menerjunkan tim untuk mengecek langsung pembangunan fisik dan pelaksanaan program yang didanai oleh dana bantuan keuangan tersebut. Tak hanya itu, untuk memastikan penggunaan dana tepat
sasaran dan sesuai program yang dicanangkan, tim Inspektorat juga melakukan kroscek kepada sejumlah ketua RT dan RW di Desa Sanggrahan. ”Bagaimanapun, terlalu dini untuk menyebut hal ini sebagai kasus dugaan korupsi. Pemeriksaan yang kami lakukan lebih fokus pada penyusunan SPJ, belum ada indikasi bahwa kasus ini merupakan kasus korupsi,” imbuh dia lagi. Belum dilaporkan Lebih lanjut, Inspektorat juga membantah bahwa kasus Kades Sanggrahan itu telah ditangani aparat kepolisian. Menurutnya, kasus yang telah ditangani kepolisian tidak mungkin diperiksa lagi oleh Inspektorat. ”Setahu kami, kasus yang ditangani kepolisian adalah kasus dugaan perselingkuhan Kades Cemani. Lantaran sudah di-handle Polres kami tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan,” terang dia. Pada bagian lain, Kapolres AKBPAan Suhanan melalui Kasat Reskrim AKP Sukiyono SH MH, saat dihubungi Espos, kemarin, mengaku belum menerima laporan terkait dugaan penyelewengan dana oleh Kades Sanggrahan. q
Bantuan petani diduga diselewengkan Grogol (Espos) Pengawas pembangunan Desa Sanggrahan, Grogol menemukan indikasi ketidakberesan penggunaan bantuan untuk para petani setempat senilai Rp 20 juta. Hal itu diduga dilakukan kepala desa (Kades) serta seorang perangkat desa setempat. Ketua Kelompok Tani Desa Sanggrahan yang juga salah satu pengawas pembangunan, Sis Sabiyanto saat dijumpai Espos di rumahnya, Rabu (13/5), menuturkan, pada tahun 2008 lalu, pihaknya mengetahui ada bantuan bagi petani Sanggrahan senilai Rp 20 juta dari Pemkab Sukoharjo. Menurut dia, bantuan tersebut digunakan membiayai sejumlah proyek di antaranya pembangunan talut di barat desa; pembersihan parit dan penggalian parit dari Dukuh Karang sampai timur Dukuh Karang. Yang menjadi masalah, lanjutnya, penggunaan bantuan tersebut tak dikonsultasikan dulu de-
ngan lembaga lain yang seharusnya diajak bermusyawarah seperti LPM maupun kelompok tani. Selain itu, kata Sis Sabiyanto, berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, proyek yang dikerjakan hasilnya tidak maksimal. Sabiyanto mengatakan, pihaknya tak ragu untuk melangkah ke jalur hukum. Dia bahkan mengaku, bersama warga lain pernah mendatangi Polres Sukoharjo untuk mengadukan persoalan itu. Pengacara Joko Riyadi SH saat dihubungi Espos, kemarin malam, mengungkapkan, pihaknya telah bertemu Sis Sabiyanto yang mengonsultasikan masalah itu. Menurut dia, upaya yang dilakukannya sebatas berkonsultasi ke aparat berwajib serta Inspektorat. ”Jadi belum ada laporan resmi,” tandasnya. Hingga kemarin, belum diperoleh konfirmasi dari Kades Sanggrahan, Adi Sucipto. Ketika Espos mendatangi kantornya, dia tidak berada di tempat. q rei
Minyak di Kartasura dijual hingga Rp 3.900/liter Kartasura (Espos) Harga minyak tanah di sejumlah pangkalan di Kartasura, Sukoharjo, dijual dengan harga berbeda-beda melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan yakni Rp 2.950/liter. Beberapa pangkalan menjual Rp 3.500/liter, sebagian lain mematok Rp 3.900/liter. Beberapa pemilik pangkalan beralasan, penjualan minyak tanah di luar HET dipilih karena harga beli minyak dari Pertamina juga sudah tinggi. Sugeng Siswanto, 33, salah satu pemilik pangkalan di Jl Slamet Riyadi Kartasura, menyebutkan harga jual minyak melebihi HET atas kesepakatan dengan beberapa pangkalan lain. Pilihan ini ditempuh guna menghindari kerugian. ”Harga beli minyak dari Pertamina sudah tinggi, jika tetap kami jual sesuai HET, kami nggak dapat untung,” katanya ditemui Espos, Rabu (13/5). Namun Sugeng enggan menje-
laskan berapa harga kulakan minyak dari Pertamina. Yang pasti, kata ia, pasokan dari Pertamina relatif lancar. Dalam sepekan ia mendapat jatah 2.200 liter yang dikirim dua kali sepekan. Jatah tersebut, menurutnya, belum mencukupi kebutuhan pelanggan yang mencapai puluhan orang. Terlebih, kebutuhan masing-masing pelanggan tidak sama. ”Ada yang hanya beli lima liter, namun banyak pula yang beli hingga 50 liter,” ucap dia. Harus antre Menurut Sugeng, meski pasokan tiba dua sekali sepekan, namun kiriman tak tentu waktu. Ini menyebabkan pelanggan harus antre berhari-hari dengan menaruh jeriken di pangkalan milik warga RT 5/IV Tegalrejo itu. Harga jual minyak tanah jauh lebih tinggi di pangkalan lain. Di Toko Elin yang berlokasi di Jl Adisucipto Kartasura misalnya, minyak
Espos/Dewan Wahyudi
JERIKEN KOSONG— Puluhan jeriken kosong ditinggal pemiliknya di pangkalan milik Sugeng Siswanto, 33, Kartasura, Sukoharjo, Rabu (13/5).
dijual Rp 3.900/liter. di atas HET dilakukan untuk mengPemilik toko yang enggan disebut hindari kerugian, karena harga kulanama mengatakan, penjualan minyak kan sudah dipatok tinggi. q dwa