K A R I M U N SEPUTAR KARIMUN
Medali dan Piagam Salah Cetak KARIMUN —- Penutupan Turnamen Karate yang dilaksanakan Pemkab Karimun di Studion Bertutup Tebing, Sabtu (13/11) menuai protes dari para atlet dan masyarakat. Pasalnya, hampir semua medali dan piagam yang diterima pemenang salah cetak dan tertukar dengan peserta lainnya. Salah seorang atlet dari Karimun Alfian kepada Haluan Kepri mengatakan, medali yang diterimanya sejatinya perak, namun panitia memberikan perunggu. “Panitia salah memberikan medali ke saya. Jadi saya minta tukar,” ujar atlet cabang yunior itu saat mendatangi meja panitia untuk penukaran medali. Hal senada juga dikatakan Reza, piagam yang diterimanya seharusnya kelas putra, namun panitia memberikan piagam dengan kode kelas Putri (PI). “Kami minta ganti. Kan ini hasil jerih payah dalam mengukuti turnamen. Sudah capek ikut turnamen dapat juara, tapi piagamnya salah. Untuk apa dibawa pulang kalau tak bisa diperbaiki,” jelasnya. Salah seorang warga Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Ridho menanggapi kesalahan tersebut bukanlah satu hal yang biasa. Kesalahan panitia yang dipromotori pihak Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) itu tidak hanya sekali itu. “Saat penyerahan penghargaan di hari sumpah pemuda pada 28 Oktober lalu di Kantor Bupati, juga terjadi kesalahan cetak piagam. Atas nama Yogi yang merupakan atlet pelajar untuk cabang olahraga tenis. Di situ tertera tanggalnya 28 Agustus, padahal Hari Sumpah Pemuda sudah jelas 28 Oktober,” jelas Ridho. Selain itu kata Ridho, dalam piagam penghargaan tersebut tertera dalam piagam Yogi bahwa dia berprestasi dalam ajang Popwil 2010, dan hal itu juga terjadi kesalahan. Di mana menurut Ridho, Popwil itu adanya di tahun 2009 bukan 2010. Sementara itu, Ketua Federasi Organisasi Karate Indonesia (Inkai) Cabang Kabupaten Karimun, Iwan Kusuma kepada Haluan Kepri juga mengakui adanya kekeliruan panitia dalam memberikan piagam penghargaan beserta medali kepada para juara. “Memang kita akui kalau panitia kelabakan, namun hal ini kita anggap wajar, karena baru pertama kali dilaksanakan di Karimun. Dan turnamen ini juga sebagi ajang persiapan Porprov pada 4 Desember mendatang di Batam,” ujar pria yang juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Karimun ini.(hk/27)
21
Dugaan Terlibat Tambang Pasir
Kasus A Latief Harus Diproses KARIMUN ARIMUN-— Warga Desa Pangke Kecamatan Meral juga meminta dengan tegas oknum polisi yang terlibat dalam kegiatan penambangan pasir darat illegal termasuk, Aiptu Abdul Latief (AL) sebagai pemilik dari tambang illegal di proses secara hukum. “Terus terang kami sangat kecewa, polisi yang seharusnya adalah pengayom masyarakat dan menjunjung tinggi hukum justru malah melanggar hukum dengan berbisnis ilegal seperti ini. Kita ingin penanganan kasus Abdul Latief ini bisa segera dituntaskan,” ujar seorang warga yang enggan disebut nama kepada Haluan Kepri, kemarin. Warga Desa Pangke juga mengingatkan agar pihak kepolisian serius dan tanggap mengatasi permasalahan ini. Beberapa bukti yang mencuat ke permukaan, seperti adanya oknum korps seragam cokelat di balik tambang ilegal itu, dapat dipros-
es sesuai hukum yang berlaku. Warga juga khawatir, jika pihak Kepolisian Resor (Polres) Karimun tak dapat cepat menanganinya, maka warga berharap pihak Kapolda Kepri turut mengambil tindakan alih penangan kasus tersebut. “Polres harus bertindak tegas terhadap oknumnya yang terlibat. Kalau tidak, ini sama saja wajah Kapolda Kepri tercoreng. Kita tentu tak ingin pencitraan polisi jadi buruk di masyarakat karena tidak cepatnya menangani masalah ini,” ungkapnya. Hal hampir senada diungkapkan Datuk Panglima Muda Azman Zainal SH selaku Ketua
HK/Hengky
TAMBANG PASIR — Penambangan pasir darat di Desa Pangke Kecamatan Meral saat ini disorot banyak pihak pasca penyerangan wartawan oleh oknum anggota Polres Karimun baru-baru ini. Salah satu lokasi tambang yang di desa Pangke. DPD Laskar Melayu Bersatu (LMB) Karimun. LMB meminta pihak berwenang menutup saja semua tambang pasir darat yang ada di daerah itu. “Ini mengingat masyarakat di sana tidak diuntungkan dengan adanya kegiatan semua tambang yang ada di sana,” tegasnya. Zulfikar,anggota Komisi A DPRD Kabupaten Karimun, juga dengan tegas meminta kasus perusakan lingkungan dari aktifitas kegiatan tambang pasir darat ilegal ini diusut tuntas. Secara kode etik, oknum polisi itu sudah menjadi urusan internal kepolisian. Tapi soal pelanggaran kerusakan lingkungan harus ditindaklanjutinya secara hukum,” ungkap politisi Partai Hati Nurani Rakyat ini kepada Haluan Kepri di Tanjung Balai Karimun, Minggu (14/11). Zulfikar juga berpesan agar penegakkan hukum oleh pihak kepolisian tidak hanya berlaku bagi kalangan masyarakat umum
Kehadiran PT BMI Jadi Pro dan Kontra Ironisnya persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan masyarakat Pulau Ngal tersebut menjadi keruh akibat masuk campunya pihak luar yang tidak jelas tujuannya ingin ikut mengurusi Pulau Ngal. “Dulu saat kami susah, saat kami miskin hidup paspasan tidak ada satu orangpun yang peduli nasib kami,” ujar Aswanto. Ada yang mempersoalkan tentang status tanah 50 Ha di Pulau Kecik. Padahal sesungguhnya tanah di sana hanya ada sekitar 14 Ha. Malahan rencananya perusahaan akan membuat lokasi di Pulau Kecik menjadi cagar budaya dan re-
saja, melainkan juga kepada oknum polisi yang membuat pelanggaran juga harus ditindak “Untuk menyelamatkan wajah Polri di tengah masyaakat, hendaknya penegakkan hukum tidak pandang bulu dan harus merata. Jadi jangan hanya masyarakat saja yang kena ditindak hukum, sementara oknum polisi yang melanggar tak dapat dijerat,” tegas Zulfikar. Kasus perusakan lingkungan merupakan ranah yang sensitif saat ini. Untuk itu, Zulfikar menegaskan kalau UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara itu berlaku menyeluruh, khususnya pasal 158 tentang sanski perusakan lingkungan. Jadi tak ada lagi itu aparat atau bukan aparat,” tegas Zulfikar. Abdul Latif yang dituding sebagai pihak yang berada di balik usaha tambang ilegal itu, ketika dikonfirmasi enggan membicarakan lebih jauh. “Masalah itu saya tak ingin saya
bicarakan di sini lah,” ungkap Abdul Latif yang didampingi Kasat Binmas Polres Karimun, AKP AR Amin kepada sejumlah wartawan di Rumah Makan Riung Sari, Tebing, Sabtu (13/11). Dugaan kepemilikan lahan dan usaha tambang oleh seorang oknum polisi di jajaran Polres Karimun tampak menjadi perhatian serius Polres Karimun. Wakil Kepala Polisi Resor Karimun, Kompol Andri Sudarmadi Sik berjanji akan menyelidiki dugaan kasus perusakan lingkungan tersebut. “Percayakan ke kami. Kalau ada pelanggaran lainnya, termasuk dugaan tambang ilegal, akan kita selidiki. Saat ini yang bersangkutan sudah diperiksa propam. Nanti hasil pemeriksaanya akan saya sampaikan. Yang jelas sanksi tegas bakal diberikan, bisa pemecatan jika terbukti bersalah atau yang bersangkutan di mutasi,” tegas Andri kepada wartawan sebelumnya. (hk/hh)
Tambang Pasir Minta Ditutup
Tambang Bauksit di Pulua Ngal TANJUNGBATU-— Kehadiran perusahaan tambang bauksit PT Bumi Merah Indah (BMI) di Pulau Ngal mendapat pro kontra. Sebagian besar masyarakat Pulau Ngal menganggap kehadiran perusahaan tambang tersebut di wilayah mereka merupakan hal biasa dan mampu menyelesaikan sendiri jika terjadi suatu persoalan. Diakui oleh salah seorang tokoh pemuda di Pulau Ngal, Aswanto (24) kepada Haluan Kapri belum lama ini, bahwa belakangan memang banyak yang mempersoalkan kehadiran PT BMI untuk melakukan aktifitas tambang bauksit di Pulau Ngal.
Senin, 15 November 2010
kreasi. Masalah ganti rugi tanah yang besarnya Rp14.000,- per meter persegi yang katanya dicalo oleh aparat desa. “Setahu saya masyarakat terima ganti rugi sesuai kesepakatan dan tidak ada calo dalam masalah ganti rugi tanah. Sementara konpensasi yang diterima masyarakat sebesar Rp800.000 per bulan, ditambah dengan pemberian beras sebanyak 2 karung/KK perbulan. Semuanya telah diterima masyarakat yang telah seselai secara administrasinya,” tegas Aswanto. Memang saat ini kata Aswanto, banyak sekali pihak-pihak lain yang seolah perduli terhadap Pulau Ngal
dan ingin mempermasalahkan soal ganti rugi tanah, soal dampak lingkungan dan sebagainya,” ujarnya lagi. Pjs Kepala Desa Pulau Ngal Irwan, S.AG saat dimintai keterangannya membenarkan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang sengaja mencaricari persoalan berkaitan dengan jabatannya sebagai Pjs Kades Pulau Ngal maupun persoalan masuknya PT BMI. Ditanya soal santernya isu miring atas keterlibatannya dengan proses penambangan di Pulau Ngal, Irwan membantah isu tersebut. Ia mengaku bertugas di Pulau Ngal sesuai SK Bupati bukan kemauanya.(hk/km)
KARIMUN-— Warga Desa Pangke Kecamatan Meral meminta aktifitas penambangan pasir darat yang diduga ilegal dan masih belum berizin ditutup. “Kami dengan tegas meminta semua kegiatan penambangan pasir darat itu ditutup saja, karena sudah jelas merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Keberadaan tambang pakai mesin itu sangat merugikan para penambang tradisional. Sementara sisa penambangannya juga sudah sangat merusak lingkungan dan menimbulkan bekas kubangan,” ujar Ketua Pemuda Pangke, Yohannes Pieter, Minggu (14/11). Yohanes dan sejumlah war-
ga lainnya mengungkapkan dampak lain setelah beroperasinya aktifitas penambangan pasir darat yang menurut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun sudah jelasa tidak memiliki izin. Puluhan warga yang biasa bekerja sebagai penambang pasir darat dengan menggunakan alat tradisional seperti skop dan cangkul, akhirnya terpuruk. Di lokasi tambang, War seorang penambang pasir di kawasan itu juga mengecam aktifitas tambang pasir ilegal di daerah tersebut. Menurutnya selama ini pasir yang ia peroleh itu berasal dari dari kerja keras penambang tradisional warga Desa Pangke Ke-
camatan Meral. Akibat banyaknya aktifitas penambang pasir ilegal, harga jual pasir warga setempat menjadi turun drastis. Padahal kata War, penambangan pasir yang dikerjakan warga sejauh ini lebih aman, tidak berdampak pada lingkungan karena pasir diambil dari sisa aliran pasir gunung. “Harga pasir kami lebih mahal dari mereka. Makanya pembeli pasir tak lagi membeli dari kami. Padahal ini satusatunya sumber makan kami. Sedikitnya ada sekitar 20-an penambang pasir tradisional di desa ini yang bergantung nasib dari penambangan pasir di sini,” ungkap War lagi.(hk/ hh)