Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
NASIONAL SEPUTAR NUSANTARA
RI Gugat New7Wonders JAKARTA— Pemerintah RI melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tetap akan menggugat Yayasan New7Wonders meski Taman Nasional ( TN) K o m od o b at a l d i co r e t d a ri d a f t a r f i n a l i s new7wonders. Kuasa hukum Kemenbudpar, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (9/2), mengatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menggugat secara perdata yayasan yang berkedudukan di Swiss itu. "Yayasan New7Wonders telah secara sepihak mengeluarkan Kemenbudpar sebagai 'Official Supporting Committee' untuk TN Komodo sebagai finalis resmi dalam kampanye New7wonders," katanya. Untuk kepentingan itu, Todung akan melayangkan gugatan perdata tersebut ke pengadilan Swiss dengan pertimbangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut berkantor pusat di Zurich, Swiss. LSM New7Wonders (N7W) memang sempat mengancam mengeliminasi TN Komodo sebagai salah satu dari 28 finalis N7W. Kemenbudpar dinilai telah melanggar komitmen yang telah disepakati karena menolak menjadi tuan rumah acara puncak atau pengumuman N7W dengan alasan finansial. Menbudpar Jero Wacik sebelumnya menegaskan pihaknya tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan Yayasan N7W termasuk yang mengharuskan pihaknya menyetor licence fee US$10 juta hingga penyediaan fasilitas pendukung yang totalnya diperkirakan mencapai US$45 juta atau sekitar Rp405 miliar. "Bangsa kita sebagai bangsa yang besar harus dijaga reputasinya dan langkah hukum ini akan diambil demi memenuhi rasa keadilan," katanya. Todung berpendapat keikutsertaan TN Komodo dalam acara tersebut dan menjadi tuan rumah untuk puncak acara itu merupakan dua hal yang berbeda yang tidak terkait satu sama lain. "Ancaman ini sama sekali tidak ada dasarnya, kami melihat bahwa posisi hukum pemerintah dalam hal ini bersih tidak ada pelanggaran, oleh karena itu tidak adil ancaman untuk mencabut komodo," katanya. Menurut dia, masuknya TN Komodo dalam daftar finalis N7W juga murni karena banyaknya voter yang memilihnya bukan karena dimasukkan secara otomatis oleh Yayasan N7W. (hk/ant)
JAKARTA— Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Maruli Pandapotan Manurung dihukum lima tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (9/2). JPU menilai Maruli terbukti melakukan korupsi bersama-sama saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT). Selain menuntut penjara, JPU juga menuntut Maruli dengan denda sebesar Rp100 juta. "Subsider enam bulan kurungan," kata koordinator JPU Rhein Singal saat membacakan tuntutan. Tuntutan itu lebih berat dari tuntutan untuk anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Humala Napitupulu. Dia dituntut empat tahun penjara. Sebelumnya mantan anak buahnya yang lain, Gayus HP Tambunan, divonis tujuh tahun penjara terkait dengan perkara yang sama dan tiga perkara lain. JPU menilai Maruli, selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Ditjen Pajak, telah menyalahgunakan wewenang. Menurut jaksa, Maruli memerintahkan Gayus menerima keberatan PT SAT. Akibat perintah itu, Gayus selaku pelaksana dan Humala selaku penelaah tidak mendalam, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat saat menangani keberatan.Selain itu, kata JPU, Maruli juga tidak mendalami laporan dua anak buahnya sebelum menerima keberatan. Maruli lalu mengusulkan ke atasannya, Jhony Marihot
JAK AR TA— Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia AKAR ART (Apindo) Djimanto mengakui adanya praktek suap yang dilakukan pengusaha ke sejumlah pejabat di daerah untuk memperlancar bisnisnya.
HK/ANTARA
MAFIA PAJAK — Terdakwa kasus mafia pajak Maruli Pandapotan Manurung meninggalkan PN Jakarta Selatan usai menjalani sidang pembacaan tuntutan, Rabu (8/2). Mantan atasan Gayus Tambunan itu dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. Tobing selaku Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan serta Bambang Heru Ismiarso selaku Direktur Keberatan dan Banding. Surat ketetapan itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang saat itu dijabat Darmin Nasution.
Akibat diterimanya keberatan pajak itu, JPU menambahkan, negara dirugikan karena harus mengembalikan setoran pajak sekitar Rp 570 juta ke PT SAT. "Perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain," katanya. Terkait dengan perkara itu,
uang kepada pejabat tersebut biasanya dimasukkan dalam biaya Corporate Social Responsibility (CSR). Djimanto menuturkan bagaimana pengusaha di daerah harus berbagi peran untuk 'menjamu' tamu pejabat yang datang dari Jakarta. Misalnya, sambung Djimanto, ada pengusaha yang membayar hotel, dan pengusaha lainnya membiayai transportasi dari tamu yang bersangkutan.
Menanggapi hal Lebih lanjut Jasin ini, Wakil Ketua menuturkan pembukKPK bidang Pencetian kasus suap itu gahan M Jasin mesulit, karena penangatakan pihaknya nganannya harus dimemang pernah lakukan tangkap tamendapatkan laporngan. "Untuk tindak an adanya pemeraslanjut itu harus dian dari oknum pelakukan tangkap tamerintah. Menurutngan, karena suap tak nya pemberantasan menggunakan kuisuap ini akan sematansi." imbuhnya. Djimanto kin efektif jika baDalam kesempatan nyak pihak yang itu, Jasin juga mengmelaporkan ke KPK. himbau kepada pengusaha agar "Ini dapat ditangani secara merekam apabila mendapat sepihak (oleh KPK-red) jika ancaman dari pihak-pihak terada data-data mengenai pe- tentu yang mengancam tidak merasan, tapi yang repot ke- akan memenangkan tender petika kedua belah pihak mau," ngadaan barang jika tidak memjelasnya. beri sesuatu. (hk/mi)
Pemberantasan Mafia Pajak
Kemkeu Tak Izinkan Tjiptardjo ke DPR JAKARTA—Mantan Direktur Jenderal Pajak M Tjiptardjo dan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil batal memenuhi panggilan Komisi III DPR, Rabu (9/2). Mereka tak diizinkan oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi III DPR. Hal ini tertulis dalam surat
3
Bekas Atasan Gayus Dituntut Lima Tahun Penjara
Pengusaha Akui Suap Pejabat "Kami ini seperti dicekik, karena mereka (pejabat daerah-red) yang memutuskan tentang izin-izin di daerah. Jadi kami melakukan pemberian uang itu, dari Polsek, Polres, bupati hingga gubernur, dan di antaranya masuk ke dalam pos CSR," ujar Djimanto dalam sebuah diskusi bertajuk 'Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa dan Strategi Pemberantasannya' di Jakarta, Rabu (9/2). Ia menjelaskan pemberian
Kamis, 10 Februari 2011
resmi kementerian yang ditandatangani Sekjen Kemkeu Mulia P Nasution yang diterima sekretariat Komisi II pada Rabu pagi. Dalam surat ini, Sekjen Kemkeu meminta Komisi III berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi XI yang menjadi mitra Kemkeu. "Sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1/DPRRI/20092010 tentang tata tertib dan kesepakatan antarkomisi DPR
dan mengingat mitra kerja Kemkeu adalah Komisi XI DPR, mohon kiranya, sebelum memanggil Saudara Moh Tjiptardjo dan Koordinator PPNS Perpajakan, pimpinan Komisi III DPR RI berkoordinasi dengan pimpinan Komisi XI DPR," demikian tertulis dalam surat itu. Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy mengaku terkejut dengan isi surat itu. Menurut dia, komisi sudah me-
nempuh prosedur yang seharusnya dilakukan. "Kami sudah menempuh prosedur. Padahal, sudah ada juga disposisi pimpinan DPR, Pak Anis Matta, yang menjadi koordinator komisi ekonomi dan keuangan. Beliau oke dan ada tembusan juga ke Komisi XI. Ini biasa kami tempuh pada waktu-waktu lalu. Ini mungkin ada yang lain. Kami enggak tahu. Kami enggak tahu alasannya mengapa." (hk/kc)
JPU menjerat Humala dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Hal yang memberatkan Maruli, menurut jaksa, yang bersangkutan memanfaatkan ke-
lemahan di Ditjen Pajak untuk kepentingan sendiri dan perbuatannya juga telah mencederai kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum. (hk/kc,ti)
Didakwa Mati, Ba'asyir Tertawa JAKARTA— Sidang Tiga televisi terperdana tersangka kasebut disediakan sus tindak pidana terountuk mengantirisme Abu Bakar Ba'asipasi simpatisan syir akan digelar di Ba'asyir yang diPengadilan Negeri Japrediksi akan karta Selatan, Kamis membanjiri pe(10/2) ini. Pengacara ngadilan. Ba'asyir dari Tim PemSedikitnya bela Muslim (TPM) 700 simpatisan Mahendradatta, meBa'asyir diperkinyebut kliennya siap rakan bakal memenjalani sidang. nghadiri sidang Ba'asyir Bahkan, kata Maperdana ini. Kohendradatta, amir Jamaah ordinator Pengamanan DaAnshorut Tauhid (JAT) itu lam Pengadilan Negeri Jatak gentar dengan dakwaan karta Selatan, Kamari, menyang mengancamnya hu- jelaskan, perkiraan jumlah kuman mati. "Waktu saya ta- itu didapat pihaknya dari nya, "Tad (ustad-red), itu di- laporan Asisten Intelijen tuntut hukuman mati...", dia (Asintel) Kejaksaan Negeri hanya tertawa. Tapi tidak Solo, dan Asintel Kejaksaan terbahak-bahak. Ya terse- N e g e r i J a k a r t a S e l a t a n. nyum sajalah," ujar Mahen- "Pada saat rapat koordinasi dradatta saat dihubungi war- dengan polisi, intel melatawan Rabu (9/2). porkan ada massa 700 orang Mahendradatta mengira, dari Solo, Jawa Tengah, dan Ba'asyir terlihat santai meng- Jabodetabek. Dari Jakarta hadapi sidang kali ini, karena dan Tangerang katanya basebelumnya sudah pernah nyak," ujar Kamari di P e menjalani sidang serupa. "Si- ngadilan Negeri Jakarta Sedang pertama dakwaan mati. latan (PN Jaksel), kemarin. Kedua mati. Memang ustad Informasi terakhir yang itu langganan didakwa mati." didapat Kejari Jaksel, sudah Pengasuh Pondok Pesan- ada lima bus berangkat dari tren Al Mukmin Ngruki, Su- Solo, yang mengangkut simrakarta, Jawa Tengah, itu patisan Ba'asyir. Mengandijerat tujuh dakwaan ber- tisipasi membludaknya jumlapis oleh jaksa penuntut lah pengunjung sidang, apaumum, karena dianggap me- rat menyiagakan 1.100 perngetahui, merencanakan, me- sonel berjaga di lapangan. ngatur, dan mendanai aksi Jumlah itu terdiri dari pepelatihan militer terkait tero- tugas Polda Metro Jaya, Polres risme di pegunungan Jantho, Jakarta Selatan dan Polsek Aceh Besar. Pasar Minggu. Mereka renDijaga Ketat cananya mulai bertugas sejak Sehari jelang sidang, PN pukul 07.00. Jakarta Selatan sudah berKepala Kejaksaan Tinggi siap-siap menyambut Ba'a- DKI, Soedibyo, menuturkan, syir. Tampak sejumlah petu- sejauh ini persiapan pengagas sedang memasang sebuah manan ia nilai sudah baik. "Ya televisi layar lebar 50 inchi, kita liat situasi besok. Kalau dan dua lagi dipasang di luar. misalnya situasinya perlu
ditambah (pengamanannya), ya ditambah," ujarnya usai mengecek persiapan sidang di PN Jaksel, kemarin. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman menyatakan pihaknya akan menerapkan Protap 01/X/2010 bila massa pengunjung sidang Ba'asyir bertindak anarki. "Kalau massa pengunjung sidang berlaku anarki, kami akan pakai Protap 01 tentang Penanganan Anarkisme Massa," kata Sutarman. Selain di dalam ruang persidangan, pengamanan akan dilakukan di sepanjang rute massa Ba'asyir mulai dari titik keberangkatan sampai PN Jaksel di Jalan Raya Ampera. Polisi akan menjaga perkantoran, sentra ekonomi, tempat ibadah, dan gedung penting lainnya yang dilalui massa pro-Ba'asyir. "Kepolisian berjaga-jaga jika ada massa yang tidak puas sehingga berlaku anarki," kata mantan Kapolda Kepri itu. Dalam Protap No 1/X/ 2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarki yang dikeluarkan 8 Oktober 2010 itu diatur bagaimana cara bertindak terhadap sasaran yang merupakan gangguan nyata. Dalam protap disebutkan, apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan, dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan. Namun, sebelum hal itu dilakukan petugas terlebih dahulu melakukan peringatan secara lisan dan melakukan kendali tangan kosong, kemudian senjata tumpul, dan senjata kimia seperti gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri. (hk/kc,ti)
Putri Terdakwa Kasus Century Gugat Ketidakadilan via Blog
Ibu, 10 Tahun Penjara, 10 Miliar Rupiah JAK AR TA — Curhat Alanda Kariza, remaja putri AKAR ART berusia 19 tahun, di blog-nya mengenai masalah hukum yang melilit ibunya, Arga Tirta Kirana, menyedot perhatian masyarakat di dunia maya, Rabu (9/2). Alanda mengaku tidak mengerti masalah politik. Pula, ia mengaku, tidak paham masalah hukum. Yang ia tahu, kasus Bank Century yang melilit ibunya telah merampas mimpi dan kedamaian di keluarganya. "Sebelumnya saya tahu, saya punya begitu banyak mimpi yang ingin dicapai, untuk membuat Ibu bangga, dan–mungkin–untuk Indonesia, ingin mendirikan sekolah supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, ingin menyelenggarakan IYC (Indonesian Youth Conference) terus-menerus agar ada banyak agen perubahan di Indonesia, ingin ini dan ingin itu. Keinginan-keinginan itu mati tanpa diminta," tulisnya. Alanda berseru tentang
ketidakadilan dalam kasus yang menjerat ibunya. Ia menyebut, ibunya dituntut hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar. Ia protes, karena tuntutan itu lebih tinggi dari tuntutan terhadap pemilik Bank Century Robert Tantular. "Mungkin saya tidak sepintar banyak orang di luar sana, terutama para ahli hukum: mulai dari hakim, jaksa, sampai pengacara, maupun notaris. Tapi, saya bisa menilai bahwa tuntutan yang diajukan itu tidak masuk di akal," tulis Alanda. "Gayus–kita semua tahu kasusnya, kekayaannya, kontroversinya– divonis 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Robert Tantular dituntut hukuman penjara selama 8 tahun
dan Hermanus Hasan Muslim dituntut hukuman penjara selama 6 tahun dari PN Jakarta Pusat. Lalu, mengapa Ibu 10 tahun?," tambah Alanda lagi (selengkapnya baca di http:// alandakariza.com/ibu/). Kasus ibu Alanda Arga Tirta Kirana, mantan Kepala Divisi Legal Bank Century (2005-2009), tersangkut kasus yang menjerat politisi PKS Misbakhun. Misbakhun dipidana 1 tahun penjara karena terbukti memalsukan surat gadai untuk mendapatkan kredit dari Bank Century sebesar 22,5 juta dolar AS. Nah, Arga didakwa terlibat dalam proses pemalsuan itu. Pejabat Bank Century lain yang tersangkut dalam kasus ini adalah Robert Tantular, Direktur Bank Century Hermanus Hasan Muslim, dan Kepala Cabang Bank Century Senayan Linda Wangsadinata. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp368 miliar. Kamis (9/2) ini, Arga akan membacakan pledoinya dalam persidangan di PN Jakarta
Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
Pusat. Sementara, hingga kemarin curhat sang anak Alanda di blog pribadinya tanpa diduga-duga sudah melahirkan ribuan dukungan dan simpati untuk mereka. Pengacara Arga, Humphrey Djemat mengakui kliennya memang meloloskan sejumlah kredit, termasuk kredit Misbakhun. Namun tindakan Arga tersebut atas tekanan dan paksaan dari direksi Bank Century. "Dari awal Ibu Arga itu memang mau dijadikan kambing hitam. Dia diarahkan untuk memikul tanggung jawab. Direksinya bilang itu (kredit yang akan diloloskan) nggak usah dijadikan masalah karena sudah diputuskan," kata Humphrey Djemat saat dihubungi. Menurut Humphrey, sangat tidak adil kliennya mendapat tuntutan yang jauh lebih tinggi dari atasannya sendiri yakni Robert Tantular maupun Hermanus. Dari awal kasus ini memang sudah ada permainan mafia hukum. "Sangat tidak adil direksi dituntut lebih rendah
dari bawahannya. Kesalahan kredit fiktif itu bukan di Ibu Arga. Dia hanya menjalankan perintah," ujarnya. Humphrey mengatakan Arga sempat berniat mengakhiri hidup karena sangat terpukul dengan kasus yang menimpanya. Humphrey mengatakan, Arga merasa tertekan saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan harus bolakbalik diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Arga tertekan karena merasa tidak melakukan apa-apa seperti yang dituduhkan kepadanya. "Dia dibuat pusing bolak-balik kantor polisi. Keluarganya dipanggil. Ibu Arga jadinya pernah mau bunuh diri," kata Humphrey seraya mengakui kliennya selama ini tidak ditahan karena perjuangannya agar Arga yang mempunyai 3 anak ini tidak begitu menderita atas apa yang tidak ia lakukan. Sementara itu, Kejaksaan Agung bersikukuh bahwa tuntutan terhadap Arga sudah sesuai. "Bukan tidak adil. Akan tetapi, tuntutan jaksa su-
HK/NET
ALANDA (kanan berdiri) dan keluarga. dah sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Nur Rochmat. Tuntutan jaksa yang meminta Arga dihukum 10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar, kata Nur Rochmat, sesuai dengan pasal dakwaan. "Sesuai pasal dakwaan yang
terbukti di persidangan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun," katanya. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, usai rapat koordinasi di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (9/2), berpendapat bahwa dalam persidangan Arga tersebut, tentunya jaksa sudah bertindak profesional. (hk/kc,dtc)