Seramdi Politik
INDONESIA
serambinews.com
KOMPAS/HENDRAA SETYAWAN
GeRAK: Pemerintah Harus Transparan Soal Anggaran Pilkada
BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak) meminta pemerintah dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh terbuka dan transparan dalam mengelola dan menggunakan anggaran pilkada. KIP Aceh dan pemerintah Aceh harus membuka kepada publik berapa sebenarnya dana yang akan dikelola selama proses Pilkada 2011 dan kewajiban memberikan pertanggungjawaban
Pengacara OC Kaligis (tengah) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, sambil membawa surat kuasa bertanda tangan M Nazaruddin, Kamis (18/8). OC Kaligis mengaku akan mendampingi mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut selama menjalani pemeriksaan di KPK.
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (MPBEN) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Risdiana, S.Pd.I M.Pd SMK 3 Meulaboh
atas penggunaan anggaran sebesar Rp5,5 miliar, kata Koordinator Badan Pekerja Gerak Aceh, Askhalani kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (18/8). Dia sebutkan publik punya hak untuk tahu atas semua alokasi anggaran yang sudah dipergunakan untuk penyelenggara pilkada di Aceh. Begitu juga kepada seluruh pelaksana pilkada di Aceh seperti KIP kabupaten kota, panwaslu,
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT
Pengelola Magister Pendidikan Bahasa Inggris(MPBEN) Mengucapkan Selamat dan Sukses Kepada
Dra. Wardhina, . M.Pd MAN Model Banda Aceh
Dra. Nahrasiah, M.Pd BKPP Aceh
Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Penghargaan Presiden Republik Indonesia, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO kepada Bupati Aceh Barat, H. RAMLI, MS atas Keberhasilan PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) TAHUN 2009/ 2010 Yang diserahkan di Jakarta Pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011
Elvinda, S.Pd, M.Pd SMAN 13 Banda Aceh
5
Jumat 19 Agustus 2011
Syarfuni, S.Pd, M.Pd STKIP Getsempena Bna
Kepala Dinas drh.H. Cut Usman
YANG DIWISUDA PADA TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 OLEH BAPAK REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH PROF. DR. DARNI M DAUD, MA Ketua Prodi Magister
Sekretaris Prodi
Dr. Sofyan A Gani, MA
Drs. Arifin Syamaun, M.Ed
Kabid. Tan. Pangan M. Nasir, SP
Sekretaris Drs. Amiruddin
Kabid. Hortikultura Masri, SP Kabid. Kesehatan Hewan drh. Amri
Kabid. Peternakan Ir. Erwin
Polda, serta Pemerintah Aceh agar membuka informasi yang dibutuhkan, jelasnya. Menurut Askhalani pertanggungjawaban kepada publik mutlak dilakukan sehingga setiap anggaran yang telah dikeluarkan dari total alokasi anggaran yang diperuntukan untuk putaran pertama sebesar Rp 178.527.328.082 bisa tepat sasaran dan terhindar dari dugaan tindak pidana yang dapat merugikan keuan-
gan negara. GeRAK juga mendorong DPRA maupun DPRK kabupaten/kota melakukan permintaan pertanggungjawaban di setiap KIP atas tahapan yang telah dilakukan. Hal ini dinilai penting untuk menjamin agar semua alokasi anggaran yang telah digunakan tersebut dapat pertanggungjawabkan secara terbuka dan akuntabel kepada rakyat Aceh.(sar)
KIP-KPUKemendagri Bahas Pilkada Aceh
nÿJadwal Pertemuan Dipercepat Menjadi Hari Ini
“Kami perlu mendapat kejelasan dari Mendagri, sebelum masuk pada bahasan soal penjadwalan ulang pilkada.” -- AKMAL ABZAL, Komisioner KIP Aceh
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENER MERIAH Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Serule Kayu-Redelong Tel. 0643 7426285
PENGUMUMAN PELELANGAN 001 / PPBJ - Disnakan / LU / 2011 1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bener Meriah dengan ini mengundang Penyedia Jasa Pengadaan untuk mengikuti pelelangan dengan pascakualifikasi pengadaan Barang / jasa sumber dana DAK Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
1
NAMA PAKET
Vol
Pengadaan Calon Induk dan 4 Pkt Jantan Ikan Unggul untuk BBI
PAGU (Rp.)
SUB BIDANG
KUALI FIKASI
SUMBER DANA
272.500.000
3.02.05
Kecil
DAK
1. Syarat-syarat Pendaftaran : a. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha yang sesuai c. Badan Usaha dengan kualifikasi kecil 2. Jadwal pendaftaran : a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen : Hari / tanggal : Jum'at 19 Agustus s/d Jum'at 26 Agustus 2011 Waktu : Pukul 10.00 s/d 14.00 Wib (Hari Senin s/d Jum'at) Tempat : Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bener Meriah Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah - Serule Kayu Redelong b. Pemberian Penjelasan : Hari / tanggal : Kamis, 25 Agustus 2011 Waktu : Pukul 10.00 s/d selesai Tempat : Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bener Meriah Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah - Serule Kayu Redelong c. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran : Hari / tanggal : Kamis, 08 September 2011 Waktu : Pukul 10.00 s/d 14.00 Wib (Pemasukan penawaran Pukul 14.00 s/d selesai (Pembukaan Penawaran) Tempat : Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bener Meriah Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah - Serule Kayu Redelong 4. Pendaftaran dilakukan oleh direktur perusahaan atau diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari Direktur Perusahaan dan menunjukan kartu pengenal Redelong, 19 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Dto Ketua www.facebook.com/serambinews www.facebook.com/serambinews
bila penjadwalan ulang mengakibatkan bergesernya hari pemungutan suara lebih dari 30 hari, maka KIP Aceh mengusulkan penundaan sebagian tahapan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Menurut Akmal, subtansi dari poin tersebut masih multitafsir. Kami perlu mendapat kejelasan dari Mendagri, sebelum masuk pada bahasan soal penjadwalan ulang pilkada. Ini penting agar nanti langkah apa saja yang kami ambil ada dasar hukum yang kuat, jelasnya. Menurut Akmal, pihaknya kembali menegaskan sebagai penyelenggara pilkada akan memegang aturan sesuai yang telah digariskan undang-undang. Tidak terkecuali, apabila kondisi memaksa diperlukannya pilkada ditunda. Selaku lembaga penyelenggara, kami siap dengan segala konsekwensi yang ada. Tapi jika pun ada usulan penundaan, maka itu harus dilakukan dengan rujukan dan dasar hukum yang kuat, rasional, dan sesuai undang-undang yang ada, tegasnya.(sar)
agenda pertemuan w KIP akan mempertanyakan
lebih detil soal subtansi Surat Mendagri yang mengintruksikan colling down pilkada w Salah satu yang paling krusial terkait pernyataan berbunyi “apabila penjadwalan ulang mengakibatkan bergesernya hari pemungutan suara lebih dari 30 hari, maka KIP Aceh mengusulkan penundaan sebagian tahapan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
NO
BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (19/8) hari ini, dijadwalkan bertemu dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga pihak akan membahas persoalan pilkada Aceh pascakeluarnya Surat Mendagri terkait permintaan colling down dan penjadwalan ulang tahapan pilkada di Aceh. Anggota Komisioner KIP Aceh, Tgk Akmal Abzal yang dikonfirmasi Serambi kemarin mengatakan, dalam surat yang diajukan pihaknya, pertemuan direncanakan berlangsung pada 22 Agustus. Namun pihak Mendagri mempercepat agenda pertemuan, menjadi hari ini. Disebutkan, beberapa agenda dan persoalan yang akan dibahas sudah dipersiapkan. Antara lain KIP akan mempertanyakan lebih detil soal subtansi surat Mendagri yang mengintruksikan colling down pilkada. Satu di antara hal paling krusial yang menjadi materi pembahasan adalah terkait pernyataan dalam Surat Mendagri yang berbunyi apa-
Nazaruddin Minta Pindah ke Cipinang MUHAMMAD Nazaruddin minta dipindahkan ke Rumah Tahanan Cipinang dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, yang ditempatinya saat ini. Alasannya, agar dapat lebih nyaman bertukar pikiran. Hal itu disampaikan OC Kaligis selaku kuasa hukum Nazaruddin seusai mendampingi pemeriksaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. “Untuk bisa nyaman, diminta pindah dulu dari Mako Brimob, itu permintaannya,” kata Kaligis. Dia menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan surat permohonan pindah tahanan. Saat ditanya apakah ada tekanan di Mako Brimob yang membuat Nazaruddin tidak kerasan, Kaligis enggan komentar. “Tanya saja dia (Nazaruddin). Jangan tanya lagi kenapa, saya tidak bisa tafsirkan, nanti jadi polemik,” ujarnya. Setelah ditangkap di Cartagena, Kolombia, dan dipulangkan ke Indonesia, Nazaruddin mendekam di Rutan Mako Brimob. Pengawasan terhadap Nazaruddin cukup ketat. Selain pihak keluarga, penjenguk Nazaruddin harus mendapatkan surat izin dari KPK.(kcm) @serambinews @serambinews