Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintahan desa/kelurahan menyediakan tempat pelayanan umum, seperti kantor desa/kelurahan, sekolah, pasar, tempat ibadah, puskesmas, dan lapangan olahraga.
Sumber: www.lamongan.com
Gambar 1.4 Puskesmas, pusat pelayanan kesehatan masyarakat
Pemerintahan desa adalah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang keanggotaannya berjumlah ganjil minimal 5 orang dan maksimal 7 orang sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa dengan masa jabatan enam (6) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Adapun keanggotaannya dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan cara musyawarah, dengan diresmikan oleh keputusan bupati/kota.
6
Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk SD/MI Kelas IV