TABLOID RBN Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers Redaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665
Email: kantorberitaRBN@yahoo.co.id Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
Online http://issuu.com/rakyat_bicara Indek Berita
Kasi Pidum Kejari Jaksel, Agung Ardyanto,SH:
Peningkatan Kinerja Dengan Orientasi Pelayanan Publik Secara Profesional
Deputi Perumahan Swadaya, Ir. Jamil Ansari, SH, MM:
250 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Akan Diperbaiki Dalam Tahun 2012
Halaman..05
Telusur Indikasi Surat Palsu, Korupsi dan Salahgunakan Jabatan
Joyo Winoto Layak Untuk “Ditangkap” Halaman..06
Foke Diminta Untuk Pengkajian
“Borok Warisan” Diduga Merupakan Ulah Syahrul Effendi dan Bukan Tanggung Jawab Sotar Harahap Halaman.07
Ir. Jamil Ansari, SH, MM
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA Akses Baca Surat NEWS Kabar
TABLOID RBN Akses Baca
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews RAKYAT BICARA NEWS Website: www.suratkabarrbn.co.cc Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: Edisi: 024rakyatbicara_news@yahoo.co.id Harga Rp. 12.000,-
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara RBN Website:TABLOID www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc RABU, 13 - 26 JUNI 2012 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
2
Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Boks Redaksi
Jangan Gentar Bicara Kebenaran TABLOID RBN (RAKYAT BICARA NEWS) PENERBIT: MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringoringo, Drs. Dolok F. Sirait, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rodeo Sujana Marbun REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. Koordinator Liputan: Minggus S. Koordinator Liputan Daerah: Sihol TH. Nainggolan REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, Monang, Norman H Nasution SH REDAKTUR: Witman Hutagalung, Yulianto
STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, P, Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, Mangihut Sitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan, Yulianto, Rohimin, Minggus Sihombing, Witman Hutagalung, Hotman Gurning, Erik Simorangkir, Sutisno, E Supriatna, Boy Arianto Silaban, HK Ambarita PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC Tamba SH (Kepala), Gamot Manalu, Binsar Rajagukguk, Edward Panjaitan, SE, Abas ST Simbolon BIRO MEDAN KOTA: Edward Panjaitan, SE, Abas ST Simbolon BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M. PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, Jamot Samosir. Lamhot S, Erwin Sinaga BIRO PEMKOT TANGERANG: Dani, Agus Priyanto BIRO PEMKAB TANGERANG: Ani Subekti BIRO TANGERANG SELATAN: Rohimin BIRO BEKASI: K. Simatupang BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: Antoni BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: Alisyah PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto (Kepala), BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala), Misnaji Perwakilan Sultra: Muhammad Azhar REKENING: Bank BCA No Rek. 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan TELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: kantorberita_rbn@yahoo.co.id Percetakan: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri) Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/rakyat_bicara DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI TABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
3
Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
Deputi Perumahan Swadaya, Ir. Jamil Ansari, SH, MM:
250 Ribu Rumah Tidak Layak Huni Akan Diperbaiki Dalam Tahun 2012 Target pada tahun 2013 mendatang, Deputi Bidang Perumahan Swadaya akan menyelesaikan 500.000 unit rumah dan tahun 2014 rencananya akan menyelesaikan 500.000 unit rumah. Berarti sampai tahun 2014 mendatang program tersebut akan menyelesaikan lebih dari 1 juta unit rumah. Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk menuntaskan kemiskinan dari aspek perumahan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Deputi Bidang Perumahan Swadaya membuat program untuk membantu masyarakat miskin dengan dana bantuan stimulan secara hibah terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Ir. Jamil
Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Ir. Jamil Ansari, SH, MM (Foto: Polman)
Ansari, SH, MM kepada RBN di ruang kerjanya di Jakarta minggu lalu. Adapun program itu disebut dengan nama program rumah swadaya dengan kegiatan memberi bantuan perbaikan rumah kepada masyarakat miskin dan kegiatan bina lingkungan untuk melakukan perbaikan lingkungan dengan memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Bersambung Ke Hal..........04
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
4
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
Program pemberian bantuan perbaikan rumah tersebut Proyek yang dilakukan un- disalurkan langsung uangnya tuk kegiatan bina lingkungan kepada kelompok sasaran adalah proyek pembangunan melalui UPK (unit pengelola jaringan listrik, pembangunan kegiatan) atau BKM (badan keinstalasi air bersih, pembuatan swadayaan masyarakat) deMCK (mandi cuci kakus), pem- ngan nilai bantuan untuk rubangunan dan perbaikan parit mah rusak sebesar 6 juta rupi(saluran air), dan pembangu- ah. Besar dana itu sudah diperhitungkan dengan fluktuasi nan jalan atau jembatan. “Program perbaikan rumah harga bahan bahan bangunan. terhadap masyarakat sudah di- Sebagai gambaran, tahun 2012 lakukan oleh Deputi Bidang Kemenpera Deputi Bidang PePerumahan Swadaya sejak ta- rumahan Swadaya akan memhun 2006 lalu sampai sekarang. berikan dana hibah kepada Menurut hasil survei ada 4,8 masyarakat sebesar 1,8 triliun juta rumah yang harus diper- untuk memperbaiki 250 ribu baiki di wilayah NKRI. Dalam rumah masyarakat, yang dikurun waktu 2006 s/d 2009 Ke- bagi pada 33 propinsi dan 224 menpera Deputi Perumahan kabupaten/ kota. Untuk pelaksanaan perbaiSwadaya sudah melakukan kan rumah tidak layak tersebut bantuan terhadap masyarakat dengan perbaikan sejumlah direalisasikan melalui UPK 37.500 unit rumah. Sedangkan dan BKM. UPK di pedesaan tahun 2010 sampai dengan dan BKM di perkotaan. Uang 2011 sudah menyelesaikan yang berasal dari kas negara 85.000 rumah dan tahun 2012 tersebut langsung disalurkan ini akan menyelesaikan seba- kepada masyarakat. UPK dinyak 250.000 unit untuk selu- bentuk oleh Bupati di masing ruh Indonesia yang terdiri dari masing desa, sedangkan BKM 33 provinsi dan 224 kabu- adalah badan hukum yang juga ditunjuk oleh Bupati/Walipaten/kota� ujarnya. Target pada tahun 2013 me- kota. Dalam pelaksanaan renovandatang, Deputi Bidang Perumahan Swadaya akan menye- si rumah tersebut, Kelompok lesaikan 500.000 unit rumah Swadaya Masyarakat (KSM) dan tahun 2014 rencananya a- didampingi oleh TPM (Tenaga kan menyelesaikan 500.000 u- Pendamping Masyarakat). nit rumah. Berarti sampai tahun TPM merupakan orang yang 2014 mendatang program ter- diangkat oleh Bupati/Walisebut akan menyelesaikan le- kota. Adapun syarat untuk menjadi TPM adalah orang bih dari 1 juta unit rumah. .........................Sambungan dari hal. 03
Akses Baca Surat Kabar
yang mengerti bangunan dan administrasi. Bisa dari seorang sarjana teknik sipil atau arsitektur, dan minimal tamatan SMK jurusan bangunan. Satu TPM tugasnya untuk mendampingi sampai dengan 70 rumah yang dibangun oleh masyarakat secara berkelompok. Semua kegiatan tersebut diawasi langsung oleh Bupati/ Walikota bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Biaya operasional UPK, BKM dan SKPD berasal dari APBN dengan perincian, BKM mendapatkan 3 persen dari total dana hibah yang disalurkan kepada masyarakat. TPM mendapat dana operasional sebesar 300 ribu rupiah per satu rumah. Dan honor pengawasan dari Bupati/Walikota bersama SKPD adalah sebesar Rp. 225.000 per satu rumah. Adapun kendala yang ditemukan dalam realisasi bantuan stimulan adalah data yang sudah sampai ke Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera dikembalikan kepada Bupati/ Walikota sekitar 20%, disebabkan kartu tanda penduduk (KTP) usulan penerima bantuan tidak benar dan tidak jelas nama maupun alamatnya. KTP yang lolos dan diterima adalah KTP Nasional yang mempunyai nomor sejumlah enam belas digit. Data yang digunakan Bersambung Ke Hal...........11
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
5
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
Kasi Pidum Kejari Jaksel, Agung Ardyanto,SH:
Peningkatan Kinerja Dengan Orientasi Pelayanan Publik Secara Profesional Jakarta, Kantor Berita RBN Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai nilai kepatutan. Sejalan dengan tupoksi Kejaksaan tersebut, sudah menjadi tugas pokok dari Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menginventarisir permasalahan permasalahan yang ada, baik dari segi pelaksanaan tugas dan kasus kasus yang ditangani dengan dapat mencari solusi secara teknis dan taktis penyelesaiannya ataupun jalan keluarnya, terkait dengan pelaksanaan tugas Jaksa, baik itu staf atau Jaksa untuk menangani permasalahan terkait dengan kasus perkara yang sedang berjalan atau sudah berjalan. Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Agung Ardyanto, SH kepada RBN di ruang kerjanya di Jakarta minggu lalu. Agung Ardyanto juga me-
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Agung Ardyanto, SH (Foto:STR)
ngatakan, “Menyangkut peningkatan kinerja dari Seksi Pidana Umum Jakarta Selatan yang berorientasi kepada kecepatan dan akurasi dalam menyajikan laporan dan berorientasi kepada pelayanan publik, dalam hal ini masyarakat pencari keadilan, selaku Jaksa kami laksanakan dengan profesional.� “Besarnya persentasi penyelesaian kasus yang sudah ditangani oleh Seksi Pidana Umum Jakarta Selatan, secara
Akses Baca Surat Kabar
umum adalah penyelesaian perkara yang sampai dilimpahkan ke pengadilan. Selesainya tugas Jaksa atau penuntutan hukum ketika berkas perkara atau kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan. Besarnya persentasi perkara yang sudah lengkap di Seksi Pidum Kejari Jaksel dicapai sekitar sembilan puluh persen, berdasarkan berkas perkara yang lengkap oleh Penuntut Bersambung Ke Hal..........56
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
6
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Borok Warisan
Foke Diminta Untuk Pengkajian
“Borok Warisan” Diduga Merupakan Ulah Syahrul Effendi dan Bukan Tanggung Jawab Sotar Harahap
Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi (foto:ist)
Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi oleh Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jakarta Selatan menjadi “borok warisan”, dan terjadinya “borok warisan” tersebut diduga merupakan ulah Syahrul Effendi dan bukan tanggung jawab Sotar Harahap ketika menjabat Kepala Bagian Umum, tetapi merupakan tupoksi serta tanggung jawab Syahrul Effendi se-
Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (foto:ist)
laku penanggung jawab anggaran, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) diminta untuk lakukan pengkajian terhadap keberadaan Syahrul Effendi yang terindikasi sebagai “dalang” dan Sotar Harahap disinyalir menjadi “korban kebijakan”. Borok warisan tersebut seharusnya dipertanggung jawabkan oleh Syahrul Effendi sedangkan anak buahnya maupun jajarannya seharusnya jangan “dikorbankan”.
Akses Baca Surat Kabar
Mantan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Norek 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya maupun dari indikasi “upeti” pengangBersambung Ke Hal.........47
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
7
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
Telusur Indikasi Surat Palsu, Korupsi dan Salahgunakan Jabatan
Joyo Winoto Layak Untuk “Ditangkap”
Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto:ist)
Jakarta, Kantor Berita RBN Berawal dari “surat palsu” sebagai dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate terkait tanah Hambalang Bogor kemudian diduga terjadi salahgunakan jabatan dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), dan ditambah dengan in-
dikasi korupsi yang terjadi serta permainan “markus” yang juga ikut serta terlibat dalam permainan di proses sertifikasi maupun proses proyek pembangunan wisma olah raga di Hambalang tersebut, lokasi tanahnya sama sama berasal dari HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 1 dan tanah milik PT Genta Prana juga berasal dari HGU Nomor 1. Permasalahan
Akses Baca Surat Kabar
tanah Hambalang semakin terbuka dimana titik kusutnya terkait sumber permasalahan. Supremasi hukum sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik terkait delik Hambalang Bogor. Untuk semakin terciptanya supremasi hukum dan kepastian hukum dalam permasalahan tanah Hambalang tersebut, indikasi kinerja buruk Joyo Winoto, PhD layak untuk “ditangkap” selaku pejabat terindikasi korupsi dan salahgunakan jabatan dalam penerbitan SK, baik SK dalam perpanjangan HGU terhadap PT Buana Estate maupun SK pembatalannya, disebabkan SK pembatalannya juga “melenceng” dari isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Joyo Winoto juga terkesan kebal hukum serta kurang menghormati putusan hukum. Akibatnya, permasalahan tanah Hambalang diduga telah terjadi kisah dibalik kisah, Bersambung Ke Hal..........08
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
8
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
lega bahwa usulan penggantian kepala BPN RI akhirnya perkara dibalik perkara, ok- dikabulkan juga oleh Presiden, num dibalik oknum serta ko- disebabkan kinerja Joyo sudah rupsi dibalik korupsi sebagai lama tidak sinkron dengan dampak sebab akibat pener- Komisi II,” ujar Nurul Arifin di bitan SK yang terindikasi sarat Senayan, Senin, 12 Juni 2012. “Komisi II selama ini menidengan korupsi serta perlu dituntaskan dengan penyeli- lai bahwa Joyo tidak memiliki performa yang baik dalam medikan sampai ke penyidikan. Sesuai dengan pantauan lakukan reformasi agraria di Kantor Berita RBN terkait infor- BPN RI dan Jajarannya. Secara masi beserta data dan fakta psikologis Komisi II sering kali yang dapat dikumpulkan, Ang- merasa diabaikan dan tidak digota Komisi II DPR Nurul Ari- anggap oleh Joyo Winoto. Joyo fin juga mengaku lega dengan hanya berjanji untuk melakupencopotan Joyo Winoto selaku kan pembenahan, dan hal itu Kepala BPN RI, karena Komisi hanya janji tinggal janji tanpa II sudah pernah meminta kepa- ada berjalan realisasinya. Joyo da Presiden Susilo Bambang pernah berjanji untuk memYudhoyono untuk mengganti buat undang undang pertanaJoyo Winoto selaku kepala ba- han, namun sampai saat ini tidan. “Paling tidak, Komisi II dak ada realisasi dari rencana .........................Sambungan dari hal. 07
tersebut’ ujarnya. Nurul juga mengatakan, selain banyak kasus kasus pertanahan yang telah dibahas oleh Komisi II dan direkomendasikan untuk diselesaikan, tetapi penyelesaian kasus tersebut hanya “janji tinggal janji”. Pengadaan lahan untuk warga miskin hanya merupakan slogan. Kinerja larasita pada kenyataannya tidak ada dampak positif terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah. Nurul berharap pengganti Joyo nantinya akan lebih baik dalam melaksanakan tugas serta dapat menjalin kemitraan dengan Komisi II DPR, dengan prinsip equality dan menjunjung tinggi transparansi maupun akuntabilitas, imbuh Nurul.
Surat Perlindungan Hukum dan Surat Menteri Sekretariat Negara
Sudi Silalahi
Di lain sisi, terkait dengan perlindungan hukum dari Redaksi RBN dan indikasi salahgunakan wewenang oleh Joyo
Winoto selaku Kepala BPN RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pimpinan DPR RI menyambut hal tersebut dan menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI. Dalam surat jawabannya tanggal 11 April 2012, DPR mengatakan, “Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah dite-
Akses Baca Surat Kabar
rima oleh Pimpinan DPR RI.” Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Bersambung Ke Hal..........09
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
9
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 08
Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih, ujar Dra. Setarini, M.Si selaku Kepala Biro Pengawasan dan Legislatif DPR RI dalam isi suratnya. Pada kondisi lain, sumber RBN lain yang juga tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait permasalahan tanah Hambalang Bogor yang dialami dan sampai berita ini diturunkan permasalahan tanah tersebut menjadi delik yang belum dapat terjawab serta diselesaikan dengan benar. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di BPN RI, pengakuan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI ketika itu perlu pengkajian oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dibalik pengakuan itu diduga sarat dengan praktek korupsi, baik dalam penerbitan SK maupun indikasi gratifikasi yang terjadi. Pasalnya, sesuai pengakuan Joyo Winoto kepada Aryanto Sutadi ketika menjabat Deputi V BPN RI terkait Tanah Hambalang, “Selama SBY masih Presiden, saya tidak akan diganti”. Juga pengakuan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI
Laporan Utama
takut kepada Probosoetedjo (PT Buana Estate) ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” “Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat terkait tanah Hambalang Bogor diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal itu dari perhitungan 2.117.500 m2 x Rp.100.000,-/m2. Tetapi penyelesaian supaya dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut dapat dikatakan berhasil, disebabkan masyarakat Hambalang enam orang masuk penjara (satu orang meninggal di penjara), sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 126-2007” ujar sumber. Selain itu, Joyo Winoto, PhD selaku BPN RI juga terindikasi
Akses Baca Surat Kabar
“cuek bebek” terhadap surat Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara terkait arahan Presiden Republik Indonesia, serta Joyo Winoto disinyalir kurang menjaga nama baik dan nama besar SBY selaku atasan langsung dari Joyo Winoto. Dalam hal ini, Presiden SBY diharapkan untuk melakukan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto, apakah masih layak dipertahankan selaku Kepala BPN RI. Selain “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI bertolak belakang dengan arahan Presiden. Adapun arahan SBY sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan kop surat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, namun sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto disinyalir kurang menghormati arahan Presiden tersebut, karena Joyo Winoto belum bersedia menerbitkan SK terkait penerbitan Bersambung Ke Hal..........10
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
10
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi Joyo Winoto seSertifikat Hak Guna Bangunan laku Kepala BPN RI membuat atas nama PT Genta Prana SK Pembatalan yang akibatnya tetapi malah tanahnya menjadi tanah PT Genta Prana menjadi status quo. status quo. Isi Putusan Hakim Dan surat pembatalan yang dari Mahkamah Agung RI juga diterbitkan untuk menjalankan seperti “dicuek bebek”. putusan Mahkamah Agung RI Apa karena Joyo Winoto mantersebut, Joyo Winoto selaku tan Dosen dari SBY, sehingga Kepala BPN RI membuat Surat arahan Presiden tak diindahkan, Keputusan (SK) pembatalan namun demikian pejabat yang yang dapat dikatakan “jauh bersangkutan “belum dicopot” panggang dari api” karena sta- walau kurang menghormati tus tanah PT Genta Prana hukum, sangat dipertanyakan menjadi status quo. apa sebenarnya yang sedang Padahal berdasarkan pene- terjadi di negeri ini. Kenapa tapan putusan Pengadilan Tata putusan hukum yang sudah Usaha Negara Nomor dan pu- memiliki kekuatan hukum tetap tusan tersebut sudah memiliki belum juga dijalankan oleh Joyo kekuatan hukum tetap, dimana Winoto sebagaimana mestinya. Kepala BPN RI dan Kepala Dalam hal ini diminta ketegasan Kantor Pertanahan Bogor telah SBY selaku Presiden RI agar medihukum untuk memproses le- nindak tegas jajarannya atau pebih lanjut penerbitan Hak Guna jabat pertanahan yang kurang .........................Sambungan dari hal. 09
menghormati hukum. Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semakin nyatanya aplikasi dan pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air, udara adalah milik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, ketegasan Kapolri Timur Pradopo selaku figur harapan yang dicintai masyarakat sangat dinantikan, supaya penyelidikan terhadap indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) terkait Tanah Hambalang Bogor dan indikasi korupsinya dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pilih kasih.
Mabes Polri Diminta Lakukan Penyelidikan
Kapolri Timur Pradopo
Akses Baca Surat Kabar
Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas dan seharusnya setia kepada Negara dipertanyakan kinerjanya maupun k e se ti aanny a terhadap Bumi Persada Indonesia, karena
kurang menghormati hukum dan SK yang diterbitkan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI terindikasi kurang profesional dan diduga salahgunakan jabatan. Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum Bersambung Ke Hal..........17
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
11
Rekam Jejak Positif
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Beberapa kategori penerima bantuan sebagai orang miskin harus akurat supaya jangan adalah, luas lantai di bawah 8 terjadi “double” imbuhnya. meter persegi per orang, atap Bila data penerima sudah rumahnya masih dari daun dapernah diusulkan dan sudah unan, dinding rumah dari tepas, ditolak tetapi diusulkan lagi, lantainya masih tanah, belum maka Deputi Perumahan Swa- ada penerangan listrik, tidak daya Kemenpera akan melaku- memiliki MCK, tidak ada air kan black list terhadap data ter- bersih, makannya hanya 2 kali sebut. Disebabkan data daftar dalam sehari, makan makanan nama dan alamat penerima ban- bergizi hanya 1 kali dalam tuan belum lengkap sampai saat seminggu, penghasilan sebesar ini, jadinya, sambil program Rp. 600 ribu perbulan, sekoberjalan penerima bantuan juga lahnya hanya tamat SD, tidak sambil dicari, dengan syarat ada fasilitas berobat kesehatan, penerima bantuan, atap ru- memasak dengan menggunamahnya dari daun daunan, din- kan kayu bakar dan aset yang ding rumahnya terbuat dari te- dimiliki di bawah 500 ribu rupas dan lantai rumahnya masih piah dan sulit untuk dijual. dari tanah. Adapun perbaikan Ir. Jamil Ansari, SH, MM juberupa atap rumah diganti men- ga menyampaikan pesan terjadi seng, dinding rumah di- hadap masyarakat, “Bahwa ganti menjadi batu bata dan lan- masyarakat harus selalu aktif tainya dibuat dari semen biasa. untuk menyediakan rumah
yang layak bagi dirinya sendiri secara swadaya. Ketidakmampuan itu kita bantu dengan dana stimulan. Sosialisasi terkait dana stimulan sudah disosialisasikan melalui radio, TV dan media cetak” ujarnya. “Kalau dulu disebabkan anggarannya terbatas, maka kita pilih beberapa penerima bantuan. Contohnya, ada 50 rumah yang tidak layak huni lagi dalam suatu desa, tetapi kondisi yang dapat diberikan hanya sekitar dua atau tiga rumah. Akibatnya terjadi pemberian bantuan yang tidak seimbang dalam satu desa. Lebih lanjut dewasa ini dikembangkan dengan sistim tuntas satu desa dalam menerima bantuan tersebut”, tandas Deputi Bidang Perumahan Swadaya menutup pembicaraan kepada RBN. (Polman/STR)
.........................Sambungan dari hal. 16
Lampiran Berita
ALOKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2012 PROGRES MINGGU KE - 2 BULAN MEI 2012 Reguler No Prov/Kab/Kota Yang Ada Usulan
I 1 2 3 4 5 6 II 1 2
ACEH Kota Subulussalam Kab. Aceh Singkil Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Timur Kab. Pidie Jaya Kab. Simeuleu SUMATERAUTARA Kab. Langkat Kab. Dairi
Tuntas 2012
Persiapan Tuntas 2013
3.000 3.000 “ “ “ “ “ 3.000 3000 “
1.000 “ 500 500 “ “ “ 1.000 “ 500
MOU
Rutin Melalui Bupati/ UPK/ Walioka BKM
“ “ “ “ “ “ “ 300 “ “
200 100 100 “ “ “ “ 400 “ “
KKP
1.020 “ “ “ 280 335 405 2.080 310 “
KPDT Non/ Kumuh K/L
600 “ 75 “ 225 75 225 450 “ “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “
Lokasi Khusus
“ “ “ “ “ “ “ 660 340 “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “
Total
5.820 3.100 675 500 505 410 630 7.890 3.650 500
Bersambung Ke Hal..........12
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
12
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
.........................Sambungan dari hal. 11
3 Kab. Labuhan Batu Bara 4 Kab. Asahan 5 Kab. Batubara 6 Kab. Pakpak Barat 7 Kab. Serdang Bedagei 8 Kota Medan 9 Kota. Pematang Siantar III BENGKULU 1 Kota Bengkulu 2 Kab. Kaur 3 Kab. Seluma IV JAMBI 1 Kab. Tanjung Jabung Timur 2 Kab. Bungo 3 Kab. Tebo 4 Kota Jambi V RIAU 1 Kab. Indragiri Hulu 2 Kab. Rokan Hulu 3 Kab. Pelalawan VI SUMATERABARAT 1 Kab. Solok 2 Kab. Dharmas Raya 3 Kab. Padang Pariaman 4 Kota Payakumbuh 5 Kab. Sijunjung 6 Kab. Pesisir Selatan 7 Kab. Pasaman 8 Kab. Pasaman Barat 9 Kab. Agam 10 Kab. Limapuluh Koto 11 Kota Pariaman 12 Kota Bukit Tinggi VII SUMATERASELATAN 1 Kab. Ogan Hilir 2 Kab. Lahat 3 Kab. Musi Banyuasin 4 Kab. Empat Lawang 5 Kab. Muara Enim 6 Kab. Ogan Komering Ilir 7 Kota Palembang VIII LAMPUNG 1 Kab. Way Kanan 2 Kab. Pesarawan 3 Kab. Tanggamus 4 Kab. Lampung Utara 5 Kab. Lampung Timur 6 Kab. Lampung Tengah 7 Kab. Tulang Bawang IX KEPULAUAN BABEL 1 Kab. Belitung Timur 2 Kab. Bangka Tengah
“ “ “ “ “ “ “ 3.000 3000 “ “ 3.000 3000 “ “ “ 3.000 3000 “ “ 3.000 3000 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 6.150 6.150 “ “ “ “ “ “ 3.500 3.500 “ “ “ “ “ “ 3.000 3.000 “
500 “ “ “ “ “ “ 1.000 “ 500 500 1.000 “ 500 500 “ 1.000 “ 500 500 1.100 “ 500 500 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.500 “ “ 500 500 “ 500 “ 1.000 “ 500 500 “ “ “ “ 1.000 “ 500
“ “ “ “ “ “ 300 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.750 “ “ “ “ “ “ 300 200 450 300 “ 500 “ “ “ “ “ “ “ “ 750 “ “ “ 250 250 250 “ “ “ “
200 “ 50 “ “ “ 150 “ “ “ “ 200 70 65 65 “ 200 “ 200 “ 1.650 248 “ “ 150 52 “ 150 150 150 150 150 500 600 300 “ “ “ “ 300 “ 750 276 “ 200 66 123 85 50 “ “ “
“ 225 380 “ 740 425 “ 100 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 305 “ “ “ “ “ 305 “ “ “ “ “ “ 100 “ “ “ “ “ “ 100 740 “ “ 340 “ 400 “ “ “ “ “
“ “ “ 450 “ “ “ 450 “ 225 225 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 600 75 75 75 “ 225 150 “ “ “ “ “ “ 525 75 150 “ 150 “ 150 “ 300 75 75 “ 150 “ “ “ 75 “ “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.177 “ 777 “ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ “ 265 “ “ 55 “ “ “ “ “ 83 “ “ “ 83 “ “ “ “ 127 “ “ “ 127 “ “ “ “ “ “ “ “ 205 “ “ “ “ “ “ 205 “ “ “ “ “ “ “ “ 31 “ “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
700 225 695 450 740 480 450 4.550 3.100 725 725 4.283 3.070 565 565 83 4.200 3.000 700 500 8.532 3.323 625 625 277 277 455 450 350 600 450 100 1.000 10.257 6.525 927 500 650 400 950 305 7.040 3.851 575 1.040 466 773 335 “ 4.106 3.000 500
Bersambung Ke Hal..........13
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
13
Rekam Jejak Positif
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 12
3 Kab. Bangka Selatan 4 Kota Pangkalpinang X KEPULAUAN RIAU 1 Kota Batam 2 Kab. Kepulauan Anambas 3 Kab. Bintan 4 Kab. Lingga XI BANTEN 1 Kab. Serang 2 Kota Serang 3 Kab. Pandeglag 4 Kab. Lebak 5 Kab. Tangerang XII JAWA BARAT 1 Kab. Sukabumi 2 Kab. Bandung Barat 3 Kab. Bandung 4 Kab. Bekasi 5 Kab. Cianjur 6 Kab. Bogor 7 Kab. Majalengka 8 Kota Bogor 9 Kab. Cirebon 10 Kota Cirebon 11 Kab. Subang 12 Kota Bandung 13 Kota Cimahi 14 Kab. Sumedang 15 Kab. Indramayu 16 Kab. Garut XIII DAERAH KHUSUS IBUKOTA 1 Kab. Kepulauan Seribu 2 Kota Jakarta Utara 3 Kota Jakarta Pusat (Kalipasir) XIVJAWATENGAH 1 Kab. Brebes 2 Kab. Banjarnegara 3 Kab. Rembang 4 Kab. Cilacap 5 Kab. Demak 6 Kab. Jepara 7 Kab. Kebumen 8 Kab. Kendal 9 Kab. Pemalang 10 Kab. Purworejo 11 Kab. Sukoharjo 12 Kab. Sragen 13 Kota Pekalongan 14 Kab. Magelang 15 Kab. Temanggung 16 Kab. Wonosobo 17 Kab. Pati
“ “ 3.500 3.500 “ “ “ 4.000 4.000 “ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.000 4.000 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
500 “ 1.000 “ 500 500 “ 1.800 “ 600 1.200 “ “ 1.750 “ 600 “ “ “ “ 1.150 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.650 “ “ “ “ “ “ 5.150 “ 500 “ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ 3.300 “ “ “ 1.800 1.500 7.900 “ “ 800 300 400 500 “ 2.800 1.200 1.400 “ “ “ 500 “ “ “ “ “ “ 11.683 “ 800 131 800 700 450 “ 1.502 “ 250 4.000 1.800 “ 25 375 350 500
“ “ “ “ “ “ “ 250 250 “ “ “ “ 950 250 100 100 “ “ “ 50 “ 150 150 50 “ “ 100 “ “ “ “ “ “ 2.600 75 100 250 “ “ “ 100 “ 200 50 450 200 “ 50 50 50 50
“ “ 305 90 “ 215 “ 1.200 250 “ 445 100 405 1.785 160 “ “ 200 “ “ “ “ 190 “ 160 “ “ “ 965 110 265 “ 265 “ 4.583 775 “ 1.023 320 470 665 170 210 640 “ “ “ 200 “ “ “ 100
75 “ 150 “ 150 “ “ 150 “ “ 75 75 “ 150 75 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 75 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ “ 400 “ “ “ 400 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 31 899 899 “ “ “ 412 333 “ “ 30 49 2.327 “ “ 46 “ “ 2.054 “ “ “ “ “ 94 37 “ “ 96 “ “ “ “ 174 “ “ 76 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 98 “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 922 “ “ “ “ 392 68 “ 462 “ “ “ “ “ “ “ “ 893 393 “ 500 181 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 181 “ “ “ “ “ “ “
575 31 6.254 4.489 650 715 400 11.112 4.833 600 1.720 2.005 1.954 18.784 3.485 700 946 500 792 2.622 1.200 3.262 1.540 1.550 210 94 37 600 965 281 1.158 393 265 500 28.871 4.850 900 1.480 1.120 1.170 1.115 5.420 1.712 1.340 481 4.450 2.000 298 75 425 400 660
Bersambung Ke Hal..........14
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
14
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
.........................Sambungan dari hal. 13
18 Kab. Boyolali 19 Kab. Klaten 20 Kota Surakarta 21 Kab. Tegal 22 Kab. Slawi 23 Kab. Grobokan 24 Kab. Blora XV JAWA TIMUR 1 Kab. Sampang 2 Kab. Pacitan 3 Kab. Situbondo 4 Kab. Madiun 5 Kab. Sumenep 6 Kab. Malang 7 Kab. Probolinggo 8 Kab. Blitar 9 Kab. Pamekasan 10 Kab. Jember 11 Kota Surabaya 12 Kab. Sidoarjo 13 Kab. Lamongan 14 Kab. Banyuwangi 15 Kota Kediri 16 Kab. Kediri 17 Kab. Jombang 18 Kab. Mojokerto XVI. DI YOGYAKARTA 1 Kab. Gunung Kidul 2 Kab. Kulon Progo 3 Kab. Bantul 4 Kab. Sleman 5 Kota Yogyakarta (Kricak) XVII. BALI 1 Kab. Karangasem 2 Kab. Buleleng 3 Kab. Klungkung 4 Kab. Gianyar 5 Kota Denpasar XVIII. NUSA TENGGARA BARAT 1 Kab. Sumbawa Barat 2 Kab. Lombok Barat 3 Kab. Lombok Tengah 4 Kab. Lombok Timur 5 Kab. Sumbawa 6 Kota Mataram XIXNUSA TENGGARA TIMUR 1 Kab. Sabu Raijua 2 Kab. Manggarai 3 Kab. Timor Tengah Utara 4 Kab. Ende 5 Kab. Kupang 6 Kab. Manggarai Barat
“ “ “ “ “ “ “ 6.000 6.000 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 4.000 4.000 “ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ 1.600 “ “ 1.600 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 5.901 “ 500 5.401 “ “ 1.000 “ 500 500 “ “ 1.000 “ 500 500 “ “ “ 1.100 “ 550 550 “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ 6.950 “ “ “ 1.000 600 650 1.000 “ “ 650 “ “ “ “ “ 350 1.700 1.000 300 “ “ “ 300 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
250 250 250 75 50 50 50 1.250 100 “ “ “ 100 “ “ “ “ 200 173 477 “ “ “ “ 200 “ 400 126 65 117 28 64 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 700 “ “ 347 53 32 47
“ “ “ “ “ “ “ 2.270 105 “ 355 “ 150 “ 25 “ 95 45 “ 150 635 710 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 220 220 “ “ “ “ 235 “ “ “ 235 “ “ 25 “ “ “ “ 25 “
“ “ “ “ “ “ “ 375 75 “ 75 “ “ “ “ “ 225 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 600 150 150 75 150 75 “ 975 “ “ 75 150 150 150
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 267 “ “ “ “ 267 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ “ “ “ 83 “ “ “ “ “ 33 “ “ “ “ “ “ “ “ 50 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 92 “ “ “ “ 92 470 “ “ “ “ 430 40 “ “ “ “ “ “ “
“ 250 “ 250 “ 250 “ 75 “ 50 “ 50 “ 50 9.393 27.921 “ 6.280 9.000 9.000 “ 2.030 “ 1.000 “ 850 “ 683 “ 1.025 393 393 “ 320 “ 895 “ 173 “ 627 “ 635 “ 710 50 50 “ 350 “ 1.900 “ 1.000 “ 10.868 “ 4.126 “ 565 “ 5.518 “ 328 “ 331 631 4.943 “ 3.220 “ 500 “ 500 631 631 “ 92 “ 5.305 “ 3.150 “ 650 “ 575 “ 385 “ 505 “ 40 “ 5.800 “ 3.000 “ 550 “ 972 “ 203 “ 207 “ 197
Bersambung Ke Hal..........15
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
15
Rekam Jejak Positif
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 14
7 Kab. Nagekeo 8 Kab. Ngada 9 Kab. Rote Ndao 10 Kab. Timor Tengah Selatan XX. KALIMANTAN BARAT 1 Kab. Kubu raya 2 Kab. Sanggau 3 Kab. Sintang 4 Kab. Ketapang 5 Kab. Melawi 6 Kota Singkawang 7 Kota Pontianak 8 Kab. Bengkayang 9 Kab. Kapuas Hulu 10 Kab. Kayong Utara 11 Kab. Landak 12 Kab. Pontianak 13 Kab. Sambas 14 Kab. Sekadu XXI. KALIMANTAN SELATAN 1 Kab. Hulu Sungai Selatan 2 Kab. Banjar 3 Kab. Hulu Sungai Utara 4 Kota Banjarmasin XXII. KALIMANTAN TENGAH 1 Kab. Kapuas 2 Kab. Pulang Pisau 3 Kota Palangkaraya XXIII. KALIMANTAN TIMUR 1 Kab. Nunukan 2 Kab. Kutai Barat 3 Kab. Malinau 4 Kab. Paser 5 Kota Bontang XXIV. GORONTALO 1 Kab. Gorontalo 2 Kab. Bone Bolango 3 Kab. Gorontalo Utara 4 Kab. Boalemo XXV. SULAWESI SELATAN 1 Kab. Maros 2 Kab. Gowa 3 Kab. Jeneponto 4 Kab. Enrekang 5 Kab. Luwu 6 Kab. Luwu Timur 7 Kab. Sidenreng Rappang 8 Kab. Tana Toraja 9 Kota Palopo 10 Kab. Bone 11 Kota Makassar XXVI. SULAWESI TENGGARA 1 Kab. Kolaka
“ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ 3.000 3.000 “ “ 3.000 3.000 “ “ “ “ 3.000 3.000 “ “ “ 2.000 2.000 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 3.000 3.000
“ “ “ “ 4.087 “ 500 500 “ “ “ “ 450 587 450 600 “ 500 500 1.000 “ 500 500 “ 1.000 “ 500 500 1.000 “ 500 500 “ “ 1.100 “ 550 550 “ 1.000 “ 500 500 “ “ “ “ “ “ “ “ 1.100 “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
50 50 77 44 400 170 65 65 “ 100 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 200 200 “ “ 400 “ 200 “ 200 “ 250 100 100 50 “ 200 “ “ “ 40 40 “ 40 40 40 “ “ 300 50
“ “ “ “ 425 “ “ “ 190 “ 235 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 100 55 45 “ 190 “ “ “ “ 190 30 “ 30 “ “ 425 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 100 325 140 30
“ 150 150 150 450 “ “ “ 225 225 “ “ “ “ “ “ “ “ “ 150 “ “ 150 “ “ “ “ “ 300 75 150 75 “ “ 225 “ “ 150 75 300 “ “ 300 “ “ “ “ “ “ “ “ 675 “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ “ “ “ 705 “ “ “ “ “ 474 231 “ “ “ “ “ “ “ 108 “ “ “ 108 415 “ “ 415 “ “ “ “ “ “ 230 “ “ “ 230 688 “ “ “ “ “ 163 “ “ “ “ 525 116 “
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
50 200 227 194 9.067 3.170 565 565 415 325 709 231 450 587 450 600 “ 500 500 4.258 3.000 500 650 108 4.715 3.255 545 915 4.890 3.075 850 575 200 190 4.835 3.100 680 750 305 4.613 2.000 500 800 40 40 163 40 40 40 100 850 5.331 3.080
Bersambung Ke Hal..........16
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
16
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
.........................Sambungan dari hal. 15
2 Kab. Bombana “ 3 Kab. Konawe “ 4 Kab. Buton “ 5 Kab. Kolaka Utara “ 6 Kab. Wakatobi “ 7 Kaota Bau-Bau “ 8 Kab. Kolaka Selatan “ XXVII. SULAWESI TENGAH 2.000 1 Kab. Donggala 2.000 2 Kab. Parigi Moutung “ 3 Kab. Poso “ 4 Kab. Banggai Kepulauan “ 5 Kab. Tojo Una-Una “ 6 Kab. Toli-Toli “ 7 Kota Palu “ 8 Kab. Sigi “ XXVIII. SULAWESI UTARA 3.000 1 Kab. Minahasa Utara 3.000 2 Kab. Bolaang Mongondow 3 Kab. Bolaang Mgdw Slt “ 4 Kab. Siau Tagulandang Biaro “ 5 Kota Manado “ 6 Kota Bitung “ 7 Kota Kotamobago “ 8 Kab. Bolaang Mgdw Utr “ XXIX. SULAWESI BARAT 3.000 1 Kab. Mamuju 3.000 2 Kab. Mamasa “ 3 Kab. Polewali Mandar “ 4 Kab. Majene “ XXX. MALUKU 2.500 1 Kab. Buru 2.500 2 Kab. Buru Selatan “ 3 Kab. Maluku Barat Daya “ 4 Kota Ambon “ XXXI. MALUKU UTARA 2.000 1 Kab. Halmahera Selatan 2.000 2 Kab. Halmahera Tengah “ 3 Kab. Halmahera Timur “ 4 Kab. Halmahera Barat “ 5 Kota Ternate “ XXXII. PAPUA 2.000 1 Kab. Biak Numfor 2.000 2 Kab. Merauke “ 3 Kab. Keerom “ XXXIII. PAPUA BARAT 2.000 1 Ka. Sorong 2.000 2 Kab. Maybat “ 3 Kota Sorong “ 4 Kab. Manokwari “ 5 Kab. Sorong Selatan “ 237 TOTAL UNIT : 100.650 TOTAL KAB/KOTA : 32
550 “ 45 “ 75 550 “ 25 “ 150 “ “ 30 110 150 “ “ 25 “ 150 “ “ 40 “ 150 “ “ 30 “ “ “ “ 55 “ “ 1.000 1.000 1.400 70 750 “ 100 150 30 75 500 100 150 20 “ 500 100 200 “ “ “ 200 300 “ 300 “ 100 200 20 150 “ 200 250 “ 225 “ 200 150 “ “ “ “ “ “ “ 1.000 1.000 1.000 20 225 “ “ “ 20 “ 500 100 100 “ “ 500 100 100 “ “ “ “ “ “ 225 “ 200 200 “ “ “ 200 200 “ “ “ 200 200 “ “ “ 200 200 “ “ 1.000 “ “ 185 375 “ “ “ “ 75 500 “ “ “ 75 500 “ “ 85 75 “ “ “ 100 150 1.100 “ 250 “ 600 “ “ 250 “ 225 500 “ “ “ 225 500 “ “ “ 150 “ “ “ “ “ 1.000 “ “ 25 525 75 500 75 500 75 25 300 1.000 “ 200 30 1.425 “ “ 70 “ 400 500 “ 65 30 400 500 “ 65 “ 625 1.000 “ 250 60 600 “ “ “ “ 225 500 “ “ “ 375 500 “ “ “ “ “ “ 250 “ “ “ “ “ 60 “ 7.788 34.933 15.000 16.933 12.000 64 48 109 67 75
Akses Baca Surat Kabar
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 1.844 4
“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 116 “ “ “ 590 “ 70 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 260 “ 260 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 210 “ “ “ “ “ “ “ 210 207 “ 207 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 8.622 12.230 34 10
670 725 290 175 190 146 55 6.810 2.425 770 800 800 470 675 610 260 6.245 3.020 700 700 225 400 400 400 400 4.560 3.075 575 660 250 4.660 2.975 775 700 210 3.757 2.075 575 575 325 207 4.655 2.470 995 1.19 3.910 2.225 875 500 250 60 50.000 231
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
17
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 10
di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama menjabat kepala badan terkait SK yang diterbitkan terindikasi sarat dengan pelanggaran. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sumber mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/ GP/IV/2011 tanggal 18-042011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM untuk dilakukan penyelidikan terkait dugaan salahgunakan jabatan oleh
Laporan Utama
Joyo Winoto. Sumber juga memaparkan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan Putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/ D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/ TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan
Akses Baca Surat Kabar
putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian, putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi ketika Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan diduga “digantung” oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. “Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto, PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-042011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas sumber dalam suratnya. Masih menurut sumber, “Presiden SBY adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang Bersambung Ke Hal..........18
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
18
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai saat ini Kepala menggantungkan masa depan BPN RI belum menerbitkan SK terhadap pemerintahan SBY. BPN tentang penerbitan sertifikat Saya berharap supaya masa de- HGB atas nama PT. Genta Prana pan bangsa ini dapat terwujud atas tanah seluas 2.117.500 m2, sebagaimana mestinya, sesuai sesuai dengan apa yang dimaksud dengan cita cita para pahlawan pada putusan MA No 482K/ kita untuk terwujudnya ma- TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/2009 syarakat yang adil dan makmur yang sudah mempunyai kekuatan di NKRI”. hukum tetap. “Supaya terciptanya suDisebut kebal hukum karepremasi hukum, maka Joyo na Ketua PTUN JKT sudah mWinoto saya laporkan ke Ma- embuat surat kepada Joyo Wibes Polri dengan dugaan me- noto, PhD selaku kepala BPN nyalahgunakan jabatan terkait RI, dan kepada Presiden RI dengan penerbitan Surat Ke- maupun kepada Ketua DPR RI putusan (SK) Nomor 9 yaitu SK yang pada intinya supaya Joyo perpanjangan HGU PT Buana Winoto, PhD melaksanakan Estate dan penerbitan SK putusan MA No 482K/TUN/ Pembatalan Nomor 1/Pbt/ 2007. Akan tetapi putusan terBPN RI/2011 terhadap SK sebut belum dilaksanakan seNomor 9” ujarnya. bagaimana mestinya, antara Sumber juga mengatakan, lain belum menerbitkan SK pe“Patut diduga bahwa Joyo Wi- nerbitan HGB an PT. Genta noto, PhD selaku pejabat Nega- Prana atas tanah 2.117.500 m2. ra yang menjabat Kepala BPN Dalam rangka memenuhi RI adalah individu yang tidak ketentuan pasal 116 ayat(6) UU patuh hukum, bahkan “kebal No 51 tahun 2009, Presiden RI hukum”. Tidak peduli terha- telah memberi arahan kepada dap arahan Bapak Presiden RI, Kepala Badan Pertanahan RI, apalagi terhadap surat Bapak akan tetapi tetap saja belum Bupati Bogor.” menerbitkan SK penerbitan Surat Ketua PTUN JKT juga sertifikat HGB atas tanah tidak dilaksanakan, bahkan su- 2.117.500 m2 an PT. Genta rat dari Kepala Kantor Pertana- Prana sesuai ketentuan perunhan Kabupaten Bogor, dan dari dang-undangan. Apabila KeKepala Kantor Wilayah BPN pala BPN tidak melaksanakan Jawa Barat, yang pada intinya arahan Presiden RI tersebut, memohon supaya putusan MA maka Presiden RI dapat memNo 482K/TUN/2007 tanggal 20- beri sanksi berupa hukuman 2-2008 dilaksanakan, juga tidak sesuai pasal 116 tersebut. diperhatikan maupun didengar Akan tetapi Joyo Winoto, .........................Sambungan dari hal. 17
Akses Baca Surat Kabar
PhD selaku kepala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN). Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo adalah karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir terhadap Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga mati matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo dan sampai tega hatinya memasukkan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap” lirih sumber. Sewaktu hal itu dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. Bersambung Ke Hal..........19
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
19
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 18
Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan Selaku pejabat publik yang seharusnya patuh terhadap undang undang yang mengatur keterbukaan informasi publik karena merupakan kebijakan publik, terlebih untuk menjalankan Undang Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 sebagai sendi sendi dan awal pertanahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno ketika itu, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diharapkan untuk dapat “sadar diri” terhadap sebab akibat penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pertanahan yang terindikasi merugikan masyarakat Indonesia dan bahkan menimbulkan korban jiwa, dan penerbitan SK juga terindikasi sarat gratifikasi maupun dugaan salahgunakan jabatannya. Disinyalir terjadi hal yang sangat unik yaitu tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, akibatnya PT Buana Estate mendapatkan hak atas tanah terindikasi “pilih kasih” dan diduga terjadi perkaya diri dan atau orang lain akibat penerbitan SK dan pembatalan SK. Dimana kedua SK tersebut ditanda tangan oleh orang yang sama yaitu Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Agar pemasalahan tanah
Hambalang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keberanian penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dinantikan, karena permasalahan indikasi korupsi tanah Hambalang yang membawa nama orang besar di NKRI seperti nama Nazarudin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, maupun delik pertanahan antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana, lokasi tanahnya berdekatan dan asal tanahnya juga sama sama bekas hak dari perkebunan Ciderati yakni bekas HGU Nomor 1. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pemerintahan NKRI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI), Purnomo Yusgiantoro diminta untuk dapat menjelaskan kepada publik terkait ke-
Akses Baca Surat Kabar
beradaan SK Pembatalan No 1/ Pbt/BPN RI/2011 yang membawa nama kementerian yang dipimpinnya, demi untuk menjaga nama baik Kementerian Pertahanan RI. Selain itu, akibat SK 1/Pbt/ BPN RI/2011 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dalam menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum Bersambung Ke Hal..........20
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
20
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 19
tetap, Joyo Winoto diduga lakukan salahgunakan jabatan dan perlu dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan khususnya indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto. Hal tersebut juga disampaikan sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Menurut sumber, SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dilakukan untuk menjalankan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan batal SK Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI untuk perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate dengan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006. Dalam putusan tersebut juga disebutkan, “Memerintahkan tergugat I dan tergugat II yaitu Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk mencabut keputusannya masing masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan menerbitkan putusan baru tentang perpanjangan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Buana Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT
Laporan Utama
Genta Prana seluas 2.117.500 meter persegi.” Juga memerintahkan kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana seluas 2.117.500 meter persegi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. “Menghukum para tergugat, yaitu Kepala BPN RI selaku tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp. 400.000,-” imbuhnya. Sedangkan perkara tersebut dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diputus MA RI dengan No 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 dengan amar putusannya, menolak peninjauan kembali dari pemohon I: PT Buana Estate, pemohon II Kepala BPN RI dan pemohon III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan menghukum pemohon I, II, III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,Dan berdasarkan putusan PK tersebut PTUN Jakarta telah memberitahukan kepada para pihak tanggal 4 Nopember 2009 lalu, ujarnya. Untuk menindak lanjuti putusan hukum tersebut, Joyo Winoto membuat surat pemba-
Akses Baca Surat Kabar
talan terindikasi “aneh bin aneh” karena isi inti dari SK selain membatalkan SK juga terdapat melepaskan hak dari PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan Republi Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Adapun isi inti SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/ 2011, Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/ BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. KESATU:Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di KaBersambung Ke Hal..........21
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
21
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktbupaten Bogor Provinsi Jawa um KESATU dan KETIGA, daBarat, sepanjang atas tanah se- lam keadaan status quo sampai luas 2.117.500 M2 sebagaimana perkara perdata Nomor 146/ dimaksud dalam Putusan Mah- Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaikamah Agung RI Nomor 72 mana dimaksud dalam konsiPK/TUN/2009 tanggal 16 Sep- deran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan petember 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa ngadilan yang berkekuatan huSurat Keputusan Kepala Badan kum tetap. KELIMA:Memerintahkan Pertanahan Nasional Nomor 9/ kepada Kepala Kantor PertanaHGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya ha- han Kabupaten Bogor untuk: a. nya berlaku sah untuk pembe- Mencatat batalnya Sertifikat rian perpanjangan jangka wak- Hak Guna Usaha Nomor 149/ tu Hak Guna Usaha Nomor Hambalang seluas 4.486.975 149/Hambalang kepada PT. M2 atas nama PT. Buana Estate Buana Estate atas tanah sisa se- sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku luas 4.460.815 M2. K E T I G A : M e m b a t a l k a n Tanah dan Daftar-Daftar Umum Sertifikat Hak Guna Usaha lainnya yang ada pada admiNomor 149/Hambalang, surat nistrasi pendaftaran tanah. b. ukur Nomor 7/Hambalang/ Mencatat status quo dalam 2006 tanggal 15 Juni 2006 seba- Buku Tanah Hak Guna Usaha gian seluas 2.117.500 M2 dari Nomor 149/Hambalang terhaluas keseluruhan 4.486.975 M2 dap tanah bekas Hak Guna atas nama PT. Buana Estate, Usaha Nomor 149/Hambalang untuk diganti dengan Sertifikat sebagian seluas 2.117.500 M2 Hak Guna Usaha untuk tanah setempat dikenal sebagai areal sisa seluas 2.369.475 M2 atas perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan ta- Citeureup, Kabupaten Bogor, nah bekas Hak Guna Usaha Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Nomor 149/Hambalang sebag- Sertifikat Hak Guna Usaha Noian seluas 2.117.500 M2 se- mor 149/Hambalang sebagaitempat dikenal sebagai areal mana dimaksud pada huruf perkebunan PT. Buana Estate “a”, dan apabila tidak dapat diDesa Hambalang, Kecamatan tarik dari peredaran, agar diuCiteureup, Kabupaten Bogor, mumkan 1 (satu) kali dalam 1 .........................Sambungan dari hal. 20
(satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Bersambung Ke Hal..........22
PEMBELA KEBENARAN Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
22
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
an Joyo Winoto dan terindikasi gratifikasi selaku penerbit SK Usaha atas tanah sebagaimana Nomor 9/HGU/BPN/2006 Diktum KEENAM di hadapan dan SK pembatalan Nomor 1/ Pejabat yang berwewenang. Pbt/BPN RI/2011 yang KEDELAPAN:Mempersilahkan menguntungkan terhadap PT kepada Kementerian Pertaha- Buana Estate. nan Republik Indonesia untuk Adapun perbedaan mengajukan permohonan hak tersebut, dalam SK Nomor 9/ atas tanah, untuk kepentingan HGU/BPN/2006, luas tanah pembangunan Pusat Misi Pe- HGU No 146 adalah seluas meliharaan Perdamaian Tenta- 637.940 meter persegi dan HGU ra Nasional Indonesia (PMPP 150 luas tanahnya 428.570 TNI), setelah dilaksanakannya meter persegi. Tetapi di dalam pelepasan hak sebagaimana di- SK pembatalan Nomor 1/Pbt/ maksud dalam Diktum KE- BPN RI/2011, luas tanah HGU TUJUH. No 146 menjadi 594.014 meter KESEMBILAN:Keputusan persegi dan luas tanah HGU ini berlaku sejak tanggal ditet- No 150 menjadi 178.570 meter apkan, dengan ketentuan apa- persegi. Selisihnya sekitar 29,3 bila di kemudian hari terdapat hektar yang sangat diperkekeliruan/kesalahan dalam tanyakan keberadaannya. penetapannya, akan ditinjau Di lain sisi, dalam SK pemkembali sebagaimana mesti- batalan Nomor 1/Pbt/BPN nya, ujar sumber. RI/2011 dalam Diktum Bila dilakukan pemahaman, KEDUA terurai dengan jelas, pengkajian, maupun telaah ter- bahwa HGU No. 149 seluas hadap SK yang dibuat Joyo Wi- 4.486.975 meter persegi hanya noto selaku Kepala BPN RI, SK berlaku sah untuk pemberian pembatalan Nomor 1/Pbt/ perpanjangan jangka waktu BPN RI/2011 diduga kurang HGU No.149 kepada PT. Buana profesional serta terindikasi Estate atas tanah sisa seluas “pura pura oneng� terhadap 4.460.815 meter persegi. Selisih terjadinya perbedaan angka luas tanahnya sekitar 26.160 antara isi SK Nomor 1/Pbt/ meter persegi, sangat diperBPN RI/2011 dan SK Nomor 9/ tanyakan keberadaannya. HGU/BPN/2006, dimana taDalam hal ini, disinyalir nah sekitar 29,39 hektar terin- terjadi kontroversi nilai angka dikasi hilang dari perhitungan dari Diktum KETIGA bahwa angka angka. Diduga tanah se- HGU No.149 sebagian seluas luas 29,39 hektar menjadi bagi- 2.117.500 meter persegi dari .........................Sambungan dari hal. 21
Akses Baca Surat Kabar
luas keseluruhannya 4.486.975 meter persegi atas nama PT Buana Estate untuk diganti dengan sertifikat HGU untuk tanah sisa seluas 2.369.475 meter persegi atas nama PT Buana Estate, padahal dalam Diktum KEDUA hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisihnya sekitar 26.160 meter persegi sangat dipertanyakan beberadaannya. Perlu dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana pers melakukan konfirmasi untuk pemberitaan berimbang secara tertulis maupun secara lisan, Joyo Winoto belum bersedia memberikan komentar, dan Joyo Winoto termasuk pejabat kurang menghormati keterbukaan informasi publik, padahal Joyo Winoto termasuk pejabat publik yang seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik sesuai isi dimaksud dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bersambung Ke Hal..........23
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
23
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 22
Dasar Kepemilikan Tanah PT. Buana Estate Diduga Berdasarkan “Surat Palsu”
Setelah dilakukan penelusuran terkait tanah Hambalang Bogor yang saat ini sedang menjalani proses banding dan banding secara peradilan perdata, dan sebelumnya dengan objek perkara yang sama telah selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap, rupanya masih terjadi proses hukum dan kisah dibalik kisah atas tanah tersebut, yaitu berawal dari “surat palsu” sampai “salahgunakan jabatan” dan “sepele” terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI, dan dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate diduga berdasarkan “surat palsu”. Pelepasan hak tanah Hambalang Kabupaten Bogor di Notaris R. Soerojo Wongso-
widjojo, SH untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha PT Buana Estate (Probosutedjo) terindikasi “Penuh Teka Teki” karena pelepasan hak dapat dilakukan walaupun surat asli tidak dapat ditunjukkan. Dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate pada awalnya diduga berdasarkan “Surat Palsu” yang diciptakan sedemikian rupa oleh Direktur Utama PT. Buana Estate yang saat itu dijabat oleh Ratmani (istri Probosutedjo) serta terindikasi konspirasi dengan Gusyaaf Hendrik Mantik (alm) pada tahun 1967 silam. Kemudian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 diduga diterbitkan berdasarkan Surat Palsu tersebut diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan jabatan dan sudah selesai proses peradilannya di PTUN Jakarta. Disebabkan dalam penerbitan SK untuk perpanjangan HGU tersebut Joyo Winoto, PhD terindikasi konspirasi dan gratifikasi dalam penerbitannya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan
Akses Baca Surat Kabar
senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di bidang pertanahan dan masyarakat Desa Hambalang Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI diduga dalam melaksanakan isi putusan tersebut penuh dengan “teka teki” yang patut dipertanyakan, dan adapaun maksud dan tujuan isi SK sulit diterima akal sehat. Adapun kronologis kisah dibalik kisah Tanah Hamba lang tersebut adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya disingkat Perke bunan Ciderati. Tahun 1961 tanah perkebunan Ciderati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratie se luas 350 Ha tidak lagi memBersambung Ke Hal..........24
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
24
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
nya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. bayar sewa dan tahun 1961 Pada tgl 13 Agustus 1976, masyarakyat mulai membayar No.63/1976 surat keterangan pajak bumi tanah tersebut. pendaftaran tanah dari Kepala Kemudian pada tahun 1967 Sub Direktorat Agraria Kabutanggal 25 Nopember, Surat paten Bogor tertulis an. De te Kepala Kantor Agraria dan Duitenzerg Gevostigde NV Pengawasan Agraria No. 1364/ Handel en Cultuur MatscKepad/P/1967 (Diduga surat happij Tjideratie yang berarti palsu) yang memberi ijin tidak ada penyerahan tanah kepada KODAM V JAYA un- Perkebunan Ciderati ke Negatuk menggarap perkebunan ra RI sesuai akta No. 39 tgl.18 Ciderati, dengan ketentuan 6-1976. diwajibkan membayar ganti Dalam kurun tahun 1977, rugi garapan kepada rakyat Tgl. 25 Januari 1977, Skep bukan kepada NV Handel en Mendagri No. SK1/HGU/DA/ Cultuur Matschppij Tjideratie 77, member HGU atas Tanah selaku pemilik sah HGU atas Perkebunan Ciderati kepada tanah dimaksud. PT. Buana Estate dengan kewaSelanjutnya, 15 Juni 1976, jiban: Memberi ganti rugi ke Ratmani (istri Probosutedjo pada NV Handel en Cultuur selaku Direktur Utama PT. Matschappij dan kepada rak Buana Estate) memberi surat yat penggarap di atas tanah terkuasa kepada suaminya Pro- sebut. bosoetedjo untuk memanfaatAkan tetapi baik kepada NV kan surat yang patut diduga Handel en Cultuur Matspalsu yaitu No.1364/kepad/ chappij Tjideratie maupun ke P/1967 tersebut diatas. pada rakyat penggarap, tidak Tgl 18 Juni 1976, Probosoe- ada menerima ganti rugi dari tedjo dan Gustaf Hendrik Man- PT. Buana Estate. tik (Almarhum) menghadap Setelah itu pada tgl 21-3Notaris R. Soerojo Wongsowi- 1977, tanah perkebunan djojo, SH, membuat akta pese- Ciderati dijadikan HGU No.1 tujuan a.l. KODAM V Jaya an. PT. Buana Estate oleh BPNmenjual/melepas tanah ke- RI tanpa sepengetahuan rakyat pada PT. Buana Estate perke- dan Kepala Desa Hambalang bunan Ciderati seluas 737 Ha dan tanpa membayar ganti rugi seharga Rp. 368.500.000 dan se- garapan kepada masyarakyat kaligus melepas/menyerah- maupun kepada NV Handel en kan ke Negara RI tanah perke- Cultuur Matschappij. Baru dibunan Ciderati tersebut. Akta ketahui masyarakat bahwa tapatut diduga palsu tersebut isi- nah garapan mereka sudah .........................Sambungan dari hal. 23
Akses Baca Surat Kabar
terbit HGU pada tahun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun sudah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebenarnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tanggal. 23 September1980. Tgl. 23 Desember 2002, Surat Keterangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-122002 dan kembali menjadi tanah negara, dan tidak dapat diperpanjang karena tidak memenuhi syarat perpanjangan HGU. Tgl 1 Juni 2006, terbit Skep BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. SK tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut.Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SK No 9 tersebut terbit HGU No 149 tanpa sepe ngetahuan rakyat dan kepala desa dan tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakyat. Setelah itu, 20 Juli 2007, Pu tusan Pidana No. 207 dan 208/ Pid.B/2007 PN Cibinong memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/sengketa ke Rutan Bersambung Ke Hal..........25
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
25
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
Kepala BPN-RI No. 663/19-32/ ll/2010 yang memohon pelakPlendang Bogor, dengan alasan sanaan putusan PTUN yang merusak tanaman di atas tanah sudah mempunyai kekuatan perkebunan PT. Buana Estate hukum tetap. selaku pemilik sah sesuai Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, sertifikat HGU No 149 tahun pengumuman Ketua PTUN 2006 an. PT. Buana Estate. Jakarta tentang Amar putusan Padahal rakyat telah meng Pengadilan yang telah memgarap tanah tersebut secara peroleh kekuatan hukum tetap turun temurun dari nenek mo- berupa putusan MA No. 482/ yang mereka sampai saat ini. K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 Pada 20 Februari 2008, Pu- agar diketahui oleh masyatusan Mahkamah Agung No. rakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010, 482 K/TUN/2007 yang sudah Surat Ketua PTUN Jakarta mempunyai kekuatan hukum No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/ tetap yang membatalkan SK 2010 kepada: Presiden RI dan No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1- kepada Ketua DPRRI perihal 6-2006 dan sertifikat HGU No pengawasan Pelaksanaan Pu149 Tgl 15 Juni 2006. tusan yang telah memperoleh 16 September 2009, Putusan kekuatan hukum tetap. MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 Setelah itu tgl 22 Juli 2010, yaitu yang menolak PK yang Majelis Hakim Perdata PN Ci diajukan Kepala BPN-RI dkk, binong mengucapkan putusan dan Tgl. 14 Desember 2009, perkara perdata No.146 / surat Kepala Kantor Pertana Pid.G/2009/PN Cbn yang han Bogor No. 600 kepada intinya menyebut bahwa tanah Kanwil BPN Jawa Barat yang sengketa 211,75 Ha adalah sah memohon pelaksanaan putu- milik PT. Buana Estate me san PTUN yang sudah mempu- miliki HGU No.149 tgl 15-6nyai kekuatan hukum tetap. 2006 dan akta Notaris R. SoeTgl. 9 Juli 2010 No. rojo Wongsowidjojo SH No. 39 W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga surat Ketua PTUN Jakarta asli tetapi palsu. kepada kepala BPN-RI dan Sampai dengan saat ini taKepala Kantor Pertanahan hun 2011 tanah sengketa/gaBogor perihal Pengawasan rapan rakyat 211,75 Ha terseputusan yang telah mempe- but, pisik tanahnya masih roleh kekuatan hukum tetap. dikuasai dan diusahakan oleh Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari PT. Genta Prana cq masyarakat. 2010 surat Kepala Kantor Namun demikian, pada tgl Wilayah Jawa Barat kepada 19 Januari 2011 kembali PT. Bu.........................Sambungan dari hal. 24
Akses Baca Surat Kabar
ana Estate memasang plang PT. Buana Estate di atas sengketa 211,75 ha dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakyat Desa Hambalang Bogor tidak berani bertindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun 2007 lalu, dimana beberapa orang masyarakyat masuk penjara karena mencabut plang yang dipasang PT. Buana Estate. Adapun isi dari akta persetujuan yang dibuat di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, antara KODAM V Jaya yang menjual/melepas tanah per kebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 adalah, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi- saksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.” Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Da erah Militer (KODAM) V Jaya, Bersambung Ke Hal..........26
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
26
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
rapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama selaku Pihak Pertama. Probosoeterdjo, pengusaha, kepada rakyat penggarapnya. Sebagian seluas kurang lebertempat tinggal di Jakarta bih 50 Ha yang letak dan batasJalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam batasnya telah diketahui oleh hal ini bertindak berdasarkan kedua pihak menurut gambar surat kuasa dibawah tangan yang akan diuraikan di bawah tertanggal 15-6-1976 yang ber- ini berdasarkan surat kepumaterai cukup dan dilekatkan tusan Panitia Pemeriksa Tanah pada minuta akta ini, sebagai di Jawa Barat tertanggal 1-10kuasa dari dan sebagai de- 1966 serta persetujuan Pihak mikian atas nama Ibu Ratmani, Pertama telah diserahkan kepengusaha, bertempat tinggal pada Desa dan merupakan tandi Jakarta, yang dalam hal ini ah Desa dan tanah-tanah diwakili sebagai Direktur, se- rakyat. Sebagian seluas kurang lelaku Pihak Kedua. Para penghadap, bertindak bih 131 Ha belum dibayar ganti sebagaimana tersebut diatas, kerugian garapannya kepada menerangkan lebih dahulu, masyarakat penggarapannya bahwa berdasarkan Surat dari dan ganti rugi itu segera dibaKepala Kantor Agraria dan Pe- yar lunas oleh Pihak Pertama. Bahwa di dalam lingkungan ngawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) ter- tanah-tanah tersebut terdapat tanggal 25-11-1967 No- pula tanah-tanah milik rakyat mor:1364/Kapad /P/1967. yang tetap menjadi hak milik Dimana surat aslinya tidak rakyat yang letak dan batasdiperlihatkan kepada Notaris. batasnya telah diketahui oleh Pihak Pertama, Kodam V kedua pihak dan akan diuraiJaya telah mendapat ijin untuk kan dalam gambar yang akan menggarap lima bidang tanah diuraikan di bawah ini. Dari tanah-tanah seluas 813 terletak di dalam Provinsi Jawa Ha itu 26 Ha diantaranya Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hamba- disediakan untuk 13 orang lang, yang merupakan bekas yang akan ditunjuk oleh Pihak tanah-tanah Perkebunan Ke- Pertama masing-masing akan lapa Sawit dan Sereh Ciderati/ mendapatkan 2 ha tanah. PerKarang Asem dengan seluruh mohonan untuk mendapatkan nya seluas kurang lebih 813 Ha. hak atas tanah-tanah tersebut Bahwa tanah-tanah seluas kepada instansi agraria belum 813 Ha tersebut, adalah: seb- diajukan oleh Pihak Pertama, agian luas kurang lebih 632 Ha sehingga Pihak Pertama bertelah dibebaskan dari pengga- maksud untuk mengoperkan .........................Sambungan dari hal. 25
Akses Baca Surat Kabar
hak garapan itu kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Pertama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada  Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanahtanah hak tersebut. Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain. Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjianperjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Propinsi JawaBarat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit Bersambung Ke Hal..........27
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
27
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas dan Sereh Ciderati/Karanga- tanah. Pasal 3. Pelepasan dan pesem, yang luasnya kurang nyerahan kembali kepada Nelebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah gara Republik Indonesia tanahtanah-tanah: Bekas Hak Kri- tanah hak garapan seluas 737 pacht nomor: 107, luasnya Ha tersebut dianggap tidak 2.022.502.5 m2, surat ukur pernah dilakukan. Bila Pihak nomor: 225/1934, Bekas Hak Kedua karena sebab apapun Kripacht nomor : 108, luasnya juga tidak mendapat hak be938.157.5 m2 surat ukur nomor: rupa apapun juga atas tanah226/1934, Bekas Hak Kripacht tanah yang diuraikan diatas. Pasal 4. Untuk pelepasan Nomor luasnya 804.700 m2 dan penyerahan kembali tanahsurat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luas- tanah hak garapan seluas 737 nya 3.209.000 m2 surat ukur Ha tersebut Pihak Kedua memnomor: 697/1938. Bekas Hak bayar kepada Pihak Pertama Kripacht nomor: 79 luasnya ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap 1155.878 m2 surat ukur nomor: meter persegi atau seluruhnya 632/1929 atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,seluas lebih kurang 8.130.238 dari jumlah uang sebagian sem2, yang letak dan batas-ba- besar Rp. 100.000.000,- telah ditasnya adalah menurut suatu bayar oleh Pihak Kedua kepagambar situasi (peta) yang da Pihak Pertama dan untuk diberi warna-warna berturut- penerimaan jumlah uang Rp. turut kuning, hijau, abu-abu, 100.000.000,- itu Pihak Pertama ungu dan merah, tertanggal dengan ini memberikan kwihari ini, ditandatangani oleh tansinya berupa akta ini. Sisakedua belah pihak bermaterai nya sebanyak Rp. 268.500.000,cukup dan dilekatkan pada akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama minut akta ini. Dalam tanah-tanah itu tidak segera setelah Pihak Kedua termasuk celah  celah (en memliki sertifikat Hak tanahclaves) yang diberi warna biru tanah seluas 737 Ha tersebut. Apabila karena sebab apayang merupakan tanah-tanah pun juga Pihak Kedua belum hak milik Rakyat. Pasal 2. Pelepasan dan penyerahan dapat membayar lunas kekukembali kepada Negara Repu- rangan uang ganti rugi itu pablik Indonesia tanah-tanah Hak da saat yang ditentukan diatas, garapan tersebut dilakukan maka pembayaran kekurangan oleh Pihak Pertama guna mem- uang ganti rugi itu akan dipuberikan kesempatan kepada tuskan oleh kedua pihak secara .........................Sambungan dari hal. 26
Akses Baca Surat Kabar
musyawarah. Selain pembayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/ gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanah-tanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/ gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini. Pasal 6. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan Bersambung Ke Hal..........28
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
28
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua. dan penyerahan kembali tanahPasal 9. Pihak Pertama detanah Hak garapan tersebut ngan ini berjanji dan mengikat dan bahwa tanah-tanah diri kepada Pihak Kedua, janji tersebut tidak di ikat dengan dan pengikatan diri tersebut dicredit-verband, Dihipotikkan, terima oleh Pihak Kedua, Diberikan atau dipertanggung- bahwa Pihak Pertama akan tukan dengan cara lain kepada rut memberikan bantuannya orang lain, bebas dari sitaan kepada Pihak Kedua. dan pula bahwa Pihak Pertama Dalam hal ini Pihak Kedua belum menjual/mengoperkan membe baskan/membayar tanah-tanah tersebut kepada ganti rugi garapan Rakyat atas orang lain dan bahwa tanah- tanah-tanah yang tidak tertanah itu tidak tersangkut pada masuk dalam luas kurang lebih suatu sengketa. 737 Ha tersebut dan berada di Pasal 7. Pihak Pertama men- luar daerah luas tanah tanah jamin Pihak Kedua, bahwa 737 Ha tersebut diantaranya semengenai hak yang dilepaskan bidang tanah seluas 56 Ha dengan akta ini Pihak Kedua ti- yang merupakan tanah-tanah dak akan mendapat tagihan hak milik Rakyat dan 15 Ha taatau tuntutan apapun dan dari nah pengangonan yang terletak siapapun juga. Bila kemudian diantara tanah-tanah seluas 813 ternyata, bahwa Pihak Kedua Ha tersebut diatas. Dalam hal mengenai hak hak itu mendapat Pihak Kedua mengajukan tagihan atau tuntutan, maka suatu permohonan hak atas tasegala kerugian yang diderit- nah-tanah tersebut kepada insanya dipikul dan dibayar oleh tansi yang berwenang. Pihak Kedua. Pihak Pertama Dan semua biaya untuk menjamin Pihak Kedua, bahwa membebankan hak-hak garaPihak Kedua akan dapat memi- pan Rakyat atas tanah-tanah liki sertifikat tanah-tanah seluas tersebut semuanya seluas 737 737 Ha tersebut. Ha dipikul dan dibayar oleh Pasal 8. Iuran Pembangunan Pihak Pertama, dikecualikan Daerah (I.P.D.) dari apa yang ganti rugi pembebasan tanahdilepaskan dan diserahkan tanah hak milik Rakyat seluas kembali dengan akta ini dan 56 Ha dan 15 ha itu menjadi beban-beban lainnya atau ta- tanggungan dan dibayar oleh nah-tanah itu sampai hari tang- Pihak Kedua. gal dikeluarkannya surat kepuPasal 10. Bila kemudian tusan pemberian hak atas ta- ternyata masih ada penggarap nah-tanah itu atas nama Pihak penggarap diatas tanah-tanah Kedua dipikul dan dibayar seluas 737 Ha tersebut yang .........................Sambungan dari hal. 27
Akses Baca Surat Kabar
pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanahtanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Bersambung Ke Hal..........29
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
29
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya. Bila Pihak Kedua kemudian Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala tidak mendapat hak berupa hal, urusan dan tindakan tidak apapun juga atas tanah-tanah ada yang dikecualikan guna tersebut seperti yang diuraikan penglepasan dan penyerahan dalam pasal 3 akta ini untuk kembali tanah-tanah hak gara- dan atas nama Pihak Pertama pan atau hak lainnya tersebut selekas-lekasnya mengoperkan kepada Negara Republik Indo- dan menyerahkan atau melenesia serta mengajukan permo- paskan dengan cara apapun honan kepada yang berwajib. juga tanah-tanah hak garapan Agar Pihak Kedua mendapat tersebut kepada orang lain, dehak berupa apapun juga atas mikian dengan tidak menguratanah-tanah tersebut dan akan ngi peraturan-peraturan dari melakukan dan mengerjakan yang berwajib dengan harga apapun juga yang diperlukan. dan perjanjian-perjanjian yang Kuasa-kuasa tersebut meru- ditimbang baik oleh Pihak Kepakan bagian yang tak dapat dua, menerima harga pengopedipisahkan dari perjanjian ini ran/penerimaan itu, demikian yang tak dibuat tanpa kuasa itu dengan ketentuan bahwa harga dan kuasa itu tak dapat ditarik pengoperan/pelepasannya sekembali dan tak akan berakhir luruhnya menjadi haknya Pikarena sebab apapun juga. Se- hak Kedua dan segala kerugian harusnya Pihak Pertama me- yang didapat atau didertia denangani dengan ini memberi ngan apa yang dioperkan/dikuasa dengan hak subsitusi Pi- lepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut muhak Kedua. Selama Pihak Kedua belum lai tanggal pengoperan tanahmendapat hak atas tanah-tanah tanah itu oleh Pihak Pertama tersebut dari yang berwajib, hingga pengoperan/pelepasan mewakili Pihak Pertama sepe- kedua itu menjadi haknya atau nuhnya dimana dan terhadap dipikul oleh Pihak Kedua. Sebaliknya Pihak Kedua siapapun juga sebagai yang dengan ini membebaskan Piberhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan hak Pertama dari kewajibannya dan tindakan tidak ada yang untuk mengembalikan uang dikecualikan, sehingga Pihak ganti rugi yang telah diterima. Kedua berhak dan berwenang Oleh Pihak Pertama tersebut untuk melakukan dan menger- kepada Pihak Kedua, sehingga jakan segala sesuatu yang Pi- jumlah uang tersebut tetap hak Pertama sendiri sebagai menjadi haknya Pihak Pertama yang berhak atas tanah-tanah sebagai penggantian dari pen.........................Sambungan dari hal. 27
Akses Baca Surat Kabar
dapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena sebabsebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Walaupun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Perkara tanah antara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana yang objek perkaranya di Desa Hambalang Kabupaten Bogor dan saat ini dalam Bersambung Ke Hal..........30
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
30
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 28
proses banding, rupa rupanya diduga telah terjadi kisah misteri dibalik kisah yang sangat unik jalan ceritanya. Adapun dasar penggarapan tanah oleh PT. Buana Estate berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 2511-1967 Nomor: 1364/Kapad/ P/1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan termasuk pada saat membuat
Laporan Utama
akta Notaris pelepasan hak menggarap dari Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate. Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD diharapkan untuk evaluasi terhadap SK yang diterbitkannya sendiri dan perlu untuk “sadar diri” agar pembenahan dapat dilakukan demi terciptanya pelayanan pertanahan yang profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan khususnya SK selaku ke-
pala badan, tandasnya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi demi terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut serta terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik.
Indikasi Korupsi Joyo Winoto Terkait Pekerjaan Arsip Modern TA 2011
Jamintel Kejagung Diminta Turun Tangan Untuk Penyelidikan
Pemenang tender proyek milyar rupiah di BPN RI diduga terlibat mafia proyek dan pemenang tender terindikasi memiliki kantor dan domisili yang kurang jelas keberadaannya. Kantor PT Pranata Pola Cipta Jl. Samali No 79 Pejaten Barat (foto:Minggus)
Akses Baca Surat Kabar
Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD diduga “doyan duit dan setoran” dari jajarannya, penyelidikan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) diminta turun tangan untuk periksa keterlibatan Joyo Winoto terkait dengan indikasi korupsi dan atau gratifikasi yang dilakukan dari pekerjaan arsip modern tahun anggaran 2011 lalu, ujar sumber RBN yang tak bersedia namanya ditulis dalam berita di Jakarta baru baru ini. Diduga ketua lelang dan kuasa pengguna anggaran sudah diintervensi oleh Kepala BPN Bersambung Ke Hal..........31
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
31
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
nepotisme (KKN). Sedangkan pelelangan peRI terkait perusahaan yang kerjaan Jasa Konsultasi Pembamenjadi pemenang tender, aki- ngunan Manajemen Arsip Mobatnya walaupun penawaran dern (Lokasi II) Satker Kantor sudah secara LPSE (layanan Pusat Badan Pertanahan Nasipenawaran sistim elektronik), onal RI dengan Pagu Rp namun gaya permainan pere- 7.687.229.200,00 HPS Rp butan proyek terindikasi masih 7.687.187.000 Nama Pemenang menggunakan “cara lama” ali- PADMADUTA CIPTA Alamat as “setor dan menyetor’ supaya Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus bisa menjadi pemenang tender Harga Penawaran Rp serta disinyalir telah terjadi 7.005.338.175 juga diduga monopoli. Domisili perusa- pemenang tendernya sudah haan pemenang tender juga sa- diplot terlebih dahulu, tanngat dipertanyakan. Dugaan dasnya. kuat, pengaturan proyek sudah Terjadinya indikasi panitia terjadi dan keberadaan perusa- lelang langgar Perpres 54/2010 haan maupun domisili peru- pada lelang pekerjaan Jasa sahaan pemenang juga sangat Konsultansi Pembangunan dipertanyakan Manajemen Arsip Modern (LoSelain itu, pengumuman pe- kasi III) Kategori Jasa Konsulmenang tender juga berubah tansi Agency BPN RI Satker berubah saat dilihat secara on- Kantor Pusat Badan Pertanaline, akibatnya kinerja panitia han Nasional RI Pagu Rp terindikasi kurang profesional 13.989.860.200,00 HPS Rp dan diduga sarat dengan ber- 13.989.818.000,00 dengan nama bagai kepentingan dan berba- pemenang PT. PRANATA gai intervensi. POLA CIPTA Alamat Jl. Samali Lelang Pekerjaan Jasa Kon- No. 79 Pejaten Barat Pasar sultansi Pembangunan Manaje- Minggu Jakarta Selatan Harga men Arsip Modern Lokasi I Ka- Penawaran Rp 12.816.635.986 tegori Jasa Konsultansi Agency juga terindikasi pemenang suBPN-RI Satker Kantor Pusat dah diatur sedemikian rupa. Badan Pertanahan Nasional RI Lelang Pekerjaan Jasa KonPagu Rp 8.718.017.200,00 HPS sultansi Pembangunan ManaRp 8.717.975.000,00 Nama jemen Arsip Modern (Lokasi Pemenang PT. Bennatin Surya IV) Kategori Jasa Konsultansi Cipta Alamat Jalan Raya Pasar Agency BPN RI Satker Kantor Minggu km 18 Jakarta Selatan Pusat Badan Pertanahan NasiHarga Penawaran Rp onal RI Pagu Rp 3.542. 858. 7.809.702.395 diduga sarat de- 200,00 HPS Rp 3.542.815.000,00 ngan korupsi, kolusi dan Nama Pemenang PT. BAHA.........................Sambungan dari hal. 30
Akses Baca Surat Kabar
NA NUSANTARA Alamat JL. KEMAJUAN NO. 34 PETUKANGAN SELATAN Harga Penawaran Rp 3.233.412.600 sangat dipertanyakan terkait dugaan sarat dengan pengaturan terlebih dahulu, imbuhnya. “Dugaan pemenang tender sudah diatur terlebih dahulu juga dilakukan terhadap Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi V) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN-RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp 7.687.187.000,00 Nama Pemenang PADMADUTA CIPTA Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Harga Penawaran Rp 7.005.338.175” serunya. Sumber juga mengatakan, pemenang tender terindikasi bermain “monopoli” dari pekerjaan tersebut, karena nama badan usaha berbeda tetapi pemain indikasi mafia proyeknya adalah satu orang dan setelah pemenang ditelusuri, bidang usahanya juga kurang sesuai dengan bidang tender yang diikuti, tetapi terkesan seolah dipaksakan menjadi pemenang. Akibatnya, pemenang tender dapat berubah ubah. Terjadinya antara Panitia, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor pemenang tenBersambung Ke Hal..........32
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
32
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 31
der yang terindikasi “sekongkol” untuk merugikan Negara serta diduga melanggar Undang Undang No 31/Tahun 1999 sebagaimana diubah de-
Laporan Utama
ngan UU No 20/tahun 2001 tentang tipikor, yaitu “untuk melakukan atau tidak melakukan” disebabkan dugaan intervensi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI perlu dituntaskan dengan penyelidikan demi
terciptanya supremasi hukum di Jajaran BPN RI, katanya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto kurang berminat untuk memberikan komentar. (TIM)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lampiran Perihal
: : : : :
SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Biasa Segera Pemberitahuan
Jakarta, 11 April 2012 Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.
a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001
Akses Baca Surat Kabar Tembusan : RAKYAT BICARA NEWS Arsip Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Akses Baca
TABLOID RBN Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Bersambung Ke Hal..........34 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
33
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 32
SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI REDAKSI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS KEPADA PRESIDEN RI No. : 187/Kf-SK/12 Perihal : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.
Jakarta, 17 Januari 2012 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono)
di Jakarta
Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana bersambung ke hal...34
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
34
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 33
Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12.Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.
SK Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 Tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.” Akses Baca Surat Kabar Akses Baca
KEPALA BADAN PERTANAHAN INDONESIA RAKYAT BICARA NEWS NASIONAL REPUBLIK TABLOID RBN Membaca: a.Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs.http://issuu.com/rakyat_bicara Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: tanggal Website: 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan www.suratkabarrbn.co.cc Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Bersambung Ke Hal..........35 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
35
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 34
Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. b.Surat permohonan dari PT.Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/ 2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/ Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil). Menimbang: a.Bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c.Bahwa Keputusan tersebut huruf “a” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. d.Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “a” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/ G/TUN/PTUN-JKT. e.Bahwa perkara tersebut huruf “c” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate. Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate. Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e.Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “d” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009. f.Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi Bersambung Ke Hal..........36
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
36
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 35
pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. g.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT.Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT.Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. h.Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/ Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/ VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. i.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: -Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2. -Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2. -Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. -Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. -Menata kembali peruntukan,penggunaan,penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan Bersambung Ke Hal..........37
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
37
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 36
oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat: 1.Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160). 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58). 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59). 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006. 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005. 7.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. KESATU: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/ Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a.Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status Bersambung Ke Hal..........38
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
38
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 37
quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Bersambung Ke Hal..........39
Biro Jasa dan Iklan
RAKYAT BERSATU Membantu Melayani Masyarakat Kantor/Tata Usaha: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square (Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504.
Anda Butuh Bantuan??? Hubungi Marketing Eksekutif Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS TABLOID RBN (021) 72781504, 94705665
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: http://issuu.com/rakyat_bicara HP 081210882369, 081288817424 Website: www.suratkabarrbn.co.cc Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
39
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 38
Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor
Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.
Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Bersambung Ke Hal..........40
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
40
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 39
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 Lamp. : Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Jakarta, 9 Juli 2009
Kepada Yth : 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUNJKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut : Bersambung Ke Hal..........41
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
41
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 40
M EN GAD ILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUNJKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : - Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut : - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian : - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : - Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung Bersambung Ke Hal...42
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
42
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Utama
.........................Sambungan dari hal. 41
tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/ 1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di – Jakarta 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Di - Jakarta 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di - Jakarta 4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5. Arsip.
Akses Baca Surat Kabar
Bersambung Ke Hal..........43
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
43
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Khusus
.........................Sambungan dari hal. 42
Terkait Keberadaan Tanah PT Sahang
Sumber Masalah Diduga Merupakan Akibat SK Joyo
Kantor Pertanahan saat rapat dengan instansi terkait di Kota Lampung (Foto: Candra)
Bandar Lampung, Kantor Berita RBN Selaku pejabat pertanahan dan pejabat publik profesional dengan kebijakan yang pro terhadap kebenaran dan keadilan di Bumi Persada Indonesia khususnya di bidang pertanahan, terkait keberadaan tanah PT Sahang di Provinsi Lampung, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD bersama Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan solusi yang baik de-
ngan prinsip prinsip dan kebijakan yang sesuai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni UU Nomor 5 Tahun 1960 dan keberadaan delik tersebut juga diduga merupakan akibat penerbitan SK dari Joyo Winoto, PhD. Sesuai dengan pantauan RBN, aksi ratusan masyarakat dari 3 kampung di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kampung Sendang Ayu, Kampung Padangratu dan Kampung Surabaya merasa tidak puas atas sengketa lahan mereka serta merasa kebijakan pejabat per-
Akses Baca Surat Kabar
tanahan kurang pro terhadap kebenaran, akibatnya masyarakat menuntut keadilan terhadap Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung. Mereka membuat aksi menduduki pelataran sekitar komplek Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung dengan mendirikan tenda sejak 20 Maret 2012 lalu, dimana area tersebut berhadapan langsung dengan kantor DPRD Kota Bandar Lampung.  Maksud dan tuju Bersambung Ke Hal..........44
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
44
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 43
annya supaya anggota Dewan dapat melihat langsung penderitaan masyarakat. Tidak hanya para kaum lelaki tua muda, tetapi para wanita serta anak anak juga ikut dalam berbagai aksi orasi tersebut. Umumnya mereka berasal dari kaum petani yang menuntut legalisasi soal hak kepemilikan lahan mereka karena sedang sengketa ataupun konflik dengan PT Sahang (PT SBL). Aksi demo terhadap Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung tersebut didukung oleh berbagai pihak, baik dari gerakan kesatuan mahasiswa juga masyarakat simpatisan dari berbagai penjuru, dan selain itu diback up sepenuhnya oleh Komite Pimpinan Wila yah Partai Rakyat Demokratik (KPWPRD) Lampung. Saat ditemui secara terpisah, Rahmad selaku Koordinator Umum KPWPRD memaparkan kronologi delik pertanahan. Sebagai awal munculnya konflik adalah adanya perampasan paksa tanah milik masyarakat sepanjang tahun 1970 sampai era 1980 lalu, dimana tanah tersebut merupakan milik warga 475 KK, tetapi tanah tersebut diklaim oleh PT Sahang dengan taktik pola sewa tanpa perjanjian apapun. Sewa tersebut senilai Rp 2500/ ha untuk 25 tahun dengan dipotong pajak.
Laporan Khusus
Hal itu berlangsung sampai tahun 1995. Kemudian, surat izin membuka lahan termasuk surat tanah yang didaftarkan kepada kepala desa diduga diperoleh dengan merampas paksa dari tangan penduduk. Sedangkan masyarakat yang melawan masih memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan tanahnya. Selanjutnya, tahun 1995 masyarakat meminta kembali hak tanahnya tetapi tidak diberikan oleh PT Sahang. Barulah kemudian tahun 1998 para pemilik tanah mengadukan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beserta instansi terkait agar tanah tersebut bisa kembali, namun hal itu tidak dapat terealisasi. Sedangkan pajak tanah tersebut dibayar oleh warga sepanjang tahun 1985 hingga 2006. Tetapi pada tahun 2000 masyarakat mendapat informasi bahwa tanah tersebut diperjualbelikan kepada pihak lain seluas lebih dari 65 Ha. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Polres Lampung Tengah, tanah dengan legalitas HGU tersebut dijual kepada PT Lambang Sawit Perkasa (Grup Lambang Jaya). Belakangan diketahui dokumen yang dipakai oleh PT Sahang untuk mendapatkan HGU adalah dengan cara memalsukan tandatangan warga. Adapun luas tanah yang tertera di HGU yang diperjualbe-
Akses Baca Surat Kabar
likan dan sertifikat diterbitkan BPN RI adalah seluas 238,0630 Ha. Untuk memperkuat strate ginya, PT Sahang kembali menggulirkan permainan manuver intimidasi terhadap masyarakat dengan membentuk Pamswakarsa. Selain itu PT Sahang juga tidak melaksanakan usahanya sesuai dengan ijin HGU maupun peruntukkan sesuai HGU. Adapun ijin peruntukan adalah untuk menanam rempah rempah. Tetapi PT Sahang lakukan penanaman holtikultura dan komoditas sawit. Walaupun ijin usaha untuk budidaya (IUP-B) PT Sahang sudah dicabut, namun perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya. PT Sahang diduga melanggar UU Perke bunan No 18/2007 pasal 46 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1. Sedangkan pihak Pemkab Lampung Tengah memberikan alasan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat karena BPN RI belum me ngeluarkan surat keputusan bahwa tanah tersebut kembali menjadi milik negara, dan diserahkan kepada Pemkab menjadi objek Land Reform, sesuai dengan surat Bupati Lampung Tengah tanggal 17 Januari 2012 Nomor 590/0066/ 03/2012 perihal penerbitan keputusan Kepala BPN RI Bersambung Ke Hal..........45
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
45
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Khusus
......................Sambungan dari hal. 44
termasuk objek Penertiban Tanah Terlantar berdasarkan patentang Penetapan eks HGU sal 2 Peraturan Pemerintah No. PT Sahang Bandar Lampung 11 Tahun 2010, agar penangasebagai tanah yang dikuasai nan dapat berjalan sesuai deNegara (Tanah Negara). ngan ketentuan, diharapkan PRD sendiri mendampingi agar penanganannya dilaksamasyarakat ketiga kampung nakan oleh Pemerintah Proini dengan mengusung aspirasi vinsi Lampung. melalui 3 substansi. Yaitu soal Sehubungan hal tersebut Peuntuk tidak diperpanjangnya merintah Provinsi Lampung HGU. Kemudian, tanah terse- perlu membentuk Tim dengan but dikembalikannya dengan melibatkan instansi terkait disegera.. Yang ketiga adalah jajaran Pemerintah Provinsi pola pengembalian dengan Lampung, Pemerintah Kabucara diaktifkannya Panitia paten Lampung Tengah, serta Land Reform merujuk terbit- melibatkan Kantor Wilayah nya surat nomor 4031/ Badan Pertanahan Nasional 25.2.600/x/2011 tertanggal 26 Provinsi Lampung dan Kantor oktober 2011 oleh BPN RI Pertanahan Kabupaten Lamkepada Bupati Lampung Te- pung Tengah. ngah perihal penjelasan kriteria Kami juga informasikan kedan bentuk penyelesaian kasus pada Bapak, mulai tanggal 20 tanah eks HGU PT Sahang Maret 2012 sampai saat ini Bandar Lampung. demonstrasi yang menamakan Dalam isi suratnya, Kepala masyarakat kampung Sendang Kantor Wilayah Pertanahan Ayu, Surabaya, Padang Ratu Provinsi Lampung, Drs. Syafri- yang didampingi oleh Partai man, SH, M.Hum 09 April 2012 Rakyat Demokratik (PRD) makepada Gubernur Lampung, sih berlangsung di kantor Wimengatakan, Menindak lanjuti layah Badan Pertanahan NaSurat Bapak Kepala Badan Per- sional Provinsi Lampung. Detanahan Nasional RI tanggal 29 mikian untuk menjadi makMaret 25012 No. 1082/25.2- lum, tandasnya dalam surat. 500/III/2012 perihal yang saSedangkan Suwandi selaku ma dengan pokok surat diatas, Plt. Deputi Bidang Pengkajian yang ditujukan kepada Bupati dan Penanganan Sengketa dan Lampung Tengah tembusan- Konflik Pertanahan, atas nama nya pada Gubernur dan dapat Kepala Badan Pertanahan kami sampaikan hal-hal seba- Nasional Republik Indonesia, gai berikut: Bahwa Tanah Be- tanggal 29 Maret 2012 kepada kas HGU No. 1/Lampung Te- Bupati Lampung menyebutngah dapat dikategorikan tidak kan, “Setelah dilakukan peng-
Akses Baca Surat Kabar
kajian terhadap masalah sebagaimana perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa Tanah Negara Bekas HGU No. 1/Lampung Tengah dapat dikategorikan tidak termasuk objek Penertiban Tanah Terlantar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut masih diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUPB) No. 522/01/D.4/BU/2009 tentang tanggal 26 Juni 2009 dan sesuai laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi lampung tanggal 25 Februari 2011 No. 796/18-18/II/2011, penggunaan lahan sawit seluas 183,40 Ha, penggarapan masyarakat seluas wh 440568954,6 Ha.� Agar penanganan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini kami harapkan agar penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Bersambung Ke Hal...46
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
46
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Laporan Khusus
mor: 522/01/D.4/BU/2009, tanggal 26 Juni 2009 dan PutuKabupaten Lampung Tengah, san Pengadilan Tinggi Tata serta melibatkan Kantor Wila- Usaha Negara Medan Nomor: yah BPN Provinsi Lampung 114/B/2011/PT.TUN-MDN, dan Kantor Pertanahan Kabu- tanggal 15 September 2011 yang paten Lampung Tengah. menguatkan Putusan PengadUntuk mempermudah ko- ilan Tata Usaha Negara Bandar munikasi, dengan ini kami me- Lampung Nomor: 2/G/2011/ nunjuk Saudara Siswantoro, PTUN-BL, tanggal 27 April 2011 SH, MH, Kepala Sub Direktotat dipandang perlu mencabut Izin Konflik Kelompok Masya- Usaha Perkebunan Usaha rakat, Direktorat Konflik Perta- Budidaya (IUP-B) PT. Sahang nahan BPN RI. Demikian untuk Bandar Lampung Nomor: 522/ menjadi maklum, atas kerjasa- 01/D.4/BU/2009, tanggal 26 manya kami ucapkan terima Juni 2009 yang ditetapkan kasih, tandasnya. dengan Keputusan Bupati. Sedangkan isi dari KEPUTU“Mengingat:1. Undang-UnSAN BUPATI LAMPUNG TE- dang Nomor 28 Tahun 1959 tenNGAH NOMOR: 44/KPTS/ tang Penetapan Undang-UnD.5/2012 TENTANG PENCA- dang Drt Nomor 4 Tahun 1956 BUTAN IZIN USAHA PERKE- tentang Pembentukan Daerah BUNAN UNTUK BUDIDAYA Otonomi Kabupaten-kabupa(IUP-B) PT. SAHANG BANDAR ten Dalam Lingkungan ProvinLAMPUNG NOMOR: 522/01/ si Sumatera Selatan sebagai unD.4/BU/2009 BUPATI dang-undang; 2. Undang-UnLAMPUNG TENGAH Menim- dang Nomor 14 Tahun 2004 tenbang: bahwa dengan terbitnya tang Perkebunan; 3. UndangPutusan Pengadilan Tata Usa- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ha Negara Bandar Lampung tentang Pemerintahan Daerah Nomor: 2/G/2011/PTUN-BL, sebagaimana telah beberapa tanggal 27 April 2011 yang me- kali diubah, terakhir dengan merintahkan kepada Tergugat Undang-Undang Nomor 12 berdasarkan kewenangan yang Tahun 2008; 4.Undang-Undang ada padanya untuk menerbi- Nomor 12 Tahun 2011 tentang tkan Surat Keputusan Tata U- Pembentukan Peraturan Pesaha Negara tentang pencabu- rundang-undangan; 5. Perattan Izin Usaha Perkebunan uran Pemerintah Nomor 40 Untuk Budidaya (IUP-B) No- Tahun 1996 tentang Hak Guna .........................Sambungan dari hal. 45
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Memperhatikan:1.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 114/B/2011/ PT.TUN-MDN 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:2/G/2011/ PTUN-BL MEMUTUSKAN Menetapkan: KESATU: Mencabut Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Nomor: 522/01/D.4/BU/2009 yang diberikan kepada: Nama: WINARTA Jabatan: Direktur PT. Sahang Bandar Lampung Alamat: Jl. Raya Hajimena No. 14 Lampung Selatan Lokasi: Kampung Surabaya dan Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu Luas: 238 Hektar Komoditi: Kelapa Sawit. KEDUA: Keputusan ini muali berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 17 Januari 2012 Bupati lampung Tengah, Apairin� tandas SK. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto sangat sulit untuk ditemui. (Chandra/Minggus)
PEMBELA KEBENARAN Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
47
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 06
katan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel. Harta kekayaan Syahrul Effendi perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya ada yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan uang negara yang mengakibatkan kerugian negara. Selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, Syahrul Effendi terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor yang merugikan Negara dan masyarakat. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” ketika menjabat Walikota Jaksel bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan terindikasi sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi.
Borok Warisan
Penuturan tersebut disampaikan sumber RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya
mor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri. Syahrul diduga seperti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan Syahrul Effendi pengurusan sepeda ontel dan juga disinyalir jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar konspirasi untuk sumber. perkaya diri secara Diduga Syahrul telah melakukan perbuatan melanggar bersama sama hukum dengan memperkaya dengan melakukan diri serta terindikasi “selingkuh terhadap negara” terkait mark up terhadap dengan indikasi setoran sehonorarium panitia toran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning serpelaksana kegiatan vice, proyek pemeliharaan, dengan nomor dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. rekening Praktik korupsi, kolusi, 5.2.1.01.01 senilai nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai miliaran rupiah terjadi sejak tahun anggaran yang belum dapat 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi sampai saat ini. hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan. menjaga nama baiknya serta Contohnya, anggaran peradapat berperan aktif untuk an- watan gedung, genset, AC, lift tisipasi dan membasmi ko- dan splingker juga diduga rupsi, demi terwujudnya pe- pakai sistim setoran. Adapun laksanaan Undang Undang proses tender untuk proyek cleTindak Pidana Korupsi Nomor aning service terindikasi sudah 31 Tahun 1999 sebagaimana Bersambung Ke Hal..........48 diubah Undang Undang No-
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
48
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 47
diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres perubahannya. Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 lalu tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya maupun maksud dan tujuannya, tandas sumber. Syahrul Effendi juga disinyalir konspirasi untuk perkaya diri secara bersama sama dengan melakukan mark up terhadap honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah yang belum dapat tersentuh hukum sampai saat ini. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel saat Syahrul Effendi menjabat Walikota, Sekretaris Kota Jaksel yang menjabat saat itu, Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah keras, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel, sedangkan Syah-
Borok Warisan
rul Effendi yang sudah beberapa kali dikonfirmasi secara lisan dan tertulis setelah menjabat Deputi juga sangat sulit untuk ditemui. Syamsuddin Noor Diduga Lindungi Indikasi Korupsi Syahrul Effendi Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Effendi, seolah olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau ikut melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko ketika itu. Syamsudin Noor diduga lindungi indikasi korupsi Syahrul Effendi. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, menanggapi surat
Akses Baca Surat Kabar
Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 September 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia PengaBersambung Ke Hal..........49
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
49
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Borok Warisan
dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas rodaan Barang dan Jasa serta pro- da 4 (empat) dilakukan 8 (deses pelaksanaan di lapangan lapan) kali dalam 1 (satu) tadiawasi juga oleh unsur Suku hun, sedangkan roda 2 (dua) Dinas Teknis begitupun proses dilakukan 10 kali dalam 1 (sapenagihan atau pencairan tu) tahun, dan service besar dilakukan sesuai dengan atu- kendaraan bermotor dinas ran dan sebelum pencairan ter- roda 4 (empat) dilakukan 4 lebih dahulu dilakukan peme- (empat) kali dalam 1 (satu) tariksaan oleh panitia pemeriksa hun, sedangkan roda 2 (dua) serah terima pekerjaan. Perlu dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) kami sampaikan bahwa kegi- tahun. Dalam pasal 4: jatah seratan tersebut merupakan kegi- vice kecil dan service besar atan yang sifatnya terus mene- diberikan setiap 3 bulan dalam rus sesuai dengan Pergub 23 bentuk uang jenis kelompok I tahun 2008 sistem kontraknya dan II yang besarnya dari menggunakan kontrak tahun perkalian jenis service, jumlah jamak selama 12 bulan sehing- bulan dengan patokan harga ga sejak penandatangan kon- service yang ditetapkan oleh trak sampai dengan berak- Gubernur Kepala Daerah hirnya masa kontrak kegiatan Khusus Ibukota Jakarta. Adatersebut masih tanggungjawab pun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengpihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil kel-bengkel yang telah diteDinas tahun anggaran 2008, tapkan oleh Kepala Badan Pen2009, 2010 diduga terjadi Mark gelola Keuangan Daerah ProUp dan fiktif itu juga tidak be- vinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan nar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Syahrul Effendy, SH, MM terDinas operasional perbaikan indikasi perkaya diri dengan service besar dan kecil telah melakukan konspirasi bersama diatur oleh Peraturan Guber- Sotar Harahap dari setorannur Kepala Daerah Khusus setoran hal ini tidak benar saIbukota Jakarta No. 38 tahun ma sekali bahwa semua ke2010 tentang Pemberian Jatah giatan sudah dilakukan sesuai Uang Service Kendaraan Dinas prosedur, kegiatan yang dipiOperasional Pemerintah Khu- hak ketigakan telah dilaksus Ibukota Jakarta. Dimana sanakan sesuai Perpres 54 taBab II pelaksanaan service da- hun 2010 tentang Pedoman Pelam pasal 2 bahwa Service Ken- laksanaan Penyedia Barang/Jadaraan bermotor dinas opera- sa Pemerintah. Berkembangnya opini bahsional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar wa rehab Rumah Dinas Wali.........................Sambungan dari hal. 48
Akses Baca Surat Kabar
kota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Ketika dikonfirmasi apakah Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, tetapi sampai berita ini diturunkan Syamsuddin Noor sangat sulit ditemui untuk konfirmasi. (Polman/Minggus/W. Hutagalung)
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
50
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Investigasi
Dirut RSK Dharmais Sonar Soni Panigoro Diduga Pelihara Mafia
Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Terindikasi Salahgunakan Sumbangan Masyarakat
Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta (foto: Rodeo)
Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia (YPKAI) terindikasi salahgunakan sumbangan yang berasal dari masyarakat dan keberadaan YPKAI dapat beroperasi di Lingkungan Rumah Sakit
Kanker (RSK) Dharmais tanpa perjanjian kerja sama, dan keberadaan YPKAI tersebut juga seperti dibiarkan untuk menjalankan praktek kotornya, akibatnya Direktur Utama (Dirut) RSK Dharmais, dr Sonar Soni Panigoro, SpB.Onk,
Akses Baca Surat Kabar
M.Epid diduga pelihara “mafia sumbangan� di lingkungan RSK Dharmais. Adapun struktur YPKAI sangat dipertanyakan keberaBersambung Ke Hal..........51
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
51
Investigasi
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
diri dari sumbangan masyarakat maupun dari dana Corpodaannya, karena mencatut rate Social Responsibility nama baik dan nama besar RSK (CSR), kemudian “praktek maDharmais beserta nama dokter- fia sumbangan” tersebut ternya, yakni, selaku pelindung indikasi berhubungan dengan adalah Staff Medik Fungsional pemutaran uang dan pembuAnak Rumah Sakit Kanker ngaan uang (rentenir) di lingDharmais. Pengawas dijabat kungan Rumah Sakit Kanker oleh dr. Aldrin Nelwan, Dharmais, dengan mengatasSp.Akupuntur, dr Komala namakan anak anak Indonesia Dewi. Sedangkan Pembina yang sedang sakit, tetapi dadipegang oleh dr. Edi Setiawan nanya terindikasi telah disaTehuteru, SpA,MHA, IBCLC lahgunakan oleh oknum pedan Panji Pragiwaksono. Du- ngurus Yayasan Lanang duk sebagai Ketua di YPKAI Aribowo, SE beserta kroninya. yakni Lanang Aribowo, Sekre- Dana tersebut belum pernah taris dipegang oleh dr. Yanto diaudit oleh akuntan publik Ciputra sedangkan Bendahara terkait berapa jumlah dana dipercayakan kepada Lukito- yang telah masuk ke dalam kas wati, Skep. yayasan dan berapa uang Hal itu disampaikan oleh keluarnya dan berapa sisa kas sumber RBN yang tidak ber- yayasan. sedia namanya ditulis dalam “Dana yayasan disinyalir berita di Jakarta baru baru ini. juga disalahgunakan oleh Selain itu, YPKAI juga oknum pengurus yayasan menggunakan alamat sekreta- dengan membawa nama baik riat di Ruang Anak Lantai 4 Ru- dan nama besar RSK Dharmais, mah Sakit Kangker Dharmais Jl karena beberapa pengurus Letjen S. Parman Kav 84-86 yayasan juga duduk sebagai Jakarta, sedangkan alamat pegawai negeri sipil (PNS) di yayasan sesuai dengan domisi RSK Dharmais. Oknum PNS kurang jelas, karena kebera- tersebut juga diduga telah daan kantor yayasan sesuai lakukan salahgunakan jabatan dengan surat domisilinya di Jl. dengan ikut serta terindikasi Assurur No 18 RT 001 RW 01 perkaya diri dan diduga juga Kelurahan Kebun Jeruk Keca- telah terjadi permainan “renmatan Kebun Jeruk Jakarta tenir” dengan permainan Barat merupakan tempat beng- “pengaturan pemenang tenkel AC, HP, TV dan Kulkas. der” di lingkungan RSK DharKeberadaan Yayasan Pita mais, dimana uang yayasan Kuning Anak Indonesia di- disinyalir digunakan sebagai duga disalahgunakan oleh ok- modal untuk pelaksanaan penum yang terindikasi perkaya kerjaan proyek di lingkungan .........................Sambungan dari hal. 50
Akses Baca Surat Kabar
RSK Dharmais”, ujar sumber. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 terkait pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta, dimana bidang usahanya berada dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah berupa kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Namun demikian, di Lingkungan RSK Dharmais disinyalir terjadi praktek praktek indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu contoh, Ketua lelang Mukhlis terindikasi telah diintervensi oleh pejabat RSK Dharmais dalam penentuan pemenang tender disebabkan kontraktornya diduga merupakan istri dari Dr Edi Setiawan Tehuteru, Sp.A, MHA yang tak lain dan tak bukan merupakan PNS di lingkungan RSK Dharmais. Dalam praktek tersebut disinyalir telah langgar Prepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan serta diduga langgar Undang Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Kejaksaan Agung Bersambung Ke Hal.........53
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
52
Bidik Kasus
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Terkait Dugaan Penerbitan Sertifikat Dengan “Data Palsu”
Walikota Jaksel Diharapkan Untuk Dapat Fasilitasi Mediasi Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait dugaan penerbitan sertifikat dengan menggunakan “data palsu” oleh Kusdinar Machmud, kepiawaian Walikota Jakarta Selatan diharapkan dapat fasilitasi mediasi untuk musyawarah dan mufakat, maupun pengkajian terhadap keberadaan delik pertanahan, terkait dengan surat tidak sengketa dan surat keterangan riwayat tanah yang diterbitkan oleh kelurahan sehingga sertifikat tersebut dapat diterbitkan. Untuk terwujudnya penyelesaian secara kekeluargaan maupun dengan musyawarah dan mufakat, para ahli waris Iskandar Sihombing (IS, alm) memohon perlindungan hukum dan untuk mediasi kepada Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) agar permasalahan tanah mereka dapat difasilitasi oleh Walikota Jaksel, demi terciptanya penyelesaian yang baik sebelum menempuh jalur hukum untuk berperkara, karena kemampuan Anas Effendi selaku nomor wahid sudah tidak diragukan lagi sebagai pejabat yang peduli terhadap masyarakatnya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menambah perkara per-
Foto Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMB dan bangunan tersebut dibangun di atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan pemalsuan data serta insert foto penasehat hukum ahli waris I. Sihombing. (foto: Minggus)
tanahan yang sudah banyak terjadi, berarti merupakan suatu prestasi dari pejabatnya selaku pejabat publik. Hal itu disampaikan para ahl waris IS di Jakarta Minggu lalu terkait tanahnya yang belum pernah diperjualbelikan kepada siapa pun, tetapi Kusdinar Machmud dapat menerbitkan sertifikat atas tanahnya dengan riwayat tanah yang sangat dipertanyakan asal usulnya, dan saat ini di atas tanah
Akses Baca Surat Kabar
tersebut sedang dibangun rumah tiga lantai yang sudah mau rampung. Akibat diduga gunakan data palsu untuk terbitkan sertifikat karena data luas tanah yang digunakan pemohon merupakan praktek “mark up” sehingga luas di dalam sertifikat tidak sesuai dengan luas tanah yang dibelinya, serta diduga terjadi penyerobotan tanah dan Bersambung Ke Hal.........53
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
53
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 51
diminta untuk turun tangan agar praktek kotor tersebut dapat dituntaskan, Sesuai dengan sumber dan pantauan RBN di lapangan, adanya sumbangan Rp 600 juta dari Nexian, Rp. 580 juta dari Hero (sumbangan kecil harapan besar dari kembalian pembeli untuk bhakti sosial), MW Rp 300 juta, istri dari salah satu dokter US 300 Dolar, kemudian dari PT Telkom Rp 36 juta disinyalir masuk rekening pribadi relawan.
Bidik Kasus
Terkait dengan sumbangan atas nama Adji (alm) sekitar Rp. 800 juta yang pernah dikumpulkan di Cafe Rolling Stone, dananya dipertanyakan karena dananya diduga masuk kantong pribadi pengurus, dan penerima sumbangan atas nama Adji sudah meninggal dunia dan dananya disinyalir banyak “menghilang”, seru sumber. Opini yang berkembang bahwa kehadiran Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia diduga lakukan eksploitasi anak anak Indonesia yang sedang menderita untuk meng-
gugah para donatur agar menyalurkan bantuannya, tetapi bantuan tersebut terindikasi disalahgunakan oleh pengurus untuk perkaya diri, dimana praktek tersebut diduga dilakukan dengan atas nama dan di lingkungan RSK Dharmais yang merupakan rumah sakit Pemerintah, imbuh sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Dewan Direksi RSK Dharmais, dr Sonar Soni Panigoro, dr. Bambang Dwipoyono, Dr.dr. Dody Ranuhardi kurang berkenan untuk memberikan komentar. (TIM)
lum pernah diperjualbelikan kepada siapapun” “Bahwa berdasarkan laporan dari klien kami, saat ini di atas tanah tersebut telah terdapat hak lain yaitu Sertifikat No. 2636 yang merupakan hak milik saudara, sehingga klien kami mempertanyakan atas dasar/alas hak apa hingga saudara bisa memiliki hak tanah di atas tanah milik klien kami” tandasnya. “Bahwa atas kehadiran sertifikat No. 2636 di atas tanah klien kami tersebut, telah menyebabkan kerugian pada klien kami sehingga tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya serta tidak dapat menikmatinya, mengusahakan dan mendiami tanah miliknya sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
Undang Undang Pokok Agraria serta peraturan lainnya” tegasnya. “Bahwa klien kami akan mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk mendapatkan kembali haknya yaitu membuat laporan kepolisian, termasuk dan tidak terbatas pada penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUH Pidana dan pembuatan surat palsu serta keterangan palsu dan lain-lain perbuatan pidana lainnya” “Bahwa melalui somasi ini, kami menghimbau saudara untuk tidak melakukan aktivitas apapun terhadap tanah aquo, termasuk tapi tidak terbatas pada mengalihkan/menjual kepada pihak lain, membuat bangunan, melakukan pengrusa-
.........................Sambungan dari hal. 53
“pemalsuan data” oleh pensiunan pejabat Pertamina Kusdinar Machmud, Kusdinar Machmud telah disomasi oleh Pengacara ahli waris IS. Dalam surat somasinya kepada Kusdinar Machmud, Kantor Hukum Dicky Siahaan dan Associates memaparkan, “Bahwa Klien Kami adalah adalah Para Ahli Waris Iskandar Sihombing (Alm) hasil pernikahan dengan Pasti Siregar (Alm) yang mewarisi dan oleh karenanya secara hukum adalah para pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Puri Sakti II RT.002/07, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Girik C No. 1094 atas nama Iskandar Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 061 tanggal 25 Februari 1976 yang sampai saat ini be-
Akses Baca Surat Kabar
Bersambung Ke Hal..........54
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
54
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 53
kan dan/atau aktivitas lainnya di atas tanah tersebut karena akan merugikan saudara sendiri” serunya dalam suratnya. “Bahwa untuk itu maka kami selaku penasehat hukum dengan ini mengundangkehadiran saudara di kantor kami untuk membahas permasalahan tersebut, pada Hari: Kamis, 4 Mei 2012 Tempat: Kantor Hukum DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Waktu: Pukul 16.00 WIB “Bahwa apabila Saudara tidak hadir, kami menganggap bahwa saudara tidak mengindahkan somasi ini. Demikian Surat Somasi/Teguran ini disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Dicky dalam suratnya. Dicky juga menambahkan, “Namun demikian, walaupun somasi dan sekaligus undangan tersebut dianggap seperti angin lalu dan sudah berlalu, biarlah hukum yang akan berbicara demi kebenaran. Kebenaran selalu benar dan tetap benar….. Mari kita buktikan pengujian sebuah kebenaran dengan proses hukum untuk menegakkan supremasi hukum. Diminta Walikota Jaksel turun tangan untuk memfasilitasi mediasi tersebut karena ada baiknya diselesaikan dulu di tingkat Muspiko Jaksel sebelum masuk ke pengadilan demi keadilan dan supremasi hukum” imbuhnya. “Tetapi, kalau masih ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan, pintu hati kami terbuka lebar karena musyawarah
Bidik Kasus
adalah merupakan langkah terbaik. Tidak ada persoalan ataupun permasalahan yang tidak dapat diselesaikan bila ada niat untuk menyelesaikannya. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan sebelum nasi menjadi bubur…. Kecuali bila tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, mari kita mencari keadilan di pengadilan” imbuhnya menutup pembicaraan kepada RBN. Untuk menanggapi persoalan tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) berinisial SS mengatakan, “Permasalahan tanah tersebut sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara mediasi beberapa tahun lalu di Kelurahan Cipete Selatan. Tetapi, tidak ada ketemu solusi yang diberikan kepada kami selaku ahli waris dari orang tua kami, karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua kami. “ SS mengatakan, jawaban Kusdinar Machmud juga menimbulkan pertanyaan. Saat itu Kusnidar mengatakan, “Saya akan tuntut kelurahan kalau surat tanah saya palsu. Mungkin…. hal ini bisa saja merupakan ulah anak buah saya. Jadi bukan saya yang berbuat” ujarnya. Sedangkan ahli waris lainnya berinisial LS juga menyampaikan, “Selaku ahli waris kami sangat mempertanyakan kehadiran dapat terbitnya sertifikat Kusdinar Machmud. Kusnidar Machmud diduga hanya membeli tanah yang asalnya dari P. Sihombing. Kebetulan tanahnya merupakan
Akses Baca Surat Kabar
milik bermarga sama yaitu sama sama Sihombing, tetapi orangnya sebenarnya berbeda, yaitu I. Sihombing dan P. Sihombing” imbuhnya.” Diduga terjadi “mark up” luas atas tanah tersebut ketika pengurusan sertifikatnya. Tanah kita seluas 496 meter persegi juga ikut dibuat sertifikatnya oleh saudara Kusnidar. Adapun tanah P. Sihombing dan menjadi tanah Kusdinar Machmud sekitar 504 meter persegi. Tetapi dalam penerbitan sertifikat bisa diatur dan diciptakan oleh Kusnidar sehingga luas tanahnya menjadi sekitar seribu meter persegi.alam hal ini, instansi terkait sehingga sertifikat dapat terbit diminta lakukan pengkajian demi kebenaran. Awal delik tanah terindikasi berawal dari kelurahan yang menerbitkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah seluas seribu meter, padahal luas tanahnya yang sah sesuai girik hanya 504 meter persegi. Akibatnya terjadi delik pertanahan yang berkepanjangan. Menurut LS, “Sertifikat tersebut juga sudah pernah diblokir, tetapi karena belum didaftar ke pengadilan maka blokir tersebut dapat dicabut kembali. Kalau Kusdinar tidak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan atas penyerobotan tanah dan atau pemalsuan data terhadap akta autentik” katanya. Bersambung Ke Hal..........55
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
55
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Bidik Kasus
.........................Sambungan dari hal. 54
Bangunan Juga Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB Selain tanahnya sebagian berasal dari dugaaan penyerobotan tanah serta indikasi pemalsuan data, bangunan tersebut juga terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang ijin mendirikan bangunan (IMB). Sesuai dengan pantauan RBN di lapangan, IMB pembangunan dua rumah tinggal tersebut masih dalam proses dan adapun PIMB adalah Nomor 303/PIMB/S/CLD/2/2012 dan 304/ P-IMB/S/CLD/2/2012 dengan spesifikasi teknis untuk dibangun dua lapis, tetapi secara fakta di lapangan kedua rumah tinggal tersebut dibangun tiga lapis serta diduga langgar garis sepadan bangunan. Menanggapi keberadaan bangunan di atas tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) yang berinisial SS meminta instansi terkait untuk turun ke lapangan secara langsung. Baik itu Kasi P2B Kecamatan Cilandak dan Sudin P2B Jaksel diharapkan untuk lakukan tupoksi secara benar dan profesional. “Kalau bangunannya melanggar perda, ya…. seharusnya di SP4 ataupun disegel. Jangan sepele dan terkesan seperti pembiaran. Hal seperti ini tidak boleh ditoleransi. Pemerintah Provinsi DKI sudah seharusnya pembenahan untuk tindak tegas bangunan yang
melanggar Perda DKI Nomor 7 Tahun 2010” serunya. Menurut SS, sudah tanahnya diduga hasil “perselingkuhan” dan saat membangun juga tidak mau ikut aturan Perda. Bagaimana DKI ini bisa tertata dengan baik kalau pelanggaran seperti ini masih dibiarkan, ujarnya. Sedangkan ahli waris Iskandar Sihombing (alm) yang berinisial LS menambahkan, menurut sumber yang layak dipercaya, kami selaku ahli waris sebaiknya tidak mengungkit persoalan atas tanah kami tersebut. Kusnidar Machmud termasuk orang kuat dan banyak duit sehingga sangat susah untuk melawannya secara hukum walaupun untuk membuat sebuah kebenaran. “Kusnidar Machmud selain pensiunan pejabat dari Pertamina juga memiliki banyak aset dan tanah maupun jaringan permainan tingkat tinggi. Selain sangat dekat dengan Gubernur dan pejabat Pemda DKI juga dekat dengan pejabat pertanahan. Termasuk untuk urusan advis planning dan IMB, Kusnidar Machmud memiliki jaringan yang bagus. Ketika masih aktif menjadi pejabat Pertamina Kusnidar Machmud diduga banyak membeli rumah dan tanah ketika itu. Sudah banyak duit, banyak rumah dan banyak tanah lagi. Jadinya, kita disarankan untuk tidak berperkara dengan Kusnidar. Akibatnya, tanah kita
Akses Baca Surat Kabar
papan proyek PIMB nomor 303 dan 304 (foto:mingus)
sudah ada bangunan proses tiga lantai” ujarnya. LS juga mengatakan, “Apakah harta kekayaan Kusdinar Machmud terkait tanah tersebut tersebut merupakan warisan atau tidak, dan terdaftar semuanya ketika menjabat di Pertamina, dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta lakukan penyelidikan terhadap keberadaan harta kekayaan Kusdinar Machmud” imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Seksi P2B Cilandak, stafnya mengatakan akan segera untuk melakukan cek lapangan, sedang ketika dicoba untuk ditemui di kantornya Kusnidar Machmud juga kurang berkenan memberikan komentar. (TIM DUA)
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
56
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Rekam Jejak Positif
pengadilan, walaupun seksi pidana umum yang menenUmum dan diteruskan dengan tukan maju atau tidaknya supenyerahan berkas perkara atu perkara, dengan tetap mendan barang bukti dari penyi- dengarkan kendala dari pedik, serta menyerahkan ter- nyidik dan mencari solusi bersangka dengan segera dilim- sama, imbuhnya. pahkan ke pengadilan, dikataTugas dan tanggungjawab kan tugas penuntutan selesai dari Kasi Pidum Jaksel adalah dan selanjutnya beralih ke ta- sebagai pengendali dan pengahap persidangan untuk mem- wasan penanganan perkara buktikan perkara atau penun- tindak pidana umum dengan tutan” imbuhnya. berkonsentrasi pada berkas Adapun kendala atau ham- perkara yang dikembalikan batan yang sering dihadapi oleh Jaksa kepada penyidik, Seksi Penuntut Umum adalah tetapi apabila berkas perkara kasus atau perkara yang dikembalikan dua atau tiga tersangkanya tidak dilakukan kali, berarti ada permasalahan penahanan oleh penyidik, ka- yang memerlukan koordinasi, rena pada saat berkas dinyat- seminimal mungkin diupaakan sudah lengkap atau per- yakan untuk tidak mengembakaranya sudah P21, tetapi pe- likan berkas perkara walaupun nyidik kesulitan untuk meng- pengembalian berkas tersebut hadirkan tersangka karena ter- tidak dilarang, tetapi bila sangka berada di luar tahanan. penyidik tidak bisa melengKendala selanjutnya adalah kapi berkas tersebut sehingga dimana kemampuan dari berkas dikembalikan lagi oleh penyidik untuk melengkapi jaksa, hal tersebut dapat berkas perkara yang dikemba- menimbulkan pertanyaan ada likan oleh Jaksa walaupun per- apa dengan berkasnya. sentasenya tidak terlalu besar, Kasi Pidum akan mencari dimana berkas perkara tersebut solusi dengan berkomunikasi belum lengkap dan akan di- dengan Kanit di tingkat Polsek kembalikan ke penyidik, dan ataupun Kanit di tingkat Polres bila penyidik kesulitan untuk untuk mencari solusi dengan melengkapi berkas tersebut, di cara forum diskusi kecil atau sini perlu ditempuh forum fo- konsultasi dengan mengederum koordinasi dengan prinsip pankan solusi dalam meleng“win-win solution” dan se- kapi berkas perkara tersebut. mangat penyelesaian bukan Kasi Pidum juga mengontrol dengan semangat ego sektoral berkas perkara yang bolak badan bukan mencari siapa pe- lik supaya tidak menimbulkan menang atau penentu suatu kesan yang negatif dari masyaperkara maju atau tidaknya ke rakat ataupun pencari keadi.........................Sambungan dari hal. 5
Akses Baca Surat Kabar
lan. Penyebab berkas perkara tersebut terjadi bolak balik akibat bermacam macam sebab, salah satu yang utama adalah “miss communication” antara Penuntut Umum dengan penyidik. Dimana sering terjadi pengembalian berkas tetapi sumber permasalahannya tidak dijelaskan, jadi diperlukan komunikasi yang intensif untuk mengatasinya. Dalam pelaksanaan tugas ini, Kasi Pidum adalah sebagai jembatan permasalahan antara Jaksa selaku Penuntut Umum dengan mengoptimalkan fungsi dari unsur unsur penegak aparatur hukum dalam konteks penyelesaian perkara dalam satu atap bisa terlaksana walaupun ada perkara perkara yang membutuhkan kejelasan dalam pengidentifikasian perkara pidana atau perdata. Adapun kiat sukses dari Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan indikator kesuksesan dari seksi pidana umum adalah akurasi data, penyiapan data dan pendokumentasian dengan baik secara komputerisasi yang memudahkan untuk penyediaan berkas tersebut apabila dibutuhkan di lain hari. Menyangkut indikator keberhasilan dari Seksi Pidana Umum Jakarta Selatan adalah “zero complain” atau tidak adanya komplain dari masyaBersambung Ke Hal.........57
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
57
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
.........................Sambungan dari hal. 56
rakat atau pencari keadilan di wilayah Jakarta Selatan, karena penanganannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, serunya. Seiring dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Rekam Jejak Positif
Publik, dimana masyarakat atau pencari keadilan bisa mengakses semua perkara dengan jelas tanpa mencampuri atau mengintervensi perkara. “Adapun pesan dari Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada masyarakat Indonesia khususnya wilayah hukum Jakarta Selatan, adalah supaya menghormati prosedur hukum dalam setiap
tahap penanganan baik di tingkat penyidikan. Apabila ada keberatan dengan putusan pengadilan silahkan menempuh tingkat banding sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku serta mekanisme yang dijamin oleh peraturan perundang undangan” tandas Agung Ardyanto, SH menutup wawancara dengan RBN. (STR)
CURICULUM VITAE Nama
:
AGUNG ARDYANTO, SH
Tempat/Tgl Lahir
:
Jakarta, 04 Mei 1974
Agama :
Islam
Status :
Kawin
Pangkat/Golongan :
Jaksa Muda/ III d
Jabatan :
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Alamat Kantor :
Jalan Rambai No.1 Kebayoran Baru
Pendidikan Terakhir :
Sarjana Hukum Universitas Pancasila Tahun 1996
1. PENDIDIKAN Sarjana Hukum Universitas Pancasila tahun 1996 2. PELATIHAN · Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan IV bertempat di Provinsi Daerah Tingkat I DKI Jakarta tahun 1998. · Diklat Tenaga Administrasi Kejaksaan di Pusdiklat Kejaksaan RI tahun 1998. · Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI tahun 2001.
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id
Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id
58
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Bidik Kasus
Diduga Permasalahan Tanah Akibat SK Joyo Winoto
Sekda DKI Fadjar Panjaitan Berikan Saran Untuk Gugat ke Pengadilan
Fajar Panjaitan (foto:ist)
Joyo Winoto, PhD (foto:ist)
Jakarta, Kantor Berita RBN Adapun surat Sekda DKI Kota Administrasi Jakarta Utara Terkait dengan delik tanah dengan Nomor surat 914/-1.71- Nomor 1158/-1.711.1 tanggal 29 Marunda Jakarta Utara yang 1.32 tanggal 4 Mei 2012, perihal, Februari 2012 pada intinya belum dapat diselesaikan de- tanggapan tanah Girik C No- menjelaskan bahwa Girik C ngan baik, sumber permasa- mor 1206/DKI Eks Jawa Barat 1206/Marunda tercatat atas nalahan tanahnya diduga berawal C Nomor 485 Persil 48 D.II ma Dul bukan atas nama Wadari Surat Keputusan (SK) Ke- seluas 12.500 m2 dan Persil 36 sijam (Wasyim) bin Djadjad, pala Badan Pertanahan Nasio- D.II seluas 5.550 m2 atas nama maka permohonan Saudara unnal Republik Indonesia dan Wasim Bin Dadjad. tuk memohon pembayaran ganakibatnya membuat delik perDalam isi suratnya, Fadjar ti rugi tanah Girik C Nomor masalahan tanah tersebut Panjaitan memaparkan, “Sehu- 1206/DKI seluas 18.050 m 2 menjadi kusut dan sangat sulit bungan dengan surat saudara (delapan belas ribu lima puluh untuk dicari solusinya. Uru- tanggal 14 Februari 2012 hal meter persegi) berasal dari sannya juga menjadi melebar, mohon petunjuk dan ketegasan Girik C Nomor 485/Jawa Barat dari urusan pertanahan dan atas Girik C Nomor 1206/DKI Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 urusan Pemerintah Daerah Eks Jawa Barat C Nomor 485 (dua belas ribu lima ratus meProvinsi DKI Jakarta. Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 ter persegi) dan Persil 36 D.II seUntuk menjawab surat ter- (dua belas ribu lima ratus me- luas 5.550 m2 (lima ribu lima hadap M. Wilmaryanto Marpa- ter persegi) dan Persil 36 D.II ratus lima puluh meter persegi) ung selaku pemegang kuasa da- seluas 5.550 m2 (lima ribu lima atas nama Wasim bin Dadjad ri Wasim bin Dadjad, Sekretaris ratus lima puluh meter per- tidak dapat dipertimbangkan. AksesProvinsi Baca Surat Kabar Baca Daerah (Sekda) DKI segi), dengan ini disampaikan Akses “Terkait hal tersebut pada Jakarta, Fadjar Panjaitan memhal sebagai berikut.� angka 1 apabila Saudara keberaRAKYAT BICARA NEWS TABLOID RBN berikan jawaban dengan disaranBahwa sesuai hasil peneliti- tan, disarankan untuk menyeOnline:menyelesaikan http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: http://issuu.com/rakyat_bicara kan untuk per- an dan berdasarkan penjelasan lesaikan melalui gugatan di PeWebsite: www.suratkabarrbn.co.cc Website: masalahan tanah tersebut melalui Ketua Panitia Pangadaan Tanahwww.kbrakyatbicaranews.co.cc Bersambung Ke Hal..........59 Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id gugatan di Pengadilan Negeri. Untuk Kepentingan Email: Umumemail: tabloidrbn@yahoo.co.id
59
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Bidik Kasus
Akte Jual Beli (AJB) Palsu dan nama WASIM BIN DADJAD berdasarkan “data palsu” ujar Girik Nomor C 1206 seluas 1,8 ngadilan Negeri. Demikian atas sumber. Hektar Alamat Kampung Kebon perhatian saudara, saya ucapkan Akibatnya HPL dapat terbit Kelurahan Marunda RT 007 RW terima kasih” jelas surat Sekda. karena oknum pegawai didu- 01 Kecamatan Cilincing Jakarta Adapun tembusan Sekda ter- ga secara bersama sama untuk Utara, dimana sampai saat ini sebut ditujukan kepada: Gu- bekerja sama dengan oknum ganti rugi atas tanah tersebut bernur Provinsi DKI Jakarta, “mafia tanah” dalam penerbi- belum diselesaikan walaupun Asisten Pemerintahan Sekda tan sertifikat. Oknum pegawai tanah tersebut sudah menjadi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Di- pertanahan dan pegawai pem- sungai BKT (banjir kanal timur). nas Pekerjaan Umum Provinsi da yang terindikasi ikut “ber- Sekretaris Kota (Seko) AdminisDKI Jakarta, Kepala Biro Hu- main” juga sudah sudah mu- trasi Jakut selaku Ketua Panitia kum Setda Provinsi DKI Jakarta, tasi dari Jakarta Utara dan ma- Pengadaan Tanah (P2T) diduga Panitia Pengadaan Tanah fianya juga sudah ada yang mempersulit dengan berbagai Untuk Kepentingan Umum Ko- meninggal dunia. Ada yang alasan yang kurang masuk akal ta Administrasi Jakarta Utara. masih di Jakarta dan ada juga sehat, ujarnya. Di lain sisi, sumber RBN yang sudah bertugas di daerah. Sesuai dengan surat Seko Jakut yang kurang bersedia namanya Supaya terciptanya pembe- Nomor 6697/1.711.1 tanggal 5 dibawa dalam pemberitaan, nahan dibidang pertanahan Oktober 2011 yang menyarankan mengatakan, Kepala Kantor khususnya di wilayah hukum supaya ahli waris Wasim bin Pertanahan Jakarta Utara (Ja- Kota administrasi Jakut, Ka- Dadjad mengajukan gugatan kut) “layak” lakukan pengka- kantor Pertanahan Jakut dimin- klaim kepada PT Kawasan jian terhadap permasalahan Ta- ta untuk penelitian terhadap Berikat Nusantara (BKN), nah Marunda disebabkan HPL SK dan sertifikat yang diterbit- padahal yang menggunakan dapat terbit tanpa dasar hak kan kepala kantor sebelumnya, tanah adalah Pemda DKI Jakarta yang kurang jelas alias diduga tandas sumber. melalui P2T Jakut dan tanah tidak memiliki girik tetapi Di lain sisi, Gubernur DKI Ja- tersebut sudah menjadi BKT. sertifikat HPL dapat terbit. karta Fauzie Bowo (Foke) diniDiduga terjadi pemalsuan Terkait dengan delik tanah lai kurang mampu untuk men- peta oleh oknum di P2T diseMarunda Jakarta Utara (Jakut) jalankan tupoksinya selaku babkan adanya perbedaan data yang sampai saat ini menjadi Gubernur DKI terkait delik di dalam peta lama dan peta delik pertanahan yang belum maupun permasalahan tanah baru. Dalam peta baru P2T tadapat diselesaikan dengan baik Marunda Jakarta Utara (Jakut), hun 2009 tanah atas nama oleh instansi pertanahan mau- disebabkan sejak menjabat wa- WASIM BIN DADJAD Girik pun Pemerintah Provinsi (Pem- kil gubernur (wagub) dan sam- Nomor C 1206 tidak terdaftar, prov) DKI Jakarta, karena ada- pai jabatannya selaku Gubernur sedangkan peta P2T tahun 2005 nya indikasi penerbitan serti- DKI mau selesai, delik pertana- ada terdaftar, sesuai dengan fikat tanpa memiliki dasar hak han tersebut menjadi delik ha- peta di Kecamatan Cilincing, berupa girik, dan girik asli dari nya tinggal delik, dan janji juga peta di Kantor Pertanahan Jatanah yang sudah terbit HPL tinggal janji, karena tidak ada karta Utara maupun di Peta Ditersebut juga masih mempu- realisasi dari hasil pertemuan nas Pekerjaan Umum DKI Janyai girik yang masih berada di dan musyawarah yang disposi- karta. Disinyalir terjadi pemaltangan masyarakat. sinya diberikan oleh Foke ke- suan dan penipuan data serta Sedangkan sumber RBN lain pada stafnya supaya tanah ter- penyalahgunaan jabatan oleh yang juga meminta supaya sebut diselesaikan secara mu- oknum di P2T Jakarta Utara. namanya jangan ditulis dalam fakat dan arahannya terindikasi Ketika hal tersebut dipertaberita, mengatakan, Kejaksaan “omdo” (omong doang). nyakan kepada Seko Jakut seTinggi DKI Jakarta dan Jajarannya Hal itu disampaikan oleh laku Ketua P2T, menurutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sumber RBN yang juga meminta stafnya yang meminta supaya diharapkan lakukan penyelidikan supaya identitasnya jangan namanya jangan ditulis dalam terkait indikasi salahgunakan ditulis dalam berita Minggu lalu berita, mengatakan, data yang jabatan dalam penerbitan sertifikat di Jakarta memberikan komentar ada di dalam peta P2T meruAkses Baca Surat Kabar Akses HPL, karena penerbitan HPL terkait tanahnya yang sudah BKT pakan dataBaca kiriman dari Kantor terindikasi merupakan permaidan sebagian lagi sudah terbit Pertanahan Utara. “MeRAKYAT BICARA NEWS TABLOIDJakarta RBN nan “mafia pertanahan” bersama sertifikat atas nama PT Kawasan mang sih…… ada HPL yang tiOnline: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: http://issuu.com/rakyat_bicara dengan calo yang tak jelas tujuan- Berikat Nusantara (KBN). dak memiliki Girik. Untuk lebWebsite: www.suratkabarrbn.co.cc Website: nya, sehingga sertifikat HPL diSumber menambahkan, ter-www.kbrakyatbicaranews.co.cc Bersambung Ke Hal..........60 Email:terbit rakyatbicara_news@yahoo.co.id Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id duga dapat berdasarkan kait dengan tanah Marunda atas .........................Sambungan dari hal. 35
60
Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara
Bidik Kasus
atas nama Emad tanggal 21 disuruh untuk berperkara September 1964 terdaftar di da- kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat ih jelasnya silahkan diperta- lam BUKU PENGELOMPOnyakan kepada kantor pertana- KAN PENERIMA REDISTRI- KESEPAKATAN PEMBATABUSI TANAH PERDESA KA- LAN atas perjanjian dasar anhan” imbuhnya. Situasi yang lain, pada hasil BUPATEN BEKASI (Buku A). tara TNI Angkatan Laut derisalah rapat di Biro Hukum Setelah dilakukan penelitian di ngan PT Kawasan Berikat NuSetda Provinsi DKI Jakarta tang- lapangan ternyata lokasi yang santara (d/h PT Pusat Perkagal 6 Desember 2011 lalu, bah- yang dimaksud yang semula yuan Marunda) tentang tukar wa rapat telah disimpulkan su- secara administrasi berada di menukar (Rutlslag) Tanah/ paya Kepala Biro Hukum Setda Desa Segaramakmur Kecama- Bangunan TNI AL di Marunda Provinsi DKI Jakarta membuat tan Tarumajaya Kabupaten Be- Jakarta Utara Nomor BA/09/ surat ke P2T Jakarta Utara untuk kasi, dan sekarang sudah bera- II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIdiajukan pembayaran kepada da dalam wilayah DKI Jakarta. RUT/II/2001, dan Surat DirekSehubungan dengan surat tur Operasi PT KBN, Soetrisno, ahli waris. Tetapi, setelah ditelusuri kembali kepada Biro dari Direktur Utama PT KBN SE bahwa “Tanah tanah terseHukum DKI terkait hasil rapat, kepada ahli waris untuk men- but sudah dibebaskan oleh PT terjadi sebab akibat yang diduga jawab suratnya, “1. Bahwa lo- KBN dalam rangka proses “aneh bin aneh” yaitu surat kasi tanah tanah yang saudara rutlslag dengan pihak TNI AL “hasil rapat” tidak dibuatkan ke maksudkan tidak mempunyai untuk pembangunan PangkaP2T Jakut dan malah disarankan bukti alas hak yang kuat, dan lan KOLINLAMIL.” Diduga PT supaya ahli waris mengajukan tidak jelas keberadaannya, baik KBN menyalahgunakan/megugatan ke pengadilan dengan dalam batas batas, lokasi mau- ngunakan nama TNI AL dan tergugat PT Kawasan Berikat pun bloknya. 2. Tanah milik PT Panitia IX untuk lakukan dugaKawasan Berikat Nusantara an “perampokan” terhadap Nusantara (KBN). Dalam hal ini, P2T Jakut ber- (Persero) seluruhnya telah me- tanah masyarakyat dan kurang sama sama dengan PT KBN ter- miliki sertifikat HPL, yang di- menjaga nama baik instansi indikasi “rampok” tanah ma- terbitkan oleh Kepala Kantor pemerintah, ujarnya. Selaku Gubernur DKI Jakarsyarakat dan lakukan “pembo- BPN Kodya Jakarta Utara, didohan” terhadap masyarakat mana pembebasannya dilaku- ta yang masih menjabat sampai disebabkan tanah masyarakat kan oleh Panitia IX yang terdiri saat ini, sangat diharapkan sudah menjadi BKT tanpa men- dari unsur Kantor Walikota Ja- Gubernur dapat memberikan dapat ganti rugi atas tanahnya. karta Utara, Kantor BPN Jakarta solusi terbaik untuk delik taP2T juga diduga merugikan ne- Utara, Kecamatan dan Kelura- nah tersebut terlebih dalam gara karena membuat rapat han. Selain itu penerbitan ser- menyambut Pilkada DKI tahun dengan anggaran dari negara, tifikat HPL dimaksud telah 2012 ini, imbuhnya. Pemberian dasar hak sertifitetapi hasil rapat tersebut tidak melalui proses sesuai dengan direalisasikan tetapi menyaran- aturan yang berlaku dan dida- kat HPL kepada PT KBN juga kan supaya masyarakat mem- hului dengan penelitian yuri- dipertanyakan dari mana dasar buat gugatan kepada pihak ke- dis dan fisik terhadap tanah ter- alas haknya dan SIPPT atas tasebut. 3. Sesuai dengan penje- nah tersebut diterbitkan pada tiga yaitu PT KBN. Sesuai dengan surat Kepala lasan tersebut di atas, maka per- masa siapa menjabat Gubernur Kantor Pertanahan Kabupaten mohonan ganti rugi yang sau- DKI, sangat dipertanyakan Bekasi Nomor 050-609-05.2002 dara ajukan adalah tidak ber- keberadaannya. Dalam hal ini jajaran pertakepada Kepala Kantor Pertana- alasan dan tidak dapat kami han Jakarta Utara tanggal 9 Juli proses, karena kami telah nahan juga harus bertanggung 2002 yang memberikan infor- membebaskan tanah tersebut jawab, baik Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI masi, bahwa SK KINAG No- melalui Panitia IX”. Demikian isi surat Direktur Jakarta dan Kepala Kantor Permor 206/VIII-D/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, atas nama: Utama PT KBN, Raharjo Ar- tanahan Kota Administrasi JaAnang, Atja As, A. Suhara, Tar- josiswoyo kepada Ahli waris. karta Utara, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, Terkait dengan surat Direktur D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Utama PT KBN tersebut, masi kepada Gubernur DKI JaAksesRoup, BacaDjanan Surat disinyalir Kabar Jajaran Pemda DKI karta, AksesFauzie Baca Bowo belum Marta, Meang, Jakarta “sekongkol” untuk bersedia memberikan komentar dan SK KINAG Nomor 134/ RAKYAT BICARA NEWS TABLOID RBN VIII-D/51/1964 tanggal 10 De- perdaya masyarakat terkait terkait tanah tersebut. Sedangkan Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: Joyo Winoto saat dikonfirmasi tak sember 1964 atas nama: Su- tanahnya yang tidak dapathttp://issuu.com/rakyat_bicara perintahwww.kbrakyatbicaranews.co.cc bersedia memberikan komentar. Website: majo, Noto dan SKwww.suratkabarrbn.co.cc KINAG No- diselesaikan sesuai Website: Gubernur DKI tetapiEmail: malahemail: (Minggus/W.Hutagalung/Deo) mor 47/VIII/Insp-C/51/1964 Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id tabloidrbn@yahoo.co.id .........................Sambungan dari hal. 59