KALTIM
16
RADAR TARAKAN. JUMAT 3 MEI 2013
KEBERSIHAN Pupus (Lagi) Peluang Samarinda Raih Adipura PELUANG Samarinda merengkuh Adipura tahun ini bakal sirna. Bagaimana tidak, Rusniansyah, seorang tim penilaian dua (P2) Adipura Samarinda bentukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan terang-terangan menyebut, ibu kota Provinsi Kaltim ini tidak bisa mendapat lambang supremasi tertinggi di bidang kebersihan. Dalam P2, jelas dia, tim penilai yang beranggotakan tiga orang, hanya dirinya yang berasal dari daerah, sedangkan sisanya dari KLH. Kepada Kaltim Post, dia membeberkan hasil P2 yang sudah dipantau tim penilai pada Maret lalu. Berdasar penilaian selama lima hari di 79 titik pantau, dia mengungkapkan P2 Adipura Samarinda lebih tinggi ketimbang penilaian pertama (P1). Tim perwakilan media massa ini menyebut, utusan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda pernah hendak ikut saat penilaian. Namun ditolak tim penilai KLH. “Katanya bisa saja sendiri. Tidak perlu didampingi,” terangnya, kemarin (2/5). Dia menambahkan, P2 tak melewati skor 72. “Pokoknya lebih tinggi dari yang pertama, tapi tidak jauh berbeda,” lanjutnya. Menurut dia, dengan nilai segitu praktis Kota Tepian sulit mendapat Adipura, karena realita yang ada di berbagai titik masih banyak kekurangan. Peluang Samarinda meraih penghargaan supremasi tertinggi di bidang kebersihan ini, dia pastikan gagal. Lantaran banyak tempat yang perlu dibenahi, terlebih pasar tradisional yang menyumbang nilai terendah. Kepala Seksi Pemberitaan RRI Kaltim ini mencontohkan, saluran drainase dan sampah di pasar. Dia menjelaskan, mengetahui kecilnya peluang tersebut dari tim penilai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). (*/ril*/fer/ibr)
KPNN
SARKASME : Tulisan “Selamat Datang Diwisata Banjir” yang dibuat warga Sempaja, Samarinda ini, harusnya menyadarkan Pemkot Samarinda agar berupaya maksimal menangani banjir di ibukota Kaltim ini.
Pansus Kurang Semangat Membahas Tak Cukup Audit Lingkungan, Perlu Perda Tambang
SAMARINDA - Kerusakan lingkungan yang makin menjadi-jadi di ibu kota Kaltim ini, tentu menyedot perhatian banyak pihak. Selain ketegasan Pemkot yang dinilai setengah-setengah, aturannya pun tidak cukup kuat menjerat pelaku perusak lingkungan, baik dari kalanganan usaha pertambangan maupun pengembang perumahan. Tak cukup sebatas mengaudit lingkungan yang kini sedang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk menjaga dan mengamankan lingkungan perlu ditopang regulasi daerah. Namun, menurut Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Merah Johansyah, produk hukum berupa Rancangan Peratu-
ran Daerah (Raperda) Pertambangan yang sudah setahun lebih digodok DPRD Samarinda, diprediksi bakal sulit disahkan. “Masa kerja DPRD akan berakhir (2014, Red.). Apalagi saat ini menjelang pemilihan legislatif, saya ragu panitia khusus (Pansus) Raperda Pertambangan serius membahas,” ucapnya. KURANG SEMANGAT Sementara, Wakil Ketua Pansus Raperda Pertambangan DPRD Samarinda Mursyid menerangkan, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai raperda tersebut. Sebab, di internal pansus, kurang semangat untuk membahas. “Saat ini kami di komisi III sedang membahas Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTR-
WP) agar dapat selesai pada Mei. Setelah itu, akan mendorong agar perda tambang segera dibahas,” jelasnya. “Memang yang menjadi kesulitan adalah semangat di intenal yang kurang mau membahas Raperda tersebut,” sambung sekretaris Komisi III DPRD Samarinda ini. Sebagai informasi, Pansus Raperda tambang telah dimulai sejak Agustus 2011 lalu. Namun, pada pertengahan 2012, pansus tersebut dibubarkan karena cacat secara legal drafting pembuatan perda. Sebab, tidak melampirkan naskah akademik sebagai syarat pembuatan perda inisiatif DPRD. Hingga dibentuknya pansus jilid II, sampai sekarang perda tersebut belum jelas hingga sekarang. (*/fer*/ril/ibr)
Tambang Haram Ditutup Paksa Di Muara Badak, Polisi Kejar Pemiliknya BONTANG - Aktivitas penambangan batu bara tanpa izin terjadi di desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak. Alhasil, Jumat (26/4) sekira pukul 10.45 Wita, jajaran Polsek Muara Badak menutup paksa area tersebut. Kendati demikian, polisi masih memburu pemilik tambang tersebut. Informasi dari kepolisian, awalnya polisi mendapat informasi dari warga terkait aktivitas haram tersebut. Dimana, diduga aktivitas pengerukan emas hitam itu tidak dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin IST
MULTI-AGENDA: Ketua DPRD Mukmin Faisyal (kiri) memimpin Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kaltim, di Gedung DPRD Karang Paci, Kamis (2/5).
LKPj Gubernur akan Di-Cross Check SAMARINDA - DPRD Kaltim dalam waktu dekat dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke -14 kabupaten/kota se Kaltim untuk melakukan cross check Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim mengenai Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja menyebutkan, untuk cross check yang dijadwalkan pada 7-13 Mei mendatang tersebut dibagi menjadi lima wilayah bagian, dan masing-masing daerah akan diwakilkan oleh seluruh unsur komisi yang terbentuk dalam gabungan komisi. “Lima daerah tujuan tersebut yaitu Balikpapan, Pasir dan Penajam Paser Utara (PPU), lalu Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar), kemudian Samarinda, Bontang dan Kutai Timur (Kutim), selanjutnya Berau, Bulungan dan Tana Tidung, serta Tarakan, Nu-
nukan dan Malinau,” sebut Yahya usai Rapat Paripurna ke -10 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda pengesahan jadwal Banmus, pengumuman Pimpinan Komisi I, Penutupan Masa Sidang I dan Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2013, serta penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2012, Kamis (2/5) kemarin. Cross check yang dilaksanakan 55 Anggota dewan tersebut, kata Yahya, merupakan bagian dari tanggung jawab DPRD Kaltim untuk mengumpulkan data dan infromasi dari kabupaten/ kota yang berkaitan dengan LKPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. “Ini bagian dari cross check antara laporan dengan realisasi di lapangan. Nanti kita bisa lihat hasilnya setelah kunjungan. Setelah ada laporannya, bisa kita sinkronkan,” ucap politisi Demokrat ini. (adv/lin/met)
Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). “Sesuai Pasal 158 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), aktivitas pertambangan harus dilengkapi izin seperti IUP, IPR, IUPK atau izin lainnya,” kata Kapolres Bontang AKBP Heri Armanto didampingi Kasubag Humas AKP Ngurah, kemarin. Mendapat informasi itu, jajaran Polsek Muara Badak yang dipimpin langsung Iptu Willian Harbensyah langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Ternyata benar, polisi menemukan aktivitas penambangan batu bara di sana. Di TKP, kata Kapolres, jajaran Polsek Muara Badak mengamankan satu unit buldoser,
dua unit ekskavator, dan 10 unit dump truck. Selain itu, di TKP juga terdapat dua tumpukan batu bara siap angkut. “Saat ini, area tambang ilegal itu sudah kami beri garis polisi. Jajaran kami juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi untuk mengetahui siapa dalang dibalik penambangan tanpa izin tersebut,” tegas Kapolres. Sekadar informasi, terhitung sejak 7 Januari lalu, dua Polsek di Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Polsek Marangkayu dan Polsek Muara Badak, masuk wilayah hukum Polres Bontang. Sehingga, semua kegiatan, termasuk pelayanan akan menjadi tanggung jawab Polres Bontang. Perpindahan komando itu berdasarkan emori serah terima alih komando pe-
ngendalian (kodal) Polsek Marang Marangkayu dan Polsek Muara Badak dari wilayah hukum Kukar ke Bontang yang tertera dalam berita acara bernomor BAAlih Kodal/01I/2013/Res Kukar. Alih kodal itu sendiri meliputi bidang personel, bidang keuangan, serta bidang materiil peralatan sarana dan prasarana. Penandatanganan berita acara dilakukan antara Kapolres Bontang dengan Kapolres Kukar AKBP I Gusti Kade Budhi Harryarsana. Berita acara itu dibuat berdasarkan keputusan Kapolda Kaltim Nomor Kep/409/ XI/2012 tanggal 11 November 2012 tentang pengalihan Polsek Marangkayu dan Polsek Muara Badak dari wilayah hukum Polres Kukar ke Polres Bontang. (kei/kpnn)
Mau Pesta ‘Koteng’, 3 Remaja Digaruk Hendak Dioplos, Polisi Amankan 180 Sachet Komix BONTANG - Patroli jajaran SPKT Polres Bontang menggagalkan upaya belasan remaja yang hendak pesta ‘koteng’, Rabu (1/5) sekira pukul 23.00 Wita. Sekadar informasi, pesta ‘koteng’ merupakan istilah yang dipakai remaja untuk menamai minuman oplosan yang merupakan campuran kuku bima, komix, kratingdaeng, dan air putih. Dalam kejadian tersebut, polisi mengamankan tiga remaja yang membeli 6 kotak obat batuk komix dengan total isinya mencapai 180 sachet. Ketiga remaja itu adalah SG (17) warga Kelurahan Belimbing, RA (16) warga Kelurahan Gunung Telihan, dan seorang gadis berinisial NW (15) warga Kelurahan Tanjung Laut. Mereka membeli komix di sebuah toko di Jalan MH Thamrin. Kapolres Bontang AKBP Heri Armanto didampingi Kasubag Humas AKP Ngurah menjelaskan, ketiga remaja yang diamankan itu awalnya diminta belasan rekannya yang sudah menunggu di Jalan Bandung 4, Kelurahan Gunung Telihan, untuk membeli bahan baku ‘koteng’. Polisi yang tengah berpatroli di sekitar Tanjung Limau pun curiga dengan gerak-gerik ketiga remaja yang membeli komix dalam jumlah yang tidak wajar. Tanpa pikir panjang, polisi langsung membawa ketiganya ke Kantor SPKT Polres Bontang untuk dimintai keterangan. “Jadi, awalnya belasan remaja ini patungan
GUNTUR/BONTANG POST
SALAH JALAN : Ketiga remaja ini terpaksa diamankan polisi lantaran diduga hendak pesta ‘koteng’.
membeli komix untuk dioplos dengan kuku bima, kratingdaeng, dan air putih. Setelah uang terkumpul, ketiga remaja ini diminta rekan-rekannya untuk pergi ke toko membeli komix. Sementara, belasan remaja lainnya menunggu di belakang PLTD (Jalan Bandung 4, Red.). Diketahui, harga 1 kotak komix itu sebesar Rp 15.500,” katanya, kemarin. Di Mapolres Bontang, para remaja ini diberi pembinaan. Mereka diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan cara membuat surat pernyataan yang ditandatangani langsung. Selain itu, mereka baru diperbolehkan pulang setelah dijemput keluarganya.(kei)
Semua Mayat Tuntas Dievakusi Sutrisno Diketemukan 6 Mil dari TKP
KPNN
EVAKUASI : Lima Korban ledakan Tongkang Sahoya 3 sudah dievakuasi. Dengan begitu tuntas sudah pencarian ledakan tongkang di perairan Laut Sangatta.
SANGATTA – Mayat Sutrisno, anak buah kapal (ABK) yang tenggelam akibat ledakan tongkang Sahoya 3 akhirnya ditemukan tim evakuasi gabungan TNI AL (Lanal) Sangatta, Kepolisian, dan Basarnas Kutai Timur (Kutim). Mayat tersebut ditemukan 6 mil dari tempat kejadian perkara (TKP), di perairan Sangatta, kemarin. Kapolres Kutim AKBP Budi Santosa menjelaskan, korban diduga terseret arus laut. “Sekitar pukul 07.30 wita mayat Sutrisno ditemukan yang saat kejadian terjun ke laut. Mungkin tidak bisa berenang atau faktor apa dia langsung tenggelam,” ucap Budi. Alhasil mayat langsung dibawa ke RSUD Sangatta untuk diautopsi. Sedangkan satu mayat lagi yang terhimpit rongsokan besi tongkang juga berhasil dievakuasi. Hanya saja petugas masih mengidentifikasi tubuh korban yang terhimpit lantaran hangus terbakar. “Mayat yang gosong ini perlu identifikasi lagi.
Karena hangus sekali,” terangnya. Tak ayal pasca ledakan, semua korban dengan total lima mayat berhasil dievakuasi. Disinggung hasil penyelidikan terbakarnya kapal, Budi mengaku belum menemui titik terang lantaran saksi di dalam tongkang semuanya tewas. Tidak ada yang dapat dimintai keterangan, kecuali ABK tugboat yang selamat. “Kalau ABK tugboat juga tidak tahu apa-apa. Karena asal api kan dari tongkang,” tuturnya. “Saat ini, dipastikan bahwa kerja tim laboratorium forensik sudah selesai, kembali ke Surabaya. Sedangkan lainnya masih evakuasi kami tunggu hasil kerja tim saja,” sambung dia. Sekadar ditehui, ledakan hebat terjadi di lepas Pantai Jeti Marine PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Tanjung Bara, Sangatta, Kutai Timur (Kutim), Senin (29/4) pukul 15.30 Wita. Ledakan itu membuat dua kapal terbakar. Yakni, tongkang Sahoya 3 dan tugboat yang menariknya, Arya Chandra , milik PT Sinar Alam Duta Perdana (SADP), pengangkut suplai minyak KPC. Besarnya kobaran api dan kepulan asap terlihat hingga radius 20 kilometer.(ede/kpnn) DESIGN: BAIM