SAMBUNGAN
RABU, 17 APRIL 2013
Harga Premium Mobil Pribadi Naik dari halaman 1 “Untuk membedakan dua SPBU itu, nanti warna pengecatannya berbeda, jadi kalau nanti sudah dicat beda dari jauh kan sudah kelihatan apakah ini yang harga Rp 4.500 atau yang Rp 6.500 - Rp 7 ribu. Ini masih kita bahas,” ucap Jero di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (16/4). Agar sosialisasi opsi ini berjalan dengan baik di daerah, maka saat ini Pertamina sedang melakukan pendataan jumlah SPBU. “Ini sedang didata, biar jelas mana daerah yang SPBU-nya kurang agar segera cepat dibangun SPBU baru,” tukas politisi partai Demokrat ini. Disisi lain, nampaknya Pemerintah DKI Jakarta harus siap-siap untuk menghadapi gelombang protes dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga premium untuk mobil pribadi. “Jadi kalau ditanya persiapan Jakarta (menghadapi kenaikan BBM,red), kita siap-siap saja (menghadapi) orang demo,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama usai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Per-
ekonomian, Hatta Rajasa, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/4). Dipaparkannya, dari skema yang dibahas dalam rapat itu, harga bensin kemungkinan menjadi Rp 6.500 per liter. Ahok -sapaan Basuki- menegaskan, Pemda DKI juga menyiapkan kebijakan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Misalnya dengan mengintensifkan jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan ataupun transportasi murah. Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan, pembatasan BBM dengan model penerapan dua harga, berpotensi menimbulkan pasar gelar (black market). “Tapi kita melihat bahwa dalam persoalan kalau memang akan ada dua harga, ini malah akan menimbulkan black market,” ujar Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (16/4). Selain itu dia menerangkan, Indonesia sudah punya pengalaman ketika model dua harga diterapkan. Orang-orang kaya yang dulunya beli di SPBU, mereka akan beli di pinggir jalan ka-
rena harganya lebih murah. Seperti diketahui, salah satu opsi yang berkembang untuk pembatasan BBM bersubsidi, mobil pribadi akan dikenai harga Rp6.500 hingga Rp 7.000 per liter premium. Untuk angkutan umum dan roda dua, tetap Rp4.500. “Dengan demikian apa yang dilakukan pemerintah itu perlu dikaji mendalam sebelum keputusan itu menjadi keputusan firm yang pasti jangan dipolemikkan karena persoalan BBM ini dari dulu selalu sensitif sekali,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut. Menurut Pramono, yang paling penting jangan sampai program kenaikan BBM itu menjadi instrumen dari sebuah kekuasaan untuk bisa mengambil simpati publik pada pemilu 2014. “Sebab kalau itu dilakukan ini menjadi tidak adil dan mengulang pemilu sebelumnya, terutama 2008-2009 sehingga ada sebuah program yang katakanlah menguntungkan sebuah partai ataupun kekuasaan tertentu,” kata dia. Disisi lain, Kapolri Jendral Timur Pradopo mengaku siap mengamankan pelaksanaan
Tak berapa lama kemudian, pelaku datang di depan warung tersebut dan hanya berdiri mengamati situasi sekitar. Selanjutnya, ketika korban lengah, pelaku masuk dan mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di atas meja sebelah Ahmad duduk. Setelah berhasil mengambil kunci, tersangka menuju ke parkiran sepeda motor Jupiter Z G-4663-JD warna biru.
Namun sial, ketika tersangka akan membawa kabur sepeda motor tersebut, ternyata diketahui oleh korban. Sontak tersangka pun diteriaki maling. Dan warga yang mendengar teriakan itu langsung menangkapnya beramai-ramai. Tak hanya itu, warga yang kesal dengan aksi pencurian motor langsung menghajarnya hingga babak belur. Untung nyawanya masih tertolong setelah diselamatkan petugas. Kasubag Humas Polres Pe-
kalongan, AKP Margono, ketika dikonfirmasi kejadian tersebut, Selasa (16/4), membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, polisi langsung menuju tempat kejadian begitu mendengar ada pencuri ditangkap massa. Di lokasi, polisi berhasil mengamankan pelaku yang sudah mengalami luka dibeberapa bagian tubuhnya. “Ketika anggota tiba di lokasi, tersangka pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Is-
keputusan pengendalian BBM bersubsidi. Dalam pengamanan tersebut, Polri akan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. “Ini masih ada beberapa pilihan, tapi intinya Polri siap mengamankan pelaksanaannya di lapangan dan kerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Timur usai Rakor di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (16/ 4). Timor berharap nantinya setelah keputusan opsi BBM sudah final diputuskan pemerintah, warga tidak boleh memaksa membeli BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan. “Artinya, kalau sudah diputuskan pemerintah masyarakat tidak boleh maksa beli BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan,” jelasnya. Nantinya, kata Timur setiap petugas kepolisian akan ditempatkan di setiap SPBU seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. “Kita akan menjaga setiap SPBU agar aman dan tertib,” pungkas Timur. (jpnn)
lam Pekajangan untuk mendapatkan penanganan medis,” terangnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel Mapolsek Kedungwuni. Adapun tersangka dijerat Pasal 362 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara lima tahun. “Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi diri sendiri sehingga tidak menjadi korban pencurian,’ imbaunya. (yon)
Tim Sukses Diberi Kebebasan Menangkan Calon dari halaman 1 Setelah KPU menetapkan pasangan Ganjar-Heru mendapatkan nomor urut 3, maka PDIP langsung menyosialisasikan ke masyarakat. Seluruh kader, simpatisan dan relawan akan bergotong royong memenangkan pasangan ini. “Kami ingin beri pendidikan politik cerdas dalam memilih pemimpin yang harus ngayomi, nglayani dan ngayemi,” kata Puan. Terkait teknis pemenangan,
pihaknya memberikan kebebasan penuh pada tim sukses untuk membuat kreativitas. Tentunya sesuai mekanisme yang ada. “Kami tidak akan mendorong, melarang atau memperbolehkan mengatur kreativitas semangat. Struktur punya mekanisme aturan. Rakyat memercayai kami kerja sungguh-sungguh,” katanya. Saat bertemu jamaah Muhammadiyah di Gedung Muhammadiyah Semarang belum lama ini, Ganjar me-
ngatakan akan mengubah pola penganggaran. Cagub termuda itu menilai bahwa pengelolaan keuangan terlalu boros. Dari anggaran Rp 12 triliun, Rp 8 triliun dihabiskan untuk belanja rutin. Bahkan, anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk bantuan sosial (bansos). ”Karena itu, paradigma pengelolaan keuangan dan pembangunan di Jateng harus diubah. Dengan pola sekarang, Jateng hanya punya anggaran Rp 12 triliun untuk
pembangunan,” tuturnya. Selain itu, katanya, kondisi saat ini tidak ada sinergitas antara Pemprov dan 35 kabupaten/kota di Jateng. Ganjar berjanji akan merangkul seluruh bupati walikota untuk menyatukan hati dan pandangan bahwa Jateng itu milik bersama. Dengan demikian, anggaran pembangunan adalah total APBD Pemprov ditambah 35 daerah. “Saya sudah menghitung kalau ditotal itu sekitar Rp 50 miliar,” katanya. (ida/bis/ton/ce1)
Dari Pengepakan Molor Hingga Soal Mapel Lain... dari halaman 1 Khusus jadwal yang sedianya tanggal 15-16 April berubah jadi Senin-Selasa 22-23 April. Khusus SMK, tetap berjalan seperti biasa. Ujian Nasional 2013 tingkat SMA/MA dan paket C di 11 provinsi diundur dari jadwal sebelumnya 15 April besok hingga 18 April 2013. Nuh mengatakan akan melakukan investigasi atas keterlambatan pencetakan soal-soal UN ini. Investigasi dipimpin langsung Irjen Kemendikbud. Menurutnya, sanksi black list terhadap percetakan yang terbukti melakukan kelalaian sangat memungkinkan dikenakan. Nuh juga mengatakan untuk mencegah kebocoran, sejumlah cara telah ditempuh. Salah satunya dengan pengantaran lembar jawaban ke rayon dan penggunaan barkode pada lembaran soal. 2. Tidak Ada Lembar Jawaban Braille Siswa tunanetra dan tunarungu di SMA 112 Meruya Utara, Jakbar, mengikuti ujian. Namun, untuk penyandang tunanetra ternyata tidak disiapkan lembar jawaban braille. “Lembar jawaban braille belum ada. Untuk sementara ditulisin dulu,” ujar pengawas ujian khusus siswa inklusi di SMA 112 Teresia Marianti, Senin (15/4/2013). Teresia mengatakan pengawas juga tidak diberi salinan soal. Menurutnya, tahun lalu waktu UN di SMP pengawas dan siswa mendapatkan salinan soal dan lembar jawaban. “Karena pengawas tidak dapat soal. Untuk siswa tunanetra diberi tambahan waktu 45 menit,” ujar Teresia yang berprofesi sebagai guru SLB ini. Menurut dia, peserta tunanetra ini pun mendapatkan soal yang salah. “Dia dapat soal Bahasa Indonesia yang untuk anak IPA. Jadinya kita masukkan ke berita acara karena salah,” ujarnya. Andri Riko (18) siswa kelas XII IPS I penyandang tuna-
netra terlihat gusar setelah mengikuti ujian nasional mata ujian Bahasa Indonesia. Andri mengaku pusing dan gugup saat dirinya mengetahui lembar jawaban khusus braille tidak disediakan. “Tadi saya jadinya panik dan buru-buru terus agak pusing pas tau enggak ada lembar jawabannya. Soalnya biasanya disiapkan lembar jawaban braille dan soal dengan huruf biasa untuk pengawas, jadinya saya tinggal isi jawaban aja,” ujar Andri setelah mengikuti ujian di ruang lab bahasa Inggris di SMA 112 Meruya Utara, Jakarta Barat, Senin (15/4/2013). Andri menceritakan, untuk siswa seperti dirinya memang diberikan dua pilihan oleh sekolah dan dari sejak SMP dirinya memilih jalan lulus dengan mengikuti Ujian. Tapi Andri jadi tidak yakin karena sangat berbeda ketika dia ujian waktu SMP dan sekarang. “Saya terkejut jadinya lambat dan konsentrasi buyar. Kertas jawab tidak tersedia dulu waktu UN SMP ada. Untung saya bawa kertas sendiri dari rumah,” ujar Andri. Sementara terkait dengan lembar jawaban braille yang tidak tersedia, Kemendikbud memastikan pihaknya menyiagakan petugas untuk membantu siswa. “Proses menjawab akan dibantu oleh petugas yang telah ditunjuk,” tutur Teuku. 3. Kertas Tipis & Gampang Robek Siswa SMK 1 Dewantara Aceh Utara mengeluhkan tentang lembar jawaban UN yang tipis dan rentan sobek. “Kalau jawaban salah, kita tidak berani kita hapus, takut sobek,” kata Risky ketika ditemui usai UN di SMK 1 Dewantara, Senin (15/4/2013). Risky dan beberapa teman sudah melaporkan ke pengawas ujian dan pihak sekolah. Namun pihak sekolah hanya bisa meminta para siswa mengisi jawabannya dengan hati-hati. Kepala Sekolah SMK 1 Dewantara Aceh Utara, Nurlela,
mengakui kertas lembar jawaban UN tahun ini berbeda jauh dengan lembar jawaban pada tahun sebelumnya. “Tahun ini sangat tipis, tidak sama tahun sebelumnya. Kalau salah, nanti bisa saja mempengaruhi hasil jawaban siswa nanti di komputer,” kata Nurlela kepada detikcom. Nurlela berharap kertas lembar jawaban untuk hari kedua besok tidak tipis. “Kita hanya menerima kertas lembar jawaban itu bentuk segel dari pemerintah pusat,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara Muhamad Jamil membenarkan kondisi itu. Pihaknya meminta kepada pemerintah Provinsi Aceh agar permasalahan itu dapat menjadi perhatian khusus. “Hasil tinjauan saya ke sejumlah sekolah, kertas lembar jawaban UN tahun ini sangat tipis. Saya khawatir ini dapat mempengaruhi hasil jawaban siswa nanti,” kata Muhamad Jami saat meninjau UN di SMK Negeri 1 Dewantara. Berdasarkan data dari panitia UN, jumlah peserta UN di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 7.123 siswa dan siswi. Mereka berasal dari 79 sekolah. Kualitas kertas lembar jawaban jadi salah satu keluhan siswa SMA/sederajat yang mengikuti Ujian Nasional di hari pertama. Siswa khawatir kertas yang sangat tipis akan membuat lembar jawaban mudah sobek. Keluhan kualitas lembar jawaban ini juga sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Teuku Ramli Zakaria mengatakan pihaknya akan melakukan pemindaian secara khusus. “Ada laporan lembar jawaban kurang baik dan ketika dihapus menjadi bolong. Kalau ada lembar jawaban seperti ini, nanti akan dipindai khusus oleh tim dari universitas,” kata Teuku Ramli dalam jumpa pers di kantor Kemendikbud, Jalan
7
Semua Calon Klaim Nomor Urut...
Kepergok, Pencuri Motor Dihajar... dari halaman 1
RADAR PEKALONGAN
Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/4). Tapi Amin mengakui adanya keluhan mengenai lembar jawaban UN. “Kita sudah all out melakukan persiapan, tapi ya kita harus maklumlah. Jika lembar jawaban yang kualitasnya hanya satu dua yang jelek, ya wajarlah,” tuturnya. 4. Pejabat Muncul, Konsentrasi Buyar Kemendikbud berharap pejabat daerah mengurangi kunjungan ke sekolah yang tengah melaksanakan ujian nasional. Kunjungan pejabat dikhawatirkan mengganggu konsentrasi siswa. “Mohon kunjungan pejabat saat UN dikurangi, itu kan sangat menggangu peserta ujian. Ada bupati datang, pejabat lain juga ikut datang,” kata Inspektur IV Itjen Kemendikbud, Amin Priatna, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (15/4) malam. Di pelaksanaan hari pertama, Kemendikbud tidak mendapat laporan mengenai kecurangan atau kebocoran jawaban UN. 5. Soal Ujian Terselip Kejadian mengagetkan dialami Radik Rikwanto, guru SMK PGRI Bantur, Malang. Radik menemukan soal ujian nasional mata pelajaran (Mapel) Bahasa Inggris terselip dalam paket soal ujian Bahasa Indonesia. Beruntung soal ujian itu tidak sampai ke tangan siswa. Radik menemukan soal ujian Bahasa Inggris saat dirinya membagikan soal UN Bahasa Indonesia kemarin (15/4). “Tiba-tiba di tumpukkan terbawah saya kaget karena menemukan lembar soal Bahasa Inggris dalam paket soal yang disegel itu,” kata Radik bercerita kepada detikcom melalui sambungan telepon, Senin (15/4) malam. Soal Bahasa Inggris yang menjadi mata pelajaran untuk ujian hari ini (16/4) berada di paling bawah tumpukan 21 lembar ujian Bahasa Indonesia. (dtk)
dari halaman 1 Pengambilan nomor urut dimulai dengan rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU Jateng Fajar Subhi. Dilanjutkan perkenalan tiga pasangan cagub dan wagub tersebut. Pengambilan nomor urut masing-masing dilakukan calon gubernur dari tiga pasangan. Calon gubernur Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan pertama mengambil nomor undian yang disimpan di dalam bola plastik. Kemudian disusul calon gubernur Hadi Prabowo dan calon gubernur Bibit Waluyo. Begitu ketiganya sudah mendapatkan semua, langsung dibuka bersamaan. Tepuk tangan dan teriakan langsung menggema di dalam ruangan aula KPU Jateng. Ketiga pasangan calon dengan antusias menunjukkan nomor urut yang sudah didapatkan di depan pendukung masingmasing. Yel-yel dan bahkan sampai saling ejek antarpendukung calon kian memanas. Setelah pengambilan nomor urut selesai, kemudian dilanjutkan penandatanganan kesepakatan kampanye pilgub Jateng 2013. Setelah dilakukan pengundian, KPU Jateng langsung menetapkan nomor urut penetapan pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 melalui surat KPU Nomor 16/KPTS/ KPU-Prov-012/11/IV/2013 tertanggal 16 April 2013. Ratusan pendukung tiga
calon tampak memadati sekitar kantor KPU Jateng. Meski sudah ditetapkan setiap calon hanya boleh membawa 30 pendukung saat masuk ruang, ternyata tetap di dalam ramai. Yel-yel dukungan pun terdengar begitu pasangan calon yang didukung memasuki gedung KPU Jateng. Usai pengundian nomor urut, Hadi Prabowo mengaku senang mendapat nomor urut 1. Artinya, nomor yang didapatkan menunjukkan jika ia dan pasangannya merupakan yang pertama dan utama dalam pilgub Jateng yang akan berlangsung 26 Mei mendatang. ”Nomor satu itu pertama dan terdepan, kita lihat besok (pilgub, Red). Pertama harus mendapatkan yang utama,” kata HP. Cagub Bibit Waluyo yang mendapatkan nomor urut 2 menilai itu merupakan pertanda bagi dirinya agar melanjutkan kepemimpinan Jateng untuk kedua kalinya. ”Ini lho dua, bermakna lanjutkan bali desa mbangun ndesa,” katanya sambil mengacungkan dua jari tangannya. Nomor urut 2 bagi Bibit juga menguntungkan bagi dia dan pasangannya. Sebab, posisinya berada di tengah-tengah dan diapit dua pasangan lainnya. Bibit pun menunjukkan tiga jarinya yang menegaskan jika yang unggul berada di tengah-tengah. ”Mari kita bersama-sama membangun Jawa Tengah. Untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Oke,” ucapnya. Sedangkan cagub Ganjar Pranowo mengaku mendapat nomor urut 3 sudah sesuai dengan harapannya. ”Nomor 3 itu metal, jadi merah total. Ini sesuai dengan keinginan bersama agar mendapatkan nomor 3,” katanya sambil tersenyum. Bagi pria berambut putih itu, berapa pun nomor urut dalam pilgub Jateng tidak begitu ia persoalkan. Namun dengan mendapat nomor 3 diakui memiliki kesamaan dengan nomor urut Joko Widodo (Jokowi) saat maju dalam pilgub DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ”Harapan kami, kemenangan Mas Jokowi bisa menular kepada kami di pilgub Jateng,”katanya. Sementara itu, Ketua KPU Jateng M. Fajar Subhi mengatakan, hasil undian akan digunakan sosialisasi dan untuk pengadaan alat kelengkapan di tempat pemungutan suara (TPS). ”Kami akan segera mempersiapkan logistik pilgub Jateng yang akan berlangsung 26 Mei mendatang,” katanya. Semua pasangan, tambah Fajar, harus menjalankan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kampanye akan dimulai pada 8 sampai 23 Mei 2013 mendatang. ”Kami juga akan menyelenggarakan debat cagub-cawagub sebanyak tiga kali. Yakni, tanggal 10, 14, dan 22 Mei 2013 mendatang,” tambahnya. (fth/aro/ce1)
Tuntut Kejelasan Prona, Ratusan... dari halaman 1 Padahal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati telah memberi ketentuan apa saja yang dianggarkan dari BPN Pusat. Terutama arti kata gratis tanpa biaya, mulai penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pembentukan panitia prona, penerbitan surat keputusan, hingga penerbitan sertifikat tanah. Termasuk penjelasan tentang mana saja yang dikenai biaya untuk peserta prona. Meliputi biaya pra-pemberkasan. Di antaranya biaya materai, biaya pembatas atau patok, akta-akta, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketua Pasopati Nabiyanto pada Jawa Pos Radar Kudus mengatakan, kedatangannya bersama ratusan kepala desa lain
ke DPRD menuntut BPN terkait masalah prona. Lantaran banyak kades yang masuk bui terkait permasalahan tersebut. Sehingga sebelum permasalahan ini memberatkan kades, komunikasi antara kades dengan BPN terkait pembiayaan prona itu harus jelas. ”Prona secara aturannya memang gratis, namun gratisnya itu tidak semuanya. Ada hal-hal terkait proses yang harus dibiayai oleh masyarakat dan ada yang memang disubsidi atau digratiskan,” kata Nabiyanto. Akan tetapi, jika ada kades yang meminta biaya kepada masyarakat untuk pelaksanaan prona tentunya tidak dibenarkan menurut kaca mata hukum. Masalahnya di sini BPN belum pernah memberi kejelasan pada kades, terkait anggarannya untuk para kades
yang membantu proses prona. ”Kami hanya menuntut segera ada komunikasi jelas terkait prona dari BPN. Kemudian adanya pengawalan hukum dari Pemkab Pati bagi para kades yang terkena proses hukum dan masuk bui akibat pelaksanaan prona yang dianggap melakukan pungutan liar,” ungkap Nabiyanto. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPN kabupaten Pati Sudjarno mengatakan, pada dasarnya sebelum sudah ada sosialisasi prona di masyarakat Jika ada pungutan, secara hukum memang tidak dibenarkan. Sebab, sebelumnya sudah dijelaskan mana-mana saja yang gratis atau yang dianggarkan BPN pusat. Sehingga bila ada pungutan liar tentunya hal itu tetap salah karena tidak diperbolehkan secara hukum. (ery/hil)
Tender Soal Ujian Nasional... dari halaman 1 Menurut Uchok, pelaksanaan UN setiap tahunnya memang harus dievaluasi. Sebab, pelaksanaannya ditenggarai banyak penyimpangan hingga muncul dugaan korupsi pelaksanaan tender proyek UN. “Karena kita lihat, dari proses tendernya tidak adil,” ujar koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini. Uchok menyebut, proses lelang seperti arisan. “Ada enam paket, dan yang menang perusahaan-perusahaannya itu-itu saja,” katanya. Perusahaan yang dimaksud diantaranya PT Ghalia Indonesia Printing, PT Aneka Ilmu, PT Jasuindo Tiga Perkasa, dan PT Balebat Dedikasi Prima. Menurut Uchok, beberapa kejanggalan dalam proses lelang salah satunya dengan memenangkan PT Ghalia. Perusahaan ini ternyata menawarkan harga lebih tinggi, Rp 22,8 miliar namun malah menjadi perusahaan pemenang tender. Perusahaan lainnya yang menawar lebih rendah, seperti PT Aneka Ilmu Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar, tak mendapat porsi pengadaan terbesar. Dalam dokumen yang diperoleh Tempo. PT Ghalia dipegang oleh lima pemegang saham. Modal dasar perseroan berjumlah Rp 10,15 miliar yang terbagi atas 10.150 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1 juta.
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu: Djusni Djohan, sebanyak 2.380 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 2,83 miliar dan Siti Aisyah Lukman, sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar. Ada pula Hamzah Lukman, sebanyak 1.830 saham dengan nilai nominal Rp 1,83 miliar; Zikra Lukman sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar; dan Siti Chadijah, sebanyak 1.830 saham senilai Rp 1,83 miliar. Lebih lanjut, Uchok menilai, awal pelaksanaan UN tahun ini adalah yang paling buruk. Hal tersebut, ditandai dengan adanya keterlambatan distribusi soal di 11 provinsi. Padahal, persiapan UN sudah dilakukan sejak setahun sebelumnya. “Makanya di Kemendikbud harus dievaluasi semua proyeknya. Karena anggarannya besar, tetapi produk atau program dari anggaran itu tidak ada. UN ini ada tapi menyimpang,” ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan, sejumlah aktivis melakukan audiensi dengan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas. Dari hasil audiensi itu, koalisi masyarakat menyampaikan beberapa hal, di antaranya soal pelaksanaan UN. “Kalau ada laporannya tentu akan diproses. Tapi itu tadi, hanya audiensi dengan pimpinan,” ujarnya. Terkait pelaksanaan UN, kata Johan, KPK belum melakukan penelusuran. Namun,
semua laporan yang masuk akan divalidasi untuk kemudian diputuskan perlu ditindaklanjuti atau tidak. SIAP DIPERIKSA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku dirinya siap diperiksa pihak penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nuh juga mempersilakan proyek UN diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kalau harus diaudit entah itu BPK, KPK, saya sangat welcome. Silakan diaudit, diperiksa. Kami pun melakukan investigasi untuk itu. Hasil investigasinya mudah-mudahan satu minggu selesai,” kata Nuh di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/4). Banyak pihak yang meminta pertanggungjawaban Nuh atas kekacauan itu termasuk Komisi X DPR. Para wakil rakyat di komisi itu berencana memanggil Nuh. Pria asal Jawa Timur itu menyatakan siap memenuhi panggilan itu. “Dengan senang hati, Ombudsman mau panggil, semua panggil, komisi X panggil. Itu mitra partner, kira-kira akan dimarahin kan arahnya kalau dipanggil. Amburadul tidak profesional. Kalau itu emang mau apa. Memang kenyataannya ini kacau,” tuturnya. Nuh mengatakan ia siap menjelaskan pada Komisi X apa saja yang terjadi dalam persiapan pelaksanaan UN sehingga terjadi keterlambatan cetak soal dan penundaan ujian. (viva/jpnn)
Berkali-kali Beli Karcis dari halaman 1 Karyawan penjual karcis di dalam loket merasa heran, tetapi ia tetap menjual karcis kepadanya. Kemudian setelah lewat beberapa menit, kelihatan
petani itu berjalan balik menuju ke loket dan membeli selembar karcis lagi, maka itu karyawan penjual karcis menanyanya: “Bukankah Bapak barusan sudah membeli karcis, mengapa sekarang kok masih mau
membeli lagi?” Petani lugu itu dengan sangat marah berkata: “Aku mana tahu. Pokoknya setiap kali aku masuk ke dalam studio, karcis yang kusodorkan selalu disobek oleh tukang gunting karcis di depan pintu masuk.” (ktw)