LAMPUNG RAYA
KAMIS, 30 JULI 2009
27
Lamsel-Tanggamus-Pesawaran-Pringsewu
CHIKUNGUNYA
Pemkab Ambil Alih KTP dan KK
Sepuluh Terserang SEDIKITNYA sepuluh warga RT 03 Kelurahan Pasarmadang, Lingkungan Terminal Kotaagung, Tanggamus, terserang virus chikungunya sejak sebulan lalu. Gejala awalnya, suhu badan tinggi disertai timbulnya bintik-bintik merah di sekujur tubuh. Sebagian dari warga juga mengalami kelumpuhan persendian tangan dan kaki. Mukhlas, warga RT 03 Kelurahan Pasarmadang, mengaku terserang virus tersebut sejak dua pekan lalu. Keluarganya juga terserang penyakit itu. ’’Alhamdulillah, saya sekarang membaik setelah berobat pada mantri desa,’’ terangnya kemarin. Dituturkan, mula-mula dirinya terserang chikungunya hingga lumpuh mendadak. Selang sepekan, penyakit mewabah di seluruh RT 03 dan menyerang sepuluh warga dalam waktu hampir bersamaan. Ketua RT 03 Kelurahan Pasarmadang Rizanni mengharapkan petugas puskesmas melakukan pengasapan, (rnn/trufi m.)
Laporan Wartawan RNN Editor: Trufi Murdiani
CAMAT KOTAAGUNG
Saleh Gantikan Idham JABATAN camat Kotaagung diserahterimakan dari Idham Kholiz A.Z., S.H., M.M. kepada Drs. M. Saleh, M.M. kemarin. Pelantikan camat baru dilakukan Bupati Tanggamus Hi. Bambang Kurniawan, S.T. diwakilkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Aulia Riva’i, S.E. di Kelurahan Pasarmadang, Kecamatan Kotaagung. Dalam sambutannya, Aulia Riva’i melalui Kabag Pemerintahan Drs. Ahyar Haris, M.M. mengatakan, camat harus sering ke lapangan dan bertemu masyarakat maupun pemuda. Hal ini agar mengetahui keluhan warganya. ’’Camat merupakan perpanjangan tangan bupati. Jika di kecamatannya ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, camat bisa mengetahuinya dan langsung melaporan kepada bupati,’’ ujarnya. Hadir pada acara sertijab itu kepala pekon seKotaagung, Kapolsek Kotaagung AKP Wahyu A.S., uspika, tokoh masyarakat, adat, dan masyarakat Kotaagung. (rnn/trufi m.)
BIDAN DESA
FOTO RNN
DIHENTIKAN SEMENTARA: Warga menyegel bangunan walet yang tak berizin di RT 1 Lk. III Pringsewu Selatan, Pringsewu.
Bangunan Walet Disegel Laporan Agus S./RNN Editor: Trufi Murdiani
Tiga Puluh Ditempatkan SEBANYAK 30 bidan desa pegawai tidak tetap (PTT) akan ditugaskan di berbagai pekon di Tanggamus. Kadiskes Tanggamus dr. Nur Indrati, M.Kes. mengatakan, mereka kini sedang menjalani pembekalan di Diskes. ’’Setelah pembekalan selesai, baru diterbitkan surat perintah tugas (SPT). Mereka bisa mulai bertugas di pekon-pekon yang belum memiliki bidan,’’ ujarnya. Sebagaimana diketahui, Diskes Tanggamus mengusulkan penambahan 57 orang bidan desa PTT kepada Departemen Kesehatan (Depkes) untuk memenuhi kekurangan bidan desa. Menurut dr. Nur Indrati, usulan disampaikan ke Depkes awal April 2009. ’’Depkes menginformasikan formasi penambahan bidan disampaikan pada Juni atau Juli 2009. Kemarin, jumlahnya sudah ditetukan yaitu 30 orang,” katanya. (edi h./trufi m.)
PRINGSEWU – Warga RT 1 Lk. III Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, kemarin menyegel bangunan walet berlantai empat di Jl. Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat Pasar Induk Pringsewu. Mereka menolak keberadaan bangunan yang belum selesai itu karena tanpa persetujuan warga sekitar. Pukul 10.00 WIB, puluhan warga mendatangi bangunan itu. Namun, hanya bertemu mandor dan pekerja. Warga memasang spanduk bertu-
liskan ’’Bangunan Ini Disegel Lingkungan 3’’. Dalam aksinya, mereka juga mendesak pemerintah menyelesaikan perizinan bangunan itu dan mempertemukan dengan pemilik bangunan. Margono, perwakilan warga, kemudian berbincang dengan Supras, mandor bangunan. Warga meminta mandor menyampaikan aspirasi mereka dan meminta dipertemukan dengan pemilik bangunan, Apuk. ’’Kami kesulitan bertemu pemiliknya. Karena itu, kami minta pemerintah menghentikan sementara pekerjaan ini. Jika izin bangunannya ruko, harus dibangun sesuai perizinannya,” tu-
turnya. Warga menilai bangunan di lantai tiga dan empat untuk sarang walet. Padahal, mereka belum pernah dimintai persetujuan. ’’Adanya bangunan walet di lingkungan ini bisa berdampak pada warga. Harus ada persetujuan kami,” tegas Margono. Warga juga sudah menelusuri perizinan bangunan itu ke kelurahan dan kecamatan, tapi diketahui tidak ada. ’’Kami minta dilakukan proses pengajuan izin ulang jika ingin membangun sarang walet,” katanya. Menyikapi hal itu, Supras mengatakan tidak bisa mengambil
Utang 2008 Dibayar 2009
36 Pejabat Absen Pelantikan Laporan Agus S./RNN Editor: Trufi Murdiani PRINGSEWU – Dari 160 pejabat eselon IV Pringsewu yang dilantik Pj. Bupati Pringsewu Ir. Hi. Masdulhaq kemarin di GSG kabupaten setempat, 36 di antaranya tidak hadir. Mereka memilih absen karena hingga hari H pelantikan belum mengetahui posisinya. Selain para pejabat eselon IV, Masdulhaq juga melantik dua pejabat eselon II. Yakni Syamsul Bahri, M.Si. sebagai asisten I Pemkab Pringsewu menggantikan Drs. Zuhairi yang kini menjadi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pelantikan pejabat eselon II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 821. 21/2072/II-12/2009 dan pelantikan eselon IV sesuai SK Gubernur No. 821.23/2083/11.12/
2009 tanggal 21 Juli 2009. Sementara Kadisdukcapil Pringsewu yang lama, Rusman Arsyad, akan dimutasi ke Pemprov Lampung. Sedangkan, Syamsul Bahri sebelumnya adalah Kadisdukcapil Lampung Utara. Kepala Bagian Kepegawaian dan Humas Pemkab Pringsewu Yus Amri membenarkan adanya 36 pejabat eselon IV yang tidak hadir. Yus Amri mengaku tidak mendapat konfirmasi terkait kealpaan mereka. ’’Saya pun baru mendapatkan SK itu setelah pelantikan,” katanya. Ir. Hi. Masdulhaq yang melantik juga mengaku baru melihat SK tersebut ketika pelantikan. Pada bagian lain, pemkab mulai menyusun APBD 2010 kendati DPRD Pringsewu belum definitif dengan memprioritaskan masukan dari masyarakat. Itu dikatakan Masdulhaq saat audiensi dengan insan pers anggota PWI. (*)
keputusan karena hanya pekerja. ’’Saya pun jarang beremu pemilik bangunan. Saya hanya mengerjakan bangunan dan mengenai perizinan tidak tahu-menahu,” ujarnya. Menanggapi aksi warga yang selesai pukul 12.00 WIB itu, Pj. Bupati Pringsewu Ir. Hi. Masdulhaq menyatakan akan meminta pihak kecamatan membantu menyelesaikan persoalan itu. ’’Kalau proses izinnya salah, harus dilakukan perizinan ulang. Bila izinnya adalah ruko, ya harus dibangun sesuai izin. Begitu juga bila untuk rumah walet, tentunya harus dilengkapi dengan izin lingkungan,” kata Masdulhaq. (*)
GEDONGTATAAN – Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang selama ini melibatkan pihak ketiga sebagai rekanan, kini kembali diambil alih Pemkab Pesawaran melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Kadisdukcapil Pesawaran Amrullah, S.Sos. mengatakan, itu mulai diterapkan tahun ini guna memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat. ’’Keterlibatan pihak ketiga kurang efektif karena pembuatannya mengalami penundaan beberapa bulan akibat kekosongan blangko KTP dan KK,” ujarnya pada rapat pembahasan anggaran bersama Panang DPRD Pesawaran kemarin. Mengenai tingginya tarif pembuatan KTP dan KK yang mencapai Rp60 ribu–Rp90 ribu, mantan camat Gedongtataan itu membantah. ’’Biaya yang dikenakan oleh Disdukcapil sesuai Perbup Pesawaran hanya sebesar Rp10 ribu untuk KTP dan Rp5 ribu untuk KK,” katanya. Tarif itu, terus dia, sudah termasuk biaya transportasi aparat desa atau kecamatan yang mengantarkan berkas ke Disdukcapil. ’’Jika ada oknum yang menerapkan biaya lebih dari itu, dipastikan bukan aparat Disdukcapil,” ujarnya. Ketua Fraksi Partai Golkar Idham Manaf, S.Ag., S.H. meminta Disdukcapil memberikan layanan pembuatan KTP dan KK dengan waktu yang lebih singkat. ’’Pembuatan identitas penduduk tersebut seharusnya dapat dilakukan sehari atau bahkan langsung jadi,” katanya. Jika lebih dari sehari, terus dia, biaya transportasi warga membesar, terutama yang tinggal di kecamatan yang jauh seperti Padangcermin dan Punduhpidada. (*)
APBD Sebesar Rp59 Miliar Laporan Wartawan RNN Editor: Trufi Murdiani
FOTO RNN
KONVERSI KE GAS: Tabung-tabung gas siap didistribusikan kepada warga di tujuh desa di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Sayangnya, pendistribusian tabung dan kompor gas oleh PT Graha Manunggal Swasembada tanpa berkoordinasi dengan Camat Sidomulyo Drs. A. Kholil S.
● B.LAMPUNG : ❐ F1 CELL 0721-7522009, ❐ VIVA CELL 0721-7542882, PRIMATEL 0721-782890, ❐ GEMAR CELL 742499; ● PRINGSEWU : ❐ BINTANG ❐ CELL 0811727126, ❐ CHANDRA CELL 081379308338; ● METRO : ❐ EAZY LINK 0725-42505, ❐ WIJAYA KUSUMA 0725-7021818, ❐ 4.88 CELL 0811728016, ❐ MITRA TELL 081369929999, ❐ AWONG CELL 08127904535; ● UNIT 2 & RAWAJITU : TULANG ❐ BAWANG CELL 08127259333, ❐ KRIS CELL 081272881234, ❐ PRIMATEL ON 2 08127230555, ❐ MAWAR CELL 085269676666, ❐ PERDANA CELL 085669669789, ❐ EDI CELL 081541449874, ❐ JAVAS CELL 081379111611, ❐ ILMI CELL 0815408069690; SRIBAWONO : ABADI CELL 08127985555, VICTORY CELL 081379240000; KRUI LAMBAR : INDIE-90 CELL 085269529999, AZIZI SHOP 085269473555 KOTA GAJAH : PERKASA CELL 0811790221
KALIANDA – DPRD Lampung Selatan menemukan pihak eksekutif masih memiliki utang Rp59 miliar kepada pihak ketiga atau rekanan pelaksana proyek pembangunan 2008. Pembayarannya akan dibebankan pada APBD 2009. Itu terungkap pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Lamsel 2008 yang dilakukan maraton sejak 23 Juli 2009 dan selesai kemarin (29/7). Dari hasil pembahasan LKPj. itu,
secara umum laporan setiap satuan kerja telah sesuai hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Ketua DPRD Lamsel Hi. Sumadi, S.Sos. seusai rapat mengatakan, tunggakan Rp59 miliar itu kembali menjadi tanggung jawab pemkab pada 2009. Setelah pembahasan LKPj. 2008, dewan membetuk panitia musyawarah (panmus) penetapan hasil LKPj. 2008. ’’Pekan depan, panmus sudah ada. Mudah-mudahan hasil LKPj. ditetapkan Agustus. Namun, secara keseluruhan hasil laporan sesuai dengan audit BPK,” tambahnya. Terkait indikasi pembelian lahan fiktif yang dilakukan pihak eksekutif, Sumadi membantah. ’’Indikasi pembelian lahan fiktif itu hanya wacana,” ujarnya. (*)