32
ADVERTORIAL
KAMIS, 29 OKTOBER 2009
Sambut Kota Baru
KAWASAN METROPOLITAN LAMPUNG Kondisi kepadatan kota dari udara
Kota Baru Dibangun 2010 PEMBANGUNAN daerah harus terintegrasi. Demikian tekad sekaligus program pembangunan yang menjadi unggulan Pemda Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Sjachroedin Z.P. dan Wakil Gubernur Joko Umar Said. Secara umum, Provinsi Lampung ini akan dibenahi yang dimulai dengan penentuan peruntukannya yang memperhatikan daya dukung masing-masing daerah. Karena setiap kabupaten maupun kota, termasuk ibu kota di Lampung ini, memiliki karakteristik wilayahnya masingmasing. Kota Metro, misalnya, dikembangkan oleh Gubernur Sjachroedin Z.P. dan Wakil Gubernur Joko Umar Said sebagai kota pendidikan, lalu Pesawaran sebagai pusat kawasan berbasis alam, dan Bandarlampung yang notabene ibu kota provinsi merupakan sentral dari seluruh fungsifungsi semua daerah di luarnya yang saling terintegrasi. Sebagai ibu kota, tentunya pertumbuhan penduduk di Kota Bandarlampung pesat. Itu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sehingga, semua sektor bertumbuh terpusat di Bandarlampung. Termasuk perniagaan dan permukiman. Pertumbuhan ekonomi juga membuat jumlah kendaraan makin banyak. Begitu juga akibat tingkat kebutuhan masyarakatnya yang tinggi banyak yang memilih kerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Namun, itu semua tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, maupun pusat perniagaan representatif. Apalagi, para PKL umumnya berjualan di lapak-lapak di depan pertokoan sehingga menutup usaha toko yang ada sebelumnya. Mereka juga tidak tertib, sehingga menambah kesemrawutan kota. Kepadatan penduduk yang tumbuh pesat juga tidak diimbangi dengan pembangunan perumahan yang layak, namun harganya terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Ditambah lagi, daerah-daerah lain di sekitar Bandarlampung seperti Natar, Negerisakti, Jatiagung, Wayhui, dan sebagainya juga memberikan tambahan beban kepada Kota Bandarlampung. Yakni dengan banyaknya penduduk daerah daerah tersebut yang bekerja maupun bersekolah di Bandarlampung. Padahal, sebenarnya daerahdaerah sekitar Bandarlampung itu bisa mendukung Bandarlampung yang sudah sangat padat. Sebagai daerah buffer atau penyangga, daerah-daerah di sekitarnya itu sebenarnya bisa berbagi beban dengan Bandarlampung. Caranya dengan mendistribusikan fungsi kota kepada daerah-daerah itu atau sharing of growth. Sebagai gambaran jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Bandarlampung dan sekitarnya pada 2007, jumlah penduduk Bandarlampung 882.220 jiwa dengan luas 19.722 hektare atau kepadatan 44,72 jiwa/hektare. Sedangkan wilayah di sekitarnya yakni Kecamatan Natar berpenduduk 168.317 dengan luas 21.377 hektare dan kepadatan hanya 7,87 jiwa/hektare, Kecamatan Tanjungbintang berpenduduk 65.894 jiwa dengan luas 23.304 hektare dan kepadatan 2,83 jiwa/hektare, serta Kecamatan Gedongtataan dengan penduduk 86.636 jiwa yang luasnya 9.706 hektare dan kepadatan 8.93 jiwa/hektare. Total keseluruhan jumlah penduduk di metropolitan Bandarlampung adalah 1.280.479 jiwa dengan luas total 90.556 dan tingkat kepadatan menjadi hanya 14,32 jiwa per hektare. Solusi membangun kawasan metropolitan Bandarlampung yakni Kota Bandarlampung yang terintegrasi daerah-daerah di sekitarnya dengan adanya sharing of growth merupakan jawaban atas permasalahan di atas. Kawasan metropolitan Bandarlampung dibangun dengan mengembangkan Kota Baru yang dipastikan dibangun di Jatiagung, Tanjungbintang, seluas 1.669 hektare. Menurut Kepala Bappeda Lampung Ir. Fahrizal, M.A., kawasan Kota Baru di Jatiagung itu nantinya juga menjadi ikon Lampung. ’’Karena akan jadi contoh kotakota lain di Indonesia dan merupakan kawasan metropolitan yang terintegrasi plus ruang terbuka hijau,” katanya. Unggulannya, dengan konsep kota modern yang berbasis alam, bangunan-bangunannya merupakan modifikasi antara bangunan berarsitektur modern dan khas Lampung. ’’Di kawasan ini nantinya tentu ada pertokoan, sekolah unggulan, dan tempat rekreasi yang modern namun juga ada kompleks perkantoran pemerintahan yang bangunannya sarat dengan arsitektur dan ornamen khas Lampung,” ujarnya. (adv)
PETA PENGEMBANGAN KOTA BARU
Imajinasi pengembangan Kota Baru Lampung.
JATIAGUNG MENUJU KOTA IMPIAN KOTA BARU, sebuah konsep kota metropolitan yang dicanangkan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. bakal segera terealisasi. Itu karena surat izin dari menteri negara BUMN sudah dikantongi Pemda Provinsi Lampung. Surat tersebut merupakan persetujuan atas pemanfaatan lahan PTPN VII di Jatiagung, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, sebagai lokasi pembangunan kawasan kota metropolitan Bandarlampung. Artinya, tak lama lagi Jatiagung siap menjadi sebuah kota impian sekelas metropolitan. Bahkan, besar kemungkinan bisa sekelas megapolitan. Kawasan kota metropolitan atau yang dikenal juga dengan istilah Kota Baru yang diproyeksikan akan seluas total 6.000 haktare itu untuk tahap pertama ini telah siap teralokasi seluas 1.669 haktare milik PTPN VII telah disetujui Menneg BUMN untuk dikembangkan menjadi kawasan kota metropolitan yang terintegrasi. Surat Izin dari Menneg BUMN itu bernomor S-747/MBU/2009 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2009 yang ditandatangani Menneg BUMN ketika itu, Sofyan A. Djalil. Dengan perihal surat tersebut, persetujuan pemanfaatan lahan PTPN VII untuk pembangunan Kota Baru Lampung, Kementerian Negara BUMN menyatakan bahwa pada prinsipnya rencana kerja sama dengan memberikan Provinsi Lampung investasi dengan memanfaatkan sebagian lahan HGU PTPN VII Unit Usaha Kedaton I seluas 1.669 hektare dalam rangka pembangunan Kota Baru. Disebutkan pula bahwa pembangunan Kota Baru tersebut telah didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Lampung. Serta bahwa penyusunan rencana dasar Kota Baru yang akan dilaksanakan oleh konsultan yang independen dan profesional dengan memperhatikan desain kota berbudaya dan berwawasan lingkungan. Dari isi surat itu sudah sangat jelas bahwa nantinya kawasan Kota Baru di Jatiagung tersebut bukan hanya sekadar perkantoran untuk Pemprov dan DPRD Lampung. Melainkan juga dikembangkan menjadi sebuah kawasan kota metropolitan yang sesungguhnya. Namun, tetap berbudaya dan berwawasan lingkungan. Menurut Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. Fahrizal Darminto, M.A., memang kawasan ini akan dibangun baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan luas total kawasan 6.000 hektare. ’’Namun, untuk jangka pendek ini, kami masih fokus pada pengembangan kawasan yang
Contoh Ruang Terbuka Umum
Keseimbangan antara konsep hunian (social-cultural); konsep lingkungan (green city); serta konsep bisnis (adanya lapangan kerja dan desentralisasi kegiatan bisnis Kota Bandarlampung.
seluas 1.669 hektare sesuai dengan izin Menneg BUMN dan itu diproyeksikan untuk kompleks perkantoran,” ujarnya. Fahrizal mengatakan, kawasan Kota Baru tersebut secara umum nantinya akan meliputi areal perkantoran, areal komersial, areal perumahan, serta areal industri yang mendukung pariwisata dan areal jasa. Untuk perkantoran, selain untuk pemerintahan yang terdiri atas kantor Pemprov Lampung dengan semua dinas/instansi dan DPRD Lampung, juga terdiri atas perkantoran nonpemerintahan atau swasta. ’’Lalu, untuk permukiman terdiri atas tiga kategori. Yakni perumahan kapling kecil untuk masyarakat menengah ke bawah, kapling sedang, serta kapling besar yang meliputi real estate dan apartemen mewah,” ujarnya. Kemudian untuk areal industri, khusus di Kota Baru adalah industri yang bersih. Artinya, bukan gudang dan pabrik. Sedangkan areal jasa terdiri atas rumah sakit modern, pendidikan unggulan, dan pusat perbelanjaan.
’’Selain itu, kawasan Kota Baru juga juga diproyeksikan untuk kawasan terbuka hijau yang luasnya 20–30 persen dari total luas kawasan. Ini nantinya terdiri atas taman-taman dan danau buatan yang berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan di tengah kawasan modern maupun pendukung pariwisata,” jelas Fahrizal. Bagaimana dengan tahapan realisasinya? Menurut Fahrizal, itu dilakukan dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan metode pembiayaan multiyears. ’’Pelaksanaan pembangunannya melibatkan semua pihak. Yakni pemerintah pusat dan provinsi serta investor, baik lokal, nasional, maupun asing,” katanya. Dengan sistem pembiayaan yang multiyears itu, lanjut dia, akan lebih memudahkan dan menguntungkan. ’’Di mana bila ada dana tertentu, dibangun dahulu tahapan atau areal yang diprioritaskan, terutama yang bila selesai bisa langsung dimanfaatkan sekaligus menghasilkan dana kembali. Itu juga untuk membangun tahapan beri-
kutnya. Misalnya, bila permukiman atau bangunan pariwisata atau pertokoan yang dibangun dahulu, bila selesai bisa langsung dijual dan mendatangkan pengunjung atau wisatawan yang tentunya berimbas pada terpromosikannya kawasan itu dan sekitarnya,” paparnya. Namun, untuk tahap awal yang termasuk pembangunan jangka pendek yaitu pembangunan kompleks perkantoran adalah membangun jalan pembuka akses ke Kota Baru dan di dalam kawasan Kota Baru itu sendiri. ’’Jalan merupakan hal pertama yang harus dikerjakan dalam suatu proyek pengembangan kawasan. Sebab, itu merupakan akses penghubung sekaligus penentu bentuk kawasan dan arah-arah dari semua bangunan yang akan dibuat,” tegasnya. Nah, pembangunan perkantoran itu sendiri akan dimulai 2010 yang diawal dengan pembukaan dan pembuatan jalan dua jalur. ’’Nantinya jalan di Kota Baru dibuat dua jalur. Rencananya, jalan untuk masuknya dimulai dari Jalan Sultan Agung dan itu akan dilebarkan di mana saat ini terdiri atas dua lajur-dua jalur akan dijadikan tiga lajur-dua jalur,” katanya. Sedangkan untuk jalan-jalan di dalam kawasan Kota Baru, menurutnya, akan dilihat dahulu kondisi jalan-jalan yang sudah ada sekarang ini di Jatiagung. ’’Apakah jalan yang ada itu bisa langsung digunakan dan tinggal dilebarkan atau harus dibangun jaringan jalan yang baru,” katanya Akan dibangun pula pintu gerbang yang menjadi ciri khas kawasan Kota Baru tersebut. ’’Untuk tahap pertama yakni pembangunan kompleks perkantoran ini ditargetkan selesai dalam empat atau lima tahun dan dimulai 2010,” pungkasnya. Nantinya, jika kawasan yang seluas 1.669 hektare dan proses pembebasan lahannya sudah fix ini selesai akan dilanjutkan dengan kawasan di sekitarnya. Itu selain mendukung konsep pengembangan kota lainnya yakni Water Front City yang memang saling terintegrasi seperti kota-kota lain, termasuk Kota Singapura, kawasan Kota Baru itu juga akan menjadikan kota metropolitian impian. (adv)
Rencana Kebutuhan Lahan Luas lahan tahap pertama 1.669 hektare yang dapat dikembangkan menjadi 4.000–6.000 hektare. PERUNTUKAN Lahan untuk pusat pemerintahan (perkantoran dan rumdin). Lahan untuk komersial. Ruang terbuka hijau.
STRATEGI PENGEMBANGAN METROPOLITAN BANDARLAMPUNG Pendekatan konservasi lingkungan (ruang terbuka hijau dan danau untuk peresapan air). Mengoptimalkan/efisiensi penggunaan ruang di Kota Bandarlampung. Mengalihkan pertumbuhan pada Kota Baru dan kawasan baru di luar Kota Bandarlampung (sharing of growth). Menciptakan peluang investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kerja baru. Stimulasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dasar (jalan kota, jalan tol, bandara, energi, dan telekomunikasi). Pengembangan kawasan pemerintahan provinsi ke Kota Baru yang terintegrasi dengan pengembangan permukiman dan kegiatan komersial. (adv)
Kesemrawutan kota ditambah dengan banyaknya PKL yang tidak tertib.
Pertambahan jumlah kendaraan yang signifikan tidak diimbangi dengan pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya.