SELASA, 24 NOVEMBER 2009
LAPORAN KHUSUS
9
Bailout Bank Century
Desak Boediono Mundur Laporan Wartawan JPNN Edutor: Adi Pranoto JAKARTA - Sekitar 50 orang pengunjuk rasa koalisi masyarakat sipil antikorupsi (Kompak) mendemo Istana Wakil Presiden. Mereka mendesak Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati mundur dari jabatannya untuk bertanggung jawab atas bailout Bank Century. Dengan membawa puluhan spanduk, poster, dan selebaran, pendemo mulai beraksi sekitar pukul 11.30. Mereka juga membawa baliho 3 x 2 meter yang bergambar karikatur muka Boediono dan Sri Mulyani. Di atas gambar dituliskan Ini Biangnya dan Ganyang Busri (BoedionoSri Mulyani), sementara di ba-
wah gambar ditulis Boediono Harus Mundur. Dalam selebaran yang dibagikan, Kompak mendesak Boediono dan Sri Mulyani bertanggung jawab atas kerugian negara akibat keputusan menyelamatkan Bank Century. Ketika keputusan tersebut diambil, Boediono adalah gubernur BI dan Sri Mulyani adalah ketua komite kebijakan sektor keuangan (KSSK). Mereka juga menuntut penegak hukum memproses Boediono dan Sri Mulyani karena merugikan negara Rp6,7 triliun. ’’Boediono dan Sri Mulyani harus mengundurkan diri agar bisa menjalani proses hukum tanpa adanya perlakuan istimewa dari aparat penegak hukum,’’ ujar salah satu orator. (*)
Gaya SBY Mirip Soeharto Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JOGJA - Tanggapan menarik seputar pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kasus Bank Century dan Bibit Samad Riyanto-Chandra M. Hamzah dilontarkan Prof Dr. Yahya Muhaimin. Pengamat perilaku politik UGM ini menilai perlu indera keenam untuk memahami isi pernyataan presiden semalam. ’’Mirip dengan gaya Soeharto,” tegas Yahya Muhaimin kepada koran ini tadi malam. Mantan Mendiknas di era Presiden Abdurahman Wahid ini juga mengatakan, apa yang disampaikan SBY benar-benar mencerminkan perpaduan gaya kepemimpinannya. ’’Itulah gaya Jawa SBY, ’’tidak langsung’’ dan dengan ’’bahasa-bahasa simbol’’ serta tidak mengambil risiko sebagaimana gaya pemimpin Barat,” tambah Yahya.
Ditambahkan, pernyata-an SBY agar kasus Bank Century diusut tuntas secara hukum dan kasus hukum Candra M. Hamzah-Bibit Samad Rianto agar tidak diteruskan ke pengadilan, walau belum tuntas tetapi sangat proposional dan rasanya lebih meredam gejolak. ’’Saya memandang gaya dan substansi pernyataan presiden SBY tersebut dijiwai oleh kebijaksanaannya atau kehati-hatiannya sebagai seorang Jawa dan oleh keteduhannya sebagai seorang muslim serta oleh ketegasannya sebagai seorang mi-liter yang territorial heavy,” tambah guru besar ilmu politik UGM ini. Yahya juga mengatakan, dengan pernyataan yang harus dipahami dengan ’’indera keenam’’ itu, masyarakat harus berpikir. ’’Ya, kita dibiarkan mikir sendiri sebagaimana juga bawahan-bawahan SBY, tetapi tetap harus sejalan dengan due dari SBY tadi,” kata Yahya. (*)
Golkar Desak PPATK Bantu BPK Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) mendesak pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan (PPATK) membuka aliran dana talangan Bank Century. Meski tidak ada kewajiban bagi PPATK untuk membantu badan pemeriksa keuangan (BPK), dia menilai PPATK dapat membuat terobosan untuk menyerahkan data-data yang dibutuhkan BPK selain ke Polri dan Kejaksaan Agung. ’’Ini soal keuangan negara, jadi lebih baik PPATK membuka aliran dana talangan Bank Century meski bukan kewajiban
PPATK memberikan data tersebut kepada BPK,” ujar Sekretaris FPG Ade Komarudin di Jakarta kemarin (23/11). Golkar memaklumi keterbatasan kewenangan yang dimiliki PPATK. Karena sesuai UU, PPATK hanya wajib memberikan laporan kepada Polri dan jaksa. Namun, hasil audit BPK tidak lengkap karena aliran dana penyelamatan tersebut tidak terungkap. ’’Harus ada terobosan. Saya tahu ini menyangkut kerahasiaan yang sudah di atur dalam UU, tapi desakan masyakat luas agar PPATK membuka atau lebih tepatnya membantu BPK, patut dipertimbangkan oleh pimpinan PPATK,” kata Ade. (*)
FOTO RAKA DENNY/JPNN
SERAHKAN AUDIT: Ketua DPR Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Prio Budisantoso mempersilakan Kepala BPK Hadi Purnomo masuk sebelum menyerahkan hasil audit BPK tentang aliran dana Bank Century di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta.
Akhirnya, Demokrat Dukung Angket Century Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA - Setelah BPK menyerahkan hasil audit Century ke DPR, situasi politik Senayan berubah total. Angket Century yang sebelumnya penuh ganjalan tinggal ketuk palu. Sebab, Partai Demokrat (PD) yang menguasai 148 kursi berubah sikap dari semula berpotensi merintang menjadi setuju. ’’Kami akan mendukung seratus persen angket Bank Century. Seluruh anggota Fraksi PD kami instruksikan untuk ikut tanda tangan,” kata Ketua FPD Anas Urbaningrum di gedung DPR kemarin sore (23/11).
Sikap setuju partai berlambang bintang Mercy itu merupakan instruksi langsung dari Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kapasitas sebagai presiden, saat menyampaikan pendapat tadi malam, SBY juga secara tegas mendukung angket yang akan menyelidiki aliran dana bailout Century Rp6,7 triliun tersebut. Menurut Anas, dukungan pada angket Century bukan berarti berubah sikap. Sejak awal, kata dia, FPD memang menunggu hasil kerja BPK yang diperintah DPR periode lalu untuk mengaudit Bank Century. Berdasar hasil audit itu, FPD menyimpulkan, banyak kesalahan dalam penerapan aturan penanganan
bank bermasalah. Mantan Ketum HMI itu memastikan, fraksinya siap mendukung substansi materi angket yang diajukan para pengusul. Tak terkecuali, dana Rp6,7 triliun yang dicurigai mengalir ke arah yang bukan tujuannya. Bahkan, dia menyampaikan bahwa fraksinya tidak akan sungkansungkan bila pansus angket memutuskan untuk memanggil Boediono dan Sri Mulyani. ’’Intinya, kami ingin semua terang benderang,” tegasnya. Boediono dan Sri mulyani sangat mungkin dimintai keterangan bila angket itu bergulir. Boediono saat dana tersebut mengucur menjabat gubernur BI, sedangkan Sri Mulyani tetap Menkeu.
Inisiator angket dari FPDIP Maruarar Sirait mengatakan, hingga kemarin, pendukung angket mencapai 236 orang. Namun, dengan dukungan resmi dari FPD dan sejumlah fraksi mitra koalisi SBY yang lain, usul angket pasti menang dalam voting di sidang paripurna Selasa (1/12). Syarat minimal menang voting adalah 281 suara. FPD saja beranggota 148 anggota. ’’Rasanya ini tidak akan terbendung lagi,” katanya. Maruarar kembali menegaskan, presiden tak perlu khawatir dengan angket Century. ’’Sedikit pun tak ada keinginan menjatuhkan SBY,” tegasnya. Dia menyebut, tidak tuntasnya audit BPK sampai ke soal aliran dana mem-
buat penggunaan hak angket semakin penting. Pengusul hak angket dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, publik tidak perlu merasa kecewa dengan laporan BPK yang tidak menjelaskan aliran dana Bank Century. Sebab, memang ada batasan di UU sehingga BPK tidak bisa mengakses data dari PPATK. ’’Inilah urgensinya angket. Kalau penyelidikan mengandalkan lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK, khawatirnya ada editing. Padahal, sudah berkembang rumor bahwa uang Century itu ada yang masuk ke politisi, perusahaan, tim sukses, sampai yayasan,” jelas anggota komisi III tersebut. (*)
Tak Ada yang Mengalir ke Parpol Hingga kini publik masih bertanya-tanya tentang aliran duit bailout Bank Century (kini Bank Mutiara). Hasil audit investigatif BPK pun tak secara eksplisit menjawab pertanyaan itu. Berikut wawancara dengan Dirut Bank Mutiara Maryono. Kabarnya, setelah bailout, dana triliunan rupiah ditarik nasabah besar dan sebagian mengalir ke partai politik untuk membiayai kampanye Pemilu
2009. Benarkah? Itu sama sekali tidak benar. Lantas ke mana saja dana itu? Dari total dana yang masuk, Rp5,3 triliun berbentuk setoran uang dan Rp1,4 triliun lainnya dalam bentuk surat utang negara (SUN) dan surat perbendaharaan negara (SPN). Pencairannya pun bertahap, hingga 24 kali. Sekitar Rp4,3 triliun kami gunakan untuk membayar dana pihak ketiga (DPK), dan Rp2,3 triliun lainnya ditempatkan dalam instrumen SUN senilai Rp900 miliar, dan SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
serta Fasbi (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia) Rp1,4 triliun. Apakah Century memang berdampak sistemik dan rawan bila dilikuidasi? Begini. Saya akan beberkan kalkulasi untung rugi jika Century diselamatkan atau dilikuidasi. Ini kalkulasi dari kacamata bisnis, silakan dinilai sendiri. Saat Century kolaps, jumlah simpanan milik nasabah kecil (di bawah Rp2 miliar) mencapai Rp5,2 triliun. Artinya, jika bank dilikuidasi, jumlah itulah yang harus dibayar LPS (Lembaga
Penjamin Simpanan). Jika itu dibayarkan, duit LPS akan hilang. Apakah Century laku dijual? Kami optimistis. Lihat saja, tahun ini, kami sudah meraup laba. Kami proyeksikan laba mencapai Rp250 miliar. Itu dari fee base income, bank notes (jual beli valas), dan sebagian dari SUN serta SBI. Dengan ketentuan LPS harus menjual Century dalam 3 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun, dalam lima tahun ke depan, kami perkirakan bisa mencatat total laba hingga Rp1,5 triliun. (jpnn/suprapto)
MARYONO