BERITA UTAMA 6
JUMAT, 12 JUNI 2009
Jawa Pos News Network
Pesanggrahan Wali Kota Terbakar Laporan Taufik Wijaya Editor: Senen BANDARLAMPUNG – Pesanggrahan Wali Kota Bandarlampung di Taman Hutan Kota Wayhalim sekitar pukul 22.30 WIB tadi malam (11/6) terbakar. Api diperkirakan berasal dari arus pendek pada AC. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi mata, Yuza (40). Menurutnya, ketika melintas di sekitar Taman Hutan Kota, tibatiba lampu padam. Tidak lama kemudian, dilihatnya pesanggrahan wali kota yang berbentuk gerbong kereta api ini mengeluarkan api. Karena tidak memiliki nomor telepon pemadam kebakaran, dirinya berinisiatif menghubungi rekannya. Api awalnya terlihat dari instalasi bangunan dan langsung membakar atap ruangan. Atap yang terbuat dari bahan stereofoam, kemudian menetes ke kursi yang ada dalam ruangan tersebut sehingga menyebabkan api terus membesar. Namun, sesaat sebelum dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, api keburu padam. Diperkirakan karena kondisi ruangan yang kedap suara, api padam dengan sendirinya. Keterangan Yuza ini juga diperkuat dengan penuturan Fadli, anggota Satpol PP yang tengah makan tidak jauh dari lokasi kebakaran. Menurutnya, ketika sedang makan tiba-tiba dirinya melihat kobaran api. Tidak lama kemudian, kobaran api tersebut padam dengan sendirinya. Ketika mobil pemadam kebakaran tiba, petugas sempat kesulitan untuk membuka ruangan
Setahun, Bebani Negara Rp2 Triliun Laporan Wartawan JPNN Editor: Senen
FOTO SYAIFUL AMRI
PADAMKAN API: Sejumlah petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar Pesanggrahan Wali Kota Bandarlampung tadi malam.
tersebut. Pasalnya, kunci ruangan dipegang anggota Satpol PP yang tidak berada di tempat. Tidak lama kemudian, tepatnya setelah kunci didapat, pintu ruangan baru dapat terbuka. Namun, petugas lagi-lagi kesulitan karena suhu ruangan yang masih cukup tinggi. Kepala Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat (PBK dan Linmas) Suhadi mengambil inisiatif dengan memerintahkan anggotanya untuk menyemprot air dari luar ruangan. Setelah diperkirakan api benar-benar telah padam, baru para anggota damkar tersebut dapat masuk dan melihat kondisi ruangan.
Dari pantauan, kursi-kursi yang ada di ruangan tersebut sebagian besar terbakar. Demikian juga dengan plafon ruangan berukuran sekitar 2 x 10 meter tersebut. Saat dikonfirmasi, Suhadi menyatakan bahwa penyebab kebakaran tersebut adalah murni akibat arus pendek. ’’Penyebab kebakaran ini adalah arus pendek dari instalasi listrik AC,” singkatnya. Untuk diketahui, tepat di sebelah ruangan yang biasa digunakan wali kota untuk beristirahat, sebenarnya adalah pos penjagaan Satpol PP. Namun, ketika insiden tersebut para anggota yang menjaga telah dipindahkan untuk menjaga anjungan Bandar-
lampung di stan pameran yang letaknya tidak jauh dari lokasi. ’’Sejak beberapa hari terakhir, para anggota Satpol PP yang menjaga sengaja saya pindahkan karena kerap terlibat konflik dengan para preman di sekitar lokasi ini,” terang Kasatpol PP Akmal Jahidi yang langsung turun meninjau lokasi. Menurutnya, meski pindah pos, anggotanya sesekali tetap melakukan patroli ke bangunan tersebut. Setelah benar-benar dinyatakan aman, dua unit mobil damkar tersebut langsung ditarik mundur. Demikian pula dengan para anggota polisi dari Polsek Sukarame yang sebelumnya juga sempat datang. (*)
DPR Minta Rancang Roket untuk Ambalat Laporan Wartawan JPNN Editor: Nizwar JAKARTA – Komisi VII DPR tak ingin Malaysia menganggap Indonesia lemah. Komisi yang membidangi sumber energi dan sumber daya mineral itu meminta Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman untuk merancang roket demi mempertahankan NKRI. Dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR kemarin, awal-
KPK Telusuri Utang Luar Negeri Macet
nya Komisi VII hanya mendengar paparan Kusmayanto. Menristek menyatakan segera meluncurkan roket buatan Indonesia. Dua anggota dewan, yakni Mohammad Najib dan Aspriani, langsung meminta Mensristek merancang roket yang punya daya jangkau hingga ke perairan Ambalat. Belakangan perairan di Kalimantan Timur tersebut sering dimasuki kapal perang Malaysia. Alasan keduaya terkait pembuatan roket itu adalah sebagai peringatan kepada Malaysia agar
tidak berani ’’main-main’’ dengan Indonesia. ’’Kami rasa dengan roket yang dilengkapi rudal dan peluru, kita tidak perlu pakai kapal perang lagi. Biar roket yang akan menggempur mereka,’’ kata Najib. Kusmayanto menanggapinya dengan sangat serius. Dia menjelaskan, roket buatan Indonesia bukan alat membunuh massal. Roket kedua yang diluncurkan pada 2 Juli 2009 mendatang dengan jangkauan 150 kilometer itu murni untuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
’’Sesuai aturan yang ada, Kementrian Ristek dibolehkan membuat roket maksimal jangkauannya 300 km. Kalau lebih dari itu tidak diperkenankan dan penggunaannya diserahkan ke Departemen Pertahanan,’’ kata Kusmayanto. Anggota Komisi VII yang lain, Ben Binsen, lebih menyorot soal batas wilayah Ambalat yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Dia meminta agar Kementerian Ristek merancang teknologi yang bisa membuat garis batas jelas di wilayah Ambalat. (*)
PEMBERITAHUAN Nama : KI AGUS ALIF (ALIF) Jabatan Sebelumnya : SUPERVISOR Dengan ini diberitahukan kepada pelanggan, supplier, dan lain-lain bahwa yang bersangkutan tidak bekerja lagi di perusahaan PT. GRAHA PROPERTY CENTER terhitung mulai tanggal 5 Juni 2009. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui. Tertanda, MANAGEMENT PT. GRAHA PROPERTY CENTER
JAKARTA – Banyaknya utang luar negeri yang macet ikut membuat gerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, pengelolaan utang itu justru berpotensi menimbulkan kerugian negara. Komisi pun bersiap menelusuri adanya ke-salahan dalam pengelolaan utang itu. Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengatakan, pihaknya kini masih melakukan pengkajian atas pengelolaan utang luar negeri itu. Selanjutnya, KPK akan membahasnya bersama Departemen Keuangan dan Bappenas. ’’Kajian akan selesai akhir Juni,” kata Haryono di gedung KPK kemarin (11/6). Dia menjelaskan beberapa persoalan dalam pengelolaan
utang luar negeri. Pertama, perjanjian sudah ditandatangani namun belum bisa efektif karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. Kedua, persyaratan sudah lengkap namun belum dicairkan. ’’Sebelum menjadi utang, seharusnya dikaji dahulu,” terangnya. Berdasarkan data KPK, sedikitnya Rp2 triliun dibayarkan dalam satu tahun karena perjanjian kerja sama utang tersebut. Ketika menandatangani perjanjian, berarti pemerintah sepakat untuk membayar sejumlah biaya, seperti biaya komitmen dan jasa konsultan. ’’Jadi utang belum dicairkan, tapi sudah menanggung beban,” terang Haryono. Haryono mengungkapkan, KPK telah mengkaji selam dua bulan terakhir. Tujuannya adalah perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. ’’Ini harus diselamatkan. Kalau dibiarkan akan terus membengkak karena ini jangka panjang,” katanya. Dia belum bersedia menyebut
adanya unsur kesengajaan atas pengelolaan utang yang macet itu. ’’Itu kita belum tahu,” sambungnya. Sehari sebelumnya, Rabu (10/ 6), KPK telah bertemu dengan Departemen Kesehatan. KPK menyebut ada dua daerah yang dijadikan sampel, yakni Medan dan Palembang. Salah satu temuan KPK adalah biaya komitmen yang dikeluarkan sekitar USD10–11 ribu untuk dana utang pengadaan alat kesehatan di RS M. Husein di Palembang. Nilai proyek itu mencapai Eur 20 juta. Namun, utang belum pernah cair karena belum diakui pemenang tendernya. ’’Rumah sakit sudah jadi, tapi alat kesehatan belum ada,” kata Haryono. Hal serupa juga terjadi dalam utang dari Korea Selatan untuk program penguatan rumah sakit. Nilainya mencapai USD30 juta. Namun, hingga kini utang belum cair. Padahal, pemerintah sudah menanggung USD6 juta untuk biaya pendamping utang tersebut. (*)