32
KAMIS, 7 MEI 2009
Pileg 9 April, Pilpres 8 Juli 2009
Prabowo Susah, Mega Lirik Sultan
PPP Belum Final PPP masih bingung menentukan pilihan untuk berkoalisi. Partai berlambang Kakbah ini bimbang memilih antara SBY dan Prabowo. Namun, sebelum 12 Mei 2009 partai ini akan menentukan pilihannya. ’’Sampai sekarang arus besar PPP belum berubah masih ke SBY dan Prabowo. PPP belum menentukan karena masih menimbang faktor-faktor lain,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) kemarin. Hal ini diungkapkan SDA seusai bertemu dengan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Hasyim Muzadi di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat. SDA menyatakan, sebelum 12 Mei 2009 partai tersebut akan menentukan pilihannya. Menurutnya, berbagai faktor yang selama ini menjadi pertimbangan PPP adalah ekonomi, pendidikan, dan moral bangsa. ’’Ibaratnya sebagai ketua umum, saya membawa mobil agar penumpangnya tidak kejedot,” katanya. (jpnn)
Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto
Tunda Rapimnas, Tunggu Cawapres SBY ANGGOTA Dewan Penasihat Partai Gerindra Permadi menegaskan bahwa penundaan rapimnas partainya karena menunggu siapa yang akan digandeng oleh SBY sebagai cawapres. Jika SBY memilih pendamping yang salah, tentu akan membuat pendukung koalisi kecewa sehingga dapat digarap oleh Partai Gerindra. ’’Kalau SBY sudah mengumumkan cawapresnya, kan nanti pasti ada yang kecewa, bisa kita garap nanti,” kata Permadi kemarin. Menurut Permadi, selain alasan tersebut, penundaan Rapimnas Partai Gerindra yang akan memutuskan Prabowo sebagai capres juga disebabkan di internal partai itu masih belum satu suara. Masih ada beberapa masukan jika syarat mengusung capres tidak terpenuhi. Karena itulah, sambil konsolidasi dan lobi-lobi, Partai Gerindra akan tetap menjalin komunikasi politik. ’’Memang kita masih dalam proses menunggu karena masalah internal belum selesai. Tapi, mayoritas pengurus mengatakan bahwa capres itu harga mati,” paparnya. (jpnn)
Demo Minta Mega Capres SEKITAR 20 kader dan simpatisan PDIP se-DKI Jakarta berunjuk rasa di depan kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka minta agar Megawati tetap menjadi capres dari PDIP. ’’Kita berharap Bu Mega menjadi capres pada Pemilu 2009 nanti. Kami mendukung sepenuhnya hasil Kongres PDIP di Solo,” kata Sereida, salah seorang peserta unjuk rasa, kemarin. Menurutnya, Mega adalah harga mati capres PDIP. ’’Siapa pun cawapresnya, yang penting Megawati pada 2009 adalah capresnya,” ujarnya. Sereida mengatakan, pihaknya berencana ingin bertemu langsung dengan Mega untuk menyalurkan aspirasi mereka. Demo awalnya berlangsung di depan kediaman Mega. Namun, oleh aparat keamanan, demo dialihkan ke bundaran air mancur Teuku Umar. Demo yang dikawal 50 personel dari Polsek Menteng ini berlangsung tertib. (jpnn)
FOTO HUMAS PD LAMPUNG
SELAMAT: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung Hi. Zulkifli Anwar mendapat ucapan selamat dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kemenangan PD di Lampung pada Pemilu 9 April 2009 lalu.
Hasyim Restui Kalla Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA – Langkah Jusuf Kalla (JK) menjadi calon presiden (capres) dari Partai Golkar mendapat dukungan Ketua PBNU Hasyim Muzadi. Hasyim bangga warga NU maju menjadi capres. ’’Alhamdulillah pada saatnya ada warga NU yang maju sebagai capres,” ujar Hasyim saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai bertemu JK selama satu jam di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, kemarin. Hasyim merestui JK untuk bertarung dalam Pilpres 8 Juli 2009 mendatang. ’’Kalau dulu hanya maju sebagai wakil, sekarang maju sebagai presiden. Semoga dilindungi Allah SWT,” katanya. JK bertamu ke PBNU didampingi Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud dan Ketua FPG Priyo Budi Santoso. Sebelumnya, Hasyim juga bertemu dengan tokoh partai seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA). JK menambahkan, silaturahmi dengan Ketua PBNU Hasyim Muzadi dimaksudkan meminta doa restu kepada Hasyim untuk maju sebagai capres. ’’Ini hanya silaturahmi dan minta doa restu. Saya sebagai warga NU, tentu saya juga menjelaskan tentang perkembangan dan rencana-rencana ke depan. Alham-
Hasyim Muzadi
dulillah berjalan dengan baik,” kata JK dalam konferensi pers di PBNU. Menurut JK, dirinya menjelaskan kepada Hasyim betapa pentingnya membina kebersamaan dan memperkuat ekonomi kerakyatan dan ekonomi kemandirian bangsa. Sebab, hal itu merupakan inti platform untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga NU. ’’Hanya dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan berarti memberi kesempatan lebih banyak untuk rakyat,” kata JK. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengimbau agar seluruh kader Partai Partai Golkar tunduk dan mendukung keputusan partai yang telah dilakukan sesuai prosedur. ’’Segala keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur, meski dengan perbedaan pendapat sebagai dinamika politik di internal Partai Golkar. Siapa pun harus tunduk dan memberikan dukungan terhadap keputusan itu dalam menghadapi pemi-
lu presiden,” tutur Agung kemarin. Agung mengatakan, keputusan untuk menggerakkan seluruh mesin partai demi memenangkan pemilu presiden dengan mengusung Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai pasangan capres dan cawapres merupakan keputusan yang harus ditaati oleh seluruh kader. ’’Hasil pleno kemarin juga ditekankan agar seluruh kader mendorong secara proaktif untuk memenangkan pasangan yang diusung oleh partai,” imbuhnya. Rapat pleno yang dipimpin oleh JK, lanjut Agung, juga menyebutkan partai tidak melarang kader-kader Partai Golkar yang lain menjadi cawapres jika diminta. Menurut Agung, apa yang disampaikan oleh JK sebagai kebijakan partai merupakan suatu solusi yang moderat sebagai double track policy. Sikap partai tersebut, sambungnya, mencoba mengakomodasi aspirasi yang muncul dan mempertahankan soliditas serta keutuhan partai. ’’Beberapa waktu lalu, banyak butir-butir aspirasi dari daerah juga menyampaikan hal itu. Jadi, ini merupakan solusi yang maksimal,” ujarnya. Agung berharap, keputusan Rapimnas Khusus Partai Golkar yang dikuatkan oleh keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar dapat menambah kekompakan partai sebagai sesuatu yang utama. ’’Jangan sampai agenda politik malah memecah belah partai,” tegasnya. (*)
PD-PKS Belum Bahas Pembagian Kekuasaan Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum pernah membicarakan poin pembagian kekuasaan dengan PKS. Pembicaraan tersebut baru akan dilakukan jika kontrak politik telah nyata ditandatangani. ’’Secara formil dan informil, belum ada pembicaraan dari SBY. Kalau itu benar, mungkin dia baru merancang. Tapi, belum ada yang dibicarakan dengan PKS,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta kemarin. Menurutnya, pembahasan antara kedua partai politik tersebut masih difokuskan pada materi kontrak politik. Ada poin-poin yang menjadi prioritas pembicaraan dibanding poin pembagian kekuasaan. Di antaranya adalah terkait agenda-agenda yang akan dilakukan dalam koalisi dan pola koalisi partai-partai yang bergabung. Ia menyatakan pembicaraan tersebut sebagai pembicaraan normatif dan tidak menyinggung persoalan tersebut. ’’Ini masih normatif. Yang lebih penting fatsunnya dan poinpoin yang harus disepakati bersama, terkait agenda-agenda dan pola koalisi. Setelah itu, baru bicara power sharing,” sambungnya. Terkait pembahasan kontrak politik, Anis mengatakan tidak ada permasalahan signifikan dalam pembicaraan yang melibatkan Tim 5 PKS dan Tim 9 Partai Demokrat. Secara substansi, ia menyatakan sudah tidak ada permasalahan lagi, tinggal menyelesaikan masalah redaksional da-
ANIS MATTA lam kontrak tersebut. Sebelumnya, anggota Tim 9 Partai Demokrat Hayono Isman mengatakan, SBY telah menetapkan pembagian kursi menteri
jika terpilih lagi sebagai presiden untuk periode 2009–2014. SBY berencana memiliki 33 menteri. ’’Dari jumlah itu, 17 kursi diberikan kepada parpol peserta
koalisi. Sisanya, 16 kursi, untuk profesional,’’ kata Hayono. Jabatan wakil presiden sering dikatakan SBY sebagai pembantu presiden. Sama dengan menteri yang juga pembantu presiden. Karena itu, jika SBY mengambil cawapres dari kalangan profesional, jumlah pembantu presiden akan seimbang, 17 dari parpol dan 17 dari profesional. Namun, SBY belum membagi untuk siapa saja 17 kursi parpol tersebut. Yang pasti, 17 kursi parpol itu dijatahkan untuk parpol peserta koalisi. Tentu persentasenya disesuaikan dengan perolehan suara setiap parpol. ’’Partai Demokrat maksimal akan mengambil 5 kursi menteri,” kata mantan Menpora tersebut. (*)
JAKARTA – Kesempatan bagi Sultan H.B. X menjadi cawapres Megawati semakin terbuka lebar. Hal ini disebabkan Partai Golkar membebaskan semua kadernya untuk menjadi capres atau cawapres dari parpol lain. Dalam konteks inilah, Sultan dinilai paling berpeluang ditarik mendampingi Mega jika Prabowo tidak mau mengalah. ’’Partai Golkar memiliki banyak pemimpin, keputusannya kan boleh diambil. Jadi bisa saja salah satu dari mereka kita ambil,” kata fungsionaris PDIP Effendi Simbolon dalam dialog kenegaraan kemarin. Menurutnya, keputusan JK yang membebaskan kadernya menjadi cawapres dan bebas memilih pasangannya adalah tindakan yang tepat. ’’Partai Golkar memiliki banyak kader pemimpin. Jadi wajar saja diekspor ke parpol lain untuk bertarung di berbagai medan pertarungan, “ tutur Effendi. Terkait waktu penentuan cawapres Mega, anggota Komisi VII DPR ini menegaskan bahwa semuanya akan diputus dalam rapat pleno DPP PDIP. ’’Semuanya diputuskan besok dalam pleno,” tegasnya. Sementara itu, pengamat politik
Sultan H.B. X
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi, menilai sosok Sultan adalah yang paling tepat menjadi cawapres Mega. Hal ini didasarkan karena komunikasi Mega dengan Sultan sudah terbangun sejak lama. ’’Menurut saya, Sultan yang paling mungkin diambil Mega. Mereka berdua memiliki kedekatan sejak awal,” papar Bachtiar. Terpisah, Rizal Ramli kemarin kembali mengunjungi Megawati. Kali ini bukan pembicaraan politik yang membuat Rizal betah berlamalama, tapi suguhan Megawati, minuman selasih. ’’Saya ke sini bertemu muka saja dengan Ibu Mega dan disajikan minuman yang ada selasihnya itu lho. Selasih di sini enak lho,” kata Rizal yang juga penggagas koalisi perubahan kemarin. (*)
Pilih Cawapres Profesional, SBY Harus Siap Dimusuhi Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA – Bursa cawapres SBY makin sengit diperebutkan. Jika SBY salah dalam menentukan calon pendampingnya untuk pilpres mendatang, SBY diminta siap-siap menghadapi serangan dari parpol yang sudah mengajukan nama cawapres. ’’SBY kan punya stok 19 nama cawapres. Kalau SBY mengumumkan Boediono atau Sri Mulyani sebagai cawapres, SBY harus siap dengan serangan dari 18 nama, termasuk dari parpol yang kini berharap menjadi pendampingnya,” kata pengamat komunikasi politik UI Effendi Gazali kemarin. Menurut pengagas acara Republik Mimpi ini, SBY benar-benar menggunakan pertimbangan merketing politik dalam mengumumkan cawapresnya. SBY menunggu Megawati dan Prabowo agar pilihannya tidak mengandung risiko dibanding mengumumkan sebelum Mega dan
Prabowo. ’’Dari sisi marketing politik, kalau SBY mengumumkan sebelum Mega dan Prabowo sangat rawan mendapatkan resistensi dari parpol pendukung. Saya yakin SBY akan mengumumkan pasangannya setelah Megawati,” paparnya. Effendi menilai sosok Boediono dan Sri Mulyani yang tidak memiliki dukungan kuat dari parpol akan melahirkan perlawanan dari calon-calon yang selama ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh parpol. ’’Kalau SBY tidak mengambil Hatta, tetapi justru Boediono, maka bisa saja kelompok yang selama ini masuk bursa cawapres kecewa. Hal ini bisa membuka peluang untuk lari kepada capres lain, misalnya berpasangan dengan Prabowo,” paparnya. Menurut Effendi, peluang perlawanan dari parpol itu bisa saja keluar dari PPP, PAN, dan PKS jika SBY memaksakan mengambil kelompok profesional. ’’PPP, PAN, dan PKS mungkin saja melakukan itu. Kalau PKB terlihat lebih tenang,” tegasnya. (*)