OPINI
SELASA, 6 OKTOBER 2009
Deputy General Manager: Ibnu Khalid Pemimpin Redaksi: Suprapto Wakil Pemimpin Redaksi Ade Yunarso, Ismail Komar Redaktur Pelaksana: Nizwar Redaktur Senior: Purna Wirawan, Eko Nugroho Redaktur: E. Sajjah (fotografer) Asisten Redaktur: Alam Islam, Hendarto, Irwansa Staf Redaksi: Senen, Ary Mistanto, Indah Sumaputri, Segan P.S., Nurlaila Yanti, Dina Puspasari, Syaiful Amri Wirahadikusumah (Bandarlampung), Muhammad MaÕruf (Metro), Dwi Prihantono, Zulkarnaen (Lamtim), Kohar Mega (Lampura), Edy Herliansyah, Agus Suwignyo (Tanggamus), Yusuf A,S. (Tulangbawang), Gede Putu Kristanto (Lamteng), Abdurahman (Lamsel), Hermansyah (Waykanan) Copy Editor: Abdul Karim (Koordinator), Rudy Saputra Sekretaris Redaksi: Masriani Pracetak: Riswadi (Kabag), Ripto Piss, Helmi Jaya, Nopriyadi, Farabi Lincoln, Hendrawan Poerbantara
Wakil Pemimpin Umum: Abdurrahman Pemimpin Perusahaan: Taswin Hasbullah Wakil Pemimpin Perusahaan: Purna Wirawan Pemasaran: Sanusi Pane (Kabag), Hery, Agus, Marlinda, Supriyadi, Roby Junasari, Adi Irawan Iklan: Desti Mulyati (Kabag), Leny, Sochib, Adi, Nopy, Aspandar Nasution, dan Falma (Perwakilan Jakarta) Event Organizer (EO): Liris Vawina (Kabag) Keuangan: Sarri Octarini (Kabag), Anna Susanti (Kasir), Ipang (Akunting) Personalia dan Umum: Faradiba (Kabag), Aris, Didik S, Hary, Munadi BNI Cabang Tanjungkarang No. Rek. 007.149.0467 BCA Cabang Telukbetung No Rek 0200.721.799 Bank atas nama PT Wahana Semesta Lampung
27
Menghindari Kapitalisasi Bencana Angka-angka korban dan reruntuhan yang muncul pascagempa di Padang membuat kerutan di dahi kita makin banyak. Bukan karena berhitung, melainkan berpikir: kenapa dan bagaimana gempa bisa terjadi? Apa yang telah, sedang, dan seharusnya kita lakukan terkait dengan musibah itu? Apa yang sudah kita perbuat untuk para korban? Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab terhadap rekonstruksi pascagempa? Apakah perlu meng-amdal-kan standar konstruksi tahan gempa? Dan, masih banyak lagi.
Gb[^
Penerbit: PT Wahana Semesta Lampung Komisaris Utama: Alwi Hamu Komisaris: Lukman Setiawan, H Mahtum Direktur Utama: Suparno Wonokromo Direktur: Ardiansyah Percetakan: PT Lampung Intermedia Pencetak: Budi S. (Kabag), Suparman, Z. Arifin, Pujianto, Jenianto, Alim, Joko
Wartawan Jawa Pos News Network di luar negeri: Washington DC (Ramadhan Pohan), Malaysia (Abdul Muis), Hongkong (Dany)
Alamat: Jalan Sultan Agung No. 18 Kedaton, Bandarlampung, Telp. (0721) 789750-782306, Faks. (0721) 789752, 773930
Email: redaksi@radarlampung.co.id Homepage: www.radarlampung.co.id
Isi di luar tanggung jawab percetakan.
TAJUK Berpolitik yang Sehat dalam Suksesi Golkar
K
EMARIN, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru dibuka. Agenda demokrasi tertinggi pada partai berlambang beringin itu adalah pemilihan ketua umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar 2009–2014. Agenda lain adalah penyampaian pertanggungjawaban pengurus DPP 2004–2009, penyampaian pemandangan umum, dan pembentukan komisi-komisi. Munas dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang-sidang komisi; laporan hasil komisi; penjelasan tentang persyaratan dan tata cara pemilihan Ketum dan formatur; pendaftaran untuk menjadi bakal calon Ketum; verifikasi bakal calon; penetapan bakal calon; hingga pemilihan Ketum dan formatur. Acara munas ditutup pada Kamis (8/10) dengan agenda penyampaian laporan hasil formatur, pengukuhan pengurus baru 2009–2014, penyerahan hasil-hasil munas kepada Ketum terpilih, penyerahan panji-panji Partai Golkar, serta acara penutupan. Salah satu yang mewarnai setiap pelaksanaan suksesi partai adalah adanya isu politik uang dan kampanye hitam (black campaign). Isu tak terhindarkan karena kandidat Ketum atau salah satu faksi yang berafiliasi dengan kandidat menggunakan segala cara untuk mencari perolehan suara. Padahal, sudah jelas politik uang dan kampanye hitam dapat merusak proses demokrasi yang sehat. Munas Partai Golkar pun tak luput dari dua isu tersebut. Isu politik uang berembus kencang. Meski tak semua ketua DPD I dan DPD II meminta sekaligus mematok ’’harga’’ suaranya, para kandidat dalam kampanyenya sudah menjanjikan program kerja yang ujungujungnya bersifat materi. Entah itu dikemas dalam program pemberdayaan pengaderan hingga pembangunan fisik kantor DPD. Isu kampane hitam juga mencuat. Kubu Aburizal Bakrie alias Ical, misalnya, dihantam isu lumpur Porong. Ical dianggap punya cacat moral karena masih bertanggung jawab dalam peristiwa semburan yang terjadi sejak tiga tahun lalu. Padahal, secara yuridis, kasus lumpur sudah berakhir dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Polda Jatim. Surya Paloh juga terancam menjadi korban kampanye hitam. Itu terkait beredarnya fotokopi surat pemanggilan Paloh pada Jumat (3/10) sebagai saksi dalam dugaan penyalahgunaan dana koordinasi pembebasan lahan Blok Cepu senilai Rp3,8 miliar. Paloh yang menjadi pemilik PT Surya Energi Raya (SER) seolah-olah mengabaikan pemanggilan pertama oleh tim penyidik Kejari Bojonegoro. Masyarakat tentu berharap agar pelaksanaan munas berjalan lancar. Kita sudah seharusnya menyikapi berbagai isu politik uang dan kampanye hitam itu dengan hati yang jernih. Kader Partai Golkar juga sudah tidak sepantasnya mempertahankan praktik-praktik yang dinilai bertentangan dengan hati nurani tersebut. Akal sehat hendaknya tetap menjadi dasar bagi para pengurus DPD dan ormas untuk menentukan pilihan Ketum Partai Golkar mendatang. Selamat bermunas! (*)
PERTANYAAN-pertanyaan di atas membawa kita pada realitas bahwa hubungan antara angka dan gempa di negeri ini sangat intim. Maksudnya, sudah berkali-kali gempa menimpa kita. Sudah berabad-abad lamanya kita bersentuhan dengan bencana. Sejarah menjejali kita dengan deretan angka yang mencatat seringnya bencana gempa terjadi di Negeri Kepulauan ini. Ironisnya, kita seakan tak pernah belajar dari kenyataan empiris di atas. Ratapan dan kesedihan ketika gempa terjadi tidak mampu melecut kita untuk segera mengevaluasi dan belajar menyikapi bencana gempa yang terjadi secara berkala. Bangsa ini tidak perlu diajari bahwa Indonesia terletak di antara tiga lempeng benua yang mengakibatkan rentan terjadinya gempa, menjadi jalur patahan aktif produk interaksi konvergen antara IndiaAustralia-Eurasia. Bangsa ini tak perlu diberi tahu bahwa gempa memiliki kecenderungan berulang ka-
rena hasil energi yang menumpuk di bawah tanah. Pengetahuan empiris di atas sudah melekat dalam benak bangsa Indonesia, sedalam ketakutan yang selalu tumbuh baru setelah bencana terjadi. Yang perlu dibenahi adalah pola penyikapan dan penanganan atas bencana. Kita tahu, dalam perspektif ilmu sosial, kajian yang komprehensif-holistik atas bencana belum banyak dilakukan. Masyarakat Lokal Terkait dengan bencana gempa Padang, ada beberapa langkah penanganan yang bisa dilakukan. Pertama, memberikan ruang yang cukup untuk masyarakat yang terkena bencana (society at risk) untuk berperan dan mengambil kebijakan/ keputusan. Masyarakat yang terkena bencana jelas lebih mengetahui seluk-beluk bencana dan lokalitas, termasuk kerentanan masyarakat lokal. Hal itu akan mempermudah partisipasi aktor-aktor pemberi bantu-
AKHMAD SIDDIQ Pemerhati Sosial, Alumnus Center for Religious and Crosscultural Studies (CRCS) UGM
an bencana. Contohnya, keterlibatan masyarakat lokal Pariaman sangat membantu kelancaran penanganan korban gempa, termasuk evakuasi korban. Melibatkan masyarakat lokal dalam penanganan bencana mencerminkan kepedulian empatik dan solidaritas terhadap penderitaan sesama. Kedekatan emosional akan menyuntikkan semangat dan membangkitkan militansi dalam penanganan sebuah bencana. Menurut Heijmans (2004), keberhasilan sebuah bantuan bencana bergantung pula pada partisipasi dan kemampuan aktor lokal dalam mendiskusikan, menyusun, dan merencanakan langkah recovery. Kedua, adanya jalinan koordinatif yang baik antartim penyalur bantuan bencana. Selama ini, se-
ring terjadi tumpang tindih antartim. Dengan alasan menghormati tenaga bantuan dari luar negeri sebagai tamu negara, misalnya, tim lokal memberikan keleluasaan yang penuh untuk penanganan evakuasi atau penyaluran bantuan. Jalinan kerja sama yang sistematis dan efektif akan mempercepat penanganan evakuasi dan penyelesaian bencana. Kapitalisasi Sehubungan dengan distribusi bantuan kemanusiaan dan saluran bantuan finansial (humanitarian and financial assistance), kekhawatiran yang sering mengemuka adalah adanya proyek kapitalisasi bencana. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pola pendekatan ’’neoliberal” yang mengutamakan privatisasi dan pengandalan modal (fiscal austerity) dalam menangani bencana. Oliver-Smith (2002) membenarkan adanya kecenderungan ekspansi kapitalis dalam penanganan bencana. Alih-alih mempercepat recovery, kapitalisasi bencana membuat masyarakat yang terkena bencana semakin tersudut secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kapitalisasi bencana akan mengubah orientasi dana ’’bantuan” menjadi dana ’’investasi”. Bantuan-bantuan kemanusian yang tersalur dibayangi pamrih dan diharapkan bisa dipetik di kemudian hari. Kapitalisasi bencana semacam itu salah satunya terwujud melalui lembaga penyandang dana bantuan yang di-support oleh kebijakan pemerintah dan lembaga internasional. Menurut Schuller (2008), realitas di atas bisa diamati dalam tiga
hal. Pertama, langkah-langkah privatisasi yang dijejalkan lembaga penyandang dana kepada negaranegara yang terkena gempa. Kedua, instrumentalisasi bencana dengan mendesakkan program-program mereka dalam penanganan bencana. Ketiga, kebijakan lokal yang cenderung didikte oleh para kapitalis transnasional. Salah satu contoh yang sering mengemuka adalah bencana angin topan Honduras. Intervensi asing dalam penanganan bencana terse-but membuat masyarakat Honduras bergantung pada kekuatan kaum kapitalis. Di Sri Lanka, pascatsunami 2006, pengaruh kekuatan kapitalis semakin tampak dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Bencana tsunami di Aceh pada 2004 juga tidak lepas dari fenomena di atas. Terdapat lebih dari 124 lembaga nonpemerintah internasional serta 430 lembaga lokal dan nasional yang ikut menangani rekonstruksi Aceh pascatsunami. Menurut Zeccola (2008), kehadiran lembaga bantuan asing di Aceh juga mendapatkan resistensi dan memicu konflik di masyarakat. Kapitalisasi bencana tidak lepas dari kalkulasi angka. Sebagai sebuah dana ’’investasi”, angka yang keluar dalam sebuah proyek recovery diharapkan bisa menghasilkan angka masuk yang tentunya lebih besar. Esai itu tidak berpretensi untuk mencurigai atau menuduh, tetapi mengingatkan kita bahwa salah satu etos yang harus dikedepankan dalam menangani korban gempa adalah kemanusian, persaudaraan, dan pertolongan tanpa pamrih. Jadi, mari lupakan sejenak kalkulasi dan angka. (*)
Membentuk TNI Tangguh Pada 5 Oktober 2009 ini, 64 tahun usia TNI. Usianya seumur dengan republik tercinta. Seperti gelombang, TNI pun pernah mengalami masa pasang-surut. Ketika Orde Baru (Orba) berkuasa, posisi TNI (ABRI) begitu kuat dan dominan sehingga di segala unsur kehidupan kemasyarakatan dan politik tidak ada tempat tanpa keterlibatan TNI. Masuknya unsur TNI ke segala lini masyarakat ini karena doktrin dwifungsinya, ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan di satu sisi serta sebagai kekuatan politik di sisi yang lain. BEGITU Orba tumbang, karena trauma dan keterlibatan politik yang tidak adil, seluruh komponen masyarakat proreformasi menuntut TNI kembali ke barak. Desakan yang kuat ini akhirnya membuat ABRI di bawah Panglima ABRI Jenderal Wiranto saat itu mengeluarkan langkah reformasi ABRI yang diberi nama Peran ABRI Abad Ke-21. Seiring dengan itu, sejak periode 2004–2009 tidak ada lagi Fraksi TNI-Polri (ABRI) di DPR/ MPR. Keberadaan dan peran politik TNI akhirnya dikunci dan dimatikan dengan UU No. 10/2008 tentang Pemilu. Namun, belajar dari keberhasilan Orba mengembangkan Partai Golkar dengan melibatkan ABRI (TNI), dalam Pilpres 2009, TNI mendapatkan godaan untuk dilibatkan sebagai tim sukses seluruh capres. Godaan itu memang tidak secara langsung, namun berusaha me-
mengaruhi netralitas TNI lewat senior-senior atau purnawirawan TNI. Keinginan menarik TNI ke salah satu kekuatan partai politik dilakukan melalui hubungan kekeluargaan, emosional, dan bahkan mengaitkan dengan kesejahteraan prajurit TNI. Untunglah, menghadapi masalah ini, ada komitmen dari pihak TNI sendiri untuk bertindak netral. *** Dominasi TNI dalam urusan politik selama Orba inilah yang mengakibatkan kekuatan dan ketangguhan TNI menjadi lemah. Kalau dicermati, tidak hanya keterlibatan TNI dalam urusan politik yang membuatnya menjadi lemah. Faktor kebijakan terhadap TNI itu sendiri dan perubahan situasi global juga mendorong lemahnya TNI. Kalau diidentifikasi, ada beberapa faktor yang membuat TNI lemah. Pertama, usangnya alutsista
Gb[^
ARDI WINANGUN Pernah Bekerja di Civil-Miltary Relations Studies (Vilters) dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI
yang dimiliki. Kita lihat alutsista yang ada seperti tank dan pesawat adalah buatan 1960-an dan 1970an. Akibatnya, alutsista-alutsista itu seperti senjata makan tuan. Banyak pesawat jatuh dan tank amfibi yang tenggelam sehingga menewaskan para prajurit. Pada zaman Orba belanja besarbesaran alutsista hanya terjadi semasa Panglima ABRI di bawah pimpinan M. Jusuf. Tidak hanya Hercules yang dibeli. Pangab M. Jusuf juga membeli pesawat F-5E tiger, Skyhawk A-4E, helikopter SA-330 Puma, helikopter jenis Bell 402, dan sebagainya. Bila masih ada alutsista yang lama namun masih layak dipakai, mesinnya di-
perbarui, seperti tank AMX-13. Sementara saat ini, anggaran pertahanan Indonesia, seperti yang dikatakan Presiden SBY, untuk mencapai kekuatan minimum diperlukan Rp100 triliun–Rp120 triliun. Tetapi, dalam dalam rancangan APBN 2010, pemerintah mengusulkan kepada DPR hanya menaikkan anggaran pertahanan lebih dari 20 persen dari Rp33,6 triliun pada 2009 menjadi Rp40,6 triliun. Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan, idealnya anggaran pertahanan sekitar 2–3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, dalam APBN 2008 anggaran pertahanan hanya kurang dari 1 persen (PDB). Kemampuan pemerintah terhadap anggaran sepertinya dari tahun ke tahun justru semakin menurun. Buktinya, pada tahun anggaran (TA) 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan sekitar Rp32 triliun atau lebih rendah dibanding TA 2008 yang mencapai Rp36 triliun. Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia adalah negara yang paling rendah anggaran pertahanannya. Sejak 2000 rata-rata anggaran pertahanan di bawah 1 persen dari PDB, sementara negara lain memiliki anggaran di atas 2 persen dari PDB. Hal ini tentu menyulitkan pembangunan kekuatan pertahanan yang memadai. Pada 2004 tercatat perbandingan persentase anggaran pertahanan setiap negara di Asia Tenggara dan sekitarnya, terhadap PDB dan APBN: Australia: 2,3 dan 7,13, Brunei: 6,9 dan 17,96, Filipina: 2,2 dan 19,88, Malaysia: 4 dan 9,08,
Thailand: 2,8 dan 15,04, Singapura: 5,2 dan 20,97, Indonesia: 1,07 dan 5,72. Dengan perbandingan itu, kekuatan militer Singapura lebih unggul dibanding Indonesia. Indonesia hanya memiliki 4 kapal korvet, sedangkan Singapura memiliki 6 kapal korvet. Dibandingkan dengan Malaysia, kita juga tertinggal. Baru saja Malaysia memiliki kapal selam generasi mutakhir, Scorpene. Kedua, kesepakatan ASEAN yang lebih mendahulukan diplomasi dalam menyelesaikan masalah antarnegara, secara laten juga memandulkan ketangguhan daya tempur militer negara-negara ASEAN. Karena lebih mementingkan perdamaian hubungan antarnegara, militer di negara-negara kawasan Asia Tenggara lebih suka berperang dengan bangsanya sendiri, seperti militer Thailand yang berperang dengan kaum pemberontak di Pattani dan Rohingya, militer Filipina berperang dengan kaum pemberontak di Mindanao, dan TNI berperang dengan GAM dan OPM. Ketiga, Indonesia terlalu kaku dalam menafsirkan politik bebas aktif sehingga berusaha menghindari persekutuan atau ikut dalam blok-blok pertahanan. Persekutuan atau blok pertahanan juga ikut membentuk kekuatan militer yang tangguh. Terlibat dalam blok pertahanan tidak menjadi masalah bila demi kepentingan nasional. Dulu pada zaman Bung Karno, politik Indonesia cenderung ke kiri karena Indonesia sedang menghadapi blok Barat (Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda). (*)
RUANG ini khusus bagi Anda yang berjiwa merdeka. Kirimkan apa pun pendapat Anda tentang apa saja. Baik berupa komentar, kritik, atau saran. Setiap pendapat yang masuk sedapat mungkin tidak akan diedit. Pendapat bisa dikirim lewat surat ke alamat redaksi, fax. di nomor (0721) 789752, e-mail: redaksi@ radarlampung.co.id atau radarlpg@indo.net.id. Sertakan identitas yang masih berlaku. Atau kirimkan Podium Rakyat Anda melalui SMS. Caranya, ketik: POD (Isi Podium). Contoh: POD Mohon pembangunan jalan. Lalu kirim ke No. Matrix: 08154056789. Podium melalui SMS diutamakan yang menyangkut persoalan-persoalan pelayanan publik.
Oknum Petugas Pungli di Sribawono
tetap waspada akan kemungkinan bencana alam, terutama gempa bumi. Jangan terlalu lelap pada malam hari. Berdoa dan berzikir kepada Allah agar kita semua dihindarkan dari bencana. Amin. (081540090017)
OKNUM petugas DLLAJR Terminal Simpang Sribawono, Lampung Timur, melakukan pungli terhadap kendaraan umum yang tidak masuk terminal Rp20. 000. Mohon ditindak. Terima kasih. (08127241618)
Tindak Aparat Persulit Penerimaan Kompor Gas
Harapkan Kabel Listrik Dibenahi
BAPAK Pj. Bupati Pesawaran, mohon tindak oknum aparat desa yang mempersulit pembagian subsidi kompor gas yang mengharuskan pembuatan KTP baru bagi warganya. (081540952002)
KEPADA petugas PLN Bandarlampung, mohon memperbaiki segera kabel listrik yang copot dari tiangnya di Kampung Kunci RT 06 dan RT 07, Kelurahan Keteguhan, Telukbetung Barat. Sebab, sangat berbahaya. Terima kasih. (085769732235)
Kir Dokter Mahal
Harapkan CPNSD Utamakan Putra Daerah BAPAK Pj. Bupati Mesuji, kami mohon dalam penerimaan CPNSD 2009 lebih mengutamakan putra-putri daerah Mesuji. Kami para sarjana asli putra-putri daerah Mesuji siap mengabdi di Kabupaten Mesuji. Terima kasih. (081328208022)
Waspada Gempa! DIIMBAU kepada seluruh masyarakat untuk
KEPALA Diskes Lampung, tolong dong ditegur petugas Puskesmas Sukarame. Kenapa buat Kir dokter saja sampai mahal sekali! (085269016085)
Soal Bonus Atlet Porprov BAPAK Bupati Lampung Tengah, untuk Porprov 2010, bonus peraih medali diberikan jumlah yang layak dan dibicarakan dari sekarang. Belajar dari Porprov 2006, banyak atlet yang dikecewakan. Kami sudah berjuang dan membanggakan BJW Lamteng. Terima kasih. (085840880295)
Nyala Traffic Light Bersamaan MOHON‘nyala‘traffic light di Jl. Sultan Agung
tidak bersamaan arah. Lampu hijau menyala bersamaan dari arah Jl. Sultan Agung dengan arah dari Jl. Ryacudu, Perumahan Korpri. Ini menyebabkan terjadi kemacetan di tengah jalan. Lebih lagi pagi hari dan sering terjadi kecelakaan. Mohon DLLAJR meninjau di lapangan. Terima kasih. (0811796245)
Ayo Dukung PSBL! MARI kita dukung PSBL agar bisa promosi ke divisi utama. Bapak Gubernur Lampung, berikan motivasi dan membantu keuangan klub. PSBL adalah aset Lampung, identitas sepak bola Lampung. Jayalah sepak bola Lampung, tunjukkan prestasimu! (081977205709)
Harapkan Perbaikan Jalan BAPAK Bupati Waykanan, mohon jalan dari Negararatu menuju Negarabatin segera diperbaiki. Terutama dari Hanakau sampai Karyatiga. Dari dulu seperti dianaktirikan. Mohon perhatian dan tindak lanjutnya. Terima kasih. (085269813663)
Buat SKCK Berbiaya Rp20 Ribu KEPADA pihak terkait, mohon tegur oknum petugas Kantor Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Saya warga Kotabumi Selatan ingin membuat SKCK dari kantor lurah setempat
malah dikenakan biaya Rp20 ribu untuk pembayaran surat permohonan SKCK. Tolong tindak tegas. Terima kasih. (08972553897)
Irigasi dari Awal tak Ada Airnya PEMKAB Lampung Tengah, kok irigasi wilayah Terbanggisubing tidak ada airnya dari awal bangun sampai sekarang dan hampir 50 persen bangunan rusak. Apa tidak mubazir? Terus, ribuan petani hanya punya mimpi untuk air itu layaknya daerah yang ada irigasinya. (081373577150)
Harapkan Pipa PDAM Dibenahi KEPALA PDAM Kotaagung, Tanggamus, tolong dong pipa yang bocor, terutama yang ada di jalan raya diperbaiki. Selain merusak jalan, juga bisa membahayakan pengendara motor. Terima kasih. (085369112038)
Harapkan Segera Digelar Pemilihan Kepala Kampung BAPAK Bupati Lampung Tengah dan Camat Gunungsugih, kami warga yang ada di lima dusun Kampung Terbanggiagung serta tokoh pemuda, masyarakat, agama, adat, dan pamong setempat mengharapkan segera diadakan pemilihan kepala
kampung. Sebab, Kakam yang lama meninggal dunia. Mengingat masa jabatan almarhum masih lama dan kami merasa resah dikarenakan ada orang-orang tertentu serta dari pihak keluarga almarhum mengatakan bahwa jabatan Plh. dijabat anak almarhum. (081997408421)
Harapkan PerbaikanTalut BAPAK Bupati Tanggamus, kami warga Jl. Merdeka, Pasarmadang, Kecamatan Kotaagung, mohon perbaikan jembatan dan talut yang roboh serta sudah makan badan jalan. (08287574958)
Pembangunan Jembatan Mandek BAPAK Kepala Dinas PU Provinsi Lampung, kami warga Kotaagung, Tanggamus, menanyakan dua buah jembatan di Jl. Ir. Hi. Juanda yang belum bisa dipergunakan. Mohon ditinjau ulang. Itu sangat rawan lakalantas. Mohon segera diselesaikan demi lancarnya arus lalu lintas. Terima kasih. (081379979099)
Areal PT PSMI Rawan BAPAK Kapolres Waykanan, tolong ditindak kejahatan di jalan areal PT PSMI, Kecamatan Negarabatin, yang sering menghadang mobil yang lewat dan menggaku anggota Polsek Negarabatin dengan meminta uang jutaan rupiah. Terima kasih. (08127980348)