BERITA UTAMA
6
RABU, 6 JANUARI 2010
Jawa Pos News Network
Pemerintah Harus Tekan Singapura Bebaskan WNI yang Disandera Perompak kapal tersebut terdapat 19 awak kapal (tujuh officers dan 12 ratings, termasuk tiga kadet). Kapal yang dibajak JAKARTA - Pepada 1 Januari 2010 di merintah dianggap Somalia itu milik Rulamban mencari solusi mah Sakit Platou Fikrisis panyanderaan nans AS, Norwegia. Tanker MT Pramoni Kapal dapat mengguyang berawak 17 warnakan bendera Singaga negara Indonesia pura jika pemilik me(WNI) oleh perompak menuhi persyaratan, Somalia. antara lain kewajiban Kesatuan Pelaut Inpajak yang ditetapkan donesia (KPI) menunpemerintah Singapura. tut Deplu RI bertindak Hanafi Rustandi ’’Kapal itu mengtegas dan mengirimkan nota gunakan pelaut asing karena protes kepada pemerintah Si- pelaut di Singapura sangat ngapura jika mereka tidak mem- terbatas. Kapal dari Norwegia percepat pembebasan sandera. itu kemudian dicarter BLT,” ’’Pemerintah seharusnya jelas Hanafi. mengingatkan Singapura proDia mengatakan, kapal teraktif karena kapal tanker milik sebut juga tidak mempunyai perpengusaha Norwegia itu ber- janjian kerja bersama (PKB, colbendera Singapura,” ujar Pre- lective bargaining agreement/ siden KPI Hanafi Rustandi di CBA) dengan KPI. Awak kapal Jakarta kemarin. juga tidak mempunyai perjanMenurut Hanafi, Deplu perlu jian kerja laut (PKL) di bawah menyusun rekomendasi resmi KPI. Data yang diterima KPI agar pemerintah Singapura selalu menyebutkan, perlindungan meng-update progress upaya awak kapal dilindungi oleh Sinpembebasan sandera. Singapura gapore Maritime Officers Union selama ini terkesan setengah- (SMOU) atau Singapore Orsetengah untuk berupaya mem- ganization of Seamen (SOS) bebaskan para sandera. Agreement yang berlaku sampai ’’Ini bukan main-main, pe- 14 November 2009. laut yang disandera paling ba’’Kapal itu berada di bawah nyak WNI lho,” kata dia. Seperti yurisdiksi Singapura sesuai flag diketahui, 17 dari seluruh awak state (bendera kapal). Karena kapal nahas tersebut adalah itu, pemerintah harus proaktif pelaut Indonesia. dan bertanggung jawab meData teknis terbaru menya- nyelesaikan pembajakan kapal takan, tanker MT Pramoni itu di itu sesuai ketentuan internabawah manajemen dan diope- sional,” tegas dia. rasikan oleh PT Berlian Laju Secara terpisah, manajemen Tanker (BLT) Tbk. di Jakarta. PT BLT mengakui, belum memBerdasarkan pemeriksaan Inter- peroleh kabar terbaru dari upaya national Transport Workers Fed- negoisasi pembebasan kapal eration di Tuticorin, India, di yang disewanya tersebut. (*) Laporan Wartawan JPNN Editor: Ade Yunarso
FOTO BOY SLAMET/JPNN
TUJUH HARI GUS DUR LAMPU MATI: Tahlil Kubro peringatan tujuh hari meninggalnya Gus Dur digelar DPW PKB Jatim semalam. Acara tetap berlangsung khidmat meski dengan penerangan lilin. Dikarenakan jaringan listrik di kantor DPW tersebut korsleting akibat air hujan.
Mahfud: Gus Dur Beda dengan Soeharto Laporan Wartawan JPNN Editor: Ade Yunarso
JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. menilai, pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak bisa dibandingkan dengan usul yang sama untuk mantan Presiden Soeharto. Dia menilai, pemberian gelar pahlawan untuk Gus Dur jauh lebih mudah karena mantan presiden keempat itu tidak terkendala masalah hukum. ’’Masalah (Bulog Gate) itu
kan tidak pernah menjadi kasus hukum, hanya politik. Lagipula, meski ada kasus politik, memorandum (dari MPR untuk Gus Dur) hanya sampai kedua. Padahal, seharusnya sampai ketiga,” ujar Mahfud setelah menerima penghargaan dari Charta Politika di Jakarta Senin malam. Mantan politisi PKB ini menilai, kondisi tersebut berbeda dengan usul gelar pahlawan untuk Soeharto yang diperjuangkan Partai Golkar. Hingga akhir hayatnya, presiden kedua itu masih tersangkut kasus dugaan korupsi di sejumlah yayasan sosial yang dipimpinnya. Penuntut umum
tidak bisa menghadirkan Soeharto ke persidangan dengan alasan sakit permanen. Masalah hukum yang belum tuntas itu dapat menjadi kendala pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto. Kejaksaan Agung memang telah mendeponering kasus yang melibatkan Soeharto. Namun, status perkara tersebut tidak menghentikan kasus hukum terhadap Soeharto. ’’Kasus hukum yang belum terselesaikan itu menghambat prosedur karena memang tidak boleh. Meski demikian, saya kira bisa dipertimbangkan lagi.
Sebab, bagaimanapun Soeharto belum dinyatakan bersalah di pengadilan,” terangnya. Pendapat Mahfud ini berbeda dengan pendapat hakim konstitusi Akil Mochtar. Mantan politisi Golkar ini menegaskan, jatuhnya Gus Dur tidak disebabkan kasus Bulog Gate melainkan karena mengeluarkan dekrit presiden tentang pembubaran DPR, MPR, dan Partai Golkar. ’’Itu kan tindakan inkonstitusional. Sebab, dalam UUD jelas dinyatakan presiden tidak boleh membubarkan MPR/ DPR,” tegas Akil di gedung
MK kemarin. Mantan anggota Pansus Bulog Gate ini mengungkapkan, MPR lantas meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) yang lantas menyatakan dekrit yang dikeluarkan Gus Dur tidak sah. ’’Karena waktu itu MK tidak ada, MA menyatakan dekrit tidak sah,” katanya. Panitia Khusus Angket Bulog Gate ketika itu memang menyatakan, Gus Dur patut diduga telah menerima aliran dana. Namun, hasil penyelidikan tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung sehingga sampai kini kasusnya tidak terbukti. (*)
Kabareskrim Kantongi Daftar Mafia Kasus Laporan Wartawan JPNN Editor: Ade Yunarso
FOTO JPNN
TERDAKWA: Mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam persidangan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Target Program Transmigrasi Gagal Laporan Wartawan JPNN Editor: Ade Yunarso
JAKARTA - Evaluasi kinerja pemerintah di bidang transmigrasi sepanjang 2009 belum memenuhi target. Menyusul rencana revitalisasi program pemekaran daerah tujuan transmigrasi pada tahun ini, sejumlah faktor yang terkait kegagalan pencapaian target dirumuskan. Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) menyebutkan, per 30 Desember 2009 total penempatan berjumlah 8.875 keluarga. Jumlah itu setara 94,26 persen dari target awal sebanyak 9.415 keluarga.
Mereka terdiri dari transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mandiri dengan pola usaha tanaman pangan sebanyak 7.475 keluarga, dan transmigrasi swakarsa usaha perkebunan atau kehutanan sejumlah 1.400 keluarga. ’’Sebenarnya realisasi penempatan transmigrasi yang lebih dari 94 persen ini sudah terbilang baik, bahkan lebih baik dari realisasi tahun lalu yang besarnya hanya 85,69 persen,” ujar Dirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans Harry Heriawan Saleh di Jakarta kemarin. Harry mengatakan, angka itu sudah cukup baik. Mengingat, masa transisi nakhoda Dep-
nakertrans yang terjadi di kuartal ketiga 2009 cukup menyita kinerja. Jika capaian ini disebut sebagai hasil kinerja Menakertrans Muhaimin Iskandar, kata dia, tentu ini capaian yang fantastis. ’’Karena hanya dalam hitungan 57 hari sejak dilantik sebagai menteri, hasilnya ternyata sangat bagus,” pujinya. Dukungan terhadap revitalisasi transmigrasi ditandai penandatangan Kerja Sama Antardaerah (KSAD) provinsi sebanyak 71 naskah. Selain itu, juga ada penandatangan pakta integritas untuk penanaman modal di kawasan transmigrasi sebanyak delapan buah meliputi investasi untuk priode 2008– 2011 sebanyak Rp12 triliun. (*)
JAKARTA - Para mafia kasus atau makelar kasus (markus) hukum tak bisa lari lagi. Keberadaan mereka diincar satuan tugas (satgas) bentukan SBY dan Polri. Kabareskrim Komjen Ito Sumardi bahkan sudah mengantongi nama-nama mereka. ’’Kita sudah memiliki datadata, siapa orang-orang yang memang kerjanya ngurusin kasus atau mafia hukum,” kata mantan Kapolda Sumsel itu kemarin. Namun pihaknya belum bisa berbuat banyak. Karena para markus sedang ’’tiarap”. ’’Kalau sekarang meraka tidak berbuat apa-apa ya kita belum bisa menindak,” katanya. Ito menjelaskan, untuk mencegah bermainnya mafia hukum, polri akan melakukan gelar perkara terhadap kasuskasus yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Kegiatan itu melibatkan konsultan independen, penasihat ahli Kapolri, serta Divisi Propam dan Pembinaan Hukum. ’’Dalam satu hari kita bisa duatiga kali gelar perkara sehingga dapat melihat penanganannya wajar atau tidak,” ungkapnya. Mabes Polri juga akan mengambil alih perkara yang terindikasi dilakukan secara tidak wajar. Penyidik dan pejabat yang menangani kasus juga diperiksa. Sebagai sarana pencegahan internal, polisi memasang ka-
ITO SUMARDI
mera pengawas (closed circuit television) di semua ruangan penyidik. Polri juga melarang siapa saja menerima tamu di ruang penyidik. ’’Kita akan membangun balai pelayanan pengaduan masyarakat. Mudah-mudahan pertengahan bulan ini selesai,” ungkapnya. Kasus-kasus yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat, akan diselidiki pengawas penyidik (wasdik). ’’Setiap ada kasus yang dikomplain masyarakat, tim wasdik akan turun untuk melihat hasilnya dan memberikan sanksi kepada penyidik dan pejabat yang nanganin kasus itu jika ada yang dilanggar,” terangnya. Terhadap satgas yang dibentuk Presiden SBY, Polri mendukung sepenuhnya. ’’Polri menempatkan personel dalam satgas dan membentuk tim pendukung,” ujar Kadivhumas Irjen Edward Aritonang. (*)