LAPORAN KHUSUS
26
Usulkan Revisi PP 48/2005 Laporan Kohar M. /Yusuf A.S./ Hermansyah Editor: Adi Pranoto KOTABUMI – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Utara sudah mengajukan usulan kepada BKN dan Menpan mengenai revisi PP 48/2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS. Hal ini untuk mengakomodasi sedikitnya 500 tenaga honorer yang tidak masuk dalam database sehingga dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kepala BKD Lampura Drs. Asmidi Ismail, M.M. memaparkan, selain 500 tenaga honorer yang tidak masuk database, masih ada 422 tenaga honorer yang masuk dalam database. Namun, belum diangkat menjadi CPNSD dan masih menunggu penerimaan CPNSD 2009. ’’Jumlah itu sisa dari 2.555 tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi PNS,” ungkapnya. Tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi PNS tersebut tersebar di sejumlah dinas/instansi di Lampura. ’’Mereka yang diangkat dari tenaga honorer itu dilakukan secara bertahap, sehingga sisanya 422 dan sudah diusulkan kepada pihak BKN serta Menpan untuk dapat diangkat menjadi CPNSD formasi 2009,” kata Asmidi seraya mengharapkan semua tenaga honorer yang diusulkan itu dapat diterima secara keseluruhan. ’’BKD hanya mengusulkan. Tapi, yang menentukan jumlah berapa yang akan diterima adalah pihak pusat,” imbuhnya. Di Pemkab Tulangbawang, kini masih kebanjiran honorer, tenaga kontrak, atau tenaga kerja sukarela yang bertugas di masing-masing satuan kerja (satker). Plt. Sekretaris Tuba Hi. Darwis Fauzi mengatakan, jumlah honorer yang telah masuk database 172 orang yang akan diangkat pada 2009. Sementara sisanya hanya tenaga kontrak atau tenaga kerja sukarela (TKS) yang tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi PNS. Tenaga kontrak yang ada kini menurutnya hanya merupakan tenaga yang dibutuhkan dinas/satker dalam rangka menunjang kinerja dinas. Secara kebetulan di dinas tersebut memang tersedia dana untuk diberikan sebagai honorer. ’’Kalau jumlahnya, saya lupa berapa, ’’ kata mantan Kadis PU Pengairan Tuba ini kemarin. Berdasar data yang dihimpun Radar Lampung, honor para TKS atau tenaga kontrak tersebut mulai dari Rp400 ribu– Rp500 ribu per orang. Selain itu, honor tersebut juga tidak jarang dibayarkan dalam tiga bulan sekali karena proses pencairannya mengikuti kegiatan yang ada di satker tersebut. Sementara itu, sebanyak 144 tenaga honorer yang digaji melalui APBD Waykanan dan 1.400 guru honorer murni tingkat SD, 400 guru honorer murni SMP, 300 guru honorer murni SMA, serta 172 guru honorer murni SMK terancam kehilangan pekerjaan bila pelaksanaan PHK terhadap para tenaga honorer dilaksanakan. Belum lagi ratusan tenaga honorer yang diangkat melalui satker masing-masing yang bekerja berdasarkan SK Kasatker. ’’Jumlah tenaga honorer Waykanan yang telah masuk dalam database sebanyak 1.417 orang. Yang telah diangkat sebagai PNS sebanyak 1.315 orang. Yakni melalui pengangkatan 2005 sebanyak 422 orang, pengangkatan 2006 sebanyak 489 orang, pengangkatan 2007 sebanyak 348 orang.” (*)
SABTU, 4 JULI 2009
Penantian Honorer Diangkat CPNSD
HONORER DI LUAR DATABASE
Terancam Dirumahkan Ribuan pegawai honor seLampung masih harus bersabar untuk dapat diusulkan menjadi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). Sebab, yang berhak untuk diusulkan sebagai CPNSD adalah para pegawai honor yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Laporan Segan Petrus S. Editor: Adi Pranoto BANDARLAMPUNG – Nasib tenaga honorer yang tak terakomodir dalam database Badan Kepegawaian Negara
(BKN) terancam akan menjadi pengangguran. Hal ini menyusul belum ada kejelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) terkait status tenaga honorer yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini. Kepastian itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Helmi Arsyad S.Sos. Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis mengenai tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN. ’’Segala kemungkinan masih ada. Tapi, semuanya menunggu kepastian dari Menpan. Karenanya, kita tunggu saja. Kita juga belum dapat memastikan apakah tenaga honorer yang tak
masuk database akan dibiarkan begitu saja atau malah ketentuannya diperbaharui lagi,” kata mantan Sekkab Lampung Barat ini kemarin. Diketahui, BKD provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung mengusulkan 2.606 tenaga honorer diangkat menjadi CPNSD pada tahun ini. Pengajuan tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta. Khusus tenaga honorer yang diusulkan diangkat langsung menjadi CPNSD merupakan sisa honorer yang belum diangkat sejak 2005–2008. Rinciannya, pemprov 284 honorer, Lampung Barat 147, Lampung Selatan 173, Lampung Tengah 359, Lampung
Timur 240, Lampung Utara 413, dan Tanggamus 189 honorer. Lalu, Tulangbawang 263 honorer, Waykanan 178, Bandarlampung 198, dan Metro 162 honorer. Usulan tenaga honorer yang sedang bekerja di kantor pemprov dan pemkab/pemkot sudah terakomodasi dalam database BKN. ’’Tahun ini kesempatan terakhir bagi tenaga honorer menjadi PNS. Hal ini sesuai kebijakan pemerintah pusat,” jelas Helmi lagi. Bahkan, seluruh tenaga honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Lampung akan berunjuk rasa serentak. Ancaman itu diwujudkan apabila pemerintah pusat tidak juga menjadikan mereka
PNS pada tahun ini. Berdasar data PGHM Lampung, jumlah honorer yang tidak masuk database mencapai 26.000-an orang. Hal itu disampaikan Ketua PGHM Lampung Andi Warisno. ’’Kami akan demo ke Jakarta, berorasi di Senayan (Kantor DPR RI, Red), dan Istana Negara (Kantor Presiden, Red). Rencananya disusun 1 Juli 2009,” tandasnya kepada Radar Lampung. Unjuk rasa itu untuk menagih komitmen pemerintah dan DPR RI yang berjanji mengakomodasi honorer yang tidak masuk database ke dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. (*)
Nasib Ribuan Honorer tak Jelas Laporan Edi H./Agus S./RNN Editor: Adi Pranoto
FOTO DOK/DWI PRIHANTONO
ADUKAN NASIB: Forum Guru Honorer Murni (FGHM) mendatangi Pemkab Lampung Timur untuk mendesak anggaran insentif beberapa waktu lalu.
FGHM Harapkan Perubahan Aturan Laporan Dwi P./RNN Editor: Adi Pranoto SUKADANA - Untuk wilayah Lampung Timur (Lamtim), tenaga honorer yang masuk database BKN hanya 1.546 orang. Rinciannya, tenaga guru 690 orang, kesehatan (168), penyuluh pertanian (1), teknis lainnya (313), dan administrasi (374). Dari jumlah tersebut, yang belum diusulkan menjadi CPNSD tinggal 115 honorer. Sementara lainnya telah mendapat nomor induk pegawai (NIP) dan surat keputusan (SK) pengangkatan dari bupati Lamtim. Padahal, jumlah tenaga honorer di Lamtim yang tidak masuk database lebih tujuh ribu orang. Mereka, antara lain, 6.750 guru, 617 tenaga kerja sukarela (TKS) yang mengabdi pada Dinas Kesehatan, dan 20 petugas inseminasi buatan (inseminator) yang berada di bawah naungan Dinas Peternakan. Itu belum termasuk honorer yang mengabdi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kantor kecamatan, dan kantor desa. ’’Semoga pemerintah pusat memperhatikan na-
sib para tenaga honorer yang belum masuk database BKN,” harap Ketua Forum Guru Honorer Murni (FGHM) Lamtim Nurkholis kemarin. Sebab, lanjutnya, sebagian besar tenaga honorer yang belum masuk database itu memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Pertimbangan lain, gaji yang diterima para tenaga honorer murni, khususnya yang mengabdi sebagai guru, antara Rp50 ribu sampai Rp250 ribu/bulan. Padahal, beban kerja mereka sama seperti para guru yang berstatus PNS. Nurkholis menyadari, para guru honorer murni memang sulit diusulkan sebagai PNS. Sebab, surat keputusan pengangkatan mereka hanya dari kepala sekolah. Sedangkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi CPNS, syaratnya memiliki SK yang ditebitkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau kepala daerah. ’’Semoga peraturan tersebut segera ditinjau ulang, sehingga kami juga mendapat kesempatan yang sama untuk diusulkan sebagai PNS,” ujarnya.
Sekretaris Kabupaten Lamtim I Wayan Sutarja menyatakan, sebelum PP 48/2005 diubah atau diganti dengan peraturan baru, para pegawai honor yang belum masuk database BKN tidak dapat diusulkan sebagai CPNSD. Kendati demikian, pemkab akan berupaya memperjuangkan nasib mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengalokasian anggaran insentif bagi para guru honorer murni. ’’Saat ini, penyaluran dana insentif masih diproses Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga,” jelasnya. Sementara Pemkot Metro melalui Dinas Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (KPPD) memastikan para tenaga honorer yang tak masuk database tidak akan diberhentikan. Pasalnya, mereka tetap menjadi tenaga honorer di Pemkot Metro sebelum ada perubahan. ’’Ke-221 tenaga honorer ini akan tetap bekerja seperti biasa sampai ada aturan tentang tenaga harian lepas (THL),” terang Kepala Dinas KPPD Kota Metro Yusuf Kota Alam melalui Kasi Pengawasan dan Pemberhentian Pegawai Ade Erwin Syah. (*)
KOTAAGUNG – Nasib 1.429 guru honorer murni di Tanggamus yang tidak masuk database masih belum menentu. Padahal, ada dari mereka yang telah mengabdikan diri sejak puluhan tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tanggamus Drs. Barmawi Harun mengatakan, 1.429 honorer itu menyebar pada sekolah-sekolah dari SD–SMA di berbagai kecamatan. Diterangkannya, selama ini Pemkab Tanggamus telah mencoba memperhatikan nasib para guru honorer murni dengan memberikan tunjangan penghasilan setiap bulannya. Yakni, berupa pemberian insentif sebesar Rp100 ribu per orang. Senada dikemukakan Kepala BKD Tanggamus Drs. Chandra Nasrun. Menurutnya, nasib yang belum menentu, apakah nantinya diangkat PNS atau tidak, juga berlaku bagi para tenaga kerja sukarela (TKS) yang kini bertugas di sejumlah satker. Saat ini informasi yang ia terima, banyak satker yang mengangkat tenaga honor dengan status TKS. ’’Nah, TKS yang bekerja pada sejumlah satker tersebut murni merupakan tanggung jawab satuan unit kerja yang bersangkutan,” ungkap Chandra. Tenaga honorer di Pringsewu yang jumlahnya 1.497 dan tak terdata dalam database pengangkatan CPNSD tak kenal lelah memperjuangkan nasibnya. Segala upaya telah dilakukan mulai mempertanyakan nasibnya ke pemkab, termasuk hearing dengan DPRD, juga ikut dalam aksi parlemen jalanan. Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Sukarela (FKTKS) di Tanggamus dan Pringsewu yang beranggotakan 269 orang mengaku telah berupaya semaksimal mungkin menggeluti pekerjaannya bertahun-tahun, meski hanya sebatas tenaga honorer. Bersama anggota FKTKS lainnya juga
terus berjuang menuntut persamaan, agar mereka dapat dimasukkan database CPNSD. Menurut Ketua FKTKS Tanggamus Aris Mulato, A.Mk. didampingi sekretarisnya, Eni Listiana, mereka terus berjuang agar ada persamaan hak dalam perekrutan CPNSD. Bahkan bersama anggota FKTKS lainnya di Lampung serta anggota guru honorer murni, Rabu (1/7) lalu mereka ke Jakarta, bergabung dengan ratusan tenaga honorer lainnya menggelar demo di depan Istana Negara. Termasuk melakukan pertemuan dengan anggota Komisi IX DPR RI untuk membahas keinginan para tenaga honorer itu pada Kamis (2/7). Menurut Aris, adanya PP No. 48/ 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS tetap tak dapat mengakomodasi mereka karena honornya berasal dari non-APBD/APBN. ’’Angin segar buat kami waktu itu adalah adanya penjelasan PP No. 43/ 2007 tentang Perubahan PP No. 48/ 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Apabila sebelum 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai APBD/APBN telah selesai seluruhnya diangkat menjadi CPNS, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai APBD/APBN yang bekerja di instansi pemerintah untuk diangkat menjadi CPNS sesuai kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara,’’ jelasnya. Sebanyak 190 orang tenaga honorer Pesawaran yang berasal dari Lampung Selatan diajukan kepada BKN untuk dapat diangkat sebagai PNS Pesawaran. Hal ini dilakukan mengingat sebagian besar tenaga honorer ini tecatat telah mengabdi terhitung sejak 2005. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris BKD Pesawaran Ikhsan Effendi, S.Sos. saat diwawancarai perihal pengajuan CPNSD beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengajuan CPNSD Pesawaran tahun ini juga direncanakan dibarengi dengan pengajuan tenaga honorer Pesawaran yang berasal dari Lampung Selatan. (*)