24
SENIN, 4 MEI 2009
Pileg 9 April, Pilpres 8 Juli 2009
Suara Tidak Sah 16,73 Persen
DPD II Golkar Protes Deklarasi JK-Win
Meningkat Dua Kali Lipat Dibandingkan Pemilu 2004 Laporan Wartawan JPNN Editor: Nizwar
Laporan Wartawan JPNN Editor: Nizwar
JAKARTA – KPU, tampaknya, harus gencar menyosialisasikan tata cara menconteng dalam pemilihan presiden (pilpres) mendatang. Sebab, hasil pemilu legislatif 9 April lalu menunjukkan jumlah surat suara tidak sah mencapai 16,73 persen. Jumlah itu meningkat dua kali lipat daripada Pemilu 2004 yang hanya delapan persen. Berdasarkan penghitungan Centre for Electoral Reform (Cetro), dari enam provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, DI Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Banten, jumlah surat suara tidak sah di 22 daerah pemilihan tersebut mencapai 5.708.660 atau sama dengan 16,73 persen. ’’Angka itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan total surat suara tidak sah di Pemilu 2004,’’ kata Hadar Navis Gumay, direktur eksekutif Cetro, kepada wartawan di Jakarta. Jumlah surat suara tidak sah diperkirakan terus bertambah karena baru enam provinsi yang direkapitulasi Cetro. ’’Pemahaman surat suara tidak sah adalah surat suara di mana penandaannya tidak sesuai aturan KPU,’’ terang Hadar. Sementara, aturan KPU itu sendiri terlalu membatasi pemilih. ’’Sehingga banyak surat suara yang tidak sesuai aturan KPU dianggap tidak sah,’’ lanjut dia. Sebagaimana diketahui, di Peraturan KPU No. 13 Tahun 2009, penandaan yang diakui KPU adalah conteng atau centang, penandaan tidak sempurna tanda silang, coblos, dan garis datar. Di luar itu langsung dianggap tak sah. ’’Seandainya bisa membuka kembali surat suara yang sudah diberi penandaan tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana penandaan yang diberikan pemilih. Peraturan KPU yang sangat kaku itu menyebabkan penandaan lain di luar yang ditetapkan KPU tidak bisa dianggap sah,’’ jelasnya. Berdasarkan standar internasional untuk sistem distrik, batas surat suara tidak sah berkisar 2,5 persen. Sedangkan standar yang dianggap wajar untuk surat suara tidak sah dengan sistem proporsional terbuka adalah 5 sampai 6 persen. Dengan banyaknya surat suara tidak sah seperti itu, jumlahnya jauh di atas standar internasional yang ada. (*)
PONTIANAK – Belum berlaga di pemilihan presiden (pilpres), pasangan capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto sudah mendapat resistensi. Seperti diduga, mereka yang menyesalkan pendeklarasian duet yang disingkat JK-Win itu adalah para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar. Ketua DPD PG Pontianak Hersan Aslirosa menyoroti langkah dewan pimpinan pusat (DPP) yang tidak melibatkan DPD II dalam penetapan duet JK-Win. ’’Siapa yang menjadi pasangan Ketua Umum JK tak ada masalah. Apakah mau Hanura, Demokrat, atau partai mana pun. Tapi, jangan tinggalkan kaidah dan etika demokrasi,’’ kata Hersan di Pontianak. Dia khawatir JK terjebak permainan kepentingan di luar maupun dalam partai. Padahal, lanjut Hersan, kegagalan pemilu legislatif yang diakibatkan kurangnya koordinasi seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh pengurus maupun kader partai berlogo beringin itu. Menurut Hersan, pengambilan keputusan capres-cawapres Golkar seharusnya tetap melibatkan DPD II yang merupakan representasi pengurus di tingkat kabupaten dan kota. ’’Memang dalam penentuan deklarasi pasangan tidak jelas aturannya. Tapi, selayaknya, karena ini bicara pilpres dan yang mempunyai basis massa di kabupaten/kota, maka juga melibatkan DPD II. Setidaknya, strategi dalam pilpres nanti kita tahu,’’ kata Hersan yang juga ketua DPRD Kota Pontianak itu. Jika nanti dalam pilpres pasangan tersebut menuai kekalahan, kata Hersan, jangan sampai DPD II disalahkan dengan alasan tidak bekerja optimal untuk memenangkannya. Sementara itu, DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalbar merespons positif pendeklarasian JKWin. ’’Kami siap kapan saja. Sebab, Hanura dan Golkar sama-sama berbasis nasionalis. Apalagi warna seragam kami hampir sama,’’ kata Syafruddin Nasution, wakil ketua DPD Hanura Kalbar. (*)
FERY PRADOLO/JPNN
SOSIALISASI DPT: Komisi Pemilihan Umum menyosialisasikan DPT pilpres di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Kubu SB Tolak Hasil Jogja Laporan Wartawan JPNN Editor: Nizwar JAKARTA – Kubu Soetrisno Bachir (SB) benar-benar menunjukkan perlawanan atas hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN di Jogjakarta. Mereka menegaskan rakernas tersebut tidak sah. Untuk itu, akan ada rakernas khusus di Jakarta pada 9 Mei 2009. ’’Rakernas khusus di Hotel Sahid, Jakarta, dihadiri peserta sesuai AD/ ART,’’ kata fungsionaris DPP PAN Adang Durahman. Adang menjelaskan alasan rakernas Jogjakarta yang memutuskan
mengajukan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) tidak sah. Seharusnya rakernas dihadiri 1.200 orang yang terdiri seluruh pengurus DPP, utusan DPW, dan anggota fraksi DPR. Khusus untuk utusan DPW diatur oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua Bappilu PAN. ’’Rakernas Jogja juga tanpa dihadiri seluruh departemen DPP,’’ tambahnya. Adang menegaskan, keputusan Rakernas Jogja secara aklamasi adalah
Soetrisno Bachir
Dari Hal 24
bohong besar. Sebab, perwakilan dari Jawa Timur walk out dan empat DPW menolak. ’’Kesalahan terbesar, SB selaku ketua umum tidak pernah menandatangani surat undangan rakernas karena sedang di Singapura. Ini pelanggaran AD/ART dan masuk pidana,’’ tegasnya. Wakil Sekjen DPP PAN Abd. Rohim Gazali membeberkan, undangan Rakernas Jogja memuat
tanda tangan SB hasil scan. ’’Tanda tangan itu tanpa ada izin dari SB. Ini bahasa hukumnya kriminal,’’ tandasnya. Rohim menilai, proses politik di Rakernas PAN kurang bijaksana. Bahkan, ia tidak sungkan menyebutkan adanya kesan pengkhianatan. ’’Saya merasa bahwa ada upaya untuk memalukan SB di forum ini,’’ ungkapnya. Karena itu, pihaknya langsung melakukan pembicaraan dengan Amien Rais. Sesuai pembicaraan, Rakernas Jogja sifatnya open ended. Keputusan final akan ditentukan dalam rakernas khusus di Jakarta, 9 Mei. ’’Kita harus serius memutuskan hal besar ini,’’ katanya. (*)
SKKP HAM Tolak Prabowo-Wiranto Laporan Wartawan JPNN Editor: Nizwar JAKARTA – Arah koalisi PPP semakin terbaca. Itu menyusul kesanggupan pihak partai ini memenuhi keinginan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKKP HAM) yang mendesak untuk tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Wiranto.
Kedua mantan petinggi TNI itu dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Wiranto dikaitkan dengan kasus di Timtim tahun 1999, sedangkan Prabowo dengan kasus penculikan aktivis tahun 1997-1998. ’’Jangan berkoalisi dengan yang menyakitkan rakyat,’’ kata Ruminah, anggota keluarga korban tragedi Mei 1998, saat pertemuan SKKP HAM di kantor
DPP PPP di Jakarta, Minggu (3/5). ’’Kami menolak mereka menjadi capres atau cawapres,’’ kata Benny Biki, keluarga korban Tanjungpriok. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Uman Husin yang menemui SKKP HAM berjanji akan membawa aspirasi itu dalam rapat PPP. ’’Kami akan bawa aspirasi ini kepada Bapak Surya Dharma Ali (ketua umum PPP) dan
ketua fraksi (Lukman Saefuddin),’’ katanya. Uman menyatakan, sampai saat ini PPP belum menentukan sikap mau merapat ke kubu mana. Namun, pada rapimnas beberapa waktu lalu jajaran DPW menyebutkan dua nama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo. ’’Separo di antaranya secara terbuka menghendaki PPP mendukung Prabowo,’’ ujarnya. (*)