SAMBUNGAN
VII
180 Pejabat
Dari Hal I ) ...........................................................................................................................................
atakan, bahwa pergantian pejabat dalam sistim pemerintahan merupakan hal biasa, dan salah satu bentuk mutasi tersebut dikarenakan promosi jabatan. Muzakir berharap mutasi yang dilakukan kali ini, tidak lagi dijadikan salah persepsi sebagai pergantian bermuatan politis. Sebab, kata dia, agenda reformasi
birokrasi merupakan salah satu sasaran program pembangunan birokrasi aparat pemerintahan yang digulirkan oleh Pemkab Muara Enim. “Saya tegaskan, jangan dijadikan pergantian ini sebagai alasan persepsi karena muatan politis. Itu tidak benar, tetapi memang reformasi birokrasi sudah diprogram-
Panwaslu Periksa ada dua kasus yang masuk ke pihak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), salah satu tersangkanya melibatkan oknum Kepsek (Kepala Sekolah) SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) karena terbukti secara terang – terangan terlibat pendukungan salah satu cabup (Calon Bupati) Lahat. Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Delly Kurniadi melalui Divisi Pengawas dan Humas Tatahuddin mengatakan, benar saat ini ada dua kasus yang telah masuk ke meja Panwaslu dan terakhir melibatkan oknum PNS
50,12 CC. Bahkan, kata Muzakir, untuk mencapai kesempurnaan penilaian sesuai harapan, Pemkab Muara Enim harus meningkatkan lagi reformasi birokrasi yang ada saat ini yakni 4 tahapan lagi. “Bagi pejabat yang diganti serta memasuki masa purnabakti, kami ucapkan terima kasih.” (yan)
Kirimkan hasil karya terbaik adik-adik, ke Harian Radar Palembang Simpang Polda Jalan Basuki Rahmat No 12 BC, dengan Mbak Asih, Kak Junaidi, Kak Khairul. Atau email karyanya ke : asihwahyurini@ gmail.com / rdr_plg@yahoo.com. Ada puluhan hadiah menarik setiap minggunya.
Warga Makin
Nama
:
Sekolah
:
Dari Hal I ) ....................................................................................
Dari Hal I ) .......................................................................................................................
dengan terang-terangan mendukung salah satu Cabup. Saat ini oknum tersebut sedang diperiksa mengenai pelanggaran yang dilakukan dan bukan tidak mungkin akan diberikan sanksi. “Kini kasusnya tengah dikaji, dugaan oknum PNS ikut terlibat mendukung dan mengajak masyarakat untuk mencoblos salah satu kandidat pada 6 Juni 2013 mendatang,”ujarnya. Dijelaskannya, panwaslu melalui panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam)
semangat ASPIRASI RAKYAT
kan oleh kita,” ungkap Muzakir. Sebagai wujud dari komitmen reformasi birokrasi yang digulirkan, kata Bupati, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan penghargaan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nilai
RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE - 3/V/2013
dan petugas pengawas lapangan (PPL) terus melakukan monitoring kepada seluruh oknum PNS dan juga apabila ditemukan pelanggaran. Karena itu, pihaknya berharap agar kiranya seluruh masyarakat untuk jangan takut memberikan laporan jika melihat ada pelanggaran yang dilakukan. “Padahal, sebelum kejadian tertangkap, kerapkali, Panwaslu memberikan himbauan kepada seluruh oknum PNS maupun berkaitan dengan ini, untuk tidak terlibat sekaligus mengajak untuk
mencoblos atau mendukung kandidat tersebut,”imbuhnya. Ditambahkan Tatahuddin, oleh sebab itu, pihak terus bekerja keras serta saling berkoordinasi dan komunikasi dengan panwaslucam dan PPL, agar buka mata dan telinga. “Hal-hal inilah sangat rentan akan keterlibatan oknum-oknum yang disebutkan diatas. Sekali lagi, kami meminta kepada elemen lapisan masyarakat ataupun oknum, jangan sampai terlibat apalagi tertangkap basah,” pungkasnya. (man)
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
SEMINAR : Seminar politik yang dilaksanakan bertempat aula Pasca Sarjana Unsri, antara pihak Bawaslu dan FISIP Unsri, Jumat (17/5).
pembantu raktor (PR) IV Unsri, Dr. Ir. A. Muslim, M. Agr mengatakan kami mengangangkat tema tersebut karena memang masih ada ketimpangan pengetahuan politik, karena memang masih banyak masyarakat yang tak tersentuh pendidikan politik. Imbasnya, kata dia, masyarakat begitu mudah terprovokasi dan terjadi konflik. Tentu sebagai lembaga pendidikan Unsri sangat menyayangkan rendahnya pengetahuan politik masyarakat dewasa ini, semoga kegiatan kali ini bisa menjadi sedikit solusi atas persoalan yang ada. “Black campaign, money politics seakan sesuatu yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi, padahal jelas itu salah dan akan membuat proses demokrasi cacat, namun rendahnya pengetahuan politik memjadikan hal tersebut seolah hal yang lumrah,” kata dia. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Dr. Irman Putra sidin, tokoh nasional. Menurutnya, proses politik di Indonesia masih tidak mencerminkan demokrasi secara substansial, padahal cita cita reformasi 98 menginginkan kedaulatan yang sebesar besarnya di tangan rakyat. “Dua periode terdekat pasca reformasi, ditahun 2004 dan 2009 sistem politik Indonesia masih mendistorsi makna pemilihan langsung, dan ini jelas berbahaya bagi kedaulatan rakyat, seolah prosesnya mendelegetimasi hal tersebut,” terangnya.
Mestinya sambung Irman, yang disebut penyelenggara pemilu itu adalah pelaksana dan pengawasa, nah, 2 periode yang lalu kedua elemen tersebut tidak memiliki power yang seimbang. “Ketidakseimbangan itulah yang membuat peran pengawasan kurang optimal, maka yang terjadi banyak kejahatan politik yang sistemik,” kata dia Hal serupa juga diungkapkan oleh Drs. Djoko Siswanto, berbagai tindakan negatif politik yang cenderung menghalalkan segala cara membuat rakyat jengah, dan enggan menggunakan hak politiknya. “Ini ditandai dengan semakin menurunya partisipasi politik di tanah air, jika parameter keberhasilan demokrasi adalah partisipasi, maka saat ini demokrasi Indonesia stagnan kalau tidak mau disebut mundur,”jelasnya. “Bayangkan saja, tingkat partisipasi menurun cukup tajam, pada pemilu 1999 sebesar 90 persen masyarakat menggunakan hal pilihnya. Sementara di pemilu 2004 menurun menjadi 87 persen, dan di pemilu 2009 tak lebih dari 72 presen saja.” Ia menambahkan, dan hal yang sama terjadi di pilwako yang baru saja digelar di Palembang, yang sebelumnya 68 persen masyarakat menyalurkan hak pilihnya, ternyata tinggal 62 persen lagi. Tentu ini sangat mengkhwatirkan proses demokratisasi Indonesia. “Legitimasi pemerintah tidak kuat, sebab dukungan masyarakat
sangat rendah,”kata dia. Bahkan, ia mengungkapkan hasil observasinya. “Membaginya menjadi beberapa kategori masyarakat dalam melihat pemilu, dan ini hasil observasi ilmiah, pertama Masyrakat diberi uang dan masyarat memilih.” Kedua, diberi, diterima, dan memilih yang lain, ketiga diterima namun golput, keempat diterima dari semua pasang, namun yang dipilih yang lebih mahal Kelima, diambil dan semua dicoblos, dan terakhir diambil semua namun golput.” Ia berharap, untuk meningkatkan partisipasi pemilih tak hanya sosialisasi yang merata, namun memberikan trust kepada masyarakat bahwa proses pemilu jujur dan adil. “Bawaslu mesti bisa meyakinkan masyarakat untuk itu,”pungkasnya. Ketua Bawaslu Pusat, Dr.Muhammad, S.Ip, M.Si yang juga hadir dalam kegitan itu menyambut baik masukan kepada lembaganya. Ia mengatakan pihaknya akan bekerja seoptimal mungkin sesuai SOP yang ada. “Pengawasan terhadap proses jalannya pemilu akan semakin baik, dan diharapkan bisa menghasilkan proses pemilu yang adil,” kata dia. Kegiatan kali itu berlangsung di aula pasca sarjana unsri, diikuti oleh ratusan mahasiswa, para guru dan akademisi, kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu diikuti dengan khidmat dan antusias (can)
klik...........www.radarpalembang.biz