ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA PAGUYUBAN KELUARGA BESAR
Medan, 19 November 2011
KEPUTUSAN MUBES-III PKB PUJAKESUMA NO. 06/SK/Mubes-III/PJK-P/2011, Tanggal 19 November 2011. Tentang PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PKB PUJAKESUMA.
ANGGARAN DASAR PKB PUJAKESUMA BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini diberi nama Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma yang disebut dengan “PKB PUJAKESUMA”. Pasal 2 Waktu Organisasi PKB Pujakesuma didirikan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 10 Juli 1980 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 3 Kedudukan Kedudukan Pengurus Pusat PKB Pujakesuma berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan organisasi ini mempunyai pengurus di dalam dan di luar wilayah Sumatera Utara serta di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 4 Azas PKB Pujakesuma berazaskan Pancasila. Pasal 5 Sifat PKB Pujakesuma merupakan organisasi PAGUYUBAN yang bersifat budaya, sosial kemasyarakatan dan perekonomian. Pasal 6 Tujuan PKB Pujakesuma bertujuan : 1. Mewujudkan hubungan silaturahim dan kekerabatan yang kokoh dengan menjunjung tinggi nilai luhur peradaban dan budaya Jawa. 2.Mewujudkan warga PKB Pujakesuma menjadi sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, tangguh, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
www.pujakesuma-pusat.com
1
Esa sehingga bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3. Menggali, melestarikan dan melindungi potensi-potensi kebudayaan Jawa baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun kreatifitas budaya warga PKB Pujaksuma guna kepentingan ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 7 Tugas Pokok 1. Menumbuhkembangkan Kebudayaan Jawa sehingga bermanfaat bagi warga PKB Pujakesuma khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Berperan aktif bersama pemerintah untuk melestarikan Budaya Jawa dalam sendi kehidupan budaya, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. 3. Membangun potensi perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Pasal 8 Fungsi PKB Pujakesuma berfungsi : 1. Wadah berhimpun dan pengayom warga masyarakat Jawa kelahiran/berkedudukan serta Keturunan Jawa di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki persamaan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya. 3. Sebagai wadah partisipasi PKB Pujakesuma dalam pembangunan kesenian, kebudayaan, olahraga, sumber daya manusia, perekonomian serta meningkatkan peran serta aktif di dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada didalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Merupakan wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dan juga antara sesama anggota keluarga khususnya PKB Pujakesuma, serta sebagai forum komunikasi lembaga-lembaga/elemen yang berorientasi kepada kebudayaan Jawa. BAB IV LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 9 PKB Pujakesuma mempunyai atribut terdiri dari Lambang, Logo, Pataka/Sampala, bendera, Pakaian Seragam, Mars dan Hymne serta berbagai jenis atribut lainnya. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 1. Anggota PKB Pujakesuma terdiri dari : a.Anggota Biasa. b.Anggota Khusus 2. Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia keturunan Jawa maupun pembauran yang dilahirkan/berkedudukan di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
www.pujakesuma-pusat.com
2
3. Anggota Khusus adalah warga dari etnis di luar Jawa. Penerimaan Anggota Khusus diputuskan oleh Majelis Pembina PKB Pujakesuma. 4. Anggota PKB Pujakesuma wajib setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pimpinan Organisasi PKB Pujakesuma. BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 11 Kewajiban Setiap anggota PKB Pujakesuma berkewajiban untuk : 1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. 2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan disiplin organisasi. 3. Aktif dalam melaksanakan program-program organisasi. Pasal 12 Hak 1. Setiap anggota PKB Pujakesuma mempunyai hak : a.Memberikan saran dan pendapat. b.Mendapat pengayoman. 2. Penggunaan hak anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII BADAN OTONOM DAN LEMBAGA Pasal 13 1. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan mencapai tujuannya, PKB Pujakesuma membentuk badan-badan otonom dan lembaga-lembaga. 2. Badan-badan otonom adalah Wanita PKB Pujakesuma, Pemuda PKB Pujakesuma dan dapat dibentuk badan-badan otonom baru yang mendapat persetujuan dari Majelis Pembina. 3. Badan Otonom Wanita PKB Pujakesuma dan Pemuda PKB Pujakesuma dapat membentuk lembaga-lembaga seperti Lembaga mahasiswa, lembaga Pelajar dan lainnya dengan mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat PKB Pujakesuma. 4. PKB Pujakesuma dapat membentuk lembaga-lembaga antara lain yayasan/badan-badan usaha yang bergerak di bidang : a.Ekonomi dengan mendirikan koperasi atau cabang usaha lainnya. b.Pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal dari TK hingga perguruan tinggi. c.Layanan Kesehatan dengan mendirikan poliklinik/ rumahsakit. d.Usaha lain yang bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya anggota. Pasal 14 1. Badan Otonom Wanita dan Pemuda PKB Pujakesuma didirikan di tingkat Provinsi (PW), Kabupaten/Kota (PD) Kecamatan (PC) dan Desa/Kelurahan (PERAN) di dalam dan di luar wilayah NKRI.
www.pujakesuma-pusat.com
3
2. Lembaga didirikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang badan otonom dan lembaga, diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 15 Susunan Organisasi Susunan organisasi PKB Pujakesuma terdiri dari : 1. Tingkat Pusat, disebut Pengurus Pusat (PP). 2. Tingkat Provinsi, disebut Pengurus Wilayah (PW). 3. Tingkat Kabupaten/Kota, disebut Pengurus Daerah (PD). 4. Tingkat Kecamatan, disebut Pengurus Cabang (PC). 5. Tingkat Desa/Kelurahan, disebut Pengurus Ranting (PERAN). 6. Biro-biro untuk tingkat Provinsi. 7. Bagian-bagian untuk tingkat Kabupaten/Kota. 8. Seksi-seksi untuk tingkat Kecamatan. 9. Unsur-unsur untuk tingkat Desa/Kelurahan. 10.Wanita dan Pemuda PKB Pujakesuma mulai dari tingkat Wilayah (PW), PD, PC dan PERAN. 11.Lembaga Mahasiswa PKB Pujakesuma terdapat di Perguruan Tinggi. Pasal 16 Wewenang 1. Pengurus Pusat PKB Pujakesuma adalah Badan Pelaksana Organisasi Tertinggi yang bersifat kolektif. 2. Pengurus Pusat PKB Pujakesuma berwenang : a.Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Pusat sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat pusat serta peraturan organisasi lainnya. b.Menetapkan dan mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Provinsi. 3. Pengurus Wilayah PKB Pujakesuma berwenang : a.Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat provinsi serta peraturan organisasi lainnya. b.Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Daerah Kab/Kota. 4. Pengurus Daerah PKB Pujaksuma berwenang : a. Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kab/Kota sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat Kab/Kota serta peraturan organisasi lainnya. b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Daerah Kecamatan. 5. Pengurus Cabang PKB Pujakesuma berwenang : a.Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat Kecamatan serta peraturan organisasi lainnya. b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Ranting Desa/Kelurahan. 6. PERAN PKB Pujakesuma berwenang : Menentukan kebijakan organisasi di tingkat Desa/kelurahan sesuai dengan AD/ART, keputusan musyawarah dan rapat di tingkat Desa/Kelurahan serta peraturan organisasi lainnya.
www.pujakesuma-pusat.com
4
BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT Pasal 17 Musyawarah adalah keputusan tertinggi dalam organisasi sesuai tingkatannya, yang terdiri dari : 1. Musyawarah Besar (MUBES) untuk tingkat Pusat. 2. Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk tingkat Provinsi. 3. Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk tingkat Kabupaten/Kota. 4. Musyawarah Cabang (Muscab) untuk tingkat Kecamatan. 5. Musyawarah Ranting (MUSRAN) untuk tingkat Desa/Kelurahan. Musyawarah-musyawarah : a. Musyawarah besar. Dilaksanakan oleh Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota Provinsi atau di salah satu ibukota Kabupaten/kota lainnya. b. Musyawarah Wilayah. Dilakukan oleh Pengurus Wilayah Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota Provinsi atau di salah satu ibukota Kabupaten/kota wilayah Provinsi bersangkutan. c. Musyawarah Daerah. Dilakukan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Wilayah, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota Kabupaten/Kota atau di salah satu ibukota kecamatan di wilayah kecamatan bersangkutan. d. Musyawarah Cabang. Dilakukan oleh Pengurus Cabang kecamatan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Daerah, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di ibukota kecamatan di salah satu ibukota kelurahan/desa di wilayah kecamatan bersangkutan. e. Musyawarah Ranting. Dilakukan oleh Pengurus Ranting Desa/Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun, bertempat di kelurahan/desa bersangkutan. f. Musyawarah Mahasiswa. Dilakukan oleh Mahasiswa PKB Pujakesuma dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Wilayah Pemuda PKB Pujakesuma, sekurang-kurangnya sekali dalam 3(tiga) tahun, bertempat di perguruan tinggi setempat atau tempat lain yang memungkinkan. Rapat-rapat. a. Rapat Pengurus Pleno, Rapat Pengurus Pleno diperluas, Rapat Pengurus Harian, Rapat Pengurus Harian Diperluas, Rapat Tim Kerja Keuangan, Rapat Kesekretariatan, Rapat antar Biro, Rapat antar Bagian, Rapat antar Seksi, dan Rapat antar unsur Harian dilaksanakan Oleh seluruh jajaran/tingkat organisasi menurut kebutuhannya. b. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau wakil ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua. c. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum/Ketua, Ketua Harian, Para Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris, para Wakil Sekretaris, serta Bendahara Umum/Bendahara dan para Wakil Bendahara.
www.pujakesuma-pusat.com
55
BAB X KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 18 Korum musyawarah dan rapat-rapat seperti tersebut dalam Pasal (17) di atas adalah sah apabila : 1. Dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota/peserta. 2. Pengambilan keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat Guyub, Rukun, Raket, Regeng dan Rumekso serta tekad untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan perhitungan suara terbanyak. 3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang apapun, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir. BAB XI KEUANGAN Pasal 19 1. Keuangan organisasi PKB Pujakesuma diserahkan kepada kebijakan masing-masing kepengurusan, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. 2. Organisasi PKB Pujakesuma dapat menerima bantuan yang tidak mengikat dari para dermawan, simpatisan dan masyarakat lainnya. BAB XII PRIODESASI KEPENGURUSAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN Pasal 20 Priodesasi Kepengurusan 1. Priode kepengurusan PP PKB Pujakesuma, PW PKB Pujakesuma Provinsi, PW Wanita PKB Pujakesuma Provinsi, PW Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi, PD PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Wanita PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PC PKB Pujakesuma Kecamatan, PC Wanita PKB Pujakesuma Kecamatan, PC Pemuda PKB Pujakesuma Kecamatan, PERAN PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan, PERAN Wanita PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan dan PERAN Pemuda PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan adalah 5(lima) tahun. 2. Priode kepengurusan Lembaga Mahasiswa dan Lembaga Pelajar PKB Pujakesuma adalah 3(tiga) tahun. 3. Jika kepengurusan dari PW, PD, PC dan PERAN dan Lembaga tidak melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus sampai satu bulan setelah berakhir masa priodenya, maka semua tingkatan kepengurusan dinyatakan demisioner dan kepengurusannya diambil alih oleh pengurus setingkat di atasnya. Pasal 21 Pengesahan Kepengurusan 1. Pengesahan komposisi kepengurusan PP PKB Pujakesuma adalah oleh forum Musyawarah Besar PKB Pujakesuma. 2. Pengesahan komposisi kepengurusan PW PKB Pujakesuma, PW Pemuda PKB Pujakesuma, PW Wanita PKB Pujakesuma Provinsi adalah oleh PP PKB Pujakesuma. 3. Pengesahan komposisi kepengurusan PD PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PC PKB
www.pujakesuma-pusat.com
6
Pujakesuma Kecamatan, PERAN PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan adalah oleh pengurus setingkat di atasnya. 4. Penetapan komposisi kepengurusan PD Wanita PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PC Wanita PKB Pujakesuma Kecamatan, PC Pemuda PKB Pujakesuma Kecamatan, PERAN Wanita PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan dan PERAN Pemuda PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan adalah oleh pengurus masingmasing badan setingkat di atasnya. 5. Pengesahan komposisi kepengurusan PD Wanita PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PC Wanita PKB Pujakesuma Kecamatan, PC Pemuda PKB Pujakesuma Kecamatan, PERAN Wanita PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan dan PERAN Pemuda PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan adalah oleh pengurus PKB Pujakesuma setingkat di atasnya. BAB XIII PENUTUP Pasal 22 1. Anggaran Dasar ini berlaku bagi semua unsur yang ada di dalam organisasi PKB Pujakesuma, termasuk bagi badan otonom Wanita PKB Pujakesuma, Pemuda PKB Pujakesuma dan Mahasiswa PKB Pujakesuma dan Lembaga PKB Pujakesuma. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. 3. Penyempurnaan Anggaran Dasar PKB Pujakesuma ini ditetapkan dalam Mubes-III PKB Pujakesuma pada tanggal 19 November 2011 di Kota Medan, Sumatera Utara. 4. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar PKB Pujakesuma Hasil Musyawarah Nasional/Musyawarah Besar-II Tanggal 29-30 Juli 2006 di Stabat, Langkat, dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Pada tanggal
: Medan. : 19 November 2011
Pimpinan Sidang Terpilih Mubes-III PKB Pujakesuma Tahun 2011
Ketua,
Sekretaris,
CH.SUSILO SAKEH
SULASNO, SE Anggota,
REDWIN, SH
IR.ADHIE WIDIHARTO
DWI PRANTARA
www.pujakesuma-pusat.com
7
ANGGARAN RUMAH TANGGA PKB PUJAKESUMA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Keanggotaan PKB Pujakesuma adalah setiap Warga Negara Indonesia keturunan suku Jawa, hasil pembauran atau simpatisan dan suku lain yang dapat diterima menjadi Anggota Khusus serta memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Telah berusia 17 tahun ke atas. 2. Mau mengikuti kegiatan yang ditentukan PKB Pujakesuma. 3. Mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta program umum organisasi dan peraturan-peraturan organisasi PKB Pujakesuma. 4. Bagi Anggota Khusus, penetapan dan pengesahannya dilakukan oleh Majelis Pembina PKB Pujakesuma. BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA DI DALAM ORGANISASI Pasal 2 Kewajiban Anggota Setiap anggota PKB Pujakesuma berkewajiban : 1. Menghayati, mendalami, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945. 2. Melaksanakan Visi, Misi dan Strategi serta Program Kerja Organisasi PKB Pujakesuma. 3. Mentaati seluruh keputusan-keputusan musyawarah besar. 4. Melaksanakan dan mentaati semua keputusan organisasi. 5. Mengamankan dan memperjuangkan seluruh konsepsi organisasi. 6. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi. 7. Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat. Pasal 3 Hak Anggota Setiap anggota PKB Pujakesuma berhak : 1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi dan memperoleh kartu anggota. 2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran-saran. 3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. Hal ini ada pada wakil-wakilnya yang diberi hak dan ditunjuk oleh organisasi. 4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran dan bimbingan dari organisasi. 5. Dan lain-lain yang akan ditentukan kemudian. BAB III SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 4 Pemberhentian Pengurus Pengurus PKB Pujakesuma berhenti karena : 1. Meninggal dunia. 2. Pergantian pengurus.
www.pujakesuma-pusat.com
8
3. Organisasi bubar. 4. Dikeluarkan/diberhentikan. 5. Atas permintaan sendiri. Pasal 5 Sanksi Pengurus Pengurus organisasi PKB Pujakesuma yang melanggar ketentuan baik yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan-peraturan lainnya dari organisasi PKB Pujakesuma dapat dikenakan tindakan sebagai berikut: 1. Teguran/nasihat baik secara lisan maupun tulisan. 2. Diskors untuk jangka waktu yang ditentukan. 3. Pemecatan. Pasal 6 Tata Cara Pengambilan Sanksi 1. Tindakan skorsing atau Pemecatan terhadap Pengurus dapat dilakukan oleh pengurus setempat melalui mekanisme rapat pleno pengurus setempat dimaksud. 2. Jika ketentuan yang dilanggar menyangkut kebijakan bersifat strategis, maka tindakan yang diambil terhadap anggota yang melakukan pelanggaran adalah berdasarkan keputusan Majelis Pembina PKB Pujakesuma. Pasal 7 Banding 1. Setiap Pengurus yang diskors dapat membela diri atau naik banding dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh kepengurusan satu tingkat lebih tinggi dari kepengurusan yang menjatuhkan skorsing. 2. Setiap Pengurus yang dipecat hanya dapat membela diri untuk naik banding dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh kepengurusan satu tingkat lebih tinggi dari kepengurusan yang menjatuhkan pemecatan. BAB IV KOMPOSISI PENGURUS PKB PUJAKESUMA Pasal 8 Pengurus Pusat PKB Pujakesuma Susunan Pengurus Pusat PKB Pujakesuma : 1. Penasihat. 2. Majelis Pembina. 3. Majelis Pakar. 4. Ketua Umum. 5. Ketua Harian. Ketua Pengurus Wilayah PKB Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara secara ex-officio menjadi Ketua Harian Pengurus Pusat PKB Pujakesuma. 6. Ketua-ketua terdiri dari Ketua membidangi Organisasi, Program, dan Anggaran, dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. 7. Sekretaris Jenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Jenderal. 8. Bendahara Umum dan Wakil-wakil Bendahara Umum.
www.pujakesuma-pusat.com
9
Pasal 9 Pengurus Wilayah (PW) Provinsi PKB Pujakesuma Susunan Pengurus Wilayah (PW) PKB Pujakesuma: 1. Penasihat. 2. Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 3. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris. 4. Bendahara dan Wakil-wakil bendahara. 5. Biro-biro terdiri dari Ketua Biro dan Anggota Biro. Pasal 10 Pengurus Daerah (PD) Kab/Kota PKB Pujakesuma Susunan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota PKB Pujakesuma: 1. Penasihat. 2. Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 3. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris. 4. Bendahara dan Wakil-wakil bendahara. 5. Bidang-bidang terdiri dari Ketua Bidang dan Anggota Bidang. Pasal 11 Pengurus Kecamatan (PC) PKB Pujakesuma Susunan Pengurus Kecamatan PKB Pujakesuma: 1. Penasihat 2. Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 3. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris. 4. Bendahara dan Wakil-wakil bendahara. 5. Seksi-seksi terdiri dari Ketua Seksi dan Anggota Seksi. Pasal 12 Pengurus Ranting (PERAN) PKB Pujakesuma Susunan Dewan Pengurus Ranting PKB Pujakesuma : 1. Penasihat 2. Ketua dan Wakil-wakil Ketua. 3. Sekretaris dan Wakil-wakil Sekretaris. 4. Bendahara dan Wakil-wakil bendahara. 5. Urusan-urusan terdiri dari Ketua Urusan dan Anggota Urusan. Pasal 13 Lembaga Mahasiswa dan Pelajar Lembaga Mahasiswa PKB Pujakesuma, Lembaga Pelajar PKB Pujakesuma dan Lembaga– lembaga lainnya adalah merupakan badan otonom Pemuda PKB Pujakesuma. Susunan kepengurusan badan-badan otonom Pemuda PKB Pujakesuma akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) tersendiri. Pasal 13 Susunan Pengurus seperti yang tercantum dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhannya jika dinilai bisa lebih memantapkan lancarnya organisasi dan kondisi di daerah masing-masing.
www.pujakesuma-pusat.com
10
BAB V SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS PENASIHAT, MAJELIS PEMBINA DAN MAJELIS PAKAR Pasal 14 Penasihat 1. Penasihat pada kepengurusan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting PKB Pujakesuma, Wanita PKB Pujakesuma dan Pemuda PKB Pujakesuma berasal dari unsur muspida, sesepuh dan tokoh masyarakat. 2. Penasihat sesuai dengan kapasitasnya memberikan dukungan moril dan material, saran dan petunjuk kepada masing-masing tingkatan kepengurusan. Pasal 15 Majelis Pembina 1. Majelis Pembina hanya terdapat pada kepengurusan Pimpinan Pusat PKB Pujakesuma berasal dari para sesepuh, mantan pengurus PKB Pujakusuma serta unsur pejabat Negara dan atau tokoh nasional. 2. Susunan Kepengurusan Majelis Pembina PKB Pujakusuma terdiri dari : a.Ketua dan satu orang wakil ketua. b.Sekretaris. c.Anggota-anggota diisi oleh 1(satu) orang perwakilan Pimpinan Wilayah PKB Pujakusuma Provinsi yang ada, yang merupakan unsur Penasehat PW Pujakusuma Provinsi. d.Anggota Majelis Pembina yang berasal dari PW PKB Pujakusuma Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat organisasi PKB Pujakusuma, diisi oleh 5 (lima) orang perwakilan yang merupakan para sesepuh. 3. Majelis Pembina mempunyai tugas : a.Memberikan persetujuan terhadap kebijakan bersifat strategis demi keutuhan organisasi. b.Bertindak sebagai Majelis Etik dalam melakukan pembinaan organisasi dan kepengurusan Pujakesuma. c.Keputusan Majelis Pembina diambil dalam rapat pleno Majelis Pembina. Dalam mengambil keputusan, Majelis Pembina dapat meminta saran dan pendapat dari Penasihat, Majelis Pakar, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah PKB Pujakesuma. Pasal 16 Majelis Pakar 1. Majelis Pakar hanya terdapat pada kepengurusan pusat PKB Pujakesuma yang merupakan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. 2. Susunan Kepengurusan Majelis Pakar PKB Pujakesuma terdiri dari : a.Ketua dan Satu orang Wakil Ketua. b.Anggota. 3. Majelis Pakar bertugas memberi masukan dan saran kepada Majelis Pembina atas permintaan Majelis Pembina, sebelum Majelis Pembina mengambil keputusan bersifat strategis yang akan dilaksanakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah PKB Pujakesuma. 4. Menyusun konsep bersifat teknis maupun ideologis yang akan diterapkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah PKB Pujakesuma.
www.pujakesuma-pusat.com
11
BAB VI BUDI PEKERTI LUHUR Pasal 17 1. Pengurus PKB Pujakesuma harus menjadi panutan dengan berperilaku serta berbudi pekerti luhur sesuai tuntunan agama dan budaya leluhur, di dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Pengurus PKB Pujakesuma di semua tingkatan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan demokrasi serta kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan perilaku dan budi pekerti luhur. 3. Setiap pengurus PKB Pujakesuma di semua tingkatan yang akan ikut serta dalam penyelenggaraan demokrasi, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Pengurus Wilayah PKB Pujakesuma Provinsi masingmasing, sebagai wujud perilaku dan budi pekerti luhur. 4. Di dalam memberikan persetujuan sebagaimana ayat 3(tiga) di atas, Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah PKB Pujakesuma terlebih dahulu harus meminta persetujuan, saran dan pendapat dari Majelis Pembina PKB Pujakesuma. 5. Persetujuan yang telah diambil oleh Majelis Pembina PKB Pujakesuma sebagaimana ayat 4(empat) di atas, kemudian menjadi keputusan Pengurus Pusat PKB Pujakesuma yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Pengurus PKB Pujakesuma di semua tingkatan. BAB VII KEPUTUSAN DAN LAPORAN Pasal 18 1. Setiap keputusan musyawarah dan rapat kerja adalah keputusan yang tertinggi dalam organisasi, oleh karena itu seluruh tingkatan organisasi harus tunduk dapat keputusan ini. 2. Semua tingkatan organisasi harus tunduk kepada keputusan organisasi sesuai dengan jenjang/struktur organisasi. 3. Setiap jenjang organisasi berkewajiban memberi laporan berkala kepada jenjang atasnya mengenai segala kegiatannya, baik diminta maupun tidak. 4. Organisasi yang lebih tinggi jenjang strukturnya berkewajiban memberikan pembinaan dan harus memperhatikan segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh organisasi yang lebih rendah jenjang organisasinya. BAB VII TUGAS PIMPINAN ORGANISASI Pasal 19 1. Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah Provinsi, Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, Ketua Pengurus Kecamatan dan Ketua Pengurus Ranting PKB Pujakesuma bertanggungjawab atas semua kebijaksanaan organisasi ke dalam maupun ke luar sesuai dengan ruang lingkup jenjang organisasi. 2. Ketua Harian dan Ketua-ketua Pengurus Pusat, Wakil-wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi, Wakil-wakil Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, Wakil-wakil Ketua Pengurus Cabang dan Ranting : a. Mengkoordinir kegiatan organisasi di daerahnya sesuai dengan pembagian wilayah pembinaan. b.Menjalankan tugas organisasi dan mengkoordinir biro-biro, bagian-bagian, seksi-
www.pujakesuma-pusat.com
12
seksi dan urusan sesuai dengan pembagian tugas organisasi yang telah disepakati dalam forum musyawarah. 3. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Pengurus Cabang serta Ranting bertanggungjawab atas jalannya roda organisasi. 4. Bendahara bertanggungjawab mengelola keuangan organisasi. 5. Wakil-wakil Bendahara mewakili bendahara sesuai fungsi dan tugasnya. 6. Ketua-ketua Biro, Bidang, Seksi serta Urusan, melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pasal 20 Tugas-tugas pembidangan dimaksud pada Pasal (19) ditetapkan dalam rapat pleno masingmasing tingkat kepengurusan organisasi. Pasal 21 Jabatan lowong kepengurusan PKB Pujakesuma terjadi karena : 1. Meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri. 3. Diberhentikan. 4. Tidak aktif. Pasal 22 Pemberhentian Pengurus 1. Kewenangan pemberhentian pengurus PKB Pujakesuma sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) di atas, dilakukan oleh rapat pleno masing-masing kepengurusan organisasi sesuai dengan tingkat kepengurusannya dengan sepengetahuan kepengurusan setingkat di atasnya, kecuali untuk kepengurusan PP. 2. Pemberhentian Pengurus Pusat PKB Pujakesuma dilakukan oleh rapat pleno dengan melibatkan Majelis Pembina PKB Pujakesuma. 3. Pemberhentian personil Pengurus Pusat PKB Pujakesuma karena melanggar kebijakan strategis yang telah diputuskan organisasi, dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Pusat berdasarkan keputusan dari Majelis Pembina PKB Pujakesuma. 4. Pemberhentian personil Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting PKB Pujakesuma karena melanggar kebijakan strategis yang telah diputuskan organisasi, dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya berdasarkan keputusan dari Majelis Pembina PKB Pujakesuma. Pasal 23 Jabatan Antar Waktu 1. Pengisian jabatan lowong antar waktu kepengurusan Pusat PKB Pujakesuma dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat. 2. Calon-calon diajukan oleh Anggota Pengurus Pusat. 3. Sebelum dilakukan rapat pleno, Pengurus Pusat dapat mengisi lowongan jabatan tersebut dengan menunjuk seorang pejabat sementara. 4. Pengisian jabatan lowong antar waktu personalia Pengurus Wilayah Provinsi PKB Pujakesuma dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usul PW Provinsi. 5. Pengisian jabatan lowong antar waktu Pengurus Daerah Kabupaten/Kota PKB Pujakesuma dilakukan oleh Pengurus Wilayah Provinsi atas usul PD Kabupaten/kota.
www.pujakesuma-pusat.com
13
6. Penigisian jabatan lowong antar waktu personalia Pengurus Cabang PKB Pujakesuma dilakukan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota atas usul PC Kecamatan. 7. Pengisian jabatan lowong antar waktu pengurusan Ranting PKB Pujakesuma dilakukan oleh Pengurus Cabang atas usul PERAN. BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT Pasal 24 Musyawarah Besar Musyawarah Besar (MUBES) PKB Pujakesuma diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya satu kali dalam 5(lima) tahun, yang dihadiri oleh : 1. PP PKB Pujakesuma sebagai utusan. 2. Majelis Pembina PKB Pujakesuma sebagai utusan. 3. PW PKB Pujakesuma Provinsi sebagai utusan. 4. PW Wanita PKB Pujakesuma Provinsi sebagai utusan. 5. PW Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi sebagai utusan. 6. Lembaga Mahasiswa PKB Pujakesuma dan lembaga lainnya sebagai Peninjau. 7. PD PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota sebagai Peninjau. 8. PD Wanita PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota sebagai Peninjau. 9. PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota sebagai Peninjau. 10. Penasihat PKB Pujakesuma Provinsi sebagai Peninjau. 11. Lembaga/perorangan lainnya sebagai undangan. Musyawarah Besar memilih Pengurus Pusat PKB Pujakesuma dan menetapkan program umum dan ketetapan-ketetapan penting lainnya. Pasal 25 Musyawarah Wilayah Musyawarah Wilayah (Musywil) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5(lima) tahun, diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Provinsi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengurus Pusat dan dihadiri : 1. PP PKB Pujakesuma sebagai utusan (untuk semua unsur lembaga yang menyelenggarakan Musywil). 2. PW PKB Pujakesuma Provinsi/PW Wanita PKB Pujakesuma Provinsi/PW Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi sebagai utusan (disesuaikan dengan masing-masing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil). 3. PD PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Wanita PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kabupaten/Kota sebagai utusan (disesuaikan dengan masingmasing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil). 4. Majelis Pembina PKB Pujakesuma sebagai Peninjau (untuk semua unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil). 5. Penasihat PKB Pujakesuma Provinsi/Wanita PKB Pujakesuma Provinsi/Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi sebagai Peninjau (disesuaikan dengan masing-masing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil). 6. Lembaga/perorangan lainnya sebagai undangan. Musywil memilih kepengurusan PW Provinsi dan menetapkan program kerja wilayah dan ketetapan-ketetapan lainnya.
www.pujakesuma-pusat.com
14
Pasal 26 Musyawarah Daerah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota (Musda Kab/Kota) dilaksanakan sekurangkurangnya satu kali dalam 5(lima) tahun, diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan Pengurus Wilayah Provinsi dan dihadiri : 1. PW PKB Pujakesuma Provinsi/PW Wanita PKB Pujakesuma Provinsi/PW Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi sebagai utusan (disesuaikan dengan masing-masing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil). 2. Pengurus Pusat PKB Pujakesuma sebagai Peninjau. 3. Majelis Pembina PKB Pujakesuma sebagai Peninjau. 4. Penasihat PKB Pujakesuma Provinsi/Wanita PKB Pujakesuma Provinsi/Pemuda PKB Pujakesuma Provinsi sebagai Peninjau (disesuaikan dengan masing-masing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil). 5. PD kab/Kota (disesuaikan dengan masing-masing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil) sebagai utusan. 6. PC Kecamatan se-kab/Kota (disesuaikan dengan masing-masing unsur lembaga yang menyelenggarakan musywil) sebagai utusan. 7. PD kab/Kota (yang bukan sebagai penyelenggara musda) sebagai peninjau. 8. Lembaga/perorangan lainnya sebagai undangan. Pasal 27 Musyawarah Cabang Musyawarah Cabang (Muscab) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5(lima) tahun, diselenggarakan oleh Pengurus Cabang setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengurus Daerah Kab/Kota dan dihadiri : 1. PD PKB Pujakesuma Kab/Kota, PD Wanita PKB Pujakesuma Kab/Kota, PD Pemuda PKB Pujakesuma Kab/Kota (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara muscab) sebagai utusan. 2. Majelis Pembina PKB Pujakesuma sebagai Peninjau. 3. Pengurus Pusat PKB Pujakesuma sebagai Peninjau. 4. Penasihat PKB Pujakesuma Kab/Kota, Penasihat Wanita PKB Pujakesuma Kab/Kota, Penasihat Pemuda PKB Pujakesuma Kab/Kota (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara muscab) sebagai Peninjau. 5. PC Kecamatan penyelenggara Muscab sebagai utusan. 6. Penasihat PKB Pujakesuma Kecamatan (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara Muscab) sebagai Peninjau. 7. PERAN Desa/Kelurahan se-kecamatan wilayah penyelenggaran muscab (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara Muscab) sebagai utusan. 8. PD Kab/Kota dimana Kecamatan tersebut berada (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara Muscab) sebagai utusan. 9. Lembaga/perorangan lainnya sebagai undangan. Muscab memilih kepengurusan Kecamatan, menetapkan program kerja Kecamatan dan ketetapan-ketetapan lainnya. Pasal 28 Musyawarah Ranting Musyawarah Ranting (Musran) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun, diselenggarakan oleh Pengurus Ranting dengan persetujuan Pengurus Cabang
www.pujakesuma-pusat.com
15
Kecamatan dan dihadiri : 1. PC Kecamatan PKB Pujakesuma Kecamatan (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara Musran pada wilayah dimana PERAN dimaksud berada) sebagai Utusan. 2. Penasihat PC PKB Pujakesuma Kecamatan (yang bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara muscab) sebagai Peninjau. 3. PERAN Desa/Kelurahan penyelenggara Musran sebagai utusan. 4. Penasihat PKB Pujakesuma Desa/Kelurahan (yang tidak bersesuaian unsur lembaganya dengan penyelenggara muscab) sebagai Utusan. 5. Para tokoh/eksponen pemuda potensial sebagai Peninjau. 6. Lembaga/perorangan lainnya sebagai undangan. 7. Pemilihan Ketua PERAN dilaksanakan dengan prinsip-prinsip musyawarah mufakat mengutamakan nilai Guyub PKB Pujakesuma. Musran memilih kepengurusan PERAN, menetapkan program kerja Desa/Kelurahan dan ketetapan-ketetapan lainnya. Pasal 29 Segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan musyawarah-musyawarah, rapatrapat kerja dan rapat konsultasi serta berbagai jenis kegiatan pertemuan lainnya menurut tingkat kepengurusan organisasi, termasuk bagi kepengurusan Lembaga Mahasiswa PKB Pujakesuma yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma, akan diatur dalam petunjuk pelaksanaannya sendiri. BAB X KORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 30 1. Musyawarah dan rapat-rapat PKB Pujakesuma adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta. 2. Pengambilan putusan pada azasnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan pengurus sekurangkurangnya disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. BAB XI KEUANGAN ORGANISASI Pasal 31 1. Keuangan organisasi PKB Pujakesuma diserahkan kepada kebijakan masing-masing kepengurusan, sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. 2. Organisasi dapat menerima bantuan dan bantuan yang tidak mengikat dari para dermawan, simpatisan dan masyarakat lainnya.
www.pujakesuma-pusat.com
16
BAB XII LAMBANG, PANJI, ATRIBUT Pasal 32 PKB Pujakesuma mempunya atribut terdiri dari Lambang, Logo, Pataka/Sampala, bendera, Pakaian Seragam, Mars dan Hymme PKB PKB Pujakesuma serta berbagai jenis atribut lainnya. Pasal 33
Arti Lambang PKB Pujakesuma 1. Mahkota Rama berkaki 5 (lima) dengan warna kuning emas. Berarti : Lambang keagungan dengan menjunjung tinggi Pancasila. 2. Lingkaran dengan warna Merah Putih di dalamnya. Berarti : Lambang persatuan dan kesatuan serta dilandasi jiwa patriot (Saiyeg Saeka Praya). 3. Tulisan PKB Pujakesuma. Berarti : Merupakan wadah dari warga putera kelahiran/kedudukan di Sumatera Utara. 4. Kapas berjumlah 17 kelopak, melambangkan cukup sandang dan mengingatkan pada tanggal 17 Agustus, tanggal dimana Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 5. Mata panah 8 (delapan) arah penjuru angin. Berarti : - Berkembang ke segala arah penjuru. - Angka 8 (delapan) menunjukkan bulan Agustus dalam urutan tahun Masehi, dimana bulan tersebut adalah bulan keramat bagi Republik Indonesia karena meraih kemerdekaan dari penjajahan. 6. Padi berjumlah 45 butir (empat puluh lima) butir, berwarna kuning. Berarti : - Melambangkan cukup pangan. - Jumlah 45 mengarahkan pada tahun 1945 Masehi, yaitu tahun dimana Republik Indonesia Merdeka, untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. 7. Selendang/sampur warna putih dengan jumbai kuning. Berarti : Penyebaran budaya bangsa bagi muda-mudi dan masyarakat Sumatera khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. 8. Dasar lambang : warna PUTIH. Berarti : Bekerja di atas kesucian dan kejujuran.
www.pujakesuma-pusat.com
17
Pasal 34 Lambang Organisasi tidak boleh ditambah, dikurangi atau dirobah bentuk, warna maupun tulisannya. Pasal 35
Arti Logo PKB PKB Pujakesuma 1. Tulisan Logo PKB Pujakesuma mempergunakan huruf bermotif aksara Jawa. Bermakna : PKB Pujakesuma adalah paguyuban masyarakat yang mempunyai keterikatan dengan kebudayaan Jawa, baik karena keturunan Jawa maupun karena kepeduliannya terhadap Kebudayaan Jawa. 2. Tulisan Logo PKB Pujakesuma berwarna HIJAU TUA dengan dasar wara PUTIH. Bermakna : Warna Hijau Tua melambangkan keteduhan/kedamaian. Warna Putih melambangkan kesucian/keikhlasan. 3. Dengan demikian, Logo PKB PKB PUJAKESUMA bermakna : “Pujakesuma adalah organisasi masyarakat Jawa/Keturunan Jawa dan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kebudayaan Jawa, dimana organisasi PKB Pujakesuma dikelola dengan mengedepankan nilai Guyub, Rukun, Raket, Regeng, Rumekso dalam bermusyawarah serta penuh keikhlasan� Pasal 36 Logo PKB Pujakesuma tidak boleh dirobah bentuk aksara maupun warnanya. Pasal 37 Stempel Organisasi Stempel PKB Pujakesuma terdiri dari 2 (dua) jenis: 1. Stempel besar ukuran 4 cm x 4 cm dipergunakan untuk surat-surat. 2. Stempel kecil ukuran 2 cm x 2 cm dipergunakan untuk kartu anggota, tanda kepanitiaan dan kepesertaan kegiatan tertentu, dan lembaran resmi organisasi lainnya yang berukuran kecil. 3. Nama PW, PD, PC, PERAN pada stempel, terletak di bawah lambang PKB Pujakesuma. BAB XIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 38 1. Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma ini berlaku bagi semua unsur yang ada di dalam organisasi PKB Pujakesuma, termasuk bagi badan otonom Wanita PKB Pujakesuma, Pemuda PKB Pujakesuma dan lembaga PKB Pujakesuma yang ada. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma ini akan diatur dan ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma. 3. Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma ini ditetapkan dalam Mubes III PKB Pujakesuma pada tanggal 19 November 2011 di Kota Medan, Sumatera Utara.
www.pujakesuma-pusat.com
18
4.Dengan ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma ini, maka Anggaran Rumah Tangga PKB Pujakesuma Hasil Musyawarah Nasional/Musyawarah Besar-II Tanggal 29-30 Juli 2006 di Stabat, Langkat, dinyatakan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Pada tanggal
: Medan. : 19 November 2011.
Pimpinan Sidang Terpilih Mubes-III PKB Pujakesuma Tahun 2011 Ketua,
Sekretaris,
CH.SUSILO SAKEH
SULASNO, SE Anggota,
REDWIN, SH
IR. ADHIE WIDIHARTO
DWI PRANTARA
www.pujakesuma-pusat.com
19