akan tuangkan dalam produk hukum berupa peraturan daerah sehingga ditaati oleh seluruh komponen yang ada,” jelas Arthemas.
Draft RTRW untuk 20 Tahun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Raja Ampat tahun 2010-2030. RTRW tersebut menjadi pedoman dan arahan bagi dan pemafaatan ruang atau wilayah di Raja Ampat untuk kepentingan pembangunan pada masa yang akan datang. “Konsultasi publik menjadi salah satu syarat sebelum RTRW tersebut dibahas lebih lanjut baik di tingkat provinsi maupun di Jakarta sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Raja Ampat,” ujar Arthemas Mambrisauw, S.Sos. M.IP Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai belum lama ini. Untuk itu, Bappeda Raja Ampat menggelar Konsultasi Publik kaitan dengan RTRW Kabupaten Raja Ampat 2010-2030 di Aula Bappeda Raja Ampat akhir Mei 2011 yang lalu. Konsultasi Publik itu sendiri dihadiri oleh pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda Raja Ampat serta pimpinan LSM di Raja Ampat. “Konsultasi RTRW ini telah kita lakukan sejak tahun 2009, bahkan kita telah presentasikan di Provinsi Papua Barat,” ujar Ketua Bappeda Raja Ampat, Sasaran RTRW ini, kata Arthemas adalah bagi seluruh pemangku kepentingan di Raja Ampat, baik pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun komponen masyarakat lainnya yang melakukan kegiatan dan pembangunan di Raja Ampat. Dengan adanya RTRW ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam hal pemanfaatan wilayah di Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat, Drs.
Inda Arfan menyambut dengan konsultasi publik tentang RTRW tersebut. Menurutnya rapat konsultasi publik tentang RTRW tersebut sangat strategis bagi pembangunan Kabupaten Raja Ampat, khususnya dalam hal pemanfaatan dan penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. “Semoga dengan adanya RTRW tersebut akan memperlancar dan meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan di Kabupaten Raja Ampat karena RTRW tersebut menjadi runjukkan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas pembangunan,” kata Inda Arfan. Wakil Bupati Inda Arfan, berharap bila RTRW tersebut telah ditetapkan menjadi perda, betul-betul digunakan dalam penataan Kabupaten Raja
Ampat. “Saya harap apa yang dilaksanakan hari ini dilaksanakan dengan baik. Saya lihat dinas-dinas juga bangun kantor seenaknya, tidak tanya tata ruang di Bappeda. Bahkan kita terlambat menata kota Waisai sehingga pembangunannya saat ini sangat sembrawut,” ujar Wakil Bupati Inda Arfan berharap. Lebih lanjut Artehmas Mambrisauw menjelaskan sejak 2003 pemda Raja Ampat telah memiliki RTRW, termasuk RTRW Waisai sebagi ibukota Kabupaten tetapi karena adanya UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sehingga mulai tahun 2009 dilakukan pembuatan draf baru RTRW Kabupaten Raja Ampat untuk jangka waktu 2010-2030. (PTR)
PROGRES PROGRESEdisi Edisi87JUNI mei 2011
49