DEKLARASI STOP ILLEGAL FISHING

Melihat beberapa kelemahan yg terdapat dlm UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan, maka dirasa perlu dilakukan perubahan-perubahan mengenai pengawasan dan penegakan hukum antar instansi penyidik dan Kejaksaan.

Jaksa Penuntut Khusus Perikanan, yg telah memiliki sertifikat Perikanan, memberikan kompensasi bagi nelayan-nelayan kecil yang memiliki kapal-kapal dibawah 5 GT agar peningkatan taraf hidup para nelayan-nelayan kecil. Sehingga yg terjadi berkas perkara dari penyidik Polri cenderung bolak balik yg berdampak pada ketidakpatuhan dari para pelaku Illegal fishing krn lambannya proses penyidikan.

Namun bagi nelayan kecil yang menggunakan alat bantu yang memang sudah dilarang oleh UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan dan pemerintah maka dapat dilakukan SANKSI TEGAS. Untuk memberikan efek jera yang mengakibatkan sumber daya laut nusantara menjadi rusak