JAKSEL MENYAPA
G
Ijo Royo Royo
emah Ripah Loh Jinawi, sering kita menyebutkannya sebagai gambaran mempesonanya alam Indone sia ini. Berbagai komoditas ada disana, alamnya indah sehingga disebut zamrud khatulistiwa, manusianya ramah dan sopan penuh dnegan gambaran ketimuran. Semuanya tergambar sebagai pesona pemberian Yang Maha Kuasa terhadap bumi Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak hal yang berbalik 180 derajat dengan gambaran tadi. Hutan Indonesia mulai gundul akibat penebangan liar sebagai tumbal pesatnya industrialisasi, ekspor asap ke negeri jiran hingga pribadi manusianya yang jauh dari kesan ramah lingkungan. Cerita indahnya pesona alam pun hanya menjadi bingkisan kado story telling kepada keturunan-keturunan kita yang mungkin nantinya akan susah menemukan apa yang namanya badak jawa, harimau sumatra, hingga orang utan. Negeri yang indah seakan telah krisis dalam beberapa tahun terakhir, tak ada lagi kesan Ijo Royo Royo sebagai kesan menyenangkan, menyejukkan mata dan mendamaikan hati yang tergambar. Dimanakah Ijo Royo Royo itu? Tak bisa terpungkiri lagi dalam beberapa tahun terakhir arus modernisasi telah mengerus kita untuk cukup tidak peduli terhadap lingkungan. Ancaman global warming yang sudah mulai kita rasakan hanya dianggap angin lalu demi tumpukan rupiah atau kesenangan sesaat yang tak memperdulikan masa depan keturunan-keturunan kita. Apakah ini pertanda kita sebagai makhluk yang bersyukur? Pandu Pajak merasa inilah saat yang tepat bagi kita untuk kembali mensyukuri pemberian Yang Maha Kuasa tersebut. Kali ini, Pandu Pajak mengetengahkan pentingnya rasa peduli dan ramah terhadap lingkungan kepada seluruh pembaca. Topik inilah yang diangkat pada edisi kali ini dan akan dibahas secara tuntas di Pandu Utama. Secara kebetulan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun sedang berinisiatif mendukung program penyelamatan lingkungan. Cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-spt dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). E-spt yang merupakan bagian dari penyempurnaan sistem PPN selain memudahkan wajib pajak dalam melaporkan PPN juga turut mendukung program go green dengan penghematan pemakaian kertas sebagai salah satu kampanyenya. Secara eksklusif program e-spt ini akan dibahas di Pandu Utama dengan judul "Tertib Adminitrasi dan Berfokus Lingkungan". Sebagai pelengkap sisi tertib administrasi PPN, kali ini Pandu Pajak pun telah menyiapkan opini terkait dasar - dasar pembenahan PPN yang sedang digalakkan di DJP. Proses
pembenahan PPN akan dibahas tuntas oleh Arif Rosidi, selaku Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan. Bagi pembaca yang bingung dalam pelaporan PPN, kali ini Pandu Pajak pun telah menyiapkan kolom khusus Edu Pajak yang akan memandu wajib pajak terkait pelaporan SPT Masa PPN 1111 DM yang akan memudahkan pembaca. Pada sajian Pandu Pajak kali ini, ada sekian sajian yang berbeda pada kolom sumbang suara. Jika biasanya sumbang suara berisikan suara narasumber yang akrab dengan topik pembahasan, kali ini Pandu Pajak akan memperdengarkan suara dari wajib pajak dalam kolom "Apa Kata Wajib Pajak" yang akan membahas pendapat wajib pajak soal pelaksanaan pembenahan PPN dan sistem penomoran faktur pajak yang baru. Tentunya semua sajian ini tak lengkap rasanya jika tidak ditutup dengan parade foto sorot lensa. Sorot lensa pun tak lepas dengan program e-spt. Hasil jepretan yang diberikan merupakan foto-foto acara sosialisasi kelas pajak yang dilakukan oleh para Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Jakarta Selatan. Tak lupa juga keluarga besar Kanwil DJP Jakarta Selatan mengucapkan selamat Menjalankan Ibadah Puasa kepada seluruh pembaca. Semoga ada perubahan yang kita peroleh di Ramadhan kali ini dan membawa kita kea rah yang lebih baik. Tetap semangat dan jangan lupakan untuk selalu mencintai alam kita sebagai perwujudan kita sebagai manusia yang berwawasan lingkungan. •(pp)
www.kanwiljaksel.pajak.go.id Kanwil DJP Jakarta Selatan @djpjaksel Redaksi menerima tulisan Saudara, baik opini, artikel maupun pendapat. Silakan mengirimkan ke pandupajak@gmail.com
Pembina: Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan • Pengarah: Kepala Bidang P2Humas • Dewan Redaksi: Kasi Penyuluhan, Kasi Pelayanan, Kasi Humas • Redaktur Berita: Dedy Antropov, Aris Hidayat Kurniawan, Ade Firmansyah, Hardison • Redaktur Foto: Eko Cayo Putranto, Mahyudin • Tim Layout: Syahrul Yani, Firmania Ayu Ambari • Sekretariat: Fera Fanda • Alamat Redaksi: Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan Gedung Utama KPDJP Lantai 24 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 • email: pandupajak@gmail.com.
OPINI
Membenahi Administrasi PPN
P
erbaikan dalam sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu agenda penting yang sedang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bisa dikatakan dalam beberapa tahun terakhir DJP memberikan porsi yang berlebih dalam memperbaiki administrasi PPN yang saat ini berlaku di Indonesia. Kita mengetahui bersama bagaimana peran PPN bagi penerimaan negara. PPN memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penerimaan negara yang nantinya akan diakumulasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pentingnya peran PPN ini ternyata sering disalahgunakan oleh segelintir orang yang mengeruk keuntungan dari kealpaan sistem administrasi PPN yang belum sempurna. Kealpaan PPN yang paling sering dimanfaatkan adalah dengan pengunaan faktur pajak fiktif yang marak diantara para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mekanisme Pengkreditan Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan yang membutuhkan faktur pajak sebagai dokumen pendukung menjadi modus yang paling sering dimanfaatkan. Faktur pajak secara tidak langsung dianggap sebagai uang yang dapat masuk ke kantong pribadi pengusaha lewat restitusi PPN. Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan ini, sudah waktunya untuk kembali melakukan pembenahan pada teknis PPN. Atas dasar ini, DJP pun berinisiatif melakukan pembenahan PPN. Pembenahan dilakukan terhadap tiga faktor utama PPN yaitu pengukuhan PKP, penerbitan faktur pajak, dan pengkreditan/pelaporan faktur pajak. Pembenahan pengukuhan PKP dilakukan dengan melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan pendaftaran PKP. Setiap wajib pajak baru yang ingin melakukan pendaftaran PKP harus
benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP. Harus jelas keberadaan lokasi usaha, jenis kegiatan usaha, hingga struktur kepengurusan usahanya. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah berstatus sebagai PKP sebelumnya, dilakukan proses pembenahan database dengan melaksanakan kegiatan registrasi ulang PKP. Program registrasi ulang PKP yang telah dilakukan menghasilkan sebuah hasil yang cukup baik dimana telah terjaring wajib pajak yang benar-benar memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP. Selain itu, program ini pun menghasilkan banyak wajib pajak yang dicabut status PKP–nya sehingga mengurangi beban sistem administrasi PPN yang ada di DJP. Melalui cara ini wajib pajak yang telah berstatus PKP menjadi lebih mudah untuk dilakukan pengawasan serta monitoring terhadap kegiatan usaha yang dilakukanny. Pembenahan selanjutnya pun dilaksanakan dengan melakukan pembenahan dalam mekanisme penomoran faktur pajak dimana saat ini kendali penomoran faktur pajak diberikan sepenuhnya kepada DJP. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya dimana wajib pajak memegang kuasa dalam penomoran faktur pajak sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan faktur pajak. Pengetatan dalam penomoran ini sangat didukung dengan kegiatan registrasi ulang PKP yang telah dilakukan sebelumnya. Memanfaatkan data olahan hasil registrasi ulang PKP dan PKP baru yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif berdasarkan hasil penelitian ke lapangan membuat program penomoran faktur pajak menjadi lebih mudah dilakukan. Pada tahap penomoran ini, DJP telah menyiapkan sebuah aplikasi pendukung yang dinamakan e-nofa. Sistem e-nofa ini membantu wajib
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
Arif Rosidi, Kepala Seksi Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan
pajak dalam penomoran faktur pajak yang akan diterbitkannya. Layaknya sebuah sistem komputer yang telah canggih, lewat pengenalan e-nofa ini kontrol dan pengawasan PKP oleh DJP akan lebih mudah dilakukan. Faktur pajak fiktif pun diharapkan mampu ditekan karena penomoran faktur pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan hanya diterbitkan lewat permohonan PKP yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Pembenahan dalam administrasi PPN semakin disempurnakan dengan perbaikan mekanisme pelaporan SPT PPN yang mewajibkan sistem e-spt. Penerapan ini sangat mendukung kinerja PKP dan DJP sendiri. Pelaporan lewat e-spt membuat mekanisme perekaman pajak masukan dan pajak keluaran dalam sistem DJP secara otomatis dapat teratasi. PKP pun mendapat keuntungan dengan perekaman pajak masukan dan pajak keluaran tersebut dimana proses restitusi PPN yang diajukan menjadi lebih mudah sehingga mendukung program pelayanan prima kepada PKP. Kedepannya akan diupayakan pembenahan dalam mekanisme penerbitan faktur pajak dengan pengenalan aplikasi e-tax invoice yang semakin memudahkan pengawasan PKP dari sisi DJP. Segala perbaikan ini menunjukkan bahwa DJP merupakan institusi modern yang senantiasa beranjak ke arah yang lebih baik. Ada ketegasan wewenang dalam pembenahan administrasi PPN namun tidak melupakan tuntutan untuk memberikan pelayanan prima yang berkualitas. •(pp)
JULI 2013
3
PANDU UTAMA
Tertib Administrasi dan Berfokus Lingkungan Sudah bukan rahasia lagi bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komoditi terbesar penyumbang kebocoran penerimaan negara dari sektor pajak. Tingginya tingkat kebocoran pajak dari PPN membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kesulitan untuk memenuhi target penerimaan pajak yang diamanahkan.
S
impang siurnya kegiatan PPN di Indonesia berdampak terhadap kurang berkontribusinya kurva perekonomian Indonesia terhadap penerimaan pajak walapun bisa dikatakan ekonomi Indonesia relatif stabil dalam kurun waktu terakhiR. Sebagai salah satu jenis pajak yang sangat akrab dengan perekonomian dan menguasai arus barang dan jasa dalam proses produksi, konsumsi maupun distribusi sudah saatnya
4
dilakukan pembenahan terkait kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN. Setelah dilakukan penelitian, indikasi kebocoran PPN sebagian besar disumbangkan oleh penggunaan faktur pajak yang tidak benar. Carut-marutnya penggunaan faktur pajak tersebut mengakibatkan banyak uang yang seharusnya telah menjadi milik negara disalahgunakan demi kepentingan kantong pribadi pengusaha. Mekanisme pengkreditan Pajak
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
Keluaran (PK) terhadap Pajak Masukan (PM) melalui sarana restitusi PPN dijadikan ajang permainan bagi pengusaha nakal untuk mengeruk uang negara. Padahal pada dasarnya faktur pajak adalah simbol utama bagi PPN dalam penyetoran uang pajak. Permainan faktur pajak dalam mekanisme pengkreditan PK terhadap PM pun menjadi sebuah barang dagangan antar pengusaha. Terutama bagi perusahaan ecek-ecek, kegiatan memperdagangkan faktur pajak seperti menjadi salah Standard Operating Procedure–nya dalam bekerja atau dengan kata lain perusahaan tersebut memang dibentuk sebagai kerangka dalam mencetak faktur pajak fiktif. Tentunya berbagai kegiatan penyimpangan ini telah mendapat perhatiJULI 2013
PANDU UTAMA an dari DJP. Menyadari adanya kesalahan prosedur dalam proses PPN, DJP tak tinggal diam. DJP pun telah menggiatkan beberapa perbaikan dalam mekanisme administrasi PPN. DJP pun seperti memberi perhatian khusus kepada PPN. Berbagai kegiatan pendukung penyempurnaan PPN terus digiatkan oleh DJP terutama dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa melihat dalam dua tahun terakhir saja DJP terus membenahi sistem PPN di Indonesia. Kegiatan pembenahan dimulai dengan melakukan program registrasi ulang PKP. Lewat registrasi ulang PKP, DJP mengharapkan adanya kesinambungan data wajib pajak yang berstatus PKP. Perusahaan yang tidak jelas persyaratan subjektif dan objektifnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berusaha dikikis lewat program ini. Program ini pun membuat peluang
peredaran barang di Indonesia. Selain itu kegiatan registrasi ulang PKP pun mengisyaratkan adanya kejelasan bagi PKP terkait lokasi usaha hingga jenis kegiatan usahanya. Kelengkapan data - data ini pun nantiinya diharapkan mampu membantu para Account Representative dalam pembuatan profile wajib pajak sehingga dapat menggali potensi perpajakan wajib pajak yang selama ini belum terlihat. Selain itu, database yang telah sempurna pasca kegiatan registrasi ulang PKP pun membuat kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak lebih mudah sehingga apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak sudah terdeteksi sejak awal. Regitrasi ulang ini pun seperti momok yang menakutkan bagi PKP ecek - ecek. Lebih dari ratusan ribu PKP terpaksa kehilangan hak-nya. Namun, kehilangan hak ini bukanlah pertanda bahwa DJP
penerbitan faktur pajak fiktif yang umumnya dikelola oleh PKP ecek - ecek menjadi lebih mudah diawasi. PKP dengan alamat dan jenis usaha yang tidak jelas langsung dilakukan usul penghapusan. Penghapusan PKP ecek ecek ini diharapkan mampu menekan penggunaan faktur pajak fiktif dan bodong yang umumnya digunakan dalam pemanfaatan barang - barang black market yang saat ini sangat mengancam merusak tatanan
bersikap keras terhadap para PKP tersebut. Tetap saja bagi PKP yang telah kehilangan hak-nya karena proses registrasi ulang masih dapat kembali mendapatkan statusnya sebagai PKP setelah mampu menjawab unsur subjektif dan objektifnya sebagai seorang PKP. Hasil dari kegiatan registrasi ulang PKP ini membawa langkah positif. Setelah melakukan registrasi ulang akhirnya diperoleh PKP yang benar-benar
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
potensial untuk dilakukan penggalian potensi pajaknya. Selain itu perbaikan tertib administrasi telah terjadi sehingga peluang pemanfaatan faktur pajak menjadi teratasi. Para PKP yang telah dilakukan registrasi ulang pun menjadi lebih mudah untuk dilakukan pengawasan oleh para Account Representative. Tertib administrasi pelaksanaan registrasi ulang PKP pun memberikan efek terhadap pelaksanaan penyidikan pajak yang selama ini sering dimulai dari penyalahgunaan faktur pajak. Registrasi ulang PKP memungkinkan para PKP yang sering menjadi sosok penting dalam rantai penerbitan faktur pajak fiktif menjadi dipersempit prosedur kerjanya. Lewat cara ini penyidikan pajak pun dapat terbantu dalam mengidentifikasi para PKP ecek-ecek tersebut. Selain itu para suspect list yang masuk dalam daftar hitam PKP pun lebih mudah untuk dieliminasi berdasarkan indikasiindikasinya. Bisa dikatakan muara registrasi ulang tak hanya berbuah pada perbaikan sisi administrasi PPN tetapi juga memper-mudah kinerja penyidikan hukum. Setelah membereskan masalah dapur PKP, selanjutnya konsentrasi DJP ditujukan kepada perbaikan teknis faktur pajak. Faktur pajak yang menjadi muara dalam kebocoran PPN mulai diperbaiki. Untuk sisi ini, DJP telah memberlakukan peraturan baru bagi
JULI 2013
5
PANDU UTAMA PKP. Peraturan tersebut tertuang dalam PER-24/PJ/2012 yang merupakan kelanjutan dari proses registrasi ulang tersebut. Peraturan ini mengisyaratkan pengaturan terkait penomoran faktur pajak. Sistem penomoran baru ini memaksa PKP untuk mengikuti sistem penomoran seperti yang diperintahkan oleh DJP. Penomoran yang diberikan kepada DJP membuat PKP hanya boleh menggunakan nomor yang berasal dari DJP dengan mekanisme PKP memohonkannya kepada DJP. Selain itu penerapan faktur pajak yang baru memungkinkan adanya alamat yang jelas serta penanggung jawab yang jelas atas penanda tangan faktur pajak yang sebelumnya telah mendapat verifikasi kelayakan oleh DJP. Melalui mekanisme ini terlihat ada kejelasan kepada siapa dan dimana apabila terjadi penyalahgunaan faktur pajak harus dipertanggungjawabkan. Tentunya ini membuat peluang terjadinya penyalahgunaan faktur pajak menjadi lebih sulit. Mekanisme penomoran yang dilakukan oleh DJP dalam suatu periode tertentu pun membuat peluang jual beli faktur pajak menjadi terlihat susah karena DJP mampu memonitor dari seorang PKP nomor dan pada masa apa saja faktur pajak tersebut digunakan. Pada sisi ini terlihat ketegasan DJP yang ingin memperbaiki struktur PPN nasional yang ternyata selama ini menjadi sasaran empuk bagi beberapa PKP nakal.
E-SPT Go Green Kedua pemberesan dasar dalam administrasi perpajakan tersebut pun tak membuat DJP puas. Setelah kedua langkah tersebut, selanjutnya sistem pelaporan PPN yang diperbaiki. Pada sisi ini DJP mengisyaratkan sistem pelaporan yang lebih tertata dengan memanfaatkan fasilitas elektronik sebagai pendukungnya. Lewat pengenalan e-spt, PKP baik wajib pajak badan maupun orang pribadi diminta untuk memberikan
6
FOTO KERTAS
“
Setiap 15 rim kertas ukuran A4 akan menebang 1 pohon. Setiap 7000 eks lempar koran yang kita baca setiap hari menghabiskan 10-17 pohon hutan. Dalam satu hari ada berapa jutaan lembar kertas yang dipakai oleh orang Indonesia dan ini artinya ada jutaan pohon hutan yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan itu
pelaporan secara elektronik. Kemudahan-kemudahan pun diberikan dalam memberikan layanan pelaporan SPT Masa PPN ini. Instalasi dan pemanfaatan user manual diberikan sebagai petunjuk kepada wajib pajak dalam pelaporannya. Pemanfaatan e- spt pun memungkinkan langkah yang lebih mudah dalam mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh PKP saat pelaporan SPT. Selain itu yang jauh lebih penting lagi suksesnya
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
�
kegiatan pelaporan e-spt berdampak terhadap kemudahan PKP dalam proses restitusinya. Mekanisme pelaporan secara e-spt PPN mengakibatkan pengkreditan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang menjadi dasar dalam proses restitusi menjadi lebih mudah untuk dimonitor, Jika masalah pengkreditan ini telah termonitor dengan baik tentunya PKP sendirilah yang akhirnya memperoleh kemudahan dalam prosedur restitusinya. JULI 2013
PANDU UTAMA Selain itu masalah lawan transaksi yang sering memanfaatkan faktur pajak fiktif ketika bertransaksi pun dapat dihindarkan oleh PKP yang benar-benar ingin memakai mekanisme PK-PM karena penomoran faktur pajak yang telah jelas dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh DJP Namun, selain kemudahan tersebut, kemudahan dalam pemanfaatan e-spt pun secara tidak langsung mendukung program go green yang sedang digalakkan di dunia modern saat ini. Modernisasi perpajakan yang digalakkan dalam administrasi PPN ini menyimpan tugas mulia untuk mendukung program penghijauan dunia. Siapa pun sadar dalam beberapa tahun terakhir kegiatan go green sangat marak dilaksanakan di mana-mana. Selain dikarenakan efek pemanasan global yang sudah mulai mengancam dunia, program go green adalah penggambaran bagaimana sebaiknya sebuah institusi bergerak dalam menyokong perbaikan di lingkungan sekitarnya. E-spt PPN yang mulai diperkenalkan oleh DJP memberikan kemungkinan dalam pengurangan pemanfaatan kertas yang berarti juga mendukung program pengurangan laju penggundulan hutan (deforestasi) yang sangat mengancam keturunan kita di masa depan. Bayangkan saja pemanfaatan kertas yang tinggi selama ini telah menghabiskan banyak pohon yang sesungguhnya sangat berguna bagi kehidupan manusia. Setiap 15 rim kertas ukuran A4 akan menebang 1 pohon. Setiap 7000 eks lempar koran yang kita baca setiap hari menghabiskan 10-17 pohon hutan. Dalam satu hari ada berapa jutaan lembar kertas yang dipakai oleh orang Indonesia dan ini artinya ada jutaan pohon hutan yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan itu. E-spt menjadi salah satu senjata modern untuk menanggulangi proyek pengurangan ini. Menghemat pemanfaatan kertas pun berarti menghemat penggunaan air yang sangat diperlukan
dalam pembuatan kertas. Selain itu, pemanfaatan energi dalam produksi kertas pun bisa dikurangi. Gambaran-gambaran tersebut merupakan salah satu kebijakan DJP yang perlu mendapat apresiasi. Tiga langkah yang dilakukan oleh DJP ini merupakan gambaran bagaimana DJP terus berusaha memperbaiki administrasi PPN. Dari ketiga kegiatan tersebut pada da-sarnya memang terlihat lebih memberikan efek yang tidak seimbang karena DJP lebih memegang kuasa dalam menetapkan peraturan sehingga terkadang ada anggapan bahwa DJP menghilangkan peran pelayanan pajak. Akan tetapi anggapan ini tak sepenuhnya benar, peran pelayanan tetap diberikan terutama dalam pemberian
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
layanan unggulan tetapi penekanan memang lebih diterapkan kepada penguatan kewenangan pajak dalam pengaturan administrasi. Intinya dari semua penerapan administrasi PPN ini adalah penegasan akan otoritas yang lebih kuat kepada DJP dalam mengatur mekanisme PPN. Lewat sistem administrasi yang baru pula mekanisme pengkreditan PK terhadap PM menjadi lebih terawasi dan mampu dimonitor. Restitusi yang sering menjadi lubang kebocoran PPN diharapkan mampu teratasi juga. Harapan untuk memperbaiki kondisi carut marut PPN terutama terkait PKP mulai bisa diminimalkan. Selain itu efek sosial dalam mendukung go green pun tak lupa diberikan. •(pp)
JULI 2013
7
SUMBANG SUARA
Apa Kata Wajib Pajak
P
elaksanaan sistem baru dalam penomoran faktur pajak secara elektronik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentunya mengundang kritik dan masukan bagi wajib pajak. Bagaimana kritik dan masukan tersebut? Berikut wajib pajak memberikan pendapatnya.
Arthur Sumilat (Chief Finance and Accounting PT Mabua Motor Indonesia) "Pengenalan aplikasi e-nofa tentunya sangat memberikan manfaat tersendiri bagi perusahaan dan pekerjaan saya sehari-hari terutama bagi saya yang merupakan akuntan sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Keuntungan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang saya rasakan jelas terhadap mudahnya pelaksanaan penomoran faktur pajak saat ini. Kita tidak perlu lagi susah-susah melakukan pengecekan nomor faktur pajak. Misalnya kita yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah, dengan adanya mekanisme penomoran ini, kita menjadi dimudahkan tidak perlu ke cabang-cabang lagi dalam pengawasan penomoran faktur pajaknya. Semua faktur pajak kan telah ditentukan oleh Ditjen Pajak dan nomornya pun telah beraturan. Menurutnyaa ini adalah suatu pengem-bangan yang merupakan langkah awal yang baik bagi kita sebagai wajib pajak dimana dalam hal ini kita dipermudah dalam pelaksanaannya. Jelas ini membuktikan komitmen Ditjen Pajak untuk terus melakukan pengawasan dan pembenahan dalam sistem perpajakan. Namun, dalam penerapannya saya masih merasakan ada beberapa kendala. Misalnya dalam proses mengadopsi sistem baru ini. Kita yang awam kesulitan mengadopsi sistem e-nofa ini. Sekarang semua sistematis dalam
8
Aris Prasetyo Utomo (Tax Manager Perusahaan Otomotif)
Arthur Sumilat
suatu sistem, kita tinggal mengajukan permohonan sehingga mendapatkan kode aktivasi, dikasih password dan pakai untuk pengajuan nomor faktur pajak berbeda dengan dahulu yang dilakukan secara manual padahal kita kan telah terbiasa dengan cara manual. Harapan saya kedepannya akan ada sistem penomoran yang bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak sehingga pengusaha yang terkenal sibuk tidak tidak susah-susah lagi. Biasanya kan pengusaha yang sibuk hanya memerintahkan bawahannya yang datang, padahal pada sistem e-nofa kan perlu kode aktivasi dan password yang menurut saya kalau dilihat dari segi sekuriti ini kan nggak pas. Bisa saja kan nomor password itu disalahgunakan."
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
"Tentunya dengan terlaksananya aplikasi ini saya sangat dimudahkan dalam melakukan control ke beberapa cabang perusahaan. Tiap cabang yang ada penomorannya, masing masing selama ini kalau kita ngontrol harus per cabang karena ada kode cabang masing-masing. Nah kalau sekarang sih sudah pakai nomor generik kita bisa langsung ketahuan nomornya. Kalau dulu ngontrol tiap minggu kalau ada yang loncat nomornya. Saya merasakan sistem e-nofa sudah cukup baik hanya sedikit kendala yang saya rasakan adalah aturan dalam proses permohonan penomoran yang dilakukan selama tiga bulan sekali. Alangkah baiknya dijadikan setahun saja bahwa wajib pajak itu diperbolehkan minta faktur pajak dari Januari Desember. Wajib pajak harus mengurus proses yang sama berkali-kali, itu kesan yang agak merepotkan. Selain itu kendala lapangan lain yang saya rasakan soal banyaknya customer perusahaan saya yang meminta nomor blok yang diberi Ditjen Pajak. Padahal di surat yang berisi blok nomor itu tercantum tulisan 'rahasia'. Saya jadi bingung. Kalau nggak kita kasih tahu, customer bisa nahan pembayaran. Itu sifat rahasianya gimana sebenanya. Inilah kendala saya dengan sistem baru ini." •(pp) JULI 2013
EDU PAJAK
SPT MASA PPN 1111 "SPT masa PPN 1111 DM digunakan/wajib diisi oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya."
D
alam rangka meningkatkan pengawasan, monitoring kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sinkronisasi dengan J/2012 tentang ketentuan PER-24/P PER-24/PJ/2012 Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, maka Dirjen Pajak menerbitkan PER-11/ PJ/2013 tertanggal 12 April 2013 perubahan atas PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN.
Beberapa perubahan terjadi sebagai berikut : 1. Pajak Masukan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan dapat dikreditkan namun tidak dilakukan pengkreditan oleh PKP, harus dilaporkan dalam Formulir 1111 B3. 2. Setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik. 3. Dikecualikan dari ketentuan poin 2 diatas, adalah PKP Orang Pribadi yang : a. Melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/ atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan b. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam 1 (satu) Masa Pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus
4.
5.
6.
7.
8.
PANDU PAJAK
juta rupiah), dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik. Dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan dalam bentuk data elektronik dengan media elektronik, PKP harus menggunakan aplikasi eSPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Induk SPT Masa PPN 1111 tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy). PKP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam hal SPT Masa PPN 1111 disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 2, 3, dan 4 diatas. SPT Masa PPN 1111 tidak perlu dilampiri dengan Lampiran SPT Masa PPN 1111 dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 tersebut. Tata cara pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Formulir 1111 AB dan Formulir 1111 B3 SPT Masa PPN 1111 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER-44/PJ/2010 diubah menjadi
KANWIL JAKARTA SELATAN
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PER-11/PJ/2013. a. Formulir 1111 AB berubah pada poin IIC, yaitu menjadi : Impor atau perolehan yang PM-nya Tidak Dikreditkan dan/atau Impor atau perolehan yang mendapat fasilitas. b. Formulir 1111 B3 berubah pada bagian judul, yaitu menjadi: Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dikreditkan Atau Yang Mendapat Fasilitas. 9. Lampiran II PER-44/PJ/2010 diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PER-11/PJ/2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-11/PJ/2013 mulai diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Juni 2013.
Kelengkapan Laporan SPT Masa PPN Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, objek dan/atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
JULI 2013
9
EDU PAJAK Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08); Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09); " Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dan Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10); " Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan " Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12). 2. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT terdiri dari : " Induk SPT Masa PPN 1111 DM Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05); " Formulir 1111 A DM - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.13); dan " Formulir 1111 R DM - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (D.1.2.32.14).
undangan perpajakan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN, maka perlu ditegaskan terkait kelengkapan laporan SPT Masa PPN yang mulai berlaku Masa Pajak Juni 2013 sesuai PER-21/PJ/2013 tertanggal
10
30 Mei 2013. 1. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan SPT terdiri dari : " Induk SPT Masa PPN 1111 Formulir 1111 (F.1.2.32.04); " Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07); " Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
3. Bagi Pemungut PPN, SPT terdiri dari : " Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02); " Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03); dan " Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerin-tah Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04). SPT sebagaimana dimaksud diatas wajib dilampiri dengan lampiranlampiran lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.•(pp) JULI 2013
SOROT LENSA
Pelaksanaan Kelas Pajak E-SPT PPN KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga
Sosialiasi E-SPT PPN di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
Tanya Jawab Peserta Kelas Pajak E-SPT PPN KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu
Suasana Pelaksanaan E-SPT PPN KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga
PANDU PAJAK
KANWIL JAKARTA SELATAN
JULI 2013
11
KPP Madya Jakarta Selatan Jalan Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110, Telp: 021-3447971, 3447972, 3504170. Fax: 021-3447971 •KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Jalan Rasuna Said Blok B Kav. 8, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021-5254237-5253622, Fax: 021-5252825 •KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Jalan Rasuna Said Blok B Kav. 8, Jakarta Selatan 12190, Telp: 021-5254237-5253622, Fax: 021-5252825 •KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No. 11, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, Telp: 021-7993028-7992961, Fax: 021-7994253 • KPP Tebet Jalan Tebet Raya No. 9, Jakarta Selatan, Telp: 021-8296869,8296937, Fax: 021-8296901 •KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Gedung Patra Jasa Lantai 1 & 14, Jalan Jend. Gatot Subroto-Jakarta, Telp: 021-52920983, 52921276, Fax: 021-52921274 •KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Jalan Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, Telp: 021-75818842,75908704, Fax: 021-75818874 •KPP Kebayoran Baru Tiga Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 14 A, Jakarta Selatan 12130, Tel: 021-7245735,7245785, Fax: 021-7246627 •KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jalan Ciledug Raya No. 65, Jakarta Selatan 12250, Telp: 021-5843105-5843109, Fax: 021-5860786 •KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Jalan Raya Pasar Minggu No. 1, Jakarta Selatan 12780, Telp: 021-79191232 /7949574-5/7990020, Fax: 021-7949575 •KPP Pratama Jakarta Pancoran Jalan T.B. Simatupang Kav. 5 Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, Telp: 021-7804462, 7804667, 7804451. Fax: 021-7804862 •KPP Pratama Jakarta Cilandak Jalan T.B. Simatupang Kav. 32, Jakarta Selatan 12560, Telp: 021-78843521-23, Fax: 021-78836258 •KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jalan T.B. Simatupang Kav. 39, Jakarta Selatan 12510, Telp: 021-7816131-4 /78842674, Fax: 021-78842440.