Edisi 48

Edisi: 48/14-20 Mei 2012, Harga: Rp 5000

Mafia BBM Subsidi Judi Gelper Kambuh Lagi Kian Marak di Batam BATAM — Judi jack pot berkedok olah BATAM — Bisnis BBM bersubsidi kian marak di Kota Batam. Ironinya, para pelaku menjalankan bisnis melanggar hukum itu justru bersembunyi di baik izin yang dikeluarkan Disperindag Kota Batam.

Kasus Mantan Bupati Madina Minta Dituntaskan MADINA — Kepolisian Daerah SUmatera Utara (Poldasu) diminta untuk menuntaskan laporan beberapa LSM tentang Aspan Sofian, mantan Pj Bupati Mandailing Natal (Madina).

raga ketangkasan alias gelanggang pertandingan (Gelper) kembali kambuh di Kota Batam.

Halaman 12

Halaman 9

Halaman 8

Sukhoi Superjet 100:

Tak Sehebat yang Dipromosikan JAKARTA — Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), yang jatuh di Gunung Salak, baru-baru ini, ternyata tak sehebat yang pernah dipromosikan. Meski sempat digembar-gemborkan memiliki kecanggihan, namun dalam promosi penerbangannya di Indonesia, nyatanya terjungkal juga di lereng Gunung Salak.

Dalam kecelakaan tersebut, sejumlah wartawan pun ikut menjadi korban,

Aviantara dan Yusuf dari Majalah Angkasa. Menurut data di manifes, ada 37 penumpang yang ikut dalam penerbangan promosi itu, mereka adalah 1. Kornel Sihombing dari DI

Tak Sehebat......... Hal 7

diantaranya adalah Ismie, Aditya Sukardi dari TRANS TV, Doddy Tipe : Pesawat penumpang regional Produsen : Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association Perancang : Sukhoi Civil Aircraft (UAC) Terbang perdana : 19 May 2008 Diperkenalkan : 21 April 2011 dengan Armavia Pengguna : Aeroflot Tahun produksi : 2007–sekarang Jumlah produksi : 6 prototypes + 6 serial (Dec 2011) Biaya program : US$1.4 miliar Harga satuan : $23-25 juta

Polri Jangan Diskriminatif Soal Kepemilikan Senpi JAKARTA — Indonepatuh hukum," ujar Ketua Presidisia Police Watch (IPW) um IPW Neta S Pane, setelah mengingatkan kepolisian mencermati penangkapan dan agar tidak diskriminatif tanpenahanan yang begitu cepat tergani kasus-kasus penohadap pengusaha Iswahyudi yang dongan senjata api (senpi) menodong karyawan kafe dengan jika ingin menegakkan keadisenpi. lan dan kebenaran demi Neta mengingatkan kepolisian keamanan. Sebab, penodongan bahwa M Sofjan Jacob pernah disenpi pernah dilakukan mantan Neta S Pane laporkan karena mengancam petukapolda Irjen (Purn) M Sofyan Jagas satpam Perumahan Taman Recob tetapi tidak pernah diproses. sort Mediterania, Jakarta Utara, Sugeng "Jika tidak Polda Metro hanya mempertontonkan sikap diskriminatif dan tidak Polri Jangan,....... Hal 7

LOKASI Jatuhnya Pesawat Sukhoi Superjet 100

Golkar Terbelah, Ical Haus Kekuasaan JAKARTA — Partai Golkar berada di ambang perpecahan. Ada gelagat, penetapan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (capres) memicu perbedaan antarelite partai menjadi lebih tajam dan terbuka.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di Jakarta, sempat, melancarkan kritik terbuka atas kebijakan partai yang ingin memajukan penetapan Ical sebagai capres.

Partai Golkar memutuskan mempercepat jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari rencana awal pada Oktober 2012 menjadi Juli 2012. "Dipercepat supaya tidak ada dualisme pencalonan presiden dari kader Golkar," ujar

Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin.

Percepatan rapimnas sudah dibahas dan diputuskan dalam rapat pimpinan partai. Rapat pimpinan juga sepakat menutup peluang kandidat lain, seperti Jusuf Kalla, untuk mencalonkan diri.

"Menurut kami, Pak JK sudah diberi kesempatan tahun 2009.

Alangkah baiknya sebagai negarawan memberikan peluang pada kader yang belum dan mempunyai kapasitas sebagai capres," kata Nurul.

Akbar justru mempersoalkan urgensi percepatan penetapan Ical sebagai capres. Apalagi, kata Akbar, elektabilitas JK yang cuk-

Golkar Terbelah,... Hal 7

Hendarman Supandji Dipromosikan Jadi Kepala BPN JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mewacanakan pergantian Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hakam Naja yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR untuk Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah di Jakarta, Jumat, melalui surat elektronik menyebutkan dua nama yang cocok untuk menjadi Kepala BPN menggantikan Joyo Winoto.

Kedua nama yang disebutkan adalah penggiat pertanahan dan perburuhan Syahganda Nainggolan dan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Ia mengatakan isu pergantian Kepala BPN sebenarnya telah bergulir seiring dengan perombakan ter-

akhir Kabinet Indonesia Bersatu II beberapa waktu lalu yang bakal diikuti dengan pergantian kepala lembaga pemerintah non-kementerian termasuk BPN. Komisi II DPR antara lain membidangi masalah pertanahan dan menurut Hakam Naja proses pergantian Kepala BPN sudah berada di lingkungan Istana Kepresidenan.

Meskipun demikian, Hakam Naja mengatakan soal pergantian lembaga pemerintah non-kementerian merupakan hak prerogatif Presiden.

Mengenai Syahganda yang juga Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Hakam Naja mengatakan, selain dikenal sebagai penggiat isu-isu pertanahan serta perbu-

Kejari Batam Diminta tidak Tebang Pilih Pengusutan Dana Hibah di KPU Batam BATAM — Kajari Batam, I Made Astiti Ardjana, SH diminta tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemko Batam ke KPU Batam.

JUSUF Kalla dan Aburizal Bakrie

Dengan penahanan Syaripuddin, Sekretaris KPU Batam dan Dedi Saputra, mantan bendahara KPUD Kota Batam, I Made harus menuntaskan kasus tersebut dengan menjerat awak KPU sendiri.

Pebegasan tersebut dilontarkan oleh Sinda Winda (39), pemerhati hukum di Provinsi Kepri.

Dikatakan, kasus di tubuh KPU Batam telah menjadi konsumsi publik baik lokal bahkan nasional

karenanya tidak bisa berhenti di tengah jalan.

Apalagi kata dia, kasus kembarannya juga terjadi di Karimun, yang cenderung lebih cepat pengusutannya.

Ia mengatakan, selama ini sudah ada penilaian publik bahwa pejabat maupun aparat yang ditugaskan di Batam lebih berkualitas dibanding daer-

Kejari Batam,....... Hal 7

ruhan, nama Syahganda muncul sejak beberapa bulan lalu dalam perbincangan di sekitar istana untuk menduduki jabatan Kepala BPN. Syahganda merupakan alumni Geodesi Institut Teknologi Bandung dan pascasarjana Ilmu Pembangunan di institut yang sama dan saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di Universitas Indonesia untuk bidang kesejahteraan sosial.

Sedangkan nama mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan kini sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan TKI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yud-

Hendarman..... Hal 7

Editorial

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

Saatnya Daerah Tingkatkan Sektor Perikanan

Tajuk TNI Versus Polri SECARA fungsi dan karakter, ada kesamaan antara TNI AD dan Brimob, yaitu sama-sama berwajah tempur. Itulah sebabnya, sedikit saja gesekan di antara mereka, pasti ada yang berdarahdarah, begitu pula yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Meski eskalasinya tidak ada lagi yang sebesar bentrokan pada September 2002, di Binjai, antara Yonif Linud 100 dan Satuan Brimob Polda Sumut, namun diperkirakan bentrokan seperti di Gorontalo beberapa waktu lalu itu akan selalu berulang.

Jika kita menyimak, ada yang salah sejak awal dalam proses pembentukan mereka sebagai anggota TNI atau polisi, mereka sejak awal sudah didoktrin dengan kebanggaan korps yang berlebihan. Fakta inilah yang menjadikan mereka memiliki solidaritas buta terhadap teman satu korps, tidak peduli lagi benar atau salah. Kalau di Jakarta, kita sering menyimak, bentrokan biasa terjadi karena faktor kesejahteran, artinya perebutan “kavling” daerah kekuasaan, yang itu berarti sumber pendapatan.

Sepertinya memang perlu ada revisi dalam kurikulum pendidikan TNI AD maupun Brimob, karena konflik ini sudah bersifat laten, itu yang menyebabkan bentrokan akan selalu terulang.

Wilayah abu-abu diyakini sering memicu konflik TNI-Polri. Karena kurangnya pengaturan yang jelas terkait wilayah kerja keduanya. Masih ada banyak lubang atau wilayah abu-abu karena masih ada beberapa UU yang belum dibuat, yaitu UU tentang perbantuan antara TNI dan Polri yang mengatur prosedur permintaan dan pemberian bantuan tersebut.

Tak heran jika hubungan antara keduanya yang dulu dalam satu lembaga, kemudian dipisahkan secara kelembagaan itu masih ada suasana emosional. Sementara itu peran TNI dan Polri jauh berbeda. Peran Polri jauh lebih dominan ketimbang TNI. Apalagi peran Polri dalam era demokrasi memang semakin besar. Polri selalu harus hadir atau omnipresent dalam kehidupan masyarakat. Sementara peran TNI semakin terfokus pada pertahanan negara secara militer.

UU yang mengatur bidang Hankam pasca reformasi baru 3 yang dibuat. Yaitu UU No 2 tahun 2002 tentang Polri, UU No 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. Yang terlihat memang baru tiga itu saja. Selanjutnya, juga aturan-aturan mengenai pelaksanaan dari ketiga UU tersebut belum diselesaikan semua. Akibatnya masih banyak wilayah abu-abu yang mengakibatkan mudah terjadinya ketegangan di antara keduanya.

Karena itu, sesuatu yang sebenarnya sangat sepele bisa dengan mudah memancing bentrok di antara keduanya. Mari kita simak bentrok yang terjadi selama ini, banyak hal sepele saja yang menjadi penyebabnya.

Dalam perspektif ini, UU tentang Siskamnas yang pernah diwacanakan dengan gencar beberapa waktu yang lalu, agaknya memang harus segera diselesaikan. Dalam RUU siskamnas ini soal-soal yang terkait dengan hubungan antara Polri dan TNI harus tuntas. Seperti soal konsep pertahanan dan keamanan, wewenang TNI dalam bidang keamanan dalam pengertiannya yang luas, dan wewenang Polri dalam bidang keamanan dalam pengertian sempit.

Beban psikologis di kalangan anggota TNI-Polri akibat pemisahan kedua institusi tersebut sejak belasan tahun lalu, tampaknya hingga kini belum selesai. Tanpa penanganan yang sungguhsungguh, insiden bentrokan sebagaimana yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya bisa akan terus berulang.

Menurut hemat penulis, semua ini terjadi karena persoalan lama yang hingga kini belum selesai. Ini bagian dari efek keterlambatan negara menyelesaikan beban psikologi pasca-pemisahan TNI dan Polri. Sudah saatnya Menko Polhukam bersama Panglima TNI dan Kapolri duduk bersama, untuk bersungguhsungguh membicarakan dan mencari jalan keluar masalah terebut.

Jika kita hendak mengingat. dulu pada zaman Orde Baru, Polri dianggap anak bawang di bawah TNI. Saat itu yang paling senior Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara, dan baru Polri. Semenjak reformasi dan ada pemisahan, Polri setara dengan TNI. Sejak pemisahan itu, sering timbul konflik di antara TNI-Polri . Boleh jadi kesetaraan itulah yang secara psikologis belum bisa diterima di antara para anggota, yang lama merasa lebih senior, dan yang baru sudah merasa tidak ada senioritas lagi. Konflik TNI- Polri itu penyakit lama yang belum sembuh-sembuh.

Ke depan, peran dan fungsi TNI serta Kepolisian harus ditata ulang dalam sebuah Undang-undang. Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional inilah yang nanti akan menata ulang peran TNI dan kepolisian, karena itu harus dicantumkan dalam salah satu klausul RUU tersebut.

Jika RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU Keamanan Nasional, peranan kepolisian pasti akan terkurangi karena adanya Dewan Keamanan Nasional yang otomatis juga ada di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.

Dalam Dewan Keamanan Nasional itu nanti, keterlibatan TNI juga cukup sentral, disamping juga melibatkan para tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Dengan demikian, gesekangesekan antara TNI dan Polri bisa diminimalkan.

Selama belum ada RUU Keamanan Nasional yang mengatur peran dan fungsi masing-masing institusi (TNI dan Polri), jangan harap tidak akan pernah ada konflik antara kedua matra tersebut. Sejak dipisahkannya TNI dan Polri memang ada kesan kepolisian memosisikan diri cukup tinggi, apalagi setelah diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Perubahan perilaku di jajaran kepolisian ini yang menjadikan TNI reaktif.

Kalau peran dan fungsi TNI maupun Polri ini tidak ditata ulang dan diatur dalam RUU dikhawatirkan ke depannya akan terjadi penyalahgunaan kewenangan (malapraktik birokrasi), bahkan memunculkan eskalasi yang lebih besar. Semoga ini menjadi bahan pemikiran kita semua.**

Celoteh + + + -

Ketua MA Harifin A Tumpa, bilang 50 persen hakim di lingkungan peradilan belum independen.

Alamat Ical bakal dijegal, tak saja kadernya tapi juga rakyat surabaya korban Lapindo.

Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Polri tidak diskriminatif tangani kasus senjata api Uang memang sering menimbulkan diskriminatif, bukan begitu Pak ?

Pesawat Canggih, Sukhoi Superjet 100, jatuh di Gunung Salak, seluruh penumpangnya tewas.

Ternyata kecanggihan tak mampu menaklukan takdir Allah

TARIF IKLAN

Oleh : Apul Sitanggang BERBAGAI isu yang berkembang di sektor Kelautan dan perikanan terutama di wilayah pesisir Indonesia adalah : Destruktive Fishing, penurunan popolasi sumberdaya ikan, tingkat pendapatan Nelayan yang rendah dan sebagainya.

Semakin menipisnya SDA di wilayah daratan menyebabkan banyak program pembangunan bergeser kewilayah pesisir dan kelautan yang masih memiliki SDA bernilai ekonomis tinggi, diantaranya ikan dan keanekaragaman terumbu karang.

Upaya untuk meningkatkan peran sumberdaya pesisir dan kelautan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dihadapkan kepada beberapa masalah atau kendala. Antara lain : Kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir , keterbatasan peraturan, kerusakan lingkungan, sengketa wilayah penangkapan yang sampai saat ini belum dapat diatasi dan masih sering terjadi, dan yang tak kalah penting adalah ketiadaan pelabuhan ikan, juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sengketa wilayah penangkapan, juga menjadi sebuah masalah yang dilematis yang tidak akan dapat diselesaikan dengan hanya melalui musyawarah atau kesepakatan antara nelayan. Karena masalah ini berhubungan dengan dapur atau isi perut. Mereka lebih memilih mati dari pada lapar.

Selain itu hal yang menyedihkan yang menimpa para nelayan kita adalah : buruknya cuaca diakhir - akhir ini.

Cuaca tidak lagi ramah atau tidak lagi bersahabat dengan mereka. Sudah hampir serahun mereka tidak melaut, kalaupun melaut hasil tangkapan yang mereka dapat tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Alias “ Rugi Besar “.

Semua masalah ini tidak akan dapat

F/C B/W F/C B/W F/C B/W

= = = = = =

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8.000.000,6.500.000,5.000.000,3.500.000,2.000.000,1.000.000,-

Advertorial 1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman

F/C B/W F/C B/W

= = = =

Rp Rp Rp Rp

6.000.000,4.250.000,3.000.000,2.000.000,-

Paket Hemat Display 10 Cm x 3 Kolom 10 Cm x 3 Kolom

F/C B/W

= Rp 400.000,= Rp 200.000,-

Paket Hemat Mini 5 Cm x 1 Kolom 5 Cm x 1 Kolom

F/C B/W

= Rp 100.000,= Rp 50.000,-

Didirikan 1965

Apabila kita benar - benar ingin menjadikan sektor periknanan tangkap menjadi harapan, tumpuan dan andalan. Salah satunya adalah kita harus dapat menciptakan nelayan - nelayan handal dan profisional yang dapat menggali atau mengexplorasi laut dalam. Untuk itulah kita patut menyambut baik ajakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, agar setiap daerah mulai meningkatkan sektor perikanan.

Untuk mendukung program tersebut, tentu yang harus mendapat perhatian adalah infrastruktur seperti pelabuhan. Sebab, yang kita lihat sekarang ini, masih banyak dari pelabuhan perikanan yang dikelola daerah yang operasionalisasinya masih terbatas, dan masih sedikit yang memiliki kelembagaan yang memadai.

Tentu ini harus kita benahi segera, karena infrastuktur adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses tersebut, mulai dari perencanaan, pemilihan lokasi, penyusunan desain, hingga dukungan dalam pembangunan serta operasional dan pengembangannya.

Diharapkan jajaran Pemda senantiasa aktif bekerjasama dengan instransi terkait maupun dengan nelayan, swasta, dan pelaku usaha yang akan berinvestasi.Tentu dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, harus melihati tahapan secara optimal. Seperti tahap perencanaan (Study, Investigation, Detail Design).

Kemudian tahap pembangunan (Construction), dan tahap operasional pemeliharaan dan pengembangan (Operation dan Maintenance) atau secara keseluruhan biasa kita sebut dengan singkatan SIDCOM. Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses tersebut, mulai dari perencanaan, pemilihan lokasi, penyusunan desain, hingga dukungan dalam pembangunan serta operasional dan pengembangannya. Diharapkan

jajaran Pemda senantiasa aktif bekerjasama dengan instransi terkait maupun dengan nelayan, swasta, dan pelaku usaha yang akan berinvestasi.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yakni PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan di sentra-sentra perikanan, KKP tahun 2011 telah realisasikan stimulus bantuan sosial senilai Rp. 408,23 miliar yang disalurkan kepada 5.312 kelompok untuk meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian kelompok sasaran.

Menurut catatan penulis, pada tahun 2012, kegiatan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan masih akan terus dilanjutkan, dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan jangkauan kolompok penerima yang lebih banyak. Ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp. 783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Hal Ini berarti terdapat peningkatan jumlah kelompok penerima bantuan sebesar 84,49% atau peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial langsung pada masyarakat sebesar 91,93% dari tahun 2011.

Sebagai upaya pembinaan dan pendampingan SDM-KP kepada pelaku usaha perikanan skala kecil agar dapat mandiri dan berdaya saing, KKP pada tahun 2012 siapkan 8.000 orang tenaga penyuluh perikanan yang meningkat sebesar 33,3% dibanding pada tahun 2011 sebesar 6.000 orang. Ditargetkan pada tahun 2013 akan dibiayai tenaga penyuluh sebanyak 12.000 orang dan 15.000 orang pada tahun 2014.**

Kisruh Capres di Partai Golkar Oleh :

Karno Raditya

PARTAI Golkar kini tengah menghadapi persoalan internal yang pelik. Pemicunya terkait dengan pencalonan presiden Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Kondisi ini disebut-sebut akibat ulah kelompok 'Pandawa Lima' di Partai Golkar. Siapa saja mereka?

Istilah 'Pandawa Lima' bagi sebagaian politisi Partai Golkar bukanlah hal yang asing. Panggilan itu ditunjukkan pada lima orang penting yang berada di lingkar dalam Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Lima orang ini pula yang memprovokasi Ical agar maju dalam Pilpres 2014 mendatang. "Pandawa lima ini yang mendorong Ical maju dalam Pilpres 2014 mendatang.

Pandawa Lima di internal Partai Golkar yang juga lingkar dalam Aburizal Bakrie adalah Wakil Ketua Umum Sharif Cicip Sutarjo, Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini Fuad Hasan Masyhur Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Mahyudin, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, serta Bendahara Umum Setya Novanto.

Mereka inilah yang disebut-sebut menentukan hitam-putihnya Partai Golkar.

Terkait ngototnya Ketua Umum Aburizal Bakrie ngotot maju capres tanpa memikirkan etika-etika demokrasi, yang selama ini menjadi trade mark Golkar, ketua dewan pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, tanpa tedeng aling-aling, menuding kelompok yang dikomandoi Idrus Marham (Sekjen Partai Golkar), sebagai kelompok penyokong yang memanas-mana-

si Ical agar terus maju tanpa mendengarkan masukan dari kader-kader Golkar lain, di luar kelompok mereka.

Lebih hebat lagi, Ketua Forum Silaturahmi DPD Tingkat II Partai Golkar Muntasir Hamid meminta Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah lumpur Lapindo untuk membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi calon presiden dari partai berlambang beringin itu.

Para pengelola DPD II Partai Golkar (PG) kabarnya menolak pencalonan Ical sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. Jika pencalonan itu dipaksakan, DPD II bakal mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan ketua umum.

Kisruh di tubuh partai Golkar ini kian meruncing, setelah ucapan-ucapan Ical yang dinilai tidak selayaknya seorang negarawan, baik kepada kadernya di Partai Golkar maupun kepada musuh bebuyutannya, Surya Paloh, yang kini membawa bendera Nasional Demokrat. Dari sejumlah daerah malah dikabarkan, para pengelola daerah menolak lantaran PG dalam jangka waktu dipimpin Ical menjadi tertutup layaknya kerajaan. Ketua DPD II Banda Aceh itu memberikan pemberitahuan gaya kepemimpinan Ical dalam jangka waktu ini sama seperti memimpin perusahaan.

Penulis pun bertanya, apakah Ical memang yang terbaik di Partai Golkar

saat ini? Atau pencalonan Ical lebih didorong faktor obsesi dan kemauan belaka ? Padahal, pesaing yang akan dihadapi pada Pemilu Presiden 2014 kemungkinan bakal lebih baik dan lebih memiliki kemampuan. Pengalaman di pemerintahan yang dimiliki Ical sendiri belum memperlihatkan hasil yang cemerlang.

Ical kurang melihat sisi kemampuan, hanya lebih terobsesi menjadi capres Golkar, apalagi bersedia dan merestui percepatan forum rapat pimpinan nasional atau Rapimnas guna mempercepat pengumuman pencalonan. Kapasitas dan kapabilitas Ical, belum mencukupi untuk maju sebagai capres.

Apalagi dia akan diadang oleh persoalan Lumpur Lapindo yang belum juga terselesaikan, bahkan negara yang harus menanggung akibat luapan Lumpur tersebut.

Penulis berpendapat, mestinya, Ketua umum Golkar dan juga elite Golkar berfikir lebih jauh untuk menghadapi dan memenangkan pemilihan presiden dengan jalan membuka kandidat lain di dalam partai yang mempunyai keriteria sebagai calon pemimpin atau capres. Caranya, bisa dengan konvensi seperti menjelang pemilu presiden 2004.

Sejumlah tokoh Golkar yang mempunyai kemampuan dan kemungkinan dapat bersaing dengan capres lain, seperti mantan Ketua umum Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, mantan Ketua DPR Agung Laksono yang kini Menko Kesra, juga ada nama mantan menteri Kelautan Fadel Muhammad, dan mungkin kader muda berkualitas lainnya.

Penulis juga berpendapat, desakan sejumlah pengurus daerah agar Rapimnas Golkar dipercepat guna mempercepat deklarasi capres, sesungguhnya bukan representasi seluruh kader Golkar. Begitu juga alasan yang dikemukakan sejumlah elite Golkar bahwa sudah saatnya percepatan pencapresan ini karena momentum dan hasil survei.Seyogyanya, berbagai survei itu harus dikritisi dengan cermat.

Harusnya, Ical tidak boleh berbesar hati hanya dengan dukungan 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar. Sebab, ini belumlah dianggap belum cukup sebagai modal untuk maju menjadi calon Presiden 2014 mendatang. Tak ada salahnya jika kita mengingatkan, agar Ical mau juga mendengarkan kemauan dari DPD tingkat II. Pasalnya, mengabaikan hak suara DPD II tentu hanya akan menciptakan ketidaksolidan pengurus di tingkat bawah untuk menyukseskan Ical bila akhirnya terpilih sebagai capres tunggal. Sebab, DPD II lah yang akan turun ke bawah mengenalkan Capres Golkar.

Kisruh capres di partai Golkar ini, akan terus meruncing, apalagi tokoh Golkar Indonesia Timur, Zainal Bintang, menilai kekuatan politik, yang sesungguhnya mengakar ideologis di Golkar adalah kubu Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla.

Beberapa pihak menyebutkan, pendukung JK dari kalangan NU dan Indonesia Timur. Pendukung Akbar Tandjung di kalangan HMI dan kader Partai Golkar seperjuangan. **

Suara Anda

Mohon Penjelasan Kapal Corvet TANYA SAYA pernah membaca artikel tentang kapal jenis corvet di suratkabar ini beberapa waktu lalu, namun penulisnya tak menjelaskan secara rinci jenis kapal tersebut. Untuk melengkapi perbendaharaan tulisan dan pengetahuan kami, mohon kiranya dijelaskan lebih rinci mengenai sepsifikasi jenis kapal tersebut.

Atas perhatiannya, kami haturkan banyak terimakasih.

JAWAB Korvet merupakan jenis kapal perang yang lebih kecil dari fregat dan lebih besar dari kapal patroli pantai, walaupun banyak desain terbaru yang menyamai fregat dalam ukuran dan tugas. Biasanya dimasukan kategori sebagai kapal patroli yang mampu melakukan operasi sergap dan serbu secara mandiri.Kapal Korvet selain menyandang persenjataan yang cukup modern dan dilengkapi dengan rudal sehingga cukup mematikan bila berhadapan dengan kapal-kapal perang yang lainnya.

Kapal ini juga mampu mengangkut helikopter.

Moratorium TKI ke Malaysia TEWASNYA tiga tenaga kerja Indonesia di Malaysia karena penembakan oleh Polisi Diraja Malaysia, dinilai akibat ketidaksanggupan pemerintah melindungi warganya di luar negeri. Pemerintah pun diminta untuk melanjutkan moratorium pemberangkatan TKI ke Malaysia yang sempat dihentikan. Penembakan terhadap tiga TKI sangat melukai harga diri keluarga buruh migran di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa bertindak tegas terhadap Pemerintah Malaysia. Sebenarnya peristiwa penembakan tersebut tidak perlu terjadi jika pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi buruh migran.

Widarti_ss@gmail.com

Prihatin Tragedi Sukhoi SJ 100 SEBELUMNYA saya menyampaikan turut prihatin atas tragedi pesawat Sukhoi Super Jet 100, yang jatuh di Gunung Salak, Jawa Barat. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut. Melalui suratkabar ini, saya juga ingin menyampaikan kritik kepada pihak terkait, bukankah demo terbang pesawat Sukhoi Superjet 100 melanggar UndangUndang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ? Sebab, setahu saya, semua pesawat yang melakukan uji terbang harus mendapatkan izin dan sertifikat kelaikan udara dari pemerintah.

Yulianto_331@rocketmail.com

SURAT Pembaca yang dimuat hanya bagi mereka yang melampirkan Foto copy KTP/ Identitas diri lainnya, serta menyertakan nomor Telp. Surat pembaca yang dimuat didasarkan pada antrian surat masuk. kami mohon maaf jika pembaca harus menunggu giliran pemuatan Surat Pembaca dapat dikirim melalui Surat atau E-mail ke redaksi@pab-indonesia.com Tertanda Redaksi

Penerbit : PT. Pers Anak Bangsa Komisaris utama : Karno Raditya Ranandika Direktur Utama: Budiyanto Direktur: Apul Sitanggang Pemimpin Umum: Karno Raditya Ranandika Pemimpin Redaksi: Apul Sitanggang Pemimpin Perusahaan: Budiyanto Wakil Pemimpin Perusahaan: Henry Hosea

www.pab-indonesia.com

diatasi hanya dengan melakukan pelatihan, seminar atau diskusi - diskusi.

Diperlukan suatu cara atau strategi jitu untuk mengatasinya agar para Nelayan tidak hanya tergantung kepada perikanan tangkap. Saatnya kita untuk melirik dan beralih ke perikanan yang lain. Misalnya Budidaya Perikanan.

Kita harus menggalakkan Budidaya Perikanan, karena Budidaya Perikanan memiliki peran penting untuk menunjang produksi perikanan yang mulai merosot sejak berkurangnya kuantitas sumberdaya perairan dan masih memiliki peluang pasar yang cukup besar.

Budidaya Perikanan harus diinsentifkan dengan mengembangkan sentra sentra Budidaya. Sehingga dengan demikian para Nelayan tidak hanya tergantung kepada perikanan tangkap.

Walau demikian bukan berarti kita harus melupakan atau meninggalkan begitu saja sektor perikanan tangkap.

Perikanan tangkap akan tetap menjadi harapan dan tumpuan bagi para nelayan terutama di wilayah laut dalam. Hanya saja perlu dilakukan upaya untuk memenfaatannya. Perikanan laut dalam menyimpan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya namun belum dikelola secara optimal, bahkan bisa dikatakan belum tersentuh sama sekali, sehingga kekayaan laut dalam diibaratkan dengan “SLEEPING GIANT”.

Untuk menggali atau mengexplorasi laut dalam dibutuhkan beberapa hal.

Misalnya : keterampilan atau kecakapan para nelayan. Sedangkan saat ini keterampilan atau kecakapan yang dimiliki para nelayan kita dalam melakukan penangkapan kebanyakan hanya memenuhi syarat beroperasi diwilayah 5 Mil atau tidak lebih dari 25 Mil. Belum lagi sarana dan prasara yang tidak memadai. Ini adalah beberapa kendala yang harus segera diatasi.

Linda R, SMAN 10 Jakarta

1 Halaman 1 Halaman ½ Halaman ½ Halaman ¼ Halaman ¼ Halaman

Paket Hemat Baris* 1 Baris = Rp 5.000,*Minimal 3 baris, Maksimal 5 baris.

2

Perintis: Mayjen TNI (Purn) RH Sugandhi (Alm) Penasehat: Letjen TNI (Purn) Soeyono, Brigjen TNI ( Purn) Nurhadi Purwosaputro, MSc Dewan Redaksi: Karno R Ranandika, Apul Sitanggang, Budiyanto, Kol Caj. Priyo PR,.BA.SH, Agus Hitopa SH, M.Si, Zul Azhari, Deswar Redaktur Pelaksana: Zul Azhari, Deswar Redaktur: Ismanan, Astang, Antoni Staf Redaksi: Ronny Chandra, Indarto, Baharuddin Rahman, Sahril, S, Joko Tunggono, Mustafa Talong, Ibrahim, Sarifuddin Baso Sekretaris Redaksi : Lydiawati Keuangan: Devi Marketing/Iklan: Darwin Distribusi/Sirkulasi: Nico Jabar: Santo, Surjono Jateng: Cahyono, Sulastri Jatim: Erwiantoro, Widia Manurung Kendari: Jhonson Banjarmasin: Dewi Puspa Lampung: Abdullah Samad Palembang : Taufik Isori Babel: Ardiansyah Jambi: Hendri Riau: Syaifi, Islami, Bambang Medan: R. Edi Bangun Padang Sidempuan: Jervin Batam: Jhonner Sirait, Misra, Nurmanisma, Anton Tg.Pinang: Saut M, Morina Bintan: Jordan S Tg.Balai Karimun: Feri , Nahta Sbg Kundur: Asparoni Lingga: Nazar Natuna: Arifin Anambas: Hardi Desain Grafis: Epi, Toni Rekening : Bank Mandiri No. 109-00-0128878-6 a/n PT. Pers Anak Bangsa Alamat Redaksi: Graha Sunter Pratama Blok L No. 9, Jakarta Utara Telp. (021) 32788174, 6410889 Fax. (021) 6410889 - Komplek Penuin Centre Blok B No. 9, Batam Kepri Telp. (0778) 7288400, 429798 Fax. (0778) 425664 SMS: 0811-7009087

WARTAWAN PAB SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

Jakarta Time 3 Veteran Pejuang Surati Fauzi Terkait PIK City Edisi: 48/14-20 Mei 2012

Lintas Jakarta Perayaan Patkor Indosin ke-20 di Singapura JAKARTA — Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno dan Chief of Defence Force Singapura LG Neo Kian Hong, Chief of Navy Singapura RADM Ng Chee Peng dan para pejabat tinggi TNI serta para pejabat tinggi militer Singapura menghadiri acara perayaan Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indonesia Singapura (Indosin) ke-20 di Hotel Sentosa Singapura Kamis malam, (10/5). Kegiatan Perayaan patroli Terkoordinasi Indonesia Singapura (Patko Indosin ) ke-20 atau Indonesia-Singapore Coordinated Patrol (ISCP) tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dan berlanjut mulai tanggal 9 sampai dengan 12 Mei 2012 di Singapura dan dilanjutkan di Batam dengan berbagai kegiatan bersama yang dihadiri delegasi Indonesia dan delegasi Singapura serta anah buah kapal kedua Angkatan Laut. **

Komunitas Jakarta Deklarasi Dukungan Foke–Nara JAKARTA — Komunitas berbagai kalangan penduduk di Jakarta yang tergabung dalam relawan Merah Putih Sejati menyatakan dukungannya kepada Fauzi Bowo dan Nachrowi (Foke-Nara). Dukungan dikemukakan dalam deklarasinya di Hall A Basket Senayan Jakarta Selatan, baru-baru ini. Komunitas yang terdiri dari Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), masyarakat Kelurahan di Jakarta Timur, Kelurahan Jakarta Selatan, Kelurahan di Jakarta Barat, Kelurahan Jakarta Utara, Majelis Zikir Nurussalam, dan kumunitas Koperasi DKI jakarta, menyatakan kesiapannya mendukung pasangan Foke – Nara. **

JAKARTA —Kapten (Pur) TNI Niing bin Sanif bersama para penggarap lahan di Jalan Pantai Indah Selatan, Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan Jakarta Utara, membuat surat terbuka kepada Fauzi Bowo yang kini mencalonkan diri untuk kedua kali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Veteran Pejuang Kemerdekaan ini, minta Foke panggilan keren Fauzi Bowo untuk menghentikan segera kegitan pembangunan pertokoaan PIK City di lahan tanah garapan 86 H yang diklaim penerima Bintang Grilya dan beberapa pengarap lainnya itu.

Niing menyebutkan pihaknya terpaksa mengadu ke gubernur karena pengembang yang dulu menduduki lahan tersebut, belum memberikan kewajibannya kepada para.

Apalagi Niing Cs merupakan pengarap sah sesuai ijin Walikota Jakarta Utara No.147/ AV-2/B/78, tanggal 7 April 1978. “Seharusnya kami dan teman-teman pengarap lainnya, mendapat ganti rugi,” ujarnya .

Tanpa ada pembebasan, tiba-tiba saja terbit SK No. 3/HGB/BPN/1997 SK. No.4/ HGB/B PN/1997, yang diduga fiktif , begitu juga penerbitan sertifikat tanah No.3514/ Kapuk Muara dan No. 3515/Kapuk Muara yang juga diduga cacat hukum.

Lebih lanjut Niing menjelaskan sebelumnya ia dan teman-temannya pernah melaporkan persoalan ini ke berbagai instansi, diantaranya Pimpinan DPRD DKI Jakar-

ta yang mengeluarkan rekomendasi DPRD DKI tanggal 18 November 2008 yang berisi meminta pihak PT Mandara Permai saat itu untuk membayar ganti rugi lahan garapan yang diklaim Niing Cs. Tanpa, memandang itu semua, kegiatan pembangunan yang sepertinya dilegalkan dengan terbitnya 21 ijin mendirikan Bangunan (IMB). Izin tersebut antara lain, IMB No. 603/IMB/2012 tanggal 18 Januari 2012, IMB No. 1631/IMB/U/2012/ tanggal 9 Februari 2012, IMB No. 1638/IMB/U/2012 tanggal 9 Februari 2012, IMB No.1650/IMB/ U/2012 tanggal 9 Februari 2012 dan lainnya.

Pertanyaanya jelas Niing bin Sanif, apa dasar menerbitkan ijin tersebut di atas tanah garapan yang hinggi kini belum ada penyelesaian, kemudian mengapa sampai saat ini rekomendasi DPRD DKI Jakarta yang jelasjelas minta pemerintah DKI Jakarta menyelesaikan perkara ini tidak dijalankan gubernur Fauzi Bowo.

Lebih lanjut ujar Niing bin Sanip, sejak awal penguasaan lahan yang dilakukan oleh pengembang sudah tidak beres. Pen-

erbitan SK No. 3/HGB/BPN/1997. SK. No.4/ HGB/BPN/1997 sampai penerbitan sertifikat tanah No. 3514 dan 3515 cacat dan harus dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan aspek-aspek pertanahan dalam penerbitannya.

Ketidakberasan berlanjut saat pengembang memecah kedua HGB menjadi 4 HGB masing-masing No. 8598,8600,8605 dan HGB No.9228 dan 12 Ha diantaranya diagunkan oleh PT Mandara Permai kepada Bank Panin untuk mendapat kredit hingga Rp.897.451.000.000 yang kemudian macet.

Atas dasar tersebut, Niing bin Sanip minta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam hal ini Pemrov DKI Jakarta untuk menghentikan pembangunan tanpa dasar diatas tanah garapan tersebut. Niing bin Sanip juga minta agar ijin yang dimaksud dicabut, karena tak memiliki dasar hokum dan berpotensi memanipulasi retribusi.

"Peryataan saya ini merupakan surat terbuka untuk gubernur DKI Jakarta yang kini sedang sibuk-sibuk kampanye dalam rangka pencalonan gubernur" katanya mengakhiri. (zul)

9000 Liter Limbah Oli Eks TG Balai Karimun Ditahan KP3 TG Priok JAKARTA — Sebanyak 9480 liter limbah oli eks Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang dibawa dalam kemasan drum berukuran 200 liter sebanyak 474 drum, ditahan pengeluarannya di Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara oleh Kepolisian Pengamanan Pelabuhan dan Pantai (Polres KP3) Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penahanan tersebut menurut H.Pairin, selaku pemasok 9000-an lebih oli limbah eks Tanjung Balai Karimun, yang diangkut oleh Perusahaan Pelayaran lokal di Pelabuhan Sunda kelapa Jakarta Utara itu, bisa dikeluarkan asal mengeluarkan dana koordinasi sebesar Rp 40 juta sebagai uang damai.

Namun permintaan itu, belum dipenuhi H.Pairin karena dirinya merasa dokumen legalitas untuk pengangkutan 9000-an lebih oli limbah dari Tanjung Balai Karimun itu sudah sesuai dokumen.” PT. Samjaya selaku pemasok memiliki dokumen seperti dari lingkungan hidup daerah asal (Tg Balai Karimun-red), untuk Barang Bawaan Berbahaya (B3) terlampir berikut pengecekan Bea dan Cukai serta manives kapal untuk pengangkutan tersebut,” kata H.Pairin dari ujung telepon kepada PAB Inonesia.

Hanya saja, ungkapnya, memang PT. Samjaya tidak memiliki angkutan khusus sebagai mana yang diharuskan pemerintah dalam pelaksanaan usaha limbah oli yang digelutinya selama ini.” Tetapi apa bila terjadi pelanggaran yang dimaksud oleh pemerintah itu, pengusaha tidak dikenakan

sangsi hukuman atau denda. Hanya peringatan,” tandas H.Pairin.

Penahanan dan permintaan uang damai sebesar Rp 40 juta tersebut, tambah H.Pairin sangat memberatkan dirinya sebagai pengusaha oli bekas karena tidak memperoleh keuntungan yang besar dalam penjualannya. ”Sebelum ada permintaan sebesar Rp 40 juta ini, walau rugi. Lebih dulu, saya telah menyanggupi ke-Polsek KP3 Pelabuhan Sunda Kelapa, tempat masuknya 474 drom limbah oli tersebut. Dan saya sanggupi limbah keluar dengan dana koordinasi Rp 13 juta. Nyatanya, ketika drom-drom itu diangkut dengan truk datang Petugas bermobil Patroli dari Polres KP3 Tg Priok, dan menangkap 2 truk dari 5 truk yang telah memuat drom limbah oli itu,” ungkap H.Pairin.

Limbah oli, yang masuk ke- Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara dari berbagai pulau seperti Sumatera, Kalimantan dan lainnya itu, diduga kuat adanya perdagangan antar pulau yang dilakukan pengusaha memenuhi tingginya peredaran oli daur ulang (palsu) yang beredar di Indonesia.

Sejauh ini konsumen tidak sedikit disuguhkan penawaran berbagai kemasan oli dari berbagai jenis merk terkenal yang dijual murah dipasaran yang diduga oli hasil daur ulang tersebut. Kendati ada regulasi yang diatur pemerintah terhadap perdagangan limbah oli itu, peredarannya tetap berlangsung seperti kedapatan masuknya limbah oli di Pelabuhan Sunda Kelapa ini.

Limbah-limbah oli itu diduga berasal dari

Negara jiran Singapura dan Malaysia, masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus sekitar Kepulauan Riau dan Kalimantan, sebelum limbah oli itu di daur ulang kemudian diperdagangkan secara luas ke Jakarta dan

kota-kota lain di Indonesia, limbah oli masuk melalui Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara dan lainnya.

Menurut Kepala Gudang 03 S Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, Gunawan, peru-

Mabes Polri Cari Kapal Penyelundup Imigran Menurut Komisaris Utama JAKARTA — Devisi HubunPT. AKL Pingky, KM Adrian 4 gan Internasional Markas Betelah dijual kepada warga negasar Kepolisian Republik Indora asing, sejak 26 April 2011 nesia (Interpol Mabes Polri), lalu, dan pihaknya sudah tidak Jalan Trunojoyo, Kebayoran bertanggungjawab lagi atas Baru, Jakarta Selatan, meminta kapal itu. Hal senada juga dikabantuan penelusuran Jajaran takan Dirut Operasi PT Mega Polres Jakarta Utara menyelidik Segara Line Frengky, yang PT Adhiguna Karunia Line (PT mengageni pengeporasian KM AKL), berserta agen pelayaranAdrian 4 di Pelabuhan Sunda nya PT Mega Segara Line Kelapa Jakarta Utara. “ KM (PT.MSL) di Jalan Pinisi PelaAdrian 4 itu sudah dijual pemibuhan Sunda Kelapa Jakarta Frengky liknya PT AKL. Utara.

Selaku agen kami lepas tanPenyelidikan ini, terkait dengan dugaan ada keterkaitan hubun- gan, dan soal penjualan itu haknya pemilgannya kedua perusahaan itu atas ter- ik,” katanya, menjawab PAB Indonesia di tangkapnya MV.Alicia yang melakukan Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara.

Human Smogglin (penyelundupan manu- Namun, alasan Pingky dan Frenki mengasia), sekitar Januari 2012 lalu oleh Ke- takan tidak mengetahui atau tidak ikut membantu lolosnya KM Adrian 4 dan perubahpolisian Canada.

Bantuan besifat perintah Devisi Hubun- an nama kapal itu menjadi nama MV Alicia, gan Internasional Mabes Polri itu, me- lalu tertangkap menyelundupkan imigran neruskanrujukan surat LO Kepolisian Can- gelap ke Canada AS, masih dalam penyeada di Kuala Lumpur Nomor :XJPL2012- lidikan.

Diduga kuat sebelum meninggalkan 00008 tanggal 20 Januari 2012 prihal request for assistance-human smuggling (penye- Indonesia KM Adrian 4 menurut data yang lundupan manusia) ke Canada. Kepolisian tertera pada minuta Akte Jual Beli yang Canada menduga kapal tersebut, penye- dikeluarkan Notaris Siti Masnuroh, SH. KM lundupan manusia menggunakan kapal Adrian 4, memang sudah dijual pada 26 MV Alicia. Berdasarkan penyelidikan dike- April 2011 kepada Ramanathan, Warga tahui MV. Alicia, dahulunya bernama Adri- Negara Asing asal Tamilnadu, dengan surat kepemilikan kapal PT.Adhiguna Karuan 4.

Spesfikasi kapal KM. Adrian 4: Bendera, nia Lines berupa Surat Ukur bukan Gross Indonesia, Pembuatan tahun 1963, Jenis Akte (sertifikat-red).

Namun walau sudah menjadi milik warKapal Barang dengan nama perusahaan PT. Adhiguna Karunia Lines beralamat di Jalan ga Negara Tamilnadu itu atau dijual, KM Raya Pinisi Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakar- Adrian 4 masih dioperasikan PT. Adhiguna Karunia Line dan PT. MSL milik Frenki ta Utara.

Sehubungan dengan itu Kepolisian sebagai agen bongkar muat barangnya, Canada mengontak, Devisi Hubungan In- melayani bongkar muat barang route Pelaternasional Mabes Polri bantuan pengece- buhan Sunda Kelapa Jakarta Utara ke Pelkan kebenaran kepemilikan KM.Adrian 4 abuhan Ketapang Kalimantan Barat.

Pengoperasian PT. MSL itu, teridentiPT. Adhiguna Karunia Lines. Kemudian Interpol Mabes Polri meneruskan kepada Ja- fikasi dari Surat Pemberitahuan Berlayar jaran Polres Metro Jakarta Utara keteran- (SPB) KM Adrian 4 yang di keluarkan Syahgan lebih lanjut seraya menunggu peyam- bandar Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Ketapang tertanggal 20 Mei 2011, paiannya Ke Devihubintar Polri.

KM Adrian 4 diberikan ijin berlayar menuju Sunda Kelapa Jakarta Utara.

Dan setelah beberapa hari tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa dari Ketapang Kalimantan Barat, PT MSL kemudian meminta SPB kepada Syahbandar Pelabuhan Sunda Kelapa Sadmin, tanggal 25 Mei 2011nya, KM Adrian 4 berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Setelah tanpa berita keberadaan KM Adrian 4 di Pelabuhan Tangjung Priok, pada Janurai 2012 kedapatan kapal itu sudah berganti nama MV Alicia yang ditangkap Interpol Canada karena menyelundupkan imigran gelap.

Hasil pemantauan PAB Indonesia, PT. AKL pemilik KM Adrian 4, dikethaui beralamat di Jalan Lodan Jakarta Utara, sebelum berubah nama KM Alicia dan tertangkap di Canada AS. KM Adrian 4 pada 26 April 2011 telah dijual PT. AKL kepada Ramanathan Warga Negara Thamilnadu India. Namun walau telah dijual KM Adrian masih dikuasai pengoperasiannya oleh agen dan pemiliknya PT. AKL. Pelanggaran UU-RI No 17 Tahun 2008 KM Adrian 4, Bendera Indonesia, Tahun pembuatan 1963 buatan Polandia, Jenis kapal barang, Gross Tons (GT) 430 No 541 milik perusahaan PT Adhiguna Karunia Lines. Kapal Berbendera Indonesia menurut Pasal 158 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, tidak dapat dimiliki oleh perusahaan asing karena Indonesia menganut sistem “closed registry”. Yaitu pelarangan kapal Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing.

Pada kenyataannya KM Adrian 4, sebelum dirubah nama menjadi MV Alicia dan ditangkap membawa imigran gelap di Canada AS bersama ABK dari Indonesia itu, masih dikuasai dan dioperasikan oleh PT. Adhiguna Karunia Lines, hingga diketahui meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok sekitar Mei 2011.

Pengoperasian itu terbukti, sekitar tanggal 20 Mei 2011, KM Adrian 4 berangkat dari Ketapang Kalimantan Barat dengan

Surat Persetujuan Berlayar No R.4/KM.17/ 37/V/2011 dikeluarkan Syahbandar Kantor Administrator Palabuhan Ketapang (Adpel), di Nachodai Salamat Lubis dan 15 ABK lainnya tujuan Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara.

Dari Pelabuhan Sunda Kelapa, tanggal 25 Mei 2011 KM Adrian 4, bersama 16 Anak Buah Kapal (ABK) nya itu, oleh Syahbandar Pelabuhan Sunda Kelapa Sadmin diberikan Surat SIB memenuhi permintaan PT. Mega Segara Lines, cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan pukul 15.00 WIB, KM Adrian 4 berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menurut Direktur PT Mega Segara Line (PT,MSL) Frenki. PT MSL hanya mengageni KM Adrian 4. Pemiliknya PT Adhiguna karunia Line, dan ia tidak mengetahui maksud perintah pemilik berangkat ke Pelabuhan Tanjung Priok itu. “KM Adrian 4 setiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, diminta pemilik agar berangkat ke Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Frenki.

Ketika itu, jelas Frenki, KM Adrian 4 dalam keadaan kosong tanpa muatan berangkat menuju Tanjung Priok. Dan setelah itu, saya tidak tahu kegiatan kapal di sana. Karena di situ ada perusahaan lain yang menangani. ”Baru dua bulan kemudian memperoleh informasi dari seorang karyawan PT. AKL, KM Adrian 4 sudah dijual. Saya kaget, pemilik jual kapal enggak kasih tau. Karena ada sangkut paut uang labuh tambat yang belum dibayar, saya menagihnya. Sebatas itu yang saya tahu terakhir,” jelas Frenki.

Namun Frenki, meyakini kepergian KM Adrian 4 yang meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok secara misterius itu, pertama soal hubungan keimigrasian crew dan dokumen kapal. ”Di Pelabuhan Sunda Kelapa tidak ada kantor Imigrasi, ini penyebab KM Adrian 4 ke Tanjung Priok guna penyelesaian dokumen keimigrasian. Untuk itu kepergian KM Adrian 4 tentu diketahui pejabat setempat,” ungkap Frenki. (Ronny Ch)*

sahaannya hanya mengangkut sesuai permintaan pemilik barang, dan tidak mengetahui benar isi barang yang diangkut kapalnya.

“Selama dokumen-dokumen manives barang lengkap kami angkut,” katanya. (ronny/zul)

DPR Bisa Jadi "Rumah Hantu" JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengkhawatirkan jika media terus menerus menghantam institusi DPR, maka lamalama gedung wakil rakyat tersebut akan menjadi "rumah hantu".

"Nanti lama-lama gedung DPR ini akan jadi 'rumah hantu'. Hantu blau, maka anggota-anggota yang baru, yang akan mengisinya hantuhantu baru," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat membuka silaturahmi anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Ciater, Subang, Jawa Barat, belum lama ini.

Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengemukakan, jika media terus menerus menghantam lembaga DPR, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut akan meningkat. Pramono mengkhawatirkan, jika media terus menerus menjelek-jelekkan institusi DPR, maka orang-orang baik akan tidak mau masuk menjadi anggota dewan.

Dia menegaskan, jika ada anggota dewan yang tidak benar, maka media boleh saja mengkritik habis-habisan terhadap anggota tersebut.

Namun, tambahnya, jangan institusi DPR-nya yang dihabisi. "Kalau ada anggota yang brengsek, terkena kasus pidana, kasus moral. Ya dihantam saja, dikritik habis-habisan. Tapi, jangan lembaganya," kata Pramono.

Ia juga menjelaskan, dari hasil penelitian yang sedang dilakukannya dalam rangka penyusunan disertasinya didapatkan bahwa motivasi terbesar anggota dewan masuk ke DPR adalah soal ekonomi.

"Pertama, motivasi menjadi anggota DPR, ternyata mayoritas kepentingan ekonomi. Jadi, tempat untuk mencari nafkah," kata Pramono.

Ia mengemukakan hasil telaahnya bahwa disusul hal kedua adalah kepentingan politik, yakni terkait visi politik. Hal ketiga, menurut dia, pembuatan undang-undang. Kemudian, hal kelima berkaitan dengan pembelaan kepentingan masyarakat, serta hal keenam menyangkut pembelaan terhadap kaum minoritas "Sementara terkait konsep diri, hampir sebagian besar, karena pragmatis, kemudian materialistis, dan baru idealis," demikian Pramono Anung.(zul)

Jabar Time

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

4

KPU Tetapkan Tiga Nama Calon TASIKMALAYA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya menetapkan tiga nama pasangan calon resmi mengikuti pemilihan wali kota dan wakil Wali kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang akan diselenggarakan 9 Juli 2012.

"Ya, hari ini kita umumkan kepada publik tiga nama pasangan calon resmi untuk maju dalam pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota," kata Ketua Pokja Pencalonan KPU Kota Tasikmalaya Yusuf Abdullah saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumat.

Tiga calon wali dan wakil wali kota Tasikmalaya yaitu satu pasangan dari perseorangan atau tidak diusung oleh partai politik, Mumung Marthasasmita dan Taufik Faturochman dari kalangan budayawan.

Selanjutnya pasangan calon, Budi Budiman dan Dede Sudrajat yang masih menjabat sebagai Wakil Wali kota Tasikmalaya diusung oleh PPP, PBR, PBB, Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Kemudian Wali kota Tasikmalaya, Syarif Hidayat kembali maju dari Partai Amanat Nasional (PAN) didampingi Cecep tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang diusung oleh parpol

PDIP, Gerindra dan Golkar.

Tiga pasangan calon tersebut sudah memenuhi persyaratan administrasi pencalonan serta telah lolos mengikuti tes kesehatan oleh 30 dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Tasikmalaya.

Bahkan pasangan calon perseorangan sudah memenuhi persyaratan bukti dukungan dari masyarakat sebanyak 25.543 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah diumumkan resmi, ketiga pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota mengikuti pengundian mendapatkan nomor urut yang akan diselenggarakan melalui sidang rapat pleno di ruang paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, 7 Mei 2012.

"Nanti pasangan calon diundi untuk mengambil nomor urut, yang disaksikan oleh para tim suksesnya serta perwakilan dari masyarakat undangan," kata Yusuf. (era/ant)

Apartemen Jadi Ancaman Pengelola Hotel BANDUNG — Praktik persewaan apartemen mengancam okupansi penginapan dan hotel di "Kota Kembang" Bandung dalam beberapa tahun ke depan.

"Saat ini indikasinya praktik persewaan apartemen yang difungsikan sebagai penginapan sudah terjadi meski belum signifikan, namun ke depan dipastikan akan mengancam okupansi hotel dan penginapan di Bandung," kata Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar di Bandung, baru-baru ini.

Belum lagi pengembangan apartemen atau kondominium yang merangkap dengan hotel, ke depan akan menyedot pengunjung hotel di Bandung.

Menurut Herman, fenomena tersebut harus diantisipasi semua pihak baik oleh pemerintah, PHRI maupun insan perhotelan di Kota Kembang.

"Ini menyangkut perizinan, kalau perizinannya untuk tempat tinggal atau apartemen yah fungsikan sebagai apartemen, kalau izinnya untuk hotel ya untuk hotel. Harus ada ketegasan dan pene-

Indramayu Krisis Ikan Laut INDRAMAYU — Pasokan berbagai jenis ikan laut di daerah Pantura Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, masih terbatas akibat tangkapan nelayan tradisional setempat belum normal padahal kondisi cuaca berangsur membaik dibandingkan sebelumnya.

Jaya pedagang ikan di pasar Indramayu kepada wartawan di Indramayu, Kamis mengatakan, pasokan ikan laut dari nelayan tradisional Kabupaten Indramayu masih belum stabil, karena hasil tangkapan mereka menurun dampaknya harga sebagain jenis ikan bertahan tinggi, seperti cumi-cumi dan kakap merah.

Menurut Jaya, kiriman ikan laut masih mengandalkan hasil tangkapan nelayan lokal, jika

mereka berhenti melaut pedagang kesulitan pasokan, sedangkan jenis ikan tambak seperti bandeng, udang, selalu tersedia.

Dedi Aryanto maneger Tempat Pelelangan Ikan Glayem Indramayu menuturkan, harga ikan di Pantura masih tergantung hasil tangkapan nelayan setempat, kini meski cuaca mulai membaik pendaratan ikan di TPI belum stabil.

Menurut Dedi, setelah gelombang tinggi disertai angin kencang di laut utara Jawa, ribuan nelayan tradisional Indramayu kesulitan mencari ikan, sehingga masih banyak nelayan yang berhenti melaut karena jika memaksakan, hasil tangkapan kurang maksimal, mereka sering merugi.(Ical)

Pemkab Cianjur tak Respon Sektor Agrobisnis CIANJUR — Menteri BUMN, Dahlan Iskan, merasa prihatin atas sikap Pemkab Cianjur, Jabar, yang kurang respons terhadap potensi agrobisnis Cianjur yang dinilai sangat besar.

"Cianjur adalah wilayah agrobisnis terbesar, namun tidak direspons dengan baik oleh pemerintah setempat. Bahkan koperasi di wilayah ini, cukup maju dengan omset perbulan sampai Rp 1 miliar perbulan, namun tingkat kesejahteraan petaninya masih rendah," kata menteri BUMN tersebut dalam temuwicara dengan ratusan petani di Kecamatan Warungkondang, baru-baru ini.

Dahlan Iskan sebelum mengikuti acara tersebut menginap selama satu malam di rumah seorang petani.

Dalam dialog, sejumlah petani mengakui hal

Dahlan Iskan

tersebut. Bahkan mereka menilai pemerintah setempat kurang memberikan perhatian terhadap potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Cianjur, yang tercatat sebagai salah satu lumbung padi di Jabar.

Petani di Cianjur juga tersebut juga meminta uluran dana program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan, terutama BUMN, untuk meningkatkan permodalan dan kegiatan usaha mereka.

Ade Munawar (32), salah seorang petani menyebutkan, program bina lingkungan (CSR) di sektor pertanian dan perkebunan harus diikuti penciptaan pasar bagi komoditi yang dikembangkan. "Selama ini, program CSR perusahaan BUMN maupun swasta untuk sektor pengembangan pemberdayaan petani lebih besar pada sektor produksi dan sedikit sekali yang menyentuh penciptaan pasar bagi produk pertanian, " katanya. Akibatnya tutur dia, produksi melimpah, namun tidak memberikan nilai tambah bagi petani. Pasalnya harga jual tidak jauh berbeda atau bahkan tidak terserap pasar. Bantuan atau solusi dari pemerintah setempat, selama ini, tidak pernah dirasakan petani.

"Apakah mungkin petani mendapat CSR, atau program lainnya, yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Besar harapan kami untuk mendapatkan program tersebut," ucapnya, dihadapan menteri.

Usai mendengarkan dan berjanji akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi petani, Dahlan melihat hasil pertanian di Warungkondang. (rdt)

gakan regulasi," kata Herman.

Ia menyebutkan, kecenderungan pengunjung untuk menginap di apartemen yang disewakan itu cenderung meningkat. Meski demikian ia tidak memiliki data konkret fenomena itu.

"Kecenderungannya memang begitu, apartemen disewakan layaknya kamar hotel. Ini jelas harus dihindari jangan sampai tren itu mengganggu perhotelan," kata Herman.

Ia mengakui, trend pembangunan kondominium hotel di Kota Bandung terus meningkat dengan bermunculannya proyek kondotel baru di sejumlah titik di Kota Kembang.

"Pokoknya jangan sampai apartemen itu menggantikan fungsi kamar hotel, itu saja," kata Herman Muchtar.

Seperti yang ditulis LKBN Antara, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PHRI Kota Bandung Momon Abdurahman yang menyebutkan 'alih fungsi' apartemen yang disewakan ke depan akan semakin mengancam sehingga per-

lu ada regulasi.

Menurut Momon, sejauh ini memang masih berjalan normal, namun trendnya terus meningkat dan perlu diantisipasi jangan sampai menjadi trend yang kurang baik bagi dunia perhotelan.

"Hal itu harus diantisipasi, terlebih okupansi hotel saat ini rata-rata 35 persen untuk hari-hari biasa dan 55 persen pada akhir pekan," kata Momon.

Di sisi lain pertumbuhan kamar hotel di Bandung terus meningkat dengan bertambahnya pembangunan hotel-hotel baru di Kota Kembang. PHRI Kota Bandung mencatat pada 2012 ini ada pembangunan 21 hotel baru dengan kapasitas kamar hotel yang cukup besar.

"Ada 21 hotel baru di Kota Bandung pada 2012 dengan kamar hotel yang banyak, jelas pemerintah perlu mendorong adanya program-program dan agenda kegiatan yang bisa meningkatkan kunjungan wisata dan bisnis ke Bandung lebih banyak lagi," kata Momon Abdurahman menambahkan.(rdt)

Lahan Pertanian di Cianjur Menyusut CIANJUR — Lahan pertanian di Cianjur, Jawa Barat, semakin menyusut hingga tinggal 350.148 hektare akibat tingginya alih fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian.

Kabag Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Cianjur R. Adam, kemarin, menuturkan, lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin berkurang karena alih fungsi lahan seiring berkembangnya kawasan permukiman penduduk.

Pemerintah, ungkap dia, kesulitan untuk membuka lahan pertanian baru karena terbentur kendala sumber air.

"Sumber air menjadi kendala utama untuk membuka lahan pertanian baru, terutama lahan yang banyak terdapat resapan air yang tinggi," ungkapnya.

Hingga saat ini, alih fungsi lahan di seluruh wilayah Cianjur, engancam tingkat produksi padi.

"Cianjur ada di urutan ke enam penghasil padi terbesar di Jabar. Namun dengan kondisi ini kami khawatir akan terus merosot tajam," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur Gatot Subroto menilai, Pemkab Cianjur harus segera mencetak lahan sawah baru

karena banyak lahan pertanian berubah menjadi perumahan bahkan pabrik atau kawasan industri.

"Investor yang membangun pabrik

di sini harus harus mengganti lahan pertanian yang diubahnya minimal dua kali lipat dengan mencetak sawah baru," katanya.(rdt)

Lewat Jaringan Premium, PLN Investasikan Rp 99 M

BANDUNG — PLN Distribusi Jawa Barat menginvestasikan senilai Rp.993 miliar untuk membangun jaringan layanan untuk memenuhi pemasangan pelanggan industri.

"Tahun ini dilakukan pembangunan jaringan khusus layanan premium dalam hal ini untuk pelanggan baru industri, sehinga kehandalan pasokan listrik bisa terjaga," kata Deputy Hukum dan Komunikasi PLN DJBB Adang Djarkasih di Bandung, kemarin.

Hal tersebut, kata Adang dalam rangka antisipasi meningkatnya permintaan pemasangan baru listrik dari kalangan industri yang memerlukan pasokan cukup besar.

Menurut dia pada 2012, PLN DJBB akan melakukan penyambungan bagi 24 industri besar yang tersebar di Cilegon, Kota Bekasi, Cirebon, Karawang dan Purwakarta.

Industri tersebut, kata dia bergerak di bidan manufacture, industri semen,

kimia, ban, tekstil dan otomotif.

Pelanggan baru dari kalangan industri itu dalam penggunaan listrik antara 12 MKVA hingga 280 KVA yang semuanya akan dilayani melalui pelayanan premium.

Selain untuk melakukan pembangunan jaringan kabel, investasi itu juga akan digunakan untuk pemasangan gardu baru, travo serta pembangunan jaringan tegangan menengah.

"PLN akan mempercepat pembangunan jaringan itu sehingga bisa secepatnya melayani pelanggan itu, pasalnya 24 pelanggan industri baru sudah beroperasi pada 2012 ini," kata Adang.

Adang menyebutkan, saat ini pelanggan industri di Jawa Barat sekitar 2.912 industri dengan pemakaian di atas 200 KVA. Konsumsi listrik industri listrik di Jabar saat ini sebesar 4 terra watt hour (TWH). Sebanyak 25 pelanggan lainnya merupakan pelanggan premium dengan konsumsi di atas 30.000 KVA. "Total konsumsi listrik industri di Jabar mencapai 10,7 TWH per bulan atau sekitar 55,45 persen dari total konsumsi listrik di Jabar Banten. Secara umum pasokan listrik di Jabar tercukupi," kata Adang Djarkasih menambahkan.(rini)

Sumbagsel Time

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

5

Dapat Ganti Rugi, Warga Ucapkan Terima Kasih Kepada Kapolres Bateng BANGKA — Masyarakat Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), Provinsi, Babel, khususnya warga Parit 5,6 dan 7 berlega hati setelah tuntutan ganti ruginya dikabulkan PT Tunas Argo Lestari yang bergerak diperkebunan kelapa sawit. Sebagaimana diketahui warga Parit 5,6,dan 7 sudah berjuang menutut ganti rugi kepada PT Tunas Inti Argo Lestari sejak tahun 2007 lalu.

Mereka menuntut, karena lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit adalah milik mereka.

Walaupun sudah melakukan aksi demo diberbagai tempat di Provinsi

Babel, akan tetapi upaya warga tersebut tak kunjung membuahkan hasil.

Baru akhir desember tahun 2011, setelah didamping LSM dari Jakarta dan bantuan mediasi dari pihak Kapolres Bangka Tengah, AKBP M. Setyobudi dan mantan Kapolsek Sungai Selan, AKP Remiwati, sengketa tersebut akhirnya berhasil diselesaikan.

PT Tunas Inti Argo Lestari akhirnya bersedia menganti rugi dan memberikan plasma kepada para petani yaitu warga Parit, 5, 6 dan 7. Penyerahan ganti rugi dilakukan di gedung serba guna Sungai Selan dan disaksikan langsung Bupati Bangka Ten-

gah, Erzaldi Rosman Djohan SE. MM, Wakapolres, Kapolsek, Danramil dan tokoh masyarakat Sungai Selan.

Untuk Plasma rencananya akan diberikan PT Tunas Inti Argo Lestari sebesar 20 persen dari lahan perkebunan perusahaan kepada warga pada 1 Januari 2013 nanti. Alasan perusahaan belum memberikan plasma kepada warga, karena, perusahaan masih melakukan penghitungan matang. Sehingga tak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Ikon Tercepat Menurut, Baharuddin Rahman (Jakarta), upaya yang dilakukan

Kapolres Bangka Tengah dan jajarannya dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Indonesia, patut ditiru aparat di Indonesia. Dalam waktu tiga bulan melalui mediasi, Kapolres berhasil menyelesaikan persoalan warga dengan pihak perusahaan.

Keberhasilan ini jelas Baharuddin adalah ikon tercepat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia. Selain tercepat, proses penyelesaian ini, berlangsung aman damai tanpa ada keribut sekecil apapun.

Kendati demikan masih ada tanah warga antara Parit 5 dan 6 seluas 28 Ha, belum mendapat kejelasan dari pi-

hak PT. Tetapi sebenarnya menurut Ketua Kelompok Tani, Maryono dan Sake tanah tersebut adalah milik warga Parit 5 dan 6.

Selain itu, masih ada warga Parit 7, yaitu Olang, Nabik, Mappiase dan warga Parit 5 yaitu Hamsi, H. Hanafiah dan Bure, uang ganti ruginya masih ditahan pihak Camat Sungai Selan, Suwarno, SH, yang tak jelas alasan penahanannya. (zul).

Setyobudi

H.M. Eduar Kohar, SE, MM Mimpikan Empat Lawang Jadi Kabupaten Terkemuka di Sumsel Lintas Sumbagsel Warga Bengkulu Keluhkan Pencemaran Limbah Batu Bara BENGKULU — Warga yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Air Gambir Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, mengeluhkan pencemaran limbah cair batu bara yang mengganggu. "Biasanya kami di beberapa desa di sepanjang Sungai Gambir itu mengkonsumsi air sungai dan memanfaatkannya untuk memelihara ikan, tapi beberapa tahun terakhir tidak bisa lagi akibat tercemar limbah batu bara," ujar Ulman, salah satu warga Taba Penanjung.

Belum diperoleh tanggapan dari pihak perusahaan batu bara itu, berkaitan keluhan warga atas dampak limbah buangan tersebut.**

Pemkab Kuliahkan Siswa Berprestasi PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan menguliahkan siswa-siswi berprestasi di daerah itu untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, menyusul masih banyaknya tenaga dokter yang dibutuhkan di daerah tersebut.

Setiap tahun Pemkab Ogan Komering Ilir menguliahkan siswa-siswi dari daerah itu ke perguruan tinggi di Tanah Air yang ada Fakultas Kedokteran sampai tamat, kata Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Muhammad F Ridho terkait dengan hasil kunjungan mereka ke kabupaten tersebut di Palembang.**

EMPAT LAWANG, PAB-ONLINE — Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang, H.M. Eduar Kohar, SE, MM, memimpikan Kabupaten Empat Lawang setara dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Selatan lainnya. Bahkan menjadi Kabupaten terkemuka di Sumatera Selatan.

Untuk menjadikan Kabupaten Empat Lawang lebih maju, katanya dibutuhkan pemimpin yang kuat, punya visi, program dan yang tak kalah penting , pemimpin yang mau bekerja keras untuk memajukan Kabupaten Empat Lawang.

Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan, Empat Lawang tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dibidang infrastruktur , pendidikan dan tentunya SDM. Untuk itu katanya , Empat Lawang harus banyak belajar dari kabupaten lain baik di Sumatra Selatan maupun provinsi lain di Indonesia.

Untuk menjadikan Kabupaten Empat

Lawang bersaing dengan kabupaten lain di Sumatera Selatan, lima tahun sudah cukup membentuk pondasi pembangunan baik infrastruktur jalan, bangunan perkantoran, sekolah, kesehatan, pertanian, perkebunan dan pertambangan. Hanya saja, setelah empat tahun, progress pembangunan di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati ini sepertinya, berjalan lambat, perjalanan kurun lima tahun utamanya dari sisi laju perekonomian berbasis kerakyatan hasilnya belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat Empat Lawang.

Program Empat Lawang EMASS, akronim dari Ekonomi Maju Aman Sehat dan

Sejahtera yang digadang-gadang duet kepemimpinan Empat Lawang saat ini juga belum berjalan seperti yang diharapkan.

Sebagai sosok seorang birokrat yang kenyang pengalaman, konsisten dan selalu melihat berbagai macam hal dari sisi obyektif salah satu tokoh Empat Lawang ini sedih. Salah satu pencetus pemekaran Kabupaten Empat Lawang ini, menilai sejumlah indikator kondisi obyektif belum terwujudnya Eduar Empat Lawang EMASS tak sepenuhnya jalan.

Masalah keamanan di Kabupaten Empat Lawang saat ini jelasnya sepertinya kian tak tertangani dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya tindak kejahatan seperti aksi perampokandan penodongan yang berimbas kepada hilangnya rasa aman di tengah masyarakat.

Pada sektor ekonomi, para petani kini sepertinya kian sulit untuk bisa mendapatkan ketersediaan sarana produksi pertanian,

pupuk dan pestisida yang diperparah dengan hampir tidak adanya pembinaan bagi petani.“Imbasnya tentu saja terlihat dari terus turunnya hasil produksi pertanian dari petani, bahkan mirisnya lagi kini ada petani yang terpaksa harus membeli kekurangan kebutuhan pangan sehari-hari mereka akibat minimnya hasil panen.

Kondisi yang nyaris sama juga terjadi pada sektor penting, yakni pendidikan dan kesehatan yang hingga kini sebagian besar masih bergantung pada Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam. Penyebabnya karena fasilitas kedua bidang tersebut memang harus diakui belum memadai, terutama dalam bidang kesehatan yang tak kunjung rampung penyelesaian pengerjaan RSUD Empat Lawang sejak lebih dari lima tahun lalu.

Kondisi seperti ini jelas Kohar tak boleh dibiarkan. Kalau tidak maka kondisi pembangunan di Kabupaten Empat Lawang akan tersendat dan semakin tertinggal dengan kabupaten lain di Sumatera Selatan. (taufik)

Eksekusi PN Sekayu Terindikasi Cacat Hukum PALEMBANG — Pengadilan Negeri Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan eksekusi lahan di kawasan Dusun I, Desa Sungai Semut, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin,Sumatera Selatan pekan lalu.

Berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan, Negeri Sekayu tanggal 9 April 2012, No. Perkara 37/PDT/G/2008/PN. SKY. No. eksekusi :02/Pen.pdt./Eks/2012.PN. Sky, lahan kebun kelapa yang dieksekusi, sesuai pengajuan pemohon eksekusi yang diwakili Muhammad Yusuf Amir, SH selaku (alvokat) yang beralamat di KM 11,5, Jalan Halim Rt23/05 No.1555, Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang menyalahi fakta di

lapangan.

Pasalnya juru sita penganti PN Sekayu, Kiagus Muslim Ismail, AMd, yang melaksanakan pengukuran dari titik nol meter ke 485 m, di sebalah barat dan timur arah selatan sudah masuk ke kebun milik orang lain atau tetangga termohon eksekusi seluas 40 m.

Dalam amar keputasan MA mengatakan lahan yang dieksekusi, seluas 63.600 m2 yang terletak dalam wilayah RT.02 Dusun 01 Desa Sungai Semut, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dengan batas-batas, sebelah selatan dengan RT 03, sepanjang 250 m, sedang sebelah utara berbatasan dengan parit kongsi sepanjang 41 m. Sebelah timur

berbatasan dengan parit PU, sekolah dasar Negeri Sungai Semut, rumah warga RT 02 Dusun I, sungai semut sepanjang 480 m.

Sebelah barat berbatasan dengan tanah tergugat sepanjang 485 m.

Terkait dalam perkara ini, H. Burhan, Saidek, Muhammad Ili, pada 27 April 2011 telah melayangkan surat pernyataan keberatan ke PN Sekayu yang diketahui kepala desa setempat untuk ditindaklanjuti ke peneggak hukum.

Kapolsek Sungsang Iptu Helmi Ardiansyah, SH, kepada PAB Indonesia membantah adanya isu bahwa lahan tersebut selama 14 hari sesudah dieksekusi dalam pengawasan Polsek Sungsang. Menurut

Helmi, dugaan tersebut tak benar dan yang lebih tepat menjawab persoalan ini katanya adalah PN Sekayu. “Dalam persoalan ini, kami bertindak sebagai pengaman saja,” katanya. Kalau ada yang memindahkan patok pembatas tanah yang disengketakan diluar dari perintah PN Sekayu, silahkan laporkan ke Polsek. Laporan tersebut jika sesuai fakta akan kami proses seuai hukum.

Fauzan Damori, SH, pengacara termohon eksekusi diminta tanggapannya atas perkara ini mengatakan, kesalahan pertama ada dipihak pengugat atau pemohon eksekusi yang katanya tidak mengetahui lahan yang digugat. (roni/pl)

Miskin di Ranah Penghasil Timah BANGKA — Takan pernah hilang dari ingatan masyarakat, sejarah pendudukan Inggris dan Belanda di Kepulauan penghasil timah ini. Dari monument, tugu, benteng, sampai bangunan-bangunan peninggalan lainnya jadi bukti history kependudukan kuat mereka di sana.

Konon ketika itu, Pemerintah Inggris sebisanya dapat mempertahankan Kepulauan Bangka Biliton (sekarang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) jatuh ketangan Belanda, dampak perjanjian Trakat London 13 Agustus 1814 yang memaksa Inggris untuk mengembalikan wilayah jajahannya kepada Belanda.

Sir Thomas Stamford Rafles selaku Gubernur Inggris di Bangka (1812 – 1816), merekomendasikan kepada negaranya agar Bangka dan Biliton tidak masuk dalam Trakat London yang harus diserahkan kepada Belanda.

Bangka dan Bilitung di mata Rafles adalah Kepulauan yang strategis sebagai pertahanan mereka di Selatan Indonesia dan terpendam aset kekayaan timah yang hasilnya telah dirasakan untuk pembangunan London.

Menandakan, pendudukan Inggris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) itu demikian memiliki andil besar terhadap kebesaran negara di Benua Eropa itu, dari bijih timah yang mereka ambil di negeri jajahannya. Membuahkan kemiskinan rakyat di ranah penghasil timah itu.

Sekarang bumi Provinsi Bangka Belitung tak lagi dijajah waktu pendudukan Inggris dan Belanda serta bangsa lain. Namun, kemiskinan penduduk yang terus menjepit mengikuti perjalanan sejarahnya seakan tak dapat dibayar oleh hasil kekayaan timah di ranah kelahiran mereka.

Diantara penduduk itu, Junaidi (40) bersama istrinya Rosmi (35), misalnya. Nelayan Pait di kampung nelayan, wilayah pesisir Kecamatan Belo Laut Kabupaten Bangka Barat itu, sudah turun temurun sebagai penduduk di situ.

Sejak Kakek-Nenek dan kedua orang

tuanya masih hidup, sampai ia dikaruniai tiga orang anak— mengarungi hidup di pulau yang sepengetahuannya kaya dengan timah, Junaidi dan keluarganyatak lekang dari kemiskinan ekonomi yang bergantung dari hasil sebagai nelayan pencari ikan. “ Saat ini ikan-ikan sudah berkurang, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu melimpah dengan ikan walau hanya dua tiga jam melepas jaring, dan hasilnya cukup menghidupi keluarga. Tapi sekarang berbeda,” tutur Junaidi. Menggambarkan kondisi hasil ia menjaring di laut wilayahnya yang semakin tak lagi menjanjikan kehidupan ia dan keluarganya.

Kondisi itu, aku lelaki berkulit gelap berbahasa kental Melayu pesisir Bangka Belitung ini karena banyaknya para Penambang biji timah Inconvensional (TI) lepas pantai sekitar laut pemukiman nelayan Pait. Mereka mengeruk pasir-pasir laut berjarak 5-10 mil dari pantai mencari biji timah di lokasilokasi itu, dan mengusik tempat biasanya biota laut dan ikan-ikan bermain.

Kehidupan Nelayan Pait, Kecamatan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat. Adalah sebagian kecil kisah nyata penduduk yang mendiami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipaksa miskin oleh situasi.

Karena Juanaidi bersama masyarakat miskin kampung lain di Bangka Belitung itu, lebih memilih pasrah apa kata keadaan, walau sejak era Kakeki-Neneknya tahu ranah kelahiran mereka ini kaya dengan timah, menurut pendapat Junaidi adalah milik orang-orang yang bermodal. Timah Bangka Dalam Hitungan Penelitian Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Bandung Juli 2009, mengungkapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memiliki potensi timah yang cukup besar. Potensi cadangan timah yang besar itu dikatakan berada di lepas pantai. “ Cukup untuk ditambang selama 50 tahun dengan hitungan kapasitas produksi saat ini (120 ton pertahun). Sedangkan potensi timah darat berkurang karena sebagian kecil yang tersisa, kalaupun ada meru-

pakan ampas (tailing) penambangan masa lalu.” Nilai ekspor timah pada tahun 2004 memang naik mencapai 88, 44%, tetapi ditahun berikutnya, 2005 s/d tahun 2008 menurun drastis. Fenomena ini tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi nasioanal, dan perubahan situasi politik.

Salah satunya proses reformasi, memberikan ruang gerak demokrasi dan aspirasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi, akibat perubahan mendasar dalam tata niaga timah nasional. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah (otda) di mana Kabupaten/ kota memiliki kewenangan pengaturan daerah sendiri, serta terbitnya Keputusan Menteri Perdaganagan (Kepmen Perindag) No 443/2002 tentang perubahan atas lampiran Kepmen Perindag No 558/ MPP/ KEP/ 12/ 1998 dan Permendag No: 07/MDAG/PER/ 4/2005 tentang perubahan atas Kepmen Perindag No: No 558/ MPP/ KEP/ 12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor timah.

Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan perubahan Kepmen Perindag No 385/ MPP/KEP/ 6/ 2004 yang memberikan peluang luas perkembangan industry pengolahan timah (Smelter) swasta di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peluang ini diresfon daerah dan Pemda Kabupaten memberikan kelonggaran ijin bagi smelter swasta dari melakukan peleburan bijih timah menjadi pembuatan logam timah.

Menyebabkan bisnis timah tidak sehat, terjadi kelebihan kuota (over supply) pasar timah hingga menurunkan harga jual di pasar internasional. Diikuti berkembangnya Sektor Industri Pengolahan timah berimplikasi tumbuh suburnya smelter-smelter swasta yang berdampak kepada penurunan kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan yang ditinggal oleh masyarakatnya.

Semakin tak terkendalinya penambangan Timah Inconvensional telah membawa akibat kerusakan lingkungan semakin luas, kekacauan tata ruang daerah, perubahan bentang alam, terdapat kolong-kolong air

bekas tambang, degradasi kualitas tanah, dan lingkungan yang tidak sehat. Kerusakan dan degradasi lingkungan itu terjadi pada beberapa kawasan daerah wisata, aliran-aliran sungai, temat-tempat umum.

Terbitnya peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bangka N0 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan Perda No 20/ 2001 Tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis, serta Perda No 21/2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral ikutannya menimdak lanjuti Keputusan Menteri Perdagangan itu.

Diikuti oleh seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Bangka Belitung bersandar pada Perda tersebut bertujuan melakukan kebijakan untuk pembangunan daeran yang berorientasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dicetuskanlah pengelolaan pertambangan menganut asas konservasi radikal, “ Gali terus selagi harga tinggi.” Tanpa diikut sertakan pengelolaan lingkungan semestinya.

Dan berakibat, tumbuh suburnya Tambang Inkonvensional (TI) di mana-mana, berkembangnya smelter-smelter swasta melebur timah dan melakukan ekspor logam timah tanpa mrek (unbranded), serta menim-

bulkan maraknya penyelundupan Trak dan bijih timah yang berdampak terhadap niaga timah di pasar Internasional yang tidak sehat dan cenderung terjadi kelebihan penjualan (over supply) karena pemasaran bijih timah tidak dapat dikendalikan.

Bebas sebebasnya, Produksi timah tidak lagi terkontrol dengan kuota, timbulnya “Pasar Bebas”. Kerugian negara dari royalty penjualan timah sekitar (3%) diperkirakan mencapai US $ 13.500.000 pertahun, belum termasuk pajak dan retribusi pertambangan lainnya. Ditambah kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan yang membutuhkan pengelolaan lingkungan mencapai US $ 4.500.000 setiap tahunnya.

Di mata masyarakat Bangka Belitung, kondisi ini diterjemahkan sebagai era kebebasan dan terbuka untuk menjadi penambang timah.

Walau tidak memilki modal untuk dapat memenuhi prosedur perizinan, mereka membuka Tambang Inconvensional (TI). Dan ini meluas hungga ke- pelosok desa, mencapai 70 % penduduk melakukan usaha TI. Walau sebagian penduduk masih membuka ladang lada putih, namun itu belakangan hanya menjadi pekerjaan sampingan dilakukan setelah mereka melakukan pekerjaan penambangan pijih timah.

Jambi & Riau Time

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

6

Tanjabtim Butuh Investor Tambang JAMBI — Kabupaten Tanjung Jabung Timur butuh investor untuk menggarap potensi tambang galian yang volumenya relatif cukup besar. Kabag Humas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Zeki Zailani di Jambi, Sabtu, menyebutkan ada enam jenis potensi tambang galian yang belum tergarap atau dimanfaatkan secara optimal.

"Enam potensi tambang galian itu meliputi andesit, pasir pantai, pasir sungai, pasir kuarsa, koalin, tanah liat, dan granit putih," katanya.

Khusus endesit, kata dia, tersebar di tiga kecamatan, meliputi Kecamatan Mendahara, Dendang, dan Muara Sabak dengan volume mencapai 320 juta meter kubik.

Endesit dapat digunakan dalam berbagai bentuk olahan, seperti membuat batu ornamen, batu dinding, batu ukiran, maupun batu rataan. Saat ini, ditambang oleh penduduk sebagai bahan bangunan kontruksi pengeras jalan.

Bahan tambang galian lainnya, yakni pasir pantai terdapat di sepanjang pantai barat desa Bakutuo Kecamatan Sadu dengan volume mencapai 51.750.000 M3.

Selanjutnya pasir sungai tersebar di sepanjang tepi sungai berbak, Kecamatan Rantau Rasau sebanyak 11.695.200 M3, kedua pasir tersebut untuk bahan bangunan.

Bahan tambang galian lainnya, yakni koalin terdapat di tiga kecamtan, yakni Kecamatan Nipah Panjang, Kecamtan Rantau Rasau, dan Kecamatan Mendahara Hulu dengan volume 629.500 M3.

Koalin dapat difungsikan atau digunakan sebagai pelapis (coater), pengisi (filter), bahan-bahan tahan api dan isolator, yang banyak digunkan oleh industri kertas, keramil, cat, sabun, karet/ ban, dan pestisida, katanya menjelaskan.

Tanah liat di Kabupaten tanjung Jabung Timur dengan daerah lainnya sekitar 65.916.000 M3, tersebar di tiga kecamatan, meliputi Rantau Rasau, Mendahara, dan Kecamatan dendang.

Tanah liat tersebut selain dapat digunakan untuk membuat batu bata, genteng dan keramik, juga dapat digunakan untuk bahan baku semen portland.

"Kami terus berupaya menjaring investor supaya dapat bekerja sama dengan warga setempat menggarap potensi tambang galian tersebut," kata Zeki Zailani. (Hendri)

Ekspor Riau Mayoritas Ke India PEKANBARU — Negara tujuan ekspor nonmigas dari Provinsi Riau pada awal 2012 tercatat paling besar menuju India, yakni mencapai 305,63 juta dolar AS dengan empat macam komoditi dagangan.

"Ekspor nonmigas selama Januari-Februari 2012 paling tinggi ke India mencapai angka terbesar yaitu 305,63 juta dolar AS atau mencapai 16,09 persen dari seluruh total ekspor," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Mawardi Arsyad, dihubungi Minggu.

Menurut Mawardi, negara tujuan kedua terbesar ekspor nonmigas dari Riau adalah China yakni mencapai 297,42 juta dolar AS (15,66 persen).

Kemudian diikuti ke Malaysia 202,45 juta dolar AS (10,66 persen), Belanda 197,97 juta dolar AS (10,42 persen), dan Ukraina 102,51 juta dolar AS (5,40 persen).

"Kontribusi kelimanya mencapai 58,23 persen terhadap keseluruhan ekspor nonmigas," ujarnya.

Ekspor nonmigas Riau pada bulan Februari mencapai 1,007 miliar dolar AS. Jumlah tersebut naik 12,9 persen dibanding bulan Januari. Secara kumulatif, ekspor nonmigas mencapai 1,899 miliar dolar AS pada kurun Januari-Februari.

Meski begitu, ia mengatakan nilai ekspor Riau pada Januari-Februari turun 2,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 3,075 miliar dolar AS.

Pemprov Jambi Siapkan Saksi Ahli Pulau Berhala JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan tiga saksi ahli dalam sidang gugatan uji materi atau judicial review pembentukan Kabupaten Lingga yang akan digelar kembali pada pekan depan.

"Kita sudah menyiapkan beberapa orang pakar ahli yang nantinya menjadi keterangan ahli yang ditunjuk Pemprov Jambi dalam persidangan," kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Jaelani.

Dia mengatakan ada tiga pakar ahli hukum nasional yang memahami persoalan berhala ini.

Mereka diminta menjadi saksi ahli untuk persidangan gugatan judicial review ini.

Hanya saja, belum dipastikan kapan agenda ketiga saksi ini menyampaikan keterangan ahlinya.

Namun pihaknya sudah menyerahkan persoalan ini sepenuhnya pada kuasa hukum Pemprov Jambi yang ditunjuk yakni Andi Muhammad Asrun SH. Selain keterangan ahli, nantinya akan ada beberapa keterangan saksi lain dalam persidangan ini.

Mereka yang diminta menjadi saksi adalah beberapa orang pejabat serta masyarakat jambi, serta tokoh adat yang mengerti persoalan tersebut. Tokoh itu diantaranya adalah perwakilan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), DPRD Provinsi Jambi, masyarakat serta tim eksistensi pulau berhala.

"Mereka yang diminta adalah orang yang paham betul masalah

ini," jelasnya.

Sementara itu, sidang lanjutan judicial review ini akan digelar 9 Mei mendatang. Dalam agenda tersebut, akan didengarkan keterangan pemerintah RI terkait pembentukan undang-undang tersebut.

"Yang kita minta uji adalah undang-undang pembentukan Lingga, jadi kita minta paparkan bagaimana proses terbentuknya undang-undang nomor 31 tahun 2003," ungkapnya.

Menurut dia yang menjadi pertanyaan adalah apakah proses pembentukan undang-undang itu sudah melalui prolegda atau seperti apa, sehingga bisa batas wilayah yang ditetapkan tidak jelas dan menjadi sengketa dengan Jambi. Siapa wakil Pemerintah

Selama Januari-Februari 2012, ekspor nonmigas didominasi oleh minyah sawit mentah (CPO) sebesar 1,305 miliar dolar AS (68,72 persen).

Kemudian diikuti oleh kertas dan karton sebesar 211,97 juta dolar AS (11,16 persen) serta bubur kayu/pulp

192,93 juta dolar AS (10,16 persen).

Kontribusi ketiganya mencapai 90,04 persen dari total ekspor nonmigas Riau. Nilai ekspor dari Riau secara kumulatif bulan Januari-Februari mencapai 3,004 miliar dolar AS.(Syaifi)

Retribusi Pelabuhan Belum Maksimal

RI yang akan memberikan keterangan, dia mengaku belum tahu.

Dalam sidang sebelumnya, pemohon dari Provinsi Jambi minta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bisa menghadirkan panitia kerja Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 DPR RI pada sidang lanjutan.

Kuasa hukum pemohon Andi Muhammad Asrun SH menilai, pemanggilan tersebut sangat penting, terutama sekali untuk bisa memperoleh keterangan sejelas-jelasnya seputar pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003.

Sebab dengan adanya UndangUndang tersebut mengakibatkan batas wilayah Jambi dengan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menjadi polemik. (Hendri)

SELATPANJANG — Sistem pengelolaan pelabuhan yang "amburadul" di Kabupaten Kepulauan Meranti, membuat hasil retribusi sebagai tambahan untuk memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) belum maksimal. Di Meranti, masih banyak dijumpai kapal-kapal penumpang antar pulau antar kabupaten yang berlabuh tidak pada tempatnya.

Seperti Kapal Tengiri, yang menjalani rute Tanjung Batu-Selatpanjang-Buton, tidak pernah berlabuh di pelabuhan Tangjung Harapan. Akibatnya pendapatan yang harusnya diperoleh dari retribusi menguap ke oknum petugas.

Prihatin terhadap minimnya peroleh retribusi dari sektor pelabuhan, membuat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Masrul Kasmy MSi, mengharapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha mampu menertibkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti serta menjadi salah satu penopang Sumber PAD di daerah ini.

Pernyataan ini disampaikannya saat membuka sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha, baru-baru ini di aula lantai II RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kita berharap, retribusi jasa dan usaha mampu peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti. Termasuk retribusi pelabuhan, harus bisa menjadi penopang PAD Meranti," pintanya.

Wabup berharap, dengan diberlakukannya Perda ini, nantinya semua penyelenggaraan kepelabuhan dapat dikelola dengan lebih baik. "Agar semu

tertata dengan rapi dan baik, jangan lagi ada pengusaha kapal yang menambatkan kapalnya di pelabuhan, yang tidak diperuntukkan bagi penumpang," pinta Wabup.

Ditambahkannya, sebagai daerah transit dan kota dagang, Meranti harus mampu mengoptimalkan potensi jasa pelabuhan yang tersebar di sepanjang bantaran tebing Kota Selatpanjang.

Yang sangat disayangkan, pelabuhan camat yang dulunya sebagai tempat turun naik penumpang kapal dan sebagai pelabuhan resmi pemerintah

daerah sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal resmi tamu pemda, kini beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat barang.

"Kalaupun ini menyangkut persoalan kepentingan aktifitas perdagangan dan menyangkut kehidupan sosial buruh, seharusnya bisa dikelola secara profesional. Dengan arti kata, pemanfaatan pelabuhan camat tersebut harus memberikan konstribusi nyata pada peningkatan PAD. Tapi sampai hari ini tidak jelas retribusinya bagi daerah,"tegas Wabup.(Bambang)

Lulusan SMA Riau Hanya 60 Persen PEKANBARU — Sebanyak 40 persen dari seluruh jumlah penduduk golongan remaja hingga dewasa di Provinsi Riau tidak sempat menamatkan pendidikan formal tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, bahkan ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD).

"Kondisi demikian sebenarnya sangat miris. Untuk itu, perlu kerja keras bersama, baik pemerintah maupun berbagai lembaga pendidikan di Riau dalam meningkatkan kualitas pendidikan," kata Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Bidang Ekonomi dan Pembangunan Emrizal Pakis di Pekanbaru, Sabtu.

Hal itu dikemukakan saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Yayasan Masmur Daerah Riau (YMDR) ke30. "Kita juga ingin menyukseskan program-program pendidikan gratis, tidak cukup hanya sembilan tahun, namun 12 tahun," katanya.

Memang, demikian Emrizal, saat ini sangat jarang ditemui masyarakat di Riau yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD), namun bukan berarti kualitas pendidikan di daerah ini membaik, karena masih banyak juga yang memiliki latar pendidikan tidak cukup 12 tahun atau tidak selesai SMA sederajat.

Banyak sebab mengapa sang anak itu tidak melanjutkan jenjang pendidikan formalnya hingga selesai SMA, atau bahkan meneruskannya ke tingkat universitas atau perguruan tinggi. "Salah satunya ad-

alah lemahnya perekonomian keluarga," katanya.

Hal demikian menurutnya, sudah selayaknya menjadi 'PR' bersama, bagi berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah, namun

seluruh unsur masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan yang berada di Riau.

Terutama kata dia, yakni berbagai lembaga pendidikan yang ada di Riau, baiknya memberikan keringanan atau kemudahan

bagi siswa kurang mampu.

"Atau mungkin segera diajukan datanya ke pemerintah daerah agar dapat didaftarkan sebagai penerima beasiswa. Terlebih bila anak tersebut berprestasi," katanya.

Kedepan, demikian Emrizal, diharapkan berbagai sekolah, baik itu setingkat SD, SMP atau pun SMA, negeri atau bahkan swasta, jangan pernah menterlantarkan anak-anak kurang mampu.

"Beri mereka kelonggaran, karena pada dasarnya, mereka adalah tanggungjawab bangsa ini," katanya.

Emrizal dalam pidato singkatnya juga berharap, YMDR sebagai salah satu yayasan pendidikan terkemuka di Riau, untuk mampu dan tetap konsisten dalam memajukan dunia pendidikan.

"Diharapkan juga, YMDR dapat bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Tahun 2020 (sesuai target Pemprov Riau), seluruh generasi di daerah ini harus menyelesaikan pendidikan formal minimal 12 tahun atau setingkat SMA. Tidak ada lagi alasan ekonomi untuk menterlantarkan pendidikan anak," katanya.(Islami)

Sambungan

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

7

BOS SMA Mulai 2013 SURABAYA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyatakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini hanya diberikan kepada SD dan SMP, maka mulai 2013 akan diberikan kepada SMA/SMK. Sehingga pada 2013 siswa SMA tidak lagi dipungut biaya SPP, sebagai pengganti sumber pendanaan pemerintah telah menyiapkan BOS SMA. "Untuk mempercepat proses pendidikan, BOS SMA nantinya akan diberlakukan mulai 2013," kata Nuh, usai menghadiri Seminar Deseminasi Kebijakan Pendidikan, di Surabaya, kemarin.

Diketahui pemerintah pada 2013 akan fokus dalam program pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Menurut dia, jika angka partisipasi kasar

Tak Layak, Pemberian Gelar Kepada Kepala Polisi Malaysia Polri Jangan Gegebah JAKARTA — Rencana Mabes Polri memberi gelar Bintang Bahayangkara Utama kepada Kepala Kepolisian Negara Malaysia, Tan Sri Ismail bin Omar pada peringatan Hari Bahayangkara 1 Juli mendatang, mendapat kecaman banyak pihak. Pemberian tersebut dinilai mengada-ada dan tidak pantas. Pasalnya, banyak kasus pembantaian warga Indonesia di Malaysia yang tak bisa diselesaikan dengan baik oleh polisi Malaysia.

Penganugerahan tersebut, bukan saja mencederai perasaan bangsa yang kerap dinistakan pemerintah Malaysia, namun sekaligus menunjukkan wajah negara Indonesia yang semakin tidak terhormat menghadapi Malaysia.

Diantara yang ikut mengecap rencana Polri tersebut adalah, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan. Menurutnya, tanda kehormatan berupa Bintang Bhayangkara Utama hanya patut diberikan bagi anak bangsa berprestasi termasuk untuk putera negara sahabat yang mewakili lembaga bermoral.

Ia selanjutnya mengharapkan,

Mabes Polri membatalkan niat ataupun keputusan pemberian gelar kehormatan itu demi menjaga kemartabatan bangsa dan negara. Bahkan semestinya, pemerintah Indonesia menyeret pihak-pihak bertanggungjawab di Malaysia ke Mahkamah Internasional akibat pembataiannya terhadap TKI. "Prestasinya apa Kepala Kepolisian Malaysia itu sehingga perlu ditempatkan secara agung di Indonesia. Bagaimanapun, dia adalah tokoh tercela, karena memimpin institusi para polisi nista yang membabi-buta menembaki para TKI selayaknya binatang buruan," ujarnya.

Selain menyebabkan tragedi berdarah atas kematian tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yaitu Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), serta Mad Noor (28) pada Sabtu dini hari (24/3) di area pelabuhan Port Dickson, Negeri Sembilan, ulah memalukan kepolisian negara itu ternyata belum berhenti.

Pada Rabu (9/5), mereka juga menangkap tiga wartawan suratkabar Indonesia di antaranya Muhammad Fauzi (Media Indonesia), Ilham Khoiri (Kompas), dan Zen Teguh Triwibowo (Sindo), terkait tugas peliputan yang menyertai kunjungan

Dewan Perwakilan Daerah ke Malaysia sejak Senin (7/5), untuk mengungkap penyebab penembakan sadis tiga TKI oleh polisi di sana.

"Ini baru sebagian kecil saja ulah bejat polisi Malaysia kepada warganegara Indonesia, di luar perilaku lain yang seringkali menistakan kehormatan bangsa kita," tandas Syahganda.

Protes yang saja juga datang dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane. Karena itu, IPW mendesak Polri membatalkan rencana pemberian gelar tersebut.

"Pemberian gelar kepada Kapolri Malaysia ini akan sangat melukai hati nurani bangsa Indonesia dan menzalimi rasa keadilan rakyat Indonesia, khususnya para TKI dan TKW," ujar Neta. Sebab belum lama ini tiga TKI di Malaysia tewas akibat diberondong tembakan polisi Diraja Malaysia. Ironisnya fakta ini tidak menjadi perhatian Polri yang kemudian tega-teganya memberi gelar Bintang Bhayangkara Utama buat Kapolri Malaysia.

"Apakah membantai TKI di Malaysia dianggap sebagai sebuah prestasi oleh Polri, sehingga 'Kapolri' Malaysia harus diberi gelar Bintang Bhayangkara Utama.(Ron)

Tak Sehebat..................................................................................... dari Hal 1 (Dirgantara Indonesia?), 2. Edi Satriyo dari PELITA AIR, 3. Darwin Pelawi dari PELITA AIR, 4. Gatot Purwoko dari AIRFAST, 5. Budi Rizal dari PUTERA ANTHA DIRGANTARA, 6. Syafruddin dari CARPEDREM MANDIRI 7. Andika Monarta, 8. Peter Adler dari SRIWIJAYA, 9. Herman Suladji dari AIR MALEO, 10. Donardi Rahman AVIASTAR, 11.

Eloni dari KARTIKA, 12. Hurdiana Wiyanda dari KARTIKA, 13. Arief Wahyudi dari TR, 14. Nam Tran dari SNECMA, 15. Rudi Dermawan dari INDOASIA, 16. Ahmad Faisal dari INDOASIA, 17. Insan Kamil dari INDOASIA, 18. Edward Edo M dari INDOASIA, 19. Ismie dari TRANS TV, 20. Aditya Sukardi dari TRANS TV, 21. Indra Halim dari PT KAL, 22.

Refyan S dari PT KAL, 23. Doddy Aviantara dari Majalah ANGKASA, 24. Yusuf dari Majalah ANGKASA, 25. Femi dari BLOOMBERG, 26.

Stephen Kamadi dari INDOASIA, 27.

Capt Aan dari KARTIKA, 28. Yusuf Ari Wibowo dari SKYAVIATION, 29.

Maria Marcela dari SKY AVIATION, 30. Henny Stevany dari SKY AVIATION, 31. May Syarah dari SKY AVIATION, 32. Dewi Mutiara dari SKY AVIATION 33. Susana Vamela dari SKY AVIATION, 34. Nur Ilmawati dari SKY AVIATION, 35. Rossy Withan dari SKY AVIATION, 36. Anggi dari SKY AVIATION, 37. Aditya dari SKY AVIATION Pesawat yang melakukan joy flight di Jakarta ini, merupakan pesawat komersial terbaru buatan Rusia.

Pesawat yang didukung mesin SaM146 turbofan baru dan dikembangkan oleh PowerJet ini merupakan satu-satunya jenis pesawat komersil yang dibuat oleh Sukhoi.

Dari segi kapasitas, pesawat ini dibagi menjadi dua jenis, yakni kapasitas, 70 orang dan 98 orang. Jarak tempuh yang dapat dicapai Sukhoi Superjet 100 kapasitas 98 kursi adalah 3.279 kilometer dan 4.620 kilometer untuk versi Superjet 100-95LR. Kecepatan maksimal pesawat yang diproduksi perdana pada 2007 itu adalah 0,81 mach (992,29 kilometer per jam) dengan ketinggian terbang maksimum 12,5 kilometer. Sedangkan berat maksimum yang dapat ditahan ketika 'take-off' 38.8 ton, 35 ton ketika mendarat, dan berat kosong 9,13 ton.

SSJ100 sangat krusial bagi harapan Rusia untuk menjadi pemimpin dalam industri penerbangan modern dan mengubah penilaian publik terhadap hasil industri penerbangan Rusia yang selama ini selalu terkait dengan sejumlah kecelakaan. Pesa-

wat dengan jarak tempuh menengah ini merupakan rival dari produsen pesawat terbang sejenis seperti Embraer (Brasil) dan Bombardier (Kanada).

Sukhoi terbaru ini melakukan terbang perdana pada 19 Mei 2008 itu memilki dimensi panjang 26,44 meter, tinggi 10,283 meter, dan lebar sayap 27,80 meter. Pesawat itu dikendalikan oleh dua pilot itu membutuhkan landasan dengan lebar 1,803 kilometer untuk terbang.

Di sisi interior, kabin pesawat superjet 100 kelas bisnis terdiri dari empat kursi dalam satu baris dan kelas ekonomi terdiri dari lima kursi dalam satu baris. Dimensi lebar kabin pesawat 127,48 inci (3,22 meter), ketinggian kabin 2,12 meter, dan jarak lebar antar kursi 18,31 inci (0,47 meter).

Sukhoi Superjet 100 memiliki fitur sistem kontrol elektronik 'fly-bywire' yang dapat menambah dan mengurangi gigi untuk pendaratan, selain sistem rem sebagai kestablilan pesawat ketika mehanan berat.

Penerbangan komersial pertama dengan pesawat ini dilakukan pada April 2011 oleh Armavia dan menyusul Aeroflot di tahun yang sama.

Proyek Superjet 100 merupakan kerjasama antara Sukhoi dengan Alenia Aeronautica, sebuah perusahaan penerbangan Italia yang merupakan anak perusahaan raksasa industri penerbangan dan pertahanan, Finmeccanica.

Pada Juni 2001, Sukhoi Civil Aircraft Company (AVPK Sukhoi) mengumumkan program Russian Regional Jet (RRJ). Russian Aviation, Agensi Angkasa Rosaviakosmos, dan Perusahaan Boeing bersatu membangun dan memasarkan Jet Regional Rusia dan Sukhoi. Ilyushin dan Boeing secara formal menandatangani kesepakatan pada Juli 2001.

Ilyushin bertanggung jawab pada sertifikasi pesawat. Boeing menangani pamasaran, termasuk penjualan. Layanan servis dukungan seperti logistik operasional, perawatan, dan suku cadang juga ditangani Boeing. Pesawat ini pun diberi nama Sukhoi Superjet 100 pada Juli 2006.

Penerbangan Pertama Superjet 100 dengan kapasitas 95 kursi ini digulirkan September 2007 di pabrik perakitan KnAAPO di Komsolmosk-on-Amur, Siberia, Rusia.

Penerbangan pertama terjadi pada Mei 2008. Pesawat kedua menjalani tes penerbangan pertama pada Desember 2008. Pesawat ketiga pada Juli 2009.

Pada 10 Desember 2009, pesawat ini mulai pengujian ketinggian dan sukses menjalaninya pada 23 Sep-

tember 2009. Pesawat ini pun meraih sertifikasi Rusia awal April 2009 dan menerima sertifikasi resmi dari Komite Penerbangan Interstate Aviation Rusia pada Februari 2011.

Desain Anggota Sukhoi Holding, Novosibirsk Aircraft Production Association (NAPO) memproduksi 40 persen dari bagian RRJ. Mereka menangani bagian hidung, permukaan ekor vertikal dan horizontal, serta unit daya tambahan.

Para Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KnAAPO) selaku anggota Sukhoi Holding membuat sayap belakang.

Perakitan final RRJ berlangsung di Komsomolsk-on-Amur. Superjet 100 telah memenuhi syarat tingkat kebisingan darat yang diatur standardisasi ICAO Bab 4 dan FAR 34 Bagian 4.

Pada Maret 2005, perusahaan Sogitech dari Perancis dan Pesawat Penerbangan Sipil Sukhoi sepakat menandatangani pengembangan spesifikasi untuk membuat publikasi interaktif teknis elektronik dalam rangka mendukung layanan purna jual.

Dek dan perangkat avionik disuplai oleh Thales. Dek penerbangan sama dengan desain pesawat Airbus A380. Perangkat avionik termasuk tampilan kokpit, komunikasi, navigasi, dan sistem pengamatan juga disiapkan Thales mulai Juni 2005.

CMC Electronics menjadi pemasok sistem manajemen penerbangan CMA-9000. Leibherr Aerospace, yang berbasis di Toulouse, Perancis dan Pusat Desain Voscod di Rusia bertanggung jawab atas sistem pengendalian penerbangan RRJ. Leibherr juga mengembangkan kontrol udara dan sistem pendingin.

Dua Mesin Menurut laman Aerospacetechnology.com, Superjet 100 didukung dua mesin di bawah pesawat. Snecma Moteurs dan NPO Saturn telah mendirikan perusahaan patungan, Powerjet untuk menghasilkan mesin turbofan SaM146.

Setiap mesin ini mendapat nilai 62kN hingga 71kN. Mesin juga dilengkapi dengan otoritas kontrol digital elektronik penuh (Full Authority Digital Electronic Control atau FADEC) dari Snecma. Sistem mesin bertekanan rendah dikembangkan oleh NPO Saturn.

Institut Riset Penerbangan Gromov menandatangani perjanjian dengan Snecma Moteurs untuk mengembangkan mesin uji Ilyushin Il-76 untuk mesin kipas turbo SaM146. Uji terbang untuk mesin dimulai pada Desember 2007. (radit)

anak-anak lulusan SMP saat ini hanya 60 persen, dan sisanya tidak melanjutkan ke SMA, maka untuk menaikkan berarti harus ada penambahan ruang kelas atau sekolah.

Angka partisipasi masyarakat terkait program wajib belajar 12 tahun jika tidak memakai percepatan SMA akan selesai pada 2040. Namun, jika memakai percepatan seperti halnya didirikannya sekolahsekolah di tiap-tiap kabupaten, maka bisa tercapai pada 2020.

Sehingga, lanjut dia, pada 2013 yang harus dilakukan pemerintah adalah penambahan kapasitas SMA maupun SMK. Sekaligus juga ini nanti tidak hanya menambah kapasitas saja, tetapi juga memperbaiki atau proporsi SMA dan SMK. "Anak-anak tidak sekolah karena sekolah tidak ada di daerahnya. Jangan lihat di Sura-

baya, tapi lihat di daerah plosok," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah akan membangun sekolah-sekolah khususnya di daerah plosok. "Oleh karena itu BOS SMA dimulai 2013, supaya 2020 tercapai," katanya.

Selain adanya BOS dan didirikannya sekolah, lanjut dia, pemerintah menyiapkan guru-guru yang akan disebar ke daerah-daerah plosok. "Kita harapkan 2020 minimal sekolah lulusan SMA, " katanya.

Nuh mengatakan, kesempatan ini adalah memontum yang harus tetap dijaga secara bersama-sama oleh semua pihak.

"Ibaratnya kalau punya lengan panjangnya berbentuk L dan gaya namanya S, maka momentum itu adalah S dikali L itu.

Kalau S dan L panjang maka bisa mencapai target, tapi jika L nya kecil maka target tidak sampai," katanya. (Frans)

Golkar Terbelah,............................................................................... dari Hal 1 up bagus tidak boleh dinafikan. Hasil survei CSIS yang diumumkan pada 15 Februari lalu justru menempatkan popularitas dan elektabilitas Ical di bawah JK. Itulah sebabnya Jusuf Kalla, di Jakarta, juga mempertanyakan argumentasi pengusungan Ical sebagai calon tunggal. Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad pun buruburu mengungkapkan Ical menempati urutan teratas dalam survei internal.

Akbar Tandjung menilai, penetapan capres dilakukan sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Doktor Ilmu Politik ini melihat bahwa Golkar harus memperhatikan suara yang ada di masyarakat. Hasil survei entang capres yang sebaiknya dicalonkan masih naik dan turun. Golkar harus mempertimbangkan kader lain, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga tinggi popularitasnya.

Sebaliknya, Ical sudah menutup harapan Jusuf Kalla untuk bisa dicalonkan oleh Golkar. Secara terbuka, Ketua Umum Golkar itu mengatakan, bahwa Jusuf Kalla sebaiknya menggunakan partai lain apabila ingin tetap maju sebagai capres. Menurut saya, perbedaan pendapat ini tidak perlu terjadi. Karena mengingat pada Pemilu 2004, Golkar pecah antara mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid atau calon dari partai lain.

Demikian pula pada Pemilu 2009, Golkar tidak solid untuk mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Kalau hal ini tidak cepat-cepat diselesaikan, maka dapat dipastikan Partai Golkar akan gagal lagi buat menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di negara ini. Keluar sebagai pemenang di dalam Pemilu sah-sah saja, tetapi untuk menjadi presiden masih dalam kerangka tanda tanya, jika di dalam partai tidak pernah solid.

Pernyataan blak-blakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Banda Aceh Muntasir Hamid, cukup membuat partai berlambang pohon beringin ini gerah.

Bagaimana tidak, Muntasir menuding Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mabuk kekuasaan, dan mematikan peluang kader potensial Golkar lainnya untuk maju menjadi calon presiden. Tak hanya itu, janji yang diumbar Ical, yakni dana abadi Golkar sebesar Rp 1 triliun, disebutnya hanya bual belaka.

Ical dan JK dalam berbagai kesempatan sama-sama menyatakan kesiapan untuk maju sebagai capres pada 2014. Karena itulah Ical meminta JK

mencari partai lain yang mau mengusungnya sebagai capres. Namun, Akbar tetap ngotot agar Golkar tidak menutup mata atas elektabilitas JK. Kubu Ical ternyata sudah bergerak lebih jauh. Saat reses yang dimulai pekan depan, anggota DPR yang berasal dari Golkar diminta membagibagikan 1.000 tas bergambar Ical. Tastas itu tidak didapatkan secara gratis.

Setiap anggota wajib merogoh kocek Rp10 juta. Program bagi-bagi tas itu pun tak luput dari kritik Akbar.

Perpecahan dalam tubuh Golkar, menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana, kian nyata. "Di tubuh Golkar muncul faksi-faksi yang menggugat pencalonan Ical sebagai presiden. Bisa jadi ini awal perpecahan," tukasnya.

Penyebab perpecahan, kata dia, karena faksi-faksi yang ada belum menyepakati aturan main pencalonan presiden. Para faksi tersebut meragukan elektabilitas Ical untuk maju di Pilpres 2014.

Ari Dwipayana menjelaskan para faksi sesungguhnya menginginkan medan perang yang fair untuk penentuan capres. Yang terjadi saat ini, kata dia, hanya mobilisasi DPD. "Perpecahan tak terhindarkan karena pendukung JK masih banyak."

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago bisa memahami keberatan Akbar Tandjung atas penetapan Ical sebagai capres yang dinilai terburu-buru. "Mungkin karena Akbar sudah yakin bahwa Ical tidak akan menang karena ada kendala seperti kasus Lapindo."

Pada bagian lain, politikus Partai Golkar Zainal Bintang menyebutkan, sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang mendukung percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) telah menimbulkan perang saudara di partai berlambang pohon beringin itu.

“Saat ini terjadi ‘perang saudara’ di Golkar,” beber politikus Partai Golkar Zainal Bintang di Jakarta kemarin. Ketua DPP Partai Golkar di era Jusuf Kalla (JK) sebagai ketua umum ini memaparkan, sangat kentara terasa bahwa rapimnas khusus Juli mendatang merupakan upaya penggiringan agar 33 DPD I (kepengurusan tingkat provinsi) Golkar menetapkan Ical sebagai calon presiden (capres) secara aklamasi.

Dengan demikian, peluang sejumlah figur kuat lain di Golkar seperti JK,Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Agung Laksono, Hajriyanto Y Thohari tertutup. Biasanya,

rapimnas digelar berbarengan dengan peringatan HUT Golkar setiap Oktober. Rapimnas khusus juga otomatis mengesampingkan hasil final rangkaian survei tentang elektabilitas Golkar dan elektabilitas Ical yang selalu disebut- sebut sebagai dasar penetapan capres.

Soal survei itu sendiri ternyata masih banyak kalangan di Golkar yang merasa belum mengetahui mekanisme bakunya. “Perang saudara di Partai Golkar setidaknya melibatkan empat kubu, yaitu kubu pendukung Ical, pendukung Akbar Tandjung, pendukung JK, dan kubu yang mewakili kelompok muda pendatang baru Hajriyanto Thohari,” ungkap Zainal.

Menurut dia, mencuatnya dinamika internal Golkar saat ini sangat merugikan Ical yang sedang membangun citra dan merangkul sebanyakbanyaknya simpati publik sebagai modal menuju kursi RI-1. Kondisi ini juga membuktikan tidak solidnya dukungan terhadap Ical dari kalangan internal Golkar. Zainal mengingatkan agar semua pihak tidak melupakan adanya sejumlah faksi kuat di Golkar yang berpengaruh pada basis pendukung di berbagai daerah.

Misalnya, pendukung JK dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan kawasan Indonesia timur, pendukung Akbar dari kalangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan para kader seangkatannya, pendukung Ical dari kalangan pengusaha yang sebenarnya kurang berakar, serta pendukung Hajriyanto Thohari dan Priyo Budi Santoso yang mewakili anak muda potensial dengan basis di kampus-kampus.

“Saya khawatir penetapan capres secara prematur yang mengabaikan prinsip keterbukaan yang melibatkan kader serta menafikan hasil final rangkaian survei membuat kentalnya nuansa pragmatis transaksional antara DPP dan berbagai DPD. Ini berbahaya karena Ical akan ‘melantik’ dirinya sendiri sebagai musuh bersama baik di dalam maupun di luar,”kata Zainal.

Dia juga mengingatkan bahwa selain faksi dan kubu di atas,masih ada “macan tidur”, yakni kekuatan lain yang siap menyerang Ical. Sementara itu, kubu Ical menilai kubu Akbar dan kubu JK justru yang memperkeruh suasana internal. Mereka menantang Akbar dan JK untuk beradu argumen di ajang rapimnas khusus sebagai forum resmi partai dalam mengambil keputusan. (raditya)

Kejari Batam..................................................................................... dari Hal 1 ah lain di Provinsi Kepri. "Saat ini, Kajari Karimun telah bekerja lebih cepat. Kajari Batam jangan mau dikalahkanlah," katanya beberapa hari lalu.

Seperti marak diberitakan, Syaripuddin dan Dedi Saputra telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak Kamis (3/5/2012) sekitar pukul 17.30 WIB. Kedua tersangka dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pukul 14.00 WIB oleh penyidik. Sekitar pukul 17.00 WIB, dikeluarkan penetapan penahanan terhadap kedua tersangka yang ditandatangani oleh Kajari Batam. Kemudian, kedua tersangka keluar dari ru-

ang pemeriksaan dikawal oleh anggota Kejaksaan menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan Baloi.

Kajari Batam, I Made Astiti Ardjana, SH mengatakan bahwa kedua tersangka baru dilakukan penahanan karena hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah keluar. Besar kerugian negara yakni Rp250 juta. Kendati ada perbedaan perhitungan kerugian negara, pihak Kejari Batam tetap berpedoman bahwa kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 Undang-undang nomor 20

tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Juga pasal pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman minimal satu tahun maksimal 20 tahun penjara. Ia mengaku tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain menyusul.

Yang jelas kata dia, pihaknya masih terus mendalami kasus teKetika disinggung kemungkinan adanya tersangka lain, Kajari mengatakan masih akan melakukan pendalaman kasus tersebut dengan menunggu fakta-fakta selya berdasarkan hasil pemeriksaan. (Jhonner)

Hendarman....................................................................................... dari Hal 1 hoyono pada 7 Juli 2011, menurut Hakam Naja, muncul sebagai calon Kepala BPN untuk mengagendakan berbagai penyelesaian kasus hukum yang banyak dihadapi pemerintah dalam isu-isu pertanahan.

Hendarman merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Dipo-

negoro.

Hakam menjelaskan tugas Kepala BPN terbilang berat, baik dalam kaitan membangun kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria maupun untuk mengatasi sejumlah kemelut terkait konflik maupun sengketa tanah sehingga memerlukan

figur yang cerdas sekaligus berani.

Joyo Winoto menjadi Kepala BPN sejak 22 Juli 2005 dan dia merupakan doktor bidang ekonomi kebijakan pengembangan pembangunan regional dari Universitas Michigan, AS.(Apul)

Polri Jangan...................................................................................... dari Hal 1 Joko Sabiran, dan sempat mengumbar empat tembakan pada 3 Agustus 2011 lalu. Bahkan, lanjut Neta, sejumlah saksi mengungkapkan Sofjan sempat melepaskan tembakan.

Ironisnya hingga kini kasus Sofjan tak kunjung diproses Polda Metro. Bahkan, Sofjan tak pernah dipanggil dan diperiksa polisi.

"Sebaliknya, baru beberapa jam

dilaporkan Iswahyudi langsung ditangkap dan ditahan Polda Metro.

Padahal, Iswahyudi tidak melepaskan tembakan seperti Sofjan. Bahkan, polisi sudah menggeledah rumah Iswahyudi," jelas Neta.

Agar tidak dinilai diskriminatif, IPW mendesak Polda Metro segera memproses kasus Sofjan dengan segera menangkap, menahan, dan

menggeledah rumahnya. IPW berharap Polda Metro tidak lagi mempertontonkan sikap diskriminasi yang menzalimi rasa keadilan masyarakat.

"Jika sikap ini masih dipertontonkan Polda Metro, masyarakat tidak akan patuh hukum dan akan terusmenerus mencemooh Polri," tandasnya. (Zul)

Sumut Time 8 Kasus Mantan Bupati Madina Minta Dituntaskan Edisi: 48/14-20 Mei 2012

MADINA — Kepolisian Daerah SUmatera Utara (Poldasu) diminta untuk menuntaskan laporan beberapa LSM tentang Aspan Sofian, mantan Pj Bupati Mandailing Natal (Madina). Pengusutan kasus terkait pejabat maupun mantan pejabat harus didahulukan agar menjadi efek jera bagi pejabat yang lain.

Penegasan tersebut disampaikan Sudarmanto (43), Ketua Dewan Pengurus Daerah Sumatera Utara Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (LAPAN) kepada PAB Indonesia di Hotel Danau Toba beberapa waktu lalu. Dikatakan, selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus pejabat dan mantan pejabat yang hilang di tengah jalan. Akibatnya, masyarakat kian kehilangan kepercayaan terhadap kinerja polisi.

"Untuk memulihkan kepercayaan itu, kita minta agar kasus Aspan Sofian diusut tun-

tas," katanya.

Sebelumnya, diduga lakukan penyimpangan terhadap izin usaha perkebunan, mantan Pj Bupati Mandailing Natal (Madina), Aspan Sofian dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera Utara (AMPSU) dan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara ke POldasu. Laporan secara tertulis yang disampaikan Kapoldasu, Irjen Pol. Wisjnu Amat Sastro, adalah tentang dikeluarkannya izin usaha perkebunan kepada PT Tri Bahtera Srikandi di Kabupaten

Madina.

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera Utara (AMP-SU), Sayuti Siregar, mengatakan, bahwa penyimpangan tersebut dilakukan oleh mantan Pj Bupati Madina, yaitu sesuai dengan surat keputusan Bupati No. 525.25/037.2/K/2011 tentang izin usaha perkebunan.

Dikatakanya, surat rekomendasi izin usaha perkebunan tersebut dikeluarkan oleh Kadis Kehutanan Sumut terhadap PT Tri Bahtera Srikandi tertanggal 1 dan 2 Maret 2011, tetapi ternyata pada 14 Februari 2011 Bupati telah mengeluarkan surat izin usaha perkebunan itu. Kemudian tentang letak lokasi, dimana surat rekomendasi Kadis Kehutanan lokasinya di Desa Singkuang, tetapi keputusan izin usaha perkebunan. Yang dikeluarkan Bupati lokasinya di Sikapas.

"Sudah terjadi kejanggalan isi surat, dimana izin usaha perkebunan diterbitkan terlebih dahulu baru dikeluarkan surat rekomendasi dari kepala Dinas Kehutanan.Begitu juga

dengan letak lokasi perkebunannya," kata Siregar.

Kemudian, izin lokasi itu dikeluarkan 22 Februari 2011, sedangkan izin usaha perkebunan dikeluarkan 14 Februari 2011. Lalu permohonan dari PT Tri Bahtera Srikandi disampaikan 22 September 2010, sedangkan jual beli dilakukan 24 September 2010.

"Seharusnya izin lokasi dulu dikeluarkan baru kemudian izin usaha perkebunan. Begitu juga tentang jual beli, mestinya setelah proses jual beli baru diajukan permohonan izin. Ini sesuai peraturan menteri pertanian nomor 26 tahun 2007," lanjutnya. Hal sama juga disampaikan oleh Gubernur LIRA Sumut, Rizaldi Mavi.

Di tempat terpisah, Rizaldi Mavi mengatakan, penyimpangan dilakukan mantan Bupati, dan hal tersebut telah merugikan negara.

Selain itu, Rizaldi Mavi juga mempersoalkan surat keputusan Bupati Madina No. 525/ 043/K/2011 tentang izin lokasi PT Tri Bahtera

Srikandi, dimana pada poin ke 1 butir 11 tertulis perusahaan berkewajiban mengadakan analisa dampak lingkungan (Amdal), menyediakan serta mengusahakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Pada saat pengurusan perizinan, syarat mutlak yang harus dilampirkan adalah hasil Amdal, bukan dikeluarkan dahulu izin lokasinya baru dianjurkan untuk mengadakan Amdal." Ujarnya.

Kami berharap Polda dapat menindaklanjuti temuan ini, dan kami akan mengawal proses penyidikan hukum yang akan dilakukan pihak kepolisian, tambah Rizaldi.

Sementara itu, Kabid Humas Poldasu, Kombes Heru Prakoso saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, akan memepajari kasus itu terlebih dahulu. “Setelah memelajari dan memeriksa berkas pelapor, maka penyidik akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan saksi,”ujarnya. (Jerpin/wol)

KRI BOA -807 Bekal Ulang Air Tawar di Dermaga Asahan MEDAN — Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) BOA-807 melaksanakan bekal ulang (Bekul) air tawar di dermaga Panton Bagan Asahan, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan, belum lama ini. KRI BOA-87 merupakansalah satu unsur Satuan Keamanan Laut (Satkamla)

Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan, Sumatera Utara yang sedang terlibat dalam operasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).

Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Retiono Kuntho mengatakan, Lanal yang dikomandoinya sudah dapat menjalankan salah satu fungsi Lanal, yakni untuk mendukung operasi KRI terutama KRI Kelas PC-36 melaksanakan Bekul air tawar. "Selain itu juga, telah disiapkan sarana olah raga un-

Jalan antar Kabupaten di Sumut Terancam Putus

MEDAN — Ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Simalunggun dan Deliserdang terancam pu-

tus. Kondisi terparah berada di Desa Togur kecamatan Gunung Meriah Deli Serdang menuju Kecamatan Do-

lok Silau Simalunggun.

Beberapa warga Desa Togur menyebutkan, kerusakan akibat tanah longsor pada tahun lalu. Akibatnya, separoh badan jalan ambruk hingga sekitar 20 meter dengan kedalaman 30 meter. Atas kejadian itu, lebar badan jalan yang tadinya 4 meter tinggal 2 meter. "Truk atau kendaran roda enam tidak dapat melintas, karena beresiko bila dipaksakan. Warga yang mengangkut sawit terpaksa menggunakan kendaran roda empat,” ujar Manson Tarigan (34) warga setempat baru-baru ini.

Dengan terbatasnya kendaran melintas dari jalan penghubung antar kabupaten itu, menyebabkan warga terhalang menggangkut hasil pertanian mereka. “Kalau mengangkut hasil panen, terpaksa memakai mobil langsir yang berukuran kecil. Ongkosnya semakin mahal,” tambah Manson. (Indra Lesmana)

DPRD Sumut Dukung Pemekaran Madina MEDAN — DPRD Sumatera Utara menyetujui usulan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing (PBM) yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sebab, berdasarkan kajian dan penelitian terhadap usulan tersebut, Madina sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Sarlandy Hutabarat, saat rapat dengar pendapat (RDP) denan Komisi A DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, kemarin mengatakan, pembentukan daerah baru itu telah mendapat persetujuan dari Pemkab Madina. Bahkan, Pemkab Madina yang telah melakukan kajian.

Sarlandy menuturkan, berdasarkan kajian, calon ibukota Kabupaten Pan-

tai Barat Mandailing nantinya adalah Kecamatan Natal. Sebab, kecamatan tersebut telah memenuhi aspek kemudahan akses dari kecamatan yang akan masuk cakupan kabupaten tersebut. Selain itu, ada enam kecamatan lainnya yang akan masuk dalam rencana wilayah daerah otonom baru itu, yakni Lingga Bayu, Rantau Bae, Batahan, Sinunukan, Muara Batang Gadis dan Batang Natal.

Namun, lanjut Sarlandy, ada hal lain yang harus menjadi pertimbangan nantinya jika pemekaran ini dilakukan. Yakni, terkait masalah perbatasan dengan kabupaten induk dan pengalihan aset kabupaten induk yang ada di daerah pemekaran nanti.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemeka-

ran, Ridwan Bustan mengatakan, pemekaran tersebut dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sebab, banyak potensi di daerah pantai barat yang belum teroptimalkan pemanfaatannya. Potensi tersebut, kata dia, seperti keberadaan perkebunan sawit, karet dan lainnya serta keberadaan pasir putih yang bisa dioptimalkan sebagai objek wisata.

Komisi A DPRD Sumut dalam kesimpulannya, menyatakan dukungan untuk pembentukan daerah otonomi baru tersebut untuk peningkatakn kesejahteraan masyarakat. Namun, persetujuan itu masih bersifat sementara karena Komisi A akan melakukan peninjauan ke daerah yang akan dimekarkan tersebut. (Jerpin/wol)

tuk prajurit KRI yang sedang melaksanakan Bekul," katanya melalui rilis yang ditandatangani oleh Kepala Dispenarmabar Letkol Laut (KH) Agus Cahyono.

Komandan KRI BOA-807 Kapten Laut (P) Oktav Bayu Dirgantara menyebutkan, kedatangan KRI BOA-807 untuk Bekul air tawar di Lanal Tanjung Balai Asahan untuk mendukung kegiatan operasi Bakorkamla di perairan pantai timur Sumatera dari perairan Tanjung Balai Asahan sampai perairan perbatasan

Aceh, yang berbatasan langsung dengan selat Malaka dimana jalur tersebut merupakan jalur internasional.

KRI BOA-807 akan berada di dermaga Panton Bagan Asahan hingga hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 menggelar open ship dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat Kota Tanjung Balai dan Kab. Asahan berkunjung ke KRI BOA-807 untuk melihat secara langsung Kapal Perang TNI Angkatan Laut. (pab/rls)

Pilkada Kota Padang Sidempuan Masuki Tahapan Pemilihan PPK PADANG SIDEMPUAN — Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara akan dimulai pada 20 April 2012 dengan memilih panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Sidempuan, Arbanur Rasyid yang dihubungi, Selasa, mengatakan, proses pemilihan anggota PPK itu akan berlangsung hingga 5 Mei 2012.Kemudian, KPU Kota Padang Sidempuan akan menyeleksi calon panitia pemungutan suara (PPS) mulai 6 Mei 2012 hingga menjelang akhir bulan.

Ada pun tahapan pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota akan dilakukan pada bulan Juni 2012 untuk calon perseorangan. Sedangkan, tahapan pendaftaran untuk calon wali kota dan wakil wali kota yang didukung partai politik akan dilakukan pada Juli 2012 Setelah proses pendaftaran itu, KPU Kota

Padang Sidempuan akan melakukan verifikasi berkas yang disampaikan masing-masing calon. Proses verifikasi tersebut diperlukan agar berkas yang disampaikan KPU Kota Padang Sidempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahapan kampanye, kata dia, prosesnya akan dimulai pada 1 hingga 14 Oktober 2012 dengan lokasi yang akan disepakati.Setelah itu, tahapan pilkada Kota Padang Sidempuan akan memasuki masa tenang selama tiga hari."Pada 18 Oktober, kita akan melakukan pemungutan suara," katanya.

Jika dari penghitungan suara belum didapatkan pasangan pemenang pilkada, KPU Kota Padang Sidempuan akan menyelenggarakan putaran kedua pada 20 November 2012. "Sesuai aturan, KPU harus menyiapkan putaran kedua jika belum didapatkan pasangan calon yang menjadi pemenang," kata Arbanur. (Jerpin/wol)

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

9

Mafia BBM Subsidi Kian Marak BATAM — Bisnis BBM bersubsidi kian marak di Kota Batam. Ironinya, para pelaku menjalankan bisnis melanggar hukum itu justru bersembunyi di baik izin yang dikeluarkan Disperindag Kota Batam.

Dalam penelusuran PAB Indonesia, leluasanya aksi para pelaku karena dibekingi oleh oknum petugas antar instansi. Tak heran, kasus-kasus yang mencuat ke permukaan, tiba-tiba hilang tanpa bekas.

Aksi para mafia solar bersubsi-

KAPAL Perang Republik Indonesia (KRI) jenis rudal cepat Kujang untuk TNI Angkatan Laut senilai Rp73 miliar produksi PT Palindo Marine Shipyard sedang berlayar.

di ada juga dengan menyalahgunakan izin yang di keluarkan Disperindag. Solar bersubsidi yang diselewengkan kemudian dilego ke industri dan galangan kapal. Dari

Mafia BBM...........Hal 15

Palindo Produksi KRI Kujang BATAM — PT Palindo Marine Shipyard membuat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis rudal cepat Kujang untuk TNI Angkatan Laut senilai Rp73 miliar.

KRI Kujang yang akan resmi diluncurkan November 2012 itu ren-

cananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal yang kecil sehingga bisa menembus perairan dangkal dengan banyak pulau.

KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit

yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.

Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot.

Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh

putra-putri Indonesia.

Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai

Palindo Produksi... Hal 15

Illegal Logging Menggila di Kundur KUNDUR — Praktik ilegal logging (pembalakan liar) cukup marak di Pulau Kuncur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Akibatnya, banjir bandang sering melanda sejumlah kecamatan karena daerah resapan air tak lagi mampu menampung debit air hujan.

Diduga kuat, praktik melanggar hukum itu dibeking oleh sejumlah oknum aparat. Hasil pantauan PABIndonesia, sejumlah daerah yang mulai gundul meliputi hutan di kawasan Paya Panjang, Sawang. Muara sungai di daerah ini sering banjir, karena hutan di hulu sungai tersebut sudah gundul.

Beberapa warga mengungkapkan, kayu-kayu olahan ini ditampung oleh pengusaha bernama Amir, Bidin dan Udin. Tiga pengusaha kayu ini memiliki Panlong (pengelohan

kayu) di sekitar pantai Mukalimus.

Selain menjadi penampung kayu olahan asal Kundur, ketiga pungusaha ini juga menampung kayu illegal loging dari luar daerah, seperti dari Kuala Kampar, Sungai Tohor, maupun Selatpanjang.

Kayu-kayu yang sudah berbentuk papan dan broti dikirim ke Batam, dengan pengawalan oknum aparat keamanan. Masyarakat menyesalkan sikap oknum aparat keamanan, yang membiarkan praktik ilegal semacam itu.

"Wajar saja para pengusaha ini bebas bergerak. Sebab, pengusaha memberi upeti kepada aparat. Jumlahnya lumayan besar. Kalau ini terus dibiarkan, maka habislah hutan di Kundur, dan akan banyak daerah

Illegal Logging....... Hal 15

Penghuni Lokalisasi 1001 Malam Keluhkan Kebijakan Dinsos

"Jangankan Dibina, Malah Setiap PSK Wajib Setor Rp200 Ribu per Bulan" BATAM — Memasuki lokalisasi pelacuran Teluk Pandan, yang lebih dikenal dengan nama 1001 Malam, akan terlihat bar-bar yang berjejer. Sepintas, bar yang diperkirakan berjumlah 34 unit itu, hanya pemukiman biasa. Namun, jika ditelusuri lebih dekat, ternyata seluruh bar itu berisi wanita-wanita muda yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Pada siang hari, kawasan esek-esek itu terlihat lengang. Namun, pada malam hari,

lokalisasi itu sangat ramai. Orang mabuk, desah birahi akan berbaur jadi satu dalam

dentuman musik dangdut. Jika pada siang hari, tak ubahnya seperti kota mati, pada malam hari, pasar seks itu akan dipenuhi para lelaki hidung belang dari berbagai usia. Semuanya datang untuk menikmati menu seks instan para wanita berpenampilan menor.

Saat PAB Indonesia menyambangi lokalisasi itu, keributan nyaris terjadi.

Penyebabnya, wartawan koran ini hendak mengabadikan penampilan salah seorang PSK di Bar 99. Kontan, sang PSK tidak terima dan langsung berteriak sembari

"Jangankan......... Hal 15

Buruh Tuntut Pembangunan Rumah Sakit Jamsostek BATAM — Jeleknya pelayanan kesehatan terhadap pekerja maupun keluarga, mengilhami ribuan pekerja di Kota Batam mendesak PT Jamsostek mendirikan rumah sakit sendiri. Selama ini, pihak Jamsostek dinilai hanya menangguk keuntungan dari pekerja tanpa berupaya memberikan pelayanan kesehatan memadai di rumah sakit sendiri.

Tuntutan tersebut mencuat pada demo buruh dalam rangka hari buruh (mayday), hari pertama Mei 2012 lalu. Desakan agar pihak Jamsostek mendirikan rumah sakit di Kota Batam diteriakkan para pekerja di pertigaan Simpang Tanjungpiayu sebelum bergerak ke kantor Wali Kota Batam.

Aris Munandar (26), yang ditemui di sela demo mengatakan, selama ini pihak Jamsostek hanya menjadikan pekerja sebagai sapi perahan dengan mewajibkan mengikuti empat program yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). "Ironinya, pihak Jamsostek mewajibkan kita ikut JPK tetapi tidak megimban-

gi dengan pelayanan kesehatan yang baik," katanya.

Menurut Aris, selama ini pihak Jamsostek hanya mempercayakan pelayanan kesehatan kepada rumah sakit yang ada tanpa melakukan pengawasan terhadap kwalitas. Padahal kata dia, setiap berobat kaum pekerja sering dipandang sebelah mata oleh paramedis maupun manajemen. "Kalau pihak Jamsostek belum mendirikan rumah sakit di Kota Batam, lebih baik kita keluar saja dari kepesertaan," sebutnya.

Rumah Sakit Lebih Penting dari Rusun Ardyansyah, pekerja di Kawasan Industri Kabil, juga menyampaikan keluhan yang sama. Ia menyesalkan pihak Jamsostek yang membangun rumah susun (Rusun) di Kabil karena kurang bermanfaat. Disebutkan, saat ini yang diperlukan pekerja bukanlah rumah susun yang hanya berstatus sewa (rental). Malahan dikatakan, dengan mendirikan rusun yang diresmikan oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), membuktikan pihak Jamsos-

Buruh Tuntut....... Hal 15

10 Batam Ahli Waris Saman Muhammad Ancam Blokir KTM Resort Edisi: 48/14-20 Mei 2012

Lahan belum Diganti Rugi BATAM — Ahli waris alm. Saman Muhammad, yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 8 hektar di Tanjungpinggir, Sekupang, mengancam segera memblokir jalan ke KTM Resort milik Mr Khoo, Warga Singapura. Upaya tersebut terpaksa dilakukan karena pihak Otorita Batam (OB)/Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam dinilai tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut.

NORMALA di perkarangan rumahnya.

'Bingkisan' Tinja untuk DPRD Batam BATAM — Banyak cara yang dilakukan demonstran untuk menyampaikan keinginannya. Namun, cara yang dilakukan salah seorang demonstran di Kota Batam, sangat tidak lazim. Bagaimana tidak? Seorang warga melemparkan bungkusan berisi tinja ke kantor wakil rakyat yang berseberangan dengan kantor Walikota Batam itu.

Peristiwa ganjil itu berlangsung saat masyarakat yang dikomandoi oleh Aliansi Grakan Rakyat Batam Bersatu mendatangi kantor DPRD Batam untuk menyampaikan tuntutannya.

Entah karena tidak puas dengan sambutan para wakil rakyat, seorang peserta demo melemparkan sebuah bungkusan. Dan seketika itu, bau busuk menyebar membuat para wakil rakyat serta aparat keamanan menutup hidung. Ternyata, bungku-

san itu berisi tinja manusia.

Tak terima dengan sikap warga terima dengan tindakan tersebut, Nuryanto Ketua Komisi I langsung marah. Suasana tegang berlangsung karena amarah Nuryanto tidak membuat warga yang melempar kotoran itu kecut. Bahkan keduanya tampak saling menantang sehingga adu jotos nyaris berlangsung.

Koordinator Aliansi Gerakan Rakyat Batam Bersatu Toni Hasibuan telah menemui Nuryanto dan anggota Komisi I Helmy Hemilton untuk meminta maaf atas perbuatan salah satu peserta demo yang melumuri kantor dewan dengan tinja kemarin. Baik Nuryanto maupun Helmy menerima permintaan maaf tersebut dan mengingatkan demonstran untuk tidak lagi mengulang aksi serupa.

Andi Surya (39), tokoh pemuda di Kota Batam, berpendapat aksi 'buang tinja' yang dilakukan demonstran merupakan puncak kedongkolan masyarakat kepada pelayanan wakil rakyat. Meskipun tidak mendukung tindakan tersebut, namun Andi bisa memahami perlakukan tersebut. "Kita bisa memahami meskipun tidak sampai mendukung. Mungkin rekan-rekan itu sudah jijik dengan sikap sebagian besar wakil rakyat di Batam ini," katanya.

Sebenarnya kata dia, jika para wakil rakyat yang ada memiliki jiwa besar, tindakan tersebut tidak perlu disikapi dengan marah. Malahan kata dia, tindakan tersebut harus dijadikan sebagai cambuk untuk bekerja lebih baik demi kesejahteraan rakyat. (astang)

Penegasan tersebut disampaikan Nurmala (46), putri alm. Saman Muhammad yang mendatangi kantor perwakilan PAB Indonesia Kota Batam, Senin (7/5/2012) lalu. Nurmala yang didampingi suami dan Ridwan Saleh, mengungkapkan ketidakseriusan pihak BP Kawasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

"Mungkin BP Kawasan menunggu ahli waris orang tua kami mati dulu, biar kasus ini tidak lanjut," kata Nurmala sedih.

Menurut Nurmala, rencana pemblokiran terpaksa dilakukan setelah puluhan tahun berjuang tanpa hasil. Meskipun diakui, tindakan pemblokiran bisa memicu keributan, namun terpaksa dilakukan karena tidak ada jalan lain. "Sebenarnya langkah itu bukan keinginan kami, tapi terpaksa dilakukan untuk memperjuangkan hak orang tua," sebutnya.

Ia menyebutkan, dari 8 hektar lahan orang tuanya, sekitar dua hektar sudah dibangun resort oleh Mr Khoo. Bahkan di resort tersebut, selain dibangun cottage dan penginapan, juga terdapat patung Dewi Kwan Im, yang pada pembangunannya mengundang reaksi. Selain dimanfaatkan pihak KTM, sekitar 1 hektar lahan keluarganya juga sudah dipakai pihak PSB bahkan ada juga yang dibangun tower. "Sisanya seluas lima hektar masih kami kuasai dan kabarnya sudah dialokasikan kepada PT Gloria," ucapnya.

Wanita berjilbab itu mengaku tidak habis pikir terhadap tawaran

pihak kantor yang dipimpin Ir Mustofa Widjaya itu yang hanya menghargai tanah peninggalan orang tuanya sebesar Rp1.000 per meter. Menurutnya, tawaran tersebut justru dipandang keluarga sebagai penghinaan karena tidak wajar. "Apalah maksud otorita itu hanya menghargai seribu permeter. Itu kan penghinaan," katanya berapi-api dengan logat Melayu yang kental.

Nurmala juga mempertanyakan pengakuan pihak OB yang menyebutkan lahan tersebut sudah pernah diganti rugi. Dikatakan, jika orang tuanya sudah menerima ganti rugi, tidak mungkin surat grant asli masih dipegang keluarganya. Yang benar kata dia, pihak OB pernah memberi ganti rugi tanaman tumbuh sedangkan lahan seluas 8 hektar sama sekali belum ada ganti rugi.

Ia mengungkapkan kecurigaannya tentang adanya oknum di OB yang 'bermain' dalam kasus tersebut.

Disebutkan, tidak tertutup kemungkinan, oknum-oknum di OB telah menerima ganti rugi dari pengembang yakni KTM Resort, PSB dan PT Gloris. Namun, ganti rugi tersebut tidak disalurkan kepada pemilik lahan, tetapi masuk ke kantong para oknum.

"Ibarat kata, seharusnya hak kami malah dinikmati oknum-oknum itu," kata dia.

Belum diperoleh penjelasan dari pihak BP Kawasan terkait lahan tersebut. Baik Ketua BP Kawasan Batam Mustofa Widjaya maupun staf Ditlahan, belum berhasil dikonfirmasi. (astang)

Kejari Banding Putusan PN tentang Piatu Kasus Penyerobotan Lahan BATAM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam menyatakan banding atasan putusan sela hakim Pengadilan Negeri, yang membebaskan Petrus Piatu Atawollo dalam kasus penyerobotan lahan. Kejaksaan yakin betul, putusan hakim PN Batam tersebut akan dimentahkan Pengadilan Tinggi.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lukman SH yang ditemui PAB Indonesia di kantornya barubaru ini. "Ya, kalau sekarang bisalah menghirup udara bebas. Yang jelas perkara ini masih dalam tahap perlawanan, kami masih menunggu putusan dari pengadilan tinggi, bebasnya piatu karena epsefsinya di terima hakim," kata Lukman.

Dijelaskan, Piatu digiring ke pengadilan karena melarang, mengusir bahkan menghasut orang supaya mengadakan perlawanan terhadap pemilik lahan PT Batamas Indah Permai. "Sementara Piatu cuma memiliki surat garap yang dikeluarkan RT/RW sedangkan PT. Batamas Indah Permai sudah memiliki surat yang sah bahkan sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Otorita Batam (OB)," katanya.

Disebutkan, perbuatan Piatu dan Petrus Saleng, pengelola koperasi Harapan Bangsa Kota Batam didakwa telah menyerobot lahan milik PT. Batamas Indah Permai di Bengkong Pertiwi Mellchem. Tindakan Piatu dinilai melanggar Pasal 385 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP. Aman Simamora SH, kuasa hukum Koperasi Harapan Bangsa membantah bahwa kliennya ada menyerobot lahan. Ia juga menampik tudingan yang menyebutkan kekebasan Piatu karena aksi preman dan penyuapan kepada hakim. "Itu tidak ada. Masa pengadilan takut dengan preman. Memangnya Piatu itu orang hebat? Piatu itu tidak ada apa–apanya,," kata Aman.

Ia menjelaskan, Piatu jelas memiliki surat garap tanah dan sah menjual tanah garapannya. Dikatakan Aman, kliennya telah menggarap tanah itu sejak tahun 1993 dan suratnya ada yang dikeluarkan RT/RW. "Itu sudah bisa dijadikan surat yang sah," ucapnya.

Ia menyebutkan, Piatu telah menggarap lahan itu sejak tahun 1993, namun belum pernah mendapatkan ganti rugi. Pada peraturan OB butir kelima dijelaskan, setiap perorangan maupun perusahaan yang mengajukan alokasi lahan ke OB, bila sudah di alokasikan OB, pemilik lahan harus mengganti rugi kepada pemilik penggarap. "Sedangkan klien saya belum menerima ganti rugi," ujar Aman.

Ia menambahkan, jika Piatu hanya memiliki surat garap, ia tidak berhak menjual kavlingan kepada orang, sementara surat garap yang dimiliki Piatu hanyalah surat garap kebun, apakah Piatu sah demi Hukum melalui koperasi menjual kavlingan?, dan Piatu sudah menerima pembayaran uang wajib tahunan Otorita (UWTO) dan kemana UWTO itu di setorkan Piatu dan masyarakat yang menempati kavling sudah membangun rumah yang mewah, dan apa bila nanti perlawanan Jaksa penuntut dikabulkan pengadilan tinggi siapa yang bertanggung jawab kepada masyarakat?

Kata Aman, memang betul Piatu hanya memiliki suat garap kebun dan saya akui Piatu juga sudah menerima UWTO dari masyarakat dan UWTO itu tidak tau saya kemana di setor Piatu, kalau masalah kavling yang dijual Piatu kepada masyarakat itu sah –sah saja itu tidak melanggar hukum dan itu namanya over garap

dasar hukumnya, karena piatu belumpernah menerima ganti rugi baik itu dari OB maupun dari PT. Batamas Indah Permai.

Kalau perlawanan yang diadakan jaksa menang saya pun harus mengadakan perlawanan juga, nantilah kita lihat kita tunggu hasil dari pengadilan tinggi, saya tidak bisa mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian masyarakat nanti, yang jelas klain saya sudah menang melalui putusan sela pengadilan, kata aman.

Di lokasi sengketa, salah seorang warga yang tidak mau ditulis namanya mengatakan, membeli lahan dari Piatu melalui Koperasi Harapan Bangsa, mengatakan kepada PAB, bebas atau menangnya piatu dalam perkara ini,kami semua warga disini tetap resah,lihat pak rumah kami ini sudah permanen dan kami pun sudah membayar UWTO ke Koperasinya Piatu, yang jelas PT. Batamas Indah Permai masih dalam tahap menggugat Piatu di pengadilan Batam, kalau tidak salah gugatan Perdata, kalau menang pemilik yang sah apakah kami bisah menang juga?, tidak kan?,memang kami terlampau percaya dengan apa yang dikatakan Piatu ini, siapa lah yang bertanggungjawab kepada kami mas, kami jelas sudah ditipu piatu mas, apakah OB bisa membantu kami? Tolong kami mas Tanya dulu mas apakah sudah sampai UWTO kami itu kepihak OB, tolong ya mas, ujarnya sambil berlalu.

(Jhonner/Anton)

Karimun

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

11

Goyangan Ayu Ting Ting Berbuah Masalah KARIMUN — Goyangan dara cantik Ayu Ting Ting di hadapan ribuan masyarakat Kabupaten Karimun, berbuah masalah. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, yang menghadirkan artis fenomenal itu pun jadi sasaran kritikan bahkan didesak agar diusut secara hukum.

Fany Iood SH, praktisi hukum di Kepri, menduga adanya penyalahgunaan serta penggelembungan dana dalam pagelaran itu. Dikatakan, angka Rp450-500 juta terlalu besar untuk acara seperti itu. "Agar masyarakat tidak apriori, kita minta agar kasus itu diusut secara hukum," sebutnya kepada PAB Indonesia, pekan lalu.

Alumnus Fakultas Hukum Univerasitas Nomensen, Medan itu menyebutkan, pengusutan kasus Gelar Budaya dan Festival Dangdut di Karimun dari sisi hukum.

Ia lewat jalur hukum sangat penting untuk mengetahui secara jelas dan transparan aliran dan sumber dana yang digunakan. Disebutkan, tidak tertutup kemungkinan pihak panitia atau Dinas Pariwisata sendiri ada menjalankan profosal pengumpulan dana dari masyarkat, khususnya pengusaha. "Jika itu benar, berarti sudah ada pembodohan kepada masyarakat. Lalu dana dari Dainas Pariwisata sendiri dikemanakan," katanya.

Pengacara muda itu mengatakan, banyak sisi yang bisa dijadikan untuk menjerat pihak Dinas Pariwisata secara hukum. Sejauh ini kata dia, belum ada kejelasan apakah proyek 'Pesta Dangdut' itu sudah ditenderkan. Jika belum ditender-

kan, menurut Fani sudah jelas melanggar Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Bisa jadi, bukan hanya lagu Ayu Ting Ting yang 'Salah Alamat' tapi dana shownya juga bisa salah alamat," sebutnya.

Menyinggung keterlibatan Nurdin Basirun sebagai Bupati Karimun dalam kasus tersebut, menurut Fany tidak tertutup kemungkinan. Paling tidak kata dia, Nurdin sebagai bupati memiliki tanggung jawab moral dalam helatan tersebut.

"Artinya, setiap tahapan acara itu pasti diketahui bupati. Jadi, sebelum kasus itu menjadi bola salju, Bupati Nurdin harus mengambil sikap," sebutnya.

Kasus tersebut mengemuka sejak Azman Zainal, Ketua Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kabupaten Karimun angkat bicara. Selain menyampaikan kritik pedas lewat media massa, LMB juga melakukan serangan lewat spanduk yang bertuliskan “Masyarakat butuh makan, bukan hiburan”.

Menurut Azman, gebrakan Dinas Pariwisata yang menghadirkan artis papan atas Ayu Ting Ting beserta Mega KDI dan Irfan KDI cenderung pemborosan

uang negara. Dikatakan, alasan pihak Dinas Pariwisata, yang menghubungkan show Ayu Tingting sebagai uapaya untuk memajukan pariwisata di Karimun, jelas keliru. "Seharusnya Dinas Pariwisata memikirkan bagaimana mengembangkan objek-objek wisata yang ada serta kelangsungannya agar bisa bertahan lama,” kata Azman kepada wartawan.

Azman mengatakan, sepatutnya dengan anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah, dapat digunakan untuk membiayai program-program lebih bermanfaat dalam memajukan pariwisata di Bumi Berazam itu. Sejauh ini kata dia, justru masih banyak objek wisata yang kurang diperhatikan seperti Pantai Pelawan, situs bersejarah Batu Bertulis di Pasir Panjang, pemandian air panas di desa Tanjunghutan, makam Badang di Pulau Buru serta objek wisata lainnya.

Di sisi lain, Azman juga mengungkapkan kunjungan wisata yang kian terpuruk di Karimun. Hal itu terlihat dari banyaknya hotel atau wisma yang terpaksa gulung tikar. Bagi Azman, fakta tersebut merupakan salah satu bukti bahwa program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun tidak berjalan maksimal. "Kita menyesalkan kinerja Dinas Pariwisata yang menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk hiburan sesaat, bukan untuk kemajuan di masa mendatang,” ujarnya.

Syuryaminsyah, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Disparbud) menjelaskan anggaran yang digunakan untuk acara hanya mencapai Rp450 juta,

bukan Rp500 juta seperti yang berkembang di masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk dua acara Malam Gelar Budaya sekitar Rp250 juta dan acara Festival Lagu Dangdut senilai Rp200 juta. Dari dana tersebut, Ayu Ting Ting mendapat Rp65 juta diluar transportasi sekitar Rp20 juta dan belum termasuk akomodasi.

Menyikapi adanya penilaian masyarakat bahwa acara tersebut terkesan pemborosan, pria yang akrab disapa Wak Min itu tidak banyak berkomentar.

Menurutnya, penilaian tergantung kepada setiap orang. Ia juga tidak bisa memberi jaminan acara tersebut membuat semua masyarakat terhibur. "Soal terhibur atau tidak, kita serahkan saja kepada orang yang menikmati," katanya.

Ia malah mengajak semua pihak untuk berpikir terbuka dan terperinci dalam menyikapi kasus tersebut. Yang jelas kata dia, pihaknya menggelar acara akbar tersebut dengan harapan bisa menjadi kebanggaan karena kegiatan dilaksanakan di Panggung Rakyat Coastal Area. Kendati demikian, jika masyarakat keberatan dan menilai kegiatan tersebut mubazir, pihaknya mempersilakan membuat surat tertulis yang isinya tidak usah mendatangkan artis lagi ke Bumi Berazam itu.

Bupati Karimun Nurdin Basirun belum berhasil dikonfirmasi terkait kasus tersebut. Demikian halnya dengan Ayu Ting Ting, artis yang terkenal lewat tembang Salah Alamat itu juga belum berhasil diperoleh komentarnya terkait penampilannya yang berbuah masalah. (feri)

Ka Disparsenbud Karimun Diperiksa Jaksa KARIMUN — Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Suryaminsyah, diperiksa terkait pengunaan dana Tahun Anggaran 2012 untuk mendatangkan sejumlah artis dari Jakarta.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Suparman Khalik, yang ditemui dikantornya, Selasa, membenarkan pemeriksaan tersebut tetapi dia tidak mau merinci hasil pemeriksaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Disparsenibud) Pemkab Karimun mendapat sorotan dari sejumlah elemen terkait digunakannya APBD Karimun untuk mendatangkan sejumlah artis, pengunaan anggaran untuk mendanai kegiatan tersebut dianggap sebagai pemborosan dan sekaligus diduga penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai nomenklatur.

Sehingga banyak pihak yang meminta agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti penggunaan anggaran di dinas terkait yang diduga menyimpang.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin, mengatakan digunakannya dana yang dialokasikan pada dinas itu untuk mendatangkan artis tidak sesuai nomenklatur.

"Pengunaan anggaran yang tidak sesuai nomenklatur adalah penyimpangan sebab itu sudah selayaknya kuasa penguna anggaran dimintai pertanggungjawabannya secara hukum oleh pihak kejaksaan," katanya.

Dia menjelaskan mustahil Badan Anggaran DPRD Karimun mau mengesahkan anggaran untuk mendatangkan sejumlah artis dari Jakarta dan konser di Karimun.

"Jujurlah, berapa banyak kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah di Pemkab Karimun yang bersentuhan langsung dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal, karena keterbatasan dana. Dan anggaran kerap dikucurkan hanya untuk kegiatan seremoni,-seremonian saja " jelasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi A, Zulfikar, terkait penggunaan anggaran tersebut dengan tegas meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

Lebih lanjut dia menjelaskan sesuai dengan kewenangannya, pihaknya tidak hanya menyoroti penggunaan anggaran oleh Disparsenibud yang tidak sesuai nomenklatur.

"Tapi juga akan menyoroti asal anggaran yang digunakan apakah dari belanja langsung atau tidak langsung. Bila anggaran yang digunakan berasal dari belanja langsung, maka secara serta merta berlaku Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya.

Menurut dia bila mengacu pada Perpres tersebut, pelaksanaan kegiatan mendatangkan artis dari Jakarta untuk konser di Karimun oleh Disparsenibud masuk dalam kategori pengadaan jasa lainnya.

"Bila nilainya paling tinggi Rp100 juta pemilik kegiatan boleh menunjuk langsung

pihak ketiga sebagai pelaksana, namun harus tetap menerapkan prinsip, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel," jelasnya.

Dia menuturkan bila kegiatan itu memiliki nilai lebih dari Rp100 juta, tentunya pemilik kegiatan harus melelang kegiatan tersebut.

"Saya yakin akumulasi tiga kegiatan untuk mendatangkan artis dari ibukota itu nilainya diatas Rp100 juta dan berdasarkan ketentuan pelaksanaan kegiatan itu harus dilelang," tuturnya.

Secara terpisah Ketua Laskar Melayu Bersatu Karimun, Datuk Panglima Muda Azman Zainal, juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut pengunaan anggaran untuk mendatangkan artis oleh Disparsenibud.

"Kegiatan itu pemborosan anggaran, pemborosan anggaran masuk dalam salah satu kategori tindak pidana korupsi. Untuk pengusutan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum tidak membutuhkan adanya laporan, karena korupsi bukanlah kejahatan delik aduan," katanya.

Dia berharap setelah muncul pemberitaan dari sejumlah media masa tentang digunakannya APBD oleh Disparsenbud untuk mendatangkan artis ke Karimun, wajib hukumnya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan pengumpulan bukti dan keterangan, sebelum ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

"Apalagi nilai anggaran yang digunakan

cukup besar yakni lebih kurang Rp500 juta, selayaknya kegiatan itu menjadi salah satu target pioritas aparat penegak hukum," ujarnya.

Menurut Ka Disparsenibud Suryaminsyah kepada sejumlah wartawan pihaknya mengundang Ayu Ting Ting, Mega KDI dan Irfan KDI untuk manggung di Panggung Rakyat Puteri Kemuning Tanjung Balai Karimun pada Jumat-Sabtu (27-28/4). Total biaya yang dihabiskan untuk mengundang Ayu Ting Ting mencapai Rp100 juta. Kemudian Disparsenibud juga mengundang grup

Danlanal Tanjungbalai Karimun Gelar Kejurda Motorcross & Grasstrack

Karimun Krisis BBM Buntut Penghentian Pasokan Minyak ke Cahaya Ampera KARIMUN — Warga Tanjung Balai Karimun mengalami krisis minyak tanah. Kondisi buruk tersebut sebagai imbas tindakan Pertamina yang menghentikan penyaluran minyak tanah kepada agen PT Cahaya Ampera sejak 4 Mei 2012 lalu.

Seperti yang dikeluhkan AT, pemilik pangkalan minyak tanah di Kecamatan Meral. Ia mengaku kewalahan memenuhi permintaan masyarakat.

"Persediaan cukup untuk hari.ini saja.

Sementara kepastian kedatangan pasokan minyak tanah yang baru belum terealisasi ," ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini pasokan minyak tanah di pangkalannya dibeli dari PT Cahaya Ampera. Namun, sejak agen itu diskors, pihaknya diminta untuk membeli minyak tanah melalui APMS PT Kuda Laut Jaya. Kabar tersebut diperoleh secara mendadak sehingga dirinya tidak sempat mengambil antisipasi. "Kami diberitahu secara mendadak oleh seseorang bahwa pembelian minyak tanah tidak lagi melalui Cahaya Ampera, tapi PT Kuda Laut. Sebetulnya kami tidak masalah dengan pengalihan itu, tapi kami kaget saja karena pemberitahuannya mendadak," ujarnya.

Sebagai pengelola pangkalan, ia mengaku tidak bisa memastikan stok minyak tanah dagangannya karena belum ada kejelasan dari PT Kuda Laut mengenai biaya dan sarana pengangkut menuju pangkalannya. "Kita jadi kewalahan menghadapi konsumen," ucapnya.

Hal senada diungkapkan pemilik

pangkalan dari Parit Benut, Kecamatan Meral yang enggan disebutkan namanya. Dikatakan, persediaan minyak tanah di pangkalannya hanya cukup hingga esok hari. "Kalau sampai besok tidak ada pasokan baru, maka minyak tanah di pangkalan kami habis.

Saya mohon agar pasokan minyak tanah tersebut secepatnya sampai," ucapnya.

Ia mengaku kaget karena informasi pergantian penyalur diperoleh secara mendadak. Akibatnya, jatah minyak tanah sebesar 60 drum per bulan, tidak ada kejelasan. "Kita harap pengalihan pembelian minyak tanah dari Cahaya Ampera kepada Kuda Laut tidak berdampak sampai merugikan warga," tambahnya.

Sales Area Manager PT Pertamina Kepulauan Riau I Ketut Permadi Aryakumara membenarkan bahwa pihaknya memberikan penugasan sementara kepada Kuda Laut Jaya untuk menyalurkan kuota minyak tanah yang selama ini diberikan kepada Cahaya Ampera. Dijelaskan, PT Cahaya Ampera Karimun diberi sanksi karena pelaporan volume penyaluran minyak tanah bersubsidi kepada agen resmi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pertamina. Namun demikian dia tidak memerinci kesalahan yang dilakukan.

"Kesalahan yang dilakukan melanggar angka 2 kode etik/peraturan penyaluran minyak tanah. Sanksi tersebut bersifat sementara dan bisa saja dicabut kembali," ucapnya.

Kendati telah terjadi kelangkaan,

band D'Bagindas untuk tampil dipanggung yang sama dengan menghabiskan anggaran Rp350 juta pada 5 Mei 2012. "Tujuan kami mengundang Ayu Ting Ting, D'Bagindas maupun artis lain adalah untuk mendorong kreativitas generasi muda di bidang seni musik. Selain itu juga untuk memeriahkan peringatan Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional," ujar nya Dan besar nya anggaran tersebut sudah tertuang di dalam APBD tahun 2012 imbuhnya.

(FA/NS)

PANGKALAN Agen Minyak Tanah

namun I Ketut masih menjamin pengalihan penyaluran minyak tanah dari Cahaya Ampera ke Kuda Laut tidak menimbulkan kelangkaan minyak tanah bagi masyarakat Karimun. "Tidak sampai menimbulkan kelangkaan berartilah," ujarnya.

Dari penelusuran PAB INDONESIA, selama ini PT Cahaya Ampera Karimun mendapat jataah minyak tanah sebanyak 588 kiloliter per bulan dan memiliki 176 pangkalan di Kota Karimun. Agen tersebut mendapat sanksi skorsing dari PT Pertamina Area Kepulauan Riau melalui surat nomor 162/F31250/2012-S3 tertanggal 3 Mei 2012. Sementara PT Kuda Laut Jaya adalah agen premium minyak tanah dan

solar (AMPS) dan selama ini mendapat jatah minyak tanah dari Pertamina sekitar 253 kiloliter per bulan.

Seperti marak diberitakan, maraknya penyimpangan dan penjualan minyak tanah bersubsidi ke luar pulau Karimun , sering mengakibatkan persediaan minyak tanah langka. Ironinya, salah seorang pengusaha muda di Karimun (JK) mencoba merangkul beberapa media agar tidak mengekspos sepak terjang usaha pengoplosan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak .

Sejauh ini pihak Polres Karimun tidak mampu mengatasi kegiatan penimbunan serta pengoplosan BBM yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Polsek Meral. (TIM)

KARIMUN — Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Sawa mengadakan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Motocross & Grasstrack Danlanal Tanjung Balai Karimun CUP I Tahun 2012, di Lapangan Sirkuit Bukit Indah Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Sabtu (5/5).

Kejuaraan Daerah Motocross & Grasstrack yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka oleh Bupati Karimun DR. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si., dengan mempertandingkan sembilan kelas yaitu Kelas Bebek Modifikasi, Kelas Campuran 2 tak dan 4 tak, Kelas Bebek 2 tak Modifikasi, Kelas Bebek 4 tak Modifikasi, Kelas Grasstrack Campuran, Kelas Special Engine (SE) 125 CC, Kelas Special Engine 250 CC, Kelas Campuran Grasstrack Xpro dan Kelas Grasstrack campuran Executive yang diikuti 50 peserta yang berasal dari Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Batam, Tanjung Batu dan Tanjung Balai Karimun.

Dalam rilis berita yang dikirimkan Kepala Dispenarmabar Letkol Laut (KH) Agus Cahyono ke redaksi PAB Indonesia, Danlanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Sawa mengajak seluruh peserta untuk menciptakan prestasi serta menunjukkan sikap sportivitas di lapangan sehingga lahir atlet-atlet yang handal dalam olahraga, khususnya motosross. "Melalui Kejurda Motocross & Grasstrack ini, saya mengajak seluruh peserta dapat menciptakan prestasi dan menunjukkan sikap sportivitas di lapangan sehingga diharapkan akan menciptakan atlet-atlet yang handal dalam olahraga motosross," katanya.

Sawa menandaskan, Kejuaraan Daerah Motocross & Grasstrack, juga dimaksudkan untuk mewadahi para penggemar motor untuk balapan pada jalur yang benar. Para penggemar balap motor diharapkan tidak balapan di jalan raya yang dapat menggangu lalu lintas pengguna jalan yang lain.

Usai pembukaan, para Pejabat Daerah di jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Karimun mencoba tampil dalam kelas eksibisi. Meskipun tidak memperebutkan hadiah namun penampilan Pejabat Daerah dalam menggunakan sepeda motor trail 250 CC tersebut cukup piawai dan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para penonton. (red/rls)

Laporan Utama

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

12

Yotje Mende

Judi Gelper Kambuh Lagi BATAM — Judi jack pot berkedok olah raga ketangkasan alias gelanggang pertandingan (Gelper) kembali kambuh di Kota Batam. Padahal, tim Mabes Polri sendiri telah terjun menyegel seluruh pusat gelper, nyatanya tidak bertahan lama.

Sejak akhir April 2012, penyakit masyarakat (pekat) itu sudah kembali mewabah.

Kembalinya bisnis maksiat itu menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Pemerintah Kota (Pemko) Batam sebagai institusi yang mengeluarkan izin dianggap sebagai pihak paling bertanggung jawab. Apalagi ketika masa berlaku segel Mabes Polri berakhir, langsung digantikan dengan segel versi Satpol PP Kota Batam. Bahkan sempat mencuat pernyataan pihak Pemko Batam yang menyebutkan akan membuka kembali kran permainan gelper setelah dipastikan tidak ada unsur judi.

Bagi masyarakat, pernyataan Pemko tersebut sama halnya melegalisasi praktik judi di kota industri itu. Bahkan Pemko Batam dianggap hendak mengulang kesalahan yang sama karena sebelumnya telah mengeluarkan izin usaha ketangkasan. "Kita heran melihat Walikota Batam Ahmad Dahlan, kepentingan apa dengan gelper sehingga bersikap tarik ulur," ujar Rah-

man Syaifi (42), pemerhati sosial di Kota Batam.

Menurut Rahman, jika Walikota Batam Ahmad Dahlan tidak punya kepentingan dengan bisnis gelper, sudah pasti akan mengenyahkan praktik judi dari kota berciri Melayu. "Apalagi walikota sebagai putra daerah, seharusnya lebih terbeban untuk membersihkan Batam dari maksiat," katanya.

Rahman khawatir, bisnis gelper dijadikan sebagai 'balas jasa' bagi tim sukses Dahlan-Rudi pada Pilkada lalu. Jika hal itu benar, Rahman sangat menyesalkan. "Kita bukan menuduh, tapi Pak Dahlan harus berani membuktikan bahwa dugaan itu tidak benar dengan menertibkan gelper dari Batam," ucapnya.

Dari penelusuran PAB Indonesia, para gembong gelper sudah mulai membuka usahanya.

Ada yang secara sembunyi-sembunyi bahkan ada pula yang berani secara terang-terangan.

Di Kota Batam, binis gelper justru berlang-

sung di pusat-pusat keramaian seperti mal, hotel, ruko bahkan ada juga gedung khusus. Ironinya, pusat-pusat gelper itu justru sangat rawan terhadap anak usia sekolah. Apalagi, umumnya pusat gelper tidak membuat larangan main terhadap anak-anak. Lebih gila lagi, bahkan ada upaya beberapa pengusaha untuk memberi jatah terhadap permainan anak untuk mengelabui masyarakat.

Hampir di seluruh mal di Kota Batam terdapat pusat gelper seperti Nagoya Mall, Avava, Top 100 serta yang lainnya. "Kita sangat prihatin dengan bisnis gelper di Batam ini. Anak-anak sulit membedakan antara gelper dan time zone," ujar Saliyanti (32), ibu rumah tangga.

Wanita asal Sumbar itu menyebutkan, anaknya yang baru kelas II SMP sering bolos sekolah hanya untuk bermain gelper. Saliyanti mendesak walikota Batam agar berani menutup gelper di Batam. "Apa sulitnya menutup judi ya? Mabes Polri saja sudah menyatakan judi, kenapa masih ada yang ngotot," katanya prihatin. Wanita yang akrab disapa Yanti itu mengaku heran dengan masyarakat di Batam. Dari sekian banyak LSM dan OKP, tidak ada yang berani mempraperadilkan walikota atas kebijakannya mengeluarkan izin gelper. "Kita heran juga dengan LSM di sini, apa mereka tidak tahu bahwa izin yang dikeluarkan itu bermasalah," demikian dikatakan. (tim)

Wawancara Yotje: Tak Ada Kompromi dengan Gelper Kapolda Kepri Brigjen (Pol) Yotje Mende berkeras tidak berkompromi dengan praktik gelper di Batam bahkan Kepri pada umumnya. Selama kepemimpinannya, Yotje menjamin tidak akan membuka gelper di wilayah hukum Polda Riau.

Untuk mengetahui lebih jauh komitmen Yotje terhadap penutupan Gelper, PAB Indonesia telah mewawancarai orang pertama di Polda Kepri itu di sela-sela acara Lokakarya Regional Peningkatan Wawasan Kepemimpinan Polri Dalam Penanggulangan Kasus Penyeludupan Manusia di Hotel Mercure, Rabu (9/ 5/2012). PAB Indonesia menyajikan dalam konteks wawancara.

Wartawan : Sekarang judi gelper sudah beroperasi lagi, bagaimana itu?

Yotje : Dari penyisiran dan penyegelan anggota kita di dua lokasi arena gelper terbukti semua mesin terindikasi judi dan bukan mesin permainan anak-anak seperti yang disampaikan pemilik gelper.

Wartawan : Artinya, pengelola gelper melakukan kebohongan terhadap aparat?

Yotje : Justru itu, kita tak main-main dalam menangani kasus ini dan kami proses sampai ke tingkat peradilan nanti.

Wartawan : Maksud Bapak?

Yotje : Tak ada kompromi atas kasus gelper di Batam Wartawan : Bagaimana dengan pengusahanya, apakah akan diusut secara hukum?

Yotje : Saat ini kita terus mendata dan melakukan klarifikasi terhadap mesin-mesin gelper tersebut. Yang jelas, kini masih ditangani Ditreskrimum Polda Kepri. Mesin-mesin akan kita amankan sebagai barang bukti, sedangkan pemiliknya akan kita berikan tindakan tegas. (***)

Sudah Disegel Malah Beroperasi Lagi

MESIN gelper.

Time Zone Ditinggal, Gelper Dikejar BATAM — Wacana Pemko Batam untuk memfokuskan gelper murni permainan, nampaknya tidak bakal kesampaian. Bagaimana tidak? Jika benar menjadikan gelper sebagai ajang permainan semata, hampir bisa dipastikan, tidak akan diminati masyarakat.

Hal itu terendus dari sepinya permainan anak-anak Time Zone di Kota Batam. Dari penelusuran PAB Indonesia di beberapa pusat perbelanjaan, umumnya Time Zone sepi peminat.

Seperti yang terjadi di Time Zone Harbour Bay Mall. Di pusat permainan anak itu tampak sepi dan yang terdengar hanyalah suara bising mesin permainan sedangkan pengunjung nyaris tidak ada. Akibatnya, beberapa penjaga hanya terlihat bersantai ria.

Hal yang sama juga terlihat di pusat per-

mainan anak di Diamond City (DC) Mall, Tanjunguma. Padahal di mal tersebut terdapat empat pusat permainan anak, namun terlihat sepi pengunjung. "Sehari-hari beginilah Mas. Paling hari ramai pada Minggu dan hari libur," ujar wanita penjaga arena, tanpa bersedia namanya dikorankan.

Permainan anak di pusat perbelanjaan termegah di Kota Batam, Nagoya Hill, kondisinya tidak jauh beda. Meskipun ada pengunjung di arena, hanya terlihat melihat-lihat dan terkadang mencoba beberapa mesin tanpa memasukkan koin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permainan gelper tanpa ada unsur judi tidak akan diminati di Batam. Tidak heran, jika aparat terkait kewalahan menghambat nsur judi dari gelper.

Dari bocoran di lapangan, tutup bukanya

praktik gelper merupakan imbas perbedaan pendapat dari para gembong. Dari investigasi PAB Indonesia, terdapat tiga kubu yang berambisi menguasai bisnis judi tersebut. Masingmasing kubu telah bolak-balik ke Jakarta untuk mendapatkan restu dari para petinggi di instansi yang berwenang.

Salah satu kubu merasa sudah kuat karena sudah 'memegang' oknum di Polda Kepri, namun kubu lain langsung ke Jakarta untuk minta restu dari pusat. Perang beking tersebut telah memicu perpecahan di masing-masing kubu. Ada juga kubu yang mengaku sudah mendapat restu dari Pemko Batam sebagai instansi yang mengeluarkan izin. "Selama pengusaha belum kompak, jangan harap gelper bisa beroperasi seperti dulu," ujar seorang pengusaha yang pernah bergelut di bisnis gelper. (tim)

BATAM — Berbagai spekulasi muncul terkait bisnis gelper di Kota Batam. Paling membuat bingung masyarakargai, meskipun sudah disegel yang berwenang, dalam hitungan hari bisa beroperasi lagi.

Hebat.

Untuk bulan Mei 2012 saja, Ditreskrimhum Polda Kepri sudah menyegel dua pusat gelper di kawasan Jodoh. Penyegelan dilakukan karena belum ada izin dari pihak Pemko Batam maupun pihak kepolisian. Keduanya berlokasi di area Food court 72 dan DC Mall lantai dasar Jodoh.

Penyegelan menyita perhatian m gelper itu baru diresmikan sekitar satu bulan lalu, namun sudah disegel pihak kepolisian. "Seperti sandiwara saja. Hari ini disegel, minggu depan buka lagi. Sama saja dengan bohong," ujar Ramidi (31), warga yang ikut menyaksikan.

Menurut Ramidi, upaya pihak terkait mengatasi gelper, tidak ubahnya seperti bermain sandiwara. Ia curiga, upaya penyegelan justru dilakukan untuk menaikkan bargaining dari gembong. Selama 'jatah' belum disepakati, maka penyegelen dilakukan. Sebaliknya, jika sudah ada 'deal' maka gelper diizinkan buka. "Kalau anggapan itu benar, betapa rendahnya moral oknum pejabat kita," sebutnya.

Pantauan di lapangan beroperasinya gelper di dua tempat pu-

sat perbelanjaan itu menunjukkan gambaran masih eksisnya permainan yang terindikasi perjudian. Dari kawasan Penuin, arena gelper itu tampak ramai. Gelper juga beroperasi di lantai III pusat perbelanjaan di Baloi. Pengunjungnya dari berbagai kalangan, tidak perduli laki maupun perempuan.

Lebih memprihatinkan, dari dua tempat itu, mesin-mesin gelper bercampur dengan mesin permainan anak-anak. Karena itu, tak heran jika banyak anak-anak yang turut serta menyaksikan orang dewasa memainkan permainan untung-untungan tersebut.

Sulitnya mengentaskan gelper di Batam juga dipicu lemahnya pengawasan dari Anggota DPRD Kota Batam. Fenomena tersebut justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kepedulian wakil rakyat itu terhadap kenyamanan masyarakat. "Kita tahulah siapasiapa yang duduk di DPRD itu.

Tidak jauh beda juga dengan kita-kita," ucapnya tanpa menjelaskan apa maksudnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPRD Batam AA Sani menyesalkan kambuhnya gelper di Batam. Sebenarnya kata dia, jika aparat terkait serius, menutup gelper itu tidaklah sulit. Ia tidak habis pikir mengapa pengusaha masih berani mengoperasikan. (tim)

Lingga & Anambas

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

13

Anambas Menuju Taman Laut Nasional ANAMBAS — Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sedang bersiap menjadi ikon nasional dalam sektor pariwisata. Tim gabungan dari berbagai kementerian telah berkunjung ke Anambas untuk melihat potensi yang luar biasa dari KKA dan dijadikan sebagai Taman Laut Nasional.

Rp12,5 Triliun Sulap Anambas Jadi KPI JAKARTA — Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp12,5 triliun ke Kabupaten KEpulauan Anambas (KKA), Provinsi Kepulauan Riau. Dana tersebut akan digunakan untuk menjadikan KKA sebagai KAwasan Perhatian Investasi (KPI).

Daerah KKA sendiri telah mempersiapkan diri untuk program besar tersebut. Hal itu diakui Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Drs Tengku Mukhtaruddin kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dikatakan, untuk menjadikan KKA masuk menjadi Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di Indonesia, pemerintah akan mengalirkan dana sebsar Rp12,5 Triliun yang

bersumber dari APBN. Mukhtaruddin merasa optimis terhadap rencana tersebut. "Seluruh jajaran Pemkab Anambas serta sangat optimuis untuk menjadikan Anambas sebagai salah satu wilayah KPI," katanya.

Ia mengatakan, jika hal tersebut terealisasi, untuk tahap awal sebanyak Rp7,5 triliun dari Rp12,5 triliun yang diajukan, akan mengalir ke Anambas.

"Dengan dana tersebut, proses pembangunan di Anambas akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya," sebutnya.

Menurut Mukhtaruddin, pihaknya telah mengajukan tawaran kepada pe-

merintah pusat dalam hal ini melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menjadikan KKA sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Nasional dan Kawasan Perhatian Investasi, melalui wadah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ( KP3EI). Dijelaskan, ada empat hal utama yang diusulkan meliputi sektor perikanan, pusat pengolahan perminyakan dan gas, pelabuhan internasional untuk Ship Service dan menjadikan KKA sebagai kawasan destinasi pariwisata Nasional. "Salah satu usulan untuk hal ini adalah dengan membangun Pelabuhan Udara. Bandara, ren-

cananya akan dibangun di daerah Jemaja dengan landasan pacu sepanjang 2000 Meter dan memiliki fasilitas Bandara internasional," bebernya.

Mukhtaruddin menyebutkan, menyikapi usulan tersebut, pada pertengahan April lalu, ia telah melakukan presentasi oleh tim BPPT dalam rapat forum KP3EI, koridor ekonomi Sumatera di Kementrian Kehutanan, Jakarta. Acara tersebut dihadiri sejumlah pihak dari lintas Kementrian diJakarta. "Alhamdulillah semua usulan yang kami ajukan ditanggapi positif,mereka menilai, Anambas sangat layak dimasukkan kedalam Kawasan Perhatian Investasi," sebutnya. (pab/hk)

Tim dari Jakarta tersebut telah mengunjungi Pulau Bawah, Pulau Jemaja, Pulau Penjalin dan Pulau Durai. Langkah tersebut akan disusul dengan kunjungan beberapa menteri yang dibawahi Kementerian Perekonomian dalam acara talk show ke daerah perbatasan tersebut.

Penjelasan itu disampaikan Agus Dermawan, Direktur Pendayagunaan Pulau Kecil kepada wartawan beberapa hari lalu. Dikatakan, tim yang akan turun terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset dan Tekhnologi, dan dari BPPT. "I merupakan rangkaian kegiatan dari inisiasi yang sebelumnya telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ke pusat. Dengan komitmen pusat yang tinggi dalam mengembangkan daerah, tentunya disambut baik dan langkah-langkah perencanaan langsung dilaksanakan," katanya.

Dijelakan, pada tahun 2012 ini ada tiga item penting yang akan langsung dibuat sebagai progres dan wujud komitmen bersama membangun daerah yang meliputi pembuatan master plan, penentuan zonasi dan menyiapkan data base. Untuk menjaga validitas data base yang diperoleh, pihaknya akan menggandeng LSM dari luar.

Agus menyebutkan, pada akhir perencanaan ini akan diperoleh share dari berbagai kementerian. Kehadiran tim dari kementerian ini, nantinya akan turut mengangkat Kabupaten Anambas menjadi tujuan wisata internasional. Ia menjelaskan, ada dua hal penting untuk KKA mengingat daerah ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga serta memiliki lima pulau terluar. Bahkan ditegaskan, pemerintah pusat sangat konsen dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang dapat

meningkatkan perekonomian.

Lebih jauh dijelaskan, dengan dijadikannya Anambas sebagai taman laut nasional daerah yang memiliki luas 1,2 juta ha kawasan konservasi laut tersebut akan menjadi kawasan yang memiliki nilai penting dunia internasional.

Diuraikan, kekayaan KKA dapat dilihat dari dua sisi yakni kekayaan pulih meliputi terumbu karang ikan hias dan lainnya serta kekayaan tak pulih yang mencakup migas yang sangat luar biasa. "KKP telah tempatkan satuan kerja untuk membangun destinasi laut internasional di Anambas," ujarnya.

Ketua DPRD Anambas Ahmad Yani mengaku menyambut baik rencana tersebut. Diakuinya, sebagai kabupaten baru, Anambas memerlukan pembangunan sejumlah infrastruktur. "Jika mengandalkan APBD Anambas dan alokasi dari APBD Kepri saja, jelas tidak memadai, sehingga diperlukan alokasi dana yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya," ujarnya kepada wartawan.

Gubernur Propinsi Kepri H Muhammad Sani dalam laorannya di hadapan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, bahwa Pemprov Kepri bertekad untuk mengembangkan potensi wisata Anambas. Dikatakan, keberadaan Pulau Bawah yang berlokasi di Anambas, didukung dengan potensi bawah laut yang mengangumkan, menjadikan kawasan tersebut, sebagai pulau paling indah dan paling seksi didunia.

"Kami harap Bapak Presiden untuk mendukung percepatan pembangunan Kepariwisataan di wilayah Anambas," harapnya. Kami meminta agar sekiranya dapat memberikan alokasi dana dari APBN, sehingga potensi Pulau bawah di Anambas bisa di ekploitasi dan menjadi salah satu potensi wisata andalan dunia," demikian kata Sani. (astang/dbs)

Kekayaan Laut Anambas Dijarah, Penyakit Ditinggalkan Ulah Nelayan Asing ANAMBAS — Saat Pemkab Anambas menata diri menuju Taman Laut Nasional (TLN), kekayaan lautnya justru menjadi sasaran penjarahan nelayan asing.

Sejauh ini, diperkirakan para nelayan asing itu bermarkas di Pulau Kiyambu karena selama ini pulau tersebut menjadi tempat peristirahatan nelayan Vietnam.

Untuk mencegah hal-hal lebih buruk menimpa kekayaan laut Anambas, pemerintah didesak untuk menyusun strategi, terkait pengawasan melekat terhadap sumber daya laut. "Kalau tidak diambil langkah antisipatif, maka kekayaan alam tersebut bisa jadi bala bagi warga Anambas sendiri," demikian dikatakan Amirullah, Direktur Lingkungan dan Sumber Daya Alam Lembaga Aktf Pemantau Aparatur NEgara (LAPAN) dalam suatu bincang-bincang di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Amirullah, selama ini pi-

haknya aktif mengikuti perkembangan di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya berencana terjun ke daerah yang berbatasan langsung dengan dunia internasional tersebut. "Anambas merupakan aset nasional bahkan internasional, wajib kita jaga," katanya. a mengaku telah banyak mendengar ekses negatif yang muncul akibat kehadiran nelayan asing di KKA. Salah satunya dapat merusak mental generasi bangsa, khususnya kaum wanita. "Ini harus dicegah. Jangan sampai, kekayaan laut telah dijarah, malah nelayan asing itu meninggalkan penyakit bagi anak bangsa," sebutnya tanpa merinci lebih jauh maksudnya.

Sebelumnya, Asrul, Pengurus KNPI Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Sarasehan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Komunitas Merah Putih Provinsi Kepri menyebutkan KNPI ber-

sama Danramil pernah melakukan perjalanan ke pulau Kiyambu. Fakta di lapangan telah ditemukan bahwa pulau tersebut sering dijadikan tempat peristirahatan kapal Vietnam dan terjadinya penjarahan potensi alam di wilayah sekitar.

Hal tersebut diamini Danramil Anambas Aloysius A.L membenarkan bahwa nelayan-nelayan Vietnam sering menjarah potensi alam di Pulau Kiyambu.

"Untuk mengatasi penjarahan potensi alam semakin meluas, pemerintah harus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Banyaknya pulau-pulau kecil terluar yang ada di wilayah Provinsi Kepri, perlu mendapatkan perhatian secara khusus," katanya.

Sarasehan yang mengambil tema "Peran serta masyarakat wilayah perbatasan dalam upaya menjaga keutuhan" ditajaKomunitas Merah Putih Provinsi Kepri dengan peserta dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang semangat cinta tanah air di wilayah perbatasan.

Kadir sebagai narasumber diantaranya, Kabid Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri Amril A. Gani, Humas Premier Oil serta Tokoh Pemuda Kabupaten Kepulauan Anambas Abu Hanifah, Danramil Tarempa Aloysius A. L, Kasi LID SINTEL LANAL Tarempa Kapten Frederik UL , serta Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, M. Nur Adnan Nala.

Camat Siantan, A. Gafar sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Komunitas Merah Putih Provinsi Kepri bersama mahasiswa Anambas ini.

Menurutnya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan NKRI. "Menjaga NKRI juga harus sesuai dengan porsinya. Contoh sebagai seorang siswa, menjaga NKRI dapat dilakukan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak tertinggal dengan orangorang dari luar.” ungkapnya. (pab/dbs)

Suara Bising, Pendapatan Minim Sarang Burung Walet Merugikan LINGGA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga diminta lebih bijaksana terhadap pengusaha sarang burung walet. Jika sektor tersebut tidak membawa manfaat signifikan bagi daerah, lebih baik dihentikan saja.

Penegasan itu disampaikan Awang Hazi (41), warga Lingga. Dikatakan, Pemkab Lingga jangan hanya melihat manfaat dari lingkup sempit terkait burung walet. "Kalau penghasilan ke daerah hanya Rp50 juta per tahun, lebih baik ditutup saja. Kenyamanan warga selalu terganggu, kontribusinya hanya sedikit, bagaimana itu," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Walet Lingga, Tengku Kelana mengakui belum maksimalnya pajak walet ini karena belum ada peraturan daerah mengenai pajak walet ini. Sebelumnya Lingga sempat mengadopsi Perda dari Kabupaten Kepri, tetapi kini tak lagi menggunakan Perda tersebut.

Disebutkan, sejauh ini Lingga belum memiliki perda yang mengatur tentang walet.

Seharusnya, penangkaran walet ini berada dua kilo dari pemukiman penduduk. Tidak seperti saat ini. Usaha penangkaran walet di Singkep saat ini sekitar 200-an. Namun, saat ini bisnis walet ini kurang bergairah.

"Sekarang harganya sekitar Rp3,7 juta per kilogram. Dulu bisa Rp16 juta per kilo," katanya.

Dikatakan, kondisi tersebut menjai pemicu mengapa kegiatan walet di Lingga tak memberikan pendapatan bagi daerah. Selain itu, keberadaan walet di tengah kota juga menganggu masyarakat.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Lingga sudah melakukan pendataan usaha penangkaran burung walet di Lingga. Sebaliknya, kalau sudah ada perda, otomatis rumah walet bisa diatur.

Ia juga menyebutkan, hingga saat ini pajak usaha walet belum terdata dengan baik. Begitu juga iklan produk yang bertebaran di Lingga, hingga kini juga tidak mendatangkan kontribusi bagi daerah. " Kita perlu mendata ulang gedung walet untuk diverifikasi,"ujarnya.

Kabid Pendapatan DP2KA Lingga Mulkan Azima mengakui para pengusaha yang bergerak di bidang usaha penangkaran walet yang ada di kabupaten Lingga masih banyak yang mangkir untuk membayar pajak walet.

Sesuai keputusan Bupati Lingga nomor : 91/ KPTS/ V/2007 Pajak yang harus ditanggung para pengusaha burung walet yang tersebar di Kabupaten Lingga yakni sebesar 20 Persen dari harga penjualan hasil perkilo. Jika harganya Rp6 juta, berarti pajak yang harus dibayarkan Rp1,2 juta per kilonya. Dengan jumlah usaha penangkaran walet yang 200-an, maka pendapatan Rp50 juta dari pajak walet sangat minim. (pab/net)

Tanjungpinang & Bintan

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

14

Masyarakat Khawatir Naik MV Dumai Express

TANJUNGPINANG — Karena sering mendapat masalah, kini sebagian besar masyarakat pengguna kapal ferry mengaku khawatir menggunakan jasa angkutan laut MV Dumai Express. Dalam kurun waktu tiga tahun saja, sudah lima kasus kecelakaan yang dialami MV Dumai Exprres.

Dari lima kasus tersebut, satu kasus diantaranya menelan korban jiwa, yakni MV Dumai Ekprres. "Sejak peristiwa itu, saya tak lagi mau naik Dumai Exprres. Apalagi sering dengar Dumai Exprres mengalami masalah," tutur, Novianto (35) warga asal karimun, yang kerja di Batam.

Cerita yang sama diungkapkan, Lina (29).

Wanita yang sering bepergian ke Dumai ini,

juga mengaku semakin tidak aman jika naik MV Dumai Exprres. Sejak tenggelamnya MV Dumai Express 10 di perairan Tukong Iyu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada 22 November 2009 lalu, masyarakat seakan menjadi trauma. Apalagi secara beruntun MV Dumai Express mengalami masalah.

Baru-baru ini, MV Dumai Express 01 dari Tanjungpinang tujuan Dumai, juga hampir

Menambang Bauksit di Kawasan Makam BINTAN — Ratusan makam di desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) terancam bongkar.

Pekuburan tersebut akan disulap menjadi areal penambangan biji bauksit. Ironinya, instansi terkait terkesan tutup mata bahkan cenderung mendukung praktek penambangan.

Saat pemerintah mengampanyekan penghentian ekspor bahan tambang, tindakan bos bauksit di Kabupaten Bintan kian berani. Sejumlah makam di Tembeling terancam jadi sasaran alat berat untuk mendapatkan biji bauksit dari areal pekuburan.

Menyikapi kasus tersebut, sejumlah wakil rakyat dari DPRD Bintan mendesak instansi terkait untuk menghentikan aktivitas tambang di makam tersebut. Seperti yang dilontarkan Lamen Sarihi, Ketua DPRD Bintan, aktivitas penambangan itu, selain sudah menyalahi aturan juga jelas-jelas merugikan negara melalui pajak yang disetorkan sebagai pemasukan pendapatan asli daerah (PAD). Karenanya, ia mendesak Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bintan untuk berkoordinasi dengan isntansi terkait guna menertibkan perusahaan yang tidak memiliki izin Kuasa Penambangan (KP).

Selain mendesak Distamben, Lamen juga meminta Komisi I DPRD Bintan serius melakukan pemantauan di lapangan. Sementara untuk Komisi II, Lamen menyerukan agar proaktif menerima pengaduan masyarakat, terutama tentang Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) di kawasan penambangan bauksit.

Lebih jauh Lamen mengajak masyarakat yang keberatan untuk melapor ke dewan jika merasa haknya tidak terpenuhi. "Kita siap menindaklanjuti. Jika masyarakat merasa ada masalah, laporkan segera," katanya kepada wartawan.

Berbeda dengan sikap Lamen, baik lurah, camat bahkan Distamben malah cenderung membela pengusaha tambang. Samsul, Lurah Tembeling kepada wartawan mengatakan terkait aktivitas penambangan di lahan kuburan, sebelumnya sudah mendapat persetujuan dan kesepakatan dari ahli waris. Sebagai solusinya kata dia, sudah disediakan suatu areal menjadi tempat pemakaman umum (TPU) untuk memindahkan kuburan yang ditambang. Kendati demikian kata Samsul, jika ada ahli waris yang tidak setuju makam keluarganya dipindah, akan tetap dipertahankan di tempat semula.

Samsul juga menyinggung Dana Kepedulian Terhadap Masyarakat (DKTM) kepada Kepala Keluarga (KK), nelayan dan lainnya yang terkena dampak sekitar areal pertambangan. Disebutkan, pihak perusahaan juga telah memberikan dana pembangunan (Community Development/ CD) yang disalurkan untuk membangun sejumlah fasilitas yang dibutuhkan warga. Selain itu, menurut Samsul ada juga bantuan berupa kompensasi lainnya juga diberikan kepada mahasiswa untuk melanjutkan kuliah putra-putri daerah setempat di Perguruan Tinggi.

Kepala Distamben Bintan Wan Rudi Iskandar menyebutkan, terdapat 9 perusahaan tambang bauksit yang ada di Kabupaten Bintan, antara lain PT Gunung Sion, PT Gunung Kijang Jaya Lestari, PT GBA, PT Wahana, PT Danpac, PT Lobindo Nusapersada, PT Bintang Cahaya Terang, PT Tunggul Unggul Makmur (TUM) dan PT Bina Dompak Indah. Distamben lanjut Wan Rudi beserta dengan dinas terkait lainnya tetap memantau aktifitas penambangan bauksit yang dilakukan secara ilegal dan di luar KP. Sebelumnya, Ketua Lembaga Kekerabatan Bintan M Ali menyatakan bahwa perusahaan bauksit yang beroperasi di daerah Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan memiliki izin KP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. (pab/dbs)

tenggelam dihantam gelombang diatas 3 meter di perairan Barelang, Batam hingga perairan Tanjung Pelanduk, Moro, Karimun.

Seluruh penumpang selamat.

Dalam catatan PAB-Indonesia, sejumlah kecelakaan yang dialami perusahaan pelayaran ini diantaranya adalah: Dumai Express 21: Sebelumnya pada 31 Maret 2012, Dumai Express 21 dari Sekupang tujuan Tanjung Balai, juga bermasalah. Kapal ini mengalami kecelakaan di perairan Batam. Penyebab awal diduga kapal menghantam gelombang sehingga mengalami kebocoran di depan dekat mesin kapal.

MV Dumai Express 18: Kasus lainnya, MV Dumai Express 18 yang mengalami kebocoran pada mesin kapal di perairan selat Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, pada Senin (28/9) pagi, akhirnya juga tenggelam setelah sempat

ditarik ke pelabuhan Batu Panjang, Kecamatan Rupat.

Kapal yang membawa 263 orang penumpang dan 12 awak kapal dari Pelabuhan Dumai ke Batam, melihat hanya anjungan kapal yang masih terlihat sedangkan badan kapal tenggelam. Ratusan penumpang dan awak kapal semuanya dapat diselamatkan. Kapal mengalami kebocoran pada bagian bawah mesin.

MV Dumai Express 5: Peristiwa naas juga dialami kapal MV Dumai Express 5 pada Sabtu (7/1). Kapal yang berangkat dari Buton yang berangkat dari Tanjung Balai Karimun tujuan Batam, membuat penumpang panik hingga akhirnya langsung menggunakan jaket pelampung. Ketika itu, terjadi gelombang tinggi dan air laut sempat terlihat di atas kapal. Gelombang besar yang menghantam kapal mengharuskan Dumai Express 5 kembali lagi ke Tanjung Balai

Karimun.

Dumai Express 15 : Kapal Motor Dumai Expres 15 tujuan Batam-Pulau Moro, Karimun, kandas di perairan dangkal batu karang, Ahad (22/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Kapal mengangkut 270 penumpang. Kuat dugaan kapal kandas karena perairan pada rute kapal surut, sementara cuaca sangat buruk,semua penumpang selamat dalam kecelakaan itu.

Dumai Express 10: Peristiwa paling tragis terjadi pada MV Dumai Express 10 tujuan Batam - Dumai, yang tenggelam di perairan Tukong Iyu, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Nasib tragis tidak hanya dialami Kapal Motor Dumai Expres 10. Namun, pemiliknya, Hendratno alias Sugiono alias Baheng (53), juga ikut tenggelam bersama kapal miliknya. (Jhonner)

Perayaan Paskah Lantamal IV Tanjungpinang

"Tunjukkan Kasih kepada Lingkungan" TANJUNGPINANG — Perayaan hari Paskah di lingkungan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjung Pinang berlangsung penuh hikmad, Kamis (10/5/2012). Paskah yang berlangsung di Aula Yos Sudarso Markas Komando (Mako) Lantamal IV Tanjung Pinang itu diikuti seluruh umat kristiani di lingkungan Lantamal IV, termasuk Purnawirawan dan Warakawuri TNI Angkatan Laut wilayah Tanjung Pinang.

Perayaan Paskah tahun ini mengambil tema “Dengan Semangat Paskah Tahun 2012 Kita Mantapkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Guna Meningkatkan Pengabdian Kepada Negara“. Tampil sebagai pelayan Firman (penceramah) yakni Pendeta Adamsius , S.TH., dan Lettu Laut (KH) Togar Hutabarat, S.TH..

Komandan Lantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Darwanto, S.H.,M.AP., dalam sambutannya yang dibacakan Wadan Lantamal IV Tanjung Pinang Kolonel (Mar) Rudy Andi Hamzah mengatakan, Paskah merupakan perayaan memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. "Setiap tahun umat Kristiani selalu menyambut Paskah penuh suka cita dan syukur dengan membawa berita ke-

menangan serta menunjukkan kasih kepada lingkungannya," demikian bagian sambutan Danlantamal IV. Lebih lanjut dikatakan, perayaan Paskah kali ini tidak hanya merupakan kegiatan perayaan semata, namun memiliki makna yang sangat penting dan mendalam sebagai wahana pembinaan personel TNI Angkatan Laut, dengan harapan setiap personel dapat memahami secara lebih mendalam makna Paskah yang diyakini bahwa Yesus Kristus wafat dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia.

Perayaan Paskah juga dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan dan kesejahteraan yang telah dilimpahkan selama ini.

Dengan pemahaman seperti itu, seluruh umat Kristiani akan dapat memantapkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan mengimplementasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rilis yang dikirim Kepala Dispenarmabar Lekol Laut (KH) Agus Cahyono ke redaksi PAB Indonesia, Danlantamal IV Tanjung Pinang mengatakan, dinamika perkembangan lingkungan menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial ditengah-tengah masyarakat terma-

suk kehidupan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir yang apabila tidak diantisipasi akan mengganggu kinerja organisasi. Maka melalui perayaan Paskah, Danlantamal IV Tanjung Pinang mengajak seluruh warga Kristiani TNI Angkatan Laut untuk membangun kehidupan yang diilhami oleh nilai-nilai yang tercermin dalam kematian Yesus Kristus.

Yesus Kristus dalam perjalanan hidupnya telah memberikan teladan untuk hidup damai, menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan memperingati kematianNya diharapkan dapat menggugah semangat baru bagi personel TNI Angkatan Laut untuk membina dan meningkatkan kinerja agar terwujud sebuah karakter sebagai personel TNI Angkatan Laut.

Hadir pada acara tersebut para Asisten Danlantamal IV Tanjung Pinang, para Kadis dan Kasatker Lantamal IV Tanjung Pinang, Purnawirawan dan Warakawuri TNI Angkatan Laut, prajurit Wing Udara 2 Puspenerbal, Lanudal Tanjung Pinang, prajurit KRI, Fasharkan Mentigi, Satkat Armabar, Yon Marhanlan IV Tanjung Pinang, serta para siswa STIKES Tanjung Pinang. (pab/rls)

Sambungan 15 Sopir Taksi Pelabuhan Sekupang Terima Pembekalan RSPA Edisi: 48/14-20 Mei 2012

BATAM — Road Safety Partnership Action (RSPA), upaya menciptakan kesadaran bersama tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas kali ini diselenggarakan Polda Kepulauan Riau di lingkungan Koperasi Pengemudi Taxi Domestik Sekupang Batam di Pelabuhan Domestik Sekupang Batam, Senin malam (7/5).

Acara RSPA yang berlangsung sejak pukul 19.00 wib itu dengan menghadirkan narasumber dari Polda Kepri, Jasa Raharja Kepri, Dinas Perhubungan Kota Batam, DPC Organda Kota Batam, Rumah Sakit Harapan Bunda, dan Ketua Koperasi Pengemudi Taxi Domestik Sekupang (KPTDS).

Wadir Lantas AKBP. M. Pratama Adhyasastra,SH,SIk., dalam arahan pertamanya menyampaikan bahwa kita semua yang hadir ini dapat mengerti akan kegiatan RSPA ini.

Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan persepsi dan merubah perilaku menjadi lebih baik dalam berkendara guna mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam perjalanan. Keamanan dan keselamatan dalam perjalanan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak-pihak yang kompeten dalam permasalahan lalu lintas saja, namun semua pihak turut bertanggung jawab, kata wadirlantas.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Batam selain lebih mendalam tentang teknis persiapan kendaraan yang akan dipergunakan juga menyampaikan tentang faktorfaktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Diutarakannya bahwa setiap kendaraan memiliki resiko terjadinya kecelakaan, oleh karena itu para peserta diharapkan dapat memahami kendaraannya guna meminimalisir dan menghindari terjadinya

kecelakaan.

Humas Jasa Raharja Kepri, Soni Sumono,SH., berkesempatan menyampaian materi tentang prosedur pengurusan hak dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengajak para peserta yang sebagian besar merupakan para sopir taxi untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan jasa terhadap para penumpang umum. Hal ini diutarakan Soni bahwa pekerjaan sopir itu adalah mulia, karena memberikan jasa layanan perjalanan kepada masyarakat pengguna tranportasi umum untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi bila layanan yang diberikan tersebut mempunyai jaminan keamanan dan keselamatan perjalanan sampai di tujuan.

Narasumber dari Rumah Sakit Harapan Bunda juga menyampaikan materi tentang penanganan korban kecelakaan lalu lintas, hal ini disampaikan supaya masyarakat memahami langkah-langkah dalam memberikan pertolongan pertama di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas, sampai dengan membawa korban ke rumah sakit.

Setelah masing-masing narasumber menyampaikan materinya Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Organda Aswen Dorres juga mengajak para anggotanya untuk bersama sama mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan malam ini guna menciptakan layanan jasa tranportasi

yang aman dan penuh dengan keselamatan yang nantinya akan membawa kesejahteraan anggota itu sendiri.

Kegiatan yang baru petama kali ini diadakan di lingkungan KPTDS dinilai sangat positif oleh Darmansyah Ketua KPTDS Batam, semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan wacana dan pengetahuan yang bermanfaat bagi para anggota demi kesejateraan bersama. (Jhonner/rilis)

Buruh Tuntut.................................................................................... dari Hal 9 tek lebih mementingkan bisnis daripada pelayanan kepada pekerja.

"Maklum saja, dengan mendirikan rusun, bisa diperoleh untung yang besar, sementara jika rumah sakit, ketentuannya sudah ada," katanya.

Menurut Ardyansyah, bagi pekerja, yang paling penting adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Apalagi seperti dirinya yang bekerja di lapangan sangat rawan terhadap kecelakaan kerja. "Makanya pembangunan Rumah Sakit Jamsostek, wajib di Batam," katanya tegas.

Pada aksi demo di kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Batam Centre, pekerja mendesak Walikota Batam Ahmad Dahlan untuk mengakomodir lima tuntutan.

Dalam pertemuan dengan perwakilan pekerja, Ahmad Dahlan menerima unsur pimpinan kelompok pekerja yakni FSPMI, FSPSI dan FSBSI. Lima tuntutan pekerja meliputi mendesak pemerintah secepatnya melaksanakan sistem jaminan sosial nasional melalui BPJS, menolak upah murah dan meminta pembubaran perusahaan alih daya (outsourcing) yang tidak sesuai dengan aturan.

Pekerja juga menuntut walikota agar sejak tahun 2014 upah minimum di Batam sudah harus berdasarkan pengelompokan usaha (upah sektoral). Tuntutan kelima, pekerja meminta pemerintah kota dan DPRD untuk menyusun Ranperda Ketenagakerjaan yang memihak buruh. Tak ketinggalan, pekerja menuntut agar se-

tiap tanggal 1 Mei dijadikan sebagai libur daerah.

Ahmad Dahlan mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya langsung dari Menakertrans Muhaimin Iskandar yang berkunjung ke Batam bersama Presiden pekan lalu, BPJS akan diberlakukan efektif mulai 2014 mendatang. Disebutkan, Kemenakertrans sedang menyusun aturan teknis pelaksanaan BPJS tersebut.

Menyangkut upah murah, Dahlan berjanji pemerintah kota akan lebih memperhatikan kesejahteraan dan lebih berpihak kepada buruh. Sedangkan masalah perusahaan outsoursing, dia mengatakan tidak ada satupun aturan yang melarang adanya kegiatan outsourcing. Ia berjanji akan mendesak Kemenakertrans untuk mengeluarkan kebijakan outsourcing karena dalam kunjungannya ke Batam, Kemenakertrans sudah berjanji akan menerbitkan peraturan teknis pelaksanaan kegiatan outsourcing selambatnya Agustus 2012.

Mengenai upah sektoral, Dahlan berjanji akan mempersiapkannya dengan menggelar pertemuan rutin dengan para pimpinan serikat pekerja sekali dalam dua bulan. "Dalam minggu ini, kita akan memanggil berbagai pihak terkait untuk mempersiapkan pembahasan upah sektoral tersebut, khususnya mengenai mekanisme survei," tegasnya.

Terkait masalah Ranperda Ketenagakerjaan (Naker), Dahlan memastikan akan mendukung penuh.

Sedangkan soal Hari Buruh menjadi hari besar nasional, dia juga berjanji akan mengusulkan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.

Batamindo Puji Demo Pekerja General Manager Batamindo Investment Cakrawala (BIC) John Sulistiawan memberikan apresiasi terhadap demo pekerja yang berlangsung dengan aman dan tertib. Hal itu disampaikan pada acara ramah tamah yang berlangsung di kantor BIC, Kamis (3/5/2012). Acara tersebut juga dihadiri perwakilan buruh, perwakilan perusahaan, segenap pihak keamanan polisi,TNI da Security di aula kawasan community center (CC) Batamindo. "Saya berterima kasih karena demo kemarin berlangsung aman. Tidak anarkis. Kalau demonya anarkis, investor bisa takut.

Ini yang harus kita maklumi bersama,” ujarnya.

Ia mengakui aksi yang dilakukan buruh pada 1 Mei cukup bagus. Alasannya, pada saat demo, buruh bersatu menyampaikan aspirasi mereka.

Andi Mampisangka, Chief Securiti PT BIC, mengatakan aksi demo pekerja tidak sampai mengganggu keamanan di kawasan industri terbesar di Kepulauan Riau itu. Selama ini katanya, pihaknya tetap mengedepankan keamanan dengan mempekerjakan sekitar 180 aparat sekuriti yang terlatih ditambah personil polisi, TNI dan anjing terlatih.(Astang/ Jhoner/Nurmanisma)

Palindo Produksi.............................................................................. dari Hal 9 sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.

Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile

Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.

Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat. (Darwin)

"Jangankan Dibina,........................................................................... dari Hal 9 mengulurkan tangan untuk merampas kamera. "Kamu tidak sopan.

Ambil foto tanpa permisi. Darimana kamu permisi? Disini ada asosiasi, ada RT/RW," katanya.

Dalam hitungan menit saja, ketua RT bernama Acong didampingi dua orang pria datang menghampiri.

Tanpa basa-basi, Acong meminta foto yang diambil dihapus. "Jangan cari gara–gara. Kamu hapus foto itu," ujarnya.

Sang ketua RT menjelaskan, di lokalisasi itu tidak bisa mengambil foto tanpa izin dari ketua asosiasi.

Kemudian Acong menyuruh seseorang untuk mencari ketua asosiasi dimaksud, namun tidak ditemui. Karena tidak ketemu, si wanita yang berteriak tadi menghubungi si ketua asosiasi melalui HP. Setelah berbicara sebentar, si wanita menyerahkan HP kepada PAB Indonesia sembari mengatakan bahwa sang ketua hendak bicara.

Lewat telephon si ketua asosiasi mengaku bernama Zalil. Ia mengaku tidak bisa memberi keterangan jika tidak ada rekommodasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. "Kalau ada bawa surat, ya saya berbicara.

Tolong Abang minta surat dari kedua dinas itu. Tanpa itu, saya tidak bisa bicara," jelasnya.

Zalil menyebutkan, petugas Dinas Sosial yang menangni lokalisasi itu bernama Erni sedangkan dari Dinas Kesehatan bernama Ardi. "Ibu dan bapak inilah, pejabat yang berwenang di lokalisasi 1001 Malam,"

ucapnya.

Kendati tidak mendapat keterangan dari Zalil dan Acong, PAB Indonesia berhasil mengorek informasi dari berbagai sumber tentang lokalisasi itu. Terendus bahwa klaim Pemko Batam yang menyebutkan para wanita di lokalisasi 1001 Malam sudah dibina dan tidak melayani tamu lagi, sama sekali tidak benar.

Nyatanya, para wanita yang ada masih terus menjual diri. Ironinya lagi, Pemko Batam malah mendukung praktik prostitusi yang ada lewat anjuran menggunakan kondom. Anjuran itu dituangkan dalam plang besar berlogo Pemko Batam yang mengisyaratkan bahwa di kawasan itu wajib pakai kondom. Pemko Batam juga telah mengganti status lokalisasi menjadi pusat rehabilitasi sosial non panti.

Ada yang menarik dari penelusuran PAB Indonesia di lokalisasi 1001 Malam. Banyak petunjuk yang menguatkan adanya praktik pungutan liar (pungli) dari PSK oleh oknum Dinas Sosial. Beberapa sumber menyebutkan, setiap PSK diwajibkan menyetor Rp200 ribu per bulan kepada oknum Dinsos. "Di bar ini ada lima puluh pekerja. Kalikan saja dengan Rp200 ribu, berapa penghasilan oknum itu setiap bulan," ujar salah satu pengelola bar yang meminta namanya tidak disebut.

Lebih jauh sumber itu mengungkapkan, dilokalisasi itu tidak pernah ada kegiatan yang dilaku-

kan oleh Dinsos. Dibeberkan, semua peraturan yang dibuat Dinsos tidak ada yang benar. Keterampilan menjahit dan sulam juga tidak pernah ada. "Bisa Abang lihat gedung yang di sebelah itu, kosongkan terkunci dengan rapi. Mana pernah ada kegiatan? Kalau Abang tidak percaya bisa ditanya langsung ke dinas sosial. Hari apa kegiatannya dan siapa gurunya. Tidak ada kegiatan itu Bang. Semua itu fiktif," katanya.

Sumber mengaku pernah mendengar bahwa ada dana pembinaan untuk PSK, namun tidak pernah sampai. Ia malah curiga jika dana pembinaan itu masuk ke kantong para oknum. "Kemana lagilah. Dikorupsilah. Boro–boro menerima dana pembinaan, kami malah harus setor untuk dinas sosial. Tidak tahulah uang apa itu karena tidak pake kwitansi.

Sebenarnya kata sumber, pihaknya berniat untuk mempertanyakan setoran wajib itu. Namun, karena takut usahanya dipersulit, pihaknya mengurungkan niat.

"Kita tidak berani Bang. Kalau banyak tanya, bisa usaha saya jadi sulit. Turuti sajalah, yang penting lancar," sebutnya.

Sumber juga mengeluhkan kebijakan yang mewajibkan pengelola membeli kondom dari orang yang ditentukan Dinkes. "Yang pasti, semuanya memberatkan. Mana ada pejabat yang prorakyat," katanya mengakhiri. (Jhonner)

Illegal Logging.................................................................................. dari Hal 9 yang berimbas banjir," tutur warga yang mengaku bernama Andi di sekitar Sawang.

Dinas Kehutanan Pemkab Karimun pun seakan enggan menyikapi masalah dimaksud. Pasalnya, ada dugaan pihak dinas kehutan-

an pun ikut main mata. "Saya kira semua kebagian jatah, pokoknya aparat terkait bagi-bagi rezeki, makanya semua diam saja," tambah salah seorang warga asal Layang, Sawang.

Selain menjarah kayu dari hutan,

perambahan liar juga dilakukan untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun pihak pemerintah daerah kecamatan hanya menutup mata, karena semua dilakukan atas izin dari Pemkab Karimun. (ar)

Mafia BBM...................................................................................... dari Hal 9 beberapa kasus yang sempat ditangani kepolisian, bisnis BBM subsidi ilegal bahkan dilakukan oleh oknum wakil rakyat.

Ahmad Hijazi, Kepala Disperindag dan ESDM Kota Batam tidak menampik adanya mafia BBM bersubsidi. Ia malah mengakui jika pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan personil di lapangan untuk melakukan pengawasan.

Kondisi tersebut diperkuat dengan pengakuan Kabid ESDM Amir Muddin yang secara tegas mengatakan kekurangan personil serta minimnya dana di institusinya menjadi pemicu kegagalannya dalam mengatasi penyelundupan tersebut. "Personil kami tidak cukup di lapangan.

Kami cuma 2 orang bahkan biaya operasional tidak ada, jadi tolong dimaklumi," katanya.

Melihat cara kerja para penyelundup BBM bersubidi, ada yang secara terang-terangan membeli

solar dari SPBU. Untuk mendapatkan BBM lebih banyak, para pelaku tidak segan memodifikasi tangki mobil dan mengisinya di SPBU tertentu. Beberapa SPBU yang diduga menjadi langganan para pebisnis BBM subsidi seperti SPBU Batuampar, Jodoh dan Harbourbay.

Maraknya penyelewengan BBM subsidi juga terungkap pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kasi ESDM Andre bersama LSM Team Operasional Penindakan Penyelamatan Aseset Negara Republik Indonesia (DPD Kota Batam LSM TOPPAN – RI) di SPBU Batuampar beberapa hari lalu. Salah seorang pemain solar bersubsidi bermarga Simorangkir membeberkan bukan hanya dirinya yang terlibat.

Masih banyak pelaku lain bahkan yang lebih besar darinya. "Si Atek yang lebih besar lagi. Masih banyaklah, tapi saya yang selalu dikambinghitamkan pemilik SPBU Batu-

ampar. Bohong itu Sianturi. Malah dia yang selalu menelpon saya supaya saya datang membeli minyaknya," bebernya.

Pengelola SPBU di Batuampar bermarga Sianturi membantah tudingan terhadapnya. Ia juga menampik jika karyawannya pernah mengisi mobil yang tangkinya dimodifikasi. Kendati demikian, ia berjanji akan menindak tegas jika didapati karyawan melakukan pengisian solar ke mobil yang dimodifikasi.

Tono, pengelola SPBU Jodoh, juga membantah pihaknya melayani penjualan solar subsidi ke mobil yang tangkinya dimodifikasi. Yang dilakukan selama ini hanyalah mengurangi kuota jika solarnya tidak habis. "Jadi kami tidak mau rugi Mas. Semua kuota BBM yang diterma harus habis sesuai dengan perjanjian. Jadi, marilah kita saling mengerti," katanya tanpa menjelaskan apa maksud perkataannya. (tim)

KUNJUNGAN Kerja Menhan RI ke Posal Pulau Nipah : Kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., MA., Ph.D., didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Marsetio, MM., Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Mar) M. Alfan Baharudin dan Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama (Laksma) TNI Darwanto, S.H., M.AP., Pejabat Kementerian Pertahanan RI, Pejabat TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat serta Wartawan.di Pos Pengamat Angkatan Laut (Posal) Pulau Nipah, Batam, Kepulauan Riau, Jumat lalu.

Edisi: 48/14-20 Mei 2012

16

Pemkab Minta Dilibatkan dalam Kontrol Migas RANAI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menawarkan diri untuk dilibatkan dalam mengontrol perusahaan minyak dan gas (Migas) yang beroperasi di Natuna. Hal tersebut sangat perlu untuk menjamin transfaransi dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) migas nantinya.

Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Natuna, Ilham Kauli yang ditemui di Kantor DPRD Natuna saat menghadiri Paripurna Dewan beberapa waktu lalu. Dikatakan, pihaknya telah mengusulkan wacana tersebut dalam Rapat Koordinasi Badan Pengusahaan (BP) Migas dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Dijelaskan, hasil migas Natuna disebut-sebut fantastis, ironinya pemerintah Natuna sendiri tidak tahu persis berapa yang dihasilkan oleh sumur migas yang ada di Natuna. "Ini juga bisa menampik prasangka buruk masyarakat terhadap pemerintah. Disamping, upaya dalam penerapan sifat-sifat transparansi di BP Migas sendiri," sebutnya.

Ia mengatakan, jika telah mengetahui produksi sumur migas kita berapa, tentunya PEmkab juga bisa menakar berapa yang diperoleh daerah. Selanjutnya, bisa merancang program kesejahteraan masyarakat. "Selama ini perusahaan migas yang berolerasi di wilayah Natuna seperti PT Conocho Philips, XV, Start Energi Primeir Oil menutup rapat informasi produksi mereka. Sehingga daerah merasa dikangkangi oleh aktifitas perusahaan tersebut.

"Kondisi ini bikin lucu. Masak orang beladang di tempat kita tapi tak tahu apa berapa hasilnya", katanya.

Menurut Ilham, pemerintah Natuna hanya didikte tentang penerimaan dana bagi hasil migas. Tanpa pemerintah Natuna tahu bagaimana sebenarnya proses produksi, jumlah dan keuntungan dari eksplorasi migas di Natuna.

Sebelumhya, Ketua Lembaga Suadaya Masayarakat (LSM) BP Migas, Natuna, M. Nazir mengatakan, KKKS sudah selayaknya melibatkan pemerintah daerah sebagai daerah penghasil dalam mengontrol produksi migas. "Sebagai masyarakat, kita menuntut KKKS agar melibat Pemkab Natuna. Jika tidak, maka Natuna akan selalu terus dikangkangi seperti ini," tegasnya Nazir juga sangat menyesali tindakan KKKS yang sama sekali tidak ada permisi kepada Pemerintah Natuna untuk melakukan kegiatan di wilayah tersebut. "Coba bayangkan, mereka melakukan kegiatan disini, permisi saja kepada pemerintah tidak, padahal Natuna merupakan daerah penghasil. Logikanya mereka ngomong dulu dong sama kita. Nanti kalau terjadi apa-apa siapa bertanggung jawab, tentunya pemerintah sini lah yang ditekan," pungkasnya. (pab/hk)

HIV/Aids Mengancam, Masyarakat Natuna Tingkatkan Waspada RANAI — Masyarakat Kabupaten Natuna perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran panyakit berbahaya HIV/Aids. Penyakit tersebut bisa ibarat momok tanpa wujud yang setiap saat bisa mengancam warga.

Pendapat tersebut disampaikan Waldi, warga Ranai, menyikapi pengakuan pihak Dinkes yang kewalahan menghadapi penderita HIV/Aids (Odha).

Waldi mendesak pemerintah kabupaten NAtuna untuk lebih tegas terhadap para Odha. Ia menyesalkan sikap lunak pemerintah yang tidak berani berterus terang mengungkap keberadaan para Odha. "Seharusnya dijelaskan saja siapa pengidapnya sehingga masyarakat bisa menjaga diri," katanya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan

(Dinas Kesehatan) Natuna mengaku kelabakan dalam menanggulangi HIV/AIDS. Soalnya, penderita yang dinyatakan positif HIV/AIDS enggan bekerjsama dengan Dinkes. Dipaksakan, mereka terbentur oleh Undangundang HAM Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah mengatakan pihaknya hanya bisa menerima laporan jumlah penderita saja dari Klinik Visiti tanpa pernah mengetahui siapa nama dan orangnya. Ia hanya berharap agar para penderita mau kooperatif melaporkan dirinya secara sukarela kepada pihaknya. "Selama ini mereka sangat tertutup dan enggan untuk diketahui oleh orang lain. Satu satunya yang diharapkan, si penderita sukarela melapor dan berobat ke dinas keseha-

tan. Namun hingga saat ini tak satupun yang bersedia melapor," katanya kepada wartawan.

Dokter Klinik Visiti Ranai, dr Wandwi Suparti, mengatakan periode 2009 sampai 30 April 2012 jumlah pasien yang melakukan konsultasi kepadanya sudah berjumlah 200 orang lebih. Sebanyak 23 diantara mereka sudah dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS dan enam orang diantaranya sudah meninggal dunia. Selain positif, ada juga terdapat pasien intermediat (antara positif dan Negatif). Pasien ini diminta untuk kembali melakukan pemeriksaan tiga bulan kemudian.

Dikatakan, setelah pemeriksaan yang kedua itu pihaknya baru bisa menyimpulkan bahwa pasien tersebut positif menderita HIV/AIDS atau

tidak. "Jika pada pasien terdapat penyakit, maka yang bersangkutan kita nyatakan positif dan jika tidak maka kita nyatakan negatif. Kebanyakan dari pasien yang sudah melakukan pemeriksaan kepadanya adalah berasal dari pihak bapak-bapak," jelasnya.

Ia sangat menyayangkan sikap penderita, khusunya yang dari kalangan bapak-bapak yang tidak bersedia memeriksakan istri dan anaknya kepada dokter. Alasannya karena ia takut diketahui oleh istrinya dan istrinya meminta cerai kepadanya.

"Yang paling kita sayangkan adalah sikap para bapak-bapak yang sudah positif itu, mereka tidak mau istri dan anaknya diperiksa. Karena ia takut penyakitnya diketahui oleh istrinya dan istrinya minta cerai," demikian dikatakan. (pab/hk)

Modal Perusda Ditambah Lagi RANAI — Kendati selama ini banyak mendapat sorotan, Pemerintah Kabupaten Natuna tetap akan menambah modal perusahaan daerah (Perusda) Natuna sebesar Rp10 miliar. Penambahan dilakukan untuk memberdayakan Perusda sehingga mampu memberikan keuntungan yang lebih besar.

Bupati Natuna Ilyas Sabli menjelaskan, penambahan modal tersebut dilakukan atas pertimbangan agar perusda bisa memberi profit terhadap daerah kendati hanya Rp50 juta setahun. Dijelaskan, keberadaan perusda memiliki nilai tambah terhadap daerah.

"Karena itu, sudah seharusnya perusahaan ini disupport permodalannya," katanya.

Mantan Sekda NAtuna itu menjelaskan, penambahan modal perusda oleh pemerintah akan segera diajukan ke DPRD payung hukumnya. Apalagi dana yang akan dikucurkan sebesar RP10 miliar. Pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penambahan Modal kepada Perusda untuk selanjutnya segera diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.

Ilyas mengatakan, pemerintah tidak rugi meskipun menambah modal perusda. Sebab perusahaan plat merah ini bisa eksis dan tidak membebani daerah. "Kalau bisa untung kan berarti prospek perusdanya. Jika ditambah modal lagi, diharapkan keuntungannya lebih meningkat.

"Rencana penambahan modal Rp10 miliar itu bisa dimanfaatkan untuk membangun pabrik kopra. Karena Natuna merupakan daerah penghasil kopra," sebutnya.

Ia pun menantang kemampuan direktur Perusda yang baru dalam mengelola perusahaan daerah tersebut. "Kita mau liat presentasi direktur perusda tentang sejauh mana prospek pembangunan pabrik kopra. Jika oke, kita akan kucurkan dana Rp10 miliar," ujarnya menantang.

Keberadaan Perusda Natuna banyak disorot terkait dugaan penyelewengan dana perusahaan. Kasus yang paling banyak disorot yakni pendirian TV Natuna, kilang kopra serta penggunaan dana penyanggah angin utara. (pab/hk/dbs)

Gubernur Kepri Lakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Natuna NATUNA — Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H.M. Sani melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Jumat lalu.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Ranai yang diwakili Kasiopslat Lanal Ranai Kapten Laut (P) Suwondo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan rombongan di Ruang VIP Bandara Lanud Ranai.

Dalam kunjungannya ke Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Gubernur Kepulauan Riau didampingi seluruh Kepala Dinas Pemerintah Daerah Tingkat I Kepulauan Riau.

Kunjungan kerja Gubernur Kepulauan Riau ke Kecamatan Pulau Tiga tersebut dalam rangka tatap muka sekaligus tanya jawab dengan masyarakat Natuna khususnya Kecamatan Pulau Tiga tentang rencana pembangunan gedung sekolah, perumahan

guru serta penambahan tenaga pengajar bagi sekolahsekolah di wilayah Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Pulau Tiga. Disamping pembangunan dalam bidang pendidikan, Gubernur Kepulauan Riau juga membahas tentang rencana pembangunan sarana dan prasarana masyarakat seperti pembangunan akses jalan di wilayah Kecamatan Pulau Tiga dan pembangunan bidang perikanan yaitu pembangunan pabrik es dan tempat penampungan ikan. (Dar)