Mp0306

SENIN, 3 JUNI 2013

15

JADWAL SIM KELILING JADWAL KABUPATEN Senin (3/6) : Terminal Bus Dampit Selasa (4/6) : Stadion Talok Turen Rabu (5/6) : Dealer Honda Sekawan Motor Bululawang Kamis (6/6) : Dealer Yamaha Gondanglegi Jumat (7/6) : Stadion Kanjuruhan Sabtu (8/6) : Stadion Kanjuruhan Minggu (9/6) : Bendungan Lahor Karangkates

JADWAL KOTA Senin Selasa Rabu Kamis Jumat

: Alun-Alum : Universitas Widyagama : RM Ringin Asri : Giant Sawojajar : Pos Polisi Mitra 1

GUEST GESANG/MALANG POST

PARKIR TUMPUK: Area parkir yang berada di depan sekolah kawasan Alun-alun Bundar Kota Malang kian hari kian tidak teratur. penumpukan parkiran yang terjadi hingga dua baris ini sangat merugikan orang lain yang melintas di kawasan itu. Terlebih kendaraan yang melintas dari arah Jalan Suropati, harus berhati-hati saat belok ke arah Bundaran Tugu karena banyak mobil yang parkir sampai memakan badan jalan ini.

Ironis Politik Praktis MENYOAL Pemilu yang akan berlangsung pada tahun 2014, tentu harus dikaji terlebih dahulu seberapa niat untuk melaksanakan acara suci tersebut.

Usaha untuk menostalgiakan harus diberlakukan. Tentu dalam hal Pemilu yang tak seapik era lampau. Sebab, dewasa ini acara yang sakral tersebut justru ternodai dengan tindak amoral yang dilakukan secara berjamaah.

Perlu disadarkan bahwa Indonesia merupakan negara pengusung demokrasi, yang sistem kepemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, realitanya berkata lain.

Banyak penyelewengan yang terjadi dengan dalih mengikuti perkembangan zaman. Dengan tanpa disadari ataupun sengaja meniadakan sistem demokrasi.

Ironis, Pemilu yang merupakan rentetan ritual untuk menyaring dan memilah calon pemimpin, baik untuk Pilpres, Pilgup, Pulbup, ataupun Pildes sekalipun. Tak lain hanya untuk kemaslahatan bersama. Padahal hal tersebut diberlakukan di Indonesia semata-mata untuk menjalankan sistem yang diusung olehnya, yaitu negara berbasis demokrasi.

Dengan bersistem demokrasi, lambat tahun realitanya memang mampu menggiring bangsa ke posisi yang lebih baik. Sebab, pemerintahan dijalankan secara transparan dan terbuka terhadap masyarakat. Terbukti dari segi ekonomi Indonesia, presentasinya telah naik secara signifikan. Di tahun 2012 saja,

dari segi manajemen perakyat, berganti menjadi sistem rekonomian SBY mamdari, oleh, dan untuk pemerintah pu menggaet tiga pengsendiri. Jadi, politik hanya berlaku hargaan nasional sekauntuknya, memanfaatkan keadaan ligus. memimpin tanpa memberi ruang Untuk hal kemiskinan gerak kepada rakyat pimpinannya. juga demikian, sedikit Banyak orang berkata, “Siapa demi sedikit problemadekat dia dapat”. Dengan demitika kemiskinan negeri kian unsur diskriminasi bermampu terminimalisir. langsung secara khidmat tanpa Berdasarkan data ada gangguan dari yang dirilis oleh pihak manapun.

Oleh: Mahfudh Fauzi Badan Pusat Statistik, Sebab, mereka bertelah tercatat bahwa modal besar, yaitu Peraih beasiswa Monash Institute untuk IAIN Walisongo Semarang kemiskinan telah meharkat dan martabat dan Peneliti di Lembaga Studi Agama ngalami penurunan yang tinggi, serta dan Nasionalisme (LeSAN). sebesar 0,89 juta jabatan dan materi orang. Kalkulasi tersebut sesuai jumlah yang melimpah. orang miskin pada kurun bulan maret Karena itu, tidak jarang praktek pe2011 sebesar 30,02 juta orang, yang nyelewengan terjadi. Pemilu yang pada pada tahun 2012 telah mengalami dasarnya sebagai cerminan demokrasi, penurunan menjadi 29,13 juta orang. secara terstruktur nilai kesakralannya Oleh sebab itu, jika suatu negara mulai luntur. Sebut saja Money Politic menggunakan sistem demokrasi dan yang lambat tahun justru seakan mampu mengatur sedemikian rupa, membudaya, dan telah dianggap sebagai dengan penyesuaian karakter bangsa salah satu rukun pemilu. dan perkembangan zaman, sudah Sungguh ironis, praktek yang sepantasnya kemaslahatan hakiki akan dilakukan secara berjama’ah, dari pihak tercapai secara cuma-cuma. Hal ini penyalon berparadigma bahwa hal harus meniru persatuan dan kesatuan, tersebut merupakan bentuk berpoliserta jiwa korsa masyarakat yang sangat tiknya. Tak jauh berbeda dari pihak pekuat pada masa Indonesia lampau. milih, mereka berasumsi bahwa Money Mempertanyakan Demokrasi Negeri Politic semata-mata hanya sebagai Sesuai dengan realita di lapangan, jika bentuk sodaqoh atau syukuran dari si ditela’ah lebih mendalam, sistem penyalon. demokrasi negeri perlu dipertanyakan.

Lebih parahnya lagi dari pihak Sistem yang semula dari, oleh dan untuk petugas pemilu, yang justru meman-

faatkan keadaan dengan menjadikan pemilu sebagai ladang memanen pundipundi harta. Dengan demikian, jangan heran jika potret kepemimpinannya buruk. Sebab, terpilih secara instan dan tanpa modal cukup. Dan inilah proses politik praktis. Oleh karena itu, Pemilu semakin pilu.

Quo Vadis Politik Cantik Hakikat politik memang positif, walaupun tidak sedikit masyarakat yang mengkambing hitamkan bahwa politik itu munafik. Memang tepat Ustad Misbahul Ulum berasumsi bahwa politik itu baik. Bahkan menurut aktivis di Jerman untuk Indonesia Warsito Ellwein, bahwa politik bukan hanya baik namun indah dan cantik. Seperti halnya paras perempuan yang cantik dan anggun.

Dengan demikian, praktek permainan politik harus dijalankan sebenarbenarnya, dimulai dari pemilu hingga masa jabatan berakhir. Harus diakui, memang politik negeri jauh dari hakikat aslinya. Bahkan Gus Mus pun bosan dengan kisruh politik negeri.

Memang cukup ironis, mulai dari proses pemilihan, praktek kotor pun mewarnainya. Para ulama’, tokoh masyarakat, hingga para publik figur masyarakat mulai terjamah kotornya politik negeri. Dengan dalih memanfaatkan keadaan, para politisi dengan otak cerdik nan liciknya memegang orang sentral dalam suatu komunitas.

Yang sangat disayangkan, dengan berbagai cara para publik figur pun terkontaminasi. Tanpa terkecuali ulama’, yang pada dasarnya dipundak terselip beban moral untuk menyelamatkan politik negeri yang kian menggelitik dan mencekik. Karena itu, pertanyaan salahkah ulama’ berpolitik?

Perlu dikaji lebih mendalam jawabannya.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya pemimpin yang ideal adalah yang berkriteria kesatria, berjiwa kepemimpinan, nasionalis, religius, berwawasan kebangsaan, merakyat, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan produktif.

Namun yang paling penting adalah niat dan kemauan untuk membawa perubahan bangsa.

Yang perlu diperhatikan pula, tanpa menyinggung unsur SARA, Tua-muda, rakyat borjuis-proleta, jelata-artis, semua tak masalah asal bermodal cukup sesuai kriteria pemimpin ideal. Delegasi dari kaum selebriti pun tak masalah (Celebrity Activism). Walaupun sempat dicap hanya mengandalkan kepopularitasan dan ketenaran. Namun jika mampu memimpin dengan baik dan cantik, kenapa tidak? Walahu a’lam bi al-shawab.(*)

Wajib Militer bagi PNS PRO kontra soal PNS yang harus ikut wajib militer terus merebak. Dalam RUU Komonen Cadangan Negara yang kini tengah dibahas komisi I DPR RI dicantumkan kewajiban bagi PNS untuk ikut pendidikan militer. Wajib militer ini bagian dari kepedulian masyarakat dalam membela negara, karena bela negara bukan hanya kewajiban TNI tapi semua komponen masyarakat. Anggota FKB DPR RI Malik Haramain mengatakan semua warga negara wajib dalam kegiatan bela negara, untuk itu mereka harus mengikuti pendidikan wajib militer.

Sebelumnya, banyak pihak yang tidak setuju dengan wajib militer terutama bagi PNS, karena dianggap sebagai militerisasi untuk memperkuat pengaruh militer dalam kehidupan sipil.

Bahkan muncul kekhawatiran akan kembalinya TNI ke kancah politik seperti yang dilakukan di era Orde Baru. Kekhawatiran itu sesungguhnya beralasan, karena masyarakat memiliki pengalaman traumatik tentang peran TNI yang terlalu besar dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam bidang militer tapi juga merambah dalam bidang politik, sosial, bahkan ekonomi.

Keterlibatan TNI yang besar itu dianggap mencederai demokratisasi karena membuat masyarakat takut mengeluarkan pendapat karena harus berhadapan dengan tentara sebagai pembela penguasa. Peran yang terlalu jauh dalam kehidupan itu akhirnya dipangkas habis di era reformasi dengan mengembalikan TNI ke barak dalam peran untuk pertahanan negara. Setelah lima belas tahun reformasi bergulir ada upayaupaya untuk mengembalikan ke kancah politik. Tapi sebenarnya anggapan itu terlalu berlebihan, karena tidak wajib militer bagi PNS itu bagian lain, sedangkan peran politik TNI - seperti pada era Orde Baru - itu bagian yang lain.

Termasuk kekhawatiran militerisasi PNS sebenarnya agak berlebihan. Pendidikan militer bagi PNS bukan dimaksudkan untuk menjadikan PNS sebagai tentara, tapi mengadopsi sikap dan disiplin militer. Disiplin dan karakter yang kuat adalah bagian yang terpisahkan dari TNI dan akan berdampak bagus kalau dua kekuatan itu ditularkan kepada pihak lain, termasuk PNS, bahkan komponen masyarakat yang lain pun perlu mengadopsi kekuatan TNI tersebut. Sebaikan masyarakat tidak apriori dulu dengan rencana untuk memberikan pendidikan militer kepada PNS. Bukan menjadikan PNS sebagai komponen tentara, tapi menjadikan PNS memiliki karakter yang kuat dengan disiplin yang tinggi seperti tentara.

Saat ini PNS dituntut mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk bisa melakukan itu mereka harus memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini bisa dimaklumi karena masyarakat sudah underestimate kepada PNS yang dianggap lemah dalam disiplin yang berdampak pada kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ironisnya, selama ini tidak ada pendidikan khusus bagi PNS agar mereka bisa berdisiplin dalam menjalankan tugas. Sebelum diangkat menjadi PNS, mereka memang diberi pendidikan prajabatan, tapi itu lebih banyak masalah teknis pekerjaan dan kepegawaian. Pendidikan karakter dan disiplin masih sangat rendah, bahkan nyaris tidak ada. (redaksi@malang-post.com)

PEMBINA : Dahlan Iskan, KOMISARIS UTAMA : Indra Slamet Santoso, KOMISARIS : Hj Dewanti Rumpoko, DIREKTUR UTAMA : H Imawan Mashuri, DIREKTUR : H Juniarno D Purwanto

SIUPP No : 369/SK MENPEN/SIUPP/1998 Tanggal 17 Juli 1998 Penerbit : PT. Malang Pos Cemerlang Rekening BCA KCP Gatot Subroto no. 400.310.35 98 ALAMAT REDAKSI / SIRKULASI / IKLAN Jl Sriwijaya 1-9 Malang, Telepon (0341) 340081-2, Fax (0341-369503).

BIRO BATU Jalan Diran 1B Telp : (0341) 592967 Batu.

PERWAKILAN JAKARTA Gedung Graha Pena Lt VI, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Telp/Faks 021-53699683 (Hendra)

General Manajer : H Sudarno Seman, Pemimpin Redaksi: Sunavip Ra Indrata, Senior Editor: H Husnun N Djuraid, Manajer Iklan: H Edi Iswanto, Manajer Pracetak: Yudi Armadioka, Manajer Umum dan Keuangan: Laily Junaida, Manajer Pemasaran : Buari Koordinator Liputan : Sri Nugroho,Sekretaris Sekretaris Redaksi : Noer Adinda Zaeni, Kompartemen : Sumarga Nurtantyo, Abdul Halim, Redaktur Pelaksana : Dewi Yuhana, Redaktur : Mahmudi Muchid, Samsuliono, Jon Soeparijono, Shuvia Rahma, Muhaimin Staf Redaksi : Lailatul Rosida, Bagus Ary Wicaksono, Hary Santoso, Febri Setyawan, Ira Ravika, Vandri Battu, Sigit Rokhmad, Poy Heri P, Agung Priyo, Tommy Yuda P, Yudistira Satya WW Redaktur Foto : Guest Gesang Fotografer : Muhammad Firman, Rizal Fanany, Information & Technologi : JI Junaedi (koordinator), Nyono Juari Pracetak: Slamet Prayitno (koordinator), Kurdiyanto, Susilo, Achmad Muzamil, Rahmawati Fatimah, Eko Abdi Hasyim, Arif Syaifurrahman, Siti Nurchasanah Iklan : H Iswanto, Ismadi, Rendiyantok Sapto P, Zainal Arifin, Imam Wahyudi Sirkulasi : Wiyono (koordinator), Sirhan Sahri, Ronny, Hendro, Moch Suadi, Lutfi, Yunindra, Pengembangan Usaha : Taufikur Rahman (koordinator), Sinyo Suwignyo Umum dan Keuangan : Syafiudin (koordinator), Huda,, Nur Towilir (Iklan), Reni SP (Sirkulasi), Siti Muzayanah, Sujono, Bambang TL. Wartawan Malang Post dilengkapi tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta uang dan barang apa pun dari narasumber. Redaksi Menerima Artikel atau Opini. Panjang naskah artikel tidak lebih dari satu halaman dan tidak mengandung SARA. Kirim bersama Flash Disk/CD ke Malang Post, Jl Sriwijaya 1-9 Malang, Telp (0341) 340081-340082 atau lewat e-mail: redaksi@malang-post.com, Website : www.malang-post.com Tulisan atau foto dengan kode sirkulasi, advertorial dan society adalah iklan.

REDAKTUR : ADINDA, LAYOUTER : ABDEE