Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
AD/ART Iropin
1
Mukadimah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Sesungguhnya penglihatan adalah sumber keindahan dan jendela masuknya informasi dari alam semesta, Maha Besar Allah yang telah menciptakan mata yang tak ternilai sebagai tanda keagungan Nya
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap fungsi dan tugas serta pengabdian Refraksionis Optisien/Optometris didalam memprjuangkan maksud dan tujuan organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diatur dan disusun sebagai berikut
Bahwa sesungguhnya Ilmu Refraksi Optisi/ Optometri adalah suatu sarana untuk mencapai penglihatan yang sempurna. Demi pengabdian dan didorong oleh keinginan yang luhur terhadap kepentingan bangsa dan kesejahteraan umat manusia, serta rasa dan keinginan bersatu dalam wadah Organisasi Refraksionis Optisien /Optometris di seluruh Indonesia maka didirikanlah IKATAN REFRAKSIOIS OPTISIEN INDONESIA
AD/ART Iropin
2
Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia
Bab I Nama, Waktu, Kedudukan dan Sifat
Nama Pasal 1
Kedudukan Pasal 3
Organisasi ini bernama Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia. Disingkat menjadi IROPIN
Kantor pusat Organisasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
Waktu Pasal 2
Sifat Pasal 4
1. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1972 dengan nama Ikatan Refraksionis Optisien Ortoptis Indonesia (IROOPIN),untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 2. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ke II tanggal 8 Desember 1988, nama organisasi yang tersebut pada ayat (1) diubah menjadi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) 3. Untuk kepentingan hubungan Internasional, Nama IROPIN diterjemahkan sebagai �The Indonesian Optometrists Association�
IROPIN adalah organisasi nirlaba yang mengabdikan diri pada profesi dan kemanusiaan bersifat Indefenden,mandiri, bebas serta bertanggung jawab.
AD/ART Iropin
4
Bab II Azaz, Tujuan dan Usaha
Azaz Pasal 5
Usaha Pasal 7
IROPIN berazaskan Pancasila
Dalam mencapai tujuannya, IROPIN akan selalu: 1. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Refraksi Optisi/Optometri bagi anggota. 2. Menjaga harkat dan martabat Profesi Refraksionis Optisien/Optometris 3. Mengadakan Kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang terkait, di Dalam dan di Luar Negeri 4. Berperan serta aktif dalam sistim pelayanan Kesehatan Mata, Khususnya pelayanan refraksi optisi/optometri 5. Bekerja sama dengan Pemerintah dalam Perencanaan dan Pembuatan peraturan di bidang Refraksi Optisi/Optometri serta Implementasinya peraturan tersebut.
Tujuan Pasal 6 1. Membina persatuan Anggota dalam satu wadah Profesi 2. Mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang Ilmu Refraksi Optisi/Optometris 3. Memperdalam dan menggali Ilmu Pengetahuan Refraksi Optisi/Optometris. Dengan bekerjasama dengan Institusi Pendidikan di Luar Negeri 4. Meningkatkan Citra Refraksionis Optisien di Masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang Profesional. 5. Meningkatkan kesejahteraan anggota.
AD/ART Iropin
5
Bab III Sendi-sendi Organisasi Pasal 8 1. Segala Program dan Kegiatan Organisasi dijalankan dengan bersendikan kekeluargaan dan kebersamaan. 2. Semua keputusan Organisasi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan hasilnya dijalankan dengan konsekwen dan penuh rasa tanggung jawab.
Bab IV Keanggotaan Pasal 8 Anggota IROPIN terdiri dari: 1. Anggota biasa. 2. Anggota luar biasa. 3. Anggota Kehormatan Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan hak nya di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
AD/ART Iropin
6
Bab V Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional Pasal 10
Musyawarah Cabang Pasal 12
1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS adalah rapat paripurna anggota tingkat nasional yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam organisasi. 2. Peserta, tugas dan wewenang serta tata cara MUNAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
1. Musyawarah Cabang disingkat (MUSCAB) adalah rapat paripurna anggota tingkat Kota/ Kabupaten yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam organisasi 2. Peserta, Tugas dan wewenang serta tatacara MUSCAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Musyawarah Daerah Pasal 11 1. Musyawarah Daerah disingkat (MUSDA) adalah rapat paripurna anggota tingkat Provinsi yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam Organisasi. 2. Peserta, Tugas dan wewenang serta tatacara MUSDA diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
AD/ART Iropin
7
Bab VI Struktur Organisasi Pasal 13 1. Struktur Organisasi IROPIN terdiri dari: 2. Dewan Pembina 3. Dewan Penasehat Pusat 4. Pengurus Pusat 5. Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi Pusat 6. Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia 7. Dewan Penasehat Daerah 8. Pengurus Daerah (Pengda) 9. Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi Daerah 10. Pengurus Cabang
AD/ART Iropin
8
Bab VII Kepengurusan Pasal 14 1. Dewan Pembina adalah yang membina Organisasi IROPIN yang terdiri dari unsur instansi dan perorangan. 2. Dewan penasehat adalah tokoh tingkat nasional dan perangkat organisasi yang memberikan nasehat kepada organisasi baik diminta ataupun tidak diminta. 3. Pengurus Pusat adalah Pengurus Organisasi Tingkat Nasional yang diberi mandat oleh Anggota melalui keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS). 4. Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi Pusat, adalah badan yang sejajar dengan Pengurus Pusat yang membidangi pengawasan dan penegakan etika serta kehormatan profesi. 5. Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia adalah badan yang sejajar dengan Pengurus Pusat yang merencanakan arah pengembangan pendidikan, akreditasi,serta mengawasi dan memberi perlindungan profesi.
6. Dewan Penasehat Daerah adalah tokoh tingkat propinsi yang memberikan nasehat kepada organisasi baik diminta atau tidak diminta 7. Pengurus Daerah (Pengda) adalah Pengurus Organisasi Tingkat Provinsi yang diberi mandat oleh Anggota melalui keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) 8. Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi Daerah adalah Badan yang sejajar dengan Pengurus Daerah yang membidangi Pengawasan dan penegakan Etika serta kehormatan Profesi 9. Pengurus Cabang (Pengcab) adalah Pengurus Organisasi Tingka Kota/Kabupaten yang diberi mandat oleh anggota melalui Musyawarah Cabang (MUSCAB).
AD/ART Iropin
9
Bab VII Kepengurusan
Pasal 15 Pembentukan, Tugas dan wewenang tentang Kepengurusan ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
Bab VIII Kelengkapan Pimpinan Organisasi Pasal 16 Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Organisasi, dibentuk: 1. Departemen ditingkat Pusat 2. Bagian di tingkat Daerah 3. Seksi di tingkat Cabang
Bab IX Disiplin Organisasi Pasal 17 Sangsi atas pelanggaran tata tertib Organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus di semua tingkatan maupun anggota, diatur dalam Anggran Rumah Tangga
AD/ART Iropin
10
Bab X Keuangan Dan Perbendaharaan Keuangan Keuangan Pasal 18 Keuangan Organisasi ini di peroleh dari: 1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota 2. Sumbangan/hibah yang bersifat tidak mengikat 3. Usaha lain yang halal
Perbendaharaan Pasal 19 Perbendaharaan Organisasi adalah seluruh harta kekayaan berupa barang yang bergerak atau barang tidak bergerak, surat surat berharga, serta dana milik organisasi
AD/ART Iropin
11
Bab XI Rapat Rapat Pasal 20 Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi melalui Forum 1. Musyawarah Nasional (MUNAS) 2. Musyawarah Daerah (MUSDA) 3. Musyawarah Cabang (MUSCAB) 4. Musyawarah Kerja (MUSKER) 5. Rapat Koordinasi (RAKOR) 6. Rapat Pimpinan (RAPIM) 7. Rapat Pleno, Rapat Pleno Khusus 8. Rapat Harian Penjelasan rapat-rapat dan rapat lainnya yang bersifat Khusus dan atau Luar biasa akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
AD/ART Iropin
12
Bab XII Disiplin Organisasi Pasal 21 Sangsi atas pelanggaran tata tertib Organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus maupun anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Bab XIII Lambang, Hymne, Mars Organisasi Pasal 22 Lambang, Hymne, Mars Organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga
AD/ART Iropin
13
Bab XIV Perselisihan Pasal 23 1. Apabila terjadi perselisihan antara anggota dengan organisasi atau sesama anggota yang berkaitan dengan organisasi maka penyelesaian akan dilakukan dengan Musyawarah. 2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kertentuian ketentuan yang berlaku dalam organisasi.
Bab XV Perubahan Anggaran Dasar Pasal 24 Anggaran dasar Organisasi hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional, tetapi tidak boleh merubah azaz dan tujuannya.
AD/ART Iropin
14
Bab XVI PEMBUBARAN Pasal 25 1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan oleh MUNAS yang khusus diselenggarakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta MUNAS yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) hak suara dari yang hadir dalam MUNAS yang bersangkutan. 2. Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka seluruh kekayaan Organisasi yang ada dihibahkan kepada Organisasi atau Badan Hukum yang lain yang mempunyai satu tujuan dengan Organisasi (IROPIN).
AD/ART Iropin
15
Bab XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 1. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga 2. Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar Organisasi IROPIN Periode 2011 s/d 2016 yang di sahkan dalam MUNAS IROPIN ke 5. 3. Anggaran Dasar Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Jakarta, 09 Februari 2011 Pimpinan Musyawarah Nasional 5 Iropin
Ketua (Indrayan, SH, RO)
Sekretaris (Wahyu Raharja, SKM RO)
Anggota (Maryadi, SH,RO)
AD/ART Iropin
16
Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis
Optisien Indonesia
Bab I Keanggotaan Pasal 1 1. Anggota biasa adalah Refraksionis Optisien dan atau Optometris yang memiliki Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO), Surat Izin Kerja (SIK)/Surat Izin Praktek (SIP) 2. Anggota Luar biasa adalah Orang yang kegiatannya terkait dengan bidang Refraksi Optisi dan atau Optometri dan ijasahnya telah diakui Pemerintah Republik Indonesia atau Optometris WNA yang memperoleh surat akreditasi dari Kolegium Refraksi Optisi dan Optometris Indonesia. 3. Anggota Kehormatan adalah orang atau lembaga/Badan yang berjasa untuk kemajuan organisasi dan pengembangan profesi.
AD/ART Iropin
18
Bab I Keanggotaan
Syarat menjadi Anggota Pasal 2 1. Syarat menjadi Anggota biasa adalah: a. Warga Negara Republik Indonesia b. Memiliki Ijasah/Sertifikat Refraksionis Optisien/Optometris yang diakui Pemerintah, atau ijasah dari institusi Luar Negeri yang telah menjalani asimilasi/ adaptasi c. Telah memperoleh surat Akreditasi dari Kollegium Refraksionis Optisien/ Optometris Indonesia d. Mengajukan permohonan tertulis melalui Pengurus Daerah dan di sahkan oleh Pengurus Pusat
2. Syarat menjadi Anggota luar biasa adalah: a. Memiliki ijasah yang diakui Pemerintah. b. Memiliki rekomendasi dari lembaga pendidikan/organisasi asalnya c. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah dan disahkan oleh Pengurus Pusat. d. Anggota luar biasa dapat juga diusulkan oleh pengurus Daerah dan atau Pengurus Pusat dan disahkan keanggotaannya oleh pengurus Pusat melalui Rapat Pleno Khusus untuk itu. 3. Syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah: a. Diusulkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat b. Diputuskan dan disahkan keanggotaannya melalui Rapat Pleno Khusus untuk itu atau dalam Rapat Kerja Nasional
AD/ART Iropin
19
Bab I Keanggotaan
Pasal 3
Pasal 5
Anggota biasa mempunyai hak: (1) Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan kepada Pengurus Pusat/Daerah (2) Memilih dan dipilh menjadi Pengurus (3) Membela diri baik ditingkat Pusat atau Daerah (4) Mengikuti semua kegiatan organisasi
Anggota Luar Biasa mempunyai hak: (1) Mengeluarkan pendapat secara lisan tau tulisan kepada Pengurus Pusat/ Daerah (2) Membela diri baik ditingkat pusat atau tingkat Daerah (3) Mengikuti semua kegiatan Organisasi
Pasal 4
Pasal 6
Anggota biasa berkewajiban: (1) Menjaga dan mempertahankan kehormatan organisasi dan martabat profesi (2) Mematuhi segala peraturan dan per undang undangan yang berlaku (3) Mematuhi Kode Etik Profesi (4) Mengikuti semua kegiatan profesi untuk memenhi syarat akreditasi layak kerja (5) Membayar uang pangkal dan iuran yang ditentukan organisasi
Anggota luar biasa berkewajiban: (1) Menjaga dan mempertahankan kehormatan Organisasi dan martabat profesi (2) Mematuhi segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku (3) mematuhi kode etik profesi (4) Mengikuti kegiatan profesi untuk memenuhi proses alih teknologi dan akreditasi layak kerja (5) Membayar uang pangkal dan iuran yang ditentukan organisasi
AD/ART Iropin
20
Bab I Keanggotaan
Pasal 7
Pasal 9
Anggota kehormatan mempunyai hak: (1) Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan kepada Pengurus Pusat/Daerah (2) Mengikuti semua kegiatan organisasi
Keanggotaan berakhir karena: (1) Meninggal Dunia (2) Mengundurkan diri (3) Diberhentikan, dengan alasan: a. Melakukan tindak pidana profesi yang berkekuatan hukum tetap b. Tidak mematuhi peraturan atau keputusan organisasi c. Melakukan perbuatan yang merugikan martabat dan kehormatan organisasi
Pasal 8 Anggota kehormatan berkewajiban: (1) Menjaga dan mempertahankan kehormatan organisasi dan martabat profesi (2) Mematuhi segala Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku
AD/ART Iropin
21
Bab VII Kepengurusan
Pasal 10 Syarat menjadi Pengurus: (1) Warga Negara Indonesia (2) Anggota IROPIN (3) Menyatakan diri secara tertulis untuk bersedia dan sanggup menjadi Pengurus (4) Amanah dan tidak tercela/cacat hukum (5) Berdedikasi, memiliki pengalaman dalam manajemen organisasi, serta memiliki akseptabilitas, loyalitas, kredibilitas, kapabilitas dan fleksibilitas yang tinggi
Pengurus Pusat Pasal 11 1. Pengurus Pusat terdiri dari: Ketua Umum didampingi beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal didampingi beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bedahara didampingi beberapa Wakil Bendahara selaku Pengurus harian.Departemen Pengembangan Organisasi dan Infrastruktur. Departemen pembinaan dan Pengembangan Profesi, Departemen Pengabdian dan Pelayanan profesi, Departemen Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga. Bila perlu dapat dibentuk Departemen lainnya untuk melengkapi yang disesuaikan dengan kebutuhan 2. Pengurus Pusat mempunyai Kewenangan pula untuk : Mengangkat Koordinator Daerah bila di salah satu Provinsi belum mempunyai sarat terbentuknya Pengurus Daerah dan Koordinator Daerah Bertanggung Jawab langsung pada Ketua Umum.
AD/ART Iropin
22
Bab VII Kepengurusan
Pengurus Daerah Pasal 12
Pengurus Cabang Pasal 13
1. Pengurus Daerah terdiri dari: Seorang Ketua didampingi beberapa Wakil Ketua, Seorang Sekretaris didampingi beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara didampingi Wakil Bendahara selaku Pengurus Harian. Bidang Pengembangan Organisasi dan Infrastruktur, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi.Bidang Pengabdian dan Pelayanan Profesi, Bidang Hubungan Antar Lembaga. Bila perlu dibentuk Bidang lainnya untuk melengkapi yang disesuikan dengan kebutuhan
Pengurus Cabang terdiri dari : Seorang Ketua didampingi Wakil Ketua, Seorang Sekretaris didampingi Wakil Sekretaris, Bendahara didampimgi Wakil Bendahara. Selaku Pengurus Harian. Seksi Pengembangan Organisasi dan Infrastruktur, Seksi Pembinaan dsan Pengembangan Profesi, Seksi Pengabdian dan Pelayanan Profesi, Seksi Hubungan antar lembaga.
2. Pengurus Daerah mempunyai kewenangan pula untuk : Mengangkat Koordinator Cabang bila disalah satu Kota/Kabupaten belum mempunyai sarat terbentuknya Pengurus Cabang dan Koordinator Cabang bertanggung jawab langsung pada Ketua Pengurus Daerah
Berhentinya menjadi pengurus karena : 1. Mengundurkan diri 2. Meninggal Dunia 3. Tidak aktif dalam kegiatan kepengurusan atau kegiatan organisasi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa pemberitahuan.
Pasal 14
AD/ART Iropin
23
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS) Pasal 15 1. Status Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagai berikut : a. Musyawarah Nasional Merupakan Forum kedaulatan tertinggi organisasi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Nasional b. Musyawarah Nasional diikuti Oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota (dengan mandat dari Pengurus Daerah) dan peninjau. c. Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun. 2. Musyawarah Nasional (MUNAS) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat 3. Apabila Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional
4. Musyawarah Nasional (MUNAS) berwenang : a. Menilai laporan pertanggung jawaban. Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi Pusat, Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia. b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Ketetapan lainnya. c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pusat, Menetapkan Majelis Kehormatan Dan disiplin Profesi Pusat, Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional (MUNAS) diatur dalam tata Tertib Musyawarah Nasional (MUNAS).
Dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan Oleh lebih dari separuh Pengurus Daerah yang menginginkannya.
AD/ART Iropin
24
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS)
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pasal 16 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan Oleh Pengurus Pusat atas usul Tertulis lebih dari separuh Pengurus Daerah. 3. Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Pusat dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pengurus Pusat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa.
AD/ART Iropin
25
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS)
Musyawarah Daerah (MUSDA) Pasal 17 1. Status Musyawarah Daerah (MUSDA) sebagai berikut : a. Musyawarah Daerah Merupakan Forum kedaulatan tertinggi organisasi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Propinsi b. Musyawarah Daerah diikuti Oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota (membawa mandat dari Pengurus Cabang) dan peninjau. c. Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 2. Musyawarah Derah (Musda) diselenggarakan oleh Pengurus Daerah 3. Apabila Pengurus Daerah tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan Oleh lebih dari separuh Pengurus Cabang yang menginginkannya.
4. Musyawarah Daerah (Musda)) berwenang : a. Menilai laporan pertanggung jawaban. Pengurus Daerah, Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi. b. Menetapkan program kerja organisasi di tingkat Daerah, yang merupakan solusi atas permasalahan organisasi yang aktual. Akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Daerah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat Nasional c. Memilih dan menetapkan Ketua, Menetapkan Majelis Kehormatan Dan disiplin Profesi Daerah. d. Ketua Pimpinan Daerah terpilih membentuk formatur sekurang kurangnya 5 (lima) orang yang diambil dari Majelis Kehormatan disiplin dan profesi, Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris terpilih. dan secara otomatis Ketua Pimpinan Daerah menjadi ketua formatur untuk menyusun Personalia e. Pengurus Daerah disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat. 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah (Musda) diatur dalam tata Tertib Musyawarah Daerah (Musda)
AD/ART Iropin
26
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS)
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Pasal 18 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah (Musda) 2. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan Oleh Pengurus Daerah atas usul Tertulis lebih dari separuh Pengurus Cabang 3. Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Daerah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pengurus Daerah tidak Menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, Maka Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur dalam tata Tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa.
AD/ART Iropin
27
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS)
Musyawarah Cabang (MUSCAB) Pasal 19 1. Status Musyawarah Cabang sebagai berikut : a. Musyawarah Cabang Merupakan Forum kedaulatan tertinggi organisasi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Kota/Kabupaten b. Musyawarah Cabang diikuti Oleh Pengurus Cabang, Anggota dan peninjau. c. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (Empat) tahun. 2. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang 3. Apabila Pengurus Cabang tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan Oleh lebih dari separuh Jumlah Anggota yang menginginkannya.
4. Musyawarah Cabang (Muscab) berwenang : a. Menilai laporan pertanggung jawaban. Pengurus Cabang. b. Menetapkan program kerja organisasi di tingkat Cabang, yang merupakan solusi atas permasalahan organisasi yang aktual. Akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat Daerah dan merupakan penjabaran program kerja organisasi yang lebih tinggi diatasnya c. Memilih dan menetapkan Ketua Cabang. d. Ketua Cabang terpilih membentuk Formatur sekurang kurang 3 (tiga ) Orang diantara peserta Muscab dan Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua Formatur untuk menyusun Personalia e. Pengurus Cabang disahkan dan dilantik oleh Pengurus Daerah 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang (Muscab) diatur dalam tata Tertib Musyawarah Cabang (Muscab)
AD/ART Iropin
28
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS)
Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Pasal 20 1. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang (Muscab) 2. Musyawarah Cabangl Luar Biasa diselenggarakan Oleh Pengurus Cabang atas usul Tertulis lebih dari separuh Anggota Cabang. 3. Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pengurus Cabang tidak Menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, Maka Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.
AD/ART Iropin
29
Bab III Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang Musyawarah Nasional (MUNAS)
Musyawarah lainnya Pasal 21
Rapat-rapat Pasal 22
1. Diluar Musyawarah Nasional (Munas), Pengurus Pusat Setiap tahun Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas),Dengan mengundang 3 (tiga) Orang Pengurus Daerah.
Setiap saat yang dianggap perlu, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
2. Diluar Musyawarah Daerah (Musda), Pengurus Daerah setiap tahun menyelenggara kan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda), dengan mengundang 2 (dua) Orang pengurus Cabang.
Rapat – rapat terdiri dari: (1) Rapat Koordinasi ialah rapat Pengurus Iropin , pada tingkatannya masing masing dan dapat mengundang jajaran Pengurus Iropin setingkat diatas dan atau dibawahnya. (2) Rapat Pleno ialah rapat Pengurus Organisasi yang di hadiri oleh seluruh jajaran kepengurusan pada tingkatannya masing masing (3) Rapat Pimpinan adalah rapat pimpinan Iropin disemua tingkatan Atas undangan atau mengundang pimpinan organisasi lain. (4) Rapat Pleno dan atau rapat Pleno Khusus, adalah rapat Pengurus Iropin pada semua tingkatan, untuk mengambil keputusan yang Bersifat strategis (5) Rapat harian/rapat biasa adalah rapat pimpinan Iropin pada Tingkatannya masing masing untuk membahas teknis operasianal Organisasi.
3. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Kerja menjadi tanggungan Penyelenggara.
Pada tingkatan masing masing dapat mengadakan rapat-rapat.
AD/ART Iropin
30
Bab IV Saksi Organisasi Pasal 23
Pasal 24
(1) Apabila Pengurus Iropin Baik Pusat, Daerah, Dan Cabang tidak melaksanakan dan atau melakukan penyimpangan atas tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan organisasi, maka Majelis Kehormatan dan disiplin profesi wajib memberikan teguran secara tertulis.
(1) Apabila Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia tidak melaksanakan dan atau melakukan penyimpangan atas tugas dan kewajiban yang ditetapkan organisasi, maka Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi wajib memberikan teguran secara tertulis.
(2) Apabila teguran pertama diabaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal surat teguran dikeluarkan, maka teguran kedua dilayangkan kembali, dan apa bila dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu hari) surat teguran ke dua masih diabaikan, maka Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi berwenang mengundang Anggota untuk melaksanakan Musyawarah yang bersifat Luar Biasa.
(2) Apabila teguran pertama diabaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal surat dikeluarkan, maka teguran kedua dilayangkan kembali , apabila surat teguran kedua masih diabaikan dalam kurun waktu 21 hari, Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi berwenang mengganti Anggota Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia
AD/ART Iropin
31
Bab V Keuangan Pasal 25 (1) Besarnya Uang pangkal, uang iuran dan hasil hasil usaha lainnya, secara teknis pengaturan dan pemanfaatannya , diatur secara tersendiri dalam peraturan Organisasi Didasarkan pada hasil keputusan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu (2) Peruntukan Uang Pangkal dan Iuran diatur sebagai berikut a. Untuk Pusat sebesar 20% b. Untuk Daerah sebesar 20% c. Untuk Cabang sebesar 60%
AD/ART Iropin
32
Bab VI Lambang Organisasi Pasal 26
Pasal 27 Arti Lambang organisasi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia asalah : 1. Lingkaran paling luar berwarna hitam melambangkan persatuan 2. Lingkaran berbentuk cembung dan cekung berwarna putih melambangkan lensa koreksi 3. Lingkaran bulat telur berwarna merah dipusat dan lingkaran hijau diluarnya melambangkan kelainan refraksi 4. Garis tegak lupus berwarna putih melambangkan Emetropia
AD/ART Iropin
33
Bab VII
Pasal 27 1. Perselisihan antar anggota dengan anggota, anggota dengan pengurus, penyelesaiannya dilakukan Melalui Majelis Kehormatan disiplin dan Profesi 2. Bila salah satu fihak yang berselisih tidak puas dengan keputusan yang diterima, maka boleh melayangkan Banding pada Majelis Kehormatan dan disiplin profesi Pusat dimana keputusannya bersifat Final dan mengikat para fihak yang bersengketa. 3. Tata cara penyelesaian diatur dalam kode etik Profesi.
AD/ART Iropin
34
Bab VIII Aturan Peralihan Dan Ketentuan Penutup Aturan Peralihan Pasal 29
Ketentuan Penutup Pasal 30
Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkan ART ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam ART ini harus disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung Sejas ditetapkan ART ini
1. Setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggran Rumah Tangga ini. 2. Setiap anggota dan Pimpinan Organisasi Iropin harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga 3. Hal hal yang Belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Peraturan Organisasi (PO) sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS). 4. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dan disahkan dalam Musyawarah Nasional 5 tahun 2011 di Jakarta, dan berlaku Sejak tanggal ditetapkan 5. Anggran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah dan disempurnakan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS)
AD/ART Iropin
35
Ketua (Indrayan, SH, RO)
Sekretaris (Wahyu Raharja, SKM RO)
Anggota (Maryadi, SH,RO)
AD/ART Iropin
36
AD/ART Iropin
37