Opini
SABTU
17
Maret 2012
HALAMAN
4
METRO SIANTAR
APA KATA MEREKA
Kirim Opini Anda ke email: metrosiantar @yahoo.com. Maksimal tulisan 5.000 karakter.
Yang sangat tidak menarik, ketika rakyat diharuskan membeli barang dan jasa dengan harga yang tinggi karena BBM dinaikkan, sementara birokrasi malah berfoya-foya dan boros, Padahal, semua fasilitas negara dapat beroperasi dengan pajak yang diberikan rakyat. Kondisi ini, alangkah baik pemerintah memangkas gaji presiden, menteri, biaya birokrasi.
Sikap Kami Negeri Satgas REZIM ini paling produktif menciptakan lembaga baru yang sesungguhnya tidak diperlukan. Berbagai satuan tugas (satgas) dibentuk untuk menangani rupa-rupa soal. Celakanya, kebanyakan satgas gagal menjalankan tugas. Namun, pemerintah tidak peduli dan terus saja melahirkan lembaga ad hoc itu.Yang terbaru, melalui penerbitan Perpres Nomor 25/2012, Presiden Susilo BambangYudhoyono membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau Satgas Antipornografi. LembagayangdipimpinMenkoKesraAgungLaksono untuk mencegah dan menangani pornografi itu gemukdenganberanggotakan17kementerian.Seperti satgas-satgas sebelumnya, pembentukan SatgasAntipornografiitujelastidakdiharapkan.Apalagisejak2005, sudah puluhan satgas dibentuk pemerintah. Namun, tidak satu pun yang berfungsi dengan baik. Pemerintah, misalnya, pernah me mbentuk Satgas Investasi Infrastruktur. Hasilnya pengembangan infrastruktur di negeri ini jalan di tempat. Pernah juga dibentuk Satgas Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), tetapi kondisi di Papua tetap saja terbelakang. Bukan pembangunan yang gencar di Bumi Cenderawasihitu,melainkanpenembakanmisteriusyangterus marak.Polisi,tentara,danmasyarakatsipilmenjadikorban penembakmisterius.Kinerjasatgaslainnyayangpernah dibentuk seperti Satgas Perlindungan TKI dan Satgas PemberantasanMafiaHukumpuntidakberbeda.Dalam banyakhalmerekabahkanjauhlebihburukkarenajuga menciptakan kontroversi tidak produktif. Sesungguhnya kegagalan satgas sudah terjadi sejak ia dibentuk. Satgas adalah lembaga koordinatif yang tidakmemilikikewenangan.Iadapatmelakukanevaluasi dan memberikan rekomendasi, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan eksekusi.Artinya, satgas hanyalah macan ompong. Namun, negara tetap saja harus menguras anggaran untuk membiayai lembaga yang tiada berkinerja itu. Karena itu, pemborosan yang terus diproduksi rezim ini harus dihentikan. Alih-alih membentuk lembaga ad hoc yang tidak perlu, semestinya PresidenYudhoyono mengoptimalkanlembaga-lembagaterkaityangsudahada. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, misalnya, tidak perlu dibentuk seandainya Presiden Yudhoyono memiliki kepemimpinan dan kewibawaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk mendorong kejaksaan, kehakiman, dan kepolisian agar bekerja lebih bersih, lebih disiplin, dan lebih tegas dalam menumpas hanky-panky. Janganjadikannegeriininegerisatgas.Jangansampai kelak muncul satgas pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan karena pemerintahan ini tidak efektif! (***)
Pornografi, Pronoaksi, Budaya Indonesia? Hari-hari ini, pemerintah Indonesia sedang gerah, galau dan gamang. Apa pasal? Hari Minggu (4/3/2012) lalu, Media Indonesia (MI) menurunkan judul berita utamanya, “Indonesia Peringkat Ke-1 Pengunduh, Pengunggah Situs Porno”.
Oleh: Ahmad Arif Siapapun pasti akan mengatakan bahwa hal itu merupakan “prestasi yang luar biasa” bagi Negara berpenduduk mayoritas muslim sekaligus muslim terbanyak secara kuantitas di dunia.Disebutkan MI, kini,Indonesiabertenggerdiperingkatsatuduniadalam jumlahpengunduhdanpengunggahsitusporno.Urutannya sebagaiberikut;Indonesia,India,Malaysia,Yunani,Turki, Italia,Filipina,Slovakia,KanadadanAmerikaSerikat. Untuk internal Indonesia sendiri, terdapat sepuluh wilayah (provinsi) sebagai penggemar pornografi. Yaitu;SulawesiSelatan,JawaTengah,SumateraUtara, Bali, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jakarta (Jabodetabek). Dari sepuluh wilyah tersebut, ternyata ada jugasepuluhKotaBesarsebagaipenggemarpornografi. Yaitu; Makassar, Madiun, Semarang, Denpasar, Malang, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Palembang,Samarinda,danSurabaya. Mayoritaspengunduhmasihberusiaremaja,yaknipelajar SMPdanSMA.PertengahanJanuarilalu,Indonesiamasih mendudukiurutanketigasetelahChinadanTurki.Humas KemenkominfoGatotDewabratahanyabisamengakui pemblokiransituspornosaatinimasihlemah.Pemblokiran tersebutmasihdapatditembus.“Belumpernahadaoperatordapatmemblokir100%situsporno”,akunya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuding Kemenkominfo tidak serius bekerja. “Tidak disediakannya dana secara cukup dalam perencanaan anggaran tahunan oleh menteri bersangkutan menunjukkan menteri dan jajarannya tidak serius menangani bahaya pornografi,” kata Wakil Sekjen MUI Pusat Tengku Zulkarnaen. Jikatelusurisedikitkebelakang(Antara,24/6/2010), berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Gerakan “Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK) selama 2010, masyarakat Indonesia berada pada urutan keempat di dunia yang suka membuka internet untuk situs
pornografi. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia berada pada urutan ketiga dari beberapa negara diAsia setelahVietnam, Kroasia dan beberapa negara Eropa lainnya. Berdasarkan data dari www.toptenreviews.com (Hidayatullah,Juni2008),Indonesiaadapadaurutanke3,yangpenggunainternetnyasukamembukasitusporno, setelahVietnamdanIndia.Takkalahmengejutkan,setiap hari rata-rata dua video porno diproduksi di Indonesia. Video-videoamoralitubukandibuatolehproduserahli, bahkan yang membuat justru anak-anak remaja yang biasa menggunakan telepon genggam.Video itu lalu disebarluaskanmelaluiinternetdandikopisecaratularmenular melalui handphone (HP). Karenanya jangan heran, jika anak-anak SMP dan SMU dengan mudah memutarvideopornomelaluiHPtanpasepengetahuan orangtuaatauguru-gurumereka. Budaya Indonesia? Pornografi-pornoaksi dan seksualitas ibarat dua sisi dari satu koin. Di satu sisi, norma dan nilai yang dilekatkanpadaindividu(aspekrekreasi)yangbersifat spesifik secara sejarah dan budaya. Sedangkan di sisi lain, sifat alamiah manusia (fungsi biologis-prokreasi). Sikap masyarakat Indonesia terbuka terhadap seksualitas yang mempunyai akar sosiokultural yang berubah dari waktu ke waktu. Setidaknya, hal ini bisa dilihat jejaknya dari Kakawin Arjunawiwaha (Mpu Tantular)danSeratCenthini(PakuBuwonoV).Kedua karya besar itu eksplisit menunjukkan secara terbuka karenaaktivitasseksualdipandangsebagaihalalami. PenelitianSchurhammermembuktikan,diSulawesi Utara pada masa pra-Islam, perzinahan dengan perempuanyangbelummenikahdiperbolehkan,tetapi jika perzinahan dilakukan dengan perempuan yang telah terikat perkawinan, dikenai hukuman mati. Sementara itu, di Bali, Hirschfeld menemukan, hampir semuanya, tanpa kecuali, perempuan dewasa danremajabertelanjangdadasampaipusar,sedangkan perempuan kecil telanjang bulat. Mereka dengan banggamenunjukkankeindahandada.DrKruse,dokter berwarga negara Jerman yang lama berpraktik di Bali, menuliskan dalam bukunya, hanya pelacur yang menutup dada mereka untuk membangkitkan rasa penasaran dan memikat laki-laki meski pendapat ini perlu diuji kebenarannya lebih lanjut. Di kerajaan Jawa (Vorstenlanden), seorang sunan hidup di istana yang menguasai 450 perempuan, dengan hanya 34 yang dijadikan sebagai istri. Sisanya adalah penari dan pelayan yang, jika diinginkan raja, harus siap menjadi selir.
Selain karya literatur dan aktivitas seksual, keterbukaansikapterhadapseksualitasjugaterlihatdari kesenian tradisional masyarakat yang masih bisa disaksikan saat ini. Sejumlah tarian menunjukkan di mana gerakan-gerakan erotis yang mengeksploitasi pinggul,dada,danpantatjelasterlihat.Perbedaan sikap terhadap seksualitas di berbagai budaya di Indonesia tidak bisa disatukan menjadi kesamaan sikap. Sikap budaya yang terbuka terhadap seksualitas sebagai hal alamiahsudahlamadipraktikkandanmustahildihapus jejaknya. Benturandengannilaidannorma”baru”yangdatang kemudian, yaitu pandangan Islam dan agama-agama lain, serta sistem pendidikan Belanda baru terjadi ”kemarinsore”.Iniakanmemunculkanduakubuyang berhadapan, seperti terjadi saat ini. Resistensi pasti terjadi di satu sisi, sementara keinginan untuk ”menyucikan” budaya juga terjadi di sisi lain. Selamatkan Generasi! UU ITE diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet, termasuk di dalamnya memberi punishment terhadap pelaku kejahatan dunia maya (cybercrime). Di berbagai literatur, cybercrime dideteksi dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan yangmenggunakanteknologiinformasisebagaifasilitas; pembajakan, pornografi, pemalsuan/pencurian kartu kredit, penipuan lewat email (fraud), email spam, perjudianonline,terorisme,danisusaramenyesatkan. Kedua, kejahatan yang menjadikan sistem teknologi informasi sebagai sasaran. Di antaranya, pencurian datapribadi,penyebaranviruskomputer,pembobolan situs,cyberwar,denialofservice(DOS),dankejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Kabarnya, pendiri Microsoft, Bill Gates “membatasi” anaknya menonton games. Membatasi harus, tapi melarang seluruhnya, menurut Dr. Romi, bukan hal yang baik. Internet seperti pisau, yang bisa digunakan untuk memasak daging di dapur dengan enak, tapi bisa juga untuk membunuh orang. Tidak mungkin kita melarang anak untuk memegang pisau, atau dalam hal ini internet. Yang dilakukan adalah controlling. Ada tiga cara yang bisa digunakan untuk mencegah pemanfaatan internet secara negatif. Tiga cara pencegahan itu adalah: hukum (dengan undangundang seperti UU ITE, UU APP), teknologi (dengan filter, peningkatan security) dan socio-culture. Yang paling efekfif adalah socio-culture. Membuat generasi muda kita sibuk dengan berbagai kreativitas dan project adalah salah satu teknik socio-culture. Dengan itu generasi muda kita tidak sempat lagi melihat pornografi atau menjadi cracker yang melakukan pengrusakan. Guru, dosen dan juga orangtua harus siap dengan konten pendidikan dan penugasan ke siswa sehingga siswa tidak terjebak ke arah yang negatif, itu syaratnya. (***) Penulis adalah koresponden situs asyeh.com Arab Saudi, yang berfokus pada upaya penguatan lembaga keluarga. Alumni Pesantren Raudhah Hasanah Medan.
Pengamat Politik Fadjroel Rahman, Jumat (16/3)
Perjalanan Bangsa Indonesia sedang mematangkan demokrasi dan politik, maka sangat wajar jika masih ada kecenderungan apatisme kalangan muda terhadap politik dan parpol. Untuk mencapai kematangan proses pembentukan demokrasi dan politik, memang memerlukan fase atau tahapan.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Jumat (16/3)
Revisi UU tentang KPK berpotensi dimanfaatkan menjadi ajang politik uang para koruptor untuk memperlemah pemberantasan korupsi. Karena, kekuatan-kekuatan yang menghendaki korupsi ingin ‘come back’ (kembali) bisa jadi revisi ini akan dikhawatirkan
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jumat (16/3)