SENIN
1 Oktober 2012
Kemendikbud Rencanakan PPerubahan erubahan K urikulum PPendidikan endidikan Kurikulum JAKARTA- Kemendikbud merencanakan perubahan kurikulum untuk setiap jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun diminta agar perubahan kurikulum tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini harus singkat, sederhana, sesuai jenjangnya, dan mudah dimengerti oleh siapa pun. Selain itu, kurikulum mesti dapat mem-
Bawa 8 Kg Kokain
WNI Ditangkap di Manila FILIPINA- Dwi Wulandari, seorang wanita Indonesia, ditangkap di terminal 1 Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, hari Minggu (30/9) karena kedapatan membawa 8 kg kokain. Wulandari diduga merupakan kurir narkoba. Dia sebelumnya telah pergi ke China, Brasil, Peru dan Dubai, sebelum mendarat di Filipina dengan Emirates EK332. Demikian diberitakan ABS-CBN News. Wulandari dicurigai oleh petugas Bea Cukai karena kopernya yang berat. Setelah diperiksa, ternyata di dalam koper itu terdapat kokain yang dibungkus di plastik fiberglass yang kemudian dilapisi karbon. Wulandari menyangkal menyelundupkan narkoba tersebut, namun nomor di bagasinya cocok dengan yang tertulis di tiket yang dibawanya. Wulandari pun diserahkan kepada Badan Pemberantasan Narkoba Filipina. (kmc/int)
bantu siswa dalam belajar untuk memilih dan mengambil keputusan dalam setiap tingkatannya. Misalnya, untuk pendidikan Pancasila Ditingkat SD, pendidikan pancasila sebaiknya memuat hal-hal yang esensial dan dominanb serta bertujuan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter.
Hal tersebut dikemukakan Guru SMA Negeri 13 Jakarta, Retno Listyarti, Minggu (30/ 9). Adapun untuk tingkat sekolah menengah, kata dia, aspek-aspek hukum, politik dan ketatanegaraan yang penting dalam kehidupan warga negara dapat mulai diperkenalkan. Pada tingkatan ini pendidikan Pancasila diintegrasikan dengan pendidikan kewarganega-
Kapolri Siap Dipanggil KPK UNTUK JELASKAN KASUS KORUPSI SIMULATOR SIM JAKARTA- Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengaku siap apabila dirinya dipanggil KPK untuk menjelaskan mengenai kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. Hal ini menurutnya dilakukan untuk menghormati sistem yang berlaku.
Korban Banjir Spanyol 10 Orang MADRID — Sesuai data pemerintah Spanyol, Minggu (30/9), sedikitnya sepuluh orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat banjir bandang dan angin topan yang melanda kawasan selatan Spanyol, Sabtu (29/9). Di antara korban tewas yang sudah ditemukan terdapat dua perempuan dan seorang gadis kecil berusia 10 tahun yang terjebak dalam mobil yang tenggelam. Wilayah dengan dampak paling parah adalah Provinsi Malaga di sebelah selatan dan Almeria di wilayah tenggara negeri itu. Di kawasan Valencia, 35 orang dikabarkan cedera setelah angin puting beliung menghantam sebuah tempat hiburan dan menghancurkan sebuah komidi putar. Media setempat mengatakan, semua korban cedera adalah para pekerja tempat hiburan dan 15 orang di antaranya menderita luka yang cukup parah. Angin kencang itu juga menghancurkan sejumlah permainan lain dan memutus aliran listrik di pusat hiburan kota Gandia itu. Di pesisir El Saler, dekat Valencia, angin kencang membuat dua kapal barang kandas. Selain itu, angin membuat pelabuhan Valencia dan jalur pelayaran regional tak bisa digunakan. Sejumlah jembatan dan jalan juga tak bisa dilalui. Sekitar 500 orang harus mengungsi dari tempat tinggal mereka, meski sebagian sudah mulai kembali untuk membersihkan sisa-sisa bencana. (kmc/int)
Kapolri memberikan keterangan pers terkait kesiapannya menghadiri panggilan KPK jika diperluka.
Kuil Dibakar DHAKA— Ratusan orang membakar sejumlah kuil dan kediaman warga pemeluk Buddha di kota Ramu dan desa-desa sekitarnya yang berjarak 350 km sebelah tenggara ibu kota Banglades, Dhaka, Minggu (30/9). Seorang pejabat setempat, Joinul Bari, mengatakan, massa yang mengamuk mengklaim seseorang di kawasan itu telah mengunggah foto yang dianggap melecehkan Islam, ke situs jejaring sosial Facebook. ”Mereka berbuat anarki dan merusak kediaman warga pemeluk Buddha. Mereka juga merusak dan membakar kuil Buddha mulai tengah malam sampai Minggu pagi,” kata Bari. ”Sedikitnya 100 rumah rusak. Kami sampai harus memanggil tentara dan pasukan penjaga perbatasan untuk menghalau massa,” ujar Bari. Seorang petugas polisi, Rumia Khatun, bahkan mengklaim jumlah massa yang mengamuk mencapai 25.000 orang. Mereka, lanjut Khatun, menyerang sebuah perkampungan Buddha sebelum membakar kuil berusia ratusan tahun. Mereka kemudian menyerbu desa-desa Buddha di luar kota. ”Saya melihat 11 kuil kayu, dua dari kuilkuil itu berusia 300 tahun, terbakar. Mereka juga menjarah benda-benda berharga dari dalam kuil. Toko-toko milik warga Buddha juga dijarah,” kata jurnalis setempat, Sunil Barua. Sejauh ini Pemerintah Banglades belum menyampaikan informasi soal korban atau tersangka yang sudah ditahan. (kmc/int)
”Sudah saya jelaskan kalau itu secara administrasi proyek yang diatas Rp 50 miliar, harus ditandatangani pengguna anggaran. Kami tentu siap dipanggil KPK,” ujar Timur, usai menyambut kedatangan Presiden SBY dari AS, di Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Minggu (30/9). Sementara itu mengenai ketidakhadiran Djoko Susilo saat dipanggil KPK, dia mengaku sudah ada instruksi kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan tersebut. Namun dia tidak mengetahui apa alasan dari Djoko Susilo tidak hadir ke KPK pada Jumat (28/9) lalu. ”Secara struktural memang sudah diinstruksikan melalui divisi hukum, ke pengacaranya juga sudah dikomunikasikan. Namun, untuk alasan pengacara tentu punya alasan dan tentu nanti kita akan koordinasi,” terangnya. Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan tersangka kasus simulator SIM ini pada Jumat (28/9) kemarin. Namun, Djoko tidak datang dengan alasan masih menunggu hasil Fatwa MA untuk mengetahui siapakah di antara Polri dan KPK yang berhak menangani kasus ini. Kuasa hukum Irjen Djoko, Hotma Sitompoel dan Juniver Girsang mendatangi KPK untuk menyampaikan surat berkaitan dengan ketidakhadiran Irjen Djoko Susilo. (dtc/int)
KPK Dilarang Tangani Kasus Korupsi di Bawah Rp 5 M
Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari
RUSUH DI BANGLADES
raan. Tujuannya, membangun warga negara yang sadar hukum dan politik . Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi, mahasiswa diberi keleluasaan untuk menguji kembali dan memprdebatkan Pancasila ditengah-tengah ideologi besar dunia dalam mata kuliah filsafat pancasila. Pada level ini sudah sangat analitis. (kmc/int)
JAKARTA- Draf revisi UU KPK tak memungkinkan KPK menangani kasus korupsi yang merugikan negara di bawah Rp 5 miliar. Hal ini dipandang kontraproduktif. ”Penggunaan jumlah uang untuk membatasi peran agak nggak masuk akal dalam situasi bahwa incidence of corruption yang amat besar sementara produktivitas penanganan kasus korupsi di Polri dan Kejaksaan masih kurang,” kata anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, kepada detikcom, Minggu (30/9). Menurut Eva, pembatasan kasus korupsi yang merugikan negara minimum Rp 1 miliar untuk ditangani KPK masih relevan. Meningkatkan batasan kerugian negara yang
harus diusut KPK malah terkesan melemahkan KPK. ”Untuk percepatan penanganan Tipikor maka pembatasan Rp 1 miliar masih memadai. Itu pun produktivitas KPK 80-an kasus/ tahun. Jadi jika ambang batas dinaikkan akan mengurangi produktivitas. Artinya kontraproduktif bagi upaya percepatan pemberantasan tipikor,” tegasnya. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur, dalam melaksanakan tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Namun dalam draf revisi UU KPK, KPK hanya menangani pidana korupsi
yang nilainya di atas Rp 5 miliar. Berikut perbandingan antara pasal 11 UU KPK dengan pasal 11 dalam draf revisi UU KPK: Pasal 11 UU KPK Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Draf revisi Pasal 11 UU KPK Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c.menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya kasus korupsi di bawah Rp 5 miliar akan ditangani Kepolisian dan Kejaksaan. (dtc/int)
Mendagri: Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tidak Bisa Bersamaan JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi masih pikir-pikir jika pemilihan umum (Pemilu) legislatif dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Gamawan menilai hal itu akan bertabrakan dengan syarat dukungan 20 persen untuk pilpres. ”Kalau Pemilu Legislatif bersamaan dengan Pemilu Presiden bagaimana persyaratan calon Presiden? Apakah tidak perlu diusung oleh 20 persen suara Parpol lagi?” kata Gamawan ketika dihubungi, Minggu (30/9). Gamawan menerangkan, jika Pileg dan Pilpres digelar secara bersamaan maka perlu mengetahui juga persentase dari partai pengusungnya. Ucapan Gamawan cukup beralasan. Pasalnya, dalam UU nomer 42 tahun 2008 tentang Pilpres menyebutkan syarat mengajukan capres yakni 25 persen
suara hasil pemilu legislatif atau 20 persen kursi DPR. UU ini sedang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratannya. Beberapa partai menengah mengusulkan persentase dikurangi namun partai papan atas cenderung mempertahankan syarat dimaksud. ”Kalau bersamaan tentunya kita belum tahu suara perolehan masing masing parpol,” ingat Gamawan. Di sisi lain, Gamawan menyebut Pemilu langsung kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan secara serentak. Ia mengakui jika Pilkada dilakukan secara serentak akan lebih banyak menghemat anggaran. ”Yang bisa itu Pilkada serentak, sedangkan Pileg pusat serta daerah / DPRD I dan II serta
Gamawan Fauzi DPD bisa pula serentak,” tutup mantan Gubernur Sumatra Barat ini. (dtc/int)
Neta S Pane
KPK Diminta Usut 3 Kasus Korupsi di Polri JAKARTA- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tiga kasus korupsi dan hibah yang total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah di lingkungan lembaga pendidikan Polri. ”Ketiga kasus tersebut adalah dugaan korupsi di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) Lembang, kasus hibah di Akademi Kepolisian (Akpol) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK),” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (30/9). Kasus di Lembang menyangkut pembangunan Gedung DRC (Disaster Recovery Centre) seharga Rp139 miliar yang merupakan proyek Divisi Information Technology (IT) dan Assisten Sarpras Polri di Sespim Lembang, katanya. ”Bangunannya terdiri dari tiga lantai senilai Rp14 miliar danIT senilai Rp125 Miliar. Biaya ini dinilai terlalu besar dan diduga terjadi mark up,” kata Neta. Selain itu, Gedung DRC seharusnya dibangun di daerah bebas gempa. Polri sendiri sebenarnya belum perlu membangun Gedung DRC, tapi yang terjadi DRC dibangun di halaman dalam Sespim yang rawan gempa karena bagian dari kawasan sesar Lembang, katanya. ”Akibat berbagai kejanggalan itu sampai saat ini Kapolri belum mau meresmikan proyek yang sudah selesai tahun 2011 tersebut,” kata Neta. Diduga proyek DRC adalah korupsi terstruktur sehingga KPK harus mengusutnya, tapi mengapa semua malah diam, katanya. ”Selain itu KPK perlu mengusut rencana pembangunan Dormitory Paramartha di Akpol, yang menggunakan dana hampir Rp60 miliar yang dimintakan dari beberapa pengusaha. KPK harus mengusut secara jelas siapa saja pengusaha yang menyumbang karena sumbangan itu disebut-sebut sebagai hibah dan hingga kini proyeknya tidak berjalan,” kata Neta. Kasus hibah juga terjadi di STIK. Seorang pengusaha berinisial SU memberi hibah Rp7 miliar untuk memperbaiki lapangan lari di STIK. KPK harus mengusutnya, apakah hibah ini kompensasi dari kasus SU di Tangerang atau ada indikasi pencucian uang, yang jelas hingga kini kasus SU tidak kunjung ke pengadilan, kata Ketua. (kmc/int)