SENIN
5 November 2012
Dahlan Iskan
Akan Penuhi Panggilan BK DPR JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan akan memenuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR-RI untuk menjelaskan persoalan oknum anggota DPR-RI yang meminta ‘upeti’ ke BUMN. Dahlan rencananya akan datang ke BK DPR, Senin pagi (5/11) sekitar pukul 09.00 WIB. ”Betul,” kata Dahlan, Minggu (4/11/2012) Bahkan belakangan ini beredar informasi bahwa kedatangan Dahlan Iskan ke BK DPR besok akan ‘dikawal’ oleh banyak pihak yang mendukung langkah Dahlan untuk mengungkap oknum-oknum
DPR yang meminta ‘upeti’ ke BUMN. Kabarnya, para pendukung Dahlan akan mengenakan pita hitam sebagai tanda simpatik kepada Dahlan. Menurut sumber orang terdekat Dahlan yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan rencananya wakil menteri BUMN, seluruh eselon I kementerian BUMN akan turut menemani Dahlan besok. Bahkan menurutnya, mulai besok hingga tanggal 13 November 2012 seluruh
karyawan BUMN akan mengenakan pita hitam. ”Ikatan pita hitam aksi simpatik untuk DIS (Dahlan Iskan) dan Change Your PIC. Yang pengen ikut ke DPR banyak, tapi belum tentu Pak Dahlan mau diikuti,” katanya. Masih dari sumber tersebut, kalangan kelompok penggiat anti korupsi rencananya akan ikut hadir besok sebagai dukungan moral, kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya akan turut hadir. Menanggapi dukungan tersebut, Dahlan Iskan merespons santai. Bahkan saat ditanya apakah dirinya akan memakai pita hitam, Dahlan tidak mengelak. ”Maunya gimana? aku ikut saja,” kata Dahlan singkat.
Seperti diketahui Menteri BUMN Dahlan Iskan memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN untuk pencairan anggaran penanaman modal negara (PMN). Hal ini berdasarkan sekretariat kabinet (setkab) yang menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN Sejak 28 September 2012. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang
pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan. Di antara para pejabat yang diberi surat edaran, ada nama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sejak lama, banyak pihak mengendus ada beberapa oknum DPR atau parpol yang menjadikan perusahaan BUMN sebagai sapi perah. Dalam keterangan sebelumnya, Dahlan mengakui ada oknum DPR yang mengaku mewakili rekan-rekannya di DPR meminta ‘upeti’ kepada BUMN yang akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN). PMN tersebut nilainya hingga triliunan rupiah, yang proses pencairannya harus melalui mekanisme di DPR. (dtc/int)
Yaman Sita Senjata Ilegal dari Turki YAMAN- Pihak Kementerian Pertahanan Yaman menyita sebuah kargo berisi senjatasenjata ilegal. Kargo itu dikapalkan dari Turki dan merapat di pelabuhan Aden, kawasan selatan Yaman. “Senjata-senjata itu disimpan dalam karton-karton biskuit,” kata pernyataan kementerian tersebut di Sanaa. Pihak kementerian, sebagaimana warta Xinhua pada Minggu (4/11) mengatakan tengah melakukan investigasi soal senjata ilegal itu. “Senjata ilegal itu bisa mengganggu stabilitas dan keamanan Yaman,” kata kementerian tersebut. Saat ini, Yaman memang memasuki tahun kedua masa transisi kepemimpinan dari Presiden Ali Abdullah Saleh ke Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Presiden Hadi mendapat dukungan dari PBB untuk melakukan dialog dengan para pendukung Ali Abdullah Saleh. (kmc/int)
Menakertrans Muhaimin Iskandar memberikan keterangan pers terkait penetapan UMP.
Menakertrans Desak Penetapan UMP Dipercepat Barack Obama dan Mitt Romney
Bersaing Ketat AMERIKA- Menjelang hari pemungutan suara 6 November, Barack Obama dan Mitt Romney masih bersaing ketat. Mereka bersaing terutama di wilayah-wilayah yang belum menentukan pilihan (swing states). Dalam survei yang dilakukan oleh Kantor Berita Reuters dan lembaga survei Ipsos menunjukkan keduanya bersaing secara ketat di Ohio, Florida, Virginia dan Colorado. Survei ini dilakukan dengan metode online dan dengan margin of error sebesar 3,4 persen. Secara nasional, hasil survei itu menunjukkan 47 persen warga di 4 wilayah tersebut memilih Obama, sementara 46 persen memilih Romney. ”Ini kemungkinan akan terus ketat sampai pada hari pemilihan benar-benar terjadi,” ujar pengamat survei dari Ipsos, Julia Clark, seperti dilansir Reuters, Minggu (4/11). Julia juga mengaku tidak bisa memprediksi bagaimana nantinya hasil pemilihan di keempat negara bagian tersebut. Dia melihat secara elektoral memang terlihat mendukung Obama, tetap juga tidak dalam angka yang signifikan. (dtc/int)
Akibat Topan Sandy
Listrik di Kuba masih Padam HAVANA- Sepuluh hari setelah serangan ganas topan Sandy, pihak bersenang di Kuba masih disibukkan dengan upaya mengembalikan pasokan listrik ke lokasi bencana terutama di sekitar Santiago, kota terbesar kedua di Kuba, yang paling parah dihantam bencana ini. Lebih dari 300 tim dikirim ke kota ini untuk membangun kembali jaringan listrik yang porak-poranda akibat badai. Sekolah-sekolah yang ditutup juga diperkirakan sudah bisa buka kembali Senin (5/11). Jumlah korban terakhir dilaporkan mencapai 11 jiwa, dimana lebih dari 180 ribu rumah warga porak poranda akibat angin dahsyat yang menumbangkan pohon, tiang listrik dan merenggut rumah dari pondasinya. Kiriman bantuan kemanusiaan juga mulai mengalir, termasuk dari sejumlah negara sekutu sesama negara berhaluan sosialis. Di selatan Kuba misalnya masuk bahan makanan dan material bangunan dari Rusia, Venezuela serta Bolivia. Persediaan makanan menipis cepat di lokasi, kata seorang warga, Bolivar Perez, kepada wartawan BBC, Sarah rainsford. ”Banyak orang tidak punya apa-apa lagi di rumah; mereka terpaksa meminta-minta makanan.PujiTuhan,sayasendiripunya. Tapisaya tahu banyak yang tidak punya apa-apa karena rumah-rumah mereka hancur luluh.” (dtc/int)
JAKARTA- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta para Gubernur beserta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar mempercepat pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 di daerahnya masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai dengan tanggal 3 November 2012, terdapat 6 Provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2013. Enam provinsi yang tercatat sudah menetapkan UMP 2013 adalah Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Untuk UMP tahun 2013, Provinsi Papua menjadi yang paling besar dengan besaran Rp1.710.000 sementara Kalimantan Barat menjadi yang paling kecil di antara keenam provinsi tersebut yakni Rp. 1.060.000.
“Kita minta para kepala daerah agar lebih serius dan memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UMP,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (4/11) Muhaimin mengatakan penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mem-
pertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah. “Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan
upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu,” imbuhnya. Setelah UMP tahun 2013 ditetapkan, Muhaimin meminta agar diadakan sosialisasi secara massif untuk menginformasikan kepada pemangku kepentingan hubungan industrial mengenai besaran upah minimum dan diharapkan semua pihak mematuhi penetapan upah minimum serta melaksanakan secara benar dan konsisten. (dtc/int)
MK Diminta Tolak Uji Materi UU Bantuan Hukum JAKARTA - Orang yang membantu mencari keadilan di luar sarjana hukum atau yang dikenal dengan “paralegal” mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak uji materi UU No.16 Tahun 2011. Uji materi yang diajukan beberapa advokat itu dinilai akan menghalangi mereka membantu komunitas yang tidak mampu. ”Ketika uji materi UU ini dikabulkan, legitimasi paralegal kita terancam dan tidak bisa mendampingi komunitas masing-masing. Jadi kami sangat menolak dan tidak setuju akan gugatan tersebut,” ujar paralegal buruh dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia
(SBTPI) Sahat Sihotang kepada wartawan di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (4/11). UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut disahkan sebelumnya pada 2 November 2011. UU tersebut memberikan legitimasi hukum kepada paralegal untuk membantu mengadvokasi masyarakat, utamanya tidak mampu. Namun kemudian, gerak mereka terganggu. Beberapa pengacara yang tergabung dalam Pengacara Dominika mengajukan uji materi ke MK. ”Kami mendampingi warga, seperti akta kelahiran telah berhasil membuat 1.050 akta gratis. Kami membantu bagaimana caranya
mereka mendapatkan haknya, andaikata uji UU diterima MK, yang dirugikan adalah kaum marginal,” imbuh Nenek Della, paralegal dari komunitas korban penggususan. Acara diskusi yang dihadiri belasan paralegal ini sekaligus memberikan pernyataan sikapnya secara bergantian. Isi pernyataan sikap tersebut yang pertama adalah meminta MK menolak uji materi UU No.16 Tahun 2011. Kedua, meminta Kemenkumham segera menyelesaikan PP dan Permen terkait paralegal. Dan yang terakhir meminta aparat penegak hukum menghargai keberadaan mereka. (kmc/int)
Kekurangan Penyidik, Penanganan Kasus di KPK Terganggu JAKARTA - Lembaga antikorupsi yang tengah menggeber penanganan banyak kasus korupsi besar seperti Hambalang dan simulator SIM, KPK amat sangat kekurangan penyidik. Akibatnya penanganan kasus di KPK terganggu. Satu per satu penyidik kepolisian mundur. Belum ada pengganti yang datang. Alamat pemberantasan korupsi mati suri. ”Sekarang dengan mundurnya 6 orang ya jadi 63 yang ada di Direktorat Penyidikan,” kata juru bicara KPK Johan Budi saat dimintai tanggapan, Minggu (4/11). Adapun 6 penyidik yang mundur itu adalah Kompol Hendi Kurniawan, Kompol Rizki Agung Prakoso, Kompol Yudhistira Midyahwa, Kompol Irfan Rifai, Kompol Popon A Sunggoro dan Kompol Egy Adrian Zues. Johan bertutur, jumlah ideal penyidik KPK untuk menggeber penuntasan kasus korupsi besar mencapai 300-an. ”Idealnya penyidik itu 300-an untuk bisa mengcover kasus-kasus,” imbuhnya. Untuk penyidik kepolisian, Johan
Juru bicara KPK Johan Budi memberikan penjelasan terkait mundurnya 6 penyidik yang memilih kembali ke Polri. bercerita, belum ada pengganti penyidik yang datang. Dia menduga, kemungkinan masih diproses. Tapi tidak tahu sampai kapan. ”Sepertinya sedang proses.
Cuma saya belum tahu sampai kapan. Mungkin menunggu Presiden membuat PP yang baru, sesuai instruksi pidato beliau,” tuturnya. (dtc/int)
Menpora Andi Malarangeng membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.
KPK Dalami Bukti Transaksi Keuangan Proyek Hambalang JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami terkait rekanan proyek Hambalang yang diperoleh dari penggeledahan di tujuh lokasi beberapa hari lalu. Adapun rekanan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu adalah kerjasama operasi (KSO) PT Adhi Karya dengan PT Wijaya Karya. “Yang pertama, kami akan mendalami temuan-temuan itu dulu apakah terkait kasus atau tidak. Sampai sejauh ini belum dapat disimpulkan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi, Minggu (4/11). Menurut Johan, pimpinan KPK beserta jajaran direktur dan penyidik akan kembali melakukan gelar perkara membahas perkembangan penyidikan maupun penyelidikan Hambalang. Mengenai kapan gelar perkara akan dilakukan lagi, Johan mengaku belum tahu. Pekan lalu, menurut Johan, KPK satu kali melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut menyimpulkan KPK masih mencari sejumlah bukti tambahan. Untuk itulah, KPK
melakukan penggeledahan di tujuh tempat, Kamis (1/11). Adapun tujuh tempat yang digeledah KPK adalah kantor perusahaan konsultan Hambalang PT Metaphora Solusi Global di Jalan Ridwan, Grogol, Jakarta Barat, kantor perushaan subkontraktor Hambalang PT Global Daya Manunggal di Kota Bambu Selatan Nomor 3, Jakarta Selatan, , Senayan, Jakarta, rumah di Jalan Gandaria Nomor 17. Kemudian di Jalan Kartika Pinang Sektor 7, Pondok Pinang, Jakarta, , di Jalan Wahyu Blok G Nomor 28, Gandaria Jakarta, dan di sebuah rumah di Jalan Alam Elok Nomor VIII. Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. KPK kini mengusut keterlibatan pihak lain melalui pengembangan penyidikan Deddy maupun penyelidikan proyek Hambalang. (kmc/int)