SELASA
18 Desember2012
Segera! Batas Kabupaten HumbahasSamosir Ditetapkan HUMBAHAS- Penataan batas antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir akan segera disepakati dan ditetapkan dalam sejumlah titik koordinat. Batas kedua wilayah bertetangga tersebut berada di tiga kecamatan yang ada di kedua kabupaten itu. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Humbang Hasundutan Makden Sihombing kepada METRO baru-baru ini mengatakan, kesepakatan untuk menetapkan tata batas kedua kabupaten itu sudah ada sejak tahun lalu. ”Tapi untuk penatabatasan, kita akan upayakan selesai bulan ini,” ujar Makden. Ia menjelaskan, batas antara kedua wilayah itu dari Kabupaten Humbahas, berada di Kecamatan Baktiraja yang berbatasan dengan Kecamatan Sito-tio di Kabupaten Samosir. Kemudian, di Kecamatan Pollung yang berbatasan dengan Kecamatan Harian dan Kecamatan Sito-tio di Kabupaten Samosir. Selanjutnya, antara Kecamatan Parlilitan dengan Kecamatan Harian. Saat penetapan tata batas, sambung Makden, kedua Pemkab akan menentukan sejumlah titik koordinat di tiga kecamatan masing-masing kedua daerah itu. ”Jadi, berdasarkan titik koordinat itu, nantinya akan dipasang pilar beton,” paparnya. Atas penetapan tata batas tersebut, ia meminta agar masyarakat yang tinggal di perbatasan kedua wilayah tersebut tidak salah persepsi terkait hak kepemilikan tanah. ”Masyarakat jangan keliru, tata batas yang ditetapkan nantinya antara kedua pemerintah daerah, tidak adanya hubungannya dengan hak kepemilikan tanah pribadi. Itu tidak berpengaruh,” imbuhnya. Ditanya kapan penetapan batas wilayah itu akan dimulai, Makden Sihombing sejauh ini belum dapat memastikan. ”Kita koordinasi dulu dengan Pemkab Samosir kapan jadwalnya dimulai. Yang jelas akan dilaksanakan bulan ini,” pungkasnya. (hsl)
Dinkes Provsu... Sambungan Halaman 9 “Jadi setelah BPK menyampaikan ke kita, kita pun mengusulkannya ke bagian perencanaan untuk menganggarkannya ke jamkesda provinsi,” terangnya. Sebelumnya, ujar Sugi, pada anggaran 2012, sekitar Rp30 miliar kebanyakan untuk membayar hutang tahun sebelumnya. “Tahun lalu hutang kita sudah selesai, tinggal hutang tahun 2012 ini yang besarnya mencapai Rp21.218.690.882,97. Sehingga kita usulkan senilai Rp60 miliar untuk menutupi hutang sebelumnya dan memenuhi kebutuhan tahun tahun 2013,” ujarnya. Menyikapi persoalan proyeksikan anggaran Jamkesda Provsu dan banyaknya masyarakat dari kabupaten/kota yang menggunakan dana tersebut, Sekretaris Dinkes Sumut, Wahid Khusyairi menjelaskan, pemerintah kabupaten/ kota diminta untuk selektif dalam memberikan rekomendasi kepada masyarakatnya. “Selain itu, kita juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota turut menganggarkan dana jamkesda bagi masyarakatnya. Sekarang ini kalau tidak salah, baru 11 kabupaten/kota yang menganggarkan dana jamkesda, sisanya masih belum,” ungkapnya. Dengan adanya usulan Rp60 miliar dari penanggungjawab Jamkesda Provsu, dirinya juga berharap agar Pemprovsu dan DPRD mengabulkan usulan anggaran ini. Dimana, katanya, program ini menyentuh langsung ke masyarakat. “Ya kita berharap ini dikabulkan,” pungkasnya. Selain itu, Wahid juga mengharapkan agar Pemprovsu dapat mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 15 persen sesuai dengan UU Kesehatan. “Kita berharap seperti itu. Tapi nantilah kita lihat bagaimana, apakah disetujui atau tidak dan kita juga lihat bagaimana kemampuan APBD kita,” tandasnya. Dalam kesempatan itu Sugi merinci, hutanghutang terhadap sejumlah rumah sakit provider, antara lain RSUD Pirngadi Medan hingga September mencapai Rp 4.704.900.137, RSU Haji Medan (November) Rp774.468.056, RSU Sufina Aziz (November) Rp32.766.956, RS Sari Mutiara (November) Rp190.585.133, RSU Mitra Medika (Oktober) Rp34.224.168, RS Estomihi (November) Rp66.136.496, RSU Vina Estetica (Desember) Rp27.266.260, RSU Bandung (Desember) Rp668.511.863, RS Imleda (November) Rp848.180.212. “Totalnya Rp7.347.039.281. Sisa pagu DPA 2012 sebesar Rp12.540.698.897. Setelah dikurangi, sisa akhirnya sebesar Rp5 miliar lebih dan hutang kita dengan RSUP H Adam Malik sebesar Rp26.412.350.498,97. Setelah kita bayarkan, jadi total hutang kita sebesar Rp21.218.690.882,97,” sebutnya. Sedangkan rekapitulasi jamkesda kabupaten/ kota se-Sumatera Utara, peserta dana talangan yang telah dilayani hingga November sebanyak 4.552 jiwa. “Deli Serdang yang paling banyak yakni 1.045 jiwa, Medan sebanyak 743 jiwa, Langkat 404 jiwa, Batubara 254 jiwa dan Asahan sebanyak 245. Dari tahun ke tahun, jumlah pasien yang kita layani kian meningkat, sehingga kita mengusulkan dana Rp60 miliar,” ucapnya. (uma)
TKS Pemko Antarkan Sabu... Sambungan Halaman 9 penangkapan terhadap R Saragih alias Rizal dan DIB alias Dedek warga Indrapura dengan barang bukti narkoba jenis sabusabu seberat 10, 71 gram. sementara tersangka Iwan yang mengaku selama ini berkerja sebagai juru parkir mengaku ia menjual sabu-sabu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iwan mengaku jika barang haram milik seseorang yang mengaku bernama Jefri warga Tanjungbalai. Sedangkan Reza yang selama ini bekerja sebagai TKS di Pemko Tanjungbalai mengaku dirinya hanya menemani Iwan ke rumah kost di Jalan Cendana. “Aku tidak tahu kalau yang diantar itu narkoba jenis sabu-sabu,” kata Reza. (sus)
Mahasiswa Tuntut Penyelesaian Kasus Lahan PT Arkaco
DPRD Diminta Koordinasi dengan Jaksa dan Polisi TANJUNGBALAI- Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Persatauan Mahasiswa anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Senin (17/12) mendatangi kantor DPRD Tanjungbalai. Mereka meminta agar anggota DPRD bekerja sama dengan kejaksaan dan polisi serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan kasus asset PT Arkaco di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjungbalai berupa lahan yang dibagi-bagikan kepada
pejabat Pemprovsu dan Pemko Tanjungbalai. Ketua Persatuan Mahasiswa anti KKN, Ade Candra dalam orasinya mengatakan, aset PT Arkaco telah dijual kepada PT Delimas Surya Kanaka dan juga dihibahkan kepada pejabat pemko Tanjungbalai dan Pemprovsu. Ade mengatakan, kasus tanah PT Arkaco yang kini menjadi PT Delimas Surya Kanaka saat ini bermasalah. Khusus asset tanah yang dibagi-bagi kepada pejabat Pemrovsu, Pemko Tan-
jungbalai, dan anggota DPRD. Berdasarkan surat tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungbalai nomor:000.100/2/2003 tertanggal 21 Pebruari 2003 disebutkan, pejabat pemko banyak yang menjadi penerima hibah. Karenanya diminta kepada DPRD Tanjungbalai agar dapat berkordinasi dengan pihak kejaksaan, kepolisian, dan BPN untuk mendesak agar permasalahan dapat diselesaikan. Di mana tanah tersebut dikem-
balikan kepada anak-anak dari mantan karyawan PT Arkaco. Menanggapi pernyataan para mahasiswa, Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynoor SE berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut. Menurut Rimaynoor, pihak DPRD telah menerima surat dari BPN nomor 399.300/XI/2012 tentang HGU nomor I tentang tanah PT Delimas Surya Kanaka di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang raso Tanjungalai. Dalam surat itu dinyatakan telah dilaku-
kan peralihanya lahan dari PT Arkaco kepada PT Delimas. Peralihannya sudah sesuai prosedur. Tidak terima dengan surat BPN Tanjungbalai yang dibacakan ketua DPRD, karyawan eks PT Arkaco Syafri angkat bicara. Syafri mengatakan apakah dibenarkan peralihan tanah PT Arkaco kepada PT Delimas Surya Kanaka. Setelah mendengarkan jawaban dari Romaynoor, akhirnya para mahasiswa membubarkan diri. (ilu)
Tambang Emas Tanpa Izin
Ancam Banyak Korban Sambungan Halaman 9 limbah atau sisanya dibuang sembarangan, bahkan ke sungai dan irigasi yang biasa digunakan masyarakat untuk semua kebutuhan. ”Banyak memang warga kita yang bergantung kepada tambang tanpa izin ini, bahkan warga dari
luar Madina juga banyak, namun damfaknya juga sangat berbahaya nanti. Dari segi ekonomi masyarakat sudah banyak yang terbantu, tetapi tidak dipungkuri juga banyak penambang yang rugi puluhan bahkan ratusan juta. Apabila ditinjau dari dampak lingkungan, maka sangat berbahaya bagi penduduk Madina,
akibat bahan beracun yang digunakan. Dan saya yakin masih banyak sumber penghasilan tanpa merusak lingkungan,” sebutnya. Untuk itu, menurut Imsar, peran pemerintah, legislative, dan tokoh masyarakat serta pemangku kebijakan lainnya sangat diharapkan dalam menyikapi PETI yang sudah terjadi hampir tiga
tahun belakangan ini. ”Saatnya pemerintah, legislative, tokoh masyarakat, dan melibatkan semua pengusaha tambang untuk mencari solusi agar terhindar atau setidaknya mengurangi bahaya dampak lingkungan. Sebab kita ketahui longsor kerap terjadi di lokasi penambangan itu disebabkan karena tidak ada
mekanisme dan aturan tambang yang mengikat mereka. Masyarakat dalam hal ini jangan menjadi korban hanya karena mencari kebutuhan hidup. Pemerintah harus ambil sikap yang tegas apakah ditutup atau dilokalisasi, tetapi tidak merugikan investor yang juga melakukan kegiatan tambang,” tambahnya. (wan)
Pencairan Tunjangan Profesi Guru Non PNS Tertunda Kesadaran Masyarakat Jaga Sambungan Halaman 9 Peningkatan Mutu Pendidik dan pelaksana Pendidikan dan Latihan Kebersihan Masih Rendah Tenaga Kependidikan Dinas Profesi Guru (PLPG) Sertifikasi Pendidikan (Disdik) Sumut, EdRp78.329.187.700 yang dibutuhkan Guru dengan Disdik,” terangnya. untuk pembayaran tunjangan profesi guru non PNS bidang Dikmen Sumut kepada 3.668 orang guru selama satu tahun. Karena dana yang tersedia tersebut, hanya mampu membayar kebutuhan guru selama 10 bulan, atau periode Januari hingga Oktober. Sehingga mau tidak mau, penyaluran untuk November dan Desember ditangguhkan. Untuk itu, sambungnya, kepada guru penerima tunjangan profesi diminta untuk bersabar jika terjadi keterlambatan pembayaran dana tunjangan profesi ini,” ujar Kadisdik Sumatera Utara, Syaiful Syafri, Senin (17/12). Untuk menutupi kekurangan tersebut, ujar Syaiful, Disdiksu telah mengusulkan kebutuhan kekurangan pembayaran 2 bulan tersebut agar ditampung dalam APBN 2013 dengan cara pembayaran carry over. Sementara itu, Kepala Bidang
ward Sinaga mengungkapkan, keterlambatan pembayaran dana tunjangan profesi untuk bulan November dan Desember 2012 ini terjadi karena anggaran yang diberikan pemerintah pusat kurang. Sebelumnya, pada akhir tahun 2011, Disdik hanya mengajukan sekitar 3.346 orang guru yang akan mendapatkan tunjangan profesi tahun 2012. Namun, ternyata jumlah ini terus bertambah seiring terbitnya SK (surat keterangan) sertifikasi guru yang lulus sertifikasi tahun 2011. “Di tahun 2012, jumlah guru yang lulus uji untuk mendapatkan tunjangan profesi ternyata terus bertambah. Padahal, dana yang dialokasikan hanya untuk 3.346 orang guru. Tapi kenyataannya, sepanjang 2012 ini, ada sekitar 3.668 orang guru yang lulus uji tunjangan profesi. Kondisi ini terjadi, karena kurangnya koordinasi antara
Kenyataanya yang ada juga bilang Edward, karena banyak guru yang lulus sertifikasi di tahun 2011. Namun, SK guru tersebut terbit di bulan Februari, Juni dan Oktober. “Dan semuanya harus dibayar mulai bulan Januari atau satu tahun anggaran. Tentu anggaran yang kita ajukan masih kurang,” urainya. Sebelumnya atau tepatnya pada Juni 2012 lalu, menurut Edward, Disdik Sumut sudah mengusulkan tambahan kekurangan dana tersebut. Tapi ternyata, pemerintah pusat tidak bisa mengakomodir kekurangannya. Sumut hanya mendapat tambahan dana Rp4 miliar, sedangkan untuk sebulan, dana yang harus dialokasikan sekitar Rp6 miliar. Karenanya kini anggaran tunjangan profesi guru non PNS bidang Dikmen defisit, sehingga pembayaran untuk November dan Desember 2012 harus tertunda. (uma)
Sambungan Halaman 9
terhadap pemeliharaan lingkungan, khususnya di bidang kebersihan masih rendah. BLH KP sendiri terus berupaya untuk menyadarkan masyarakat dengan mengabulkan permintaan pengadaan tong sampah sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), namun masih banyak sampah berserakan di pinggir jalan tak jauh dari TPS itu. Sehingga petugas kebersihan setiap waktu harus mengitari kota Panyabungan untuk menyapu semua sampah itu,” ucap Ansyari. Pemkab Madina sudah mewacanakan agar Panyabungan secepatnya menjadi kota adipura yang tertata dan lingkungannya bersih, namun wacana dan upaya itu akan sulit diwujudkan apabila tidak didukung masyarakat. ”Banyak sekali yang harus dinilai ketika Panyabungan dijadikan sebagai kota adipura. Dan yang paling utama adalah masyarakatnya sendiri. Kondisi yang ada saat ini, harapan itu masih sangat jauh. Tetapi kami tetap optimis dan akan terus melakukan sosialisasi maksimal, dan berharap agar masyarakat lebih sadar betapa
pentingnya kebersihan itu. Selain menjaga kelestarian lingkungan, juga akan mencegah banjir. Selama ini sudah terbukti, pusat Panyabungan sering digenangi air seperti di Pasar Lama dan Pasar Baru Panyabungan. Itu disebabkan banyaknya sampah yang dibuang ke dalam parit pinggir jalan protokol,” bebernya. Kabid Rahmadsyah menjelaskan petugas kebersihan di lapangan dalam sehari-semalam ada tiga kali melakukan kebersihan dengan menyapu jalan protokol dan mengitari seluruh jalan di kota Panyabungan. Ditemukan banyak warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan tak jauh dari TPS. ”Sampah sering dipungut tak jauh dari TPS, padahal tong sampah yang disediakan itu jarang penuh ketika diangkut. Inilah membuktikan kesadaran akan kebersihan dan memelihara lingkungan warga kita masih rendah. Harapan kami ke depan agar masyarakat memelihara kelestarian lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya agar Panyabungan menjadi kota asri dan sejuk,” ucap Rahmad.(wan)
Geger, Bocah Bisu Panjat Tower Seluler Sambungan Halaman 9
(FOTO: ISHAK LUBIS)
Warga antrian untuk membeli tiket di loket kereta api Tanjungbalai, Senin (17/12).
Kehabisan Tiket KA, Bisa Beli ke Indomaret Sambungan Halaman 9 Tanjungbalai yang menyarankan kepada Suroso agar mendatangi Indomaret terdekat untuk mendapatkan tiket kelas ekonomi. Lalu Suroso mendatangi Indomaret di Jalan Letjen Suprapto Tanjungbalai untuk membeli tiket kereta api kelas ekonomi tujuan Tanjungbalai-Medan. Ternyata benar, dengan membayar harga tiket Rp21.500 Suroso berhasil mendapatkan tiket. Meskipun harga jualnya jauh lebih mahal,
namun Suroso merasa senang karena dirinya telah mendapatkan tiket untuk pergi ke Medan. “Kalau beli di loket harga tiket Rp14 ribu, tapi di Indomaret harganya jadi 21.500. Tapi meskipun harganya lebih mahal Rp7.500, saya tak peduli, yang penting saya bisa mendapatkan tiket,” katanya. Hanya saja Suroso merasa heran, kenapa di loket Stasiun KA Tanjungbalai tiket bisa cepat habis, namun warga bisa membeli tiket di Indomaret dengan harga yang lebih mahal.
Terpisah, Kepala Stasiun KA Tanjungbalai melalui staf PT KAI Cabang Tanjungbalai Satria megatakan, setiap penupang kereta api wajib memiliki tiket. Satria membenarkan jika masyarakat bisa membeli tiket di Indomaret. Menurut Satria, pihak PT KAI dan Indomaret telah melakukan kerja sama dalam penjualan tiket. Di mana Indomaret diberikan kepercayaan untuk menjual tiket kereta api kepada warga yang hendak bepergian menggunakan jasa kereta api. (ilu)
khawatir dirinya melompat dari atas tower yang dipenuhi perumahan padat penduduk itu. Guna membujuk bocah berkulit hitam tersebut turun dari atas tower ini, dengan melakukan trik iming-iming pemberian uang, akhirnya bocah tersebut turun sendiri. Saat berupaya turun, aparat dan warga semakin khawatir tangan bocah tersebut terlepas hingga terjatuh. Tapi, secara perlahan bocah itu turun dengan tenang. Bahkan, tercatat hampir empat kali pria ini beristirahat di tangga tower saat hendak turun. Sekitar pukul 13.00 WIB, begitu tiba di bawah, warga langsung menangkapnya dan dibawa ke Kantor Koramil Dolok Sanggul. Amatan METRO, tidak ada bekas luka di tubuhnya. Bahkan, wajahnya sama sekali tidak pucat akibat ketinggian yang ia panjat. Begitu diberi makan dan minum teh manis oleh aparat Koramil Dolok Sanggul, bocah tersebut ditanya identitasnya. Berulang kali ditanya, bocah itu tak kunjung berbicara. Ia, hanya
tampak tersenyum kepada setiap orang yang menanya nama dan alamat orangtuanya. Demikian juga setelah diminta menuliskan namanya dalam selembar kertas, dia berdiam diri karena tidak tau menulis huruf. Hanya saja, dia bisa melukis tower yang sudah dipanjatnya itu. Seorang warga Dolok Sanggul, Linda Simamora (19) mengatakan, pertama sekali mengetahui adanya bocah memanjat tower saat seorang pengendara meneriaki ada yang memanjat tower. ”Saya baru tau karena ada yang naik kreta teriak dan mengatakan ada bocah di atas tower,” ujar Linda. Sedangkan Kapolsek Dolok Sanggul AKP Butar Saragi kepada METRO mengatakan, pihaknya akan segera menyerahkan bocah tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemkab Humbang Hasundutan, dan selanjutnya menyiarkan pengumuman di radio lokal tentang keberadaan bocah tersebut. ”Upaya melalui siaran radio itu kita lakukan, mana tau ada keluarga anak itu yang mendengar, supaya dijemput. Termasuk bantuan berita teman-teman media cetak,” pungkasnya. (hsl)
Diduga Stres, Oknum Guru Aksi Coret di Kantor Diknas Sambungan Halaman 9 pecat saja saya,” timpalnya. Dalam poster berukuran kecil itu terdapat pernyataan yang diberi nomor. Pada urutan pertama ditulis, Kalau Gurasta penjahat karantinakan dibui. Poin kedua, gila karantinakan di RS Jiwa, yang ketiga, orang baik hargai kebaikannya. Lalu tulisan berikutnya, “siapa yang membuat Gurasta itu dapat gaji dari Bank Sumut? 38 bulan kali Rp2.600.000. Banyak amat kerugian negara ini! Dia menunjukkan
poster tersebut sambil menangis. Setelah itu, baju korpri dia letakkan di atas sepedamotornya lalu pergi. Sejumlah pegawai kantor hanya berdiri melihat aksi yang dijalankan Gurasta. Dari percakapan di antara pegawai, guru yang tinggal di Kecamatan Tampahan itu mengidap stres. Bahkan katanya, yang bersangkutan pernah juga membuat kegaduhan. Sementara, Sekretaris Diknas Tobasa Eston Sihotang saat ditemui di kantor dewan membenarkan bahwa guru tersebut me-
ngidap stres tinggi. Menurut Eston, Gurasta dilaporkan oleh orang tua murid Siboruon karena resah. Pasalnya, muridnya pernah dikurung di dalam ruangan. Karena pengaduan tersebut, Gurasta dipindahkan ke sekolah dasar di Tampahan agar dekat dengan keluarga. “Permasalahan Gurasta sudah pernah saya tangani ketika saya masih Kabidtendik. Sebenarnya apa yang dialami oleh Gurasta sudah lama terjadi. Biasanya kalau ada beban pikirannya yang berat dia suka bertingkah macam-ma-
cam, bahkan dia pernah hampir berantam dengan kepala sekolah,” kata Eston. Meski telah dipindahkan dari tempat bertugas, kata Eston, tetap saja bertingkah macam macam seperti yang terjadi saat itu. Pihaknya telah berkonsultasi dengan keluarganya agar dibawa ke psikiater. Namun, anak-anak Gurasta tidak berhasil membujuknya. “Yang bersangkutan tidak mau dan tidak boleh diwakilkan pula oleh siapa pun. Padahal kita ingin tahu bagaimana bersikap. Karena
dengan hasil itu (pemeriksaan) dapat kita ambil kesimpulan dipensiun dinikan atau tidak,” tambahnya. Kendati kadang kala bersikap tidak wajar, kata dia, dari segi pembelanjaran di sekolah, Gurasta diakui cukup pintar. Dia memiliki metode penyampaian kepada murid tergolong baik. “Tapi itu tadi, sebenarnya dia sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Memang kisah hidupnya cukup memprihatinkan,” ujar Eston. (cr-03)