SELASA
14 Agustus 2012
Penundaan Pilkada Dinilai Ilegal JAKARTA – Berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 membuat Kementerian Dalam Negeri berencana memundurkan jadwal Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada tahun yang sama. Namun, pilihan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi itu dinilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin terlaksana bila tak ada payung hukumnya. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik melihat sampai saat ini belum ada peraturan pengganti undang-undang (Perpu) yang diterbitkan pemerintah untuk menjadwal ulang pilkada di provinsi Lampung dan Jawa Timur serta 41 kabupaten/kota tersebut. “Bukan tidak mungkin jika dibiarkan saja oleh pemerintah, maka pilkada yang telah terjadwal pada 2014 tetap akan terlaksana. Kalau ditunda silahkan tapi terbitkan undang-undang atau Perpu sebagai payung hukumnya,” ujarnya saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta. Pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa tidak akan ada penyelenggaraan pilkada karena berbarengan dengan Pemilu guna meminimalisir keruwetan data mata pilih antara Pemilu dan Pilkada kelak. Sehingga pada 2014 mendatang perhatian masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah tertuju mensukseskan Pemilu. Sementara jika jadwal pilkada 2014 dimundurkan satu tahun maka dinilai melanggar undang-undang karena tidak memiliki payung hukumnya. “Karena yang paling mungkin adalah jadwalnya (pilkada) dimajukan satu tahun yakni 2013 dan untuk memajukan jadwal pilkada masih menjadi kewenangan KPU, sementara memundurkannya sama sekali tidak ada kewenangan siapa-siapa,” ujar pria asal Sumatera Barat itu. Pihaknya, lanjut Manik, telah mempersiapkan opsi memajukan jadwal pemilukada untuk kepala daerahnya yang turun jabatan pada 2014. Namun kendalanya opsi percepatan pilkada itu dikarenakan pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena itu, pemerintah juga perlu menerbitkan Perpu menyesuaikan dengan pembahasan APBD di 43 daerah tersebut. “KPU tetap mempersiapkan opsi untuk mempercepat (2013), setidaknya ini
DKPP Rekomendasikan 3 Anggota KIP Aceh Tenggara Dipecat Sambungan Halaman 9 DKPP, Jimly Ashidiqqie saat membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik KIP Aceh Tenggara, di Jakarta, Senin (13/ 8). Dalam sidang tersebut hadir juga Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, Abdul Bari Azed, dan Nelson Simanjuntak, serta Valina Singka Subekti. Sedangkan Ketua KIP Aceh Tenggara, Dedi Mulyadi Selian dan Fitriyana dibebaskan dari segala tuduhan serta mengembalikan nama baik mereka. Tiga orang Anggota KIP Aceh Tenggara diberhentikan karena secara terbukti telah melanggar kode etik yang berpedoman pada sumpah atau janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu. Mereka dianggap terbukti melanggar asas Penyelenggaraan Pemilu pada Keputusan DKPP Nomor 002 KEPTahun 2012, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya, DKPP mendapatkan laporan terkait dengan penetapan calon bupati Armen Desky oleh KIP Aceh Tenggara. Penetapan ini melalui voting dalam rapat pleno. Tiga anggota KIP Aceh Tenggara, yakni Marzuki Beroeh, Mat Budiaman, dan Saidi Amran setuju bahwa Armen Desky sebagai pasangan calon. Sementara Dedi Mulyadi Selian dan Fitriyana menyatakan tidak setuju ditetapkan sebagai pasangan calon karena Armen Desky tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan fakta persidangan DKPP dan bukti-bukti terkait, Armen Desky terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU dan Peraturan. Sebelumnya, Panwaslu juga sudah memberikan rekomendasi, bahwa calon tersebut tidak memenuhi syarat, tetapi tidak diindahkan. “Tindakan teradu yang menetapkan Armen Desky memenuhi syarat, merupakan tindakan kesengajaan untuk menghilangkan atau menegasikan, atau menyembunyikan suatu pasal, atau ayat, atau huruf, atau suatu penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan,” kata Jimly. (awa/jpnn)
untuk mengantisifasi saja karena menyangkut pengesahan APBD. Kita berharap undang-undang/perpu harus terbit menyesuaikan pembahasan APBD, kalau tidak jadi masalah dalam pembiayaan,” jelasnya. Manik juga mengaku telah membicarakan hal tersebut kepada Mendagri. Namun, pembicaraan itu, kata dia, secara tidak resmi dalam artian antara Husni dan Mendagri pernah menyinggung hal itu pada kesempatan perbincangan keduanya meski belum membicarakannya dalam rapat resmi duduk bersama instansi terkait. “Kita sudah bicarakan tapi masih secara informal,” tandasnya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Raydonnizar Moenek menegaskan, pihaknya telah mengusulkan untuk membentuk payung hukum terkait penundaan pelaksanaan Pilkada, apakah nantinya dalam RUU
Pilkada, RUU Pemda atau dibentuknya Perpu. Dikatakanya, hal itu sudah dikemukakan dalam pembahasan bersama di DPR untuk dijadikan payung hukum pelaksanaanya kelak. ”Kita mengarah kesana (membentuk payung hukumnya), itu (penundaan) sebuah opsi, mau tidak mau diambil oleh mendagri dengan mempertimbangkan menjamin efektifitas pileg dan pilpres,” kata Donny sapaan Raydonnizar. Dikatakan Dony, bila tidak ada hambatan, dalam waktu dekat payung hukum tersebut sudah terbentuk sejalan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang dimaksud. ”Karena tata tertibnya, dalam pembahasan itu dipersyaratkan selesai dalam dua kali masa persidangan. Kita asumsikan akhir desember sudah disahkan. Kalaupun tidak, hanya boleh diperpanjang dalam satu kali masa sidang. Artinya
paling lambat Maret (2013) payung hukumnya sudah ada,” jelas Dony. Donny menambahkan, Mendagri telah memilih pengunduran pelaksanaan Pilkada ini berlaku bagi 43 daerah. Menurutnya, penundaan itu mengacu pada UU 32/2004 tentang Pemda dan Peraturan Pemerintah (PP) 6/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Dalam aturan itu, kata dia, disebutkan tidak boleh ada Pemilukada yang digelar enam bulan sebelum tahap pemungutan suara Pileg dan Pilpres serta kepala daerah tidak boleh menyisahkan masa jabatanya.”Mengacu pada Peraturan Pemerintah, kalau dimajukan nanti kepala daerah bersangkutan merasa jabatannya belum habis. Ini opsi terbaik yang kami ambil. Penyelenggaran Pilkada bisa dilakukan 8-9 bulan setelah Pemilu Legislatif,” tegasnya. (kyd)
Polisi Diminta Aktif Tindaklanjuti Politik SARA JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menegaskan bahwa kasus politik SARA jelang putaran kedua Pilkada DKI 2012 tak bisa diabaikkan. Kepolisian diminta aktif untuk mengusut politik SARA dengan alasan mengancam kemajemukan bangsa Indonesia. “Kepolisian tidak bisa mendiamkan kasus-kasus dan politik SARA dalam pilkada DKI Jakarta hanya karena alasan hal tersebut mesti ditangani Pengawas Pemilu. Kepolisian mestinya menempatkan politik SARA sebagai ancaman terhadap kemajemukan dan kesatuan kebangsaan sebagai NKRI,”
kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (13/8). Menurut Titi, sebaiknya kepolisian melakukan asistensi terhadap pengawas pemilu. Pasalnya, Panwaslu DKI Jakarta selaku pengawas pemilu memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan penindakan. “Hal itu tidak bisa dibiarkan berlarutlarut. Jika diperlukan kepolisian hendaknya bisa sesegera mungkin melakukan asistensi terhadap pengawas pemilu jika dirasa ada keterbatasan kapasitas pada jajaran pengawas pemilu,” ujar Titi.
Perludem juga mendesak Panwaslu DKI untuk menyelesaikan laporan pelanggaran kasus SARA yang diadukan masyarakat. Panwaslu DKI diminta transaparan dalam penanganan kasus SARA yang muncul selama proses Pilkada DKI. “Sudah sejauh mana, apakah sudah ditindaklanjuti, ataukah belum, dan menyampaikan informasi atas kajian yang konmprehensif mengenai penanganan suatu laporan pelanggaran SARA. Hal itu demi menjamin kredibilitas dan tetap terjaganya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu,” papar Titi. (dil/jpnn)
Dedi Belikan Pakaian Lebaran 58 Anak Yatim Sambungan Halaman 9
langsung berbelanja di Plaza ATC Kota Psp, sebanyak 58 anak-anak yatim dari Rambin Kecamatan Psp Utara dan dari Jalan Bakti PU Ujung Padang Kecamatan Psp Selatan yang dibawa langsung berbelanja pakaian lebaran bagi mereka. “Sesuai dengan janji Dedi Jaminsyah Putra Harahap dihadapan anak-anak yatim di tanggal 4 Agustus lalu, Dedi
Jaminsyah Putra ingin berbagi rezeki dengan anak-anak yatim menyambut lebaran Idul Fitri 1433 H yang tinggal beberapa hari lalu, yaitu dengan membelikan pakaian lebaran bagi anak-anak yatim,” ujar Matuan Malik Abdur Rahman kepada METRO, Senin (13/8). Terlihat anak-anak yatim yang langsung dibawa mencoba pakaian yang akan dibeli Dedi Jaminsyah Putra untuk mereka begitu senang
dan gembira. Satu-persatu, pelayan toko memberikan pakaian muslimah bagi anak-anak yatim untuk dicoba, apakah kebesaran atau kekecilan atau sudah pas. Anak-anak yatim mengaku senang mendapatkan baju lebaran dari Dedi Jaminsyah Putra tersebut, dan berdoa, semoga DediAffan meraih cita-cita dan menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Psp terpilih di pemilukada 18 Oktober mendatang. (neo)
Rhoma Tak Bersalah, Ini Alasan Panwaslu Sambungan Halaman 9 yang diungkapkan Rhoma tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kampanye dengan politisasi SARA. “Kita sudah panggil semua pengurus masjid, orang yang mendengar ceramahnya sampai dengan orang luar, kumpulkan rekaman. Tapi kurang satu unsurnya yang membuat dia tidak bersalah, yaitu dia tidak menyampaikan visi dan misi tentang Foke dan Nara,” kata Ramdhansyah usai jumpa pers di kantor Panwaslu di Jakarta, Minggu (12/8). Fakta lainnya yang menurut Panwaslu menunjukkan Rhoma tak bersalah adalah Rhoma menyampaikan kepada jemaah untuk memilih yang seiman dalam hal ini Foke dan Nara. Meski, dalam ceramah itu, ia juga sempat menyebut nama pasangan calon yang masuk dalam putaran kedua Pemilukada. Selain itu, kata Ramdansyah, Rhoma juga ternyata menyampaikan identitas yang salah tentang orangtua salah satu pasangan calon, dalam hal ini keluar Jokowi. “Ini kan unsur kumulatif, unsurunsur itu meliputi lisan dan tulisan. Jadi kalau benar ada tulisan dan lisan lengkap mengenai visi dan misi program, menghasut bisa saja. Ini dia memang mengajak, tapi tidak ada sampaikan visi misi,” sambungnya. Berdasarkan beberapa alasan itu Panwaslu menilai secara kumulatif Rhoma tak bersalah. Ia juga tidak dianggap melanggar UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 , pasal 116 ayat (1) kampanye di luar jadwal, pasal 118 ayat (2) kampanye dengan cara menghasut atau memfitnah, dan pasal 116 ayat (3) kampanye di tempat. “Dia juga tidak memenuhi unsur melanggar Bab IV SK KPU DKI Jakarta Nomor 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Kampanye,” pungkas Ramdansyah. Sebelumnya diberitakan ceramah Rhoma Irama di Masjid Al Isra, Tanjung Duren tanggal 29 Juli 2012 secara eksplisit menyebut nama pasangan calon gubernur Joko Widodo-Basuki T.Purnama. Rhoma bahkan terang-terangan menyerang pasangan cagub yang didukung PDIP dan Partai Gerindra tersebut. Hal ini terungkap dari rekaman video ceramah Rhoma yang diperoleh JPNN. Video berdurasi 7 menit itu berisi potongan-potongan ceramah Rhoma di Masjid Al Isra
yang menyinggung SARA. Video serupa telah dikantongi Panwaslu DKI Jakarta sebagai alat bukti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan sang Raja Dangdut. Dari video diketahui bahwa Rhoma memulai ceramahnya dengan seruan kepada jamaah masjid untuk tidak memilih pemilih non muslim. Ia menggunakan dalil ayat kitab suci untuk menyerukan ajakan agar tidak memilih pemimpin non muslim. “Kalau memilih pemimpin yang non muslim maka sanksinya adalah mendapat azab dari Allah SWT,” kata Rhoma di hadapan jamaah masjid. Kemudian Rhoma melanjutkan ceramahnya dengan memaparkan latar belakang suku dan agama dua pasangan cagub dalam Pilkada DKI 2012 yakni Jokowi-Ahok dan FokeNara. Ustadz selebritis itu menegaskan bahwa materi berbau SARA yang dibicarakannya sah dan diperbolehkan menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie. “Menggunakan yang namanya SARA diperbolehkan oleh yang namanya Dewan Pembina KPU, Prof dr Jimly Asshiddiqie. Kenapa? karena ini zaman keterbukaan, karena ini zaman demokratisasi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Rakyat, umat harus dijelaskan siapa calon pemimpin mereka, maka SARA dibenarkan,” papar musisi yang dijuluki Satria Bergitar tersebut. Rhoma mengungkapkan bahwa pasangan Foke-Nara adalah muslim tulen. Sedangkan, Jokowi meski muslim tetapi latar belakang keluarganya adalah non muslim seperti Ahok. Rhoma juga menegaskan bahwa Foke-Nara adalah orang Betawi, sementara saingannya bukan warga Betawi alias pendatang. “Fauzi Bowo muslim, Nachrowi muslim. Fauzi Bowo Betawi, Nachrowi Betawi. Harus jelas, ini jaman keterbukaan. Calon kedua, Jokowi sama Ahok. Jokowi muslim tapi orangtuanya Kristen, suku bangsanya Jawa. Ahok suku bangsanya Cina, agamanya Kristen. Ini harus dijelaskan bahwa siapa pemimpin agar kita memilih pemimpin tidak seperti beli kucing dalam karung,” ucap Rhoma dalam ceramahnya. Di akhir ceramahnya, Rhoma meminta jamaah Masjid Al Isra untuk menyebarluaskan peringatan yang disampaikannya kepada seluruh umat muslim di Jakarta. Ia juga kembali mengingatkan
jamaahnya bahwa memilih pemimpin adalah bagian dari ibadah. Anggap Rhoma Laksana Wali Songo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi sinyal yang disampaikan Ketua Panwaslu DKI bahwa Rhoma Irama tak bersalah terkait dugaan menebar SARA dalam Pemilukada DKI Jakarta. PKB menganggap Panwaslu DKI bisa melihat secara jernih peran Rhoma sebagai ulama. “Kita tentu menyambut baik dan memberi apresiasi ke Panwalu DKI. Karena yang selama ini diminta PKB dan sebagian besar ulama, kiai dan habaib serta masyarakat Jakarta agar dakwah Bang Rhoma itu tidak dianggap sebagai kesalahan, ternyata dipertimbangkan oleh Panwaslu,” ujar Sekjen DPP PKB, Imam Nahrawi kepada JPNN, Senin (13/8). Imam menambahkan, Panwaslu DKI ternyata telah menunjukkan independensinya dalam persoalan Rhoma. Panwaslu, sebut Imam, mampu menghindari provokasi dari pihak yang secara diam-diam merekam dakwah Rhoma Irama untuk kemudian menyebarkannya. PKB juga lega dengan keputusan Panwaslu, karena sebelumnya Rhoma sudah dihakimi oleh publik dan sebagian media sebagai pihak yang bersalah karena menebar isu SARA. “Karena itu, PKB sejak kasus ini muncul, menolak semua upaya kriminalisasi terhadap ceramah Bang Haji (Rhoma). Kini semua sudah jelas dengan keputusan Panwaslu itu,” ucapnya. Politisi muda yang juga duduk sebagai anggota DPR RI itu menambahkan, putusan Panwaslu tidak perlu lagi diperdebatkan dan dipolitisasi. PKB mengharapkan tidak ada pihak yang berupaya mempolisikan Rhoma. Meski demikian partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berharap Rhoma tetap terus berdakwah. “Bang Haji itu adalah Da”i besar yang bergitar. Pendekatan dakwahnya melalui seni dan lagu itu tak ubahnya seperti yang dulu-dulu dilakukan oleh para Wali Songo, yakni melalui tembang dan syi”iran,” ulasnya. Bahkan PKB, lanjut Imam, siap pasang badan untuk Rhoma. “PKB akan menjadi benteng dan penjaga utama bagi siapapun pendakwah yang seperti bang Haji, penerus dakwah wali songo lewat kesenian dan budaya,” pungkasnya.(ara/ jpnn)
Konflik Internal PPRN tak Ganggu Pendaftaran ke KPU JAKARTA - Sebagaimana partaipartai lain yang ingin berlaga di pemilu 2014, pada Jumat (10/8) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) juga telah mengambil formulir pendaftaran sebagai calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak penyelenggara pemilu itu juga memberikan formulir pendaftaran ke partai yang kerap diterpa konflik internal itu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPRN Joller Sitorus menyatakan kegembiraannya. Menurutnya, konflik internal partainya sama sekali tak berpengaruh pada tahapan keikutsertaan di pemilu 2014. “Dengan diserahkannya formulir pendaftaran ini, maka KPU secara resmi telah mengakui bahwa PPRN utuh dan tidak ada konflik dualisme kepengurusan,” ujar Joller Sitorus dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin. Dikatakan, tindakan KPU ini juga sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH17.A.H.11.01 Tahun 2011 atas pengesahan kepengurusan DPP PPRN 2011-2016. “Dengan diterimanya PPRN sebagai calon peserta Pemilu 2014 oleh KPU, maka proses pendaftaran ini pun harus segera diikuti oleh jajaran pengurus PPRN di tingkat
provinsi hingga kabupaten/kota dan kecamatan. Artinya seluruh proses tahapan verifikasi calon peserta Pemilu 2014 dapat dilalui dengan baik oleh PPRN secara nasional,” bebernya. Dijelaskan, saat ini kepengurusan PPRN telah ada di 33 Provinsi yang masing-masing memiiki kepengurusan sekitar 80 persen kabupaten/kota di setiap provinsi. “Dengan demikian PPRN sangat yakin dapat memenuhi seluruh syarat verifikasi sesuai dengan jadwal,” imbuhnya. Dia juga menegaskan, gugatan mantan ketua umum PPRN Amelia Yani di PTUN Jakarta sama sekali tidak mengganggu proses verifikasi PPRN sebagai peserta pemilu. Alasannya, parpol yang dapat mengikuti proses verifikasi adalah partai yang telah resmi tercatat dan mendapatkan formulir pendaftaran peserta pemilu yang telah diatur oleh KPU secara tersistem dengan pelaporan online dan profesional. “PPRN telah resmi terdaftar dan mendapat formulir serta telah pula masuk dalam sistem dengan Ketua Umum H.Rouchin dan Sekjen Joller Sitorus. Kepengurusan PPRN di hampir seluruh daerah sangat utuh dan tak ada yang pecah sebagaimana diperkirakan beberapa kalangan,” tegas Joller. (sam/jpnn)
Mari Perbanyak Amal Ibadah
Sambungan Halaman 9
Nasution SSos yang berpasangan dengan Andar Amin Harahap SSTP MSi pada pilkada Psp, 18 Oktober 2012 menjelaskan, Insya Allah tim safari Ramadan AMIN akan mengunjungi seluruh masjid yang terdapat di Kota Psp untuk bersilaturahmi, dengan cara datang mengunjungi langsung masyarakat. Tidak lupa Isnandar yang juga Ketua DPC PKB Kota Psp dan anggota DPRD Psp ini meminta doa restu dihadapan jamaah masjid, agar kiranya niat dan hajatan dari kedatangan ini diridhoi dan diberkati Allah SWT, hingga tiba pada pemilukada nanti. Isnandar juga meng-
ingatkan dan mengajak masyarakat untuk tetap khusuk dan terus membaca maupun memdalami Al Quran dibulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah. Pada kesempatan ini, pengurus masjid menyampaikan rasa senang dan terima kasihnya atas kedatangan tim safari Ramadan AMIN maupun infaq dan bantuan yang diberikan dan mendoakan kiranya apa yang menjadi niat dan tujuan kedatangan tim safari Ramadan AMIN diridhoi dan diberkati oleh Allah SWT. Turut serta Sekretaris Partai Patriot Kota Psp, Budi Amin serta beberapa orang pengurus HAMAS dan Dalihan Na Tolu. (phn)
Foke Klaim Sudah 5 Tahun Mesra Dengan PKS Sambungan Halaman 9 Pada pemilihan gubernur tahun 2007, PKS menjadi rival Foke. Namun, Foke mengaku hubungannya dengan PKS semakin membaik sejak memimpin Jakarta. Gubernur berkumis itu menyebut program terbaru pemprov DKI wajib belajar 12 tahun sebagai salah satu bentuk sinergi dengan PKS. “Saya kira kalau kita lihat perjalanan lima tahun terakhir ini banyak sekali sinergi kita dengan PKS maupun partai-partai pendukungnya yang sudah berjalan dan kita
nikmati, termasuk misalnya wajib belajar 12 tahun,” terang Foke. Sabtu kemarin (11/8), PKS resmi mengumumkan dukungannya kepada pasangan Foke-Nara. Dukungan diberikan dengan alasan kesamaan visi misi serta jaminan Foke tidak akan meninggalkan jabatannya. Pada pilkada DKI 2007 PKS mencalonkan Adang Darajatun untuk menjadi Gubernur DKI. Namun Adang gagal setelah Fauzi Bowo yang di dukung koalisi multi partai memenangkan pilkada dalam satu putaran. (dil/jpnn)
Selebritas Ibu Kota Bentuk Koalisi Dukung Jokowi Sambungan Halaman 9 politisi PDIP, Dewi Aryani. Gerakan Kobar Jakarta menunjukkan bahwa Jokowi berkoalisi dengan masyarakat. “Gerakan Kobar Jakarta ini merupakan bentuk kebersamaan rakyat terhadap Jokowi. Koalisi Bersama Rakyat Jakarta merupakan pola dukungan terhadap pasangan Jokowi-Basuki,” kata Sekjen Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Jokowi-Basuki, Kris Budihardjo dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (12/8). Kris mengungkapkan, Sekber akan menggalang dukungan warga yang berminat merapat dengan Kobar Jakarta. Sekber akan mengumpulkan ribuan simpul
relawan yang terdiri dari berbagai LSM, paguyuban, kelompok komunitas dan sebagainya. “Kami akan memenuhi keinginan warga untuk bergabung dalam Kobar Jakarta untuk bersama-sama mewujudkan Jakarta yang lebih baik,” ujarnya. Sekber Relawan Jokowi-Ahok menargetkan bisa menjaring 10 ribu warga agar tergabung dalam aksiaksi Kobar Jakarta. Ketua Tim Strategis Sekber, Nurcahyo Honggowongso menambahkan, dukungan warga dalam Kobar Jakarta akan ditandai dengan pengumpulan tanda tangan. “Koalisi Bersama Rakyat Jakarta ini akan dideklarasikan dengan penandatanganan bersama ribuan komunitas pendukung JokowiBasuki,” ucap Nurcahyo. (dil/jpnn)
Puan Berharap Putaran Kedua Beretika Sambungan Halaman 9 Dijelaskan Puan, pilihan PKS untuk mendukung Foke-Nara, merupakan pilihan politik. “Kalau kemudian partai-partai lain tidak mendukung Jokowi (Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama), itu adalah pilihan poilitik yang tidak bisa kami paksakan,” jelasnya. Puan berharap putaran kedua pemilukada DKI Jakarta nanti
berjalan sebagaimana mestinya. “Kita harapkan bahwa pilkada putaran kedua bisa berjalan jujur adil, beretika dan santun,” tegas anak Megawati Soekarnoputri itu. Dia menegaskan, biarkan rakyat DKI yang memilih siapa yang pantas untuk menjadi pimpinan DKI yang akan datang. “Kita serahkan semua kepada warga DKI Jakarta,” tegas cucu Proklamator RI, Bung Karno, tersebut. (boy/jpnn)