SELASA
14 Agustus 2012
Pemerintah Siapkan Bus & Kapal Gratis Korban Gempa Iran Jadi 306 Orang TEHERAN - Jumlah korban tewas akibat dua gempa yang terjadi di Iran akhir pekan kemarin menjadi 306 orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, Menteri Kesehatan Iran Marzieh Vahid Dastjerdi mengatakan, Senin (13/8). Dalam laporan yang disampaikan ke parlemen itu, Dastjerdi mengatakan, jumlah korban luka mencapai 3.037 orang. Dari jumlah itu, 2.011 di antaranya mendapat pertolongan pertama di lokasi, sementara sisanya dirawat di rumah sakit. Sekitar 700 korban menjalani operasi, paparnya dalam laporan yang dirilis situs web parlemen. ”Kami terus mencari korban,” kata Vahid Dastjerdi. Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri Hassan Ghadami, mengatakan, “Banyak korban tewas pada jam-jam pertama (setelah gempa) karena reruntuhan berlumpur... dan struktur bangunan rumah-rumah yang sudah tua di wilayah itu.” Dua gempa, masing-masing berkekuatan 6,4 dan 6,3, menghancurkan desa-desa di wilayah timur laut di Kota Tabriz. Kuatnya goncangan gempa menghancurkan rumahrumah di kawasan itu. Pemimpin Bulan Sabit Merah Iran, Abdolhossein Faghih mengatakan pada acara dengar pendapat yang sama, bahwa 230 desa rusak berat, sementara sejumlah desa lainnya hancur total. Pemerintah Iran langsung mengeluarkan dana untuk pembangunan segera rumah-rumah di wilayah pegunungan itu, mengingat musim dingin yang segera datang. Bantuan pemerintah senilai hampir 1.000 dollar AS per keluarga sudah disetujui. Itu ditambah dengan pinjaman lunak hingga 6.000 dollar AS. Faghih mengatakan, Bulan Sabit Merah hingga kini sudah membantu lebih dari 16.000 orang yang kini tidak memiliki rumah. Bantuan itu berupa ribuan tenda dan selimut, serta makanan dan minuman. Iran menolak bantuan dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Turki, Taiwan, Singapura, dan Rusia, dengan alasan negara itu mampu mengatasi dampak bencana alam tersebut. ”Kita menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara namun karena kita memiliki cukup tenaga d an sumber daya, kita tidak memerlukan bantuan asing. Kami berterima kasih pada tawaran itu,” ujar Faghih.(kmc/int)
UNTUK PEMUDIK MOTOR JAKARTA- Para pemudik berkendara roda dua, tahun ini cukup beruntung. Ada banyak moda transportasi bantuan yang pemerintah sudah siapkan untuk lebih meningkatkan faktor keselamatan mereka. ”Untuk sepedamotor, atas saran dari Kapolri, maka kita bantu kelancarannya,” kata Menhub EE Mangindaan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/8). Sejumlah BUMN dilibatkan dalam membantu kelancaran pemudik yang berkendara motor. Seperti yang PT Jasa Marga, BRI dan BNI lakukan pagi ini, yaitu melepas rombongan 11 ribu pemudik secara gratis. ”Ada enam ribu yang bawa motor. Motornya dinaikan ke truk, lalu penumpangnya naik bus,” jelas Mangindaan. Masih ada bantuan dua kapal dari PT Pelni yang mampu membawa tiga ribu unit sepedamotor. Pihak TNI AL juga menyediakan kapal angkutnya dengan kapasitas angkut seribu sepedamotor. ”Itu untuk rute pergi-pulang dan gratis, kalau masih kurang bisa kita tambah,” imbuh Mangindaan. Pengerahan sarana tranportasi bantuan ini, ditegaskannya agar keselamatan pemudik jadi lebih baik. Sebab hampir 75 persen kecelakaan lalu lintas pada arus mudik tahun lalu melibatkan sepedamotor. Menhub Imbau Masyarakat Jangan Mudik Menggunakan Motor Angka kecelakaan lalu lintas pemudik pengguna motor masih tinggi. Pemudik diimbau agar tidak menggunakan motor saat akan pulang kampung. ”Dari data kepolisian, kecelakaan paling besar 70 sampai 75 persen korban dari pengendara sepedamotor,” ujar Menteri Perhubungan E.E Mangindaan saat membuka
Para pemudik yang mengendarai sepedamotor tampak mulai memadati jalur Pantura. acara mudik gratis bersama PT Jasa Raharja untuk pengendara sepedamotor, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (13/8). Mangindaan menuturkan sepedamotor seharusnya dipergunakan untuk jarak pendek. Namun kenyataannya banyak warga yang nekat mengendarai motor untuk jarak jauh.
”Sepedamotor ditunjukkan untuk jarakjarak pendek, bukan sampai jarak 200 Km,” kata Mangindaan. Mangindaan mengatakan akan terus melakukan evaluasi terkait banyaknya penyalahgunaan kendaraan bermotor. ”Jarak pendek oke saja, Saya kira yang kita evaluasi seperti itu,” ungkapnya.
Menkum: Ayin Wajib Segera Pulang ke Indonesia Pertemuan antara petinggi Polri dan KPK membahas kasus penanganan Simulator SIM.
Polri Bantah Sadap Pimpinan KPK Menteri Pertahanan & Panglima Militer Mesir Dipecat KAIRO- Presiden Mesir Mohammed Morsi melakukan tindakan mengejutkan dengan memberhentikan Menteri Pertahanan Hussein Tantawi dan juga Panglima Militer Mesir Sami Anan dalam waktu bersamaan. Hal ini menuai kejutan karena Tantawi yang pernah memerintah Mesir pasca revolusi penggulingan Hosni Mubarak, dikenal sangat berpengaruh dalam pemerintahan Mesir. Kebijakan Morsi ini menuai dukungan dari ribuan pendukungnya yang berkumpul di Lapangan Tahrir, Kairo. Namun tidak demikian dari pihak militer, karena Morsi juga mengamandemen poin penting dalam undang-undang yang memberikan hak legislatif dan hak prerogatif lainnya bagi militer Mesir. Hal ini dinilai akan berpengaruh besar pada hubungan Morsi sebagai presiden sipil pertama di Mesir dengan pihak militer. Panglima Militer Sami Anan juga diberhentikan oleh Presiden Morsi. Pemberhentian ini dilakukan seminggu setelah serangan mematikan di wilayah perbatasan Sinai yang menewaskan 16 tentara Mesir. Pasca diberhentikan, selanjutnya Tantawi dan Anan akan menempati posisi sebagai penasihat presiden. Dalam pidatonya yang digelar di Masjid alAzhar, Kairo, Morsi memberikan penjelasan soal keputusannya tersebut. Morsi membela dirinya dengan menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk meminggirkan pihak militer dengan mengeluarkan keputusan tersebut. ”Saya selalu berharap yang terbaik bagi mereka. Saya ingin mereka mengabdikan diri mereka bagi misi melindungi negara ini. Saya sama sekali tidak pernah berniat, melalui keputusan saya, untuk meminggirkan atau bersikap tidak adil kepada siapapun, tapi demi kemajuan di masa mendatang yang baik, dengan generasi yang baru, darah muda,” ucap Morsi seperti dilansir oleh AFP, Senin (13/8). ”Saya tidak bermaksud untuk mempermalukan institusi,” imbuhnya sembari menegaskan bahwa dirinya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. (kmc/int)
Mangindaan menambahkan, kalaupun ada penambahan sepedamotor dari kampung, pengguna sepedamotor tidak bisa sepenuhnya disalahkan. ”Secara sosial kasihan juga, yang penting kita kurangi sebanyak-banyaknya supaya kecelakaan bisa kita kurangi,” tutupnya. (dtc/int)
JAKARTA- Polri membantah melakukan penyadapan pada pimpinan KPK. Isu ini sempat menyeruak manakala tengah ramai isu simulator SIM antara KPK dan Polri. Karo Penmas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menegaskan tidak ada penyadapan yang dilakukan. ”Tidak itu, tidak benar ada penyadapan,” kata Boy di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Senin (13/8). Boy menyampaikan itu untuk menjawab konfirmasi yang dilakukan wartawan. Seperti dituliskan Majalah Tempo edisi pekan ini disebutkan, seorang perwira Polri mengaku ada upaya penyadapan pada pimpinan KPK. Selain penyadapan juga dilakukan penguntitan. KPK dan Polri sama-sama menyid-
ik kasus ini. KPK sudah memulai penyelidikan sejak Januari 2012 dan meningkatkan menjadi penyidikan sejak 27 Juli 2012. KPK juga sudah menetapkan tersangka yakni Irjen Pol Djoko Susilo, Brijen Didik Purnomo, pengusaha Budi Susanto, dan juga Bambang Sukotjo. Mabes Polri mengaku sudah melakukan penyelidikan sejak Mei 2012, dan menaikkan kasus menjadi penyidikan sejak 31 Juli. Mabes Polri juga sudah menetapkan tersangka Brijen Didik Purnomo, pengusaha Budi Susanto, dan juga Bambang Sukotjo, Kompol Legimo, dan AKBP RS. Polri Periksa Bank Nasional Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri
sedang memeriksa sebuah bank nasional terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Pemeriksaan ini untuk melengkapi fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, mengatakan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, Budi Susanto, menerima pembayaran melalui bank tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan pembayaran terkait apa. ”Terkait pembayaran melalui bank. Jadi sifatnya penambahan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk melengkapi fakta-fakta yang ada,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/8). (dtc/int)
JAKARTA- Sejatinya izin Arthalyta Suryani (Ayin) menemani ibunya berobat ke Singapura habis pada 13 Juli. Namun, Ayin yang tengah mendapat pembebasan bersyarat terkait kasus suap pada Jaksa Urip ini belum kembali. Apa kata Menkum Amir Syamsuddin? ”Belum ada perpanjangan izin. Dia wajib pulang dulu,” kata Amir saat berbincang, Senin (13/8). Amir juga menegaskan, Ayin yang juga kembali dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus Buol, tidak diperpanjang izin berobatnya. Kemenkum tidak pernah mengeluarkan surat perpanjangan izin. ”Belum ada perpanjangan izin
berobat yang bersangkutan. Namun karena sakit, menurut pengacaranya perlu mendapat perawatan. Dan sudah berjanji akan segera pulang dalam waktu dekat ini,” jelas Amir. Ayin merupakan saksi kasus suap Buol. Perusahaan PT Sonokeling miliknya juga beroperasi di Buol. Perusahaan sawit Ayin itu berlokasi dekat dengan perusahaan milik Hartati Murdaya. Nah diduga salah satu motif penyuapan di kasus Buol berkaitan dengan persaingan usaha. Ayin sudah diperiksa KPK di Singapura beberapa waktu lalu. Sedang dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Hartati sebagai tersangka. (dtc/int)
Miranda: Dakwaan Jaksa Tidak Terbukti
Hartati dikawal ketat usai menghadiri pemeriksaan di kantor KPK.
JAKARTA- Miranda Gultom menyebut dakwaan jaksa penuntut umum atas perkara suap cek pelawat yang didakwakan kepada dirinya tidak terbukti. Alasannya, saksi yang dihadirkan di persidangan mengaku tidak mengetahui motif pemberian cek pelawat tersebut. ”Saya tersenyum bahagia, akhirnya publik tahu dari persidangan hari ini maupun persidangan kemarin, terbukti, bahwa tidak ada satupun dakwaan jaksa yang terbukti,” kata Miranda usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/8). Menurutnya berdasarkan keterangan saksi, dirinya tidak pernah memberi arahan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. “Tidak ada proyek thank you. Tidak ada saya diperkenalkan kepada siapapun oleh Bu Nunun,” ujarnya. Dia meyakini keterangan saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya, akan sama dengan dua persidangan yang telah dijalani. ”Tidak ada permintaan saya kepada saksi-saksi yang kemarin maupun yang sekarang, dan saya pasti untuk semua yang akan datang saksi-saksin-
Demokrat Keluarkan Surat Penonaktifan Hartati
Miranda memberikan penjelasan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurut Miranda dakwaan JPU tidak tepat. ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya pernah meminta mereka memilih saya, bahwa saya pernah menawarkan atau menjanjikan apapun kepada mereka,” terangnya. Hari ini, jaksa menghadirkan 3 saksi mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan dari Fraksi TNI/Polri. Ketiga saksi adalah Darsup Yusuf, Udju Djuhaeri dan Suyitno. Dalam kesaksiannya, mereka mengaku menerima 10 travel cek melalui Arie Ma-
langjudo usai pemilihan DGS BI. Tapi ketiganya tidak tahu siapa penyedia travel cek yang diberikan di kantor Wahana Esa Sejati, Jakpus. ”Dari keterangan mereka, mereka semua menjawab tidak tahu uangnya untuk apa. Bahkan Udju yang tidak memilih saya pun, menerima uang itu. Jelas uang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Maka dakwaan itu tidak terbukti dan seharusnya saya dibebaskan,” tutur Miranda. (dtc/int)
JAKARTA- Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, partainya sudah mengeluarkan surat penonaktifan kepada kadernya, Siti Hartati Murdaya, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah, pada 8 Agustus 2012. Berdasarkan kode etik dewan kehormatan, kader yang ditetapkan sebagai tersangka harus dinonaktifkan dari jajaran pengurus. “Dengan demikian, beliau bisa lebih konsentrasi mengatasi urusan hukumnya,” kata Jero kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/8). Jero mengatakan, dirinya sudah menandatangani surat penonaktifan tersebut. Ketika ditanya apakah anggota lain
sudah menandatangani surat tersebut, Jero mengaku tidak tahu. Ditambahkannya, kader yang tersandung kasus hukum dapat meminta bantuan hukum ke partainya. Hartati ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu. Adapun Amran lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK juga menetapkan dua anak buah Hartati, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono, sebagai tersangka. Hartati juga telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dan anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN). “Saya menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat karena diminta untuk berkontribusi memajukan partai. (kmc/int)