SABTU
9 Juni 2012
Tersedia Obat Penanggulangan... Sambungan Halaman 9 sudah dilakukan oleh CBR adalah dengan bekerjasama dengan perusahaan farmasi dari Jerman yang mengeluarkan Metadhon, dan kami yang menyalurkannya di Pematangsiantar,” ujarnya. Dia menambahkan, sebelumnya anggota CBR sudah melakukan rapat bagaimana cara penanggulangan ketergantungan pecandu putaw dalam jangka singkat dan bertahap. Adapun hasil kesepakatan rapat yang dilakukan CBR untuk layanan metadhon, pertama kali pasien dikenakan biaya Rp135 ribu, sudah termasuk pendaftaran, pemeriksaan serta pengobatan. Untuk selanjutnya, hanya dikenakan biaya Rp15 ribu (setiap kali mendaptkan layanan metadhon). Selanjutnya dr Fery, yang sering terlibat dalam kegiatankegiatan CBR menambahkan, untuk pengobatan, ruangan bagi pencandu putaw harus terpisah dari pasien rumah sakit yang lain. Hal itu dilakukan agar pasien yang lain tidak terganggu. (mag-4/ara)
Rp10 Miliar Dikucurkan Sambungan Halaman 9 “Sudah beberapa kali saya turun ke Kabupaten Simalungun, ternyata banyak jalan yang rusak bahkan sangat parah. Melihat kondisiini,sayaprihatindanmenyampaikanpermasalahaninidirapat KomisiVDPRRIdiJakartaagardapatdibantu,”kataAliWongso. Politisi dari Partai Golkar ini menambahkan, mulanya rekanrekannyadiSenayankurangmendukungmasukannya.Namun melalui data-data konkret dan foto-foto kondisi di lapangan, akhirnyaargumennyaditerimadandisetujuiDPRRI.Dantahun 2014, status jalan dari Kota Pematangsiantar ke Kabupaten Karo dinaikkan menjadi jalan nasional. “Karenanselamainistatusnyamasihjalanprovinsi,tidakakan mampu APBD Simalungun dan APBD Sumut membiayai perbaikannya. Karenanya diperlukan tambahan dana dari APBN dengan menaikan statusnya menjadi jalan nasional dan diupayakan ada dialokasikan dana perbaikannya setiap tahun,” tambah Ali Wongso. Di lokasi perbaikan jalan, Pangulu Dalig Raya Albert Saragih dan seorang tokoh masyarakat Kasian Sinaga mengatakan kegembiraannya atas perbaikan jalan yang diperjuangkan Politisi Golkar Ali Wongso H Sinaga. “Sudah bertahun-tahu kami mendambakan perbaikan jalan ini. Pasalnya, kerusakan jalan menimbulkan debu dan menjadi santapan masyarakat yang tinggal di pinggir jalan. Kami harap jalan sepanjang 1,5 km yang belum diperbaiki bisa diperbaiki tahun depan agar warga tidak terus menerus menghirup debu,” kata Albert dan Kasian. Setelahmeninjauperbaikanjalantersebut,AliWongsoSinaga dan rombongan juga meninjau perbaikan jalan ring road (jalan alternatif,red)ParapatmulaidariPondokBulu,DolokPanribuan tembuskeperbatasanGirsangSipanganBolondenganLumban Julu, Tobasa sepanjang 22 km. Juga akan dialokasikan dana dari APBN sebesar Rp5 miliar untuk perbaikan jalan tersebut. Katanya, keberadaan jalan alternatif ini sangat penting. ApabilaterjadibencanaalamdijalanutamaSiantar-Parapatatau ada acara nasional di Parapat, nantinya jalan ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan. (mer/ara)
Hentikan Segera Galian C Ilegal Sambungan Halaman 9 daksesuaiizin.Kalaubenarituterjadi,kita instruksikan supaya instansi terkait menutupgalianCtersebut,”ujarJohalimsaat ditemui di kantornya, Jumat (8/2). MenurutJohalim,meskipunsudahada izin, pengusaha galian C tersebut tetap dilarang menggunakan alat berat. Pemerintah mengeluarkan izin galian C hanya menggunakan sekop dan cangkul tanpa ada mekanisasi alat berat. Dia mengatakan Kabupaten Simalungun terkenal dengan kekayaan alamnya. Maka masyarakat termasuk pejabatnya harus ikut menjaga dan melestarikannya. Sementara diketahui pengerukan pasir dengan menggunakan alat berat termasuk bagian dari perusakan ekosistem sungai. “Meski ada keuntungan bagi Pemkab Simalungun lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberikan pengusaha, tapi tidak berarti menghalalkan segala cara yang merugikan anak cucu kita nantinya. Karena dampak kerusakan
alaminiyangmerasakannyaadalahanak cucu kita,” terang politisi Partai Demokrasi Pembaruan ini. Mantan Ketua Komisi IV ini berjanji akan mengecek galian C di Sungai Bahbolon, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, tepatnya di belakang SPBUSimpangPerdagangan.Diamengaku sudah pernah mendapat laporan keluhan masyarakat karena galian C tersebut dekat dengan sanitasi air. Sementara Kepala Kantor Pelayanan Izin Terpadu (Kakan PIT) Frans Sitanggang mengatakan belum ada mengeluarkan surat pemberhentian terhadap galian C yang melanggar aturan sesuai izin. Dia mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan data-data galian C yang bermasalah. “Masih kita data galian C di Simalungun yang bermasalah. Kalau ada ditemukan pelanggaran,makapertambangangalian C tersebut bisa ditutup,” tegasnya. Amatan METRO, setiap hari mulai pukul08.00-18.00WIB,pengusahagalian C di belakang SPBU Simpang
Perdagangan terus beroperasi. Tampak operator alat berat bergantian mengeruk pasir dari dasar Sungai Bahbolon. Secara bergantian mobil coltdiesel milik pengusaha panglong tampak mengangkut pasir yang sudah dikeruk menggunakan alat berat tersebut. Siap Berhenti Asal Tak Tebang Pilih U Damanik, salah seorang pengusaha galianCyangmelakukanekploitasiditepi SungaiBahbolon,KelurahanPerdagangan II, mengaku siap menutup usahanya jika memang telah menyalahi aturan yang berlaku. Namun pengusaha ini meminta agar PIT Kabupaten Simalungun juga menutup semua ekspolitasi galian C di kawasanBandartanpaterkecuali. Kepada METRO, Jumat (8/6), dia mengaku siap menutup ekspolitasi galian C miliknya jika dalam pengerjaannya tidak sesuai prosudur yang ditetapkan. Namun, pengusaha tangkahan pasir ini meminta agar Pemkab Simalungun juga melakukan penertiban pada semua tangkahan galian C yang ada di kawasan Bandar. (osi/mag-2/ara)
Beri 10.000 US Dolar Untuk SMU Plus Sambungan Halaman 9 Sedangkan acara yang bertemakan Penguatan Regulasi Otonomi Daerah yang Mendukung Percepatan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimulai dengan laporan Kegiatan Rapat Kerja Apkasi Regional Sumut oleh Bupati Simalungun JR Saragih dan dibuka oleh Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Kutai Timur Ir Isran Noor. Dalam sambutannya, Isran menyampaikan beberapa hal penting dalam percepatan pembangunan antara laincaramempercepatdebottleneckingdi daerah, dengan meninjau ulang dan mengeluarkan peraturan daerah yang lebihmempunyaifungsifasilitatifbagidunia usahadaninvestasi,termasukkedalamnya pengembangan kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal di daerah, menciptakan
birokrasi yang efektif dan sejalan dengan prinsiptatakelolapemerintahanyangbaik (good governance) serta memberikan kesempatansamadanadilbagiduniausaha sertaindustri. Lebih lanjut, dia memaparkan pentingnya memperkuat peranan pemerintah daerah dalam menggalang dukungan kekuatan-kekuatan politik di daerah, serta mendorong terkondisinya partisipasi rakyat secara optimal, turut menegakkan secara konsisten perundang-undanganyangmempunyaifungsi memperlancar MP3EI. Selanjutnya, Sayuthi Is selaku Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, PerbatasandanWilayahTertentumembahas program MP3EI untuk Sumatera yang diharapkan menjadi gerbang ekonomi menuju pasar Eropa, Asia, Afrika, Asia selatandanAustralia.“Untukmengurangi
beban Pulau Jawa, maka sangat diperlukanpembangunanJembatansunda,jalan raya, pelabuhan, rel kereta api untuk memudahkanjalurdistribusidariJawake Sumatera,” paparnya. Sementara Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Ditjen Bina Bangda, Kemendagri W Sigit Pudjianto mengutarakan, tentang Regulasi Otonomi Daerah dalam mendukung Program MP3EI, melalui perizinan dengan berpedoman kepada Pancasila dan pembukaan UUD 1945. “Mengingat tingginya angka penganggurandiIndonesiayangmencapai7,6 juta pada Febuari 2012 dari 237,6 juta orang penduduk Indonesia, sehingga tercatat 29, 89 juta orang miskin menurut sumber BPS maka perlunya pemerintah mensejahterakan masyarakat, menyelenggarakanketertibandanmemberikan keadilan,” ungkapnya. (rait)
Markas Judi Sam Kuan Kembali Beroperasi Sambungan Halaman 9 paikan keluhannya kepada FMGI agar markas judi yang tidak jauh dari masjid itu segera ditutup. ”Waktu itu aparat Poldasu menangkap bandarnya, Halio alias Sugeng bersama 10 pemain WNI turunan Tionghoa dan membawanya ke Mapoldasu. Meski sudah pernah digerebek, ternyata tidak membuat aktivitas di sana berhenti. Orang-orang di sana sering keluar masuk,” katanya.
Lebih lanjut Samsudin mengatakan, saat penggerebekan waktu itu polisi menyita barang bukti, antara lain uang taruhan Rp15 juta, tiga buah biji mata dadu, 6 set kartu remi, lima set kartu warna coklat untuk arena permainan dadu serta handphone. Dan 4 pelaku sudahdisidangkandiPengadilanNegeriSiantar beberapa waktu lalu. Setelah penangkapan itu, usaha perjudian itu sempat berhenti. Namun, dua bulan belakangan ini, usaha ilegal itu kembali beroperasi.
Malahan, omzetnya semakin besar karena pemainnya bukan hanya warga Siantar lagi, tetapiberdatangandariluarkotasepertiTebing Tinggi, Medan dan daerah lainnya. Kata Samsudin, polisi bukannya tidak tahu adanyaperjudiandidalamrumahberlantaitiga itu, karena masyarakat sekitar sudah bolak balik mengirimkan pengaduan melalui pesan singkat kepada Kapolres. Hanya saja, menurut Samsudin, usaha ilegal itu bisa terus berlangsung karena Polres
Siantar diduga sengaja tutup mata dan membekingi. Ketika hendak dicoba dikonfirmasi, rumah yang pemiliknya disebut-sebut berinisial AK itu tampak tertutup. Saat pintu rumah diketok, tak juga ada sahutan dari penghuni rumah. Sementara Kapolres Pematangsiantar AKBP Alberd Sianipar yang dikonfirmasi melalui pesan singkat berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap informasi itu. (osi)
60 KK Numpang Listrik ke Kampung Tetangga Sambungan Halaman 9 Perjuangan Pematangsiantar, Jumat (8/6) sekira pukul 12.00 WIB. Warga lain, Lintong Pasaribu menerangkan, sejak pemilihan yang lalu, para calon legislatif (caleg) yang mencalon sudah menjanjikan kepada mereka, apabila mendapat kursi di DPRD, akan membangun tiang listrik di Huta Eden tersebut. ”Namun sampai saat ini caleg yang sudah menjabat lupa akan janji yang pernah mereka ucapkan,” kesalnya. Dia menerangkan, setiap warga yang akan memasang aliran listrik baru di rumah mereka harus terlebih dahulu minta izin dengan pemilik tiang di kampung tetangga. ”Apabila pemilik tiang tidak mengizinkan, maka tidak jadi memesang arus listrik. Kejadian ini sudah sering terjadi, terkadang warga harus rela mengeluarkan dana sesuai permintaan yang memiliki tiang,” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, setiap kali turun hujan, aliran listrik di daerah tersebut sering padam. Diduga akibat aliran listrik dari rumah ke rumah hanya melalui mustang, tidak melalui tiang listrik sebagaimana mestinya. Terpisah, Suvervisor Distribusi PLN Rayon Kota Pematangsiantar GP Simbolon mengatakan, sampai saat ini warga Huta Eden belum ada menyampaikan keluhan secara tertulis kepada PLN. “Jadi kami tidak mengetahui bahwa tiang listrik tidak ada Huta Eden,” ujar Simbolon. Dia menambahkan, sebelum pihak PLN meninjau lokasi yangdilaporkan,wargadiimbauterlebihdahulumembuatsurat permohonan tertulis untuk pemasangan tiang listrik di daerah tersebut yang diketahui lurah setempat. (mag-4/ara)
7 Aset Pemkab Bermasalah Sambungan Halaman 9 Aset Pemkab yang bermasalah itu, antara lain kompleks perkantoran Jalan Asahan, aset Pemkab di Kecamatan Tanah Jawa dan Gedung Juang 45 di Jalan Merdeka Pematangsiantar. Sementara aset lainnya, Mangapul mengaku belum tau selengkapnya karena masih dalam pengumpulan data-data. Ia mengatakan, permasalahan Gedung Juang harus diseriusi penanganannya, karena sama sekali tidak termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara diketahui aset tersebut sudah bertahun-tahun beroperasi sebagai tempat karaoke, kafe dan halte taksi. “Kita meminta Pemkab Simalungun supaya segera memberikan laporan daftar aset Pemkab kepada DPRD. BerdasarkandatatersebutDPRDbisamelakukanmemonitoring dimana dan apa-apa saja aset Pemkab yang diserobot oleh oknum yang tidak bertangungjawab,” tegas Mangapul. Masih kata Mangapul, instansi terkait supaya mencarikan solusi penyelesaian aset Pemkab yang terlibat masalah. Dalam penyelesaiannya, tegas Mangapul, hanya dua opsi, yakni segera dieksekusi atau dilakukan ganti rugi. Menurut Mangapul, banyaknya aset Pemkab yang diserobot telah merugikan masyarakat Kabupaten Simalungun. Di mana lahan tersebut yang seyogianya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, jadi tidak bisa. SementaraPltSekdaSimalungunGideonPurbamengatakan, lahan eks perkantoran Jalan Asahan yang sedang ramai dipermasalahkan merupakan milik Pemkab Simalungun. Di manastatustanahmilikSilitongaituadalahrencanajalanumum yang sudah diperdakan. SedangkanbangunanGedungJuang45,lanjutGideon,masih termasuk aset Pemkab Simalungun. Namun meski gedung tersebut dimanfaatkan, tetapi tidak ada kontribusi PAD ke Pemkab Simalungun. “Kalau daftar inventaris Pemkab yang diminta DPRD akan segera diberikan. Saat ini masih mengecek ulangdaftarasettersebut.DanbelumsatupunasetPemkabyang pernah dilelang,” paparnya. (osi/ara)